Rencana Kerja Akhir Tahun 2014

Rencana Kerja Akhir Tahun 2014

Jl. Raya Serang Km. 3,5 No. 5 a Pandeglang – Banten

2013

i

ii

iii

iv

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Dinas (Renja SKPD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 dapat tersusun. Perencanaan kinerja merupakan jalan keluar dalam pembangunan daerah secara terpadu di sektor sosial tenaga kerja dan transmigrasi karena pada perencanaan kinerja ini dapat dilihat dan membandingkan visi yang telah ditetapkan dengan misi yang dipikirkan secara matang dengan melalui alternatif-alternatif strategi pembangunan yang dijabarkan melalui berbagai kegiatan dan bagaimana cara mencapai tujuan yang realistis dan terpadu agar tujuan utama yang berupa visi dapat tercapai. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 Dinas Soial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang disusun mengacu kepada perencanaan strategis atau Renstra Tahun 2011-2016. Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja SKPD Tahun 2014 ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunannya, sehingga Rencana Kerja SKPD ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang

Drs. H. ANWAR FAUZAN, MM Nip.19560701 198403 1 005

vi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...............................................................................................

I

DAFTAR ISI ...........................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................

1

1.1 Latar Belakang ...........................................................................

1

1.2 Landasan Hukum……..................................................................

2

1.3 Maksud dan Tujuan...................................................................

3

1.4 Sistematika Penulisan ………………………………...............................

3

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU..................

5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012.........................

5

2.2 Analisi Kinerja Pelayanan..............................................................

24

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi......................

30

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN................................

32

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.........................................

32

3.2 Tujuan dan Sasaran ......................................................................

37

3.3 Program dan Kegiatan ..................................................................

39

PENUTUP ………………………………………………………...............................

58

BAB II

BAB III

BAB IV

vii

Rencana Kinerja Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahunan, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahunan dan RKPD sebagai rencana Tahunan. Hal ini berimplikasi kepada adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik dari aspek proses, mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanan di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) sebagai langkah awal proses perencanaan pembangunan tahunan yang akan dirangkai dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja – SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun kedepan. Renja – SKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis. Penyusunan Renja – SKPD dilaksanakan melalui proses pembahasan dan menjaring rencana program dan kegiatan berdasarkan aspirasi Program dan Kegiatan dari Musrenbang Kecamatan serta masukan dari stakeholders lainnya yang ditempuh melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD). Forum SKPD adalah forum yang diselenggarakan untuk menjaring dan membahas rencana program dan kegiatan pada fungsi dan urusan pemerintahan sesuai dengan tupoksi SKPD terkait, berdasarkan aspirasi program dan kegiatan kabupaten. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang untuk Tahun 2014 disusun dalam

C>On_Nasrullah.Doc

1


rangka penyiapan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan tahunan yang merupakan pencapaian tahapantahapan untuk mewujudkan visi dinas. Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada : 1. Rencana strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016. Yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2014 baik yang dilaksanakan langsung oleh dinas maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengingat dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2014 ini secara keseluruhan melibatkan semua unit kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga diharapkan program dan kegiatan akan muncul berdasarkan skala prioritas sesuai aspirasi program dan kegiatan masing-masing unit kerja dengan menjaring masukan dari stake holder lainnya. Dengan adanya Rencana Renja SKPD Tahun 2014 ini maka akan memudahkan seluruh pegawai dinas dalam mencapai tujuan secara terpadu, terarah dan terukur. 2.2

LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Renja SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah : a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

C>On_Nasrullah.Doc

2


e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; f. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 2.3

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Renja SKPD adalah tersusunnya rencana kegiatan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana dana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. Tujuan Rencana Kerja SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang segera perlu ditangani.

2.4

SISTEMATIKA PENULISAN BAB I

BAB II

C>On_Nasrullah.Doc

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

B.

Landasan Hukum

C.

Maksud dan Tujuan

D.

Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA A.

Evaluasi Renja Tahun 2011

B.

Evaluasi Renja Tahun 2012 (Tahun Berjalan)

C.

Permasalahan dan Hambatan

3


BAB III

BAB IV

C>On_Nasrullah.Doc

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A.

Tujuan dan Sasaran

B.

Program dan Kegiatan

PENUTUP

4


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012 Pada Tahun 2012, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masih menggunakan dan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2006-2011. Dengan demikian, nomenklatur Program dan Kegiatan yang dilaksanakan akan berbeda dengan Rencana Strategis Tahun 2011-2016. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun 2012 dengan realisasi capaian kinerja sebagai berikut : 1.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 1.1

Kegiatan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin. Kegiatan ini merupakan bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) berupa usaha wawarungan. Sasarannya adalah 30 keluarga miskin yang terbagi kedalam 3 kelompok di Desa Medalsari Kecamatan Saketi.

1.2

Kegiatan Monitoring KUBE Kegiatan ini merupakan pendampingan dari kegiatan Kementerian Sosial RI. berupa pendampingan dan evaluasi penerima bantuan KUBE di 13 Kecamatan. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha yang disalurkan kepada fakir miskin dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

C>On_Nasrullah.Doc

5


1.3

Kegiatan Penunjang Kegiatan BLPS. Kegiatan ini merupakan pendampingan dari program-program Kementerian Sosial RI. dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial.

2.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 2.5

Kegiatan Penanganan Masalah - masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa, Kegiatan ini merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana).

2.6

Kegiatan Wanita Rawan Sosial, Kegiatan ini merupakan pembinaan serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 30 Orang di Kecamatan Karang Tanjung dan Kecamatan Koroncong. Yang dimaksud perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dengan kriteria sebagai berikut : a.

Perempuan berusia 18 tahun sampai dengan 59 tahun;

b. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan; c.

Menjadi pencari nafkah keluarga utama keluarga;

d. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak. 3.

Program Pembinaan Anak Terlantar 3.1

C>On_Nasrullah.Doc

Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar,

6


Kegiatan ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pelatihan Keterampilan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar yang bersumber dari APBD Kabupaten Pandeglang. Sebanyak 30 orang anak terlantar di Kecamatan Mekar Jaya dan Kecamatan Banjar diberikan pelatihan keterampilan perbengkelan dan bantuan UEP dalam bentuk peralatan perbengkelan. 3.2

Kegiatan Bantuan Orang Terlantar dalam Perjalanan dan Bantuan Sosial Lainnya, kegiatan ini dilaksanakan melalui pelayanan bagi orang terlantar dalam perjalanan di wilayah Kabupaten Pandeglang yang pada kondisi tertentu membutuhkan bantuan transportasi, diberikan kepada 76 orang terlantar

4.

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, 4.1

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma, Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembinaan berupa pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat berupa keahlian tata boga serta pembuatan kaki palsu. Pendidikan dan pelatihan keahlian tata boga dilaksanakan di Kelurahan Pandeglang dan Kadomas Kecamatan Pandeglang serta Kelurahan Saruni Kecamatan Makasari yang diikuti oleh 15 orang penyandang cacat. Sedangkan untuk keterampilan pembuatan kaki palsu dilaksanakan di Yayasan Penyandang Cacat Budi Asih Kecamatan Karang Tanjung sebanyak 15 orang penyandang cacat

5.

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, 5.1

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Jompo, Kegiatan ini berupa operasional dalam bentuk pelayanan harian dalam panti lanjut usia Nini Aki yang berjumlah 15 orang.

C>On_Nasrullah.Doc

7


6.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, 6.1

Kegiatan Pemeliharaan TMP, Kegiatan ini merupakan Pemeliharaan Taman Pahlawan yang berlokasi di Cihaseum Kecamatan Pandeglang.

6.2

Kegiatan Pembinaan bagi Orsos / Panti Asuhan, Kegiatan ini berupa pemberian bantuan berupa dana pembinaan bagi panti sebesar Rp. 3.000.000,- untuk 39 panti, terdiri dari : 1) Hasanudin, Jl. Arif Rahman Hakim No. 2 Pandeglang; 2) Putra Putri Kita, Jl. Raya Gonggong Ds. Cipicung Kec. Cikedal; 3) Darul Iman, Kp. Kadu Pandak Ds. Kadulimus Kec. Banjar; 4) Al-Mutaqin, Ds. Sidamukti Kec. Sukaresmi; 5) Riyadul Atfal, Ds. Ciputri Kec. Pagelaran; 6) Roudhotul Fallach, Ds. Majau Kec. Saketi; 7) Nurul Mursyidah, Jl. Syech Abdul Jabar Kec. Karang Tanjung; 8) Tuna Karya Bahari, Ds. Teluk Kec. Labuan; 9) Bustanul Fallach, Jl. Raya Sodong Ds. Sukalangu Kec. Saketi; 10) Al-Iqro, Kp. Ciseukeut Ds. Mekarsari Kec. Panimbang; 11) Darul Al-Bab, Ds. Salapraya Kec. Jiput; 12) Roudhotul Ihsan, Ds. Pangkalan Kec. Sobang; 13) Nurul Hidayah, Kp. Cilaja Kel. Cilaja Kec. Majasari; 14) Daar El Ulum, Ds. Girijaya Kec. Saketi; 15) Pesada, Ds. Kadupandak Kec. Picung; 16) Darul Ikhsan, Ds. Kadubungbang Kec. Cimanuk; 17) Satu Desember, Kp. Ciawi Ds. Lebak Kec. Munjul;

C>On_Nasrullah.Doc

8


18) Darul Hikmah, Kel. Pagadungan Kec. Karangtanjung; 19) Asy-Syifa, Kp. Cikadu Indah Ds. Tanjung Jaya Kec. Panimbang; 20) Daar El. Maarif, Kp. Baturjaya Ds. Ciinjuk Kec. Cadasari; 21) Ta’ajul Ulum, Ds. Kadubungbang Kec. Cimanuk; 22) Roudhotul Iman, Jl. Raya Tanjung Lesung Ciseukeut Barat; 23) Riyadul Awamil, Ds. Pandat Kec. Mandalawangi; 24) Al-Istiqomah, Ds. Pangkalan Kec. Sobang; 25) Faidul Alam Bani Hamim, Babakan santri Mengger 26) Ath-Thohariyah, Pasar Sodong Ds. Sindang Hayu Kec. Saketi; 27) Al-Ausath, Kp. Pasir Koer Ds. Kubang Kondang Kec. Cisata; 28) El- Hayat; Kp. Bojen Pasar Ds. Bojen Kec. Sobang; 29) Darul Huda; Jl. Taman Sari Cikoneng Kec. Mandalawangi; 30) Al Furqon Nurjanah, Kp. Pasir Tundung Ds. Medalsari Kec. Saketi; 31) Darul Ulum, Kp. Kadusintu Ds. Kaungcaang Kec. Cadasari; 32) Malnu Kananga, Ds. Kananga Kec. Menes; 33) Al-Khizini, Ds. Kadutomo Kec. Jiput; 34) Mardhatillah Al Mumtazah, Kp. Ciherang Kec. Picung; 35) Birul Walidain, Ds. Cililitan Kec. Picung; 36) Jaya Abadi, kp. Koroncong, Ds. Koroncong, Kec. Koroncong; 37) Al-Intidzom A-Syarbiniyah, Kp. Cemplang Ds. Ciputri Kec. Kaduhejo; 38) Miftahul Falah, Ds. Mekarsari Kec. Panimbang; 39) Daar El-Sa’ad, Ds. Dalembalar Kec. Cimanuk

C>On_Nasrullah.Doc

9


6.3

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi PKH, Kegiatan ini merupakan pendampingan dari Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial RI. dalam bentuk bantuan operasional bagi pendamping.

6.4

Kegiatan Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan PSM, kegiatan ini merupakan pembinaan kepada 35 TKSK yang ada di kecamatan dan 1.675 PSM.

6.5

Kegiatan Penyempurnaan dan Pemutakhiran Data (PMKS), Kegiatan ini merupakan pendataan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan dengan melibatkan para PSM dan TKS sebagai koordinator. Laporan ini disusun dalam bentuk analisa kerawanan jumlah PMKS dimasing-masing kecamatan serta data PMKS By Name By Address (BNBA).

6.6

Kegiatan Peningkatan TAGANA.

Kompetensi

dan

Profesionalisme

Kegiatan ini merupaka pelatihan dan pembinaan keterampilan Taruna Siaga Bencana sebanyak 40 orang TAGANA, yang bertujuan untuk memberikan kemampuan dari setiap anggota dalam menangani bencana alam dan bencana sosial baik dalam hal proses penyelamatan korban maupun pemenuhan kebutuhan dasar korban pasca bencana. 6.7

Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (BRSDK), Kegiatan ini merupakan Rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK) sebanyak 170 rumah untuk mendorong partisipasi warga agar peduli dan tetap memelihara budaya gotong royong serta kesetiakawanan sosial terhadap keluarga fakir miskin di lingkungannya.

C>On_Nasrullah.Doc

10


7.

Program Sarana dan Prasarana Panti Sosial, 7.1

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial, Kegiatan ini dilaksanakan melalui Bantuan Sarana dan Prasarana Panti. Bantuan ini dalam bentuk peralatan dan kelengkapan senilai Rp. 14.000.000,- per panti kepada 5 panti, diantaranya : a.

Panti Nini Aki;

b. Panti Taajul Ulum; c.

Panti Tuna Karya Bahari;

d. Panti Daar El-Ulum; e. 8.

Panti Roudhotul Iman

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, 8.1

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja, Kegiatan ini mempunyai sasaran para pencari kerja atau penganggur sebanyak 60 orang dengan tujuan memberikan keterampilan baik berbasis masyarakat maupun kewirausahaan. Pelatihan keterampilan dilaksanakan di : a.

Pelatihan keterampilan sepeda motor sebanyak 10 orang di Desa Kurung Dahu Kecamatan Cadasari;

b. Pelatihan keterampilan holtikultura sebanyak 10 orang di Desa Kurung Dahu Kecamatan Cadasari; c.

Pelatihan keterampilan instalasi listrik sebanyak 10 orang di Desa Kaduela Kecamatan Cadasari;

d. Pelatihan keterampilan tata boga sebanyak 10 orang di Desa Kaduela Kecamatan Cadasari; e.

C>On_Nasrullah.Doc

Pelatihan keterampilan holtikuturak sebanyak 20 orang di Desa Giripawana Kecamatan Mandalawangi.

11


9.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja, 9.1

Kegiatan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, Kegiatan ini bertujuan untuk membina Lembaga Latihan Swasta (LLS) atau Lembaga Pelatihan dan Keterampilan dalam bentuk pemberian bantuan alat pelatihan. Lembaga Latihan Swasta tersebut adalah : a.

LPK Komputer BC. 03 Kadutomo Kecamatan Jiput;

b. LPK Rida Modeste, Kp. Kadugajah Kecamatan Pandeglang; c. 9.2

LPK Euis Tata Rias Pengantin Kel. Saruni Kecamatan Majasari

Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan, Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk pembinaan keterampilan Las Karbit kepada masyarakat sebanyak 56 orang khususnya penganggur pada usia produktif serta motivasi kewirausahaan. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Citalahab Kecamatan Banjar

10. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, 10.1 Sosialisasi

Berbagai Ketenagakerjaan,

Peraturan

Pelaksanaan

tentang

Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi peraturan ketenagakerjaan bagi 50 orang dari unsur pekerja dan pengusaha sehingga mampu memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undang tentang ketenagakerjaan, sehingga diharapkan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha terjalin dengan harmonis dan seimbang. 10.2 Pelatihan tata cara penetapan upah minimum bagi pengupahan

Kab / Kota / LKS Bipartit, Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi ketetapan besaran upah minimum kabupaten bagi 50 orang dari unsur

C>On_Nasrullah.Doc

12


pekerja dan pengusaha sehingga dapat ketetapan UMK bagi pekerja di perusahaan.

melaksanakan

10.3 Peningkatan Penerapan Pengupahan melalui Kebutuhan Hidup

Layak Kegiatan ini merupakan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di 3 pasar tradisional. Hasil dari kegiatan ini dijadikan sebagai dasar dalam penentuan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pandeglang Tahun 2013 sebesar Rp. 1.182.000,-. 11. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, 11.1 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar

sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, Kerjasama ini dilaksaanakan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tentang proses persiapan lokasi transmigrasilaksanaan perjanjian kerjasama antara Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah serta menciptakan perluasan kesempatan berusaha bagi masyarakat di kedua daerah. 11.2 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan

transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM, Kegiatan ini merupakan pelayanan fasilitasi perpindahan transmigran ke daerah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 20 Kepala Keluarga serta Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku sebanyak 25 Kepala Keluarga. 11.3 Pembinaan transmigrasi pasca penempatan,

Kegiatan ini merupakan pembinaan dan motivasi bagi transmigran yang telah ditempatkan di lokasi transmigrasi daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Pembinaan ini berupa motivasi kerja dengan tujuan

C>On_Nasrullah.Doc

13


produktivitas para transmigran sebanyak 25 kepala keluarga di lokasi transmigrasi. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2011 dan Tahun 2012 masih menggunakan nomenklatur nama Program dan Kegiatan dengan mengacu pada Renstra yang lama yaitu Rencana Strategis Tahun 20062011. Akan tetapi, untuk Rencana Kerja Tahun 2014 telah menggunakan nama Program dan Kegiatan dengan mengacu pada Renstra yang baru yaitu Rencana Strategis Tahun 2011-2016. Sehingga terdapat beberapa perbedaaan nama Program dan Kegiatan dengan maksud untuk merampingkan jumlah nama program dengan tanpa merubah tujuan serta sasaran dari program-program sebelumnya. Rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2011 dan Tahun 2012 yang masih memakai nama Program dan Kegiatan yang lama, dapat dikategorikan dan dimasukan kedalam nama Program dan Kegiatan yang baru seperti yang akan dikemukakan dalam tabel berikut ini :

C>On_Nasrullah.Doc

14


Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2013 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja Capaian Program

1

2

3

1 1

1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Target program Tingkat dan kegiatan Realisasi Capaian Capaian Program dan Realisasi Tahun Kegiatan Tahun Target 2013 2013 Renstra (%)

Target Renja Tahun 2012

Realisasi Renja Tahun 2012

Tingkat Realisasi (%)

4

5

6

7=(6/5)

8

9=(6+8)

10=(9/4)

Presentase Pelayanan rehabilitasi bagi anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, gelandangan, pengemis, eks narapidana, korban penyalahgunan narkotika dan nafza, penderita HIV/AIDS, korban tindak kekerasan serta pekerja migran terlantar.

89%

24%

29%

118%

11%

37%

41%

Pendidikan dan pelatihan X bagi penyandang cacat dan eks trauma

Jumlah penyandang cacat yang diberikan pembinaan dan bantuan usaha

744

262

305

116

150

455

51

X Pembinaan Anak Cacat

Jumlah anak cacat yang

60

0

0

0

0

0

0

Wajib 13

13

Sosial

X

Program Pengurangan Jumlah Masyarakat Miskin

C>On_Nasrullah.Doc

15


Kode


Indikator Kinerja


1

2

3


Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Target program Tingkat dan Realisasi Capaian Capaian kegiatan Program dan Realisasi Tahun Kegiatan Tahun Target 2013 2013 Renstra (%)




4

5

6

7=(6/5)

8

9=(6+8)

10=(9/4)

72

20

25

125

0

25

33

64

0

0

0

0

0

0

diberikan pembinaan Pembinaaan Korban tindak X kekerasan dan pekerja migran

Pemberdayaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran

Pembinaan terhadap penyandang HIV/AIDS dan X penyalahgunaan narkoba (NAFZA)

Jumlah penyandang HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba yang diberikan pembinaan

X Penanganan Anak Jalanan

Pemberdayaan anak jalanan

48

0

0

0

0

0

0

Pelatihan keterampilan dan X praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Jumlah anak terlantar yang diberikan pelatihan keterampilan

135

20

30

150

0

30

22

Jumlah gelandangan dan pengemis yang dibina

64

0

0

0

0

0

0

60

15

15

100

15

30

50

X

Pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis

Operasional panti jompo nini Jumlah penghuni panti nini X aki aki yang mendapatkan fasilitas day care service X

Pemeliharaan bangunan panti jompo nini aki

Bangunan panti jompo nini aki yang dipelihara

4

0

0

0

1

1

25

X

Pembinaan terhadap eks narapidana

Jumlah eks narapidana yang diberikan pembinaan life skill

64

0

0

0

0

0

0

C>On_Nasrullah.Doc

16


Kode


Indikator Kinerja


1

2

3






4

5

6

7=(6/5)

8

9=(6+8)

10=(9/4)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial

Persentase peningkatan sarana dan prasarana sosial

100%

18%

13%

71%

0%

13%

13%

Pengadaan sarana dan prasarana panti sosial

Jumlah panti yang diberikan sarana dan prasarana sosial

39

7

5

71

0

5

13

Program Pemberdayan Masyarakat dan Desa

Persentase pelayanan bantuan bagi fakir miskin serta peningkatan kualitas hidup bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)

64%

31%

34%

110%

19%

41%

64%

Wanita Rawan Sosial X Ekonomi

Terbinanya wanita rawan sosial ekonomi

390

60

30

50

15

45

12

Pelatihan keterampilan X berusaha bagi keluarga miskin

Jumlah keluarga masyarakat miskin yang dilatih usaha mandiri

210

60

30

50

100

130

54

X Monitoring kube

Jumlah laporan hasil pengawasan dan evaluasi KUBE

5

1

1

100

1

2

40

X X

X

X

Bantuan rehabilitasi sosial daerah kumuh

Jumlah rumah kumuh yang direhab

1.200

300

367

122

405

772

64

X

Bantuan orang terlantar dalam perjalanan

Jumlah orang terlandar yang diberikan bantuan

506

90

76

84

95

171

34

C>On_Nasrullah.Doc

17


Kode


Indikator Kinerja


1

2

3





4

5

6

7=(6/5)

8

9=(6+8)

10=(9/4)

Pemberdayaan Komunitas X Adat Terpencil (KAT)

Jumlah keluarga di KAT yang mendapatkan bantuan pemberdayaan sosial

222

60

155

258

10

165

74

Pengendalian dan evaluasi X PKH

Jumlah pendamping PKH yang diberika bantuan operasional

485

135

135

100

122

257

52

5

1

1

100

1

2

40

Jumlah organisasi dan panti sosial yang diberikan pembinaan

260

50

39

78

0

39

16

Jumlah pengurus karang taruna yang dibina

355

0

0

0

0

0

0

36

0

0

0

0

0

0

5

1

1

100

1

2

40

100%

20%

20%

100%

0%

20%

20%

Penunjang kegiatan bantuan Jumlah laporan hasil X langsung pemberdayaan pengawasan dan evaluasi sosial BLPS Pembinaan bagi organisasi X sosial dan panti sosial X

Bimbingan karang taruna

Pemilihan karang taruna dan Jumlah karang taruna dan X organisasi sosial berprestasi organisasi sosial yang tingkat kabupaten berprestasi Pembinaan TKSK dan PSM X X


Jumlah Kegiatan pembinaan bagi potensi sumber kesejahteraan sosial

Program Pengembangan Persentase analisa data data/informasi dan Statistik PMKS dan PSKS yang tepat

C>On_Nasrullah.Doc

18


Kode


Indikator Kinerja


1

2

3

Daerah

Program pemantapan wawasan kebangsaan

Persentase pemberdayaan nilai serta unsur kepahlawanan

Pemeliharaan Taman Makam Jumlah taman makam X Pahlawan pahlawan yang dilestarikan Penyantunan terhadap Janda Peningkatan Kesejahteraan X Perintis Kemerdekaan RI Janda perintis kemerdekaan

X

X





4

5

6

7=(6/5)

8

9=(6+8)

10=(9/4)

5

1

1

100

0

1

20

97%

69%

69%

100%

3%

69%

71%

5

1

1

100

1

2

40

30

23

23

100

0

23

76

87%

19%

19%

99%

0%

30%

34%

5

0

0

0

0

0

0

dan mutakhir

Penyempurnaan dan Jumlah laporan data PMKS pemutakhiran data dan PSKS penyandang masalah X kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) X


Program Penanggulangan Bencana

Persentase penanganan logistik bantuan korban bencana alam dan korban bencana sosial

Penyusunan database desa

Jumlah database pemetaan bencana alam

C>On_Nasrullah.Doc

19


Kode


Indikator Kinerja


1

2

3

1

1

14

Tenaga Kerja

14 01

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

X





4

5

6

7=(6/5)

8

9=(6+8)

10=(9/4)

6.400

1.200

1.200

100

1.000

2.200

35

Jumlah petugas TAGANA yang dilatih

150

50

40

80

0

40

27

Persentase pencari kerja yang dilatih berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat

96%

25%

36%

142%

12%

46%

48%

1.500

400

760

190

364

1.124

76

Penanganan masalahJumlah Logistik bagi korban masalah strategi yang bencana X menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa Latihan Penanggulangan X Bencana Alam


X Pendidikan dan Pelatihan X Keterampilan bagi Pencari Kerja

Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja

Program Peningkatan X Kesempatan Kerja

Persentase pelayanan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja

93%

24%

25%

103%

4%

27%

29%

Kerjasama Pendidikan dan X Pelatihan

Jumlah lembaga latihan swasta yang diberikan sarana pelatihan

23

3

3

100

4

7

29

C>On_Nasrullah.Doc

20


Kode


Indikator Kinerja


1

2

3

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas X dan Pelatihan Kewirausahaan

Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan

Pemberian Fasilitas Pelatihan Jumlah masyarakat yang X Berbasis Masyarakat dilatih keterampilan kerja dan berwirausaha X






4

5

6

7=(6/5)

8

9=(6+8)

10=(9/4)

200

50

56

112

16

72

33

700

200

284

142

20

304

43

Penempatan tenaga kerja dalam negeri

Jumlah penempatan tenaga kerja melalui AKAD dan AKL

1.140

250

176

70

40

216

19

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase pencapaian kesepakatan dalam hubungan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan kerja , penerapan pengupahan, norma ketenagakerjaan, K3 serta jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan

78%

38%

42%

109%

13%

46%

58%

20

0

0

0

0

0

0

X

Fasilitasi Prosedur X Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian perselisihan hubungani

C>On_Nasrullah.Doc

21


Kode


Indikator Kinerja


1

2

3






4

5

6

7=(6/5)

8

9=(6+8)

10=(9/4)

industrial dan jamsostek

2

Jumlah pekerja dan pemberi kerja yang mengikuti sosialisasi ketenagakerjaan

250

100

110

110

50

160

64

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap X Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Jumlah erusahaan yang mendapat pengawasan norma ketenagakerjaanm norma K3 dan serta pekerja yang menjadi anggota Jamsostek

28

15

15

100

0

15

53

Pelatihan Tata Cara Penetapan Upah Minimum x bagi Pengupahan Kabupaten/LKS Tripartit

Jumlah Kegiatan Survei kebutuhan hidup layak dan mekanisme penetapan UMK

5

1

1

100

1

2

40

Persentase penempatan, pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan sumber daya masyarakat

88%

21%

18%

87%

24%

40%

45%

PILIHAN

2 2

Sosialisasi Berbagai X Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan

Transmigrasi

08

08

X

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

C>On_Nasrullah.Doc

22


Kode


Indikator Kinerja


1

2

3






4

5

6

7=(6/5)

8

9=(6+8)

10=(9/4)

Peningkatan Kerjasama Perjanjian Kerjasama Antar Antar Wilayah, Antar Pelaku, Daerah X dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

5

1

1

100

2

3

75

Pengerahan dan Fasilitasi Jumlah Transmigran yang Perpindahan serta difasilitasi penempatannya X Penempatan Transmigran untuk Memenuhi Kebutuhan Sumberdaya Manusia

177

50

40

90

50

90

50

177

25

25

100

45

70

40

transmigran

Pembinaan Transmigran X Pasca Penempatan

Jumlah transmigran yang diberikan pembinaan dalam bentuk bantuan dan motivasi produktivitas kerja

C>On_Nasrullah.Doc

23


2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang ditentukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2011 – 2016. Indikator Kinerja yang telah dicapai pada sampai dengan Tahun 2013 sebagai berikut : 1.

Persentase PMKS direhabilitasi;

yang

berhasil

dilayani,

dilindungi

dan

Memfasilitasi peningkatan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan serta memberikan perlindungan sosial agar mereka dapat berfungsi sosial. Dengan sasaran yaitu pelayanan sosial anak, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial dan penyalahgunaan NAFZA. 2.

Persentase infrastruktur Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan pemberdayaan sosial. Komponen kegiatan masyarakat:

3.

pemberdayaan

kelembagaan

sosial

a.

Pemberdayaan dibidang Pemberdayaan Pertanian Terpadu bagi Organisasi Sosial dan Karang Taruna.

b.

Pemantapan Program Pemberdayaan Organisasi Sosial dan PSM.

c.

Orientasi dan Seleksi Karang Taruna, Orsos dan PSM Berprestasi.

d.

Bantuan Stimulan Untuk Karang Taruna, Organisasi Sosial dan PSM

e.

Bimbingan Manajemen Organisasi Sosial

Karang

Taruna,

Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dalam bentuk pemeliharaan kebersihan dan keindahan, pemugaran dan pembangunan Taman Makam Pahlawan. Pemeliharaan Taman Pahlawan dilaksanakan di lokasi TMP Cihaseum Kecamatan Pandeglang.

C>On_Nasrullah.Doc

24


4.

Persentase fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui (KUBE). Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha yang disalurkan kepada fakir miskin dan komunitas adat terpencil dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

5.

Persentase jumlah korban bencana alam yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana);

6.

Persentase peningkatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja adalah menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan dan berbasis masyarakat

7.

Persentase penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja Proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan serta pembekalan kemampuan pencari kerja dalam berwirausaha

C>On_Nasrullah.Doc

25


8.

Persentase pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan, melalui persyaratan kerja, pengupahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Besaran atau jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan oleh Mediator Hubungan Industrial yang berkedudukan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang penyelesaiannya sampai pada tingkat perjanjian bersama (PB).

9.

Persentase pembinaan dan pengawasan penerapan norma ketenagakerjaan dan norma K3 di perusahaan Besaran atau jumlah pembinaan dan pemeriksaan perusahaan terdaftar pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah dilakukan pemeriksaan

10. Persentase transmigran yang mandiri dan berkembang di kawasan transmigrasi Pelayanan transmigran yang mendiri dan berkembang di kawasan transmigrasi antara lain : a. Perjanjian kerjasama antar daerah penerima dan pengirim transmigran; b. Fasilitasi pengerahan dan penempatan transmigran; c. Pembinaan dan penempatan.

bantuan

kepada

transmigran

pasca

Pencapaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 dari Indikatir Kinerja Utama diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

C>On_Nasrullah.Doc

26


Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang Target Renstra

Realisasi Capaian

Proyeksi

NO

Indikator

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2011

Tahun 2012

(1)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Persentase PMKS yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi;

2

Persentase infrastruktur Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan pemberdayaan sosial;

3

Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP);

4

Persentase Pemberian Penghargaan bagi Keluarga Pejuang

0

0

17

17

0

77

0

5

Persentase fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil

10

17

18

18

9

14

35

3

2

17

8

59

17

22

71

17

19

71

17

13

1

17

20

6

17

Tahun 2013

11

0

17

S/D Tahun 2014

S/D Tahun 2015

Catatan Analisis

(11)

(12)

(13)

76

Tingkat pencapaian persentase indikator kinerja ini dapat terealisasi dengan baik

79

Tingkat pencapaian indikator kinerja ini sangat rendah sehingga prosesntase untuk tahun berikutnya dijadikan sebagai prioritas

83


100

0


61

80

Tingkat pencapaian persentase indikator

54

58

67

C>On_Nasrullah.Doc

27


Target Renstra NO

Indikator

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Realisasi Capaian Tahun 2014

Tahun 2011

Tahun 2012

Proyeksi

Tahun 2013

S/D Tahun 2014

S/D Tahun 2015

Catatan Analisis

(KAT)

kinerja ini dapat terealisasi dengan baik

6

Persentase jumlah korban bencana alam yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat;


7

Persentase peningkatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

8

Persentase penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja;

9

Persentase pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan, melalui persyaratan kerja, pengupahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

14

3

14

16

14

5

14

16

16

15

19

17

16

15

19

17

13

15

8

16

14

50

23

50

13

24

4

16

59

100

62

75

80

0


79

Tingkat pencapaian indikator kinerja ini sangat rendah sehingga untuk tahu mendatang dijadikan sebagai perioritas

81


C>On_Nasrullah.Doc

28


Target Renstra NO

Indikator

Persentase pembinaan dan pengawasan penerapan 10 norma ketenagakerjaan dan norma K3 di perusahaan; Persentase transmigran yang mandiri dan 11 berkembang di kawasan transmigrasi;

Tahun 2011

17

12

Tahun 2012

17

12

Tahun 2013

25

19

Realisasi Capaian Tahun 2014

25

19

Tahun 2011

3

12

Tahun 2012

47

17

Tahun 2013

47

24

Proyeksi S/D Tahun 2014

100

70

S/D Tahun 2015

Catatan Analisis

0


81


C>On_Nasrullah.Doc

29


2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2012 yang direalisasikan dengan beberapa Program dan Kegiatan masih menghadapi beberapa hambatan juga peluang, antara lain adalah sebagai berikut : 1.

Perencanaan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 tidak mangakomodir beberapa program dan kegiatan yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Sosial.

2.

Hal pada poin pertama dapat terjadi lebih disebabkan karena kurangnya koordinasi dengan kementerian terkait ketika penyusunan perencanaan strategis lima tahunan dilaksanakan.

Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah : 1.

Program Pengurangan Pekerja Anak dalam mendukung Program Keluarga Harapan dengan sumber APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program ini mempunyai sasaran para pekerja anak yang telah putus sekolah dengan memberikan pembinaan bagi 180 orang pekerja anak, sehingga mereka dapat kembali mengenyam pendidikan dasar. Program ini berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, yang apabila pekerja anak ini telah selesai dibina, maka dilanjutkan dengan pendidikan formal dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

2.

Program Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sumber APBN Kementerian Sosial sebesar Rp 1.760.000.000,-, APBD Provinsi Banten sebesar Rp. 200.000.000,-, APBD Kabupaten Pandeglang melalui dana Hibah Bansos sebesar RP. 110.000.000,-. Program ini merupakan bantuan usaha bagi masyarakat miskin dalam bentuk kelompok yang mempunyai embrio usaha sehingga mampu produktif dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama telah diselenggarakan dibeberapa kecamatan antara lain :

30 C>On_Nasrullah.Doc


a. Kecamatan Sobang sebanyak 20 Kelompok; b. Kecamatan Mandalawangi sebanyak 20 Kelompok; c. Kecamatan Koroncong sebanyak 10 Kelompok; d. Kecamatan Panimbang dan Sobang sebanyak 10 kelompok; e. Tersebar di 33 Kecamatan sebanyak 33 Kelompok. Dengan melihat uraian diatas, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang, antara lain : 1.

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan. ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial.

2.

Sumber daya manusia dengan kualitas ketrampilan yang rendah, mengakibatkan rendahnya daya saing dalam dunia kerja, sehingga dapat mengakibatkan adanya pengangguran.

3.

Berbagai faktor perlu dikembangkan dan akan memberikan dorongan untuk kemajuan pembangunan yang lebih baik antara lain dengan melakukan reformasi dan revitalisasi berbagai infrastruktur sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasin seperti pemahaman dan komitmen pembangunan kesejahteraan sosial, regulasi yang ramah terhadap investasi dan ketenangan berusaha, demikian juga dengan infrastruktur peningkatan kualitas dan penempatan tenaga kerja.



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional a. Kementerian Sosial Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain: 1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam empat pilar intervensi yaitu, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial masih sangat terbatas, 2. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain. 3. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran, 4. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri, 5. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal, 6. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, 7. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.



Berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, tetapi melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Kementerian Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PMKS ke dalam tujuh isu strategis, yakni 1. Kemiskinan (atau kefakirmiskinan), 2. Kecacatan, 3. Ketelantaran, 4. Ketunaan sosial, 5. Keterasingan, 6. Korban bencana, 7. Korban tindak kekerasan dan eksploitasi dan diskriminasi. Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam tujuh isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain : 1. Fakir miskin, 2. Lanjut usia terlantar, 3. Penyandang cacat, 4. Anak telantar, 5. Komunitas adat terpencil, 6. Anak jalanan, 7. Gelandangan dan pengemis atau tunawisma.



Namun demikian di samping banyaknya kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sangat besar tantangan yang dihadapi. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan. Memperhatikan hal tersebut di atas, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersedian legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka Kementerian Sosial menyusun strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2010-2014 yang mengintegrasikan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang terukur untuk mencapai misi Kementerian Sosial yang telah ditetapkan. Program-program pembangunan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial tahun 20102014 diarahkan bagi PMKS, yang ditempuh melalui enam program prioritas : 1. Program rehabilitasi sosial; 2. Program perlindungan dan jaminan sosial; 3. Program pemberdayaan sosial;



4. Program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial; 5. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lain kementerian sosial; 6. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara b. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sebagai bagian dari pembangunan nasional, bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha dan kesejahteraan transmigrasi yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan. Di bidang ketransmigrasian diprioritaskan pada upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam melalui pengintegrasian pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai hinterland dengan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Dengan demikian, pembangunan di bidang ketransmigrasian tidak hanya terbatas pada aspek wilayah dan tataruang secara fisik, melainkan juga pada aspek sumberdaya manusia yang pada gilirannya harus mampu memberikan kontribusi secara nyata dan terukur dalam pembangunan perdesaan serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Pada hakekatnya, pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berwawasan lingkungan bersih (green job), serta berkaitan erat dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), penciptaan kesempatan kerja, pembangunan kawasan, serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah. Oleh karena itu,



berbagai kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dijalankan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Seiring dengan kemajuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang telah dicapai dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ternyata masih ada isu-isu ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang belum terselesaikan. Memasuki pembangunan Tahun 2010-2014, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperkirakan masih diwarnai permasalahan, antara lain: 1. Tingginya tingkat pengangguran; 2. Rendahnya perluasan kesempatan kerja; 3. Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; 4. Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial. Di bidang ketransmigrasian, isu-isu yang diperkirakan masih mewarnai dinamika lima tahun ke depan adalah: 1. Adanya kesenjangan pembangunan terbatasnya aksesibilitas;

antar

wilayah

karena

2. Rendahnya kualitas SDM, terutama di perdesaan; 3. Kurangnya keterkaitan antara kawasan perdesaan sebagai hinterland dengan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi; 4. Kurang terciptanya sistem kota-kota; 5. Kurang seimbangnya tingkat kepadatan penduduk antara wilayah satu dengan yang lain; 6. Belum terintegrasi dan terkoordinasikannya program-program antarsektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi, baik antar pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah



Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyusun strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2011-2015 yang mengintegrasikan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang terukur untuk mencapai misi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah ditetapkan. Program-program pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011-2016 ditempuh melalui enam program prioritas : 1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas; 2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; 3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 4. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan; 5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 6. Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi 3.2

Tujuan dan Sasaran Untuk mendukung visi dan misi Dinas yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2011-2016, maka tujuan pembangunan sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang yaitu : 1.

Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakukan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial;

2.

Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat serta pemeliharaan nilai kepahlawanan dan kejuangan;

3.

Perlindungan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar melalui peningkatan bantuan sosial;



4.

Bantuan sosial kepada PMKS dalam menghadapi kebencanaan;

5.

Meningkatkan kemandirian tenaga kerja melalui pengembangan kualitas dan produktivitas serta perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;

6.

Terciptanya Hubungan Industrial dan pengawasan yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat;

7.

Mengembangkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan memiliki produktivitas dan potensi berusaha.

Sasaran merupakan jabaran dari tujuan secara terukur dan berorientasi pada hasil ( outcome ) yakni yang ingin dicapai / dihasilkan secara nyata. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah sebagai berikut : 1.

Pelayanan rehabilitasi bagi anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, gelandangan, pengemis, eks narapidana, korban penyalahgunan narkotika dan nafza, penderita HIV/AIDS, korban tindak kekerasan serta pekerja migran terlantar;

2.

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), bantuan bagi keluarga pahlawan serta peemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP);

3.

Pelayanan bantuan bagi fakir miskin serta peningkatan kualitas hidup bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT);

4.

Bantuan korban bencana alam dan korban bencana sosial;

5.

Pencari kerja yang dilatih berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat;

6.

Pelayanan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja;

7.

Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan kerja serta penerapan pengupahan;

8.

Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penerapan norma ketenagakerjaan, K3 serta jaminan sosial tenaga kerja;

9.

Penyelenggaraan penempatan, pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan sumber daya masyarakat transmigran



3.3

Program dan Kegiatan Rencana kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang yang perupakan penjabaran dari sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, dilaksanakan melalui berbagai macam program dan kegiatan. Pada Tahun 2014 kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Pandeglang terdiri dari 14 program dengan 53 kegiatan dalam mendukung 7 sasaran stratejik. Program dan Kegiatan yang dimaksud meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kelancaran administrasi dinas dengan Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; c. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; g. Penyediaan Makanan dan Minuman h. Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan; i.

Layanan Administrasi Kantor

j.

Pembayaran Honorarium Tenaga Kerja

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prsarana dinas melalui pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas, gedung kantor, kendaraan dinas/operasional, mebeulair, peralatan kantor, alat studio dan komunikasi, pagar dan pembatas lingkungan dengan Kegiatan : a. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas; b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;



c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor; e. Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan sistem keuangan secara akuntabel dan partisipatif dengan Kegiatan : a. Penyusunan dan Laporan Rekonsiliasi Keuangan; b. Pengelolaan Aset SKPD. 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan : a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu. 5. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan koordinasi dokuman perencanaan pembangunan dengan Kegiatan : a. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD; b. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD. 6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum tujuan program ini adalah untuk meningkatkan partisipasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pembangunan di Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kegiatan : a. Pameran Pembangunan Kabupaten Pandeglang. 7. Program Pengurangan Jumlah Masyarakat Miskin, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan sosial dan kualitas hidup keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dengan Kegiatan : b. Operasional Panti Jompo Nini Aki; c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh; d. Pembinaan Anak Cacat; e. Penanganan Anak Jalanan;



f. Pembinaan Terhadap Penyandang HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba; g. Pembinaan Terhadap Eks Narapidana; 8. Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan, dengan Kegiatan : a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. 9. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Kegiatan : a. Wanita Rawan Sosial Ekonomi; b. Pelatihan Keterampilan bagi Keluarga Miskin; c. Monitoring KUBE; d. Bantuan Orang Terlantar dalam Perjalanan; e. Penunjang Kegiatan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS); f. Pengendalian dan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH); g. Pembinaan bagi Organisasi Sosial dan Panti Sosial; h. Bimbingan Karang Taruna; i.

Pembinaan TKSK dan PSM;

j.

Penunjang Hibah dan Bantuan Sosial;

k. Penunjang Kegiatan PMKS dan PSKS. 10. Program Penanggulangan Bencana, dengan Kegiatan : a. Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa; b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana; 11. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan Kegiatan : a. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja; 12. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan Kegiatan : a. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan; b. Pengembangan Kewirausahaan;

Kelembagaan

Produktivitas

dan

Pelatihan



c. Sosialisasi Lembaga Latihan Swasta. 13. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja, dengan Kegiatan : a. Sosialisasi Berbagai Ketenagakerjaan;

Peraturan

Pelaksanaan

tentang

b. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja; c. Pelatihan Tatacara Penetapan Upah Minimum bagi Pengupahan Kab./Kota/LKS Tripartit; d. Pembentukan Komite Aksi Nasional Penanganan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA). 14. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan Kegiatan : a. Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan Antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi; b. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM;

Penempatan

c. Pembinaan Transmigrasi Pasca Penempatan.



Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang Rencana Tahun 2014 Kode


Indikator Kinerja

2

3

1 1

Wajib

1 00

Non Urusan

1 00 13 13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD (Rp) 6

APBD APBN Prov (Rp) (Rp) 7

8

Catatan Penting


10

9

2.275.495.000,-

Instansi Pusat/SKPD Provinsi Penanggung APBD APBN jawab Prov (Rp) (Rp)

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBD (Rp) 11

12

14

13

2.281.664.750,-

1.857.995.000,-

1.887.894.750,-

Peningkatan kelancaran administrasi dinas

Dinsosnakertrans

66,67%

327.245.000,-

-

-

-

83 %

343.607.250,-

-

-

Tersedianya materai dan perangko

01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dinsosnakertrans

3 item

2.500.000,-

-

-

-

3 item

2.625.000,-

-

-

01.02

Penyediaan Jasa Tersedianya Dinsosnakertrans Komunikasi, sumber layanan daya air dan listrik pemakaian listrik, air, telepon dan internet

12 Bulan

94.000.000,-

-

-

-

12 Bulan

98.700.000,-

-

-

01.07

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

30 HOK

41.956.000

-

-

-

30 HOK

44.053.800,-

-

-

Tersedianya fasilitas perjalanan dinas

Dinsosnakertrans



Rencana Tahun 2014 Kode


Indikator Kinerja

2

3

1

Lokasi


4

5




8

Catatan Penting


10

9



12

14

13

Daerah

dalam dan luar daerah

01.10

Penyediaan barang cetaka dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

Dinsosnakertrans

10 item dan 50.000 lembar

20.000.000,-

-

-

-

10 item dan 50.000 lembar

21.000.000,-

-

-

01.12

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah alat tulis kantor, alat kebersihan, alat listrik, dll

Dinsosnakertrans

74 item

112.750.000,-

-

-

-

74 item

118.387.500,-

-

-

01.14

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Jumlah bacaan koran dan majalah

Dinsosnakertrans

12 Bulan

1.800.000,-

-

-

-

12 bulan

1.890.000,-

-

-

01.16

Penyediaan Makanan dan minuman

Jumlah makan dan minuman rapat dan tamu kantor

Dinsosnakertrans

356 Dus

3.600.000,-

-

-

-

400 dus

3.780.000,-

-

-

01.22

Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan

Terselenggaranya Dinsosnakertrans administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan kearsipan

1 Kegiatan

8.000.000,-

-

-

-

1 Keg

8.400.000,-

-

-




1


Indikator Kinerja

2

3

01.24

Layanan Administrasi Perkantoran

01.31

Pembayaran Tersedianya Honorarium Tenaga honorarium bagi Kontrak Kerja TKK

4

5



8

Catatan Penting


10

9



12

14

13

Dinsosnakertrans

4 Orang

15.000.000

-

-

-

4 Orang

15.750.000

-

-

Dinsosnakertrans

7 Orang

27.639.000,-

-

-

-

7 Orang

29.020.950,-

-

-

Peningkatan sarana dan prasarana melalui pemeliharaan, pengadaan dan rehabilitasi

Dinsosnakertrans

66,67%

107.000.000,-

-

-

-

83.%

112.250.000,-

-

-

02.15

Pemeliharaan Rutin/ Terpeliharanya berkala Rumah rumah dinas Dinas secara rutin dan berkala

Dinsosnakertrans

2 gedung

15.000.000

-

-

-

2 gedung

15.750.000,-

-

-

02.16

Pemeliharaan Rutin/ Jumlah gedung Berkala Gedung kantor yang Kantor dipelihara

Dinsosnakertrans

3 Gedung

20.000.000,-

-

-

-

3 Gedung

21.000.000,-

-

-

02.18

Pemeliharaan Rutin/ Terpeliharanya berkala Kendaraan kendaraan dinas

Dinsosnakertrans

16 Unit

57.000.000,-

-

-

-

8 unit

59.850.000,-

-

-

1 13 01 5.2.02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Tersedianya tenaga keamanan dan kebersihan kantor

Lokasi






1


Indikator Kinerja

2

3

Dinas/ Operasional

Lokasi


4

5




8

Catatan Penting


10

9



12

14

13

secara rutin dan berkala

02.24

Pemeliharaan Rutin/ Terpeliharanya berkala Peralatan peralatan kantor Kantor secara rutin dan berkala

Dinsosnakertrans

35 Unit

7.500.000,-

-

-

-

40 Unit

7.875.000,-

-

-

02.26

Pemeliharaan Rutin/berkala Pagar dan Pembatas kantor

Terpeliharanya Dinsosnakertrans pagar dan pembatas kantor secara rutin dan berkala

12 Bulan

7.500.000,-

-

-

-

12 Bulan

7.875.000,-

-

-

1 13 01 5.2.03 Program Terselenggaranya Dinsosnakertrans Peningkatan Disiplin peningkatan Aparatur disiplin aparatur melalui stimulan sarana aparatur

66,67%

18.250.000,-

-

-

-

75%-

19.162.500,-

-

-

Dinsosnakertrans

72 stel

18.250.000,-

-

-

-

72 Stel

19.162.500,-

-

-

Terselenggaranya Dinsosnakertrans pengelolaan sistem keuangan secara akuntabel dan partisipatif

66,67%

31.500.000,-

-

-

-

83 %

33.075.000,-

-

-

03.05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1 13 01 5.2.06 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Pengadaan pakaian khusus batik





Indikator Kinerja

2

3

1

Lokasi


4

5




8

Catatan Penting


10

9



12

14

13

Keuangan 06.06

06.07

Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

Terselenggaranya Dinsosnakertrans rekonsiliasi keuangan dan tersusunnya laporan

Pengelolaan Aset SKPD

Terselenggaranya Dinsosnakertrans administrasi aset SKPD Terselenggaranya Dinsosnakertrans kualitas dan koordinasi sistem perencanaan dan pelaporan

1 13 01 5.2.08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi 08.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Tersedianya Dokumen RKA/RKAP, DPA/DPAP, Renja, TAPKIN, IKU, RKT

08.02

Penyusunan Tersedianya Dokumen Pelaporan Dokumen LAKIP,

15

24.000.000,-

-

-

-

15 dokumen

25.200.000,-

-

-

3 dokumen

7.500.000,-

-

-

- 3 dokumen

7.875.000,-

-

-

66,67%

45.000.000,-

-

-

-

83 %

47.250.000,-

-

-

Dinsosnakertrans

9 dokumen

30.000.000

-

-

- 9 dokumen

31.500.000,-

-

-

Dinsosnakertrans

4 dokumen

15.000.000,-

-

-

-

15.750.000,-

-

-

dokumen

4 dokume





Indikator Kinerja

2

3

1

dan Evaluasi SKPD

1 13 01 5.2.16 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 16.01

1 13

Pameran Pembangunan Kab. Pandeglang

Lokasi


4

5




8

Catatan Penting


APBD (Rp)

10

9


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

11

12

14

13

Lap. Tahunan, LPPD dan Lap. Bulanan Terselenggaranya Dinsosnakertrans kegiatan penunjang pembangunan

66,67%

10.000.000,-

-

-

-

83 %

10.500.000,-

-

-

Terselenggaranya Dinsosnakertrans pameran pembangunan tingkat kabupaten

1 Kegiatan

10.000.000,-

-

-

-

1 Kegiatan

10.000.000,-

-

-

66,67%

60.000.000,-

-

-

-

-

-

-

2 Unit

60.000.000,-

-

-

-

-

-

-

54 %

485.000.000,-

-

-

-

509.250.000,-

-

-

SOSIAL

1 13 01 5.2.24 Program Pencegahan Dini dan Penang gulangan Korban Bencana Alam

Evaluasi korban bencana dilaksanakan secara cepat dan maksimal

1 13 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana

1 13 01 5.2.25 Program Pengurangan Jumlah

Terciptanya penanggulangan

24.01

Kec. Sobang

-




1


Indikator Kinerja

2

3

Masyarakat Miskin

Lokasi


4

5




8

Catatan Penting


10

9



12

14

13

kemiskinan melalui pemberdayaan dan perlindungan masyarakat

1 13 01

25.07

Operasional Panti Jompo Nini Aki

Jumlah penghuni Panti Nini Aki panti nini aki yang mendapatkan fasilitas day care service

15 Orang

185.000.000,-

-

-

-

15 orang

194.250.00,-

-

-

1 13 01

25.08

Bantuan Rehabilitasi Jumlah rumah Sosial daerah penerima PKH Kumuh yang diberikan bantuan bahan bangunan

Kec. Majasari

15 Rumah

150.000.000,-

-

-

-

15 Rumah

157.500.000,-

-

-

1 13 01

25.14

Pembinaan Anak Cacat

Jumlah anak cacat yang diberikan pembinaan

Kab. Pandeglang

15 Orang

30.000.000,-

-

-

-

18 Orang

31.500.000,-

-

-

1 13 01

25.15

Penanganan Anak Jalanan

Jumlah anak jalanan yang dibina dan diberdayakan

Kab. Pandeglang

12 Orang

30.000.000,-

-

-

-

15 Orang

31.500.000,-

-

-




1


Indikator Kinerja

2

3

Lokasi


4

5




8

Catatan Penting


10

9



12

14

13

1 13 01

25.18

Pembinaan terhadap Penyandang HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba (NAFZA)

Jumlah penyandang HIV/AIDS dan Nafza yang diberikan pembinaan

Kab. Pandeglang

16 Orang

30.000.000,-

-

-

-

16 Orang

31.500.000,-

-

-

1 13 01

25.19

Pembinaan terhadap Eks Narapidana

Jumlah eks narapidana yang diberikan pembinaan life skill

Kab. Pandeglang

16 Orang

30.000.000,-

-

-

-

16 Orang

31.500.000,-

-

-

1 13 01

25.20

Pembinaan terhadap Lanjut Usia (Lansia)

Jumlah lanjut usia yang diberikan pembinaan dan bimbingan keterampilan

Kab. Pandeglang

20 Orang

30.000.000,-

-

-

-

20 Orang

31.500.000,-

-

-

66,67%

629.000.000,-

-

-

-

83 %

660.450.000,-

-

-

1 13 01 5.2.27 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Persentase pelayanan bantuan bagi fakir miskin serta peningkatan kualitas hidup bagi Komunitas Adat Terpencil




1


Indikator Kinerja

2

3

Lokasi


4

5




8

Catatan Penting


10

9



12

14

13

(KAT) 1 13 01

27.01

Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Terbinanya wanita rawan sosial ekonomi

Kab. Pandeglang

1 Kegiatan

35.000.000,-

-

-

-

1 Kegiatan

36.750.000,-

-

-

1 13 01

27.02

Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Keluarga Miskin

Jumlah masyarakat miskin yang dilatih usaha mandiri yang diberikan permodalan

Ds. Telaga sari, Parigi, Mekarwangi Kec. Saketi

3 kelompok

50.000.000,-

-

-

-

4 Kelompok

52.500.000,-

-

-

1 13 01

27.03

Monitoring KUBE

Jumlah laporan Kab. Pandeglang hasil pengawasan dan evaluasi KUBE

1 dokumen

12.000.000,-

-

-

- 1 dokumen

12.600.000,-

-

-

1 13 01

27.04

Bantuan Orang Terlantar dalam Perjalanan

Jumlah orang terlantar yang diberikan bantuan

Kab. Pandeglang

100 Orang

10.000.000,-

-

-

-

105 orang

10.500.000,-

-

-

1 13 01

27.05

Penunjang Kegiatan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)

Jumlah laporan Kab. Pandeglang hasil pengawasan dan evaluasi BLPS

1 dokumen

10.000.000,-

-

-

- 1 dokumen

10.500.000,-

-

-




1


Indikator Kinerja

2

3

Lokasi


4

5




8

Catatan Penting


10

9



12

14

13

1 13 01

27.06

Pengendalian dan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Jumlah Kab. Pandeglang pendamping dan operator PKH yang diberikan pembinaan dan bantuan operasional

122 orang

250.000.000,-

-

-

-

122 orang

262.500.000,-

-

-

1 13 01

27.07

Pembinaan bagi Organisasi Sosial dan Panti Sosial

Jumlah organisasi Kab. Pandeglang dan panti sosial yang diberikan pembinaan

50 Orsos

50.000.000,-

-

-

-

55 Orsos

52.500.000,-

-

-

1 13 01

27.08

Bimbingan Karang Taruna

Jumlah pengurus Kab. Pandeglang karang taruna yang dibina

85 Orang

50.000.000,-

-

-

-

90 Orang

52.500.000,-

-

-

1 13 01

27.09

Pembinaan TKSK dan PSM

Jumlah potensi Kab. Pandeglang sumber kesejahteraan sosial yang dibina

336 orang

50.000.000,-

-

-

-

336 orang

52.500.000,-

-

-

1 13 01

27.10

Penunjang Hibah dan Bantuan Sosial

Tersedianya operasional hibah dan bantuan sosial

Kab. Pandeglang

1 Kegiatan

100.000.000,-

-

-

-

1 kegiatan

105.000.000,-

-

-

1 13 01

27.11

Penunjang kegiatan Jumlah kegiatan PMKS dan PSKS PMKS dan PSKS

Kab. Pandeglang

1 Kegiatan

12.000.000,-

-

-

-

1 Kegiatan

12.600.000,-

-

-




1


Indikator Kinerja

2

3

1 13 01 5.2.28 Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Persentase pemberdayaan nilai serta unsur kepahlawanan

1 13 01

Lokasi


4

5




8

Catatan Penting


10

9



12

14

13

66,67

25.000.000,-

-

-

-

83 %

26.250.000,-

-

-

Jumlah taman TMP cihaseum makam pahlawan Pandeglang yang dipelihara

1 Lokasi

25.000.000,-

-

-

-

1 Lokasi

26.250.000,-

-

-

1 13 01 5.2.29 Program Penanggulangan Bencana

Persentase penanganan logistik bantuan korban bencana alam dan korban bencana sosial

66,67 %

120.000.000,-

-

-

-

83 %

126.000.000,-

-

-

1 13 01

Jumlah Logistik bagi korban bencana

1.200

120.000.000,-

-

-

-

1.300 paket

126.000.000,-

-

-

-

-

1 14 1 14 13

28.01

29.01

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Penanganan masalah-masalah strategi yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa

Kab. Pandeglang

Paket

KETENAGAKERJAAN 01.15 Program Persentase Peningkatan Kualitas pencari kerja dan Produktivitas yang dilatih

417.500.000,66,67 %

177.500.000,-

393.750.000,-

-

-

83 %

97.125.000,-




1


Indikator Kinerja

2

3

Tenaga Kerja

1 14 13

15.06

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Lokasi


4

5




8

Catatan Penting


10

9



12

14

13

berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat Jumlah pencari kerja yang yang dilatih keterampilan kerja

Ds. Koranji, Kaduela, Giri jaya, Sindang hayu dan Ds. Parigi Kec. Saketi

1 14 13

01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Persentase pelayanan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja

1 14 13

16.03

Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Lembaga Latihan Swasta yang diberikan sarana pelatihan

LLS di Kab. Pandeglang

1 14 13

16.05

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan



1 14 13

16.07

Sosialisasi bagi

Jumlah pengurus Kab. Pandeglang

11

177.500.000,-

-

-

-

4 Kelompok

97.125.000,-

-

-

66,67 %

110.000.000,-

-

-

-

83 %

115.500.000,-

-

-

3 LLS

45.000.000,-

-

-

-

4 LLS

47.250.000,-

-

-

32 Orang

35.000.000,-

-

-

-

35 Orang

36.750.000,-

-

-

30 LLS

30.000.000,-

-

-

-

35LLS

31.500.000,-

-

-

Kelompok




1


Indikator Kinerja

2

3

lembaga latihan swasta

4

5



8

Catatan Penting


10

9



12

14

13

LLS yang mengikuti sosialisasi

1 14 13

01.17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase pencapaian kesepakatan dalam hubungan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan kerja , penerapan pengupahan, norma ketenagakerjaan, K3 serta jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan

1 14 13

17.04

jumlah pekerja dan pemberi kerja yang mengikuti sosialiasi ketenagakerjaan

Sosialisasi berbagai peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan

Lokasi



Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang

66,67 %

130.000.000,-

-

-

-

83 %

136.500.000,-

-

-

50 Orang

35.000.000,-

-

-

-

50 Orang

36.750.000,-

-

-





Indikator Kinerja

2

3

1

Lokasi


4

5




8

Catatan Penting


10

9



12

14

13

1 14 13

17.05

Peningkatan Pengawasan perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Jumlah Dinsosnakertrans 7 perusahaan yang Kab. Pandeglang perusahaan mendapat pengawasan norma ketenagakerjaan, norma K3 dan serta pekerja yang menjadi anggota Jamsostek

30.000.000,-

-

-

-

7 perusahaan

31.500.000,-

-

-

1 14 13

17.08

Pelatihan Tata Cara Penetapan Upah Minimum bagi Pengupahan Kabupaten/LKS Tripartit

Survey Dinsosnakertrans kebutuhan hidup Kab. Pandeglang layak dan mekanise penetapan UMK

1 Kegiatan

50.000.000,-

-

-

-

1 Kegiatan

52.500.000,-

-

-

1 14 13

17.10

Rencana Aksi Nasional BentukBentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA)

Jumlah Kab. Pandeglang pengawasan dan evaluasi PBPTA

1 Kegiatan

15.000.000,-

-

-

-

1 Kegiatan

15.750.000,-

-

-

2

PILIHAN

150.000.000,-

150.000.000,-

2 08

KETRANSMIGRASIAN

150.000.000,-

150.000.000,-




1


Indikator Kinerja

2

3

2 08 13

02.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Persentase penempatan, pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan sumber daya masyarakat transmigran

2 08 13

15.02

Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku, dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Perjanjian Kerjasama Antar Daerah

2 08 13

15.05

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigran untuk Memenuhi Kebutuhan

Lokasi


4

5




8

Catatan Penting


10

9



12

14

13

66,67 %

150.000.000,-

-

-

-

83 %

157.500.000,-

-

-

Prov. Kalbar dan Prov. Sulbar

2 MoU

50.000.000,-

-

-

-

2 MoU

52.500.000,-

-

-

Jumlah Prov. Kalbar dan Transmigran yang Prov. Sulbar difasilitasi penempatannya

50

50.000.000,-

-

-

-

50 Keluarga

52.500.000,-

-

-

Keluarga




1


Indikator Kinerja

2

3

Lokasi


4

5




8

Catatan Penting


10

9



12

13

Sumberdaya Manusia 2 08 13

15.06

Pembinaan transmigrasi pasca penempatan

Jumlah transmigran yang diberikan pembinaan dalam bentuk bantuan dan motivasi produktivitas kerja JUMLAH

50

50.000.000,-

-

-

-

2.425.495.000,-

-

-

-

Keluarga

50 Keluarga

52.500.000,-

2.439.144.750,-


14


BAB IV PENUTUP Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka Rencana Kinerja Tahun 2014 yang disusun ini merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman kerja bagi seluruh pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang. Renja ini disusun atas dasar hasil masukan dari setiap unit kerja pola yang dipakai memakai prinsip bottom up planning. Dengan demikian maka diharapkan program yang akan dilaksanakan dapat mengakomodir semua kegiatan unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Akhir kata semoga Renja ini bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang

Drs. H. ANWAR FAUZAN, MM Nip.19560701 198403 1 005


Rencana Kerja Akhir Tahun 2014

Recommend Documents