RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI BAB I PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI 2015 -2019

BAB I PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk Lembaga

menyusun yang

Rencana

mengacu

Strategis

pada

(Renstra)

Rencana

Kementerian/

Pembangunan

Jangka

Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2011

untuk

menyelenggarakan

pemilihan

umum

secara

nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat

perubahan

lingkungan

strategis

organisasi

dan

akhirnya

menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 – 2019.

1


Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. 1.1 KONDISI UMUM Penyelenggaraan

Pemilihan

Umum

secara

berkala

merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan

kedaulatan

rakyat

sebagai

inti

dalam

kehidupan

bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang

demokratis.

Untuk

itu

pemahaman

masyarakat

dalam

memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan. A. Tugas

dan

wewenang

KPU

Kabupaten/Kota

dalam

penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

2


2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten /kota

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan; 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 4. Mengoordinasikan

dan

mengendalikan

tahapan

penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; 6. Memutakhirkan kependudukan

data yang

pemilih disiapkan

berdasarkan dan

diserahkan

data oleh

Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 7. Menetapkan

dan

mengumumkan

hasil

rekapitulasi

penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

Kabupaten/Kota

berdasarkan

hasil

rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; 8. Melakukan

dan

mengumumkan

rekapitulasi

hasil

penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang

bersangkutan

berdasarkan

berita

acara

hasil

rekapitulasi penghitungan suara di PPK; 9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 10. Menerbitkan

keputusan

KPU

Kabupaten/Kota

untuk

mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

3


11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota

terpilih

sesuai

dengan

alokasi

jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; 12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; 13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara

anggota

Kabupaten/Kota,

PPK, dan

anggota

PPS,

pegawai

sekretaris

KPU

sekretariat

KPU

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya

tahapan

penyelenggaraan

Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. Menyelenggarakan

sosialisasi

penyelenggaraan

Pemilu

dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; 16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU

Provinsi,

dan/atau

peraturan

perundang-

undangan. B. Tugas

dan

wewenang

penyelenggaraan

Pemilu

KPU

Kabupaten/Kota

Presiden

dan

Wakil

dalam Presiden

meliputi: 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; 2. Melaksanakan kabupaten/kota

semua

tahapan

berdasarkan

penyelenggaraan ketentuan

di

peraturan

perundang-undangan;

4


3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 4. Mengoordinasikan

dan

mengendalikan

tahapan

penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 5. Memutakhirkan

data

kependudukan

yang

pemilih

berdasarkan

disiapkan

dan

diserahkan

data oleh

Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; 7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden

dan

Wakil

Presiden

di

kabupaten/kota

yang

bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 9. Menindaklanjuti

dengan

segera

rekomendasi

Panwaslu

Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; 10. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara

anggota

Kabupaten/Kota,

PPK, dan

anggota

PPS,

pegawai

sekretaris

sekretariat

KPU KPU

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya

tahapan

penyelenggaraan

Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang

berkaitan

dengan

tugas

dan

wewenang

KPU

Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

5


12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; 13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU

Provinsi,

dan/atau

peraturan

perundang-

undangan. C. Tugas

dan

wewenang

KPU

Kabupaten/Kota

dalam

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi: 1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota; 2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan

pemilihan

bupati/walikota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya; 5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; 7. Memutakhirkan kependudukan

data yang

pemilih disiapkan

berdasarkan dan

diserahkan

data oleh

Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan

gubernur

dan

bupati/walikota

terakhir

dan

menetapkannya sebagai daftar pemilih;

6


8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; 9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan; 10. Menetapkan

dan

mengumumkan

hasil

rekapitulasi

penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 12. Menerbitkan

keputusan

mengesahkan

hasil

KPU

Kabupaten/Kota

pemilihan

bupati/walikota

untuk dan

mengumumkannya; 13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; 14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi; 15. Menindaklanjuti

dengan

segera

rekomendasi

Panwaslu

Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; 16. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara

anggota

Kabupaten/Kota,

PPK, dan

anggota pegawai

PPS,

sekretaris

sekretariat

KPU KPU

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan pemilihan

terganggunya berdasarkan

tahapan

penyelenggaraan

rekomendasi

Panwaslu

Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;

7


17. Melaksanakan

sosialisasi

penyelenggaraan

pemilihan

gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan

gubernur

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; 19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; 20. Menyampaikan

hasil

pemilihan

bupati/walikota

kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. KPU

Kabupaten/Kota

dalam

Pemilu

Anggota

Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat

Daerah,

Pemilu

Presiden

dan

Wakil

Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban: 1. Melaksanakan

semua

tahapan

penyelenggaraan

Pemilu

dengan tepat waktu; 2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; 3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; 4. Melaporkan

pertanggungjawaban

penggunaan

anggaran

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8


5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan

Pemilu

kepada

KPU

melalui

KPU

Provinsi; 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan

Kabupaten/Kota

berdasarkan

pedoman

yang

ditetapkan oleh KPU dan ANRI; 7. Mengelola

barang

inventaris

KPU

Kabupaten/Kota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Menyampaikan

laporan

periodik

mengenai

tahapan

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; 9. Membuat

berita

acara

pada

setiap

rapat

pleno

KPU

Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; 10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota; 11. Melaksanakan keputusan DKPP; 12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. 1.2. Struktur Organisasi dan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Ketatalaksanaan Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas

selama

5

(lima)

tahun

terhitung

sejak

pengucapan

sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar berikut:

9


GAMBAR 1 BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

GAMBAR 2 BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIS

SUBBAG PROGRAM DAN DATA

SUBBAG TEKNIS KEPEMILUAN DAN HUPMAS

SUBBAG HUKUM

SUBBAG UMUM

Adapun susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan

Sekretariat

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota

yaitu

sebagaimana tercantum pada gambar berikut :

10


STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI KETUA HERRI DANI, S.E., M.AB.

ANGGOTA Drs. H. LABAYK SIMANJORANG, M.A.

ANGGOTA RAFLI SUBAKTI, S.H.

ANGGOTA CHAISAL ANDRIO LUBIS, S.Pd.

ANGGOTA ZULFAN EFENDI, S.T.

SEKRETARIS SUGIANTO, BA Penata Tk I.III/d NIP.195904101989071001

KASUBBAG PROGRAM DAN DATA SUWANDI, S. Sos Penata Tk.I. III/d. NIP. 19710830 199303 1 005

KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS FERNANDO S. M. PINEM, S.Sos Penata Muda Tk I/III/b NIP. 19840911200912 1 006

KASUBBAG HUKUM SYARIFUL AZMI, SH, MH Penata III/c NIP. 19580808 199308 2 001

KASUBBAG UMUM FATIMA HANIM, SH Penata III/c NIP. 19811021 200902 2 002

SURYA ELVINO RAMBE, S. Sos Penata Muda Tk I/III/b NIP.19811110200902 1 008

ANUGRAH P. TELAUMBANUA, SE Penata Muda Tk I/III/b NIP. 197909152010121001

YUSILAWATI, SH Penata Muda Tk. I/III/b NIP.19750226200902 2 002

FEBRIN D. G TAMPUBOLON, S. Sos Penata Muda/ III/a NIP. 19880119200902 2 005

MASKANSYAH, S.E Penata Muda Tk I /III/b NIP.19820901200902 1 003

FAUZIAH, SE Penata Muda /III/a NIP. 19830419200902 2 008

SANTI HARIATI, SH Penata Muda/III/a NIP.19780502 20121220 2 006

ABDUL HAKIM DAULAY, ST Penata Muda/ III/a NIP.19820205200902 1 004

ZHUHRIANI SAFINA, A. MD Pengatur Tk. I/II/d NIP. 198702272009022003

DENNY SIMBOLON, AMd Pengatur Tk. I/II/d NIP.19790504 200902 2 005

ABDUL RAHMAN Pengatur Muda Tk I/II/b NIP.19770709 200701 1 006

DAVID AULIA NASUTION, AMd Pengatur Tk. I/II/d NIP.19741205200902 1 006

11


Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai memiliki SDM berjumlah 31 orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni: 1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Binjai dimana Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 3 orang; 2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 14 orang; 3. Pegawai dengan status honerer + non PNS sebanyak 14 orang. Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kota Binjai yang berjumlah 31 orang yang terdiri dari 3 PNS DPK (1 Sekretaris, 1 Kasubbag dan 1 staf), 14 PNS Organik, dan 14 pegawai honorer dan non PNS.

Namun

bergantung

untuk

lagi

ke

tahun

depan

Pemko

mudah-mudahan

Binjai

sebab

dari

sudah

organik

tidak sudah

memungkinkan/memenuhi syarat untuk menduduki jabatan struktural eselon IV ke atas. Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 14 orang,dan D3 sebanyak 2 orang serta SLTA sebanyak 5 orang, sebagaimana tabel dibawah ini dengan komposisi pegawai tersebut di bawah sudah memadai untuk menangani tugas KPU Kota Binjai. NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TINGKAT PENDIDIKAN 2 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD TOTAL

JUMLAH 3 1 16 4 10 31

12


Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum

sebagai

institusi

negara

yang

profesional,

akuntabel

dan

transparan serta menerapkan prinsip-prinsip good governance. Ketatalaksanaan atau proses bisnis (business process) atau manajemen mengatur hubungan kerja antar bagian (sub-sub) dalam organisasi dan mengelola aktivitas dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. No 1 2 3

Nama Sugianto, BA Syariful Azmi, Sh, MH Fatimah Hanim, SH

Jabatan

Pendidikan

NIP

Gol.

195904101989071001

III/d

Sekretaris

198512072009021002

III/c

Kasubbag Hukum

S2-Hukum

198110212009022002

III/c

Kasubbag Umum

S1- Hukum

Kasubbag Program

S1- Ilmu

Data

Pemerintahan

Terakhir D3Pemerintahan

4

Suwandi, S. Sos

197108301993031005

III/d

5

Fernando S. M. Pinem, S. Sos

198409112009121006

III/b

Kasubbag Teknis Hupmas

S1- Ilmu Komunikasi

6

Yusilawati, SH

197502262009022002

III/b

Analis Hukum

S1- Hukum

7

Surya Elvino Rambe, S. Sos

Penyusun Bahan 198111102009021000

III/b

Informasi Peraturan Perundang-undangan

8

Maskansyah, SE

198209012009021003

III/b

9

Anugrah P. Telaumbanua, SE

197909152010121001

III/b

S1- Ilmu Pemerintahan

Analisis Program Dan

S1-

Data

Manajemen

Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan

S1- Akuntansi

13


10

11

Febrin Dwi Gloria, T., S. Sos Abdul Hakim Daulay, ST

198801192009022005

III/a

Penghubung Antar

S1- Ilmu

Lembaga

Komunikasi

Penyusun Bahan 198202052009021004

III/a

Peraturan Perundangundangan

S1- Ilmu Komputer

12

Fauziah, SE

198304192009022008

III/a

Analis Pemilu

S1- Akuntansi

13

Santi Hariati, SH

197805022012122002

III/a

Sekretaris Pimpinan

S1- Hukum

197905042009022005

II/d

14

15

16

Denny Simbolon, A. Md David Aulia Nst, A. Md Zhuhriani Safina, A. Md

Penyusun Program dan Anggaran

D3- Komputer

Pengelola Bahan 197412052009021006

II/d

Pemukhtahiran Data

D3- Komputer

dan Informasi 198702272009022003

II/d II/c

Penyusun Program dan Anggaran Pembantu Bendahara

D3- Akuntansi

17

Abdul Rahman

197707092007011006

18

Helmi Harahap

--

--

Satpam

SMA

19

Junaidi

--

--

Satpam

SMA

20

Riadi Surbakti

--

--

Satpam

SMA

--

--

Pramubakti

21

22

Wawan Rangkuti, ST M. Dahlan Siregar, S. Pd. I

Pengeluaran

SMA

S1- Teknik Komputer S1-

--

--

Pramubakti

Pendidikan Agama Islam S1-

23

Dra. Elminar

--

--

Pramubakti

Administrasi Sosial

24

Zuly Chairunisyah Safitri, SE

--

--

Pramubakti

S1- Akuntansi

25

Sri Wahyuni, S. Kom

--

--

Pramubakti

S1- Komputer

26

Laili Hafni

--

--

Pramubakti

SMA

27

Arbaiyah

--

--

Pramubakti

SMA

28

Sapto

--

--

Pramubakti

SMA

29

Nuryandi Hidayat

--

--

Pramubakti

SMA

30

Syafril

--

--

Pramubakti

SMA

31

Rayyan Saleh

--

--

Pramubakti

SMA

14


Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk

melakukan

perubahan

sejalan

dengan

dinamika

tuntutan

masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain: 1. Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpangtindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar; 2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders; 3. Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain; 4. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung

dengan

sistem

manajemen

SDM

yang

handal,

dari

perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;

15


5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU; 6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU; 7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; 8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara. Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat

ujian

yang

sangat

berat

ketika

bangsa

Indonesia

menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif nasional dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Dalam Pemilu tersebut

Komisi

Pemilihan

Umum

telah

membuktikan

bahwa

organisasinya benar-benar bersifat mandiri, professional, adil dan transparan. Pengakuan keberhasilan ini ditunjukkan dengan raihan penghargaan dan rekor dari beberapa organisasi, diantaranya adalah: (1) Penghargaan

dari

Soegang

Sarjadi

School of

Government sebagai

TheGuardian of Democracy; (2) Penghargaan dari Lembaga Partnership for Governance Reform atas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas data pemilu 2014; dan (3) Pemecahan rekor MURI sebagai penyelenggara pemiludengan peserta terbanyak, yaitu 133 juta pemilih dan transparansi data pemilu2014. Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan brand image yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

16


Seluruh Rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi publik dalam

rangka

mewujudkan

serta

peran

aktif

masyarakat

dalam

penyelenggaraan Negara, baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat perlibatan masyarakat dalam

proses

pengambilan

keputusan

publik.

Sebagai

amanat

pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan

permohonan)

terkait

dengan

pelaksanaan

Pemilu.

Negara

memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, dimana informasi adalah milik setiap individu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai

beberapa

sistem

informasi

yang

dapat

diakses

oleh

masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu). Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) dikembangkan atas kerjasama KPU dengan ITB dan BIG. Sistem Informasi logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu), berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran. Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan dan distribusi logistik Pmeilihan Umum (Pemiliu). Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilhan Kecamatan (PPK), pemilh, surat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

17


1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah: 1. Keberadaan

penyelenggara

pemilu

yang

professional

dan

memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas; 2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan 3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat

sipil

dan

kecerdasan

masyarakat

dalam

menggunakan hak pilihnya. Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam

menentukan

kinerja

Komisi

Pemilihan

Umum

(KPU),

disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP)

dan

Mahkamah

Konstitusi

(MK).

Untuk

itu,

dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam

rangka

mengidentifikasi

dan

menganalisis

faktor

internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi

KPU,

didasarkan

maka

pada

analisis

potensi

dimensi-dimensi

dan

organisasi

permasalahan yang

ini

dipandang

memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek

Sumber

Perencanaan

Daya

dan

Manusia,

Anggaran,

Aspek

Aspek

Kepemimpinan,

Bussiness

Process

Aspek dan

18


Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders. 1.3.1. POTENSI a) Aspek Kelembagaan :  Organisasi

KPU

telah

berhasil

menunjukkan

sifat

kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.  Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.  Setiap

lini

dalam

organisasi

KPU

telah

mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.  Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi. b) Aspek Sumber Daya Manusia ( SDM )  Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.  Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya

19


pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian

izin

tugas

belajar,

diklat,

sosialisasi,

study

banding/benchmarking, dan sebagainya.  Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif

maupun

formil

(perdata)

terhadap

setiap

pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan

memutuskan

pengaduan

atau

laporan

dugaan

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU. c) Aspek Kepemimpinan  Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik.  Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.  Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki

kemampuan

dalam

mengelola

sumber

daya

organisasi dengan baik.  Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.  Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.  Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

20


d) Aspek Perencanaan dan Anggaran  Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.  Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.  Pengelolaan

anggaran

dilakukan

dengan

menerapkan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).  Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel. e) Aspek Business Process dan Kebijakan  Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan

mendokumentasikan

Disamping

itu

mekanisme/tatalaksana

Organisasi

mereviu

dan

kerja.

memperbaiki

mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders  Organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.  Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.  Organisasi

KPU

berupaya

membangun

mekanisme

monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.  Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

21


f) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi  Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.  Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders. g) Aspek Hubungan dengan Stakeholders  Organisasi

KPU

stakeholder’s

telah

sehingga

berupaya mereka

memenuhi

puas

harapan

dengan

kinerja

organisasi.  Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.  Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder’s yang ada. 1.3.2. PERMASALAHAN Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu

di

Indonesia,

permasalahan,

baik

KPU

yang

dihadapkan

datang

dari

pada dalam

berbagai organisasi

maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai

dengan

operasional.

Oleh

karena

itu,

proses

identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan

dimensi

prosesnya

dapat

dijabarkan

sebagai

berikut: a) Kelembagaan Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit

22


kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan. b) SDM (Sumber Daya Manusia) Sebagian besar PNS di KPU Kota Binjai masih ada 3 (tiga) orang lagi tenaga yang diperbantukan (DPK) yaitu satu orang Sekretaris, satu orang Kasubbag dan satu orang staf sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya: 

Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di instansi asal.



Kompetensi

pegawai

belum

sesuai

dengan

kebutuhan

organisasi dan beban kerja pegawai. Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai. c) Kepemimpinan Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Setjen KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu

sehingga

proses

pengambilan

keputusan

menjadi

lambat. d) Perencanaan dan Anggaran  Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

23


 Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai

dengan

kualitas

laporan

akuntabilitas

kinerja

organisasi yang masih berpredikat CC.  Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK. e) Business Process dan Kebijakan  Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.  Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.  Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.  Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan. f)

Dukungan Infrastruktur dan IT Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor

KPU

setiap

dengan

kewenangan

saat Pemda

dapat sebagai

dipindahkan pemilik

sesuai

tanah

dan

bangunan.

24


g) Hubungan dengan Stakeholders  Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah

Konstitusi

merupakan

salah

satu

indikator

ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.  Stakeholder’s belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.  Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif. Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:  Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU. 

Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.

25


BAB II VISI,MISI, DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

2.1.

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai adalah: “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL” Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen

Komisi

Pemilihan

Umum

Kota

Binjai

untuk

menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien,

berpegang

teguh

pada

etika

profesi

dan

jabatan,

berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi

Pemilihan

Umum

Kota

Binjai

sebagai

lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai memperkuat brand image organisasi

menjadi

penyelenggara

pemilihan

umum

yang

berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

26


2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Upaya

yang

dilakukan

untuk

mewujudkan

visi

serta

menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai mengalami perubahan sebagai berikut: 1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional; 2. Menyusun

Regulasi

di

bidang

Pemilu

yang

memberikan

kepastian hukum, progesif, dan partisipatif; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; 4. Meningkatkan

partisipasi

dan

kualitas

pemilih

melalui

sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; 5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan. 6. Meningkatkan

integritas

penyelenggara

Pemilu

dengan

memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; 7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable. 2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota binjai Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai adalah: 1. Terwujudnya kompetensi,

lembaga

KPU

kredibilitas,

yang dan

memiliki kapabilitas

integritas, dalam

menyelenggarakan Pemilu;

27


2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Meningkatnya

partisipasi

politik

masyarakat

dalam

pelaksanaan demokrasi di Indonesia; 4. Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

untuk

berpartisipasi

dalam Pemilu; 5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel. 2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Dalam

RPJM

pembangunan

ke–3

yang

disebutkan

hendak

dicapai

bahwa

sasaran

adalah

pokok

meningkatnya

partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan

anggaran

(opini

laporan

keuangan)

dan

tingkat

akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu; b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;

28


c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; e. Persentase

KPPS

yang

telah

menerima

perlengakapan

pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. 2. Meningkatnya

Kapasitas

Penyelenggara

Pemilu,

dengan

indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase

terpenuhinya

jumlah

pegawai

organik

kesekretariatan KPU; b. Persentase

ketepatan

waktu

penyelesaian

administrasi

kepegawaian; c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; d. Opini BPK atas LHP; e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu; f.

Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Meningkatnya

Kualitas

Regulasi

Kepemiluan,

dengan

indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase

partisipasi

pemangku

kepentingan

dalam

penyusunan regulasi; b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

29


BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 3, yakni pada tahun 2015 – 2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi

dan

penyempurnaan

akuntabilitas

dan

peningkatan

kinerja

pemerintahan;dan

kualitas

reformasi

(3)

birokrasi

nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut: 1. Melanjutkan

konsolidasi

demokrasi

untuk

memulihkan

kepercayaan publik a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan

lebih

kuat

antara

pemerintah,

swasta

dan

30


masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan

kebijakan

kepemiluan

yang

demokratis

termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga

penyelenggara

pemilu;

(5)Fasilitasi

peningkatan

peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan

untuk

keberlanjutan

perannya

dalam

mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan

pelaksanaan

demokrasi

pada

lembaga

pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu

yang

dapat

melaksanakan

fungsi

pengkajian,

pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog; b. Memperbaiki

perundang-undangan

bidang

politik,

yang

ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk

mendorong

memperkuat

sistem

pelembagaan kaderisasi,

partai

politik

rekrutmen,

dengan

pengelolaan

keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti

dasar

bangunan

demokrasi;

(3)

Pelaksanaan

pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

31


2. Membangun

transparansi

dan

akuntabilitas

kinerja

pemerintahan a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain

:

penguatan

pemerintah,

kebijakan

penguatan

pembangunan

sistem

pengawasan

intern

terhadap

kinerja

pengawasan

nasional,

dan

pemantapan

implementasi

sistem akuntansi kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah. b. Penerapan e-government untukmendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur

e-government

penyempurnaan/penguatan

yang

sistem

terintegrasi;

pengadaan

secara

elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK. c. Penerapan mendukung

open

government

terwujudnya

merupakan

penyelenggaraan

upaya

untuk

pemerintahan

yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan

publik,

penyelenggaraan

serta

negara

dan

pengawasan

terhadap

pemerintahan.

Strategi

pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses anggaran

perencanaan, ke

dalam

penganggaran website

dan

pelaksanaan

masing-masing

K/L/D;

penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan

32


mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi

Kearsipan

Nasional;

dan

penguatan

lembaga

pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia. 3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional a. Restrukturisasi

kelembagaan

birokrasi

pemerintah

agar

efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan (Kementerian, internal

desain

LPNK

dan

pemerintah

mencakup

kelembagaan LNS);

pusat

evaluasi/audit

penataan dan

organisasi,

pemerintah kelembagaan daerah

penataan

yang tugas,

fungsi,dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal, dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah. b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN. c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui

strategi

antara

lain:

penetapan

formasi

dan

pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan,

33


kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan

sistem

dan

kualitas

penyelenggaran

diklat;

penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis

kompetensi

didukung

oleh

makin

efektifnya

pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan

sistem

manajemen

kinerja

pegawai;

dan

penguatan sistem informasi kepegawaian nasional. d. Peningkatan

kualitas

pelayanan

publik

yang

ditempuh

melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009

tentang

Pelayanan

Publik

secara

konsisten;

mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat

dalam

pelayanan

publik;

dan

penguatan

kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik. 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota binjai Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok

lembaga,

dan

perspektif

pemangku

kepentingan

(stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai.

34


Sementara

itu,

perspektif

pelaksanaan

tugas

pokok

lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum.

Sedangkan

perspektif

pemangku

kepentingan

(stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2015 – 2019 adalah sebagaiman ditampilkan pada gambar sebagai berikut :

35


Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai kurun waktu 2015- 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai adalah sebagai berikut: A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Kota Binjai,

dan

terselenggaranya

pembinaan

SDM,

pelayanan

dan

administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Binjai. Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kota Binjai; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kota Binjai; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegwaian. Arah kebijakan program ini mencakup : 1. Menyediakan

dokumen

perencanaan

dan

penganggaran,

koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi; 2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian,

ineventarisasi

sarana

dan

prasarana

serta

terpenuhinya logistik keperluan Pemilu; 3. Menyelenggarakan

dukungan

operasional

dan

pemeliharaan

perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; 4. Menyelenggarakan

pembinaan

SDM,

pelayanan

dan

administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;

36


5. Meningkatnya

transparansi

dan

akuntabilitas

pengelolaan

administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU; 6. Menyelenggarakan

pemeriksanaan

yang

transparan

dan

akuntabel. Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut : Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya NO 1 A. 1.

2.

PROGRAM/ SASARAN INDIKATOR KEGIATAN KEGIATAN KINERJA 2 3 4 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Terlaksananya Ketepatan dan Akuntabilitas sistem akuntansi Kepatuhan dalam pengelolaan dan pelaporan Pelayanan administrasi keuangan Pelaksanaan keuangan di Keuangan lingkungan Setjen Tersusunnya Opini BPK terhadap KPU laporan Laporan Keuangan pertanggungjawab KPU Kota Binjai an penggunaan anggaran Akuntabilitas Ketepatan pengelolaan Pembayaran administrasi Gaji/Honor/Tunjang keuangan di an Pegawai lingkungan Setjen Kpu Fasilitas Pengelolaan Terlaksananya Terlaksananya Data Dokumentasi, pembinaan pengendalian dan Pengadaan, koordinasi tingkat pengaturan Pendistribusian, satker dalam administrasi Pemeliharaan dan mengelola logistik pengelolaan logistik Inventarisasi Logistik Pemilu Pemilu Tersusunnya Ketepatan standar standar logistik mutu barang/jasa Pemilu administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilu

37


3.

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

4.

Pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian

5.

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Tersedianya data kebutuhan logistik Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antara lembaga data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

Tersedianya data kebutuhan logistik Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja dan RKA Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU Terwujudnya Persentase KPU Kota sistem administrasi Binjai yang mencapai penyelenggaraan target kinerjanya Pemilu yang tertib, tercapai sesuai efektif, dan efisien dengan penetapan kinerja Tersedianya data, Frekuensi informasi dan Pemutakhiran data sarana dan pemilih di tingkat prasarana teknologi kelurahan se-Kota informasi Binjai Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu Tingkat ketepatan Ketepatan tertib administrasi Penatalaksanaan dan pengelolaan SDM SDM Pelayanan pengadaan pegawai baru Meningkatnya Persentase sosialisasi kapasitas personil dan penerapan sistem dalam penerapan kearsipan elektronik elektronik sistem di KPU Kota Binjai kearsipan di KPU Kota Binjai Tersedianya Persentase jumlah peraturan KPU arsip yang dikelola terkait kearsipan sesuai dengan dan pedoman penerapan kaidah lainnya yang sesuai kearsipan dengan aturan yang lebih tinggi

38


Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan

6.

Pemeriksaan di lingkungan sekretariat KPU Kota Binjai

Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU Kota Binjai Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran seharihari untuk KPU seluruh Indonesia Tersusunnya Persentase KPU Kota laporan hasil Binjai yang evaluasi LAKIP mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC Tersusunnya Peningkatan kualitas laporan hasil penyusunan laporan review laporan keuangan sesuai SAP keuangan

B. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan UmumKota Binjai dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hokum, advokasi hokum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu. Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

39


Arah kebijakan program ini mencakup : 1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 2. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan pemilu. Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut : Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

1

2 Program Penguatan Proses Politik Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU,Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilukada

B. 7.

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

3 4 Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum

Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu

Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, dan akurat)

Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan

Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU

40


8.

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/P ublikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Jumlah kegiatan pendidikan pemilih Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

3.3. Kerangka Regulasi Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi

organisasi

selama

lima

tahun

kedepan.

Sebagai

Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan

kebijakan

teknis

yang

merupakan

peraturan

pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. KPU Kota Binjai berpartisipasi dalam memberikan masukan kepada

KPU

RI

dalam

proses

pembuatan

regulasi

berupa

menyampaikan daftar inventarisasi masalah dan hal lain terkait halhal yang ditemukan dilapangan. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu : 1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan 2. Peraturan

yang

mengatur

dukungan

kesekretariatan

penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

41


Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan : A. Terkait dengan Tahapan Pemilu 1. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) a) Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak; b) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; c) Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; d) Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; e) Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; f)

Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

g) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; h) Norma

standar,

perlengkapan

pendistribusian

penyelenggraaan

dan

pemilu

kebutuhan

dalam

Pemilu

Legislatif dan Pmeilu Presiden; i)

Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

j)

Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

2. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota a) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak; b) Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; c) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; d) Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; e) Para

kampanye

Pemilihan

Gubernur,

Bupati

dan

Walikota ;

42


f)

Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

g) Pembentukan

Badan

Penyelenggara

Pemilu

dalam

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; h) Norma

standar,

pendistribusian

dan

kebutuhan

perlengkapan penyelenggraaan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; i)

Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

j)

Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota serta penetapan calon terpilih.

B. Terkait

dengan

dukungan

kesekretariatan

penyelenggaraan

Pemilu : 1. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran; 2. Peraturan tentang pengelolaan dan pertangungjawaban; 3. Peraturan tentang kepegawaian; 4. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara; 5. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas; 6. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas. 3.4. Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan intern dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu; b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap Subbag Bagian; c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;

43


d. Peningkatan professional,

kualitas

dan

berintegritas

kuantitas dan

aparatur

berkinerja

KPU

sehingga

yang dapat

melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik; e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyakarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas; f.

Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan

g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam prioritas pembangunan. h. Penguatan

kerjasama

dengan

Lembaga

pemerintah/Non-

pemerintah, bilateral dan multilateral. Dalam rangka kerjasama antar lembaga, KPU Kota Binjai bekerjasama dengan pemerintah daerah khususnya dengan Dinas Catatan Sipil dan Ormas serta LSM. Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan

profesionalitas,

integritas,

kapabilitas

dan

akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Binjai untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang

dapat

menjamin

pelaksanaan

hak

politik

masyarakat

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU Kota Binjai berpartisipasi bilamana ada program pengembangan SDM yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU RI. Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif serta Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 KPU Kota Binjai akan bekerjasama dengan media massa lokal dengan anggaran terbatas.

44


BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1. Target Kinerja Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai dalam kurun waktu 2015-2019 disajikan pada tabel sebagai berikut: NO 1

PROGRAM/ KEGIATAN 2

SASARAN KEGIATAN 3

INDIKATOR KINERJA 4

2015

2016

2017

2018

2019

5

6

7

8

9

A

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

1.

Pelaksanaan Akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU

2.

Fasilitas Pengelolaan Data Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan pertanggungjaw aban penggunaan anggaran Akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen Kpu Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik Pemilu Tersusunnya standar logistik Pemilu

Ketepatan dan Kepatuhan dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU Kota Binjai Ketepatan Pembayaran Gaji/Honor/T unjangan Pegawai Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilu

75%

75%

80%

90%

90%

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

100%

100%

100%

100%

100%

75%

80%

90%

90%

100%

85%

85%

90%

90%

100%

45

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI 2015 -2019 Tersedianya data kebutuhan logistik 3.

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antara lembaga data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraa n Pemilu yang tertib, efektif, dan efisien

Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi

4.

5.

Pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM

Penyelenggaraa n Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan elektronik sistem kearsipan di KPU Kota Binjai

Tersedianya data kebutuhan logistik Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja dan RKA Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU Persentase KPU Kota Binjai yang mencapai target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja Frekuensi Pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan seKota Binjai Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggara an Pemilu Ketepatan Penatalaksana an SDM Pelayanan pengadaan pegawai baru Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Kota Binjai

80%

100%

100%

100%

100%

77,5%

77,5%

80%

90%

100%

77,5%

77,5%

80%

90%

100%

80%

80%

90%

100%

100%

75%

77,5%

80%

90%

100%

4 Aplik asi

1 Aplik asi

1 Aplik asi

3 Aplik asi

3 Aplik asi

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

90%

100%

100%

46

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI 2015 -2019 Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan

6.

Pemeriksaan di lingkungan sekretariat KPU Kota Binjai

Terselenggarany a dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP

Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan

B 7.

Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU Kota Binjai Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Persentase KPU Kota Binjai yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

85%

85%

90%

100%

100%

80%

80%

85%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

100%

100%

100%

65%

65%

90%

100%

100%

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU,Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilukada

Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum

Persentase penyiapan bahan kajian/dukun gan untuk pertimbangan /opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu

95%

95%

95%

95%

95%

47


8.

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervis i/Publikasi/Sosi alisasiPenyeleng garaan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, dan akurat)

Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundangundangan

Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Ko ta dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Jumlah kegiatan pendidikan pemilih Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

80%

80%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

48


4.2. Kerangka Pendanaan Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU KOTA BINJAI sebesar Rp. 11.337.393.000,-; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU KOTA BINJAI sebesar Rp. 500.000.000,-; 3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik KPU KOTA BINJAI sebesar Rp. 180.866.000,-. Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut : 1. Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU selama 5 Tahun (20152019). ( Dalam Ribuan Rupiah ) NO

A.

1.

2.

3.

Sasaran Program Program/ (Outcome)/Sasaran Kegiatan Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU(076.01.01) Laporan Permasalahan 3355.003 Pengelolaan Keuangan Laporan Pertanggungjawaban 3355.007 Penggunaan Anggaran (LPPA) 3355.994 Layanan Perkantoran Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan 3356.008 Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu Fasilitas Pengadaan 3356.009 Logistik Pemilu Inventarisasi Logistik 3356.011 Pemilu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar 3357.001 Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi

Alokasi Jumlah

2015

2016

2017

2018

2019

23.416

23.416

25.466

25.566

25.650

123.514

14.015

18.347

19.643

19.743

19.743

91.491

1.647.750

1.647.750

1.657.750

1.667.750

1.677.750

8.298.750

800

800

900

1.000

1.200

4.700

300

300

400

500

600

2.100

6.982

6.982

7.500

7.500

7.954

36.918

23.872

28.985

30.857

30.857

31.442

146.013

49


3357.003 3357.004 3357.010 3357.023 3358.001 4. 3358.003 3360.008 5.

3360.009 3360.015 3360.994 3361.004

6. 3361.005

Sistem Administrasi Penyelenggara Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien Data dan Informasi Kepemiluan Dokumen pemutakhiran Data Pemilih Sistem Aplikasi KPU Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Seleksi PNS Secara Transparan Penerapan Elektronik Sistem Kerasipan di KPU Provinsi Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan Layanan Perkantoran Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

JUMLAH KESELURUHAN

B. 1.

Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU (076.01.02) Penyelenggaraan 3362 Dukungan Sarana dan Prasarana JUMLAH KESELURUHAN

C.

1.

2.

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06) Advokasi dan Sengketa 3363.010 Hukum Layanan Administrasi 3363.011 Kepemiluan Penyuluhan Peraturan 3363.013 Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, 3364.004 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota 3364.030 Dokumen Teknis Pemilu

2.000

2.200

2.500

2.700

3.000

12.400

6.524

6.292

6.292

7.824

8.562

35.494

20.000

20.329

21.685

21.885

22.467

106.366

2.000

2.352

2.525

2.756

2.968

12.601

884

884

1.175

1.582

1.892

6.417

27.554

27.554

27.554

27.554

28.558

138.774

14.421

14.421

15.242

15.732

16.246

76.062

1.950

1.535

1.830

1.946

2.135

9.396

9.754

10.136

11.255

11.750

12.567

55.462

421.890

418.578

430.085

435.156

438.386

2.144.095

1.224

2.951

3.245

3.752

3.954

15.126

4.076

4.076

4.248

4.532

4.782

21.714

2.229.412

2.237.888

2.270.152

2.290.085

2.309.856

11.337.393

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah

100.000

100.00

100.00

100.000

100.000

500.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah

4.944

4.944

5.425

5.734

5.982

27.029

2.944

2.944

3.284

3.624

3.986

16.782

2.944

2.944

3.284

3.624

3.986

16.782

2.750

2.750

2.980

3.256

3.584

15.320

7.036

7.036

7.455

7.780

7.992

37.299

50


3364.032 3364.033

Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Pusat Pendidikan Pemilih Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada

JUMLAH KESELURUHAN TOTAL KESELURUHAN (A+B+C)

10.672

10.672

10.936

11.342

11.698

55.320

2.100

2.100

2.400

2.750

2.984

12.334

33.390

33.390

35.764

38.110

40.212

180.866

2.362.802

2.371.278

2.405.916

2.428.195

2.450.068

12.018.259

51


BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum KOTA BINJAI yang telah disusun ini merupakan langkah awal pelaksanaan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum. Perumusan Rencana Strategis ini, merupakan penegasan sebagai arah kebijakan dan program, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam suatu rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (Lima) tahun kedepan (2015-2019). Kiranya Renstra ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus

menjadi

sumber

informasi

penting

dalam

pengambilan

keputusan guna peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum KOTA BINJAI dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara berkelanjutan.

Demikian

pula

diharapkan

dapat

menambahkan

komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk maju

bersama

dan

berhasil

mewujudkan

visi

dan

misi

Komisi

Pemilihan Umum yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Rencana Strategis ini dapat direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum KOTA BINJAI yang akan dilaksanakan pada periode 2015-2019 dituangkan dalam dokumen ini, dengan mengacu pada misi dan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019. Penjabaran mengenai kinerja yang lebih lengkap target kinerja beserta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Matriks Kinerja dan Matriks Pendanaan 2015-2019. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta

52


partisipasinya dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai. Semoga dengan disusunnya Renstra ini program, arah dan kebijakan KPU Kota Binjai menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

53


KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat Nya kita dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tahun 2015 - 2019. Perencanaan

yang

baik

merupakan

pijakan

awal

untuk

menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan ,monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang tetah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum Kota Binjai, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum Kota Binjai. Renstra dirumuskan untuk meniadi arahan bagi seluruh jajaran KPU dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 20152019, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi lndonesia 2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019. Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi pemilihan Umum Kota Binjai harus melaksanakannnya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai 2015-2019 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

i 54


Kiranya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) KPU KOTA BINJAI Tahun 2015 - 2019 ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum KOTA BINJAI sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas. Binjai, 1 April 2016

ii 55


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ......................................................................................................

i

Daftar Isi ................................................................................................................ iii BAB

I

Pendahuluan ............................................................................... 1 1.1. Kondisi Umum ...................................................................... 2 1.2. Stuktur Organisasi dan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Ketatalaksanaan ................................................ 9 1.3. Potensi dan Permasalahan ...................................................... 18

BAB

II

Visi, Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai .................................................................................. 26 2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum kota Binjai ............................. 26 2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai ............................ 27 2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai ........................ 27 2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai ......... 28

BAB

III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan ............................................................. 30 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .................................... 30 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota binjai ............................................................................. 34 3.3. Kerangka Regulasi ................................................................. 41 3.4. Kerangka Kelembagaan ......................................................... 43

BAB

IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan ................................ 45 4.1. Target Kinerja ........................................................................ 45 4.2. Kerangka Pendanaan .............................................................. 49

BAB

V

Penutup ....................................................................................... 52

Lampiran : 1.

Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai.

iii 56

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents