LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun anggaran 2016 dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai. Disusunnya Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Malang

sekaligus

merupakan

wujud

pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 sebagai bagian yang terintegrasi dalam upaya pencapaian dan perwujudan Visi Kabupaten Malang yaitu terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan. “MADEP MANTEB MANETEB.” Laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Malang di masa yang akan datang.

Kepanjen, Februari 2017 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN

Ir. UNTUNG SUDARTO, MT Pembina Tingkat I NIP. 19661218 199303 1 006

Laporan Kinerja Tahun 2017 | Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Umum Setda

i

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ....................................................................................... Daftar Isi ....................................................................................... Ringkasan Eksekutif .......................................................................................... BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. A. Latar Belakang ................................................................................. B. Maksud dan Tujuan ......................................................................... C. Gambaran Umum ............................................................................ 1. Organisasi Perangkat Daerah ..................................................... 2. Sumber Daya Aparatur ............................................................... 3. Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Tahun 2016 D. Dasar Hukum .................................................................................. E. Sistematika ...................................................................................... BAB II

i ii iii 1 1 2 2 2 8 11 13 15

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................. A. Perencanaan Strategis .................................................................... 1. Visi.............................................................................................. 2. Misi ............................................................................................. 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program .................................. B. Perjanjian Kinerja .............................................................................

17 17 17 18 18 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................ 1. Capaian Kerja ............................................................................. 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan solusi ............... 3. Analisis penggunaan Sumber Daya Anggaran ............................ B. Realisasi Anggaran ......................................................................... C. Prestasi Tahun 2016 .................................................................. .....

23 23 23 26 31 33 36

BAB IV PENUTUP

37

.......................................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran I Matriks Renstra T ahun 2016 2. Lampiran II Perjanjian Kinerja Tahun 2016 3. Lampiran III Ringkasan Pengukuran Kinerja T ahun 2016 4. Lampiran IV Lampiran lainnya, penghargaan, dll


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Di dalam penyusunannya, Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama, yaitu: 1) Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). 2) Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur 3) Persentase pemeliharaan pilar batas wilayah Kabupaten Malang. Dalam menghitung capaian kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah memiliki capaian kinerja sangat berhasil dalam memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan besarnya Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 1.972.800.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), mencakup dalam 9 program dengan realisasi anggaran mencapai 98,46%. Faktor pendukung keberhasilan kinerja diantaranya kerjasama yang baik antar pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan, sarana yang cukup memadai, kemauan yang tinggi dari para pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya serta dukungan dan motivasi yang diberikan pimpinan. Langkah-langkah atau upaya yang ditempuh guna peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah yakni: 1) Meningkatkan komunikasi dengan instansi terkait dalam pemenuhan kebutuhan personil, sarana dan prasarana. 2) Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan sinergitas lintas sektor guna kelancaran pekerjaan. 3) Secara aktif mengikutsertakan pembinaan teknis bidang pemerintahan dan informasi dibidang aparatur pemerintah yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara cepat, tepat, efektif dan efisien. Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Malang umumnya. Laporan Kinerja Tahun 2017 | Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Umum Setda

iii

BAB

P EENNDDAAHHUULLUUAANN

1

A. L AT AR BEL AK ANG Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan supporting staff yang melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan Tata Pemerintahan Umum, Perangkat Kecamatan dan Kelurahan serta pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai instansi pemerintah maka Bagian

Tata

Pemerintahan

Umum

Sekretariat

Daerah

berkewajiban

untuk

meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan misi organisasi, yaitu Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Laporan Kinerja (Lkj) instansi pemerintah disusun sebagai perwujud dan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Tahun 2016 yang diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai visi dan


1

misi serta sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong program/kegiatan yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dimasa mendatang. B. MAKSUD D AN TUJU AN Maksud disusunnya Laporan Kinerja (Lkj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Tujuan penyusunan laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah adalah: 1. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab serta

memberikan

Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat

pertanggungjawaban

kinerja

kepada

pihak

yang

berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai denagan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas. 2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. C. G AMBARAN UMUM 1.

Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1


2

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Umum berada di bawah Asisten Pemerintahan. Adapun tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan dari Bagian Tata Pemerintahan Umum dapat digambarkan sebagai berikut : a. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas : 1) Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan Tata Pemerintahan Umum, Perangkat Kecamatan dan Kelurahan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mempunyai fungsi : 1) Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan, pemeliharaan bahan pembinaan pemerintahan umum. 2) Pelaksanaan pengumpulan

dan pengelolaan data dalam rangka

pencalonan, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati. 3) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan Perangkat Kecamatan

dan

Kelurahan

dalam

menyelenggarakan

tugas

pemerintahan, penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik.


3

4) Pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 5) Pelaksanaan penataan, pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. b. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang terdiri dari Kepala Bagian yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : 1)

Sub Bagian Pemerintahan Umum.

2)

Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan.

3)

Sub Bagian Otonomi Daerah.

Bagan struktur organisasi Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:


4

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

KEPALA BAG. TATA PEMERINTAHAN UMUM Dra. Shanti Purwaningtyas Pembina Tk. I NIP. 19651218 199211 2 001

KASUBAG PEMERINTAHAN UMUM

KASUBAG OTONOMI DAERAH

Endah Sriyati, S.IP Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19680131 198903 2 006

Uli Purbanto S, SE Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19670102 199703 1 005

KASUBAG PERANGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN Nurul Huda, S.Sos Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19681007 199302 1 001

Pengolah Data Ketataprajaan

Bendahara Pengeluaran

Pengurus Barang

Yunisa Setiabakti S, S.IP Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19880619 200701 1 002

Anang Faizin, S.Sos Penata (III/c) NIP. 19741009 200604 1 009

Akhmad Mukhsin Penata Muda (III/a) NIP. 19650913 199703 1 003

Pembantu Bendahara

Pengadministrasi Umum

Mochamad Soleh Tenaga Kontrak

Yani Budi Lestari Tenaga Kontrak

Angga Halen Hermawan, A.Md. Pengatur (II/c) NIP. 19890818 201504 1 002


Pengemudi


Erik Erwantoro Tenaga Kontrak

Anung Widiyono Tenaga Kontrak


Caraka

Adityaguna Yuwawira Tenaga Kontrak

Lucky Vidyanto Tenaga Kontrak

Pengadministrasi Umum Mansyur Syah, S.IP Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19810109 201001 1 016 Pranata Komputer Pelaksana

Hermin Padmi Sugiarti Tenaga Kontrak

Agendaris Nova Oktania Tenaga Kontrak


5

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Tata Pemerintahan Umum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian. Masing-masing Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum. 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja Sub Bagian Pemerintahan Umum untuk acuan pelaksanaan tugas; b. Mempersiapkan segala bahan dalam rangka pencalonan, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; c. Melaksanakan dan mempersiapkan proses pengusulan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan/Pemberhentian Bupati/Wakil Bupati melalui Gubernur; d. Melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan pelantikan Bupati/Wakil Bupati sesuai ketentuan yang berlaku; e. Mempersiapkan

segala

bahan

dalam

rangka

pengangkatan

dan

pemberhentian Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. Menyiapkan kelengkapan administrasi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum maupun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengganti Antar Waktu; g. Mempersiapkan proses pengusulan penerbitan Keputusan Gubernur tentang

Pengangkatan/Pemberhentian

Anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat Daerah baik hasil Pemilihan Umum atau Pengganti Antar Waktu;


6

h. Mengkoordinasikan penerimaan kunjungan kerja/studi banding/tamu DPRD dari luar daerah serta mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Malang yang melakukan kunjungan kerja/studi banding ke Luar Daerah; i.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Otonomi Daerah, mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja Sub Bagian Otonomi Daerah untuk acuan pelaksanaan tugas; b. Mempersiapkan

petunjuk

pelaksanaan

teknis

penyelenggaraan

pemerintahan di Kecamatan dalam rangka Otonomi Daerah; c. Melakukan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan; d. Melakukan harmonisasi Perda dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; e. Mempersiapkan, membentuk, menghapus, merubah batas, merubah nama daerah dan kecamatan serta memindah, penggabungan daerah, merubah nama ibu kota daerah dan kecamatan; f. Memfasilitasi

Dewan

Pertimbangan

Otonomi

Daerah

(DPO)

dan

Hubungan Antar Lembaga (HAL); g. Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

T ata

Pemerintahan

Umum

sesuai

dengan

bidang

tugasnya. 3) Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan, mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan untuk acuan pelaksanaan tugas; b. Melakukan

persiapan

bahan-bahan

dalam

rangka

pengusulan,

pengangkatan dan pemberhentian Camat dan Lurah di Wilayah Daerah;


7

c. Menganalisa kewenangan Camat dalam rangka Otonomi Daerah serta mengevaluasi laporan kegiatan PPAT Camat; d. Memproses administrasi Camat untuk penetapan sebagai PPAT ke Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Timur; e. Menerima laporan kegiatan Camat sebagai PPAT; f. Menyusun dan mengolah data Perangkat Kecamatan dan Kelurahan sesuai petunjuk/pedoman yang berlaku; g. Menerima, mensistemasikan, menganalisa dan mengevaluasi laporanlaporan tentang penyelenggaraan Pemerintahan dari Kecamatan dan Kelurahan; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sumber Daya Aparatur Untuk mendukung tugas dan fungsi dimaksud, sangat diperlukan kualitas sumberdaya aparatur yang berkompeten. Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas dalam membantu

penyusunan

kebijakan-kebijakan

strategis

dalam

bidang

pemerintahan. Kondisi

sumberdaya

aparatur

Bagian

Tata

Pemerintahan

Setda

Kabupaten Malang pada akhir tahun 2016 berjumlah 17 (tujuh belas) orang, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut : Tabel 1.1 Kondisi Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda No.

Nama

Pangkat/Gol

1.

Dra. Shanti Purwaningtyas

Pembina Tingkat I

Jabatan Kepala

Pend.

Bagian

Tata S–1

Pemerintahan Umum Penata Tingkat I 2.

Sub

Bagian S–1

III/d Penata Tingkat I 3.

Kepala

Endah Sriyati, S.IP Pemerintahan Umum Kepala

Sub

Bagian S–1

Nurul Huda, S.Sos III/d

Perangkat Kec. & Kel.


8

Penata Tingkat I 4.

S–1 III/d Penata

5.

Kepala Sub Bagian

Uli Purbanto Samudro, SE Otonomi Daerah Bendahara

S–1

Anang Faizin, S.Sos III/c

Pengeluaran

Penata Muda 6.

Akhmad Muksin

Pengurus Barang

SMA

Pengadministrasi

S–1

III/a Penata Muda 7.

Yunisa Setiabakti S, S.IP III/b Penata Muda

8.

Kepegawaian Pengadministrasi S–1

Mansur Syah, S.IP III/b Angga Halen Hermawan,

Pengatur Muda

9. A.Md

Umum

Pranata Komputer

D-3

Pembantu Bendahara

SMA

II/c

10.

Mochmad Soleh

Tenaga Kontrak

11.

Yani Budi Lestari

Tenaga Kontrak

Pengadministrasi SMA Umum Pengadministrasi 12.

Erik Erwantono

Tenaga Kontrak

SMA Umum

13.

Nova Oktania, S.Pd

Tenaga Kontrak

14.

Hermin Padmi Sugiarti, S.E

Tenaga Kontrak

Agendaris

S–1

Pengadministrasi S–1 Umum 15.

Anung Widiyono

Tenaga Kontrak

Pengemudi

SMA

16.

Lucky Vidyanto

Tenaga Kontrak

Caraka

SMA

17.

Adityaguna Yuwawira, S.S

Tenaga kontrak

Pengadministrasi S–1 Umum

a. Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki

: 13 orang

Perempuan : 4 orang Jumlah

: 17 orang

Berikut adalah grafik klasifikasi pegawai Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda berdasarkan jenis kelamin: Laporan Kinerja Tahun 2017 | Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Umum Setda

9

Gambar 1.2: Grafik Klasifikasi Pegawai

Jenis Kelamin Perempuan 24%

Laki - Laki 76%

b. Tingkat Pendidikan Formal 1. Pendidikan S3

:-

2. Pendidikan S2

:-

3. Pendidikan S1

: 10 orang

4. Pendidikan Diploma I-III

: 1 orang

5. Pendidikan SLTA

: 6 orang

Berikut adalah grafik klasifikasi pegawai Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda berdasarkan tingkat pendidikan formal : Gambar 1.3 Grafik Klasifikasi Pegawai


10

Tingkat Pendidikan Formal

SLTA 35% S-1 59%

Diploma I III 6% c. Berdasarkan golongan 1. Golongan IV : 1 orang 2. Golongan III : 7 orang 3. Golongan II

:-

4. Golongan I

:-

5. CPNS

: 1 orang

Berikut adalah grafik klasifikasi PNS Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda berdasarkan golongan : Gambar 1.4: Grafik Klasifikasi Pegawai

Golongan

CPNS I

Gol IV 1

Gol III 7


11

3. Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Tahun 2016 Adapun pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Malang dari segi pengukuran kinerja kegiatan dalam Tahun Anggaran 2016 berdasarkan pada indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda, dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja yang dicapai. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Tahun 2016 NO (1) 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

(2) Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan clean goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan umum Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat Terlaksananya pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

(3) Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur

Persentase Pemeliharaan pilar batas Kabupaten Malang

TARGET

REALISASI

(4)

(5)

PERSEN TASE (%) (6)

3 Bulan

3 Bulan

100%

1 Kali/ Camat

1 Kali/ Camat

100%

100%

100%

100%

b. Sasaran (1): ”Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan clean goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan umum”: Perencanaan Pembangunan

Daerah

dengan

Indikator

Kinerja

Ketepatan

waktu

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) secara umum tercapai dengan baik. Ketepatan waktu Penyusunan LPPD sesuai batas waktu yang telah ditetapkan yakni

pengiriman pada bulan

Februari 2016. Pada bulan Juli 2016 dilaksanakan Evaluasi Kinerja


12

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) oleh Tim Daerah Provinsi Jawa Timur dan dilakukan Evaluasi oleh Tim Nasional. Target Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tidak terdapat penurunan target antara tahun 2015 dengan tahun 2016 yaitu tercapai target 100%. Data penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD)

sudah

dikoordinasikan

dengan

Biro

Administrasi

Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur. Dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah (LPPD) mendapat predikat TINGGI. c. Sasaran(2) “Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat”. Program Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dengan Indikator Kinerja Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur secara umum tercapai dengan baik dan mencapai target 100% dalam proses pengiriman ke provinsi jawa timur. Camat yang mewakili Kabupaten Malang yaitu Camat dari Pagelaran. Kabupaten Malang memilih camat Pagelaran karena masuk nominasi 10 (sepuluh) besar Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016 serta pernah sebagai narasumber pada kegiatan Finalisasi Penyusunan Modul Pelatihan Pendampingan Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) yang diselenggarakannya oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2016 di Jakarta. Namun dalam proses seleksi tingkat provinsi jawa timur, camat pagelaran tidak termasuk dalam nominasi tingkat Provinsi Jawa Timur. d. Sasaran (3) “Terlaksananya pembinaan batas wilayah dalam pelaksanaan otonomi daerah”. Pada Indikator Kinerja jumlah pilar batas wilayah Kabupaten Malang yang dipelihara secara umum mencapai target yaitu 14 Pilar. Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan Indikator Kinerja Kejelasan Status Batas Wilayah secara umum dapat dilakukan dengan baik.


13

Pemeliharaan Pilar Batas dicapai 100% yaitu sebanyak 14 (empat belas) Pilar Batas antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jombang. D. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


14

12. Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

:

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; 17. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/683/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan

Rancangan

Akhir

Rencana

Strategis

Bagian

Tata

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; 18. Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Malang

Nomor

188.45/51/KEP/35.07.013/2016

tentang

Penetapan Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. E.

SISTEMATIKA Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif


15

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan T ujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja SKPD T ahun 2016 D. Dasar Hukum E. Sistematika

BAB II

PERENCAN AAN DAN PERJANJI AN KERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. T ujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNT ABILIT AS KINERJ A A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Capaian Kinerja 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan solusi 3. Analisis penggunaan Sumber Daya Anggaran B. Realisasi Anggaran C. Prestasi Tahun 2016 BAB IV PENUTUP L AMPIRAN-L AMPIRAN 1. Lampiran I Matriks Renstra T ahun 2016 2. Lampiran II Perjanjian Kinerja Tahun 2016 3. Lampiran III Ringkasan Pengukuran Kinerja T ahun 2016 4. Lampiran IV Lampiran lainnya, penghargaan, dll


16

BAB

PERENCANAAN KINERJA

2 Perencanaan dan perjanjian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

Kabupaten Malang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh

komponen organisasi serta bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi baik perubahan yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Dengan demikian diharapkan Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sangat akomodatif terhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai penajaman. A. PERENCANAAN STRATEGIS Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Renstra mengandung makna terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah

dan

Memiliki

Mental

Bekerja

Keras

Guna

Mencapai

Kemajuan

Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan. “MADEP MANTEB MANETEB.” Dalam kerangka tersebut, Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya guna mewujudkan visi serta misi Pemerintah Kabupaten Malang, telah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima Laporan Kinerja Tahun 2017 | Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Umum Setda

17

tahun, yang dituangkan dalam Perencanaan Strategis Bagian Tata Pemerintahan Umum Tahun 2016 – 2021. 1. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program a) Tujuan Untuk mewujudkan Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan tersebut maka Bagian Tata Pemerintahan Umum menetapkan tujuan: 1) Mendukung penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. 2) Mendukung peningkatan kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat. 3) Mendukung pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. b) Sasaran Sasaran

yang

ditetapkan

dan

ingin

dicapai

oleh

Bagian

Tata

Pemerintahan Umum, yaitu : 1) Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. 2) Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat. 3) Terlaksananya pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya penetapan sasaran tersebut bisa menjadi arah bagi segenap pelaksana di Bagian Tata Pemerintahan Umum dan sebagai tolok ukur keberhasilan maupun kegagalan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.


18

c) Kebijakan Kebijakan yang ditetapkan oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum guna mencapai visi dan misi, yaitu : 1) Melaksanakan prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. 2) Meningkatkan kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat. 3) Melaksanakan pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

d) Program Dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang pada Tahun 2016 melaksanakan 9 (sembilan) program sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. 7) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. 8) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangunan Desa. 9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah. B. PERJANJIAN KINERJA Laporan Kinerja Tahun 2017 | Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Umum Setda

19

Perjanjian Kinerja merupakan rencana kinerja dan proses perencanaan kerja yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu)

tahun secara sistematis dan berkesinambungan

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan dokumen Rencana Kerja Tahunan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Terlaksananya prinsip-prinsip good Ketepatan waktu penyusunan governance dan clean goverment Laporan dalam

Penyelenggaraan

3 Bulan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

pemerintahan umum 2.

Meningkatnya

kemampuan

dan Camat berprestasi di tingkat

keahlian aparat di kecamatan dan Provinsi Jawa Timur 1 Kali/Camat kelurahan

dalam

pelayanan

kepada masyarakat 3.

Terlaksananya pembinaan batas Persentase pemeliharaan pilar wilayah dalam rangka pelaksanaan batas

wilayah

Kabupaten 100%

otonomi daerah

No.

Malang

Tabel 2.2 Program dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Program Anggaran Keterangan


20

1.

Program

Pelayanan

Administrasi

Rp.

604.140.000,00

Rp.

65.200.000,00

Perkantoran 2.

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana Aparatur 3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp.

284.850.000,00

4.

Program

Kapasitas

Rp.

34.750.000,00

Program Peningkatan Pengembangan

Rp.

38.650.000,00

Rp.

74.585.000,00

Wilayah

Rp.

397.650.000,00

Partisipasi

Rp.

323.855.000,00

Rp.

149.120.000,00

Rp.

1.972.800.000,00

Peningkatan

Sumber Daya Aparatur 5.

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 7.

Program

Pengembangan

Perbatasan 8.

Program

Peningkatan

Masyarakat dalam Membangun Desa 9.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah


21

BAB

A K U N T A B IL IT A S K IN E R J A

3

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. A. CAPAI AN KINERJA ORG ANISASI 1. Capaian Kinerja Pengukuran

kinerja

dilakukan

dengan

memanfaatkan

data

kinerja.

Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap dan tepat waktu sehinga bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan perbaikan

dengan

tidak

meninggalkan

prinsip

efisiensi,

efektifitas

dan

penghematan biaya. Analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan Kinerja Tahun 2017 | Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Umum Setda

22

Capaian Kinerja yang dicapai di Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dilihat dari bagaimana organisasi memiliki target tinggi yang ingin dicapai. Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2016:

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Capaian Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi (%)

(1)

(2)

Terlaksananya prinsip

prinsip-

good

governance

Ketepatan

(3)

(4)

(5)

3 Bulan

3 Bulan

100%

100%

waktu

Penyusunan

dan clean goverment dalam

Laporan

penyelenggaraan

Penyelenggaraan

pemerintahan umum

Pemerintahan Daerah (LPPD)

Meningkatnya kemampuan

Camat berprestasi

dan

di tingkat Provinsi

1 Kali/

1 Kali/

Jawa Timur

Camat

Camat

100%

100%

keahlian

aparat

di

Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat Terlaksananya pembinaan

Persentase

batas

pemeliharaan pilar

rangka

wilayah

dalam

pelaksanaan

otonomi daerah

batas

100%

wilayah

Kabupaten Malang yang dipelihara

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja NO.

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI


23

STRATEGIS (1) 1.

KINERJA

Th. 2014

Th. 2015

(4)

(5)

(6)

3 Bulan

3 Bulan

3 Bulan

3 Bulan

di tingkat Provinsi

1 Kali/

1 Kali/

1 Kali/

1 Kali/

Jawa Timur

Camat

Camat

Camat

Camat

100%

100%

100%

100%

(2)

(3)

Terlaksananya

Ketepatan

prinsip-prinsip

Penyusunan

good

Laporan

governance

dan

clean

goverment

dalam

penyelenggaraan

Th. 2016

waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

pemerintahan umum 2.


Camat berprestasi dan

keahlian aparat di Kecamatan Kelurahan

dan dalam

pelayanan kepada masyarakat 3.

Terlaksananya

Persentase

pembinaan

batas

pemeliharaan pilar

wilayah

dalam

batas

rangka

wilayah

Kabupaten Malang

pelaksanaan otonomi daerah

No. 1.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode RPJMD/RENSTRA TARGET SASARAN INDIKATOR AKHIR TINGKAT REALISASI STRATEGIS KINERJA RPJMD/REN KEMAJUAN STRA Terlaksananya

Ketepatan

prinsip-prinsip good penyusunan governance clean

waktu Laporan

3 Bulan

3 Bulan

100%

1 Kali/

1 Kali/

100%

Camat

Camat

dan Penyelenggaraan

goverment Pemerintahan

dalam

Daerah

(LPPD)

penyelenggaraan pemerintahan umum

2.

Meningkatnya kemampuan keahlian

Camat dan tingkat

aparat Timur

berprestasi Provinsi

di

Jawa

di kecamatan dan Laporan Kinerja Tahun 2017 | Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Umum Setda

24

kelurahan

dalam

pelayanan kepada masyarakat

3.

Terlaksananya

Persentase

pembinaan

batas pemeliharaan pilar batas

wilayah

dalam wilayah

rangka

Malang

100%

100%

100%

Kabupaten


Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional REALISA REALISA SASARAN SI INDIKATOR KINERJA SI Th. STRATEGIS NASION 2015 AL (2) (3) (4) (5)

NO.

(1) 1. Terlaksananya

Ketepatan

prinsip-prinsip

good

penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan

goverment

Pemerintahan

penyelenggaraan

(6)

waktu

governance dan clean dalam

KET. (+/-)

3 Bulan

-

1 Kali/ Camat

-

100%

-

Daerah

(LPPD)

pemerintahan umum

2.


dan

keahlian di

aparat

kecamatan

Camat

berprestasi

tingkat

Provinsi

di Jawa

Timur

dan

kelurahan

dalam

pelayanan

kepada

masyarakat

3.

Terlaksananya pembinaan

Persentase batas

wilayah dalam rangka

pilar

pemeliharaan

batas

wilayah

Kabupaten Malang



25

2. Analisis

Pen yebab

Peningkatan/Penurunan

Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

serta

Alternatif

atau

Solusi

yang

Dilakukan . Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah melaksanakan 3 (tiga)

urusan

wajib

yakni

urusan

wajib

otonomi

daerah,

perencanaan

pembangunan dan pembinaan batas daerah. Bagian Tata Pemerintahan Umum merupakan unsur supporting staf yang melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan serta pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan/kegagalan dan solusi. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain: a. Pada

Indikator

Kinerja

Ketepatan

waktu

Penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2016 dikatakan berhasil dan mencapai target 100%. Ketepatan waktu Penyusunan LPPD sesuai batas waktu yang telah ditetapkan yakni pengiriman pada 12 Februari 2017 dan capaian tidak terdapat penurunan. Guna menghadapi berbagai kendala dalam penyusunan LPPD adalah selalu melaksanakan koordinasi dengan Biro Administrasi Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur terkait konsultasi teknis penyusunan dan koordinasi lintas SKPD guna kelancaran dalam pengumpulan data. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2016 mengalami keberhasilan dan menduduki peringkat 7 tingkat Provinsi Jawa Timur. 1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.


26

2) Data penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sudah dikoordinasikan dengan Biro administrasi Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur. Dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah (LPPD) belum mendapatkan predikat tingkat nasional karena harus menunggu sampai bulan april tahun 2017. 3) Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2016 Kabupaten Malang dapat di ukur dari formula sebagai berikut : Realisasi Bulan Laporan (i)

Formula

:

X 100 %

Target Bulan Laporan (i)

3 Bulan (i) X 100 %

Perhitungan :

= 100%

3 Bulan (i)

Dalam hal meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang Bagian Tata Pemerintahan Umum telah dilakukan langkah-langkah berikut: 1) Secara aktif mengikutsertakan pembinaan teknis bidang pemerintahan. 2) Mencari informasi dibidang aparatur pemerintah yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara cepat, tepat, efektif dan efisien. Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum tersebut program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi realisasi kinerja organisasi adalah terlaksananya prinsip-prinsip good government dalam penyelenggaraan

pemerintahan

umum.

Hal

tersebut

di

karenakan

program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.


27

b. Pada Indikator Kinerja Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur secara umum mencapai target 100%. Pada tanggal 28 Oktober 2016 Camat yang mewakili Kabupaten Malang ke tingkat Provinsi Jawa Timur adalah camat dari Pagelaran. Proses seleksi Camat untuk mewakili Camat berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur diperoleh dengan beberapa pertimbangan yaitu Camat Pagelaran masuk nominasi 10 (sepuluh) besar panji-panji dalam hal Keberhasilan Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016 serta pernah sebagai narasumber pada kegiatan Finalisasi Penyusunan Modul Pelatihan Pendampingan Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) yang diselenggarakannya oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2016 di Jakarta. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Malang sudah melakukan pengiriman Camat Berprestasi ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Namun dalam proses seleksi Camat Pagelaran belum masuk nominasi tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. Terlaksananya Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2016 dapat di ukur dari formula sebagai berikut:

Formula

:

Realisasi Camat Prestasi tahun(i)

X 100 % Target Camat Prestasi tahun (i)

Perhitungan :

1 Camat (i)

= 100% X 100 %

1 Camat (i)

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Tata Pemerintahan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:


28

1) Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan sinergitas lintas sektor guna kelancaran pekerjaan. 2) Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat surat baik surat cetak maupun surat elektronik kepada setiap kecamatan. 3) Dalam menghadapi hambatan terkait keterbatasan jumlah personil pada Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda, maka Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kabupaten Malang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum tersebut program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi realisasi kinerja organisasi adalah meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. c. Pada Indikator Kinerja persentase pemeliharaan pilar batas wilayah Kabupaten Malang secara umum mencapai realisasi 100%. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan pemeliharaan 14 (empat belas) Pilar Batas dari target sebesar 14 pilar batas antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo,

Kabupaten

Jombang.

Proses

pemeliharaan

pilar

batas

dilaksanakan pada 11 April 2016 sampai 1 Mei 2016. Berdasarkan

data

tersebut,

diketahui

bahwa

indikator

persentase

pemeliharaan pilar batas wilayah Kabupaten Malang. 1) Guna mengatasi hambatan dan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pilar batas, maka kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak ketiga. 2) Terlaksananya

pembinaan

wilayah

perbatasan

dalam

pelaksanaan

otonomi daerah, dengan indikator kejelasan status batas wilayah pada Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dapat di ukur dari jumlah


Jumlah realisasi pemeliharaan pilar batas tahun (i)

29

pemeliharaan pilar/tugu batas Kabupaten Malang dapat di ukur dari formula sebagai berikut : Formula

:

15 Pilar

Perhitungan

:

= 100%

X 100 %

15 Pilar

Dalam rangka meminimalisir

kegagalan tersebut

dan sebagai

langkah peningkatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang,

Bagian

T ata

Pemerintahan

Umum

telah

melakukan

langkah-langkah sebagai berikut: 1) Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan pengadaan jasa. 2) Selalu berkoordinasi dengan pihak ketiga agar proses pemeliharaan pilar batas berjalan dengan lancar. 3) Selalu mempersiapkan anggaran untuk kebutuhan proses pemeliharaan pilar batas. Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah: a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. c. Evaluasi kinerja terhadap masyarakat. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran a. Sumber Daya Keuangan Laporan Kinerja Tahun 2017 | Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Umum Setda

30

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan SASARAN INDIKATOR ANGGARAN STRATEGIS KINERJA

NO

% ANGGARAN

Ketepatan waktu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

149.120.000

7,56 %

1.

Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan clean goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan umum

Persentase pemeliharaan pilar batas wilayah Kabupaten Malang

397.650.000

20,16 %

2.

Terlaksananya pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat


323.855.000

16,42 %

3.

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran ANGGARAN

KINERJA SASARAN

INDIKATOR

Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan clean goverment dalam penyelenggara an pemerintahan umum

Ketepatan waktu penyusunan Laporan Penyelenggar aan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Terlaksananya pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah


Ca pai an

Alokasi

Realisasi

Capaia n

3 Bulan

100

149.120.000

148.710.000

99,73%

100

100

397.650.000

392.965.400

98,82%

Target

Realis asi

3 Bulan

100


31

Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat


1 Kali/ Camat

1 Kali/ Camat

100

323.855.000

311.076.500

96,05%

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya INDIKATOR SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan clean goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan umum

Ketepatan waktu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

100

99,73 %

0,27 %

2.

Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat


100

98,82 %

1,18 %

3.

Terlaksananya pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah


100

96,05 %

3,94 %

NO

SASARAN

1.

B. REALISASI ANGG ARAN Sumber dana bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, untuk mendorong pencapaian Program, Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten Malang Pada Tahun Anggaran 2016,

berdasarkan

Keputusan Bupati Malang Nomor : 930/59/DPPA/35.07.119/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang


32

mengelola anggaran belanja dengan sumber dana APBD dengan rincian sebagai berikut : a) Belanja Tidak Langsung

Rp.

0,00

b) Belanja Langsung

Rp. 1.922.800.000,00

 Belanja Pegawai

Rp.

 Belanja Barang dan Jasa

Rp. 1.588.700.000,00

 Belanja Modal

Rp.

Jumlah seluruh Anggaran Belanja

314.100.000,00

20.000.000,00

Rp. 1.922.800.000,00

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Realisasi

Anggaran No.

Program/Kegiatan (Rp.)

(Rp.)

(%)

3

4

5

604.140.000,00

596.486.200,00

15.450.000,00

15.450.000,00

100

65.200.000,00

119.700.000,00

183,59

1.540.000,00

1.540.000,00

100

21.605.000,00

21.605.000,00

100

37.355.000,00

37.355.000,00

100

Bangunan

4.650.000,00

4.650.000,00

100

Penyediaan Makanan dan Minuman

96.990.000,00

96.990.000,00

100

188.500.000,00

188.500.000,00

100

66.900.000,00

66.900.000,00

100


33

1

2 Program Pelayanan Administrasi

I Perkantoran 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan

Jasa

Administrasi

2. Keuangan Penyediaan

Jasa

Kebersihan

3. Kantor 4.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan

5. Penggandaan Penyediaan 6.

Komponen

Listrik/Penerangan

Instalasi

Kantor 7.

Rapat-Rapat

Koordinasi

dan

8. Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat

Koordinasi

9.

dan

Konsultasi ke Dalam Daerah

Realisasi

Anggaran No.

Program/Kegiatan (Rp.)

(Rp.)

(%)

3

4

5

65.200.000,00

65.200.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

100

12.675.000,00

12.675.000,00

100

720.000,00

720.000,00

100

32.505.000,00

32.505.000,00

100

4.300.000,00

4.300.000,00

100

284.850.000,00

280.110.000,00

284.850.000,00

280.110.000,00

34.750.000,00

34.750.000,00

34.750.000,00

29.340.000,00

38.650.000,00

38.650.000,00

24.300.000,00

24.300.000,00

100

14.350.000,00

14.350.000,00

100


34

1

2 Program Peningkatan Sarana dan

II Prasarana Aparatur Pemeliharaan

Rutin/Berkala

1. Gedung Kantor Pemeliharaan

Rutin/Berkala

2. Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan

Rutin/Berkala

3. Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan

Rutin/Berkala

4. Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan

Rutin/Berkala

5. Peralatan Meubeleur Program

Peningkatan

Disiplin

III Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 1.

98,34

Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas IV Sumber Daya Aparatur 1.

Pendidikan dan Pelatihan Formal Program

V

84,43

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan

1.

Kinerja

dan

Laporan

Capaian

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan 2. Akhir Tahun

Realisasi

Anggaran No.

Program/Kegiatan

1

2

(Rp.)

(Rp.)

(%)

3

4

5

397.650.000,00

392.965.400,00

397.650.000,00

392.965.400,00

74.585.000,00

74.560.000,00

74.585.000,00

74.560.000,00

323.855.000,00

311.016.500,00

323.855.000,00

311.016.500,00

149.120.000,00

148.710.000,00

149.120.000,00

148.710.000,00

1.972.800.000,00

1.942.498.100,00

Program Pengembangan Wilayah VI Perbatasan Koordinasi Penyelesaian Masalah 1.

98,82

Perbatasan Antar Daerah Program Peningkatan Pelayanan VII

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penerimaan

Kunjungan

Pejabat

Kerja

Negara/Departemen/

1. Lembaga

Pemerintah

99,97

Non

Departemen/Luar Negeri Program Peningkatan Partisipasi VIII

Masyarakat dalam Membangun Desa

1.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program

99,05

Perencanaan

IX Pembangunan Daerah Koordinasi

penyusunan

1.

Laporan 93,73

Kinerja Daerah Jumlah Anggaran

C. PRESTASI TAHUN 2016 Prestasi yang di capai Bagian Tata Pemerintahan Umum di Tahun 2016 adalah penghargaan atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan masuk dalam 7 besar Tingkat Provinsi Jawa Timur.


35

BAB

PENUTUP

4

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan tahun 2016, maka diperoleh bahwa rata-rata capaian indikator kinerja mencapai 98,46 %. Nilai ini menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang sangat baik, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 tidak mengalami penurunan. Keberhasilan dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen terkait. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan dukungan dari berbagai pihak. Langkah-langkah atau upaya yang ditempuh guna peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah yaitu: 1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan sinergitas lintas sektor guna kelancaran pekerjaan.


36

2. Secara aktif mengikutsertakan pembinaan teknis bidang pemerintahan dan informasi dibidang aparatur pemerintah yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat

dan

Pemerintah Daerah secara cepat, tepat, efektif dan efisien. 3. Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan pengadaan jasa. Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Tahun 2016 diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang, menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kepanjen, Februari 2017 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN

Ir. UNTUNG SUDARTO, MT Pembina Tingkat I NIP. 19661218 199303 1 006


37

LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2016

Recommend Documents