LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

1

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun anggaran 2015 dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai. Disusunnya Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Malang

sekaligus

merupakan

wujud

pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 sebagai bagian yang terintegrasi dalam upaya pencapaian dan perwujudan Visi Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing. “MADEP MANTEB.” Laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Malang di masa yang akan datang. Malang,

Januari 2016

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM

Dra. SHANTI PURWANINGTYAS Pembina Tk. I NIP. 19651218 199211 2 001

i Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

2

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ....................................................................................... Daftar Isi ....................................................................................... Ringkasan Eksekutif ...................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... A. Latar Belakang ................................................................................. B. Maksud dan Tujuan ......................................................................... C. Gambaran Umum ............................................................................ 1. Organisasi Perangkat Daerah ..................................................... 2. Sumber Daya Aparatur ............................................................... 3. Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Tahun 2014 D. Dasar Hukum .................................................................................. E. Sistematika ...................................................................................... BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................. A. Perencanaan Strategis .................................................................... 1. Visi.............................................................................................. 2. Misi ............................................................................................. 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program .................................. B. Perjanjian Kinerja .............................................................................

i ii iii 1 1 2 2 2 6 9 11 12 14 14 14 15 15 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................ 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 ................................................................................ 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 dan Beberapa Tahun Terakhir. .......................................................................... 3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi ............................. 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Standar Nasional ........................................................................ 5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan... 6. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya...................... 7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja………….. 26 B. Realisasi Anggaran .........................................................................

18 18

BAB IV PENUTUP

33

.......................................................................................

18 20 22 24 24 25

27

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. 2. 3. 4.

Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 Renstra Tahun 2011-2015

ii


3

RINGKAS AN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas

dan

memberikan

pertanggungjawaban

kinerja

kepada

pihak

yang

berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang ditandai denagan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Di dalam penyusunannya, Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama, yaitu: 1) Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). 2) Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur 3) Persentase pemeliharaan pilar batas wilayah Kabupaten Malang. Dalam menghitung capaian kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah memiliki capaian kinerja sangat berhasil dalam memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan besarnya Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 2.072.800.000,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), mencakup dalam 9 program dengan realisasi anggaran mencapai 98 %. Faktor pendukung Keberhasilan Kinerja diantaranya kerjasama yang baik antar pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan, sarana yang cukup memadai, kemauan yang tinggi dari para pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya serta dukungan dan motivasi yang diberikan pimpinan. Langkah-langkah atau upaya yang ditempuh guna peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah yakni: 1) Meningkatkan komunikasi dengan instansi terkait dalam pemenuhan kebutuhan personil, sarana dan prasarana. Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

4

2) Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan sinergitas lintas sektor guna kelancaran pekerjaan. 3) Secara aktif mengikutsertakan pembinaan teknis bidang pemerintahan dan informasi dibidang aparatur pemerintah yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara cepat, tepat, efektif dan efisien. Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Malang umumnya.

iii


5

BAB

P EENNDDAAHHUULLUUAANN

1

A. L AT AR BEL AK ANG Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan supporting staff yang melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan Tata Pemerintahan Umum, Perangkat Kecamatan dan Kelurahan serta pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Instansi Pemerintah maka Bagian

Tata

Pemerintahan

Umum

Sekretariat

Daerah

berkewajiban

untuk

meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan misi organisasi, yaitu Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Laporan Kinerja (Lkj) instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Tahun 2015 yang diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai visi dan misi serta sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

6

untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong program/kegiatan yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. B. MAKSUD D AN TUJU AN Maksud disusunnya Laporan Kinerja (Lkj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Tujuan penyusunan laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah adalah: 1. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab serta

memberikan

Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat

pertanggungjawaban

kinerja

kepada

pihak

yang

berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai denagan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas. 2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. C. G AMBARAN UMUM 1.

Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang


7

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Umum berada di bawah Asisten Pemerintahan. Adapun tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan dari Bagian Tata Pemerintahan Umum dapat digambarkan sebagai berikut : a. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas : 1) Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan Tata Pemerintahan Umum, Perangkat Kecamatan dan Kelurahan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai fungsi : 1) Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan, pemeliharaan bahan pembinaan pemerintahan umum. 2) Pelaksanaan pengumpulan

dan pengelolaan data dalam rangka

pencalonan, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati. 3) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan Perangkat Kecamatan

dan

Kelurahan

dalam

menyelenggarakan

tugas

pemerintahan, penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik. 4) Pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

8

5) Pelaksanaan penataan, pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. b. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang terdiri dari Kepala Bagian yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : 1)

Sub Bagian Pemerintahan Umum.

2)

Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan.

3)

Sub Bagian Otonomi Daerah.

Bagan struktur organisasi Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:


9

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda KEPALA BAG. TATA PEMERINTAHAN UMUM Dra. Shanti Purwaningtyas Pembina Tk. I NIP. 19651218 199211 2 001

KASUBAG PEMERINTAHAN UMUM Endah Sriyati, S.IP Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19680131 198903 2 006

KASUBAG OTONOMI DAERAH Uli Purbanto S, SE Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19670102 199703 1 005

KASUBAG PERANGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN Nurul Huda, S.Sos Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19681007 199302 1 001

Pengolah Data Ketataprajaan

Bendahara Pengeluaran

Pengurus Barang

Hanindyo Daryawan P, S.STP Penata Muda (III/a) NIP. 19901018 201206 1 001

Anang Faizin, S.Sos Penata Muda Tk. I (III/c) NIP. 19741009 200604 1 009

Akhmad Mukhsin Penata Muda (III/a) NIP. 19650913 199703 1 003

Pranata Komputer Pelaksana

Pembantu Bendahara

Pengadministrasi Umum

Angga Halen Hermawan, A.Md. Pengatur (II/c) NIP. 19890818 201504 1 002

Mochamad Soleh Tenaga Kontrak

Yani Budi Lestari Tenaga Kontrak

Pengentri Data

Pengentri Data

Pengemudi

Hermin Padmi Sugiarti Tenaga Kontrak

Erik Erwantoro Tenaga Kontrak

Anung Widiyono Tenaga Kontrak

Agendaris

Caraka

Nova Oktania Tenaga Kontrak

Lucky Vidyanto Tenaga Kontrak


10

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Tata Pemerintahan Umum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian. Masing-masing Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum.

1) Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja Sub Bagian Pemerintahan Umum untuk acuan pelaksanaan tugas. b. Mempersiapkan segala bahan dalam rangka pencalonan, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. c. Melaksanakan

dan

mempersiapkan

proses pengusulan

penerbitan

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan/Pemberhentian Bupati/Wakil Bupati melalui Gubernur. d. Melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan pelantikan Bupati/Wakil Bupati sesuai ketentuan yang berlaku. e. Mempersiapkan

segala

bahan

dalam

rangka

pengangkatan

dan

pemberhentian Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. f. Menyiapkan kelengkapan administrasi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum maupun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengganti Antar Waktu. g. Mempersiapkan proses pengusulan penerbitan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan/Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik hasil Pemilihan Umum atau Pengganti Antar Waktu. h. Mengkoordinasikan penerimaan kunjungan kerja/studi banding/tamu DPRD dari luar daerah serta mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Malang yang melakukan kunjungan kerja/studi banding ke Luar Daerah. i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang tugasnya. Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

11

2) Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan, mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan untuk acuan pelaksanaan tugas. b. Melakukan

persiapan

bahan-bahan

dalam

rangka

pengusulan,

pengangkatan dan pemberhentian Camat dan Lurah di Wilayah Daerah. c. Menganalisa kewenangan Camat dalam rangka Otonomi Daerah serta mengevaluasi laporan kegiatan PPAT Camat. d. Memproses administrasi Camat untuk penetapan sebagai PPAT ke Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Timur. e. Menerima laporan kegiatan Camat sebagai PPAT. f. Menyusun dan mengolah data Perangkat Kecamatan dan Kelurahan sesuai petunjuk/pedoman yang berlaku. g. Menerima, mensistemasikan, menganalisa dan mengevaluasi laporanlaporan tentang penyelenggaraan Pemerintahan dari Kecamatan dan Kelurahan. h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang tugasnya. 3) Sub Bagian Otonomi Daerah, mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja Sub Bagian Otonomi Daerah untuk acuan pelaksanaan tugas. b. Mempersiapkan

petunjuk

pelaksanaan

teknis

penyelenggaraan

pemerintahan di Kecamatan dalam rangka Otonomi Daerah. c. Melakukan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. d. Melakukan harmonisasi Perda dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.


12

e. Mempersiapkan, membentuk, menghapus, merubah batas, merubah nama daerah dan kecamatan serta memindah, penggabungan daerah, merubah nama ibu kota daerah dan kecamatan. f. Memfasilitasi

Dewan

Pertimbangan

Otonomi

Daerah

(DPO)

dan

Hubungan Antar Lembaga (HAL). g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Sumber Daya Aparatur Untuk mendukung tugas dan fungsi dimaksud, sangat diperlukan kualitas sumber daya aparatur yang berkompeten. Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Umum yang mempunyai tugas dalam membantu penyusunan kebijakan-kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan. Kondisi sumberdaya aparatur Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Malang pada akhir tahun 2015 berjumlah 15 (lima belas) orang, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut Tabel 1.1 Kondisi Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Umum No.

Nama

Pangkat/Gol

1

Dra. Shanti Purwaningtyas

Pembina Tingkat I

Jabatan

Pend.

Kepala Bagian Tata S-1 Pemerintahan Umum 2

3

4

5

Penata Tingkat I

Kepala Sub Bagian

III/d

Pemerintahan Umum

Penata Tingkat I

Kepala Sub Bagian

III/d

Perangkat Kec. & Kel.

Penata Tingkat I

Kepala Sub Bagian

III/d

Otonomi Daerah

Penata

Bendahara

III/c

Pengeluaran

Endah Sriyati, S.IP

S-1

Nurul Huda, S.Sos

S-1

Uli Purbanto Samudro, SE

S-1

Anang Faizin, S.Sos

S-1 Penata Muda

6

Akhmad Muksin

Pengurus Barang

SMA

III/a Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

13

Hanindyo Daryawan P,

Penata Muda

Pengadministrasi

III/a

Kepegawaian

D-4

7 S.STP Angga Halen Hermawan,

Pengatur Muda

8 A.Md

Pranata Komputer

D-3

Pembantu Bendahara

SMA

II/c

9

Mochmad Soleh

Tenaga Kontrak

10

Yani Budi Lestari

Tenaga Kontrak

Pengadministrasi SMA Umum 11

Erik Erwantono

Tenaga Kontrak

Pengentri Data

SMA

12

Nova Oktania

Tenaga Kontrak

Agendaris

S-1

13

Hermin Padmi Sugiarti

Tenaga Kontrak

Pengentri Data

S-1

14

Anung Widiyono

Tenaga Kontrak

Pengemudi

SMA

15

Lucky Vidyanto

Tenaga Kontrak

Caraka

SMA

a. Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki

: 11 orang

Perempuan : 4 orang Jumlah

: 15 orang Berikut adalah grafik klasifikasi pegawai Bagian Tata Pemerintahan

Umum Setda berdasarkan jenis kelamin : Gambar 1.2 : Grafik Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan

b. Tingkat Pendidikan Formal 1. Pendidikan S3

:-

2. Pendidikan S2

:-

3. Pendidikan S1

: 8 orang


14

4. Pendidikan Diploma I-III

: 1 orang

5. Pendidikan SLTA

: 6 orang

6. Pendidikan SLTP

:-

7. Pendidikan SD

:-

Berikut adalah grafik klasifikasi pegawai Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda berdasarkan tingkat pendidikan formal : Gambar 1.3 : Grafik Klasifikasi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Pendidikan S3 Pendidikan S2 Pendidikan S1 Pendidikan Diploma I-III

c. Berdasarkan golongan 1. Golongan IV : 1 orang 2. Golongan III : 6 orang 3. Golongan II

:-

4. Golongan I

:-

5. CPNS

: 1 orang

Berikut adalah grafik klasifikasi PNS Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda berdasarkan golongan : Gambar 1.4: Grafik Klasifikasi PNS berdasarkan Golongan

Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I CPNS


15

3. Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Tahun 2014 Adapun pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Malang dari segi pengukuran kinerja kegiatan dalam Tahun Anggaran 2014 berdasarkan pada indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda, dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masingmasing indikator kinerja yang dicapai. Rincian tingkat capaian kinerja masingmasing indikator tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 1.2 Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Tahun 2014 No. (1) 1.

Sasaran Strategis (2) Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan

clean

2.

3.

goverment

dalam penyelenggaraan pemerintahan umum Terlaksananya pembinaan wilayah perbatasan dalam pelaksanaan otonomi daerah

Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

(3) Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

(4)

(5)

(6)

3 Bulan

3 Bulan

100

2 Permendagri

2 Permendagri

100

26 pilar batas

26 pilar batas

100

1 kali

1 kali

100

Kejelasan Status Batas Wilayah - Jumlah Terbitnya Permendagri tentang batas daerah - Jumlah Pemeliharaan pilar/tugu batas Kabupaten Malang Frekuensi Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur

Sasaran (1) ”Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan clean goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan umum” dengan Indikator Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

16

Kinerja Ketepatan waktu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Capaian dapat dikatakan 100% karena penyusunan LPPD dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Adapun penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur pada bulan Maret tahun 2014. Sasaran (2) “Terlaksananya pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah” dengan Indikator Kinerja Jumlah terbitnya Pemendagri tentang batas daerah dan Persentase pemeliharaan pilar batas wilayah Kabupaten Malang. Jumlah Permendagri tentang batas daerah yang terbit pada tahun 2014 sebanyak 2 (dua) Permendagri yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang Dengan kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang Dengan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Target pemeliharaan pilar batas Kabupaten Malang sebanyak 26 pilar batas dengan realisasi 26 pilar batas sehingga kinerja mencapai 100%. Pemeliharaan pilar batas tahun 2014 antara Kabupaten Malang dengan Kota Malang. Sasaran (3) “Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat” dengan Indikator Kinerja Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Capaian kinerja adalah 100% karena memenuhi target dengan pengiriman perwakilan Camat untuk mengikuti Sinergitas Kecamatan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dasar untuk pemilihan perwakilan Camat tersebut adalah hasil dari penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2014. Camat yang terpilih untuk mengikuti Sinergitas Kecamatan Tahun 2014 di tingkat Provinsi Jawa Timur adalah Camat Karangploso dengan prestasi 10 (sepuluh) besar dalam Sinergitas Kecamatan dimaksud.


17

D. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 adalah : 1. Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah. 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 7. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

18

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten

Malang

Tahun

2010 – 2015. 12. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah. 13. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kerja Utama. 14. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang

”Madep Manteb”

Paruh Waktu. 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016. 16. Keputusan

Bupati

Malang

Nomor

180/629/KEP/421.013/2011

tentang

Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015.

E.

SISTEMATIKA Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :


19

PERENCANAAN

BAB

DAN PERJANJIAN KINERJA

2

Perencanaan dan perjanjian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

Kabupaten Malang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh

komponen organisasi serta bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi baik perubahan yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Dengan demikian diharapkan Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sangat akomodatif terhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai penajaman. A. Perencanaan Strategis Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan lainnya yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dalam kerangka tersebut, Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya guna mewujudkan visi serta misi Pemerintah Kabupaten Malang, telah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun, yang dituangkan dalam Perencanaan Strategis Bagian Tata Pemerintahan Umum Tahun 2011 – 2015. 1. Visi Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

20

pembangunan untuk periode 2010-2015, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yaitu: “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB ” Selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Malang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang diemban oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum, maka visi yang dirumuskan adalah: “ Mendukung Terwujudnya Good Governance dan Clean Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum “ 2. Misi Untuk mewujudkan visi Bagian Tata Pemerintahan Umum dimaksud, selanjutnya dijabarkan dalam Misi yang menjadi pedoman bagi Bagian Tata Pemerintahan Umum dalam melakukan aktivitas dan interaksinya melalui pelaksanaan

program-program

yang

ditetapkan.

Dengan

upaya

mendayagunakan sumber daya yang ada (Pemerintahan, Dana dan SDM), maka Misi Bagian Tata Pemerintahan Umum ditetapkan sebagai berikut : a) Mewujudkan pemerintahan good governance dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. b) Mewujudkan profesionalisme perangkat Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat. c) Mewujudkan pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program a) Tujuan Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Bagian Tata Pemerintahan Umum menetapkan tujuan: 1) Mendukung penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

21

2) Mendukung peningkatan kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat. 3) Mendukung pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. b) Sasaran Sasaran

yang

ditetapkan

dan

ingin

dicapai

oleh

Bagian

Tata

Pemerintahan Umum, yaitu : 1) Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. 2) Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat. 3) Terlaksananya pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya penetapan sasaran tersebut bisa menjadi arah bagi segenap pelaksana di Bagian Tata Pemerintahan Umum dan sebagai tolok ukur keberhasilan maupun kegagalan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. c) Kebijakan Kebijakan yang ditetapkan oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum guna mencapai visi dan misi, yaitu : 1) Melaksanakan prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. 2) Meningkatkan kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat. 3) Melaksanakan pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.


22

d) Program Dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang pada Tahun 2015 melaksanakan 9 (sembilan) program sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. 7) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. 8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 9) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangunan Desa. B. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja merupakan Rencana Kinerja dan proses perencanaan kerja yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu)

tahun secara sistematis dan berkesinambungan

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan dokumen Rencana Kerja Tahunan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum tahun 2015 adalah sebagai berikut :


23

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

2.

Terlaksananya

good

prinsip-prinsip

Ketepatan

waktu

penyusunan

governance dan clean goverment dalam

Laporan

penyelenggaraan pemerintahan umum

Pemerintahan Daerah (LPPD)

Meningkatnya kemampuan dan keahlian

Camat

aparat

Provinsi Jawa Timur

di kecamatan

3 Bulan

Penyelenggaraan

berprestasi

di

tingkat

dan kelurahan dalam pelayanan kepada

1 Kali

masyarakat 3.

Terlaksananya pembinaan batas wilayah

Persentase pemeliharaan pilar batas

dalam

wilayah Kabupaten Malang

rangka

pelaksanaan

otonomi

100%

daerah

Tabel 2.2 Program dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No.

Program

Anggaran

Keterangan

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp

403.990.000,00

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rp

47.450.000,00

Aparatur 3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp

-

4.

Program

Sumber

Rp

461.845.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Rp

32.750.000,00

Rp

228.450.000,00

Peningkatan

Kapasitas

Daya Aparatur 5.

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

7.

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Rp

445.570.000,00

8.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Rp

311.495.000,00

Rp

141.250.000,00

dalam Membangunan Desa 9.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


24

BAB

AKUNTABILITAS KINERJA

3

A. CAPAI AN KINERJA ORG ANISASI 1. CAPAIAN KERJA Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang : Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran 1 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(2) Terlaksananya

(3) Ketepatan

prinsip-prinsip good

Penyusunan

governance

Laporan

clean

dan

goverment

waktu

Target

Realisasi

Capaian (%)

(4) 100%

(5) 100%

(6) 100

100%

100%

100

100%

100%

100

Penyelenggaraan

dalam

Pemerintahan

penyelenggaraan

Daerah (LPPD)

pemerintahan umum Camat berprestasi Meningkatnya kemampuan

di tingkat Provinsi dan

Jawa Timur

keahlian aparat di Kecamatan Kelurahan

dan dalam

pelayanan kepada masyarakat

Terlaksananya

100%

pembinaan batas wilayah

dalam

rangka pelaksanaan otonomi daerah


25

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I Indikator

Strategis

Kinerja

Target

Terlaksananya

Ketepatan

prinsip-prinsip

waktu

good

penyusunan

governance

Laporan

dan

Penyelengg

No.

1

2014

Sasaran

clean

goverment

araan

dalam

Pemerintah

penyelenggara

an

an

(LPPD)

2015

Realis

Capaian

asi

(%)

100%

100%

100%

100%

Capaian

Target

Realisasi

100%

100%

100%

100

100%

100%

1

1 kali

100

100%

100

100%

100%

100

(%)

Daerah

pemerintahan umum 2

Meningkatnya

Camat

kemampuan

berprestasi

dan

di

keahlian

tingkat

aparat

Provinsi

di

Jawa Timur

kecamatan

dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat 3

Terlaksananya

Persentase

pembinaan

pemelihara

batas

wilayah

an

dalam

rangka

batas

pilar

pelaksanaan

wilayah

otonomi daerah

Kabupaten Malang


26

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra No.

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

TINGKAT

STRATEGIS

KINERJA

AKHIR

Th. 2015

KEMAJUAN

-

3 bulan

100%

-

1 kali

100%

-

100%

100%

RPJMD 1

Terlaksananya

Ketepatan waktu

prinsip-prinsip

penyusunan

good

Laporan

governance

Penyelenggaraan

dan clean

Pemerintahan

goverment

Daerah (LPPD)

dalam penyelenggara an pemerintahan umum

2

Meningkatnya

Camat berprestasi

kemampuan

di tingkat Provinsi

dan keahlian

Jawa Timur

aparat di kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat

3

Terlaksananya

Persentase

pembinaan

pemeliharaan pilar

batas wilayah

batas

dalam rangka

Kabupaten Malang

wilayah

pelaksanaan otonomi daerah


27

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

NO.

SASARAN STRATEGIS

(1) 1

REALISA INDIKATOR KINERJA

SI Th. 2015

(2)

(3)

Terlaksananya

Ketepatan waktu

prinsip-prinsip good

penyusunan Laporan

governance dan clean

Penyelenggaraan

goverment dalam

Pemerintahan Daerah

penyelenggaraan

(LPPD)

REALISA SI

KET.

NASION

(+/-)

AL

(4)

(5)

100%

-

100%

-

100%

-

(6)

pemerintahan umum

2

Meningkatnya

Camat berprestasi di

kemampuan dan

tingkat Provinsi Jawa

keahlian aparat

Timur

di kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat

3

Terlaksananya

Persentase pemeliharaan

pembinaan batas

pilar batas wilayah

wilayah dalam rangka

Kabupaten Malang


2. Analisis

Pen yebab

Keberhasilan/Kegagalan

atau

Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:


28

Tabel 3.5 Rata-rata capaian IKU Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Tahun 2015 Capaian No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja (%)

1

Terlaksananya good

prinsip-prinsip

governance

goverment

dan

Ketepatan

clean Laporan

waktu

penyusunan

Penyelenggaraan

dalam Pemerintahan Daerah (LPPD)

100

penyelenggaraan pemerintahan umum 2

Meningkatnya kemampuan dan Camat keahlian aparat

berprestasi

di

tingkat

di Provinsi Jawa Timur 100

kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat 3

Terlaksananya pembinaan batas Persentase wilayah

dalam

pemeliharaan

pilar

rangka batas wilayah Kabupaten Malang

100


Dari tabel di atas dapat dilihat analisis Pencapaian Kinerja : a. Sasaran 1: pada Indikator Kinerja Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2014 dikatakan berhasil. Ketepatan waktu Penyusunan LPPD sesuai batas waktu yang telah ditetapkan yakni pengiriman pada bulan Maret 2015 dan capaian tidak terdapat penurunan. Guna menghadapi berbagai kendala dalam penyusunan LPPD adalah selalu melaksanakan koordinasi dengan Biro Administrasi Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur terkait konsultasi teknis penyusunan dan koordinasi lintas SKPD guna kelancaran dalam pengumpulan data. b. Sasaran 2: pada Indikator Kinerja Frekuensi Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur secara umum dikatakan berhasil. Seleksi Camat untuk mewakili Camat berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur diperoleh Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

29

melalui

kegiatan

Penilaian

Panji-Panji

Keberhasilan

Pembangunan

Kabupaten Malang. Pada Tahun 2015 telah terpenuhi target pengiriman Camat Kromengan untuk mengikuti Sinergitas Kecamatan tingkat Provinsi Jawa Timur dengan prestasi Juara Harapan I. Dalam menghadapi hambatan terkait keterbatasan jumlah personil pada Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda, maka Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kabupaten Malang dilaksanakan oleh pihak ketiga. c. Sasaran 3: pada Indikator Kinerja Persentase pemeliharaan pilar batas wilayah Kabupaten Malang telah dilaksanakan pemeliharaan 15 (lima belas) Pilar Batas antara Kabupaten Malang dengan Kota Batu. Guna mengatasi hambatan dan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pilar batas, maka kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan sinergitas lintas sektor guna kelancaran pekerjaan. b. Secara aktif mengikutsertakan pembinaan teknis bidang pemerintahan dan informasi dibidang aparatur pemerintah yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah secara cepat, tepat, efektif

dan efisien. c. Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan pengadaan jasa.


30

Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan

output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah: a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. c. Evaluasi kinerja terhadap masyarakat. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran a. Sumber Daya Keuangan Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggara yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan SASARAN

INDIKATOR

STRATEGIS

KINERJA

1

Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan clean goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan umum

Ketepatan waktu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

1.628.615.000

100

2

Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat

Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur

676.105.000

100

3

Terlaksananya pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

Persentase pemeliharaan pilar batas wilayah Kabupaten Malang

-

-

NO


ANGGARAN

% ANGGARAN

31

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran ANGGARAN

KINERJA SASARAN

INDIKATOR

Terlaksananya

Ketepatan

prinsip-prinsip

waktu

good

penyusunan

governance

Laporan

dan

Penyelenggara

clean

goverment

an

dalam

Pemerintahan

penyelenggara

Daerah (LPPD)

Target

Realisasi

Capaian

100

100

100

Alokasi

Realisasi

Capaian

1.628.61

1.628.61

100%

5.000

5.000

676.105.

676.105.

000

000

-

-

an pemerintahan umum Meningkatnya

Camat

kemampuan

berprestasi

dan

tingkat Provinsi

keahlian

aparat di

100

100

100

di

100%

Jawa Timur

kecamatan

dan

kelurahan

dalam pelayanan kepada masyarakat Terlaksananya

Persentase

pembinaan

pemeliharaan

batas

wilayah

pilar

dalam

rangka

wilayah

100

100

100

-

batas

pelaksanaan

Kabupaten

otonomi daerah

Malang

b. Realisasi Anggaran Sumber dana bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, untuk mendorong pencapaian Program, Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten Malang Pada Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

32

Tahun Anggaran 2015,

berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor :

930/145/DPPA/421.119/2015 Tanggal 17 September 2015 Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengelola anggaran belanja dengan sumber dana APBD dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda No.

Program/Kegiatan

1

2 Program Pengembangan Wilayah

I

Anggaran (Rp.) 3

Realisasi (Rp.) 4

(%) 5

445.570.000,00

441.240.000,00

99,03

445.570.000,00

441.240.000,00

99,03

227.925.000,00

99,77

168.375.000,00

167.850.000,00

99,69

60.075.000,00

60.075.000,00

100

311.495.000,00

311.316.600,00

99,94

Perbatasan Koordinasi Penyelesaian Masalah 1 Perbatasan Antar Daerah Program Peningkatan Pelayanan II

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

228.450.000,00

Kepala Daerah Dialog/Audiensi dengan Tokoh1 Tokoh Masyrakat Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ 2 Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Program Peningkatan Partisipasi III

Masyarakat dalam Membangun Desa

1

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

311.495.000,00

311.316.600,00

99,94

Program Perencanaan IV Pembangunan Daerah

133.250.000,00

94,34

133.250.000,00

94,34

141.250.000,00

Koordinasi penyusunan Laporan 1

141.250.000,00 Kinerja Daerah


33

No.

Program/Kegiatan

1

2 Program Pelayanan Administrasi

Anggaran (Rp.) 3

V Perkantoran 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Realisasi (Rp.) 4

(%) 5

396.490.000,00

98,14

15.450.000,00

15.450.000,00

100

120.840.000,00

120.840.000,00

100

1.540.000,00

1.540.000,00

100

19.895.000,00

19.895.000,00

100

30.335.000,00

30.335.000,00

100

4.350.000,00

4.350.000,00

100

16.270.000,00

16.270.000,00

100

109.190.000,00

93,57

78.600.000,00

78.600.000,00

100

47.450.000,00

47.450.000,00

100

15.000.000,00

15.000.000,00

100

12.6750600,00

12.6750600,00

100

720.000,00

720.000,00

100

12.505.000,00

12.505.000,00

100

6.550.000,00

6.550.000,00

100

403.990.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi 2 Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan 3 Kantor 4

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan

5 Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi 6

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan

8 Konsultasi ke Luar Daerah

116.690.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan 9 Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan VI Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala 1 Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala 2 Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala 3 Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala 4 Peralatan Gedung Kantor 5

Pemeliharaan Rutin/Berkala


34

No. 1

Program/Kegiatan 2 Peralatan Meubeleur

Anggaran (Rp.) 3

Realisasi (Rp.) 4

(%) 5

Peningkatan Kapasitas Sumber VII

461.845.000,00

442.717.000,00

95,85

42.475.000,00

42.475.000,00

100

419.370.000,00

400.242.000,00

95,43

Daya Aparatur 1

Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Implementasi

2 Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan VII

Pengembangan Sistem Pelaporan

100 32.750.000,00

32.750.000,00

Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian 1

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

100 20.200.000,00

20.200.000,00

Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan 2

100 Akhir Tahun

12.550.000,00

12.550.000,00

2.072.800.000,00

2.033.138.600,00


98,09

35

P ENUTUP

BAB

4

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan tahun 2015, maka diperoleh bahwa rata-rata capaian indikator kinerja mencapai 100%. Nilai ini menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang sangat baik, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 tidak mengalami penurunan. Keberhasilan dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen terkait. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan dukungan dari berbagai pihak. Langkah-langkah atau upaya yang ditempuh guna peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah yaitu: 1 Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan sinergitas lintas sektor guna kelancaran pekerjaan. 2

Secara aktif mengikutsertakan pembinaan teknis bidang pemerintahan dan informasi dibidang aparatur pemerintah yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat

dan

Pemerintah Daerah secara cepat, tepat, efektif dan efisien.


36

3 Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan pengadaan jasa. Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Tahun 2015 diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang, menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Malang,

April 2016

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM

Dra. SHANTI PURWANINGTYAS Pembina Tk. I NIP. 19651218 199211 2 001


37

LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2015

Recommend Documents