RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014

DAFTAR ISI

Halaman BAB

BAB.

I

PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Landasan Hukum

3

1.3.

Sistematika RKPD

7

1.4

Maksud dan Tujuan

9

II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

10

2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

10

2.1. Kondisi Geografis Daerah

10

2.2. Gambaran Umum Demografis

12

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD

BAB

BAB

III

17

2.4. Urusan Pilihan

47

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

54

3.1.

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

54

3.2.

Prospek Perekonomian Daerah

64

3.3.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

65

IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

104

4.1.

Tema Pembangunan

104

4.2.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

107

RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019

i

BAB

V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

124

BAB

VI

KAIDAH PELAKSANAAN

125

RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019

ii

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

URAIAN

TABEL II.

1

Nama Ibukota Kecamatan Kabupaten Sanggau

TABEL II.

2

Jumlah Penduduk Tahun 2008-2012

TABEL II.

HALAMAN

dan

Luas

Wilayah

18

Sanggau

22

3

Sebaran Penduduk Kabupaten Sanggau Per Kecamatan Tahun 2008-2012

23

TABEL II.

4

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012

25

TABEL II.

5

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

25

TABEL II.

6

Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku

26

TABEL II.

7

Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000

26

TABEL II.

8

Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000

27

TABEL II.

9

Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

Primer

28

TABEL II.

10 Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

Sekunder

28

TABEL II.

11 Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

Tersier

29

TABEL II.

12 Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Di Kabupaten Sanggau Tahun 2008 – 2012

39

TABEL II.

13 Jumlah Pencari Kerja Tahun 2008-2012

Sanggau

40

TABEL II.

14 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

45

Kabupaten

di

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019

Kabupaten

iv

TABEL II.

15

TABEL II.

16 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

48

TABEL II.

17 Tingkat Kelulusan Tahun 2008-2012

Sanggau

49

TABEL II.

18 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau Tahun 2012

51

TABEL II.

19 Rasio Sarana Prasarana Kabupaten Sanggau Tahun 2012

di

52

TABEL II.

20 Jumlah Tenaga Kesehatan Pemerintah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau Tahun 2012

53

TABEL II.

21 Rasio Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

di

54

22 Kepemilikan Dokumen Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

55

TABEL II.

23 Jumlah Pencapaian Akseptor Aktif Kabupaten Sanggau Tahun 2008 - 2012

56

TABEL II.

24

TABEL II.

25 Produksi Komoditas Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

58

TABEL II.

26 Luas Areal Komoditas Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

58

TABEL II.

27 Luas Areal Komoditas Sub Sektor Tanaman Pangan di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

59

TABEL II.

28 Produksi Sub Sektor Tanaman Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

di

59

TABEL II.

29 Produksi CPO di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

60

TABEL II.

Guru Berkualifikasi S.1

46

di

Kabupaten

Kesehatan

KB

di

Partisipasi Akseptor KB di Kabupapten Sanggau


Pangan

56

v

TABEL II.

30 Realisasi Ekspor Tahun 2008-2012

Kabupaten

Sanggau

61

TABEL II.

31 Jumlah Produksi Hasil Tambang di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

62

TABEL II.

32 Investor Berskala Nasional di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

63

TABEL II.

33 Rasio Daya Serap PMA/PMDN Terhadap Tenaga Kerja

64

di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012 TABEL II.

34 Jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

65

TABEL II.

35 Jumlah PNS berdasarkan Golongan/Ruang Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

di

65

TABEL II.

36 Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

di

66

TABEL II.

37 Jumlah PNS berdasarkan Eselonering Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

di

66

TABEL II.

38 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

70

TABEL II.

39 Aksesbilitas Daerah berdasarkan Status Jalan dan Panjang Jalan di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2009

74

TABEL II.

40 Aksesbilitas Daerah berdasarkan Jenis Kendaraan di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2009

74

TABEL II.

41 Jumlah Fasilitas Bank dan Non Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2009

di

75

TABEL II.

42 Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Per Kecamatan Tahun 2008-2012

Aji

76


Kelamin

Bank

Pancur

vi

TABEL II.

43 Fasilitasi Listrik Menurut Jumlah Pelanggan, Daya Tersambung dan Listrik Terjual di Kabupaten Sanggau

77

Tahun 2008-2009 TABEL II.

44 Persebaran Pembangkit Listrik Non PLN berdasarkan Lokasi, Daya Terpasang dan Jumlah Pelanggan di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

78

TABEL II.

45 Jumlah Paket Pos yang Dikirim dan yang Diterima di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

79

TABEL II.

46 Jumlah Kapasitas Sentral Telepon yang terpasang dan yang Terisi di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

80

TABEL II.

47 Jumlah Provider di Kabupaten Sanggau sampai dengan tahun 2012

80

TABEL II.

48 Tingkat Angka Kriminalitas di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

82

TABEL II.

49 Lama Proses Perizinan Tahun 2008-2012

Sanggau

83

TABEL II.

50 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012

84

TABEL II.

51 Rasio Ketergantungan Tahun 2008-2012

Sanggau

86

TABEL III.

1

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008-2012 Kabupaten Sanggau

92

TABEL III.

2

Gambaran Umum Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2008-2012

97

TABEL III.

3

Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Sanggau

2008-2012

100

TABEL III.

4

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sanggau

108

TABEL III.

5

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sanggau

109

TABEL III.

6

Komposisi Penutup Kabupaten Sanggau

di

di

Kabupaten

Kabupaten

Tahun

Devisit


Riil

Anggaran

110

vii

TABEL III.

7

Realisasi Sisa Lebih Kabupaten Sanggau

Perhitungan

Anggaran

111

TABEL III.

8

Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2008-2012 Kabupaten Sanggau

112

TABEL III.

9

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau 2014-2019

117

TABEL III.

10 Proyeksi Belanja Tahun 2014-2019

Sanggau

124

TABEL III.

11 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019

127

TABEL IV.

1

Identifikasi Isu-isu Strategis

145

TABEL IV.

2

Hubungan Arah Pembangunan RPJPD dan Isu strategis

147

Daerah

Kabupaten

2014-2019

TABEL IV.

3

Keterkaitan Isu Strategis Dengan Misi

148

TABEL V.

1

Keterkaitan antara Visi, Misi dan Isu Strategis Daerah

156

TABEL V.

2

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Isu Strategis Daerah

159

TABEL VI.

1

Arah Kebijakan Dan Kabupaten Sanggau

165

TABEL VI.

2

Arah Kebijakan 5 (Lima) Tahunan

171

TABEL VII.

1

Program Pembangunan Berdasarkan Urusan

181

TABEL VII.

2

Distribusi Urusan Berdasarkan Misi

191

TABEL VIII. 1

Program Prioritas Urusan Pemerintahan Daerah

195

TABEL VIII. 2

Rencana Belanja Rutin SKPD Tahun 2014-2019

225

Strategi


Pembangunan

viii

TABEL IX,

1

Penetapan Proyeksi Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 – 2019


247

ix

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten SanggauTahun 2015

BA B I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

(SPPN)

Rencana Pembangunan Pembangunan Amanat

Jangka

Jangka

Pembangunan

Tahunan

Nomor 8

Penyusunan,

Panjang

Menengah atau

undang-undang

Pemerintah

mengamanatkan (RPJM);

Rencana Kerja

tersebut dijabarkan

penyusunan

(RPJP);

Rencana

dan

Rencana

Pemerintah ke dalam

(RKP).

Peraturan

Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor

Pemerintah Penyusunan,

54

Nomor

Tahun 8

2010

Tahun

Pengendalian,

tentang

2008

dan

Pelaksanaan

tentang

Evaluasi

Peraturan

Tahapan,

Tatacara

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Dalam melaksanakan amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten

Sanggau

telah menyusun dranft dokumen RPJMD

Kabupaten Sanggau 2014-2019.

Bab I Pendahuluan

Halaman :1


RPJMD yang memuat : visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan rancangan rencana teknokratik. RPJMD visi, misi dan program prioritas akan dilaksanakan program Satuan

oleh

dari

yang merupakan

Kepala Daerah terpilih

yang

Satuan Kerja Perangkat daerah melalui

dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari Kerja

Perangkat

Daerah

(Renstra-SKPD).

RPJMD

akan

dijabarkan dengan rencana pembangunan tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2015 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2014-2019, yaitu tahun kedua: perencanaan tahun 2014 untuk dilaksanakan tahun 2015. RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut: a.

persiapan penyusunan RKPD;

b.

penyusunan rancangan awal RKPD;

c.

penyusunan rancangan RKPD;

d.

pelaksanaan musrenbang RKPD;

e.

perumusan rancangan akhir RKPD; dan

f.

penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Bab I Pendahuluan

Halaman :2


Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsidengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi

tahun

rencana.

Dengan

demikian,

penyusunan

rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan

dan

menyinergikannya terhadap

prioritas

dan

sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program dan Kegiatan kesamaan

Prioritas, materi

dengan antara

tujuan

program

pokok dan

adalah

kegiatan

menyangkut

prioritas

pada

rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait.

B. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2014 ini adalah: 1. Undang-Undang Undang–undang

Nomor Darurat

27

Tahun

Nomor

1959 3

tentang

Tahun

1953

Penetapan tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia tahun 1959 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 1820);

Bab I Pendahuluan

Halaman :3


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025; 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor 55

Tahun

2005

tentang Dana

Perimbangan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah,

dan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Bab I Pendahuluan

Halaman :4


15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan

dan

Penyebarluasan

Peraturan

Perundang-

Undangan; 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

5

Tahun 2010

tentangRencanaPembangunanJangkaMenengahNasionalTahun 2010–2014; 20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 21. Instruksi

Presiden

No

1

Tahun

2010

tentang

Percepatan

Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; 22. Instruksi

Presiden

No.

3

Tahun

2010

tentang

Program

Pembangunan Yang Berkeadilan; 23. Peraturan

Menteri

Dalam Negeri

Nomor 13

Tahun 2006 Jo

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

Bab I Pendahuluan

Halaman :5


25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;

Bab I Pendahuluan

Halaman :6


C. SISTEMATIKA RKPD Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 adalah sebagai berikut: PERATURAN BUPATI DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II

EVALUASI

HASIL

SANGGAUTAHUN

PELAKSANAAN

RKPD

2014

CAPAIAN

DAN

KABUPATEN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Berisi

Evaluasipelaksanaan

RKPD

tahun

lalu

menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian

kinerja

menguraikan

penyelenggaraan

tentang

kondisi

pemerintahan

geografi

demografi,

pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang

Bab I Pendahuluan

Halaman :7


diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi

pendapatan

daerah,

belanja

daerah

dan

pembiayaan daerah.

BAB IV

PRIORITAS

DAN

SASARAN

PEMBANGUNAN

KABUPATEN

SANGGAU Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun 2014.

BAB V

RENCANA PROGRAN DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi

pembangunan

tahunan,

kedudukan

tahun

rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan

dari

program

dan

kegiatan

yang

paling

bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Bab I Pendahuluan

Halaman :8


BAB VI

PENUTUP Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2015 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kabupaten Sanggau, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

D. MAKSUD DAN TUJUAN 1. maksud Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2015 disusun dengan maksud untuk: a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

(RAPBD)

yang

didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015. b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015.

2. TUJUAN Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Bab I Pendahuluan

Halaman :9


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN A. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Pemerintahan Kabupaten Sanggau dipimpin oleh Bupati dan dibantu oleh

Wakil

Bupati,

yang

mempunyai

penyelenggaraan

pemerintahan,

pelayanan

kepada masyarakat

prima

tugas

pembangunan agar

melaksanakan

dan

memberikan

terwujud

masyarakat

Kabupaten Sanggau yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan bathin berlandaskan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak Tanggal 17 Januari 2014 telah dilantik Bupati Sanggau dan Wakil Bupati Sanggau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.61-242 Tahun 2014dan 131.61-243 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Poulus Hadi, S.IP. M.Si dan Drs. Yohanes Ontot, M.Si

sebagai sebagai Bupati Sanggau dan Wakil

Bupati Sanggau, dengan Masa Jabatan Tahun 2014-2019. 1. Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Sanggau adalah salah satu dari Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan Ibukota di Sanggau, terletak diantara koordinat 1 0 10 menit Lintang Utara - 00 35 menit Lintang Selatan serta diantara 1090 45 menit - 1110 11 menit Bujur Timur dengan luas 12.857,70 Km2 atau sekitar 12,47% dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan batasbatas wilayah sebagai berikut :

Bab II

Halaman :10




Sebelah

Utara

dengan

Sarawak

Malaysia

Timur

dan

Kabupaten

Bengkayang 

Sebelah Selatan dengan Kabupaten Ketapang.



Sebelah Timur dengan Kabupaten Sintang dan Sekadau.



Sebelah Barat dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Sanggau mempunyai 6 (enam) nilai strategis dilihat dari letak geografisnya, yaitu sebagai berikut: (1) Terletak ditengah-tengah provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan 6 (enam) Kabupaten, yaitu : Kabupaten Sekadau, Ketapang, Landak, Bengkayang, Kubu Raya dan Sintang. (2) Dilalui jalan lintas trans kalimantan, yaitu mulai dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak melewati Tayan – Sosok – Pusat Damai – Kapuas sampai Kalimantan Tengah – Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur Serawak dan Brunai Darusalam. Lintas Trans Kalimantan ini direncanakan akan dibangun jalan kereta api. (3) Terletak pada jalur lintas Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu. (4) Berbatasan langsung dengan luar negeri yaitu Negara Malaysia Timur (Serawak) dan telah memiliki Pos Pemeriksaan Lintas Batas(PPLB) di Entikong. (5) Dilewati jalur Sungai Kapuas yang terpanjang di Indonesia. Jalur sungai Kapuas ini juga dilewati kabupaten-kabupaten bagian timur Kalimantan Barat. (6) Termasuk dalam wilayah atau Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang semula adalah Kapet Sanggau sekarang menjadi Kapet Khatulistiwa karena bertambahnya wilayah Kabupaten Bengkayang, Singkawang dan Pontianak. Kabupaten Sanggau secara umum sering diguyur hujan dengan rata-rata hari hujan tertinggi terjadi pada bulan November, yaitu 75 hari. Sedangkan hari

Bab II

Halaman :11


hujan terendah selama 25 hari pada bulan Agustus. Angka curah hujan tertinggi juga terjadi pada bulan November sebesar 1.710 mm, dan curah hujan terendah sebesar 254,1 pada bulan Agustus. Pada umumnya Kabupaten Sanggau merupakan daerah dataran tinggi berbukit dan berawa-rawa yang dialiri beberapa sungai diantaranya Sungai Sekayam, Sungai Kapuas,Sungai Mengkiang dan Sungai Tayan. Menurut jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sanggau, sebagian besar adalah jenis tanah padsolik merah, kuning, batuan dan padat yang hampir merata di seluruh kecamatan, dengan luas mencapai sekitar 576,910 hektar (44,80%). Sedangkan latosol merupakan jenis tanah dengan luas terkecil yang terdapat di Kabupaten Sanggau, yaitu 19,375 Hektar (1,06%) yang hanya terdapat di Kec. Toba dan Meliau. 2. Gambaran Umum Demografis

1) Kependudukan Penduduk Kabupaten Sanggau yang luas wilayahnya 12.857,70 km2 atau 8,76% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2012, berjumlah 422.658 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 219.219 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 422.658 jiwa sedangkan menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau sebesar 422.658 yang menyebar di 15 Kecamatan.

Bab II

Halaman :12


Jumlah Penduduk Kabupaten Sanggau per Kecamatan Tahun 2013. No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kapuas Mukok Noyan Jangkang Bonti Beduai Sekayam Kembayan Parindu Tayan Hulu Tayan Hilir Balai Toba Meliau Entikong Jumlah

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

46.377 11.115 5.974 16.499 12.010 6.748 18.879 16.172 19.835 19.347 17.991 15.675 7.526 27.452 9.915

44.692 10.632 5.510 14.907 11.260 6.337 16.901 15.319 18.857 18.031 16.540 14.451 6.747 25.006 9.185

91.069 21.747 11.484 31.406 23.270 13.085 35.780 31.491 38.692 37.378 34.531 30.216 14.273 52.458 19.100

251.605

234.375

485.980

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Sanggau, Hasil Konsolidasi Kementerian Dalam Negeri 2013.

Data Kependudukan WNRI Kabupaten Sanggau Tahun 2013 No.

Penduduk (Jiwa)

1.

Jumlah penduduk

2. 3. 4.

Jumlah penduduk laki-laki Jumlah penduduk perempuan Jumlah penduduk menurut kelompok umur : 0 – 4 tahun 5 – 9 tahun 10 – 14 tahun 15 – 19 tahun 20 – 24 tahun 25 – 29 tahun 30 – 34 tahun 35 – 39 tahun

Bab II

Tahun 2013 485.980 251.605 234.375 31.014 37.678 48.259 42.747 45.218 50.526 51.234 41.682

Halaman :13


40 – 44 tahun 45 – 49 tahun

33.601 27.407

50 – 54 tahun

23.582

55 – 59 tahun 60 – 64 tahun 65 – 69 tahun

17.839 12.522

70 – 74 tahun

8.526

Diatas 75 tahun

14.145

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Sanggau, Hasil Konsolidasi Kementerian Dalam Negeri 2013.

Penyebaran

penduduk

Kabupaten

Sanggau

tidak

merata

antara

kecamatan satu dengan lainnya. Dengan kepadatan penduduk 33 jiwa per km2, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat adalah Kecamatan Kapuas, yaitu 59 jiwa per km2. Sedangkan kecamatan yang jarang penduduknya adalah Kecamatan Toba, yang hanya 11 jiwa per km2. Sedangkan jika dilihat dari sex ratio maka Perbandingan penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 108. Nilai ini berarti bahwa setiap 108 jiwa laki-laki terdapat 100 jiwa perempuan. Dari jumlah penduduk pada tengah tahun 2013 Kabupaten Sanggau sebesar 485.980 jiwa, terdapat 207.653 jiwa atau sekitar 49,13 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, terdiri dari 131.930 lakilaki dan 75.723 perempuan, dan lapangan usaha yang paling banyak digeluti

masih

pada sektor pertanian yang mencapai 161.971 jiwa,

kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 16.806 jiwa, sektor jasa kemasyarakatan, sosial perorangan 13.334 jiwa. Sedangkan sektor industri pengolahan hanya sekitar 4.873 jiwa dan sisanya 10.669 jiwa.

2) Tingkat Pendidikan Pendidikan merupakan salah

satu indikator tingkat kesejahteraan

masyarakat dan keberhasilan pembangunan suatu bangsa, sedangkan

Bab II

Halaman :14


penduduk merupakan salah satu modal pembangunan yang berperan sebagai subjek pembangunan. Oleh sebab itu, tingkat pendidikan penduduk

berpengaruh

sangat

besar

terhadap

keberhasilan

pembangunan. Jumlah penduduk usia sekolah yang memperoleh pendidikan dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi masyarakat, lingkungan dan ketersediaan fasilitas pendidikan. Faktor ketersediaan fasilitas pendidikan sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. Oleh sebab itu, salah satu usaha pemerintah untuk menunjang pembangunan bidang pendidikan adalah dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana fisik yang memadai, seperti pengadaan gedung sekolah dan guru. Kemajuan pendidikan mempunyai hubungan yang positif dengan bidang lain. Salah satunya hubungan pendidikan dengan tingkat penghasilan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar peluang untuk memperoleh pekerjaan atau untuk mendapatkan penghasilan yang lebih memadai.

3) Ketenagakerjaan Salah satu masalah pembangunan adalah ketenagakerjaan, yaitu belum seimbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan penyediaan lapangan kerja

yang

memadai.

Ketidakseimbangan

ini

berdampak

pada

meningkatnya jumlah pengangguran dan setengah pengangguran. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh usia. Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas tanpa batasan usia maksimum dan penduduk yang berusia dibawah 15 tahun digolongkan bukan tenaga kerja. Dari jumlah penduduk pada tengah tahun 2013 Kabupaten Sanggau sebesar 485.980 jiwa, terdapat 207.653 jiwa atau sekitar 49,13 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, terdiri dari 131.930 laki-

Bab II

Halaman :15


laki dan 75.723 perempuan, dan lapangan usaha yang paling banyak digeluti

masih

pada sektor pertanian yang mencapai 161.971 jiwa,

kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 16.806 jiwa, sektor jasa kemasyarakatan, sosial perorangan 13.334 jiwa. Sedangkan sektor industri pengolahan hanya sekitar 4.873 jiwa dan sisanya 10.669 jiwa.

4) Jenis Pekerjaan Komposisi

penduduk

menurut

mata

pencaharian

dapat

memberikan gambaran tentang keadaan dan struktur ekonomi penduduk.

Selain

itu

juga

dapat

diketahui

jenis

mata

pencaharian penduduk yang dominan serta juga dapat diketahui perbandingan ketenagakerjaan antar sektor. Untuk mengetahui komposisi penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha, dapat dilihat pada tabel berikut: Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Di Kabupaten Sanggau Tahun 2009 – 2012 No. 1 1. 2. 3. 4. 5.

Lapangan Usaha 2 Pertanian Industri pengolahan Perdagangan Jasa kemasyarakatan Lainnya Jumlah

2009

2010

2011

2012

5 171.090 6.109 14.615 10.977 8.029

6 164.712 4.644 13.750 12.505 12.428

7 163.882 6.610 15.778 11.691 13.191

8 161.971 4.873 16.806 13.334 10.669

208.039

211.152

207.653

210.820

Sumber : BPS, Kabupaten Sanggau Dalam Angka

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Sanggau bekerja pada sektor pertanian karena sektor pertanian terkonsentrasi pada daerah pedesaan dan sebagian besar penduduk Kabupaten Sanggau berdomisili di daerah pedesaan. Sebagian besar

Bab II

Halaman :16


penduduk

lainnya

bekerja

pada

sektor

perdagangan

dan

jasa

kemasyarakatan. Banyaknya penduduk yang bekerja pada sektor pertanian menjadi beban pada sektor ini karena sektor pertanian di Kabupaten Sanggau masih bersifat tradisional yaitu usaha tani subsistem dengan produktifitas yang rendah. Karena kecilnya pendapatan pada sektor ini maka membuka peluang beralihnya pekerja pada sektor pertanian ke sektor lainnya agar dapat

meningkatkan

pendapatan,

akibatnya

pekerja

pada

sektor

pertanian berkurang dan pencari kerja meningkat. Dilihat table diatas, diketahui bahwa jumlah penduduk berumur lima belas tahun ke atas yang bekerja pada sektor pertanian mencapai 78,00%.

3. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD

URUSAN WAJIB

1)

Urusan Pendidikan Penyelenggaraan Pemerintah untuk urusan Pendidikan pada tahun

2013

diarahkan

untuk

dapat

meningkatkan

Angka

Partisipasi Murni (APM); Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK); meningkatan kualitas keadaan pendidikan (kelulusan ujian akhir nasional) semua jenjang pendidikan serta Meningkatkan efektivitas dan efisiensi menggunakan pelayanan pendidikan; Perluasan kesempatan belajar dengan cara mengejar paket-paket pendidikan luar sekolah. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk urusan Pendidikan pada

Bab II

Halaman :17


tahun 2013 dilakukan terhadap 14 Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut: No

Indikator Kinerja Kunci

Satuan

Capaian Kinerja

1

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

%

9,45

2

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

%

29,14

%

97,40

%

55,67

%

42,32

% %

1,01 1,42

%

1,70

% % %

99,93 98,64 97,59

%

84,34

%

82,38

%

36,50

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program

dan

kegiatan

dalam

mendukung

urusan

wajib

pendidikan di Kabupaten Sanggau tahun 2013 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut: Pada tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sanggau mencapai 9,45%. Diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak sebanyak 2.445

Bab II

Halaman :18


siswa dengan Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun sebanyak 25.876 orang. Penduduk berusia diatas 15 tahun yang melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Sanggau pada tahun 2013 mencapai 29,14%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis sebanyak 11.355 orang dengan Jumlah penduduk usia 15th ke atas sebanyak 38.970 orang. Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI di Kabupaten Sanggau pada tahun 2013 adalah sebesar 97,40%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A sebanyak 50.602 siswa dengan Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn sebanyak 51.955 orang. Angka Partisipasi Murni (APM) tuntuk tingkat SMP/MTs/Paket B sebesar 55,67%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B sebanyak 12.973 denganJumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 23.305 orang. Sedangkan APM untuk tingkat SMA/SMK/MA sebesar 42,32%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C sebanyak 8.964 siswa dengan Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn sebanyak 21.182 orang. Angka putus sekolah (APS) di Kabupaten Sanggau pada tahun 2013 adalah sebesar 1,01% untuk tingkat SD/MI, diperoleh dengan membandingkan Jumlah siswa putus sekolah pada tingkat & jenjang SD/MI sebanyak 622 siswa dengan Jumlah siswa pada tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 61.308 siswa.

Bab II

Halaman :19


Angka putus sekolah (APS)untuk tingkat SMP/MTs sebesar 21,42%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah siswa putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs sebanyak 250 siswa dengan Jumlah siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs sebanyak 17.587 siswa. Angka putus sekolah (APS) untuk tingkat SMA/SMK/MA sebesar 1,70%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah putus sekolah padaajenjang SMA/SMK/MA sebanyak 248 siswa dengan Jumlah siswa padajenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya sebanyak 14.616 siswa. Angka Kelulusan (AL) di Kabupaten Sanggau pada tahun 2013 untuk tingkat SD/MI adalah sebesar 99,93%, diperoleh dengan membandingkanaJumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 7.638 siswa denganJumlah siswa tingkat tertinggi padaajenjang SD/MIapada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 7.643 siswa. Angka

Kelulusan

(AL)

tingkat

SMP/MTs

sebesar

98,64%,

diperoleh dengan membandingkan Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs sebanyak 4.915 siswa denganaJumlah siswa tingkat tertinggi padaajenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 4.983 siswa. Angka Kelulusan

(AL)

untuk

tingkat

SMA/SMK/MA sebesar

97,59%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 2.228 siswa denganaJumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 2.283 siswa. Sedangkan Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Sanggau pada tahun 2012 adalah sebesar 84,34%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs sebanyak 6.442 siswa dengan Jumlah

Bab II

Halaman :20


lulusan pada jenjang SD/MItahun ajaran sebelumnya sebanyak 7.638 siswa. Angka Melanjutkan (AM) untuk tingkat SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 82,38%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 4.049 siswa dengan Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya sebanyak 4.915 siswa. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 tahun 2012 di Kabupaten Sanggau mencapai 36,50%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah

guru

berijasah

kualifikasi

S1/D-IV sebanyak

2.603

dengan Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sebanyak 5.652 siswa.

2)

Urusan Kesehatan Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Kesehatan pada tahun 2013 memiliki arah kebijakan untuk peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui penyebaran sarana dan prasarana kesehatan, sehingga dapat menurunkan angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan; meningkatnya usia harapan hidup dan status gizi balita serta meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan; peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; pengembangan jaringan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin; dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Kesehatan pada tahun 2013 sebanyak 8 (delapan) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Bab II

Halaman :21


No


Satuan

1

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

Capaian Kinerja 54,25

%

80,80

%

50,89

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi

%

100

%

56,21

%

100

%

53,92

%

76,19

2 3

4 5 6 7 8

Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan pada tahun 2013 adalah sebanyak 1.084 orang. Dari sejumlah tersebut yang mendapat

penanganan

definitif

adalah

sebanyak

1.998

penanganan. Dengan demikian indikator cakupan komplikasi yang ditangani telah mencapai 54,25%. Jumlah ibu bersalin pada tahun 2013 adalah sebanyak 8.074 orang

dan

sebanyak

yang 9.993

mendapat orang.

pertolongan

Dengan

tenaga

demikian,

kesehatan

capaian

kinerja

cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah sebesar 80,80%. Salah satu kelompok untuk memantau pencapaian indikator Indonesia Sehat 2013 adalah indikator hasil antara yang salah satunya

adalah

mutu

pelayanan

kesehatan.

Dalam

mutu

pelayanan kesehatan terdapat indikator cakupan desa/kelurahan

Bab II

Halaman :22


Universal Child Immunization (UCI). Capaian kinerja indikator ini untuk tahun 2013 capaian sebesar 50,89%, dengan angka jumlah desa/kelurahan mencapai UCI selama tahun 2013 yang sebanyak

86

desa/kelurahan

dibagi

dengan

jumlah

desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Sanggau sebanyak 169 kelurahan. Capaian indikator sebesar tersebut masih di bawah indikator Indonesia Sehat 2013 yang diharapkan mencapai 100%. Pada Tahun 2013 capaian sebesar 100%, dengan angka di mana telah ditemukan balita dengan gizi buruk atau balita yang mempunyai berat badan di bawah garis merah pada Kartu Menuju Sehat (KMS) sebanyak 23

balita, dan seluruhnya telah

mendapat perawatan. Untuk mengukur derajat kesehatan salah satu indikatornya adalah

indikator

morbiditas

yaitu

cakupan

penemuan

dan

penanganan penderita penyakit TBC BTA yang pada Tahun 2013 capaian sebesar 56,21%, dengan angka jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan di obati yaitu sebanyak 507 penderita, dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) sebanyak 902 penderita dikalikan 100%. Capaian kinerja indikator ini masih dibawah target dibandingkan dengan target indikator Indenesia Sehat 2013 sebesar 85%. Indikator morbiditas lainnya adalah cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD. Pada Tahun 2013 capaian sebesar 100%, dengan angka jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai dengan SOP yaitu sebanyak 27 penderita dibagi dengan jumlah penderita yang ditemukan di Kabupaten Sanggau sebanyak 27 penderita dikalikan 100%. Sedangkan capaian kinerja untuk indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada Tahun 2013

Bab II

Halaman :23


capaian sebesar 53,92%, dengan angka jumlah kunjungan pasien miskin disarana kesehatan Strata 1 (satu) sebanyak 33.134 pasien miskin, dibagi dengan jumlah seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Sanggau sebanyak 61.450 masyarakat miskin dikalikan 100%. Capaian kinerja indikator cakupan kunjungan bayi, pada tahun 2013 capaian sebesar 76,19%, dengan angka jumlah kunjungan bayi

memperoleh

pelayanan

kesehatan

sesuai

standar

di

Kabupaten Sanggau sebanyak 7.614 bayi, dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup sebanyak 9.993 bayi dikali 100%.

3)

Urusan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2013 diarahkan untuk Meningkatkan kebersihan kota dengan cara penanganan sampah baik pengaturan kebijakan pengelolaan

maupun

penyediaan

sarana

dan

prasarana

persampahan; Pengendalian lingkungan hidup dengan menjaga kelestarian sumber daya alam yang dimiliki; Konservasi sumber daya air dan mencegah kerusakan sumber-sumber air; serta Pengendalian kebakaran hutan. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk urusan Lingkungan hidup pada tahun 2013 dilakukan terhadap 4 Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut: No 1 2 3

Bab II

Indikator Kinerja Kunci Penanganan sampah Kebersihan Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Satuan % % Per 1000

Capaian Kinerja 88,89 86,96 41,0o

Halaman :24


No

4


Satuan

Capaian Kinerja

Penddk %

Penegakan hukum lingkungan

0


dan

kegiatan

dalam

mendukung

urusan

wajib

lingkungan hidup di Kabupaten Sanggau tahun 2013 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut: Pada tahun 2013 penanganan sampah di Kabupaten Sanggau berjalan dengan optimal, dimana sampah sebanyak 48.000m3 dapat

ditangani

dari

jumlah

produksi

sampah

sebanyak54.000m3atau 86,96%. Kebersihan pasar tradisional yang dikelolan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau mencapai 86,96%, dimana dari 23 pasar tradisional yang ada diantaranya 20 pasar tradisional tergolong bersih. Tempat pembuangan sampah (TPS) dikabupaten Sanggau pada tahun 2013 mencapai 41,04 TPS per 1.000 penduduk, diperoleh dari daya tampung TPS yang mencapai 4.022,2M3 dibagi dengan jumlah penduduk sebanyak 98.010 dikalikan 1000 penduduk. Pada tahun 2013 tidak terdapat kasus lingkungan yang terjadi di Kabupaten Sanggau untuk diselesaikan permasalahnnya.

4)

Urusan Pekerjaan Umum Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2013 diarahkan untuk peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan; Pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi darat; Penyediaan dan pengelolaan

Bab II

Halaman :25


air baku; Pengembangan sistem pelayanan air minum dan air limbah; Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi pedesaan. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut: No


Satuan

1

%

3

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Rumah Tangga Ber Sanitasi


%

TDI

4

Kawasan Kumuh

%

TDI

Indikator Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah dimaksudkan untuk mengukur panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan panjang jalan di wiilayah Kabupaten Sanggau Pada tahun 2013 panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 430,428

km

dari

keseluruhan

panjang

jalan

kabupaten

772,290Km dengan capaian sebesar 55,73%. Indikator Rumah membandingkan

Tangga Bersanitasi jumlah

rumah

dihitung dengan

tangga

bersanitasi

cara

dengan

jumlah total rumah tangga. Pada tahun 2013 data yang berkaitan dengan capaian indikator tersebut di atas tidak tersedia pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sanggau. Indikator

Kawasan

Kumuh

dengan,

dihitung

dengan

cara

membandingkan luas kawasan kumuh dengan luas keseluruhan wilayah. Pada tahun 2013 data yang berkaitan dengan capaian

Bab II

Halaman :26


indikator tersebut di atas tidak tersedia pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau.

5)

Urusan Wajib Penataan Ruang Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Penataan Ruang pada tahun

2013

perencanaan

diarahkan tata

ruang

untuk daerah

penyebarluasan dengan

cara

dokumen sosialisasi;

Pengkajian kesesuaian dokumen tersebut dengan pelaksanaan di lapangan. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 : Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2013 sebagai berikut: Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Penataan Ruang pada tahun

2013

perencanaan

diarahkan tata

ruang

untuk daerah

penyebarluasan dengan

cara

dokumen sosialisasi;

Pengkajian kesesuaian dokumen tersebut dengan pelaksanaan di lapangan. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2012 :

No 1

Indikator Kinerja Kunci Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah HPL/HGB

Satuan %

Capaian Kinerja 30

Prosentase ruang terbuka hijau dihitung dari luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah ber HPL/HGB dikalikan 100%. Luas ruang terbuka hijau di Wilayah Kabupaten Sanggau adalah 1.507,73 Ha, sedangkan luas wilayah HPL/HGB adalah 5.025,75

Bab II

Halaman :27


Ha, maka ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah HPL/HGB sebesar 30%.

6)

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Penyelenggaraan

Pemerintah

untuk

Urusan

Perencanaan

pembangunan pada tahun 2013 diarahkan pada perencanaan kerja sama pembangunan daerah; perencanaan kawasan cepat tumbuh, prasarana wilayah dan sumber daya alam; serta menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan sebagaimana di amanatkan dalam Undangundang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pengukuran

tingkat

Minimal/Indikator

pencapaian

Kinerja

Kunci

untuk

Standar

Pelayanan

urusan

Perencanaan

Pembangunan pada tahun 2013 dilakukan terhadap 4 Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut: No

Bab II


Satuan

Capaian Kinerja

1

Tersedianya dokumen Ada/Tidak perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA

Ada

2

Tersedianya Dokumen Ada/Tidak Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Ada

3

Tersedianya Dokumen Ada/Tidak Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Ada

4

Penjabaran Program kedalam RKPD

RPJMD

%

94,60

Halaman :28



dan

kegiatan

dalam

mendukung

urusan

wajib

perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Sanggau tahun 2013 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut : Pemerintah Kabupaten Sanggau telah memiliki RPJPD yang telah ditetapkan

dengan

Peraturan

Daerah,

telah

menetapkan

Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD dengan capaian sebesar 94,60%, pada tahun 2013 terdapat 438 program yang tercantum dalam RPJMD dari 463 program RPJMD yang ada.

7)

Urusan Wajib Perumahan Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Perumahan pada tahun 2013 diarahkan untuk Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan, Pengembangan jaringan air bersih dan sanitasi terutama bagi masyarakat miskin. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Perumahan pada tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Bab II

No


Satuan

Capaian Kinerja TDI

1

% %

2

Rumah tangga pengguna air bersih Lingkungan pemukiman kumuh

Belum terdata/TDI

3

Rumah layak huni

%

2,55

Halaman :29


Pada tahun 2013 indikator rumah tangga pengguna air bersih dengan capaiannya sebesar TDI. Pada tahun 2013 rumah tangga yang

menggunakan

air

bersih

sebanyak

TDI

rumah

dari

keseluruhanrumah tangga yang ada di kabupaten Sanggau sebanyak TDI rumah. Lingkungan pemukiman kumuh dengan capaian sebesar TDI, Pada tahun 2013 luas kawasan kumuh di Kabupaten Sanggau TDI dari keseluruhan luas wilayah TDI Sedangkan untuk indikator rumah layak huni capaian kinerjanya sebesar 2,55%, Pada tahun 2013 jumlah rumah layak huni sebanyak 2.573 rumah dari keseluruhan rumah di Kabupaten Sanggau sebanyak 101.087rumah.

8)

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga Penyelenggaraan

Pemerintah

untuk

Urusan

Pemuda

dan

Olahraga pada tahun 2013 diarahkan pada Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah; Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; serta Pembinaan kepengurusan organisasi olah raga di semua tingkatan pemerintahan. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut: No 1 2

Bab II

Indikator Kinerja Kunci Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga

Satuan unit

Capaian Kinerja 17

unit

24

Halaman :30


Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Sanggau tahun 2013 secara lebih rincidapat diuraikan sebagai berikut: Pada tahun 2013 jumlah gedung olahraraga di Kabupaten Sanggau berjumlah 17 unit dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Sanggau 499.312 jiwa atau sekitar 0,0034 per 1.000 penduduk. Tahun 2012 jumlah Lapangan olahraga di Kabupaten Sanggau sebanyak 24 unit dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Sanggau 408.468 atau 0,005 per 1000 penduduk.

9)

Urusan Wajib Penanaman Modal Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Penanaman Modal pada tahun 2013 diarahkan perbaikan sistem pelayanan investasi dan kepastian bagi investor dan dukungan kebijakan dan fasilitasi pemerintah kabupaten. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah: Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Penanaman Modal pada tahun 2013 sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut: No 1


Satuan

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

%



dan

kegiatan

dalam

mendukung

urusan

wajib

penanaman modal di Kabupaten Sanggau tahun 2013 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab II

Halaman :31


Pada tahun 2013 realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kabupaten Sanggau sebesar Rp3.686.301,67juta. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 6,45% dari penanaman modal

dalam

negeri

(PMDN)

pada

tahun

2012

sebesar

Rp3.683.146,67juta.

10)

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2013 diarahkan untuk Perbaikan sistem

manajemen

koperasi

dan

usaha

kecil

menengah;

Dukungan kebijakan dan sistem pendukung usaha koperasi dan usaha kecil menengah. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pengukuran

tingkat

Minimal/Indikator

pencapaian

Kinerja

Kunci

Standar

untuk

Pelayanan

Urusan

Koperasi

&

UKMpada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut: No Indikator Kinerja Kunci 1 2

Satuan

Capaian Kinerja

% %

66,67 99,60

Koperasi Aktif Usaha Mikro dan Kecil

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib koperasi dan UKM di Kabupaten Sanggau tahun 2013 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut: Pada tahun 2013 Koperasi aktif memiliki nilai capaian sebesar 66,67%. Pada tahun 2013 Jumlah Koperasi aktif di Kabupaten Sanggau

sebanyak

244

buah

dari

jumlah

seluruh

koperasisebanyak 366 buah.

Bab II

Halaman :32


Rasio jumlah Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2013 mencapai 99,60%. Pada tahun 2013 Jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 5.519 unit dari Jumlah seluruh UKM sebanyak 5.541.

11)

Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 2013 diarahkan untuk lebih meningkatkan sistem dan data base kependudukan sehingga lebih mempercepat pelayanan

administrasi

kependudukan;

serta

Peningkatan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut: No

1 2 3


Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Satuan

Capaian Kinerja

% %

84,28 37,78

sdh/blm

Sudah


dan

kegiatan

dalam

mendukung

urusan

wajib

kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Sanggau tahun 2013 secara lebih rincidapat diuraikan sebagai berikut: Pada tahun 2013 capaian kinerja kepemilikan KTP sebesar 84,28%, diperoleh dengan membandingkan jumlah penduduk

Bab II

Halaman :33


yang telah memiliki KTP di Kabupaten Sanggau berjumlah 316.417 jiwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Sanggau yang wajib KTP sebanyak 375.420 jiwa. Kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2013 di Kabupaten Sanggau mencapai 37,78%, dimana jumlah penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran sebanyak 183.615 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Sanggau sebanyak 485.980 jiwa. Kabupaten Sanggau pada tahun 2013 telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK.

12)

Urusan Wajib Ketenagakerjaan Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2013 diarahkan untuk pengembangan dan perluasan akses kesempatan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja; tersedianya data base ketenagakerjaan. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Tenaga Kerjapada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut: No 1 2

Indikator Kinerja Kunci Tingkat Pelayanan bagi Pekerja/Buruh Pencari kerja yang ditempatkan

Satuan

Capaian Kinerja

%

99,62

%

44,54

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib Tenaga Kerja di Kabupaten Sanggau tahun 2013 secara lebih rincidapat diuraikan sebagai berikut:

Bab II

Halaman :34


Tingkat pelayanan bagi pekerja/buruh sebagai peserta Jamsostek aktif dengan capaian sebesar 99,62%, perhitungan diperoleh dengan jumlah pekerja/buruh yang telah memiliki/aktif sebagai peserta

Jamsostek

sebanyak

23.998

dibandingkan

dengan

jumlah pekerja/buruk dikabupaten Sanggau sebanyak 24.090 pekerja. Pencari kerja yang ditempatkan dengan capaian sebesar 44,54%, perhitungan diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan Jumlah pencari kerja yang mendaftar. Pada tahun 2013 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 689 orang dari Jumlah pencari kerja yang mendaftar sebanyak 1.547orang.

13)

Urusan Wajib Ketahanan Pangan Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2013 diarahkan untuk Menjaga ketersedian pangan Kabupaten dengan mengembangakan daerah-daerah penghasil beras ; serta Merumuskan kebijakan daerah tentang pengelolaan pangan. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk urusan ketahanan pangan pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Bab II

Halaman :35


No


Capaian

Satuan

Kinerja

1

Regulasi Ketahanan Pangan

Ada/tidak

2

Ketersediaan Pangan Utama per 1.000

Per 1000 org

Ada (Perbup 06/09 & 42/09) 129,96

Hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan

kegiatan

dalam

mendukung

urusan

wajib

ketahanan

pangandi Kabupaten Sanggau tahun 2013 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut : Pada tahun 2013 di Kabupaten Sanggau terdapat Peraturan Bupati

yang

mengatur

tingkat

ketahanan

pangan

,

yaitu

Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2009 dan Perbup Nomor 42 Tahun 2009, sehingga tingkat capaian indikator peningkatan ketahanan pangan tersebut dapat diantisipasi. Tingkat ketersediaan pangan utama per 1000 penduduk, yang dirumuskan dengan rata-rata ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) dibagi dengan jumlah penduduk kali 1000, hasilnya 129,96 kg/th

14)

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyelenggaraan

Pemerintah

untuk

Urusan

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2013 diarahkan untuk Peningkatan kemampuan dan peran perempuan dalam proses

pembangunan;

perlindungan

kekerasan

terhadap

perempuan dan anak; serta mengoptimalkan fungsi kesetaraan gender di Kabupaten Sanggau. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Bab II

Halaman :36


Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2013 dilakukan terhadap 3 Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut: No

1 2 3


Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas Partisipasi angkatan kerja perempuan

Capaian

Satuan

Capaian Kinerja

%

30,20

%

64,98

%

39,47

pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung

urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sanggau tahun 2013 diuraikan sebagai berikut: Pada tahun 2013 partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Sanggau mencapai 30,29%, yang diperoleh dari perhitungan jumlah pekerja perempuan di lembaga perempuan tahun 2012 sebanyak 2.623orang dibagi dengan jumlah pekerja perempuan tahun 2013 sebanyak 8.661orang dikalikan 100%. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Sanggau tahun 2013 sebesar 64,98%. Jumlah anak perempuan usia di atas 15 tahun yang melek huruf sebanyak 20.338orang dari dengan jumlah anak perempuan usia lebih dari 15 tahun sebanyak 31.301 orang. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Sanggau pada tahun 2013 adalah sebesar 39,47 %, yangdiperoleh dari perhitungan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2013 sebanyak 579 orang dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan tahun 2013 sebanyak 1.467 orang dikalikan 100%.

Bab II

Halaman :37


15)

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera pada tahun 2013 diarahkan dalam upaya meningkatkan keluarga kecil sejahtera yang ditempuh melalui berbagai media dan melalui puskesmas dan posyandu-posyandu yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk urusan keluarga berencana dan keluarga sejahterapada tahun 2012 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut: No


Satuan

1

Rasio Petuga Lapangan KB/PL KB Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

%


%

37,39

2

Rasio petugas lapangan KB di Kabupaten Sanggau tahun 2013 sebesar

6,92

dari

perhitungan

jumlah

desa

yang

ada

di

Kabupaten Sanggau sebanyak 166 Desadan harus dilayani oleh 24 orang Petugas Lapangan KB/PLKB. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kabupaten Sanggau tahun 2013 sebesar 28,87% yang diperoleh dari perhitungan

jumlah

keluarga

pra

sejahtera

dan

keluarga

sejahtera I tahun 2013 sebanyak 31.856 keluarga dibagi dengan jumlah keluarga sebanyak 110.338 dikalikan 100%.

16)

Urusan Wajib Perhubungan Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Perhubungan pada tahun 2013 diarahkan untuk Peningkatan dan pembangunan

Bab II

Halaman :38


fasilitas perhubungan seperti terminal, dermaga pelabuhan laut dan sungai serta penyediaan fasilitas lalu lintas jalan darat dan sungai. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Perhubungan pada tahun 2013 sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci yaitu Rasio angkutan darat dengan capaian sebesar 0,11% diperoleh dengan cara

membandingkan

jumlahangkutan

darat

yang

ada

di

Kabupaten Sanggau dengan jumlah penumpang.Pada tahun 2013 jumlah

angkutan

darat

sebanyak

267

unit

dan

jumlah

penumpang sebanyak 250.000 orang.

17)

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Komunikasi dan Informasi

pada

tahun

2013

diarahkan

untuk

memenuhi

kebutuhan masyarakat akan informasi pembangunan daerah di Kabupaten Sanggau. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Komunikasi dan Informasi pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut:

Bab II

Halaman :39


No 1.

Indikator Kinerja Kunci Web site milik pemerintah

Satuan Ada/Tidak

Capaian Kinerja Ada

Kali

0

daerah 2.

Pameran/expo

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sanggau sudah memiliki web site yaitu www.sanggau.go.id namun selama tahun 2013 Pemerintah

Kabupaten

Sanggau

tidak

melaksanakan

pameran/expo.

18)

Urusan Wajib Pertanahan Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Pertanahan pada tahun 2013 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akan tanah untuk

pembangunan

yang

dibutuhkan

untuk

pembangunan

fasilitas pemerintah dan fasilitas umum serta dilanjutkan dengan pengurusan sertifikasi atas tanah yang dimiliki. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan wajib Pertanahan pada tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

No 1 2 3

Bab II

Indikator Kinerja Kunci Luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah negara Penyelesaian ijin lokasi

Satuan

Capaian Kinerja

% %

12,18 25

%

88,,89

Halaman :40


Prosentase luas lahan bersertifikat dihitung dari luas lahan bersertifikat

dibagi

dengan

luas

lahan

yang

seharusnya

bersertifikat dikalikan 12,18%. Pada tahun 2013 luas lahan bersertifikat adalah 156.670,5 ha sedangkan luas lahan yang seharusnya bersertifikat adalah 1.285.770 ha. Jumlah kasus yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten Sanggau tahun 2013 sebanyak 4 (empat) kasus, namun kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 1 (satu) kasus, maka capaian indikator kinerja kunci adalah sebesar 25%. Jumlah permohonan ijin lokasi yang masuk sebanyak 18 buah, dan dari 18 permohonan tersebut telah diterbitkan ijin lokasi sebanyak 16 ijin, sehingga capaian indikator kinerja kunci sebesar 88,89%.

19)

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Dalam

Peningkatan

Negeri

pada

keamanan

tahun

dan

2013

diarahkan

kenyamanan

untuk

lingkungan;

Pengembangan wawasan kebangsaan; Peningkatan wawasan berpolitik masyarakat dan kalangan politik serta pemeliharaan kententraman

dan

ketertiban

masyarakat

terhadap

tindak

kriminal. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Kesbangpol pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Bab II

Halaman :41


No


Satuan

Capaian Kinerja

1

Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP

kali

1

kali

1

2


dan

kegiatan

dalam

mendukung

urusan

wajib

Kesbangpol di Kabupaten Sanggau tahun 2013 secara lebih rincidapat diuraikan sebagai berikut: Pada tahun 2013 jumlah kegiatan pembinaan politik daerah di Kabupaten Sanggau sebanyak 1 kegiatan. Tahun 2013jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP di Kabupaten Sanggau sebanyak 1 kegiatan.

20)

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian

diarahkan

untuk

dan

Persandian

Peningkatan

pada

kapasitas

pemerintah; Penyusunan perangkat organisasi

tahun

2013

kelembagaan daerah yang

sesuai dengan kebutuhan; penyediaan sarana dan prasarana dasar pemerintah; Pengelolalaan administrasi keuangan baik pendapatan, belanja ataupun pembiayaan daerah; Pengelolaan administrasi

kepegawaian,

serta

Pengawasan

dan

evaluasi

pelaksanaan pembangunan. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pengukuran

tingkat

pencapaian

standar

pelayanan

minimal

urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Bab II

Halaman :42


Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian pada tahun 2012 dilakukan atas beberapa indikator yaitu: No 1.


Satuan

Capaian Kinerja

buah

4 (empat)

Ada/Tidak

Ada, 80,42

Sistim Informasi Manajemen Pemda

2.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Ada

Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda, Indikator yang ditetapkan

adalah

menunjukan

Jumlah

sistem

Informasi

Manajemen PEMDA yang telah di buat oleh PEMDA yaitu sebanyak 4 buah. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, Pemda Sanggau telah dilaksanakan pemerintah

pengukuran dalam

tingkat

melayani

kepuasan

masyarakat,

atas

dengan

kinerja hasilnya

sebesar 80,42.

21)

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan

Pemerintah

untuk

Masyarakat

Desa

tahun

dan

Peningkatatan

pada

pemberdayaan

urusan 2013

masyarakat

Pemberdayaan

diarahkan desa

untuk dalam

pembangunan baik dalam perencanaan maupun pelaksananaan pembangunan; Pengembangan usaha perekonomian masyarakat desa; serta Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan organisas pemerintahan desa. Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi

dari

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

dalam

mendukung urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa di

Bab II

Halaman :43


Kabupaten

Sanggau

tahun

2013

secara

lebih

rinci

dapat

diuraikan sebagai berikut: Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sanggau pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut: No 1 2

Indikator Kinerja Kunci PKK aktif Posyandu aktif

Satuan % %

Capaian Kinerja 50,60 100


dan

kegiatan

dalam

mendukung

urusan

wajib

pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Sanggau tahun 2013 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut: Pada tahun 2013 realisasi PKK aktif di Kabupaten Sanggau sebesar 50,60%, dengan

jumlah PKK yaitu85aktif dari 168

jumlah PKK yang ada di Kabupaten Sanggau. Posyandu aktif tahun 2013 di Kabupaten Sanggau sebesar 100%, yaitu dari jumlah posyandu yang ada sebanyak 522 semuanya aktif.

22)

Urusan Sosial Penyelenggaraan Pemerintah untuk urusan Sosial pada tahun 2013 diarahkan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin; Pemberdayaan organisasi sosial masyarakat; Pembinaan terhadap eks penyandang penyakit sosial, serta Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat. Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah:

Bab II

Halaman :44


Capaian

No


Satuan

1

Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi Persentase penyandang cacat baik fisik, mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima bantuan social PMKS yang memperoleh bantuan sosial

buah

Ada, 3

%

11,83

%

1,67

2

3

Kinerja

Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi di Kabupaten Sanggau tahun 2013 sebanyak 3 buah. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan capaian sebesar 11,83%. Pada tahun 2012 Jumlah PMKS yg tertangani

sebanyak

135orang

dari

Jumlah

PMKS

yg

ada

sebanyak 1.141orang. PMKS ymemperoleh bantuan sosial dengan capaian sebesar 1,67%. Pada tahun 2013 PMKS yang diberikan bantuan sebanyak 210 orang dari Jumlah PMKS yg ada sebanyak 12.593 orang.

23)

Urusan Kebudayaan Penyelenggaraan Pemerintah untuk urusan Kebudayaan pada tahun 2013 diarahkan untuk Pengelolaan keragaman budaya yang berkembang di masyarakat yang menjadikan salah satu daya tarik wisata; serta Pelestarian cagar budaya yang ada di masyarakat. Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib Budaya di Kabupaten Sanggau tahun 2013 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab II

Halaman :45


Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Budaya pada tahun 2013 sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut: No


Satuan

Capaian Kinerja

1 2 3 4.

Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Jumlah Sarana Penyelenggaraan seni dan Budaya Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah Benda Cagar budaya

Kali

4

Buah

56

%

100

Buah

21

Pada tahun 2013 jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Sanggau berjumlah 4 kali. Tahun 2013 jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 21 buah dari total, benda situs dan kawasan yang dimiliki sebanyak 21 buah atau 100%. Tahun 2013 jumlah benda cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sebanyak 21 buah.

24)

Urusan Statistik Pada

tahun

2013,

Pemerintah

Kabupaten

melakukan kerjasama dengan Badan

Sanggau

telah

Pusat Statistik (BPS)

Kabupaten Sanggau untuk urusan statistik. Bentuk kerjasamanya adalah penyusunan PDRB, Kabupaten Dalam Angka.. Kedua dokumen

tersebut

akan

dimanfaatkan

untuk

menyusun

perencanaan pembangunan sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Bab II

Halaman :46


Adapun Adapun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk urusan statistik pada tahun 2013 dilakukan terhadap 2 Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut: No


Capaian Kinerja

Satuan

1.

Penyusunan dan Pengumpulan Ada/Tidak Data PDRB

2.

Penyusunan Buku Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka Ada/Tidak Tahun 2009

Ada Ada

Buku Kabupaten dalam angka telah dapat diselesaikan oleh BPS Kabupaten

Sanggau

dengan

bekerjasama

dengan

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berisikan informasi Kabupaten Sanggau yang memuat informasi mengenai keadaan geografis, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, sosial, pertanian,

industri,

pertabangan

dan

energi,

perdagangan,

transformasi komunikasi dan akomodasi, dan keuangan. Sementara itu buku PDRB Kabupaten Sanggau juga telah dapat diselesaikan

berisikan

informasi

perkembangan

ekonomi

di

Kabupaten Sanggau diantaranya laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi sektoral, perkembangan pertumbuhan sektoral,

kontribusi

sektoral

PDRB

kabupaten

Sanggau,

perbandingan kontribusi sektoral PDRB, Laju Inflasi serta potensi yang

harus

dikembangankan

di

Kabupaten

Sanggau

yang

nantinya berfungsi untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Bab II

Halaman :47


25)

Urusan Kearsipan Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Kearsipan pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) Indikator KinerjaKunci yaitu sebagaiberikut: No Indikator Kinerja Kunci 1 2

Penerapan pengelolaan arsip secara baku Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

Satuan

Capaian Kinerja

%

100

%

0

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib Kearsipan di Kabupaten Sanggau tahun 2013 secara lebih rincidapat diuraikan sebagai berikut: Pada tahun 2013 penerapan pengelolaan arsip secara baku telah dilaksanakan kepada sebanyak 49 SKPD dari 49 SKPD yang ada di Kabupaten Sanggau, atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan pengelolaan SDM yang telah dilakukan selama tahun 2013 tidak ada kegiatan peningkatan SDM.

26) Urusan Perpustakaan Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Perpustakaan pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Bab II

Halaman :48


No


Satuan

Capaian Kinerja

1

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

%

26,32

2

Pengunjung perpustakaan

%

1,11


dan

kegiatan

dalam

mendukung

urusan

wajib

perpustakaan di Kabupaten Sanggau tahun 2013 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut: Jumlah koleksi judul buku di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sanggau ada sebanyak 3.059 judul dari 11.623 buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sanggau, atau dengan cakupan kinerja sebesar 26,32%. Pengunjung Perpustakaan Daerah selama tahun 2013 sebanyak 413 kunjungan dari sebanyak 373 jumlah populasi yang harus dilayani, atau dengan capaian kinerja sebesar 1.11.

URUSAN PILIHAN

1) Urusan Kelautan dan Perikanan Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut: No

Bab II


Satuan

Capaian Kinerja

1

Produksi perikanan

%

86,48

2

Konsumsi ikan

%

92,86

Halaman :49


Capaian kinerja produksi perikanan sebesar 86,48% pada tahun 2013 dihitung melalui pembandingan antara jumlah produksi ikan daerah sebesar 2.079,81 ton dengan target daerah 2.405 ton. Jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Sanggau pada tahun 2013 dengan capaian sebesar 92,86% perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah konsumsi ikan dengan Target produksi ikan daerah. Pada tahun 2013 jumlah konsumsi ikan masyarakat sebanyak 10.607.714 kg sementara yang ditargetkan adalah sebanyak 11.423.692 Kg.

2) Urusan Pertanian Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk urusan Pertanian pada tahun 2013 dilakukan terhadap 2 Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

No 1

2

Pada

Indikator Kinerja Kunci Produktivitas padi atau bahan pangan utama padi sawah / bahan pangan utama local lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2012 umumnya

masyarakat

Satuan

Capaian Kinerja

Ton/Ha

4,30

%

35,37

kabupaten

Sanggau

untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari antara lain dengan Pertanian, ada petani sawah (padi), petani kebun, petani nelayan, sehingga menghasilkan padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, sayur-sayuran dan buah-buahan. Produk pertanian yang dihasilkan Kabupaten Sanggau selama tahun 2013, yaitu padi hasil penanaman di sawah dengan

Bab II

Halaman :50


capaian 4,30 ton/ hektar. Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya adalah 159.337 ton sedangkan luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya 37.045 Ha. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB kabupaten mencapai 35,37%, yaitu jumlah PDRB Pertanian tahun 2013 sebesar Rp2.243.479juta dibandingkan dengan jumlah PDRB Kabupaten Sanggau sebesar Rp6.342.799.910,juta.

3) Urusan Kehutanan Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk urusan Kehutanan pada tahun 2013 dilakukan terhadap 2 Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

No 1 2


%


%

16,67

Satuan

Tingkat Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Tingkat kerusakan kawasaan Hutan

Tingkat capaian indikator rehabilitasi hutan dan lahan kritis, di wilayah Kabupten Sanggau mencapai 1,49%, diperoleh dari luas lahan hutan seluas 4.000 ha, dibanding dengan Luas total hutan kritis seluas 267.812 ha, dikali 100%. Untuk tingkat kerusakan hutan di Kabupaten Sanggau mencapai 16,67%, yaitu luas kerusakan kawasan

hutan mencapai 121.296 ha dari luas

keseluruhan kawasan hutan 727.790ha. Kerusakan kawasan hutan tersebut harus segera dilakukan pemeliharaan terhadap hutan yang ada, karena akibat faktor-faktor ulah manusia yang tidak

Bab II

bertanggungjawab,

dan

segera

dilakukan

rehabilitasi

Halaman :51


khususnya pada lahan yang sudah kritis, yang memungkinkan terjadinya banjir/ tanah longsor.

4) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineralpada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut: No


Satuan

1 2

Pertambangan tanpa ijin Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

%

Capaian Kinerja TDI

%

0,59

Indikator pertambangan tanpa ijin dimaksudkan untuk mengukur besarnya luasan penambangan liar yang ditertibkan di wilayah Kabupaten Sanggau. Pada tahun 2013 luas pertambangan liar yang ditertibkan seluas TDI, sedangkan luas areal penambangan liar seluas TDI sehingga capaian indikatornya adalah TDI. Capaian indikator Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB sebesar 0,59% yaitu jumlah kontribusi PDRB dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp37.207jt dibandingkan dengan total PDRB Kabupaten sebesar Rp6.342.800jt.

5) Urusan pilihan Pariwisata Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pariwisata pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Bab II

Halaman :52


No Indikator Kinerja Kunci 1 2

Pada

Jumlah kunjungan wisata Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB

tahun

2013

jumlah

Satuan Jiwa %

kunjungan

Capaian Kinerja 8.421 0,18

wisata

di

Kabupaten

Sanggau sebanyak 8.421 jiwa adalah kunjungan ke lokasi wisata yang ada di Kabupaten Sanggau. Tahun 2013Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB dengan capaian 0,18%.

Jumlah kontribusi PDRB dari sektor wisata

Kabupaten Sanggau sebesar Rp11.509juta dibandingkan jumlah total PDRB Kabupaten Sanggau sebesar Rp6.342.800juta.

6) Urusan Perindustrian Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Perindustrianpada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut: No

1 2


Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri

Satuan

Capaian Kinerja

%

11,30

%

19,79

Pada tahun 2013 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB memiliki nilai capaian sebesar 11,30%. Pada tahun 2015 Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri di Kabupaten Sanggau

Bab II

Halaman :53


sebanyak Rp716.995,54jutadari jumlah total PDRB sebanyak Rp6.342.800juta. Rasio Pertumbuhan Industri pada tahun 2013 sebesar 19,79 perhitungan diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 56 dengan Jumlah seluruh UKM sebanyak 283. 7) Urusan Perdagangan Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Perdaganganpada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

No 1 2

Indikator Kinerja Kunci Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan

Satuan

Capaian Kinerja

%

8,95

US$

(3.924.070)

Pada tahun 2013 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB memiliki nilai capaian sebesar 8,95%. Pada tahun 2013 Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran di Kabupaten Sanggau sebanyak Rp.558.363,05juta dari jumlah total PDRB sebanyak Rp6.342.800juta . Ekspor

Bersih

Perdagangan

pada

tahun

2013

sebesar

(US$3.924.070), atau dengan kata lain Kabupaten Sanggau mengalami minus sebesar (US$ 3,924.070).

Bab II

Halaman :54


8) Urusan Transmigrasi Pengukuran

tingkat

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Transmigrasipada tahun 2013 sebanyak 1 (satu)Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut: No 1

Indikator Kinerja Kunci Transmigran swakarsa

Satuan

Capaian Kinerja

%

0

Transmigran swakarsa dengan capaian sebesar 0%. Pada tahun 2013 tidak terdapat transmigran swakarsa.

Bab II

Halaman :55

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2015

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam RKPD Tahun 2014 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Sanggau serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumbersumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

A. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

1. Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Kabupaten Sanggau tahun 2012 mengalami percepatan persen.

dimana pertumbuhan

Nilai

ini

lebih

tinggi

ekonomi dari

mencapai

tahun

2011

5,92 yang

pertumbuhannya sebesar 4,61 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008-2011), pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 5,92 persen, sedangkan pertumbuhan

terkecil

terjadi

pada

tahun

2008

dengan

pertumbuhan ekonomi sebesar 3,49 persen.

Bab III

Halaman: 54


Grafik3.1.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sanggau Tahun 2008 - 2012 5.92 4.95

4.61

4.15 3.49

2008

2009

2010

2011

2012**

Catatan: ** Angka Sangat Sementara Sumber Data Sanggau Dalam Angka BPS

Sektor ekonomi bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu Sektor Primer,

Sekunder, dan Tersier. Sektor

Primer terdiri dari Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan & Penggalian. Sektor Sekunder terdiri dari Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum, dan Sektor Bangunan. Sektor Tersier terdiri dari Sektor Hotel,

dan

Restoran,

Komunikasi,

Sektor

Sektor

Keuangan,

Perdagangan,

Pengangkutan Persewaan,

dan

dan Jasa

Perusahaan, dan Sektor Jasa-Jasa. Pada

Sektor

Primer,

Sektor

Pertanian

Tahun 2012

mengalami pertumbuhan sebesar 6,72 persen, hal ini kuat dipengaruhi

oleh Sub

Bahan Makanan

Sektor

Perkebunan

yang mengalami

dan

Tanaman

percepatan pertumbuhan

dibandingkan tahun 2011 dan 2010, yaitu masing - masing

Bab III

Halaman: 55


sebesar

2,75

Pertambangan

persen

dan

2,06

persen.

Sektor

dan Penggalian nilai pertumbuhannya sebesar

9,24 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yang hanya 7,57 persen. Pertumbuhan ekonomi sektor primer Kabupaten Sanggau

tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah sebagai

berikut: Grafik 3.1.2


Pada

Sektor

2008-2012

Sekunder,

grafik

pertumbuhannya

tahun

cenderung berfluktuasi. Hal ini menunjukkan

bahwa pertumbuhan ekonomi Sektor Sekunder sulit untuk diprediksi. Tahun 2012, dibandingkan dua sektor lainnya, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu persen

menjadi

Pengolahan,

14,29

pertumbuhan

perlambatan dari tahun

Bab III

persen. pada

Untuk tahun

dari

Sektor 2012

12,82 Industri

mengalami

sebelumnya, yaitu dari 5,82 persen

Halaman: 56


menjadi

2,57

persen,

sedangkan

Sektor

Bangunan

pertumbuhannya melambat dari 4,85 persen menjadi 8,58 persen. Grafik3.1.3


Pada Sektor Tersier, hampir semua sektor di mengalami pertumbuhan

fluktuasi tertinggi

pertumbuhan. terjadi

dalamnya Percepatan

Jasa -Jasa, yang nilainya

naik dari 7,01 persen tahun 2011 menjadi 13,30 persen di tahun

2012.

percepatan

Selain

itu,

pertumbuhan

sektor yang

yang cukup

tidak mengalami tinggi

adalah,

selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

Bab III

Halaman: 57


Grafik3.1.4


2. Struktur Perekonomian Kabupaten Sanggau Secara umum, struktur perekonomian Kabupaten Sanggau pada

tahun

2012 tidak jauh

berbeda dengan tahun 2011.

Dimana perekonomian masih dikuasai oleh Sektor

Pertanian,

Sektor Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sektor Pertanian tetap menjadi LeadingSector dengan

konstribusi

yang paling besar yaitu 35,37 persen,

Sektor Industri Pengolahan persen,

dan

Sektor

menyumbangkan sebesar24,27

Perdagangan,

memberikan kontribusi sebesar 18,98 konstribusi

Sektor

konstribusiSub sumbangan

Pertanian

Sektor

Hotel,

dan

persen. Tingginya nilai

dipengaruhi

Perkebunan

oleh

yang

besarnya

memberikan

sebesar24,48 persen. Nilai ini juga menunjukkan

bahwa Sub Sektor Perkebunan merupakan Sub memberikan

Restoran

konstribusi

terbesar

Sektor

bagi

yang

struktur

perekonomian Kabupaten Sanggau.

Bab III

Halaman: 58


Grafik3.1.5


Pada tahun 2012, ketiga sektor utama diatas mengalami perubahan kontribusinya terhadap Sanggau,

walaupun

secara

perekonomian

Kabupaten

umum tidak terlalu signifikan.

Sektor Pertanian turun dari 35,90

persen menjadi 35,37

persen, sedangkan Sektor Industri

Pengolahan dan Sektor

Perdagangan, Hotel, dan Restoran kontribusinya meningkat masing-masing dari

25,68 persen menjadi 24,74 persen dan

dari 18,98 persen tetap pada 18,98 persen. Sektor

yang

perekonomian diberikan

oleh

memberikan

sumbangan

terkecil

bagi

Kabupaten Sanggau tahun 2012 masih tetap Sektor

Listrik,

Gas

&

Air

dan

Sektor

Pertambangan dan Penggalian, masing-masing memberikan sumbangan 0,33 persen dan1,31 persen. Kondisi ini sudah terjadi sejak tahun 2008, dimana pada tahun tersebut Sektor

Bab III

Halaman: 59


Listrik, persen

Air & Gas dan

memberikan konstribusi sebesar

Sektor

Pertambangan

&

0,26

Penggalian

menyumbangkan 1,20 persen.

3. PDRB Perkapita PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat kemakmuran suatu daerah. Konsep PDRB per Kapita disini adalah PDRB dibagi dengan

jumlah

penduduk pertengahan tahun. Penduduk pertengahan tahun yang digunakan dalam publikasi ini Proyeksi Penduduk

diperoleh dari hasil

tahun 2012, berbeda dengan tahun

sebelumnya yang menggunakan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk tahun 2010. Pada tahun 2012 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku naik sekitar 9,73 persen, dari

13,93 juta rupiah pada tahun

2011 menjadi 15,31 juta rupiah. sedangkan PDRB per Kapita Atas

Dasar

Harga Konstan

mencapai 7,13,70

juta rupiah

atau naik sekitar 5,19 persen dari tahun sebelumnya.

Bab III

Halaman: 60


Grafik 3.1.7


Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Sanggau selama lima tahun terakhir ini (2008-2012) menunjukkan peningkatan setiap tahun. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku misalnya, terjadi peningkatan sekitar 38,65 persen selama kurun waktulima tahun terakhir, dan juga PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan meningkat sekitar 13,70 persen.

4. Kontribusi PDRB Per Kecamatan Jika

dilihat

konstribusi

PDRB

kecamatan

terhadap

PDRB

kabupaten, kecamatan Kapuas selalu memberikan konstribusi terbesar dan diikuti oleh Kecamatan Meliau. Hal ini telah berlangsung

lebih

dari

5

tahun

terakhir.

Untuk

tahun

2012Kecamatan Kapuas memberikan konstribusi sebesar 25,23

Bab III

Halaman: 61


persen,

sedangkan Kecamatan Meliau sebesar 14,80 persen.

Dibandingkan tahun 2010, kontribusi Kecamatan Kapuas tahun 2011 mengalami

kenaikan sebesar 0,26 persen, sedangkan

Kecamatan Meliau nilainya mengalami penurunan sekitar 0,38 persen.

Grafik3.1.8

Sedangkan

kecamatan yang memberikan

konstribusiterkecil

terhadap perekonomian Kabupaten

Sanggau tahun 2012 adalah Kecamatan Noyan, Kecamatan Toba,

dan

konstribusi

Kecamatan yang

kenaikan nilai

Beduwai.

kecil, Kecamatan

konstribusinya dari

Meskipun

memberikan

Beduwai

mengalami

tahun

2012. Kontribusi

Kecamatan Beduwai dari 1,98 persen naik menjadi 2,02 persen. Sebaliknya Kecamatan Noyan dan Kecamatan Toba mengalami

Bab III

penurunan nilai kontribusi dari tahun 2011.

Halaman: 62


Kontribusi Kecamatan Noyandari 1,28 persen turun menjadi 1,23 persen, sedangkan Kecamatan Jangkang dari 4,11 persen menjadi 3,99 persen.

5. Laju Inflasi Gambaran

fluktuasi

dariPendapatan

Domestik

Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk

Regional

mengetahui

perkembangan perekonomian suatu. Selain itu, nilai PDRB juga dapat

dipakai

untuk mengetahui

tingkat

daya

beli

masyarakat. Dengan angka inflasi maka akan dapat diketahui nilai uang secara riil. Perekonomian suatu daerahyang baik ditunjukkan dengan nilai inflasiyangrendahdanapabiladikaitkan denganperkembanganPDRB maka daerah yang baik adalah daerah yang mempunyai nilai inflasi yang rendah akan tetapi pertumbuhan PDRB-nya yang tinggi. Pada tahun 2011IndeksHargaImplisit PDRB Kabupaten Sanggau sebesar 205,89 meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 192,66 atau mengalamiinflasi harga produsen sebesar 6,86 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan sebesar 9,47 persen,diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 7,81 persen dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,14

persen.

mengalami inflasi paling rendah persewaan,

dan

jasa-jasa

Sedangkansektor yang

yaitu

sektor

keuangan,

sebesar 1,88 persen, kemudian

pengankutan dan komunikasi, sebesar 1,12 persen.

Bab III

Halaman: 63


6. Perbandingan Dengan Provinsi Kalimantan Barat Untuk

mencapai

hasilpembangunan

yang

diperlukan prioritas pembangunan terhadap

diharapkan

potensi

utama

yang dimiliki oleh daerah sehingga potensi yang dimiliki dapat diolah seoptimal

mungkin. Dengan pengelolaan yangoptimal

terhadap potensi yang pendapatan

daerah

ada, diharapkan akan meningkatkan yang

akhirnya

kesejahteraan masyarakat

akan

meningkatkan

karena

tingkatpendapatannya meningkat. Indeks LocationQuotient (LQ)dapat digunakan untuk melihat sektor-sektor

yang

berpotensi

di

suatu daerah

untuk

dikembangkan, yang kemungkinan dapat menjadi tumpuan perekonomian

daerah.

Bila suatu sektor memiliki indeks LQ lebih besar dari 1, maka sektor tersebut potensial untuk dikembangkan sebagai sektor unggulan di daerah tersebut. Kabupaten

Sanggau

memiliki

dua

sektor

ekonomi

yang

mempunyai nilai LQ di atas satu, yaitu Sektor Pertanian Sektor

dan

Industri Pengolahan. Hal ini berarti bahwa kedua

sektor tersebut merupakan sektor dimilikiKabupaten

Sanggau

pengelolaannyasehingga meningkatkan

pendapatan

unggulan

untuk

dapat

diharapkan daerah

yang dioptimalkan

akan dan

dapat

kesejahteraan

masyarakat di Kabupaten Sanggau.

B. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH Kondisiekonomi selainberpengaruhterhadapekonominasionaldan

Bab III

global, regional

Halaman: 64


jugaakanberpengaruhterhadapkondisiperekonomianKabupatenSangga u.

Mendasarkan

pada

kondisi

perekonomian

Tahun

2013

dan

perkiraan 2014 serta tantangan yang dihadapi pada dua tahun mendatang maka Prospek perekonomian pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: a) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau Tahun 2014 menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 4,80%; b) Inflasi pada Tahun 2014 diperkirakan pada kisaran angka dua digit yaitu sekitar 3,88% c) Laju pertambahan penduduk pada Tahun 2014 diperkirakan sekitar 1,44% d) PDRB Harga Berlaku pada tahun 2014 diperkirakan sebesar (Jutaan Rupiah) 6.909.764,34 e) PDRB Harga Konstan pada tahun 2014 diperkirakan sebesar (jutaan Rupiah) 3.061.231,18 f) PDRB perkapita atas dasar harga konstan pada Tahun 2014 diperkirakan sebesar (Rupiah). 15.986.314 g) PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada Tahun 2014 diperkirakan sebesar (Rupiah) 7.082.413

C. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan

Bab III

perundang-undangan,

efisiensi,

ekonomis,

efektif,

Halaman: 65


transparan

dan

bertanggungjawab

dengan

memperhatikan

azaskeadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatusystem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan

negara

bertanggungjawab

yang untuk

dilaksanakan

secara

sebesar-besarnya

terbuka

kemakmuran

dan rakyat

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang

Keuangan

Negara.

Penyusunan

APBD

harus

disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan

dengan

prioritas

pembangunan

yang

relevan

berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan

pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di

lapangan. Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu

menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan

sumberdaya,

meningkatkan

kualitas

pelayanan

umum

dan

kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Bab III

Halaman: 66


Desentralisasi

fiskal

mempunyai

pertumbuhan

ekonomi

dampak

yang tinggi

langsung

terhadap

apabila desentralisasi

fiskal

dipusatkan pada pengeluaran / belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensipotensi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dalam membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan

riil

yang

terjadi

dan

dibutuhkan

oleh

masyarakat.

Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor sosial pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah

maupun

swasta,

karena

investasi

tidak

hanya

menciptakan permintaan tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan

penghasilan

makin

besar.

Dengan

meningkatnya

penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan kesehatan

primernya/basicneeds dan

pendidikan)

(sandang,

bahkan

pangan,

kebutuhan

papan,

sekunder

dan

tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di masyarakat-pun akan berkurang, karena

Bab III

Halaman: 67


kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah,

dimana

antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari

penganggaran, pelaksanaan

dan

pengawasan/pengendalian.

Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: 1. Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas 2. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja 3. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decisionmaker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD) 4. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD,

sistem

dan

prosedur

pengelolaan

keuangan

daerah,

lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan percepatan

hal-hal

tersebut

pertumbuhan

diatas

ekonomi

guna

dan

mendukung

pemantapan

upaya

stabilitas

ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2013 di Kabupaten Sanggau diarahkan untuk:  Memberikan

dorongan

terhadap

pertumbuhan

perekonomian

daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi

Bab III

fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat

Halaman: 68


dan

berkelanjutan

(fiscalsustainability)

dengan

tetap

memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif

dan

isu-isu

strategis

di

daerah,

disamping

memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;  Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;  Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan

daerah,

(2)

peningkatan

manajemen

keuangan

daerah yang lebih efektif dan efisien.  Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2013, yaitu: (1) Meningkatnya pelayanan publik,

penyelenggaraan

goodgovernance,

kapasitas

dan

kapabilitas aparatur pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM;

(2)

Peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia,

pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi, serta pelestarian nilai-nilai

budaya.

(3)

Peningkatan

derajad

kesehatan

dan

pelayanan sosial dasar masyarakat, kapasitas serta produktifitas kerja, perumahan, dan prasarana dasar pemukiman, dalam rangka

percepatan

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

miskin; (4) Peningkatan potensi ekonomi kerakyatan dengan pendekatan

komoditas

dan

kawasan

yang

didukung

oleh

pembangunan pertanian dalam arti luas, infrastruktur, energi, koperasi dan UMKM serta pariwisata; (5) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam, pemanfaatan ruang, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Bab III

Halaman: 69


1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Berdasarkan Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap

tantangan

dan

prospek

perekonomian

daerah,

selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan

daerah

yang

kemudian

dituangkan

kedalam

tabel.3.1.Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut: Tabel 3.1 Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kabupaten Sanggau Tahun 2012 - 2015 (dalam Satuan Rupiah) KODE REKENING 1

Uraian 2

1

TAHUN 2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

871.590.511.769,84

999.855.690.189,65

1.087.576.035.542,19

1.184.829.058.863,30

PENDAPATAN ASLI DAERAH

43.604.349.486,93

61.545.199.229,65

70.278.071.254,19

86.365.607.579,12

1. 1. 1

Pendapatan Pajak Daerah

16.565.605.793,14

26.376.342.660,00

22.550.332.850,00

25.525.202.120,00

1. 1. 2

Hasil Retribusi Daerah

13.155.087.521,28

22.727.562.630,00

13.241.125.900,19

24.239.194.580,00

1. 1. 3

Hasil Pegelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan

3.753.637.567,73

3.315.618.037,92

4.000.000.000,00

5.200.000.000,00

1. 1. 4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

10.130.018.604,78

9.125.675.900,93

30.486.612.504,00

31.401.210.879,12

736.954.950.768,00

830.921.451.815,00

888.021.607.946,00

966.007.660.461,16

58.798.265.768,00

56.554.429.815,00

50.616.517.946,00

55.172.004.561,14

1. 1

1. 2

DANA PERIMBANGAN

1. 2. 1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. 2. 2

Dana Alokasi Umum

589.206.205.000,00

674.049.502.000,00

740.610.480.000,00

807.265.423.200,00

Dana Alokasi Khusus

88.950.480.000,00

100.317.520.000,00

96.794.610.000,00

103.570.232.700,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

91.031.211.514,91

107.389.039.145,00

129.276.356.342,00

132.455.790.823,64

1. 2. 3 1. 3 1. 3. 3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainya

35.694.684.514,91

30.907.970.145

26.495.287.342,00

29.674.721.823,04

1. 3. 4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

48.746.077.000,00

67.749.869.000,00

67.749.869.000,00

67.749.869.000,00

1. 3. 5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainya

6.590.450.000,00

8.731.200.000,00

35.031.200.000,00

35.031.200.000,00

871.590.511.769,84

999.855.690.189,65

1.087.576.035.542,19

1.184.829.058.863,30

JUMLAH PENDAPATAN

2. ArahKebijakanPendapatan Daerah Dalam era otonomi daerah seperti yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun seperti sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar

Bab III

Halaman: 70


untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol

penggunaan

dana

yang

bersumber

dari

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan

semakin

banyaknya

kewenangan

pemerintahan

yang

dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan

Pendapatan

Asli

Daerah-nya

untuk

meningkatkan

akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumbersumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah,

Bab III

Halaman: 71


pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (KUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kabupaten Sanggau yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; Pertama, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat yang di dalamnya terakomodasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Pinjaman Luar Negeri.Kedua, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap tahunnya. Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sanggau diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil Cukau Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Sanggau selama

ini

dalam

pembiayaan

administrasi

pemerintahan

dan

pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat,

Bab III

Halaman: 72


terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan

pemerintahan

dan

Pembangunan

Daerah

di

Kabupaten Sanggau. Gambaran

pengelolaan

Pendapatan

Daerah,

yang

terdiri

atas:

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a. PendapatanAsli Daerah (PAD) Dalam UU No.33/2004, Pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang Nomor

33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga Peraturan

Pemerintah Nomor nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1) berasal dari: 1). Pajak Daerah; 2). Retribusi Daerah; 3). Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, telah diterbitkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Bab III

Halaman: 73


Daerah. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya Pasal

2,

ayat

(2)

dijelaskan

bahwa

jenis

Pajak

Daerah

kabupaten/kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Sarang Burung Walet; (x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal ini memberikan pemahaman kepada daerah, bahwa Daerah diberi kewenangan dan hak untuk merancang dan mempersiapkan peraturan daerah yang terkait dengan

peraturan

Kabupaten Sanggau.

perundangan

tersebut,

termasuk

juga

di

Guna menyikapi hal tersebut Pemerintah

Daerah Kabupaten Sanggau telah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah Terkait Pajak dan Retribusi Daerah antara lain: 1). Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 2). Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum 3). Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, 4). Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2012 tentang RestribusiPerijinan Tertentu Optimalisasi

sumber-sumber

PAD

perlu

dilakukan

untuk

meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan

Bab III

Halaman: 74


efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur banyaknya

pemungutan sistem

yang

masih

konvensional

dan

masih

berjalan

secara

parsial,

sehingga

besar

kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal. Selanjutnya pemerintah daerah harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 1). Memperluas basis penerimaan Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek,

memperbaiki

penilaian,

menghitung

kapasitas

penerimaan dari setiap jenis pungutan. 2). Memperkuat proses pemungutan Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu

antara

lain

mempercepat

penyusunan

Peraturan-

peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tariff retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.

Bab III

Halaman: 75


3). Meningkatkanpengawasan Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil / tiba-tiba tanpa pemberitahuan

terlebih

dahulu

(dadakan)

dan

berkala,

memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak. 4). Meningkatkan

efisiensi

administrasi

dan

menekan

biaya

pemungutan Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur

administrasi

pajak

melalui

penyederhanaan

administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. 5). Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kabupaten Sanggau. Langkah-langkah

optimalisasi

pendapatan

daerah

dalam

beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan,

namun

kenaikannya

masih

relatif

kecil

dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam

APBD

secara

keseluruhan.

perkembangan Pendapatan

Untuk

mengetahui

Asli Daerah (PAD) selama tahun

2007-2013 di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut. Tabel 3.2 Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah

Bab III

Halaman: 76


Kabupaten Sanggau Tahun 2007-2013 (dalam satuan Rupiah dan Persen) Tahun

PAD

Pendapatan Daerah

Kontribusi thdp Pendapatan Daerah

1

2

3

4 (3/4)

2007

19.070.662.707,18

534.459.195.073,11

3,57

2008

24.321.281.809,54

603.631.162.962,38

4,03

2009

25.080.644.549,51

610.724.441.200,23

4,11

2010

25.809.094.485,12

650.412.076.023,78

3,97

2011

28.496.887.519,48

756.117.119.853,71

3,77

2012

43.604.349.486,93

871.590.511.769,84

5,00

2013

61.545.199.229,65

999.855.690.189,65

6,16

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, trend kenaikan peran atau konstribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun 2013 diperkirakan akan terus meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih

didominasi

oleh

sumber

pendapatan

dari

Dana

Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Proporsi pendapatan terbesar memang masih berasal dari pos Dana Perimbangan. Selama kurun waktu 2007-2013 kemampuan pendapatan daerah sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sanggau adalah sebagaimana tabel berikut. Tabel .3.3 Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Sanggau Selama Tahun 2007-2013 (dalam rupiah)

Bab III

Halaman: 77


Tahun

PAD

Perimbangan

Lain-lain PAD Yg Sah

Pendapatan Daerah

1

2

3

4

5

2007

37.874.876.430,34

484.550.849.162,80

30.837.687.203,13

553.263.408.796,27

2008

24.321.281.809,54

542.012.559.490,84

37.297.321.662,00

603.631.162.962,38

2009

24.080.644.549,51

558.205.663.846,00

27.438.132.804,72

610.724.441.200,23

2010

25.809.094.485,12

554.187.937.586,24

70.415.043.952,42

650.412.076.023,78

2011

28.496.887.519,48

629.019.762.254,00

98.600.470.080,23

756.117.119.853,71

2012

43.604.349.486,93

736.954.950.768,00

91.031.211.514,91

871.590.511.769,84

2013

61.545.199.229,65

830.921.451.815,00

107.389.039.145,00

999.855.690.189,65

b. Dana Perimbangan Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Sedangkan

DAU

dialokasikan

untuk

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. DAU suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan.

Bab III

Halaman: 78


Dalam kenyataannya, Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi.

Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan

BPHTB, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan didukung dengan ditetapkan dan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), maka BPHTP sudah murni menjadi Pajak Daerah di Kabupaten Sanggau sejak tahun 2011. Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sanggau dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima tahun terakhir (2007-2013) rata-rata berkisar 80 persen dari total Pendapatan Daerah, sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan. Data selengkapnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel.3.4 sebagai berikut: Tabel.3.4. Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2007-2013 (dalam rupiah dan persen) Tahun

Dana Perimbangan

Pendapatan Daerah

Kontribusi Perimbangan Thdp Pendapatan Daerah

1

2

3

4 (2/3*100)

2007

Bab III

484.550.845.162,80

534.459.195.073,11

90,66

Halaman: 79


2008

542.012.559.490,84

603.631.162.962,38

89,79

2009

558.205.663.846,00

610.724.441.200,23

91,40

2010

554.187.937.586,24

650.412.076.023,78

85,21

2011

629.019.762.254,00

756.117.119.853,71

2012

736.954.950.768,00

871.590.511.769,84

83,19 84,55

2013

831.404.013.557,00

980.934.786.772,34

84,76

c.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Sanggau bersumber dari: 1). Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah), 2). Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak` Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya; 3). Dana Penyesuaian; dan 4). Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. 5). Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Sanggau masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya pendanaan

sangat menunjang / mendukung kemampuan

bagi Kabupaten Sanggau. Beberapa kebijakan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak

Bab III

Halaman: 80


langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi. Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap pendapatan APBD di Kabupaten Sanggau selama kurun waktu tahun 2007 – 2013 terus mengalami kenaikan, adapun gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.5. sebagai berikut. Tabel.3.5 Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap pendapatan APBD di Kabupaten Sanggau selama kurun waktu tahun 2007 – 2013 Tahun

Lain-lain PAD Yang Sah

Pendapatan Daerah

Kontribusi Lain-lain Yg Sah Thdp Pendapatan Daerah

1

2

3

4 (2/3*100)

2007

30.837.687.203,13

534.459.195.073,11

5,77

2008

37.297.321.662,00

603.631.162.962,38

6,18

2009

27.438.132.804,72

610.724.441.200,23

4,49

2010

70.415.043.952,42

650.412.076.023,78

10,83

2011

98.600.470.080,23

756.117.119.853,71

13,04

2012

91.031.211.514,91

871.590.511.769,84

10,44

2013

107.389.039.145,00

999.855.690.189,68

10,74

Dari perbagai pertimbangan di atas, prediksi Pendapatan Daerah di Kabupaten Sanggau selama kurun waktu 2012-2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel.3.6

Pendapatan Daerah 2012 dan Proyeksi 2013-2015 Bab III

Halaman: 81


KODE REKENING

TAHUN

Uraian

1

2 1

1. 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

2012

2013

2014*

2015*

3

4

5

6

871.590.511.769,84

999.855.690.189,65

1.079.028.265.449,57

1.240.882.505.267,01

43.604.349.486,93

61.545.199.229,65

62.302.692.871,47

71.648.096.802,20

1. 1. 1

Pendapatan Pajak Daerah

16.565.605.793,14

26.376.342.660,80

17.642.970.661,80

20.289.416.261,07

1. 1. 2

Hasil Retribusi Daerah

13.155.087.521,28

22.727.562.630,00

23.594.241.550,00

27.133.377.782,50

1. 1. 3

Hasil Pegelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan

3.753.637.567,73

3.315.618.037,92

4.400.000.000,00

5.060.000.000,00

1. 1. 4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

10.130.018.604,78

9.125.675.900,93

16.665.480.659,67

19.165.302.758,63

736.954.950.768,00

830.921.451.815,00

914.544.414.912,70

1.051.726.077.149,60

58.798.265.768,00

56.554.429.815,00

62.740.690.712,70

72.151.794.319,61

1. 2

DANA PERIMBANGAN

1. 2. 1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. 2. 2

Dana Alokasi Umum

589.206.205.000,00

674.049.502.000,00

741.454.452.200,00

852.672.620.030,00

Dana Alokasi Khusus

88.950.480.000,00

100.317.520.000,00

110.349.272.000,00

126.901.662.800,00

91.031.211.514,91

107.389.039.145,00

102.181.157.665,40

117.508.331.315,21

1. 2. 3 1. 3

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

1. 3. 3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainya

35.694.684.514,91

30.907.970.145,00

39.286.152.965,40

45.179.075.910,21

1. 3. 4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

48.746.077.000,00

67.749.869.000,00

53.620.684.700,00

61.663.787.405,00

1. 3. 5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainya

6.590.450.000,00

8.731.200.000,00

9.274.320.000,00

10.665.468.000,00

871.590.511.769,84

999.855.690.189,65

1.079.028.265.449,57

1.240.882.505.267,01

JUMLAH PENDAPATAN

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kabupaten Sanggau selama kurunwaktu

2012-2015,

maka

kebijakan

yang

akan

diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut: 1). Mendukung dan mendorong pencapaian target pendapatan daerah di Kabupaten Sanggau berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang rasional. 2). Mendukung upaya-upaya peningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sanggau antara lain dengan: a) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sanggau dengan target kenaikan rata-rata 5 persen (atau lebih) setiap tahunnya. Hal ini mengandung makna bahwa

Bab III

Halaman: 82


secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsional akan terus ditingkatkan. b) Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara:  Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi di

Kabupaten

Sanggau

yaitu

:

Peraturan

Daerah

Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha Umum,

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Sanggau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.  Mengoptimalkan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah

(PAD),

perundangan

yang

terbaru,

disesuaikan

dengan

peraturan

khususnya

dengan

terbitnya

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan program

intensifikasi

dan

ekstensifikasi

pendukung

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara:  Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya Undang-undang

Bab III

Nomor 28 tahun 2009

Halaman: 83


tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta

Peraturan-peraturan daerah pendukungnya.  Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan

penyesuaiannya

dengan

peraturan

perundangan yang berlaku.  Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.  Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.  Mendukung

implementasi

teknologi

informasi

secara

terpadu / terintegrasi guna mengintensifkan pajak dan retribusi guna meningkatkan sistem pemungutan pajak agar lebih optimal. 3). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan

masyarakat

dan

akan

diusahakan

bisa

mendorong perkembangan investasi daerah di Kabupaten Sanggau . 4). Meningkatkan

pelayanan

kepada masyarakat

antara lain

dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta managemen pengelolaan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR). 5). Menegakkan

hukum

/

lawenforcement

dalam

upaya

membangun ketaatan Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD) 6). Melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan

Bab III

pendapatan

asli

daerah

untuk

terciptanya

Halaman: 84


efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau. 7). Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan akan meningkat besarannya (sejalan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatanya bagi pembangunan di Kabupaten Sanggau. 8). Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diasumsikan akan tetap besaran-nya karena bersifat given (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan Dana Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Tengah yang diasumsikan tetap karena bersifat given juga. 9). Mengoptimalkan Pengelolaan dan pemanfaatan Dana bagi hasil dari propinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih. 10). Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan reward secara proporsional

terhadap

kinerja

aparatur

daerah

dalam

mengelola pendapatan daerah. 11). Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan asset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut. 12). Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Sanggau, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan

Bab III

Halaman: 85


perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.

3. ArahKebijakanBelanja Daerah Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumbersumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu

indikatif

pembangunan

kepada hendaknya

setiap

SKPD.

diprioritaskan

Belanja untuk

penyelenggaraan melindungi

dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban

daerah

yang

diwujudkan

dalam

bentuk

peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Bab III

Halaman: 86


Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Struktur belanja dalam APBD Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007)

dengan

uraian sebagai berikut: a. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: 1). Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2). Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah

Daerah

kepada

Pemenuhan

Pendanaan

Pemerintah

sejalan

dengan

Pusat.

Dalam

penyelenggaraan

pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kabupaten Sanggau tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman. 3). Belanja

Subsidi

hanya

diperuntukkan

kepada

perusahaan/lembaga tertentu yang 4). Bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran. Dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah Kabupaten Sanggau tidak menganggarkan belanja subsidi.

Bab III

Halaman: 87


5). Belanja

Hibah

penyelenggaraan

digunakan pemerintahan

untuk

mendukung

daerah,

maka

fungsi

pemerintah

daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai

dengan

urgensi

dan

kepentingan

daerah

serta

kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah

lainnya

dalam

meningkatkan

kesejahteraan

dan

pelayanan umum kepada masyarakat. 6). Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. 7). Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil

yang

bersumber

kabupaten/kota

atau

dari

pendapatan

pendapatan

provinsi

kepada

kabupaten/kota

kepada

pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki. 8). Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima

Bab III

Halaman: 88


bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

seperti

pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan

yang

pemerintah

bersifat

khusus

kelurahan/pemerintah

dari

pemerintah

desa

diarahkan

daerah untuk

percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. 9). Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. b. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: 1).

Belanja

pegawai;

merupakan

pengeluaran

untuk

honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. 2).

Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3).

Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuik digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Bab III

Halaman: 89


4).

Untuk lebih memudah perkembangan belanja, maka untuk belanja tahun 2007-2013 disesuaikan (mapping) ke struktur Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Untuk kasus di Kabupaten Sanggau, maka Belanja Daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari programprogram yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Sanggau akan digerakkan.

5).

Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah.

Berpedoman pada

regulasi yang ada, belanja daerah bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Sedangkan belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung

dengan

sedangkan

belanja

pelaksanaan

program

langsung

merupakan

dan

kegiatan,

belanja

yang

dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Gambaran perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Sanggau Tahun 2007-2013, selengkapnya dapat dilihat pada tabel.3.7. Sebagai berikut.

Tabel.3.7. Gambaran perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Sanggau Tahun 2007-2013, TAHUN

Bab III

BELANJATDK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

TOTAL BELANJA

SURPLUS/(DEFISIT)

Halaman: 90


1

2

3

4

5

2007

250.478.656.389,34

327.435.703.870,57

577.914.360.256,91

43.455.165.186,80

2008

285.897.875.191,84

334.646.185.782,62

620.544.060.974,46

16.912.898.012,08

2009

377.595.412.710,54

282.887.426.502,00

660.482.839.212,54

49.758.398.012,31

2010

386.137.144.821,41

316.742.427.333,00

702.879.572.154,41

52.467.496.130,63

2011

433.999.642.640,23

376.247.698.383,00

810.247.341.023,23

54.130.221.169,52

2012

458.943.842.894,90

423.492.617.216,00

882.436.460.110,90

(10.845.948.341,06)

2013

509.037.494.219,96

480.354.824.430,62

989.383.318.650,58

10.472.371.539,07

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja langsung adalah belanja yang secara langsung mempengaruhi/dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu kegiatan. Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu: Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang

wajib

diselenggarakan

oleh

pemerintah

daerah,

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan

dalam

bentuk

peningkatan

pelayanan

dasar,

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Bab III

Halaman: 91


Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara

nyata

ada

dan

berpotensi

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (corecompetence), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintahdaerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya urusan-urusan dimaksud dijabarkan dalam bentuk Program dan Indikasi Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD selama kurun waktu 2009-2014 sesuai dengan payung visimisi dari Kabupaten Sanggau

tahun 2009-2014. Belanja

langsung meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Sedang Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan ada tidaknya sebuah kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Bunga; (iii) Belanja Subsidi; (iv) Belanja Hibah; (v) Belanja Bantuan Sosial; (vi) Belanja Bagi Hasil; (vii) Belanja Bantuan Keuangan; dan (viii) Belanja Tidak Terduga. Jika berpedoman pada regulasi yang ada, Belanja Daerah juga bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Penjelasan mengenai belanja tidak langsung dan belanja langung akan dipaparkan pada bagian berikut.

a. Belaja Tidak Langsung

Bab III

Halaman: 92


Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari: 1) BelanjaPegawai  Gaji dan Tunjangan. Pos belanja ini untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD perhitungkan gaji untuk tiap tahunnya ditambah acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);  Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan

dengan

rekonsiliasi

jumlah

pegawai

dan

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk tahun 2013 diprediksikan terjadi peningkatan/kenaikan gaji sebesar 10%.  Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan

Pajak

Daerah,

pemerintah

daerah

dalam

menganggar-kan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebu-tuhan

riil bagi aparat

terkait

dalam

pemungutan dan pembinaan Pajak Daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran berjalan.

2) BelanjaBungaUtang Kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan

jangka panjang

dianggarkan

untuk

setiap

tahunnya yaitu untuk pembayaran bunga dari hutang.

Bab III

Halaman: 93


3) BelanjaSubsidi Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.Dalam menetapkan belanja subsidi,

dilakukan

pengkajian

terlebih

dahulu

sehingga

pemberiannya dapat tepat sasaran. 4) BelanjaHibah Untuk Belanja Hibah sesuai dengan Peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, maka terdapat beberapa ketentuan tentang Belanja hibah yaitu:  Hibah

adalah

pemberian

uang/barang

atau

pemerintah daerah kepada pemerintah

jasa

dari

atau pemerintah

daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,

yang

secara

spesifik

telah

ditetapkan

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.  Dalam menentukan alokasi belanja hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan mekanismenya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;  Dalam

rangka

akuntabilitas

penggunaan

hibah

kepada

pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi masyarakat agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Bab III

Halaman: 94


(NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima. 5) BelanjaBantuanSosial Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan

terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinyakerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya resikosocial, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat akan tetapi dilakukan secara selektif/tidak mengikat, tidak terus menerus dan jumlahnya dibatasi

sesuai

kemampuan

keuangan

daerah.

Adapun

mekanismenya juga mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. 6) BelanjaBantuanKeuangan Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik. 7) BelanjaTidakTerduga Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara

Bab III

rasional

dengan

mempertimbangkan

realisasi

Tahun

Halaman: 95


Anggaran

sebelumnya dan

estimasi

kegiatan-kegiatan

yang

sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan.

b. Belanja Langsung Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat waktu dan tepat mutu, yang jenisnya terdiri: 1) Belanja Pegawai Untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 2) Belanja Barang dan Jasa Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 3) Belanja Modal Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta assettetap lainnya. Dalam pelaksanaannya diupayakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah

Bab III

Halaman: 96


(yang berupa uang), belanja bantuan sosial (yang berupa uang), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga hanya dianggarkan pada PPKD (SKPKD). PPKD selanjutnya akan menyalurkan alokasi anggaran yang ditetapkan sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh SKPD yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi SKPD.

Gambaran

Prediksi Belanja di Kabupaten Sanggau selama kurun waktu 20122015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Prediksi Belanja Daerah Dalam APBD Kabupaten Sanggau Tahun 2012- 2015 (dalam Satuan Rupiah) KODE REKENING

URAIAN

1 2 2. 1

2 BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG

TAHUN 2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

882.436.460.110,90

989.383.318.650,58

1.130.078.335.125,00

1.194.217.869.487,00

458.943.842.894,90

509.037.494.219,96

561.876.794.313,00

597.108.934.744,00

403.256.052.583,00

433.936.594.679,00

490.830.050.930,00

525.188.154.495,00

2. 1. 1

Belanja Pegawai

2. 1. 2

Belanja Bunga

1.064.109.539,15

184.914.165,96

0

0

2. 1. 4

Belanja Hibah

13.619.000.000,00

35.072.105.900,00

26.526.200.000,00

27.189.355.000,00

2. 1. 5

Belanja Bantuan Sosial

260.280.000,00

234.575.350,00

275.000.000,00

288.750.000,00

2. 1. 6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

2.109.709.200,00

1.646.986.790,00

4.904.395.531,56

5.051.527.398,00

2. 1. 7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

37.694.959.493,00

37.270.458.730,00

38.341.147.851,00

38.341.147.851,00

2. 1. 8

Belanja Tidak Terduga

939.732.079,75

691.858.605,00

1.000.000.000,00

1.050.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

423.492.617.216,00

480.345.824.430,62

568.201.540.812,00

597.108.934.744,00

2. 2. 1

Belanja Pegawai

29.834.002.676,00

47.393.995.255,00

55.856.834.360,00

56.973.971.047,00

2. 2. 2

Belanja Barang dan Jasa

159.994.519.929,00

195.541.774.331,00

229.679.344.569,00

234.272.931.460,00

2. 2. 3

Belanja Modal

233.664.094.611,00

237.410.054.844,62

282.665.361.883,00

305.862.032.236,00

JUMLAH BELANJA

882.436.460.110,90

989.383.318.650,58

1.130.078.335.125,00

1.194.217.869.487,00

SURPLUS / ( DEFISIT )

(10.845.948.341,06)

10.472.371.539,07

14.688.920.550,08

20.000.000.000,00

2. 2

Bab III

Halaman: 97


Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Sanggau diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (input) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan

belanja

daerah

diprioritaskan

untuk

menunjang

efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD)

dalam

rangka

melaksanakan

bidang

kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Peningkatan

alokasi

anggaran

belanja

yang

direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Sanggau selama kurun waktu 2011-2015 akan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut: 1). Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan

pelayanan

pada masyarakat

yang

harapan

selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. 2). Prioritas.

Penggunaan

anggaran

tahun

2011-2015

diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan,

kesehatan,

keterse-diaan

peningkatan

infrastruktur

guna

bahan

mendukung

pangan,

per-tumbuhan

ekonomi Kabupaten Sanggau dan diarahkan untuk penanggul-

Bab III

Halaman: 98


angan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. 3). Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD. 4). Optimalisasi

Belanja

Langsung.

Belanja

langsung

diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang

lebih

baik.

Optimalisasi

belanja

langsung

untuk

pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. 5). Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja dipublikasi-kan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapimenyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Sanggau secara umum seperti yang disebutkan di atas, selama kurun waktu 2011-2015 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut: 1) Belanja Daerah di Kabupaten Sanggau

akan dilaksanakan

sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Bab III

Halaman: 99


2) Diasumsikan ada kenaikan Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 10% setiap tahun, dan juga ada tambahan penghasilan pegawai yang diasumsikan meningkat. 3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 4) Belanja tidak terduga diasumsikan tetap. 5) Belanja

Langsung

akan

selalu

disesuaikan

dengan

ketersediaan anggaran setiap tahun, dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor. 6) Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat 7) Memenuhi

kebutuhan

pelayanan

dasar

masyarakat,

khususnya bidangpendidikan, kesehatan dan pangan; 8) Menguatkan program–program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan; 9) Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyaimanfaat luas bagi masyarakat 10) Dalam

upaya

untuk

memacu

pertumbuhan

ekonomi,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sector industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi.

Bab III

Halaman: 100


11) Mengupayakan penghematan, efisiensi, efektifitas anggaran belanja daerah secara proporsional akan dilakukan melalui:  Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan

kegiatanyang

memiliki

pencapaian visi dan misi

dampak

kuat

terhadap

dalam RPJMD Kabupaten

Sanggau dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat.  Mengefektifkan menghasilkan

mekanisme rencanaprogram

Musrenbang

guna

dan

yang

kegiatan

mampu memecahkan berbagai permasalahan dan isu terkini pelayanan masyarakat.

4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu

dibayar

atau

yang

akan

diterima

kembali,

yang

dalam

penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit

dan/atau

memanfaatkan

surplus

anggaran.

Penerimaan

pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

Bab III

Halaman: 101


kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan

pembiayaan

merupakan

transaksi

keuangan

yang

dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui: a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; b. Pembayaran pokok utang; Gambaran realisasi dan prediksi Pembiayaan Daerah di Kabupaten Sanggau selama kurun waktu 2009 -2014 selengkapnya dapat dilihat pada tabel.3.8.berikut.

Bab III

Halaman: 102


Tabel.3.8. Gambaran realisasi dan prediksi Pembiayaan Daerah di Kabupaten Sanggau Tahun 2009 -2014

KODE REKENING

1 3. 1

URAIAN 2 PEMBIAYAAN DAERAH

TAHUN 2009 3

2010 4

2011 5

2012 6

2013 7

2014 8

3. 1. 1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumya

3. 1. 4

Penerimaan Pinjaman Daerah

3. 2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal ( Investasi )Pemerintah Daerah PembayaranPokokUtang

2.500.000.000,00

0

3.000.000.000,00

17.500.000.000,00

8.352.556.650,00

8.000.000.000,00

2.500.000.000,00

0

3.000.000.000,00

13.000.000.000,00 4.500.000.000,00

4.000.000.000,00 4.352.556.650,00

7.000.000.000,00 1.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN

49.758.398.012,31

52.467.496.130,63

54.130.221.169,52

72.527.437.816,07

54.364.543.495,01

56.836.915.034,08

3.500.000.000,00

2.500.000.000,00

0,00

3.000.000.000,00

64.839.915.034,08

3. 2. 1 3. 2. 2

Bab III

52.258.398.012,31

52.467.496.130,63

57.130.221.169,52

90.027.437.816,07

62.717.100.145,01

64.834.915.034,08

52.258.398.012,31

52.467.496.130,63

47.130.221.169,52

90.027.437.816,07

62.717.100.145,01

64.834.915.034,08

0

0

10.000.000.000,00

0

0

0

Halaman: 103


BAB.IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH A. Tema Pembangunan Undang-undang No. 25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagai sebuah dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah yang merupakan sebuah rangkaian dokumen perencanaan daerah bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten. Sanggau tahun 2005-2025, maka visi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2014-2019 haruslah memiliki keterkaitan terhadap pencapaian visi Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2005-2025. Sebagaimana telah disebutkan di dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau periode 2014-2019 selama masa kampanye pemilihan kepala daerah, maka dengan ini dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten. Sanggau tahun 2014-2019 adalah:

“Sanggau Maju dan Terdepan” Visi Pembangunan Kabupaten Sanggau tahun 2014-2019 di atas memiliki makna sebagai berikut:

Maju: Merupakan sebuah keadaan yang menunjukkan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik yang baik dan pemerintah daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis.

Bab IV

Halaman : 104


Terdepan: Merupakan sebuah komitmen bersama dimana dalam kurun waktu lima tahun ke depan prioritas pembangunan lebih diarahkan untuk melayani masyarakat dan membangun ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan desa sehingga diharapkan

mampu

mewujudkan

partispasi

masyarakat

dan

aparatur

pemerintah daerah Kabupaten Sanggau yang mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi berdasar pada iman dan takwa. Selanjutnya agar Visi Pembangunan Kabupaten Sanggau tahun 2014-2019 dapat tercapai sesuai dengan harapan besar seluruh masyarakat Kabupaten. Sanggau, dibutuhkan serangkaian misi sebagai langkah-langkah untuk mengejawantahkan visi tersebut.

Misi Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belumlah sempurna tanpa serangkaian misi yang berfungsi sebagai upaya dalam pewujudan visi tersebut. Sebagai sebuah cita-cita dan gambaran kondisi masa depan Kabupaten Sanggau pada akhir periode pembangunan lima tahun ke depan, Visi Pembangunan Kabupaten Sanggau tahun 2014-2019 haruslah didukung oleh serangkaian Misi Pembangunan Kabupaten Sanggau tahun 2014-2019. Untuk itu dengan melihat seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Sanggau dan dengan memperhatikan langka-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai Visi Pembangunan KabupatenSanggau tahun 2014-2019, berikut ini adalah 8 (delapan) Misi Pembangunan Kabupaten Sanggau tahun 2014-2019: 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial.

Bab IV

Halaman : 105


2. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan industri yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang

profesional,

transparan, akuntabel dan demokratis serta berorientasi pada pelayanan publik. 4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan supremasi hukum. 5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bertumpu pada kearifan lokal

dan

kelestarian

lingkungan

dengan

tetap

memperhatikan

keselarasan dengan pembangunan nasional. 6. Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. 7. Meningkatkan

percepatan

pembangunan

wilayah

perbatasan

yang

bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 8. Meningkatkan penataan infrastruktur ibukota kabupaten, infrastruktur ibukota kecamatan dan percepatan pembangunan wilayah pedesaan dengan bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hubungan keterkaitan di dalam Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten. Sanggau

tahun

2014-2019

menjadi

tulang

punggung

pembangunan

Kabupaten. Sanggau selama lima tahun ke depan. Bertolak dari Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten. Sanggau inilah kemudian dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten. Sanggau dalam jangka menengah. Disamping itu, diperlukan hubungan keterkaitan antara Visi, Misi Isu Strategis Kabupaten Sanggau sehingga rangkaian

Visi dan Misi Pembangunan

KabupatenSanggau menjadi langkah nyata dalam penanganan isu-isu strategis Kabupaten Sanggau selama lima tahun ke depan.

Bab IV

Halaman : 106


Rencana

Kerja

Pemerintah

daerah

Kabupaten

Sanggau

Tahun

2015

merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019. Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat langkahlangkah untuk mendukung “ Sanggau Maju Dan Terdepan” yang menjadi Visi dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019. Dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 telah ditetapkan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan. 2. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sumber daya air dan Sarana Pemerintahan. 3. Pemenuhan Pelayanan Dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih dan energi) 4. Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan kawasan Ibukota Kabupaten, ibukota kecamatan dan desa. 5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. 6. Peningkatan ketahanan pangan. 7. Penanggulangan kemiskinan. 8. Percepatan pengembangan perbatasan dan kawasan strategis. B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau sejalan dengan program Pembangunan Daerah secara Regional maupun secara Nasional. Kaidah Program Pembangunan Daerah seperti tertuang pada Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Program Pembangunan adalah instrumen kebijkan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan

masyarakat

yang

dikoordinasikan

oleh

instansi

pemerintah.

Pelaksanaan pembangunan berpedoman pada aspek koordinasi sinkronisasi, keterpaduan dan berkesinambungan hal ini mengacu kepada Peraturan

Bab IV

Halaman : 107


Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten

yang menegaskan tentang kewenangan wajib dan kewenangan

pilihan yang tergambar dalam fungsi-fungsi dan sub fungsi masing-masing SKPD, seluruh SKPD melaksanakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Rumusan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan melalui program-prioritas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial. a. Pendidikan Sasaran pembangunan pendidikan pada akhir tahun 2015 ditujukan pada pengembangan pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan

dasar

sembilan

tahun,

pendidikan

menengah

dan

pendidikan non formal serta peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan serta menajemen pelayanan pendidikan, hal tersebut sesuai dengan program nasional di bidang pendidikan,

untuk

mewujudkan tujuan pembanguan pendidikan akan dicapai dengan program sebagai berikut: 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3) Program Pendidikan Menengah 4) Program Pendidikan Non Formal 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

b. Kesehatan Sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2015

ditujukan

pada peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas,

Bab IV

peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak,

Halaman : 108


perbaikan gizi masyarakat, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular peningkatan kondisi kesehatan lingkungan, serta terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas dan penyebaran sumber daya manusia

kesehatan,

untuk

mewujudkan

tujuan

pembangunan

kesehatan akan dicapai dengan program sebagai berikut: 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2) Program Upaya kesehatan Masyarakat 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9) Program

pengadaan,peningkatan

&

perbaikan

sarana&

prasaranapuskesmas/puskesmas pembantu & jaringanny 10) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 11) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 12) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 13) Program Lingkungan Sehat Perumahan 14) Program Kesehatan Reproduksi Remaja 15) Program pengadaan,peningkatan sarana & prasaran RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata 16) Program pemeliharaan sarana & prasaran RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata

c. Sosial Sasaran pembangunan sosial pada akhir tahun 2015 ditujukan pada pemberdayaan

kelembagaan

sosial,

pembinaan

anak

terlantar,

pembinaan penyendang cacat dan trauma, serta Pemberdayaan Fakir

Bab IV

Halaman : 109


Miskin,Komunitas Adat

Terpencil(KAT) &

PMKS Lainnya, untuk

mencapai hal tersebut dilaksanakan dengan program sebagai berikut: 1). Program

Pemberdayaan

Fakir

Miskin,Komunitas

Adat

Terpencil(KAT) & PMKS Lainnya 2). Program pembinaan anak terlantar 3). Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 4). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

d. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sasaran pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada akhir tahun 2015 ditujukan pada optimalisasi penguatan komitmen dan sinergitas Program KB, pengurangan jumlah keluarga Pra KS dan KS I, serta peningkatan peran masyarakat dalam program KB, hal tersebut akan dicapai dengan program sebagai berikut: 1) Program Keluarga Berencana 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3) Program pelayanan kontrasepsi 4) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.

2. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan industri yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. a. Koperasi dan UKM Sasaran pembangunan Koperasi dan UKM pada akhir tahun 2015 ditujukan

pada pengembangan

sistem

pendukung

bagi UMKM,

peningkatan kualitas kelembagaan koperasi serta pengembangan kewirausahaan dan keunggulan koparatif UKM, dengan dukungan program sebagai berikut:

Bab IV

Halaman : 110


1). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 3). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.

b. Ketahanan Pangan Sasaran pembangunan Ketahanan Pangan pada akhir tahun 2015 ditujukan pada peningkatan ketahanan pangan dengan program utama Peningkatan Ketahanan Pangan.

c. Kelautan dan Perikanan Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada akhir tahun 2015 ditujukan

pada

pengembangan

budidaya

perikanan

beserta

pemasarannya, pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan, serta dukungan peternakan dengan dukungan program sebagai berikut: 1). Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2). Program

Optimalisasi

Pengelolaan

Dan

Pemasaran

Produksi

Perikanan 3). Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar 4). Peningkatan Statistik Perikanan 5). Program

pengembangan

sarana

dan

prasarana

penyuluhan

perikanan; 6). Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 7). Program peningkatan produksi hasil peternakan 8). Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

d. Kehutanan/Perkebunan/Pertanian Sasaran pembangunan kehutanan, pertanian dan perkebunan pada akhir tahun 2015 ditujukan pada peningkatan produksi pertanian,

Bab IV

Halaman : 111


perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan serta pembinaan dan penertiban industry hasil hutan, dengan dukungan program sebagai berikut: 1). Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 2). Program

peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan 3). Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 4). Program rehabilitasi hutan dan lahan 5). Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 6). Program pengembangan potensi SDA hutan 7). Program perencanaan dan pengembangan hutan 8). Program rehabilitasi hutan dan lahan 9). Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan

e. Energi dan Sumber Daya Mineral Sasaran pembangunan energi pada akhir tahun 2015 ditujukan pada perlindungan dan konservasi SDA, pembinaan dan pengasawan pertambangan, peningkatan kualitas dan akses informasi geologi, dengan dukungan program sebagai berikut: 1). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 2). Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 3). Program Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Migas 4). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Geologi 5). Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawsankawasan konservasi laut dan hutan

f. Perindustrian Sasaran pembangunan industri pada akhir tahun 2015 ditujukan pada peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, pengembangan IKM dan

Bab IV

Halaman : 112


pengembangan sentra-sentra industri potensian, dengan dukungan program sebagai berikut: 1). Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 2). Program pengembangan industri kecil dan menengah 3). Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

g. Perdagangan Sasaran pembangunan perdagangan pada akhir tahun 2015 ditujukan pada perlindungan konsumen, pengembangan ekspor dan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan dukungan program sebagai berikut: 1). Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2). Program peningkatan dan pengembangan ekspor 3). Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

h. Transmigrasi Sasaran pembangunan perdagangan pada akhir tahun 2015 ditujukan pada pengembangan wilayah transmigrasi serta penyebaran penduduk, dengan dukungan program sebagai perikut: 1). Program pengembangan wilayah transmigrasi 2). Program Transmigrasi lokal

i. Ketenagakerjaan Sasaran pembangunan ketenagakerjaan pada akhir tahun 2015 ditujukan pada peningkatan kesempatan kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dengan dukungan program sebagai berikut: 1). Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2). Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

Bab IV

Halaman : 113


3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis serta berorientasi pada pelayanan publik. a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sasaran

pembangunan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandianpada akhir tahun 2015 ditujukan pada Optimalisasi, pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov), penegakan Peraturan Daerah, peningkatan kinerja pemerintah melalui percepatan penyerapan anggaran, optimalisasi implementasi Good Governance, dengan dukungan program sebagai berikut: 1).

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

2).

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

3).

Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Berbasis E-Gov

4).

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

5).

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6).

Program

Penguatan

Kelembagaan

Dalam

Pengelolaan

Komunikasi & Informasi Daerah 7).

Penataan Organisasi, Tatalaksana dan Peningkatan Pelayanan Publik Perangkat DaeraH

8).

Pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD)

9).

Program peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

10). Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

Dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan 11). Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Bab IV

Halaman : 114


12). Program

Peningkatan

Dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah 13). Program

Pembinaan

Dan

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten 14). Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 15). Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 16). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Kependudukan dan Catatan sipil Sasaran pembangunan kependudukan dan catatan sipil pada akhir tahun 2015 ditujukan pada penataan administrasi kependudukan dengan program utamanya adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

c. Penanaman Modal Sasaran pembangunan penanaman modal pada akhir tahun 2015 ditujukan pada peningkatan promosi daerah dan kerjasama investasi dengan program utamanya adalah Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi.

d. Perencanaan Pembangunan Sasaran perencanaan pembangunan pada akhir tahun 2015 ditujukan pada

pengembangan

data/informasi,

peningkatan

kapasitas

kelembagaan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan ekonomi, dengan dukungan program utama sebagai berikut: 1). Program Pengembangan Data/Informasi 2). Program

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

pembangunan daerah 3). Program perencanaan pembangunan daerah 4). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Bab IV

Halaman : 115


5). Program perencanaan sosial dan budaya 6). Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

e. Pemuda dan Olah Raga Sasaran pemuda dan olah raga pada akhir tahun 2015 ditujukan pada peningkatan

peran

serta

kepemudaan,

pembinaan

dan

pemasyarakatan olah raga, dengan program utamanya adalah: 1). Program peningkatan peran serta kepemudaan 2). Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

f. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada akhir tahun 2015 ditujukan pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan perlindungan anak dengan program utamanya adalah: 1). Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 2). Peningkatan

Peran

Serta

dan

Kesetaraan

Gender

dalam

Pembangunan

g. Informasi dan Komunikasi Sasaran pembangunan informasi dan komunikasi

pada akhir tahun

2015 ditujukan pada pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peingkatan SDM bidan komunikasi dan informasi, dengan dukungan program utama sebagai berikut: 1). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2). Program kerjasama informasi dengan mass media 3). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 4). Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Bab IV

Halaman : 116


h. Pemberdayaan masyarakat dan desa Sasaran pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa akhir

tahun

2015

ditujukan

pada

peningkatan

pada

kelembagaan

masyarakat desa, pengembangan lembaga ekonomi pedesaa, serta perencanaan social dan budaya, dengan program utamanya adalah: 1). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 2). Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 3). Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 4). Program perencanaan sosial dan budaya

i. Statistik Sasaran pembangunan statistik pada akhir tahun 2015 ditujukan pada Pengembangan data statistik yang akurat dan dapat digunakan sebagai informasi dan ukuran pencapaian pembangunan dengan dukungan

program

utamanya

adalah

Program

Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah.

j. Kearsipan Sasaran pembangunan kearsipan pada

penyelamatan peningkatan

dan

kulitas

pada akhir tahun 2015 ditujukan

pelestarian layanan

dokumen

informasi,

daerah

dengan

dan

dukungan

program utamanya adalah: 1). Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2). Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 3). Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 4). Program

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana

Dan

Prasarana

Kearsipan

k. Perpustakaan Sasaran pembangunan perpustakaan pada akhir tahun 2015 ditujukan pada pengembangan budaya baca, pembinaan perpustakaan dan

Bab IV

Halaman : 117


peningkatan kualitas layanan informasi, dengan program utamanya adalah: 1). Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan

Perpustakaan 2). Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan supremasi hukum. Kesatuan Bangsa dan Politik Sasaran pembangunan kesatuan bangsa dan politik 2015 ditujukan

pada akhir tahun

pada pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan

keamanan dan kenyamanan lingkungan, pendidikan politik masyarakat serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, dengan dukungan program utama sebagai berikut: 1). Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 2). Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3). Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4). Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 5). Program Pendidikan Politik Masyarakat 6). Program pembinaan dan pengembangan aparatur 7). Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal 8). Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) 9). Program penegak peraturan daerah dan keputusan kepala daerah

Bab IV

Halaman : 118


5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bertumpu pada kearifan lokal dan kelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan pembangunan nasional a. Lingkungan hidup Sasaran pembangunan lingkungan hidup ditujukan

pada akhir tahun 2015

pada pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup, dengan dukungan program utamanya adalah sebagai berikut: 1). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2). Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 3). Program

peningkatan

kesiagaan

dan

pencegahan

bahaya

kebakaran 4). Program pengelolaan areal pemakaman

b. Kesatuan Bangsa Pada misi kelima Sasaran pembangunan kesatua bangsa pada akhir tahun

2015

ditujukan

padaProgram

pencegahan

dini

dan

penanggulangan korban bencana alam.

c. Pertanahan Sasaran pembangunan pertanahan pada akhir tahun 2015 ditujukan pada

penataan

penguasanaan,

pemilikan,

penggunaan

dan

pemanfaatan tanah dengan dukungan utama pada program srbagai berukut: 1). Program penataan

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah 2). Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Bab IV

Halaman : 119


6. Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. a. Kebudayaan Sasaran pembangunan kebudayaan pada akhir tahun 2015 ditujukan pada peningkatan iklim investasi dan penyiapan sumberdaya, sarana dan prasarana daerah, dengan dukungan program utamanya adalah: 1). Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 2). Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, Dan Prasarana Daerah

b. Periwisata Sasaran pembangunan pariwisata


pada Program pengembangan pemasaran pariwisata

7. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat a. Penataan ruang Sasaran pembangunan penataan ruang ditujukan


pada perencanaan tata ruang dengan program utamanya

adalah Program Perencanaan Tata Ruang.

b. Perencanaan Pembangunan Atas sasaran ketujuh perencanaan pambangunan pada akhir tahun 2015 ditujukan

pada pengembangan wilayah perbatasan serta

pengembangan data/informasi, dengan dukungan program utamanya adalah: 1). Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 2). Program Pengembangan data/Informasi

Bab IV

Halaman : 120


8. Meningkatkan penataan infrastruktur ibukota kabupaten, infrastruktur ibukota kecamatan dan percepatan pembangunan wilayah pedesaan dengan bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

a. Pekerjaan Umum Sasaran pembangunan pekerjaan umum ditujukan


pada pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan

infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, air berseih serta air limbah, dengan dukungan program utamanya adalah sebagai berikut: 1).

Program pembangunan jalan dan jembatan

2).

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

3).

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

4).

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

5).

Program pembangunan Sarana dan Prasarana Perbatasan

6).

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

7).

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

8).

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

9).

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

10). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 11). Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. 12). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 13). Program

Pembangunan/Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Pemerintah/Umum.

Bab IV

Halaman : 121


b. Perhubungan Sasaran pembangunan perhubungan pada akhir tahun 2015 ditujukan pada

pengembangan

prasarana

dan

fasilitas

perhubungan,

pemeliharaan sarana dan prasarana LLAJ serta pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dengan dukungan program utamanya adalah: 1). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3). Pogram peningkatan pelayanan angkutan 4). Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 5). Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

c. Lingkungan hidup Atas Sasaran misi kedelanan pembangunan lingkungan hidup akhir tahun 2015 ditujukan

pada

pada pengelolaan ruang terbuka hijau,

dengan program utamanya adalah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

d. Pemberdayaan masyarakat dan desa Atas Sasaran misi kedelanan pemberdayaan masyarakat dan desa pada akhir tahun 2015 ditujukan

pada peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa, dengan dukungan program utamanya adalah Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

e. Energi dan sumberdaya mineral Atas Sasaran misi kedelanan pembangunan energy dan sumber daya mineral


pada pembinaan dan

pengembangan bidang ketenagalistrikan, dengan dukungan program utamanya dalah Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan.

Bab IV

Halaman : 122


f. Pariwisata Atas Sasaran misi kedelanan pembangunan pariwisata

pada akhir

tahun 2015 ditujukan pada pengembangan destinasi pariwisata dengan dukungan program utamanya adalah Program pengembangan destinasi pariwisata.

Bab IV

Halaman : 123


BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Sanggau yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD sebagaimana telah dianalisis pada bab – bab sebelumnya. Rencana program dan kegiatan prioritas yang disusun telah mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan isu aktual dan kondisi umum yang dihadapi, maka agenda pada tahun 2015 adalah target pencapaian lima prioritas pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, kelima prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan serta pagu indikatifnya per SKPD (terlampir)

Bab V

Halaman : 124


BAB.VI KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan yang didalamnya memuat kebijakan pembangunan dengan menggunakan segala sumber dana baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun yang dilaksanakan dengan partisipasi oleh masyarakat dan swasta.RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2015, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun ke lima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2014 – 2019 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif dengan tema “Penguatan Infrastruktur Dasar dalam Mendukung Pertumbuhan

Ekonomi dan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia” Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kota / Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kabupaten Sanggau Tahun 2015. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten

pembangunan

dan

partisipasi

masyarakat

serta

seluruh

pelaku

(stake holder) melalui Forum SKPD dan FGD serta musyawarah

perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.Dokumen RKPD Kabupaten Sanggau ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Bab VI

Halaman : 125


Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kabupaten Sanggau, juga diusulkan ke APBD Provinsi Kalimantan Barat dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN.Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sanggau selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kabupaten Sanggau juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita – cita masyarakat Kabupaten Sanggau sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan. Dokumen RKPD Kabupaten Sanggau menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2015 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 1.

RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2015, tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Bab VI

Halaman : 126


2.

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program – program RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2015dengan prinsip sinergitas dan terintegrasi

3.

Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2015,

RKPD ini juga disusun dengan

mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4.

Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau, APBD Provinsi Kalimantan Barat maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015 sebagai penjabaran dari Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra – SKPD )

5.

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat

6.

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program - program pembangunan. Program tersebut direncanakan berdasarkan peran

Bab VI

Halaman : 127


serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program / kegiatan pembangunan di Kabupaten Sanggau

7.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, Badan Perencanaan Kabupaten Sanggau berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2015, ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) dan Kebijakan Umum APBD 2015 serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD 2015

8.

Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2015 dan penyelenggaraan MUSRENBANG serta Forum SKPD Tahun 2015, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Mekanisme

penyelenggaraan

MUSRENBANG

dilakukan

melalui

tahapan

menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG di tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Kalimantan Baratsampai dengan Tingkat

Nasional,

perencanaan

dan

perlu

ditingkatkan

pelaksanaan

kualitasnya,

pembangunan

yang

sehingga

dihasilkan

diharapkan,

yaitu

tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sanggau secara bertahap dan berkesinambungan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014 – 2019

Bab VI

Halaman : 128


9.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad,

semangat,

pembangunan,

ketaatan,

sehingga

kejujuran

mampu

dan

untuk

disiplin

menjawab

dari dan

para

pelaku

mengurangi

permasalahan yang ada, meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dengan telah disusunnya dokumen RKPD Kabupaten Sanggau tahun 2015 ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan selama periode tersebut dan dapat mencapai terget kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Selanjutnya RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2015 akan melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015, dalam rangka melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019

BUPATISANGGAU

PAOLUS HADI, S.IP, M.Si

Bab VI

Halaman : 129

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015

Recommend Documents