LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun anggaran 2015 dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai. Disusunnya Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Malang

sekaligus

merupakan

wujud

pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 sebagai bagian yang terintegrasi dalam upaya pencapaian dan perwujudan Visi Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing. “MADEP MANTEB.” Laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Malang di masa yang akan datang.

Kepanjen, Februari 2016 KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM

Dra. SHANTI PURWANINGTYAS Pembina Tk. I NIP. 19651218 199211 2 001

Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

i

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ... . ................................................................................... Daftar Isi ... .................................................................................... Ringkasan Eksekutif ...... .................................................................................... BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... A. Latar Belakang .................................................................................. B. Maksud dan Tujuan........................................................................... C. Gambaran Umum ............................................................................. 1. Organisasi Perangkat Daerah ...................................................... 2. Sumber Daya Aparatur ................................................................ 3. Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Tahun 2014 D. Dasar Hukum ................................................................................... E. Sistematika .. .................................................................................... BAB II

i ii iii 1 1 2 2 2 8 11 13 15

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................. A. Perencanaan Strategis...................................................................... 1. Visi .......... .................................................................................... 2. Misi ......... .................................................................................... 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program .................................. B. Perjanjian Kinerja ..............................................................................

17 17 17 18 18 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................. 1. Capaian Kerja .............................................................................. 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan solusi ............... 3. Analisis penggunaan Sumber Daya Anggaran ............................ B. Realisasi Anggaran .......................................................................... C. Prestasi Tahun 2015 .................................................................. .....

23 23 23 26 30 32 35

BAB IV PENUTUP

37

... ....................................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. 2. 3. 4.

Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 Renstra Tahun 2011-2015


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas

dan

memberikan

pertanggungjawaban

kinerja

kepada

pihak

yang

berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Malang.

Di

dalam

penyusunannya,

Laporan

Kinerja

Bagian

Tata

Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama, yaitu: 1) Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). 2) Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur 3) Persentase pemeliharaan pilar batas wilayah Kabupaten Malang. Dalam menghitung capaian kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah memiliki capaian kinerja sangat berhasil dalam memenuhi target yang ditetapkan.

Berdasarkan

besarnya

Anggaran

Tahun

2015

sebesar

Rp.

2.072.800.000,00(dua miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), mencakup dalam 9 program dengan realisasi anggaran mencapai 98%. Faktor pendukung keberhasilan kinerja diantaranya kerjasama yang baik antar pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan, sarana yang cukup memadai, kemauan yang tinggi dari para pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya serta dukungan dan motivasi yang diberikan pimpinan. Langkah-langkah atau upaya yang ditempuh guna peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah yakni: 1) Meningkatkan komunikasi dengan instansi terkait dalam pemenuhan kebutuhan personil, sarana dan prasarana. 2) Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan sinergitas lintas sektor guna kelancaran pekerjaan. 3) Secara aktif mengikutsertakan pembinaan teknis bidang pemerintahan dan informasi dibidang aparatur pemerintah yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara cepat, tepat, efektif dan efisien. Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Malang umumnya.


iii

BAB

P EENNDDAAHHUULLUUAANN

1

A. LATAR BELAKANG Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan supporting staff yang melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan Tata Pemerintahan Umum, Perangkat Kecamatan dan Kelurahan serta pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai instansi pemerintah maka Bagian

Tata

Pemerintahan

Umum

Sekretariat

Daerah

berkewajiban

untuk

meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan misi organisasi, yaitu Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Laporan Kinerja (Lkj) instansi pemerintah disusun sebagai perwujud dan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Tahun 2015 yang diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai visi dan Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

1

misi serta sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong program/kegiatan yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dimasa mendatang. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Laporan Kinerja (Lkj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Tujuan penyusunan laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah adalah: 1. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab serta

memberikan

Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat

pertanggungjawaban

kinerja

kepada

pihak

yang

berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai denagan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas. 2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. C. G AMBAR AN UMUM 1.

Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

2

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Umum berada di bawah Asisten Pemerintahan. Adapun tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan dari Bagian Tata Pemerintahan Umum dapat digambarkan sebagai berikut : a. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas : 1) Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan Tata Pemerintahan Umum, Perangkat Kecamatan dan Kelurahan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai fungsi : 1) Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan, pemeliharaan bahan pembinaan pemerintahan umum. 2) Pelaksanaan pengumpulan

dan pengelolaan data dalam rangka

pencalonan, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati. 3) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan Perangkat Kecamatan

dan

Kelurahan

dalam

menyelenggarakan

tugas

pemerintahan, penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik.


3

4) Pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 5) Pelaksanaan penataan, pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. b. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang terdiri dari Kepala Bagian yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : 1)

Sub Bagian Pemerintahan Umum.

2)

Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan.

3)

Sub Bagian Otonomi Daerah.

Bagan struktur organisasi Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:


4

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

KEPALA BAG. TATA PEMERINTAHAN UMUM Dra.Shanti Purwaningtyas Pembina Tk. I NIP. 19651218 199211 2 001

KASUBAG PEMERINTAHAN UMUM Endah Sriyati, S.IP Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19680131 198903 2 006

KASUBAG OTONOMI DAERAH Uli Purbanto S, SE Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19670102 199703 1 005

KASUBAG PERANGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN Nurul Huda, S.Sos Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19681007 199302 1 001

Pengolah Data Ketataprajaan

Bendahara Pengeluaran

Pengurus Barang

Hanindyo Daryawan P, S.STP Penata Muda (III/a) NIP. 19901018 201206 1 001

Anang Faizin, S.Sos Penata Muda Tk. I (III/c) NIP. 19741009 200604 1 009

Akhmad Mukhsin Penata Muda (III/a) NIP. 19650913 199703 1 003

Pranata Komputer Pelaksana

Pembantu Bendahara

Pengadministrasi Umum

Angga Halen Hermawan, A.Md. Pengatur (II/c) NIP. 19890818 201504 1 002

Mochamad Soleh Tenaga Kontrak

Yani Budi Lestari Tenaga Kontrak

Pengentri Data

Pengentri Data

Pengemudi

Hermin Padmi Sugiarti Tenaga Kontrak

Erik Erwantoro Tenaga Kontrak

Anung Widiyono Tenaga Kontrak

Agendaris

Caraka

Nova Oktania Tenaga Kontrak

Lucky Vidyanto Tenaga Kontrak


5

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Tata Pemerintahan Umum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian. Masing-masing Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum. 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja Sub Bagian Pemerintahan Umum untuk acuan pelaksanaan tugas. b. Mempersiapkan segala bahan dalam rangka pencalonan, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. c. Melaksanakan

dan

mempersiapkan

proses pengusulan

penerbitan

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan/Pemberhentian Bupati/Wakil Bupati melalui Gubernur. d. Melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan pelantikan Bupati/Wakil Bupati sesuai ketentuan yang berlaku. e. Mempersiapkan

segala

bahan

dalam

rangka

pengangkatan

dan

pemberhentian Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. f. Menyiapkan kelengkapan administrasi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum maupun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengganti Antar Waktu. g. Mempersiapkan proses pengusulan penerbitan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan/Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik hasil Pemilihan Umum atau Pengganti Antar Waktu. h. Mengkoordinasikan penerimaan kunjungan kerja/studi banding/tamu DPRD dari luar daerah serta mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Malang yang melakukan kunjungan kerja/studi banding ke Luar Daerah. i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.


6

2) Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan, mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan untuk acuan pelaksanaan tugas. b. Melakukan

persiapan

bahan-bahan

dalam

rangka

pengusulan,

pengangkatan dan pemberhentian Camat dan Lurah di Wilayah Daerah. c. Menganalisa kewenangan Camat dalam rangka Otonomi Daerah serta mengevaluasi laporan kegiatan PPAT Camat. d. Memproses administrasi Camat untuk penetapan sebagai PPAT ke Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Timur. e. Menerima laporan kegiatan Camat sebagai PPAT. f. Menyusun dan mengolah data Perangkat Kecamatan dan Kelurahan sesuai petunjuk/pedoman yang berlaku. g. Menerima, mensistemasikan, menganalisa dan mengevaluasi laporanlaporan tentang penyelenggaraan Pemerintahan dari Kecamatan dan Kelurahan. h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang tugasnya. 3) Sub Bagian Otonomi Daerah, mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja Sub Bagian Otonomi Daerah untuk acuan pelaksanaan tugas. b. Mempersiapkan

petunjuk

pelaksanaan

teknis

penyelenggaraan

pemerintahan di Kecamatan dalam rangka Otonomi Daerah. c. Melakukan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. d. Melakukan harmonisasi Perda dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.


7

e. Mempersiapkan, membentuk, menghapus, merubah batas, merubah nama daerah dan kecamatan serta memindah, penggabungan daerah, merubah nama ibu kota daerah dan kecamatan. f. Memfasilitasi

Dewan

Pertimbangan

Otonomi

Daerah

(DPO)

dan

Hubungan Antar Lembaga (HAL). g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Sumber Daya Aparatur Untuk mendukung tugas dan fungsi dimaksud, sangat diperlukan kualitas sumberdaya aparatur yang berkompeten. Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Umum yang mempunyai tugas dalam membantu penyusunan kebijakan-kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan. Kondisi sumberdaya aparatur Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Malang pada akhir tahun 2015 berjumlah 15 (lima belas) orang, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut Tabel 1.1 Kondisi Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Umum No.

Nama

1.

Dra. Shanti Purwaningtyas

Pangkat/Gol

Jabatan Kepala

Pend.

Bagian

Tata

Pembina Tingkat I

S-1 Pemerintahan Umum

2.

3.

4.

5.

6.

Penata Tingkat I

Kepala

Sub

Bagian

III/d

Pemerintahan Umum

Penata Tingkat I

Kepala

III/d

Perangkat Kec. & Kel.

Penata Tingkat I

Kepala Sub Bagian

III/d

Otonomi Daerah

Penata

Bendahara

III/c

Pengeluaran

Penata Muda

Pengurus Barang

Endah Sriyati, S.IP

S-1

Sub

Bagian

Nurul Huda, S.Sos

S-1

Uli Purbanto Samudro, SE

S-1

Anang Faizin, S.Sos

Akhmad Muksin

S-1


SMA

8

III/a Hanindyo

Daryawan

P,

Penata Muda

Pengadministrasi

S.STP

III/a

Kepegawaian

Angga Halen Hermawan,

Pengatur Muda

A.Md

II/c

9.

Mochmad Soleh

Tenaga Kontrak

10.

Yani Budi Lestari

Tenaga Kontrak

D-4

7.

8.

Pranata Komputer

D-3

Pembantu Bendahara

SMA

Pengadministrasi SMA Umum 11.

Erik Erwantono

Tenaga Kontrak

Pengentri Data

SMA

12.

Nova Oktania

Tenaga Kontrak

Agendaris

S-1

13.

Hermin Padmi Sugiarti

Tenaga Kontrak

Pengentri Data

S-1

14.

Anung Widiyono

Tenaga Kontrak

Pengemudi

SMA

15.

Lucky Vidyanto

Tenaga Kontrak

Caraka

SMA

a. Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki

: 11 orang

Perempuan : 4 orang Jumlah

: 15 orang

Berikut adalah grafik klasifikasi pegawai Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda berdasarkan jenis kelamin: Gambar 1.2: Grafik Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan


9

b. Tingkat Pendidikan Formal 1. Pendidikan S3

:-

2. Pendidikan S2

:-

3. Pendidikan S1

: 8 orang

4. Pendidikan Diploma I-III

: 1 orang

5. Pendidikan SLTA

: 6 orang

6. Pendidikan SLTP

:-

7. Pendidikan SD

:-

Berikut adalah grafik klasifikasi pegawai Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda berdasarkan tingkat pendidikan formal : Gambar 1.3 : Grafik Klasifikasi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Pendidikan S3 Pendidikan S2 Pendidikan S1 Pendidikan Diploma I-III Pendidikan SLTA

c. Berdasarkan golongan 1. Golongan IV : 1 orang 2. Golongan III :6 orang 3. Golongan II

:-

4. Golongan I

:-

5. CPNS

: 1 orang

Berikut adalah grafik klasifikasi PNS Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda berdasarkan golongan :


10

Gambar 1.4: Grafik Klasifikasi PNS berdasarkan Golongan

Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I CPNS

3. Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Tahun 2014 Adapun pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Malang dari segi pengukuran kinerja kegiatan dalam Tahun Anggaran 2015 berdasarkan pada indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian

Tata

Pemerintahan

Umum

Setda,

dilakukan

dengan

cara

membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja yang dicapai. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 1.2 Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum SetdaTahun 2014 NO (1) 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

(2) Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan clean goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan umum Terlaksananya pembinaan wilayah perbatasan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

(3) Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat

Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur

Persentase Pemeliharaan pilar/tugu batas Kabupaten Malang

TARGET

REALISASI

(4) 3 Bulan

(5) 3 Bulan

PROSEN TASE (%) (6) 100%

100%

100%

100%

1 Kali/ Camat

1 Kali/ Camat

100%


11

a. Sasaran (1): ”Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan clean goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan umum”: Perencanaan Pembangunan

Daerah

dengan

Indikator

Kinerja

Ketepatan

waktu

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) secara umum tercapai dengan baik. Ketepatan waktu Penyusunan LPPD sesuai batas waktu yang telah ditetapkan yakni pengiriman pada bulan Pebruari 2014 Pada bulan Juni 2014 dilaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) oleh Tim Daerah Provinsi dan pada bulan Agustus 2014 dilakukan Evaluasi oleh Tim Nasional. Target Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tidak terdapat penurunan target antara tahun 2014 dengan tahun 2013 yaitu tercapai target 100%. Pemerintahan

Daerah

Data

penyusunan

(LPPD)

sudah

Laporan

Penyelenggaraan

dikoordinasikan

dengan

Biro

Administrasi Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur. Dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah (LPPD) mendapat predikat TINGGI. b. Sasaran (2) “Terlaksananya pembinaan batas wilayah dalam pelaksanaan otonomi daerah”. Pada Indikator Kinerja persentase pemeliharaan pilar batas wilayah Kabupaten Malang secara umum mencapai target 100%. Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan Indikator Kinerja Kejelasan Status Batas Wilayah secara umum dapat dilakukan dengan baik. Pemeliharaan Pilar Batas sebanyak dari target 26 (dua puluh enam) Pilar Batas dan terealisasi sebanyak 26 pilar batas antara Kabupaten Malang dengan Kota Malang. Pada tahun 2013 tidak ada Permendagri yang diterima karena menunggu proses di Kementerian Dalam Negeri RI, yang semula direncanakan terbit pada tahun tersebut dapat diterima di tahun 2014. Pemeliharaan Pilar Batas masih belum dilaksanakan pada tahun 2013 dan baru di mulai pada tahun 2014. Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

12

c. Sasaran(3) “Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat”. Program Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dengan Indikator Kinerja Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur secara umum tercapai dengan baik dan mencapai target 100%. Seleksi Camat untuk mewakili Camat

berprestasi

tingkat Provinsi Jawa Timur adalah camat dari Karangploso diperoleh melalui

kegiatan

Penilaian

Panji-Panji

Keberhasilan

Pembangunan

Kabupaten Malang Pada Tahun 2014 Camat berprestasi memperoleh urutan 10 (sepuluh) besar tingkat Provinsi Jawa Timur. D. DAS AR HUKUM Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah : 1. Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan daerah. Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

13

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 7. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 9. Peraturan

Daerah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Perencanaan

Pembangunan Daerah. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan

Pemerintahan

Kabupaten

Malang

dalam

Urusan

Pemerintahan Wajib dan Pilihan. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015. 12. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah. 13. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kerja Utama. 14. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

14

atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang

”Madep

Manteb” Paruh Waktu. 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016. 16. Keputusan Bupati Malang Nomor 180/629/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015. E.

SISTEMATIKA Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja SKPD Tahun201 5 D. Dasar Hukum E. Sistematika

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJ ANJI AN KERJ A A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

15

B. Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJ A A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Capaian Kinerja 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan solusi 3. Analisis penggunaan Sumber Daya Anggaran B. Realisasi Anggaran C. Prestasi Tahun 2015 BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran I

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

2. Lampiran II Pengukuran Kinerja Tahun 2015 3. Lampiran III Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 4. Lampiran IV Renstra Tahun 2011 -2015


16

PERENCANAAN

BAB

DAN PERJANJIAN KINERJA

2

Perencanaan dan perjanjian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

Kabupaten Malang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh

komponen organisasi serta bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi baik perubahan yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Dengan demikian diharapkan Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sangat akomodatif terhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai penajaman. A. PERENCANAAN STRATEGIS Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan lainnya yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dalam kerangka tersebut, Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya guna mewujudkan visi serta misi Pemerintah Kabupaten Malang, telah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun, yang dituangkan dalam Perencanaan Strategis Bagian Tata Pemerintahan Umum Tahun 2010 – 2015. 1. Visi Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

17

serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2010-2015, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB” Selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Malang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang diemban oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum, maka visi yang dirumuskan adalah: “Mendukung Terwujudnya Good Governance dan Clean Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum“ 2. Misi Untuk mewujudkan visi Bagian Tata Pemerintahan Umum dimaksud, selanjutnya dijabarkan dalam Misi yang menjadi pedoman bagi Bagian Tata Pemerintahan Umum dalam melakukan aktivitas dan interaksinya melalui pelaksanaan

program-program

yang

ditetapkan.

Dengan

upaya

mendayagunakan sumber daya yang ada (Pemerintahan, Dana dan SDM), maka Misi Bagian Tata Pemerintahan Umum ditetapkan sebagai berikut : a) Mewujudkan pemerintahan good governance dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. b) Mewujudkan profesionalisme perangkat Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat. c) Mewujudkan pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program a) Tujuan Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Bagian Tata Pemerintahan Umum menetapkan tujuan: 1) Mendukung penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

18

2) Mendukung peningkatan kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat. 3) Mendukung pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. b) Sasaran Sasaran

yang

ditetapkan

dan

ingin

dicapai

oleh

Bagian

Tata

Pemerintahan Umum, yaitu : 1) Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. 2) Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat. 3) Terlaksananya pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya penetapan sasaran tersebut bisa menjadi arah bagi segenap pelaksana di Bagian Tata Pemerintahan Umum dan sebagai tolok ukur keberhasilan maupun kegagalan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. c) Kebijakan Kebijakan yang ditetapkan oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum guna mencapai visi dan misi, yaitu : 1) Melaksanakan prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. 2) Meningkatkan kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat. 3) Melaksanakan pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.


19

d) Program Dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang pada Tahun 2015 melaksanakan 9 (sembilan) program sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. 7) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. 8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 9) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangunan Desa. B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja merupakan rencana kinerja dan proses perencanaan kerja yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu)

tahun secara sistematis dan berkesinambungan

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan dokumen Rencana Kerja Tahunan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum tahun 2015 adalah sebagai berikut :


20

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Terlaksananya

governance

prinsip-prinsip

dan

clean

good

goverment

dalam penyelenggaraan pemerintahan

Ketepatan

waktu

Laporan

penyusunan

Penyelenggaraan

3 Bulan

Pemerintahan Daerah (LPPD)

umum 2.

Meningkatnya

kemampuan

dan

keahlian aparat di kecamatan dan

Camat

berprestasi

di

tingkat

Provinsi Jawa Timur 1 Kali/Camat

kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat 3.

Terlaksananya

pembinaan

batas

wilayah dalam rangka pelaksanaan

Persentase pemeliharaan pilar batas wilayah Kabupaten Malang

100%

otonomi daerah

Tabel 2.2 Program dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No.

Program

Anggaran

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp

403.990.000,00

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rp

47.450.000,00

Keterangan

Aparatur 3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp

-

4.

Program

Sumber

Rp

461.845.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Rp

32.750.000,00

Rp

228.450.000,00

Rp

445.570.000,00

Peningkatan

Kapasitas

Daya Aparatur 5.

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

7.

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan


21

8.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Rp

311.495.000,00

Rp

141.250.000,00

dalam Membangunan Desa 9.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


22

BAB

AKUNTABILITAS KINERJA

3

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. A. CAP AI AN KINERJA ORG ANIS ASI 1. Capaian Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap dan tepat waktu sehinga bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan perbaikan dengan tidak meninggalkan prinsip efisiensi, efektifitas dan penghematan biaya. Analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihakpihak yang berkepentingan. Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang: Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Capaian Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1) Terlaksananya

(2) prinsip-

Ketepatan

Target

Realisasi 2015

(%)

(3)

(4)

(5)

3 Bulan

3 Bulan

100%

waktu

prinsip good governance

Penyusunan

dan clean goverment dalam

Laporan

penyelenggaraan

Penyelenggaraan

pemerintahan umum

Pemerintahan Daerah (LPPD)


23

Capaian Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi 2015

(%)

(3)

(4)

(5)

100%

(1)

(2)

Meningkatnya kemampuan

Camat berprestasi

dan

di tingkat Provinsi

1 Kali/

1 Kali/

Jawa Timur

Camat

Camat

100%

100%

keahlian

aparat

di

Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat Terlaksananya pembinaan

Persentase

batas

pemeliharaan pilar

wilayah

rangka

dalam

pelaksanaan

otonomi daerah

batas

100%

wilayah

Kabupaten Malang yang dipelihara

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu NO. (1) 1.

REALISASI

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

(2)

TARGET

(3)

Terlaksananya

Ketepatan

prinsip-prinsip

good

Penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan

goverment

Pemerintahan

penyelenggaraan

Th. 2015 (n) (6)

3 Bulan

3 Bulan

3 Bulan

1 Kali/

1 Kali/

1 Kali/

Camat

Camat

Camat

100%

100%

100%

waktu

governance dan clean dalam

(4)

Th. 2014 (n-1) (5)

Daerah

(LPPD)

pemerintahan umum 2.

Meningkatnya

Camat

kemampuan keahlian

dan

aparat

Kecamatan

berprestasi

di

tingkat Provinsi Jawa Timur

di dan

Kelurahan

dalam

pelayanan

kepada

masyarakat 3.

Terlaksananya pembinaan

Persentase batas

wilayah dalam rangka

pilar

pemeliharaan

batas

wilayah

Kabupaten Malang

pelaksanaan otonomi daerah


24

No. 1.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s/d akhir Tahun 2015 TARGET SASARAN INDIKATOR REALISASI AKHIR STRATEGIS KINERJA Th. 2015 RENSTRA Terlaksananya

Ketepatan

waktu

prinsip-prinsip good penyusunan governance clean

TINGKAT KEMAJUA N

Laporan

3 Bulan

3 Bulan

100%

1Kali/

1Kali/

100%

Camat

Camat

100%

100%

dan Penyelenggaraan

goverment Pemerintahan

dalam

Daerah

(LPPD)

penyelenggaraan pemerintahan umum

2.

Meningkatnya

Camat

kemampuan keahlian

berprestasi

dan tingkat

Provinsi

di

Jawa

aparat Timur

di kecamatan dan kelurahan

dalam

pelayanan kepada masyarakat

3.

Terlaksananya

Persentase

pembinaan

batas pemeliharaan pilar batas

wilayah

dalam wilayah

rangka

Malang

100%

Kabupaten


NO.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional REALISA REALISA SASARAN SI INDIKATOR KINERJA SI Th. STRATEGIS NASION 2015 AL (2) (3) (4) (5)

(1) 1. Terlaksananya

Ketepatan

prinsip-prinsip

good

penyusunan

governance dan clean

Penyelenggaraan

goverment

Pemerintahan

dalam

penyelenggaraan

KET. (+/-) (6)

waktu Laporan

3 Bulan

-

Daerah

(LPPD)


25

pemerintahan umum

2.

Meningkatnya kemampuan

dan

keahlian di

aparat

kecamatan

Camat

berprestasi

tingkat

Provinsi

di Jawa

1 Kali/ Camat

-

100%

-

Timur

dan

kelurahan

dalam

pelayanan

kepada

masyarakat

3.

Terlaksananya

Persentase

pembinaan

batas

pilar

wilayah dalam rangka

pemeliharaan

batas

wilayah

Kabupaten Malang


2. Analisis

Penyebab

Peningkatan/Penurunan

Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

serta

Alternatif

atau

Solusi

yang

Dilakukan. Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah melaksanakan 3 (tiga)

urusan

wajib

yakni

urusan

wajib

otonomi

daerah,

perencanaan

pembangunan dan pembinaan batas daerah. Bagian Tata Pemerintahan Umum merupakan unsur supporting staf yang melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan serta pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan/kegagalan dan solusi. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain: a. Pada

Indikator

Kinerja

Ketepatan

waktu

Penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2015 dikatakan berhasil dan mencapai target 100%. Ketepatan waktu Penyusunan LPPD sesuai batas waktu yang telah ditetapkan yakni pengiriman pada 13 Maret 2016 dan capaian tidak terdapat penurunan. Guna menghadapi berbagai kendala dalam penyusunan LPPD adalah selalu melaksanakan koordinasi dengan Biro Administrasi Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur terkait Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

26

konsultasi teknis penyusunan dan koordinasi lintas SKPD guna kelancaran dalam pengumpulan data. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) mengalami keberhasilan. 1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 2) Data penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sudah dikoordinasikan dengan Biro administrasi Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur. Dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah (LPPD) mendapat predikat SANGAT TINGGI. 3) Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2015 Kabupaten Malang dapat di ukur dari formula sebagai berikut : Realisasi Bulan Laporan (i) X 100 %

Target Bulan Laporan (i)

3 Bulan (i) X 100 %

Perhitungan :

= 100%

3 Bulan (i)

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Bagian Tata Pemerintahan Umum telah dilakukan langkah-langkah berikut: 1) Secara aktif mengikutsertakan pembinaan teknis bidang pemerintahan. 2) Mencari informasi dibidang aparatur pemerintah yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara cepat, tepat, efektif dan efisien. Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum tersebut program/kegiatan

yang

menunjukkan

output

paling

mendukung


bagi

27

pencapaian kinerja organisasi adalah Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun menciptakan good governance dan clean goverment dalam penyelenggaraan

pemerintahan

umum.

Hal

tersebut

di

karenakan

program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. b. Pada Indikator Kinerja Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur secara umum mencapai target 100% dan dikatakan berhasil. Pada 20 Oktober 2015 seleksi Camat untuk mewakili Camat berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur diperoleh melalui kegiatan Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kabupaten Malang. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Camat berprestasi adalah dari Camat Kromengan sebagai Juara Harapan I di tingkat Provinsi Jawa Timur mengalami keberhasilan. 1) Seleksi Camat untuk mewakili Camat berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur. 2) Meningkatkan pelayanan dan pembangunan Kabupaten Malang yang optimal. 3) Terlaksananya Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 Kabupaten Malang dapat di ukur dari formula sebagai berikut : Realisasi Camat Prestasi tahun(i)

X 100 % Target Camat Prestasi tahun (i) 1 Camat (i) X 100 %

Perhitungan :

= 100%

1 Camat (i)

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Tata Pemerintahan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan sinergitas lintas sektor guna kelancaran pekerjaan. Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

28

2) Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat surat baik surat cetak maupun surat elektronik kepada setiap kecamatan. 3) Dalam menghadapi hambatan terkait keterbatasan jumlah personil pada Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda, maka Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kabupaten Malang dilaksanakan oleh pihak ketiga. c. Pada Indikator Kinerja persentase pemeliharaan pilar batas wilayah Kabupaten Malang secara umum mencapai realisasi 100%. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pemeliharaan 15 (lima belas) Pilar Batas dari target sebesar 15 pilar batas antara Kabupaten Malang dengan Kota Batu. Proses pemeliharaan pilar batas dilaksanakan pada 25 Februari 2015 sampai 24 Maret 2015. Berdasarkan

data

tersebut,

diketahui

bahwa

indikator

persentase

pemeliharaan pilar batas wilayah Kabupaten Malang. 1) Guna mengatasi hambatan dan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pilar batas, maka kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak ketiga. 2) Terlaksananya

pembinaan

wilayah

perbatasan

dalam

pelaksanaan

otonomi daerah, dengan indikator kejelasan status batas wilayah pada Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dapat di ukur dari jumlah pemeliharaan pilar/tugu batas Kabupaten Malang dapat di ukur dari formula sebagai berikut : Jumlah realisasi pemeliharaan pilar batas tahun (i) X 100 %

Jumlah target pemeliharaan pilar batas tahun (i)

15 Pilar

Perhitungan :

X 100 %

= 100%

15 Pilar


29

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Tata Pemerintahan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan pengadaan jasa. 2) Selalu berkoordinasi dengan pihak ketiga agar proses pemeliharaan pilar batas berjalan dengan lancar. 3) Selalu mempersiapkan anggaran untuk kebutuhan proses pemeliharaan pilar batas. Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah: a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. c. Evaluasi kinerja terhadap masyarakat. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. 3. Analisis Penggunaan Sumber Da ya Anggaran a. Sumber Da ya Keuangan Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan clean goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan umum Meningkatnya kemampuan

dan

ANGGARAN

% ANGGARAN

Ketepatan waktu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

141.250.000

0,06%

Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa

311.495.000

0,15%


30

keahlian aparat di kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat

Timur

Terlaksananya pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah


445.570.000

0,21%

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran ANGGARAN KINERJA SASARAN

INDIKATOR Target

Reali sasi

Cap aian

Alokasi

Realisasi

Capaian

3 Bulan

3 Bulan

100

141.250.000

133.250.000

94,34%

Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan clean goverment dalam penyelenggaraa n pemerintahan umum

Ketepatan waktu penyusunan Laporan Penyelenggar aan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat


1 Kali/ Camat

1 Kali/ Camat

100

311.495.000

311.316.600

99,94%



100

100

100

445.570.000

441.240.000

99,03%

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya NO

SASARAN

1.

Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan clean goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan umum

INDIKATOR SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

Ketepatan waktu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

100

94,34%

0,06%


31

2.

Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat


100

99,94%

0,01%

3.



100

99,03%

0,01%

B. RE ALIS ASI ANGGAR AN Sumber dana bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, untuk mendorong pencapaian Program, Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten Malang Pada Tahun Anggaran 2015,

berdasarkan

Keputusan Bupati Malang Nomor : 930/145/DPPA/421.119/2015 Tanggal 17 September 2015 Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengelola anggaran belanja dengan sumber dana APBD dengan rincian sebagai berikut : a) Belanja Tidak Langsung

Rp.

0,00

b) Belanja Langsung

Rp. 2.072.800.000,00

 Belanja Pegawai

Rp.

 Belanja Barang dan Jasa

Rp. 1.472.575.000,00

 Belanja Modal

Rp.

Jumlah seluruh Anggaran Belanja

304.475.000,00

295.750.000,00

Rp. 2.072.800.000,00

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Realisasi

Anggaran No.

Program/Kegiatan (Rp.)

(Rp.)

(%)

1

2

3

4

5

I

Program Pengembangan Wilayah

445.570.000,00

441.240.000,00

99,03


32

Realisasi

Anggaran No.

Program/Kegiatan

1

2

(Rp.)

(Rp.)

(%)

3

4

5

445.570.000,00

441.240.000,00

99,03

228.450.000,00

227.925.000,00

99,77

168.375.000,00

167.850.000,00

99,69

60.075.000,00

60.075.000,00

100

311.495.000,00

311.316.600,00

99,94

311.495.000,00

311.316.600,00

99,94

141.250.000,00

133.250.000,00

94,34

141.250.000,00

133.250.000,00

94,34

403.990.000,00

396.490.000,00

98,14

15.450.000,00

15.450.000,00

100

120.840.000,00

120.840.000,00

100

1.540.000,00

1.540.000,00

100

Perbatasan Koordinasi Penyelesaian Masalah 1. Perbatasan Antar Daerah Program Peningkatan Pelayanan II

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog/Audiensi

dengan

Tokoh-

1. Tokoh Masyrakat Penerimaan

Kunjungan

Kerja

Pejabat

Negara/Departemen/

Lembaga

Pemerintah

2. Non

Departemen/Luar Negeri Program Peningkatan Partisipasi III

Masyarakat dalam Membangun Desa

1.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program

Perencanaan

IV Pembangunan Daerah Koordinasi

penyusunan

Laporan

1. Kinerja Daerah Program Pelayanan Administrasi V Perkantoran 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan

Jasa

Administrasi

2. Keuangan Penyediaan 3.

Jasa

Kebersihan

Kantor Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda

33

Realisasi

Anggaran No.

Program/Kegiatan (Rp.)

(Rp.)

(%)

3

4

5

19.895.000,00

19.895.000,00

100

30.335.000,00

30.335.000,00

100

Bangunan

4.350.000,00

4.350.000,00

100

Penyediaan Makanan dan Minuman

16.270.000,00

16.270.000,00

100

116.690.000,00

109.190.000,00

93,57

78.600.000,00

78.600.000,00

100

47.450.000,00

47.450.000,00

100

15.000.000,00

15.000.000,00

100

12.675.000,00

12.675.000,00

100

720.000,00

720.000,00

100

12.505.000,00

12.505.000,00

100

6.550.000,00

6.550.000,00

100

461.845.000,00

442.717.000,00

95,86

42.475.000,00

42.475.000,00

100

1 4.

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan

5. Penggandaan Penyediaan 6.

Komponen

Listrik/Penerangan

Instalasi

Kantor 7.

Rapat-Rapat

Koordinasi

dan

8. Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat

Koordinasi

dan

9. Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan VI Prasarana Aparatur Pemeliharaan

Rutin/Berkala

1. Gedung Kantor Pemeliharaan

Rutin/Berkala

2. Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan

Rutin/Berkala

3. Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan

Rutin/Berkala

4. Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan

Rutin/Berkala

5. Peralatan Meubeleur Peningkatan Kapasitas Sumber VII Daya Aparatur 1.

Pendidikan dan Pelatihan Formal


34

Realisasi

Anggaran No.

Program/Kegiatan

1

2 Bimbingan

Teknis

(Rp.)

(Rp.)

(%)

3

4

5

419.370.000,00

400.242.000,00

95,44

32.750.000,00

32.750.000,00

100

20.200.000,00

20.200.000,00

100

12.550.000,00

12.550.000,00

100

2.072.800.000,00

2.033.138.600,00

98,09

Implementasi

2. Peraturan Perundang-Undangan Program VII

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan

1.

Kinerja

dan

Laporan

Capaian

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan 2. Akhir Tahun Jumlah Anggaran

C. PRESTASI TAHUN 2015 Prestasi yang di capai Bagian Tata Pemerintahan Umum di Tahun 2015 adalah penghargaan atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan masuk dalam 12 besar Tingkat Nasional dan mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri.


35

BAB

PENUTUP

4

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan tahun 2015, maka diperoleh bahwa rata-rata capaian indikator kinerja mencapai 100%. Nilai ini menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang sangat baik, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 tidak mengalami penurunan. Keberhasilan dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen terkait. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan dukungan dari berbagai pihak. Langkah-langkah atau upaya yang ditempuh guna peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah yaitu: 1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan sinergitas lintas sektor guna kelancaran pekerjaan.


36

2. Secara aktif mengikutsertakan pembinaan teknis bidang pemerintahan dan informasi dibidang aparatur pemerintah yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat

dan

Pemerintah Daerah secara cepat, tepat, efektif dan efisien. 3. Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan pengadaan jasa. Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Tahun 2015 diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang, menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kepanjen, Februari 2016 KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM

Dra. SHANTI PURWANINGTYAS Pembina Tk. I NIP. 19651218 199211 2 001


37

LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2015

Recommend Documents