RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2015 - 2019
1
BAB I PENDAHULUAN
Perencanaan
merupakan
sebuah proses
mendefinisikan tujuan
organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, tidak mungkin
tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh
karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan menyusun Rencana Strategis untuk dapat dipedomani dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dengan baik. Dalam kontek penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban
strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut
adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah,
2
maka Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan untuk periode 2015 – 2019. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 –2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 –2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunandan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.
1.1. KONDISI UMUM Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu
negara.
Dalam
sejarah
perjalanannya
Indonesia
telah
berhasil
menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kota Padangsidimpuan memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum
3
yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum. Adapun
tugas
dan
wewenang
Komisi
Pemilihan
Umum
Kota
Padangsidimpuan dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:
1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: a.
menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b.
melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.
membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d.
mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e.
menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
f.
memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g.
menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di
4
kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; i.
membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
j.
menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
k.
mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
l.
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; n.
menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
o.
melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: a.
menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
5
b.
melaksanakan
semua
tahapan
penyelenggaraan
di
kabupaten/kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.
membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d.
mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e.
memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f.
menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
g.
melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
h.
membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
i.
menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
j.
mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; k.
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
l.
melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
6
3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi: a.
merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
b.
menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
c.
menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan
pemilihan
bupati/walikota
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; d.
membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
e.
mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan
pemilihan
bupati/walikota
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; f.
daftar
pemilih
dari
PPK
dalam
penyelenggaraan
pemilihan
bupati/walikota; g.
memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
h.
menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
i.
menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
j.
menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
k.
membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
7
l.
menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; n.
melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
o.
menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
p.
mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggaraan
pemilihan
berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; q.
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
r.
melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
s.
melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
t.
menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
u.
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8
4. KPU Kota Padangsidimpuan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, dan walikota berkewajiban: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; c. menyampaikan
semua
informasi
penyelenggaraan
Pemilu
kepada
masyarakat; d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
semua
kegiatan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; g. mengelola barang inventaris KPU Kota Padangsidimpuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Padangsidimpuan dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kota Padangsidimpuan; j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di KPU Kota Padangsidimpuan; k. melaksanakan keputusan DKPP; dan l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
9
Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan beranggotakan 5(lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang
KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat
KPU Kota Padangsidimpuan dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 berikut. Gambar 1. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan 1.
ARBANUR RASYID, MA
(
KETUA
)
2.
AHMAD RASID,S.Pd
( ANGGOTA )
3.
DRS. HATIMBULAN SIREGAR
( ANGGOTA )
4.
HOTMA RIDO RANTO SRG, S.Ag,M.S.I ( ANGGOTA )
5.
MUKTAR HELMI, S.Pd.I
( ANGGOTA )
SEKRETARIS KPU PADANGSIDIMPUAN
AHMAD NASIRWAN, S.Sos NIP. 196601061986021003
KASUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
KASUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS
SAHLAN BASRI,SH NIP. 196411021993031005
SUTAN,SP NIP. 197806212000031004
KASUB BAGIAN HUKUM
DEKA RIA MURTI LUBIS, SH NIP. 198610182010122003
10
PLH. KASUB BAGIAN UMUM MAHYUNI MARDIA, SE NIP. 197806142007012005
Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Sekretaris KPU Kota Padangsidimpuan dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar 1. Dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan sejumlah 47 (empat puluh tujuh) orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni: 1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan. Jumlah pegawai DPK secara nasional adalah sebanyak 9 (Sembilan) orang; 2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 16 orang dan 3.
Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. Sesuai PKPU Nomor 06 tahun 2008 dalam menjalankan tugas, pokok dan
fungsi pada sub bagian sekretariat KPU Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut: a. Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Program dan Data : 1.
Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
2.
Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
3.
Mengelola, menyusun data pemilih;
4.
Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait;
5.
Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintah;
6.
Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
7.
Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
8.
Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggaran Pemilu;
9.
Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
11
10. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data; 11. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota; 12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPUKab/Kota; 13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota; 14. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kab/Kota; 15. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU; 16. Menjalankan perintah lain yang diperintahkan pimpinan. b. Tugas Pokok dan Fungsi pada Subbagian Hukum : 1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu; 2.
Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum Penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelengara Pemilu; 4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu; 5. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu; 6.
Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
7.
Menyusun dan mengelola verifikasi Calon Anggota DPRD Kab/Kota;
8.
Menyusun laporan kegitan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
9.
Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
12
10. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu; 11. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu; 12. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kenerja staf di Subbagian hukum; 13. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum; 14. Menyusun dan mencari bahan dan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah; 15. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota; 16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota; 17. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Hukum Kab/Kota; 18. Melaksanakan inventarisasi perturan perundang-undangan; 19. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. c. Tugas Pokok dan Fungsi pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat : 1.
Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kab/Kota;
2.
Menyusun draf pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota;
3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu; 4. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
13
5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Penggantian Antar Waktu dan pengisian Anggota DPRD Kab/Kota; 6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan; 7. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu; 8.
Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
9.
Mengumpukan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
10. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosislisasi dan kampanye; 11. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi, dan pelaksanaan pendidikan pemilih; 12. Melakukan identifikasi kenerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Pertisipasi Masyarakat; 13. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah; 14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota; 15. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota; 16. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu; 17. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas; 18. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. d. Tugas Pokok dan Fungsi pada Subbagian Keuangan,Umum,dan Logistik : 1.
Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
2.
Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kab/Kota;
14
3.
Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
4.
Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/KPAK);
5.
Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang tebaru;
6.
Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
7.
Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
8. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa; 9. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN; 10. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 11. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pajabat penandatanganan SPM; 12. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari paraturan parundang-umdangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu; 13. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan; 14. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota; 15. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota; 16. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota; 17. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain; 18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 19. Mangelola dan menyusun rencana Subbagian Umum; 20. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekpedisi;
15
21. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas; 22. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di Subbagian masing-masing; 23. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga; 24. Mencatat dan menyusunsuratmasuk/keluar; 25. Menyusun dan mengarsipkansuratmasuk/keluar; 26. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas; 27. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar; 28. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis; 29. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif; 30. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik Negara; 31. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota; 32. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota; 33. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota; 31. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik; 32. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu; 33. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya; 34. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu; 35. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu; 36. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota; 37. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota; 38. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
16
39. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain; 40. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan dapat dilihat dari table dibawah ini :
Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan NO
TINGKAT PENDIDIKAN
1
2
3
1
S1
10
2
D3
2
3
SLTA
13
TOTAL
JUMLAH
25
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan berjunlah 25 (dua puluh lima) orang selebihnya masih berstatus Tenaga Honorer atau Tenaga Suka Rela. Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kota Padangsidimpuan sebagai lembaga mandiri memiliki Kantor dengan status kepemilikan, kontrak sewa.
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah: 1) keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas,
17
kapabilitas dan akuntabilitas; 2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan 3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
1.2.1. Potensi a. Aspek Kelembagaan Dari evaluasi organisasi KPU tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan . Organisasi KPU Kota Padangsidimpuan telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 , dan Pileg 2014 dapat berjalan dengan lancar dan sukses dan dilakukan berdasarkan prinsipprinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas. KPU Kota Padangsidimpuan
telah berupaya me-reposisi lembaganya
melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen. Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu di Kota Padangsidimpuan. Setiap pegawai Sekrtariat KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi, dan dapat mensukseskan penyelenggaraan Pemilu di Kota Padangsidimpuan.
b. Aspek Sumber Daya Manusia KPU Kota Padangsidimpuan memiliki sumber daya manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia,. Hal ini memperkuat
18
kelembagaan KPU Kota Padangsidimpuan yang bersifat nasional. KPU Kota Padangsidimpuan telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari Pengarahan, dan pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya. Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Sekretariat KPU Daerah Kota Padangsidimpuan.
c. Aspek Kepemimpinan Secara umum
KPU Kota Padangsidimpuan telah menerapkan praktik
kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 58% dan 26% atas praktik kepemimpinan tersebut. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik. Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.
19
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi
dan
akuntabilitas.
Pengelolaan
anggaran
dilakukan
dengan
menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel. Dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU Kota Padangsidimpuan telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1.2.2. Permasalahan 1. Kelembagaan Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Pemerintah Daerah
dan Panwaslu
menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan penertiban alat peraga kampanye dalam pemilu.
Ketidakjelasan batas kewenangan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
Beban
kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan. 2.
SDM Masalah Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum adalah kurangnya Tenaga Ahli di bidang Komputer (IT) dalam pelaksanaan kegiatan di Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kota Padangsidimpuan.
20
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
2.1 VISI Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan adalah : Terciptanya penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Daerah Kota Padangsidimpuan.
2.2 MISI Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan sebagai berikut : 1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kota Padangsidimpuan; 2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab di Kota Padangsidimpuan; 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif di Kota Padangsidimpuan; 4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Padangsidimpuan;
21
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis khususnya di Kota Padangsidimpuan; 6. Meningkatkan kepercayaan publik (trust of publik) terhadap hasil pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2.3 Tujuan Tujuan
Komisi
Pemilihan
Umum
Kota
Padangsidimpuan
disusun
berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Melayani masyarakat Kota Padangsidimpuan menggunakan Hak Pilihnya dalam setiap pesta demokrasi baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Wakil Presiden maupun Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, “satu suara menentukan nasib bangsa”; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum; 3. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang Demokratis; 4. Terselenggaranyan Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 5. Terselenggaranya
Pemilu
yang
efektif dan
efisien,
transparan,
akuntabel, dan aksesabel; serta 6. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum
22
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Sasaran Komisi Pemilihan Umum kota padangsidimpuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga
legislatif,
penyelenggara
Pemilihan
Umum,
dan
lembaga
penyelenggara negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Umum 2018 yang adil dan demokratis. Maka Sasaran - Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya
kesadaran
dan
partisipasi
masyarakat
Kota
Padangsidimpuan yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; 2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib; 3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Undang-undang yang berlaku; 4. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional yang didukung dengan system Komunikasi dan Teknologi Informasi. 5. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai. 6. Terbangunnya harmonisasi, komunikasi antar lembaga dan stocholder dalam
mensukseskan
setiap
penyelenggaraan
padangsidimpuan.
23
pemilu
di
Kota
BAB III ARAH KEBIJAKAN,SRATEGI,KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1.Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Padangsidimpuan Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 telah di tentukan tahapan dan proritas untuk masing – masing Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 3, yakni pada tahun 2015 -2019 bertujuan untuk menetapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan penbangunan keungungulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia,sumber daya manusia yang berkualitas,serta kemampuan ilmu pengetahuan dan tekno logi. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019 yakni sasaran pembangunan dibidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain : (1) melanjudkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) pembangunan trasparasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahaan; dan (3) peyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan strategi nasional yang di tempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut: 1 .Melanjutkan konsulidasi demokrasi untuk memulikan kepercayaan publik 2. Pembangunan trasparansi dan akuntabilitas kinerja 3. Penyempuraan dan peningkatan kualitas reformasi demokrasi
3.2.Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Arah
kebijakan
dan
strategi
Komisi
Pemilihan
Umum
Kota
Padangsidimpuan merupakan uraian sistematis meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.
24
Sementara itu perspetif pelaksanan tugas pokok lembaga merupakan perspektef pengarah strategis yang dijalankan untuk mendukung Visi dan Misi KPU Kota Padangsidimpuan. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 2 (dua) program dan 8 (delapan ) kegiatan yang akan di laksanakan oleh satuan unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan dengan sasaran program (OUTCOME) yang hendak di capai adalah :terlaksananya fasilitas pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya, terlaksananya pemutahiran data pemilih melalui sinergiritas
dan
singkronisasi
dengan
Dinas
Catatan Sipil
Kota
Padangsidimpuan. Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada table berikut : Tabel.. Kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Program Dukungan Menajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekmis Lainnya No
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
1
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Padangsidimpuan
Laporan Sistem akuntansi dan Pelaporan keuangan
Laporan akuntansi dan pelaporan keuangan
Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran ( LPPA) Layanan Perkatoran
Pengelolaan Data, Dokumen, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu
Perencaan Kebutuhan Logistik,Pedoman dan Evaluasi Menajenen logistik Pemilu Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu Inventarisasi Logistik Pemilu
Penyajian Laporan PertanggungJawaban Penggunaan Anggaran Pengelolaan Perbendaharaan, Serta sisitem Akuntansi Pelaporan,Pembayaran Gaji dan Tunjangan Fasilitas Perecanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu
2
25
Fasilitas Pengadaan Logistik Pemilu Inventarisasi Logistik Pemilu
3
4
5
6
Pelaksanaan Menajemen Perencanaan Dan Data
Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran KPU Kota Padangsidimpuan
Pemeriksan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Padangsidimpuan
Dokumen Perencanaandan Data Kepemiluan
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Layanan Operasional dan Pelayanan TI
Layanyan Tegnologi Informasi Pemilu 2014
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Aksi,Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan Penyusunan PK Tahun 2016
Dokumen Pemutahiran Data Pemilu Sistem Aplikasi KPU
Pemutahiran Data Pemilih Tahun 2016
Penataan Organisasi,Pembinaan, dan pengelolaan SDM
Penyelenggaraan Pelantikan Sumpah Janji Pejabat Srtuktural
Layananan Peningkatan Kopetensi SDM
Pengiriman Peserta Diklat
Penatausahaan Barang Milik Negara
Penatausahaan Barang Milik Negara
Pengelolaan Persediaan( Stock Opname)
Pengelolaan Barang Milik Negara
Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip
Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip
Layanan Perkantoran
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharan Perkantoran
Sistem Aplikasi KPU
Laporan Hasil Evaluasi LAKIP
Evaluasi Terhadap LAKIP KPU Kota Padangsidimpuan
Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan KPU Kota Padangsidimpuan
Rrevisi Laporan Keuangan & Implementasi SPIP di KPU Provinsi
26
b . Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Indikator kerja program ini adalah ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi :persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta Penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi Hukum Arah Kebijakan progam ini mencakup : a. Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan pendokumentasi informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhan nya b. Penyelenggaraan tahapan pemilu Dengan rincian sebagai berikut ; Tabel Kegiatan dan Indikator Kenerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik No
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
1
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU,Advokasi, Penyelesaian Sengaketa dan Penyuluhan Perundang – Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggara Pemiliu
Advokasi dan Sengketa Hukum
Advokasi dan Bantuan Hukum
Layanan Administrasi Kepemiluan
Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas penyelenggaraan Pemilu Terkait Administrasi Kepemiluan Warkshop / Penyuluhan / Evaluasi / Kajian peraturan KPU
Pedoman Petunjuk Tekanis dan Bibingan Teknis/Supervisi/Publk asi Penyelenggaran Pemilu dan Pendidikan Pemilih
Pergantian Antar Waktu Anggota DPR,DPD,DPRD,Provinsi Dan DPRD Kabupaten/kota
Kodinasi dan Evaluasi Pelaporan PAW Anggota DPRD provinsi /Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Dokumen Teknis Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilukada
Pengolahan Data dan Dokumen Pemilu dan Pemilukada
Pusat Pendidikan Pemilih
Pendidikan Pemilih
Informasi dan Publikasi serta Sosialisa pemilu dan Pemilukada
Informasi dan Publikasi serta Sosialisa pemilu dan Pemilukada
2
Penyuluhan Peraturan Perundang - Undangan Pemilu dan Pemilukada
27
3.3 Kerangka Regulasi Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun kedepan. Selama kurun waktu 2015-2019 ,regulasi yang diperlukan: a. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) 1. Tahapan Program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Presiden secara serentak; 2. Pemutakhiran Data Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 5. Para Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 6. Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 7. Pembentukan badan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 8. Noma ,standar, Kebutuhan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaran Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 9. Penguatan dan penghitungan suara dalamPemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta pemetapan calon terpilih.
b. Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota 1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubenur ,Bupati dan Walikota secara serentak; 2. Pemutahiran data Pemilihan Gubenur ,Bupati dan Walikota ; 3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubenur ,Bupati dan Walikota ;
28
4. Kampanye Pemilihan Gubenur ,Bupati dan Walikota ; 5. Dana Kampanye Pemilihan Gubenur ,Bupati dan Walikota a; 6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubenur ,Bupati dan Walikota; 7. Pembentukan badan penyelenggara pemilu dalam Pemilihan Gubenur ,Bupati dan Walikota 8. Norma ,standar,Kebutuhan Pengadaan perlengkapan penyelenggara pemilu Pemilihan Gubenur ,Bupati dan Walikota 9. Norma standar, prosedur dan kebutuhan Pengadaan dsn Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan suara. 10. Pemungutan dan penghitungan suara dalam ,Bupati dan Walikota ;
Pemilihan Gubenur
11. Rekapitulasi perolehansuara dalam Pemilihan Gubenur ,Bupati dan Walikota; Terkait dengan dukungan sekretariat penyelenggara Pemilu : a. Tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran ; b. Tentang pengelolaan dan pertangagung jawaban ; c. Tentang kepegawaian ; d. Tentang pengelolaan barang milik Negara ; e. Tentang kearsipan dan tata naskah dinas ; f. Kearsipan dalam tata naskah dinas.
3.4 Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan
ini merujuk pada organisasi KPU Kota
Padangsidimpuan, pengaturan hubungan intern dan antar organisasi di KPU Kota Padangsidimpuan, serta sumber daya manusia. Upaya penguatan kelembagaan KPU Kota Padangsidimpuan akan terus di lakukan melalui sebagai berikut: a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu ; b. Penataan tugas, dan fungsi dan kewewenangan setiap subbagian ;
29
c. Penyempurnaan hubungan tata kerja intern maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercibta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien; d. Peningkatan kwalitas dan keantitas aparatur KPU Kota Padangsidimpuan yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi KPU Kota Padangsidimpuan dengan baik; e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan
bagi pemilih sebagai upaya
peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas; f. Pemutahiran data Pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/ atau pihak ketiga; g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja; h. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah. Dalam rangka
mengembangkan
Sumber
Daya Manusia guna
meningkatkan Profesional, Integritas, Kapabilitas, dan Akuntabilitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan penyelenggara Pemilu di Kota Padangsidimpuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan Politik Masyarakat berdasarkan asas langsung, umum , bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemiliham Umum Tahun 2018 KPU Kota Padangsidimpuan akan berkerja sama dengan : 1. Media Cetak 2. Media Elektronik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggata Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewa
Perwakilan Rakyat Daerah serta Undamg –Undang
Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU Kota Padangsidimpuan, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU Kota Padangsidimpuan, serta sumber daya manusia dan aparatur di KPU Kota
30
Padangsidimpuan. upaya penguatan kelembagaan KPU Kota Padangsidimpuan akan terus di lakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu ; b. Penataan tugas, dan fungsi dan kewewenangan setiap subbagian ; c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter mau pun antar unit kerja dan lembaga agar tercibta tata laksana organisasi yang lebih transparan ,sinergis, harmonis ,efektif dan efisien; d. Peningkatan kualitas dan keantitas aparatur Kpu yang professional , berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi KPU dengan baik; Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya peningkatan panitia maka dilakukan sebagai berikut: a. partisipasi dan kesadan masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas; b. Pemutahiran data Pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/ atau pihak ketiga; c. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja; d. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah.
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Padangsidimpuan dalam kurun waktu 2015 – 2019 di sajikan pada table Sebagai berikut:
31
Tabel . Target kinerja 2015 – 2019 N o
Prorgram/ kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target Kinerja 2015
2016
2017
2018
A
Program dukungan menajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
1
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Padangsidimpua n
2
3
Pengelolaan Data, Dokumen, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu
Pelaksanaan Menajemen Perencanaan Dan Data
2019
Laporan Sistem akuntansi dan Pelaporan keuangan
Laporana system akuntansi dan pelaporan keuangan
60%
65%
70%
75%
80%
Laporan Pertanggungjawab an Pengguna Anggaran (LPPA)
Penyajian Laporan PertanggungJawaba n Penggunaan Anggaran
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
Layanan Perkatoran
Pengelolaan Perbendaharaan, Serta sisitem Akuntansi Pelaporan,Pembayar an Gaji dan Tunjangan
1 Juknis
1 Juknis
1 Juknis
1 Juknis
1 Juknis
Perencaan Kebutuhan Logistik,Pedoman dan Evaluasi Menajenen logistik Pemilu Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu Inventarisasi Logistik Pemilu
Fasilitasi Perecanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu
0%
0%
70%
0%
0%
Fasilitas Pengadaan Logistik Pemilu
0%
0%
Inventarisasi Logistik Pemilu
75%
85%
100 %
0%
0%
Dokumen Perencanaandan Data Kepemiluan
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
75%
77,5 0%
77,5 0%
77,5 0
77,5 0%
% Layanan Operasional dan Pelayanan TI
Layanyan Tegnologi Informasi Pemilu 2014
100 %
100 %
100 %
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Anggaran Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan Penyusunan PK Tahun 2016
32
75%
77,5 0%
77,5 0%
77,5 0%
60%
65,0 0%
65,0 0%
75,0 0%
100
% 77,5 0%
75,0 0%
4
5
6
Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
Penyelenggaraa n Operasional dan pemeliharaan di Kantor KPU Kota Padangsidimpua n
Pemeriksan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Padangsidimpua n
Dokumen Pemutahiranm Data Sistem Aplikasi KPU
Pemutahiran Data Pemilih 2016
Penataan Organisasi,Pembi naan, dan pengelolaan SDM
Penyelenggaraan Pelantikan Sumpah Janji Pejabat Srtuktural
Layananan Peningkatan Kopetensi SDM
Pengiriman Peserta Diklat
Penatausahaan Barang Milik Negara Pengelolaan Persediaan( Stock Opname) Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip Layanan Perkantoran
Penatausahaan Barang Milik Negara Pengelolaan Barang Milik Negara
Laporan Hasil Evaluasi LAKIP
Sistem Aplikasi KPU
Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharan Perkantoran Evaluasi Terhadap LAKIP Kota Padangsidimpuan
100
100
100
100
100
%
%
%
%
%
1 Apli kasi
1 Apli kasi
1 Apli kasi
1 Apli kasi
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
60%
75%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
75%
100 %
100 %
100 %
100 %
90%
85%
85%
85%
85%
20%
40%
60%
80%
100 %
1 Apli kasi
B
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
1
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU,Advokasi, Penyelesaian Sengaketa dan Penyuluhan Perundang – Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggara Pemiliu Pedoman Petunjuk Tekanis dan Bibingan Teknis/Supervisi /Publkasi Penyelenggaran
2
Advokasi dan Sengketa Hukum Layanan Administrasi Kepemiluan
Penyuluhan Peraturan Perundang Undangan Pemilu dan Pemilukada Pergantian Antar Waktu Anggota DPR,DPD,DPRD, Provinsi Dan DPRD Kabupaten/kota
Advokasi dan Bantuan Hukum Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas penyelenggaraan Pemilu Terkait Administrasi Kepemiluan Warkshop / Penyuluhan / Evaluasi / Kajian peraturan KPU Kodinasi dan Evaluasi Pelaporan PAW Anggota DPRD provinsi /Anggota DPRD Kabupaten/Kota
33
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
95%
95%
95%
95%
95%
90%
90%
90%
91%
91%
1
1
-
1
1
Pemilu dan Pendidikan Pemilih
Dokumen Teknis Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilukada
Pengolahan Data dan Dokumen Pemilu dan Pemilukada
Pusat Pendidikan Pemilih
Pendidikan Pemilih
Informasi dan Publikasi serta Sosialisa pemilu dan Pemilukada
Informasi dan Publikasi serta Sosialisa pemilu dan Pemilukada
1
9
1
1
1
1
91
100
150
0
0
0
4.2. Kerangka Pendanaan Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu: 1. Program Dukungan Menajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kota Padangsidimpuan sebesar Rp 2.438.671.000 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik KPU Kota Padangsidimpuan sebesar Rp 33.192.000
Adapun Perincian Program Setiap tahunnya di sajikan pada table berikut : Tabel.. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Padangsidimpuan Selama Lima Tahun (2015 – 2019) Program/ Kegiatan
076.01,01
076.01.06
Sasaran program (Outcame)/Sasaran Kegiatan Output/Indikator Kinerja Program Dukungan Menajemen Dan Tugas Teknik Lainya KPU Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik TOTAL
Alokasi (dalam juta rupiah) 2015
2016
1.401.728
2.438.761
56.470
33.192
1.458.198
2.471.863
34
2017
2018
2019
J L H
Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode (2015 – 2019) dapat dilihat pada table.. berikut : Kerangka pendanaan kegiatan KPU Kota Padangsidimpuan Selama 5 Tahun (2015 – 2019) KPU Kota Padangsidimpuan Program/ Kegiatan
076.01,01
3355
3356
3357
3358
3360
3361
076.01.06
3363
3364
Sasaran program (Out/came)/Sasaran Kegiatan Output/Indikator Kinerja Program Dukungan Menajemen Dan Tugas Teknik Lainya KPU Pelaksanaan Akuntabibitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekjen KPU Pengelolaan Data,Dokumentasi, Pengadaan,Pendistribusia n, dan Inventarisasi Sarana dan Pra SaranaPemilu Pelaksanaan Menajemen Perencanaan dan Data Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Pemeriksaan Lingkungsn Sekretariaat KPU Kota Padangsidimpuan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapn Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi,Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang – Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelengagaraan Pemilu
Pedoman,Petunjuk Teknis dan Bibingan Tenknis/Supervesi/Publik asi/Sosialisasai
Alokasi (dalam juta rupiah) 2015
2016
1.401.728
2.438.761
897.121
1.911.937
9.915
7.496
31.256
56.694
3.580
1.480
458.506
453.852
1.340
7.212
56.470
33.192
3.420
10.700
53.050
22.492
35
2017
2018
J L H 2019
Program/ Kegiatan
Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih TOTAL Sasaran program (Outcame)/Sasaran Kegiatan Output/Indikator Kinerja
Program Dukungan Menajemen Dan Tugas Teknik Lainya KPU Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabibitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Padangsidimpuan Sasaran Kegiatan (output)1 Laporan Sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sasaran Kegiatan (output)2 Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA) 076.01,01
Program/ Kegiatan
Sasaran Kegiatan (output)3 Layanan Perkatoran Sasaran program (Outcame)/Sasaran Kegiatan Output/Indikator Kinerja
1.458.198
2.471.863 Alokasi (dalam juta rupiah)
2015
2016
1.401.728
2.438.761
897.121
1.911.937
31.005
23.372
13.731
18.325
825.385
1.870.240
2016
9.915
7.496
9.915
800
Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu
-
300
Sasaran Kegiatan (output)3
-
6.396
Perencaan Kebutuhan Logistik,Pedoman dan Evaluasi Menajenen logistik Pemilu
2018
2019
2019
J L H
Alokasi (dalam juta rupiah) 2015
Kegiatan 3356 : Pengelolaan Data,Dokumentasi, Pengadaan,Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Sasaran Kegiatan (output) 1
2017
J L H
Sasaran Kegiatan (output) 2
Inventarisasi Logistik Pemilu
36
2017
2018
Program/ Kegiatan
Sasaran program (Outcame)/Sasaran Kegiatan Output/Indikator Kinerja
Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Menajemen Perencanaan dan Data Sasaran Kegiatan (output)1
Alokasi (dalam juta rupiah) 2015
2016
31.266
56.694
24.262
28.809
6.640
2.200
2017
2018
2019
J L H
2019
J L H
Dokumen Perencanaandan Data Kepemiluan
Sasaran Kegiatan (output )2 Layanan Operasional dan Pelayanan TI
Sasaran Kegiatan (output)3 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sasaran Kegiatan (output) 4 Dokumen Pemutahiran Data Pemilih Sasaran Kegiatan (output) 5 Sistem Aplikasi KPU Kegiatan 3358 : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Sasaran Kegiatan (output) 1 Penataan Organisasi,Pembinaan, dan pengelolaan SDM
Sasaran Kegiatan (output) 2 Layanan Peningkatan Kompetensi SDM Program/Kegi Sasaran program atan (Outcame)/Sasaran Kegiatan Output/Indikator Kinerja
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kota Padangsidimpuan Sasaran Kegiatan (output) 1
3.070 -
-
20.285
-
2.330
3.580
1.480
2.640
840
940
640
Alokasi (dalam juta rupiah) 2015
2016
458.506
453.852
17.692
14.421
1.950
1.535
Penatausahaan Barang Milik Negara
Sasaran Kegiatan (output) 2 Pengelolaan
37
2017
2018
Persediaan( Stock Opname)
Sasaran Kegiatan (output) 3
9.754
10.136
428.360
427.760
1.340
7.212
1.340
3.044
Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip
Sasaran Kegiatan (output) 4 Layanan Perkantora
Kegiatan 3361 Pemeriksaan Sekretariaat KPU Kota Padangsidimpuan Sasaran Kegiatan (output)1 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP
Program/Kegi atan
Sasaran program (Outcame)/Sasaran Kegiatan Output/Indikator Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah) 2015
2016
56.470
33.192
3.420
10.700
2.290
4.900
1.080
2.900
50
2.900
53.050
22.492
076.01.06
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi,Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang – Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelengagaraan Pemilu
Sasaran Kegiatan (output) 1 Advokasi dan Sengketa Hukum
Sasaran Kegiatan (output) 2 Layanan Administrasi Kepemiluan
Sasaran Kegiatan (output) 3 Penyuluhan Peraturan Perundang Undangan Pemilu dan Pemilukada Kegiatan 3364 : Pedoman,Petunjuk Teknis dan Bibingan Tenknis/Supervesi/Publikasi/Sosialisasi
38
2017
2018
2019
J L H
Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
Sasaran Kegiatan (output)1Pergantian
12.750
2.750
13.650
6.992
26.650
10.650
13.650
2.100
1.458.198
2.471.863
Antar Waktu Anggota DPR,DPD,DPRD,Prov insiDan DPRD Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan (output) 2 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilukada
Sasaran Kegiatan (output) 3 Pusat Pendidikan Pemilih
Sasaran Kegiatan (output) 4 Informasi dan Publikasi serta Sosialisa pemilu dan Pemilukada
total
39
BAB V PENUTUP Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 – 2019 adalah Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan
dan seluruh unit kerja
dalam
menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya Rencana strategis berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yang meliputi Kebijakan dan Program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam memberikan Kerangka Kerja dan Kinerja, Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tahun 2015 – 2019 ini di lampirkan pula dengan matriks kinerja dan pendanaan . Rencana Strategis Komisi Pemilhan Umum Kota Padangsidimpuan tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama semua unit di KPU Kota Padangsidimpuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkat kan kinerja yang sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 – 2019. Renacana strategis ini tidak berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanakan programdan kegiatan yang berorentasi pada kinerja. Demikian Dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 -2019 ini di susun, semoga untuk 5 (lima ) tahun mendatang dapat terujud.
Padangsidimpuan,
Januari 2016
Ketua
H. ARBANURRASYID, MA
40
