RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN

RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2013 – 2018

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi Aspek geografis menganalisis mengenai karakteristik lokasi dan wilayah untuk melihat kawasan pengembangan budidaya, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana serta aspek demografi. 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat – Selatan dengan Ibukota Kabupaten adalah Tapaktuan. Luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.185,56 Km2 atau 418.556 Ha, yang meliputi daratan utama di pesisir Barat – Selatan Provinsi Aceh. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000, wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan secara geografis terletak pada 020 23’ 24” – 030 44’ 24” LU dan 960 57’ 36” – 970 56’ 24” BT. Dengan batas-batas wilayah adalah : Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Tenggara; Sebelah Timur : Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil; Sebelah Selatan : Samudera Hindia; Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat Daya. Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi Pemerintahan terbagi atas 18 (Delapan Belas) wilayah Kecamatan, 43 Mukim dan 248 Gampong. Pembagian wilayah ini sesuai dengan penetapan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang membagi wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh berturut-turut atas: Kecamatan, Mukim dan Gampong.

II- 1 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Selatan No.

Kecamatan

1 Trumon Timur 2 Trumon Tengah 3 Trumon 4 Bakongan Timur 5 Kota Bahagia 6 Bakongan 7 Kluet Selatan 8 Kluet Timur 9 Kluet Tengah 10 Kluet Utara 11 Pasieraja 12 Tapaktuan 13 Samadua 14 Sawang 15 Meukek 16 Labuhanhaji Timur 17 Labuhanhaji 18 Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan

Ibu Kota Kecamatan Krueng Luas Ladang Rimba Trumon Pasie Seubadeh Bukit Gading Bakongan Suaq Bakong Paya Dapur Koto Manggamat Kota Fajar Kampung Baru Tapaktuan Samadua Sawang Kota Buloh Tengah Peulumat Labuhanhaji Blang Keujeren Tapaktuan

Luas (Ha) 32.509 43.285 44.065 19.582 18.645 7.883 11.463 45.992 78.951 7.370 10.037 10.203 10.666 19.781 46.533 9.448 5.383 8.904 418.556

Mukim 1 2 2 1 2 2 3 2 1 3 2 2 4 4 4 2 3 3 43

Jumlah Gampong 8 10 12 7 10 5 17 7 13 19 20 15 28 15 22 11 16 13 248

Sumber: Draft RTRWK Aceh Selatan 2012, diolah.

Gambar II-1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Selatan



Sejak isu pemekaran wilayah dibenarkan oleh pemerintah pusat seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Aceh Selatan telah mengalami dua kali pemekaran. Pertama, pemekaran sabagian wilayah Kabupaten Aceh Selatan menjadi Kabupaten Aceh Singkil yang meliputi Kecamatan Simpang Kiri, Simpang Kanan, Pulau Banyak dan Singkil. Kedua, Pemekaran bagian lainnya dari wilayah Kabupaten Aceh Selatan menjadi Kabupaten Aceh Barat Daya yang meliputi Kecamatan Manggeng, Tangan- tangan, Blangpidie, Susoh, Kuala Batee, dan Babahrot. Wilayah Kabupaten Aceh Selatan mencakup kawasan andalan pesisir pantai Barat–Selatan Provinsi Aceh. Sebagian besar kawasan pemukiman di perkotaan berbatasan langsung dengan laut dan pesisir pantai Barat–Selatan. Bentuk dan pola pemukiman yang linier dengan jalan utama (Kolektor Primer), menghubungkan Kabupaten Aceh Selatan mulai dari jalur jalan Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat)–Jeuram (Kabupaten Nagan Raya)–Blangpidie (Kabupaten Aceh Barat Daya) – Tapaktuan – Bakongan (Kabupaten Aceh Selatan) hingga ke daerah- daerah yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis kedudukan wilayah Kabupaten Aceh Selatan tersebut memiliki arti penting dan strategis, baik dari sisi ekonomi, politik, budaya, serta stabilitas ketertiban dan keamanan. 2.1.1.2. Topografi Kondisi topografi Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi, terdiri dari dataran rendah, bergelombang, berbukit, hingga pegunungan dengan tingkat kemiringan sangat curam/terjal. Dari data yang diperoleh, kondisi topografi dengan tingkat kemiringan sangat curam/terjal mencapai 63,45 %, sedangkan berupa dataran hanya sekitar 34,66% dan 1,84% berupa kondisi lainnya. Wilayah Kabupaten Aceh Selatan terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar–bergelombang sampai berbukit-bukit dan pegunungan yang mempunyai tingkat kemiringan berkisar 45%–75%. Sebaran kemiringan lahan menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan disajikan pada Tabel II-2, dengan kelas kemiringan lahan terdiri dari : 1. Dataran dengan kondisi kemiringan lahan 0–3% pada umumnya memiliki relief permukaan landai dengan luas 162 415.17 Ha (38.80%). Kawasan ini sangat ideal untuk dipergunakan sebagai lahan pengembangan pertanian. Namun, sebagian besar dataran di Kecamatan Trumon dan Trumon Timur yang memiliki kemiringan rendah telah ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Suaka Margasatwa Rawa Singkil/Trumon. 2. Wilayah berombak dengan kondisi kemiringan 3–8% seluas 15 678.70 Ha (3.75%), ini sangat ideal untuk lokasi pengembangan perkotaan dan kegiatan budidaya jangka pendek. Wilayah berombak dominan terdapat di Kecamatan Bakongan, Bakongan Timur, Kluet Timur, Samadua dan Sawang.



3. Wilayah bergelombang dengan kondisi kemiringan 8–15% seluas 27.842.97 Ha (6.65%), cocok sebagai lokasi pengembangan budidaya perkebunan atau tanaman tahunan. Bentuk permukaan bergelombang ini tersebar di setiap Kecamatan, yang dominan terletak di Kecamatan Trumon Timur, Bakongan Timur dan Sawang. 4. Wilayah perbukitan dan curam dengan kondisi kemiringan 15–40% tersebar di setiap Kecamatan dengan luas 81.131.89 Ha (19.38%). Wilayah perbukitan tersebar hampir di semua kecamatan yang dominan terletak di Kecamatan Kluet Timur, Kluet Tengah, dan Meukek. 5. Wilayah pegunungan dengan kondisi kemiringan >40%, bentuk permukaannya yang curam bervariasi terjal, umumnya dijumpai sebagai kerucut dan puncak vulkan, lahan mudah longsor dan jika kawasan ini tidak punya potensi dapat digunakan sebagai kawasan lindung. Wilayah pengunungan ini memiliki luas 131 487.27 (31.41%) dengan penyebaran paling dominan terdapat di Kecamatan Kluet Tengah, Kluet Timur dan Meukek. Tabel II-2 Penyebaran Kemiringan Lahan di Kabupaten Aceh Selatan Kemiringan Lereng (%) Kecamatan/ Kabupaten 1. Trumon Timur

Luas Total (ha)

Datar (0–3%)

Berombak (3–8%)

Bergelombang (8–15%)

Berbukit/Curam (15–40%)

67 285.00

54 483.72

408.95

6 116.26

1 164.70

3. Trumon

48 278.00

44 816.70

826.47

1 864.62

770.21

4. Bakongan Timur

18 645.00

4 392.70

2 642.11

5 614.10

2 157.30

6. Bakongan

19 617.00

13 730.31

3 482.72

2 028.53

375.44

7. Kluet Selatan

11 463.00

11 462.37

8. Kluet Timur

45 992.00

10 293.15

9. Kluet Tengah

78 951.00

5 208.22

10. Kluet Utara

7 370.00

4 993.48

11. Pasieraja

10 037.00

2 595.16

12. Tapaktuan

10 203.00

1 820.08

0.14

13. Samadua

10 666.00

913.04

1 472.29

14. Sawang

19 781.00

1 633.78

15. Meukek

46 533.00

2 464.62

16. Labuhanhají Timur

9 448.00

17. Labuhanhají

5 383.00

Sangat Curam ( > 40%)

2. Trumon Tengah

3 838.80

5.Kota Bahagia

18. Labuhanhají Barat Aceh Selatan

Presentase

0.63 2 823.64

1 525.10

15 439.14

15 910.98

1 172.46

12 871.63

59 698.69 2 376.52

5 631.34

1 810.50

1 717.40

5 298.00

1 367.38

2 012.92

5 948.54

319.21

3 517.84

3 321.35

7 786.68

3 521.36

504.56

2 470.22

12 173.63

28 919.96

1 048.97

2 569.67

5 829.36

593.45

1 788.08

3 001.47

8 904.00

1 965.42

2 045.54

4 888.04

418 556.00

162 415.17

15 678.70

27 842.97

81 131.89

131 487.27

100.00

38.80

3.75

6.65

19.38

3.,41

Sumber: Peta Kemiringan Lahan Draft RTRWK Aceh Selatan 2012, diolah



Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka terdapat lahan datar sekitar ± 49.20% di wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan lahan dengan tingkat kemiringan 0–15%, sisanya 50.80% lagi merupakan kawasan perbukitan dan pegunungan yang jika tidak punya potensi lebih cocok ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penyebaran ketinggian tempat (di atas permukaan laut) pada kawasan budidaya di Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut : (1) ketinggian 0-25 meter seluas 152.648 Ha (38,11%); (2) ketinggian 25-00 meter seluas 39.720 Ha (9,92%); (3) ketinggian 100-500 meter seluas 73.291 Ha (18,30%); (4) ketinggian 500-1.000 meter seluas 86.124 Ha (21,51%), dan (5) ketinggian di atas 1.000 meter seluas 48.689 Ha (12,16%). Gambar II-2 Peta Ketinggian dari Permukaan Laut Wilayah Kabupaten Aceh Selatan

Gambar II-3 Peta Kemiringan Lahan Wilayah Kabupaten Aceh Selatan



2.1.1.3. Geologi a) Struktur dan Karakteristik Jenis tanah di Kabupaten Aceh Selatan sebagian besar merupakan Podzolik Merah Kuning (seluas 161,022 Ha) dan yang paling sedikit jenis tanah Regosol (hanya 5,213 Ha). Penyebaran jenis tanah tiap Kecamatan di wilayah Kabupaten ini dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel II-3 Luas Lahan Menurut Jenis Tanah di Kabupaten Aceh Selatan No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Labuhanhaji Barat Labuhanhaji Labuhanhaji Timur Meukek Sawang Samadua Tapaktuan Pasieraja Kluet Utara Kluet Tengah Kluet Timur Kluet Selatan Bakongan Kota Bahagia Bakongan Timur Trumon Trumon Tengah Trumon Timur

Organosol * 0 * 0 0 0 0 * 0 * * 20.960 11.270 * * 73.134 * *

Litosol * 4.519 * 0 0 0 0 * 31.250 * * 24.470 14.087 * * 0 * *

Sumber : Bappeda kabupaten Aceh Selatan, Tahun 2012

Podzolik Merah Kuning * 18.055 * 31.209 14.750 8.567 5.048 * 11.120 * * 11.578 16.904 * * 33.754 * *

Regosol * 0 * 0 0 0 0 * 0 * * 1.072 704 * * 0 * *

Renzina * 0 * 0 0 0 0 * 3.437 * * 20.290 11.270 * * 73.134 * *

Lainlain * 0 * 0 0 0 0 * 0 * * 0 0 * * 0 * *

Jenis tanah Regosol merupakan jenis tanah yang paling sedikit berdasarkan luas sebarannya, yaitu berada di bagian utara Kecamatan Labuhanhaji, Labuhanhaji Barat, dan Labuhanhaji Timur yang merupakan lereng Gunung Leuser. Sedangkan jenis tanah Andosol menyebar di bagian utara Kecamatan Labuhanhaji, Labuhanhaji Timur, Labuhanhaji Barat, Meukek dan Kluet Tengah yang merupakan lereng Gunung Leuser. Jenis tanah Komplek Rensing dan Litosol tersebar di bagian tengah Kecamatan Labuhanhaji, Labuhanhaji Barat, Labuhanhaji Timur dan Meukek. Sementara itu penyebaran jenis tanah Komplek Podzolik Coklat, Podsol dan Litosol terdapat di bagian utara Kecamatan Kluet Tengah. Jenis tanah Komplek Podzolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol menyebar hampir di seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, terutama pada bagian utara dan barat Kecamatan Kluet Tengah, sebagian besar wilayah Kluet Timur serta bagian utara Kecamatan Bakongan, Bakongan Timur, Trumon dan Trumon Timur. Sebagian besar wilayah penyebaran Komplek Podzolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol merupakan morfologi lahan yang berbukit dan bergunung-gunung. Sedangkan jenis tanah Organosol dan Gle Humus menyebar di bagian selatan Kecamatan Kluet Utara, II- 6 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Kluet Selatan, Bakongan, dan Bakongan Timur serta sebagian besar wilayah Kecamatan Trumon dan Trumon Timur yang berada dalam Kawasan Suaka Margasatwa Rawa Trumon. Jenis tanah Podzolik Merah Kuning (PMK) menyebar dari utara sampai ke selatan dari Kabupaten Aceh Selatan. Penyebaran jenis tanah PMK terdapat pada bagian selatan Kecamatan Labuhanhaji, Labuhanhaji Barat, Labuhanhaji Timur, Kluet Tengah dan Meukek. Jenis tanah PMK juga menyebar seluruh lahan pada Kecamatan Sawang, Samadua, Tapaktuan dan Pasie Raja. Jenis tanah PMK juga terdapat pada bagian tengah Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur serta pada bagian utara Kecamatan Trumon dan Trumon Timur (RTRW baru).

b) Potensi Kandungan Secara geologis wilayah Kabupaten Aceh Selatan memiliki struktur yang rumit, berupa lipatan dan patahan (sesar) yang merupakan bagian dari sistem patahan Sumatera. Akibat dari struktur geologi seperti ini, maka Kabupaten Aceh Selatan kaya dengan potensi bahan tambang mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Namun, di sisi lain Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi yang relatif besar untuk terkena bencana alam geologi, baik tanah longsor maupun gempa tektonik. Sektor pertambangan merupakan salah satu yang sangat potensial di Kabupaten Aceh Selatan, mengingat bahan tambang dan mineral tersedia dalam jumlah relatif banyak dan tersebar mulai dari Kecamatan Labuhanhaji Barat sampai Kecamatan Trumon Timur. Potensi bahan tambang dan mineral tersebut antara lain berupa mineral logam dan batuan seperti Emas Primer (Au), Bijih Besi (Fe), Mangan, Batu Granit, Sirtu, Tanah Urug, Batu Gamping, Marmar, Andesit dan Pasir Kuarsa. Sementara, mineral Non-Logam belum ditemukan cadangannya di Kabupaten Aceh Selatan.



Tabel II-4 Potensi Bahan Tambang di Kabupaten Aceh Selatan Bahan Tambang No

Kecamatan

Mineral Logam

Mineral Non Logam

1.

Labuhanhaji Barat

Emas Primer

2.

Labuhanhaji

Emas Primer

Sirtu Sungai

3.

Labuhanhaji Timur

Emas Primer

Marmer, Sirtu

4.

Meukek

Emas Primer, Biji Besi

5.

Sawang

Emas Primer, Galena, Bijih Besi

6.

Samadua

Emas Primer

Batu Granit, Tanah Lempung Sungai

Sirtu

7.

Tapaktuan

Emas Primer

Batu Gamping, Tanah Kuarsa, Sirtu Sungai

Pasir

8.

Pasie Raja


Sirtu Sungai

Batu Gamping,Tanah Lempung Batu Granit, Tanah Lempung, Sirtu Sungai

Urug

Batu Gamping

9.

Kluet Utara

10.

Kluet Tengah

11.

Kluet Timur

-

Batu Sabak,Sirtu Sungai

12.

Kluet Selatan

-

Tanah Lempung, SirtuSungai

13.

Bakongan

Mangan

Andesit, Basal, Sirtu Sungai

14.

Bakongan Timur

Biji Besi

Batu Gamping, Sirtu Sungai

15.

Trumon

Biji Besi

Mikrodiorit, Tanah Lempung

Trumon Timur

Biji Besi

Batu Gamping, Sirtu Sungai

16.

Emas Primer

-

Batuan


Sirtu Sungai, Tanah Lempung Batu Kapur, Kuarsit, Sirtu Granit

Sumber : Dinas Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kab. Aceh Selatan 2012.

Sampai saat ini hanya baru diketahui potensi bahan galian tersebut secara umum. Untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan masih diperlukan penyelidikan (eksplorasi) secara detil untuk mengetahui cadangan terukurnya. Khusus untuk bahan tambang batuan (galian C) lebih banyak dimanfaatkan untuk material konstruksi perumahan, jalan, jembatan, breakwater dan konstruksi lainnya. Potensialnya sektor pertambangan di Kabupaten Aceh Selatan menyebabkan banyak investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor tersebut. 2.1.1.4. Klimatologi Sebaran curah hujan di Kabupaten Aceh Selatan berkisar dari 2500-3750 mm/tahun. Curah hujan tertinggi 3500–3750 mm tahun-1 terjadi di Sebelah Selatan Kecamatan Kluet Selatan, Sebelah Selatan Kecamatan Trumon dan Trumon Timur, sedangkan yang terendah 2500–2750 mm tahun-1 terjadi di Sebelah Timur Laut Kecamatan Trumon Timur. Sebagian Besar curah hujan Kabupaten Aceh Selatan berkisar antara 3250–3500 mm tahun-1 atau sebesar 54.32% luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan dan hampir jatuh di setiap Kecamatan. Distribusi curah hujan setiap kecamatan disajikan pada tabel II-5. Curah hujan di wilayah lumbung beras, yaitu : Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Pasie Raja, dan Kecamatan Kluet Selatan berkisar antara 3250-3750 mm tahun-1. II- 8 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-5 Luas Distribusi Curah Hujan di Kabupaten Aceh Selatan Luas Distribusi Curah Hujan (mm tahun-1) Kecamatan/ Kabupaten 1. Trumon 2. Trumon Tengah 3. Trumon Timur 4. Bakongan 5.Kota Bahagia 6. Bakongan Timur 7. Kluet Selatan 8. Kluet Timur 9. Kluet Utara 10. Pasieraja 11. Kluet Tengah 12. Tapaktuan 13. Samadua 14. Sawang 15. Meukek 16. Labuhan Hají 17. Labuhan Hají Timur 18. Labuhan Hají Barat Aceh Selatan

Presentase

Luas Total (ha)

2500-2750 (ha)

2750-3000 (ha)

3000-3250 (ha)

48 278 67 285 19 617 18 645 11 463 45 992 7 370 10 037 78 951 10 203 10 666 19 781 46 533 5 383 9 448 8 904 418 556

89.16

13 015.53

-

-

2 625.82 24 619.04 39.42 -

1 108.05

31 779.23

89.16

866.05 72.91 47.99 220.86 15 331.39

100

0.02

3.66

3 132.32 39 338.62 5 310.09 8 869.08 8 683.14 124 396.80

29.72

3250-3500 (ha)

3500-3750 (ha)

17 977.60 21 628.31 18 332.48 9 961.41 5 607.92 45 992.00 7 370.00 10 037.00 46 063.73 10 203.00 10 666.00 16 648.68 6 328.34

27 674.58 7 932.96 1 245.10 8 683.59 5 855.08

530.93 227 347.40

51 391.31

54.32

12.28

Curah hujan yang tinggi tersebut menyebabkan Kabupaten Aceh Selatan rentan terhadap bahaya banjir dan tanah longsor. Disisi lain, ketersediaan air yang berlimpah ini harus dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan produksi pangan, terutama untuk sumber air irigasi serta dapat pula dipergunakan untuk keperluan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Hal ini didukung pula dengan keberadaan beberapa sungai besar dan kecil yang membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk itu, harus tetap dijaga kelestarian alam, khususnya hutan tropis di Kabupaten Aceh Selatan, sehingga tidak mengganggu ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada. Aktivitas ekonomi masyarakat bagian hulu DAS dengan pola pertanian yang tanpa disertai kaedah-kaedah konservasi tanah dan air, akan berpengaruh nyata terhadap kehidupan masyarakat di bagian hilir DAS. Kejadian banjir dan kekeringan di daerah hilir tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan perubahan penggunaan lahan di daerah hulu.



Gambar II-4 Peta Sebaran Curah Hujan Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan sebaran curah hujan tesebut, Kabupaten Aceh Selatan digolongkan kedalam iklim tipe A-1 dengan suhu rata- rata berkisar antara 28°C- 34ºC dan kecepatan angin antara 90 Knot – 140 Knot. Tabel II-6 Keadaan Iklim di Kabupaten Aceh Selatan No

Keadaan Iklim

1

Curah Hujan

2

Suhu

3

Kecepatan Angin

Rata-rata 200 – 370 mm/bulan 28°C- 34ºC 90 Knot – 140 Knot



Gambar II-5 Peta Zona Iklim Kabupaten Aceh Selatan

2.1.1.5. Hidrologi A. Wilayah Sungai (WS)

Wilayah Sungai (WS) yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan merupakan wilayah sungai lintas kabupaten yang terdiri dari Wilayah Sungai Baro – Kluet dan Wilayah Sungai Alas Singkil. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air di kabupaten ini meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air secara terpadu (integrated) dengan memperhatikan arahan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Krueng Aceh, meliputi : a. Wilayah Sungai Baro - Kluet, terdiri atas : 1.

DAS Bakongan seluas 27.020,20 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Bakongan seluas 4.131,46 Ha; 2. Kecamatan Bakongan Timur seluas 929,34 Ha; 3. Kecamatan Kluet Timur seluas 939,39 Ha; 4. Kecamatan Kota Bahagia seluas 20.979,56 Ha; dan 5. Kecamatan Trumon Tengah seluas 40,45 Ha.



2.

DAS Kluet seluas 163.825,39 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Kluet Selatan seluas 720,10 Ha; 2. Kecamatan Kluet Tengah seluas 74.330,25Ha; 3. Kecamatan Kluet Timur seluas 23.344,90 Ha; 4. Kecamatan Kluet Utara seluas 1.389,72 Ha; 5. Kecamatan Labuhanhaji seluas 1.259,77 Ha; 6. Kecamatan Labuhanhaji Barat seluas 923,22 Ha; 7. Kecamatan Labuhanhaji Timur seluas 4.364,22 Ha; 8. Kecamatan Meukek seluas 34.961,08 Ha; 9. Kecamatan Pasie Raja seluas 3.526,44 Ha; 10. Kecamatan Samadua seluas 4.473,26 Ha; 11. Kecamatan Sawang seluas 10.10,33 Ha; dan 12. Kecamatan Tapaktuan seluas 4.697,10 Ha.

3.

DAS Lembang seluas 25.551,82 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Bakongan seluas 248,72 Ha; 2. Kecamatan Kluet Selatan seluas 6.446,84 Ha; 3. Kecamatan Kluet Timur seluas 18.835,96 Ha; dan 4. Kecamatan Kota Bahagia seluas 20,30 Ha.

4.

DAS Meukek seluas 9.436,68 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Labuhanhaji Timur seluas 921,76 Ha; 2. Kecamatan Meukek seluas 8.514,91 Ha; dan 3. Kecamatan Sawang seluas 0,73 Ha.

5.

DAS Trumon seluas 45.366,38 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Trumon seluas 12.937,71 Ha; 2. Kecamatan Trumon Tengah seluas 9.067,90 Ha; dan 3. Kecamatan Trumon Timur seluas 23.360,77 Ha.

6.

DAS Baru seluas 7.769,34 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Labuhanhaji seluas 1.661,86 Ha; 2. Kecamatan Labuhanhaji Barat seluas 4.861,64 Ha; 3. Kecamatan Labuhanhaji Timur seluas 728,25 Ha; dan 4. Kecamatan Meukek seluas 517,59 Ha.



7.

DAS Butea seluas 4.169,28 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Kluet Selatan seluas 14,48 Ha; 2. Kecamatan Kluet Tengah seluas 30,30 Ha; 3. Kecamatan Kluet Utara seluas 4.115,50 Ha; dan 4. Kecamatan Pasie Raja seluas 8,64 Ha.

8.

DAS Dingin seluas 5.402,75 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Samadua seluas 4.154,06 Ha; 2. Kecamatan Sawang seluas 1.248,69 Ha.

9.

DAS Labuhanhaji seluas 5.959,87 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Labuhanhaji seluas 3.146,64 Ha; 2. Kecamatan Labuhanhaji Barat seluas 1.874,23 Ha; dan 3. Kecamatan Labuhanhaji Timur seluas 942,00 Ha.

10. DAS

Laut Bangko seluas 5.246,37 Ha, meliputi :

1. Kecamatan Bakongan seluas 1.1295,24 Ha; 2. Kecamatan Kluet Selatan seluas 1.101,96 Ha; 3. Kecamatan Kluet Tengah seluas 183,03 Ha; dan 4. Kecamatan Kota Bahagia seluas 2.666,14 Ha. 11. DAS

Panjupian seluas 6.357,51 Ha, meliputi :

1. Kecamatan Kluet Tengah seluas 16,28 Ha; 2. Kecamatan Pasie Raja seluas 3.378,91 Ha; dan 3. Kecamatan Tapaktuan seluas 2.962,32 Ha. 12. DAS

Peuleumat seluas 2.203,70 Ha, meliputi :

1. Kecamatan Labuhanhaji Timur seluas 2.013,92 Ha; 2. Kecamatan Meukek seluas 187,79 Ha. 13. DAS

Rasian seluas 9,685,15 Ha, meliputi :

1. Kecamatan Kluet Tengah seluas 4.712,39 Ha; 2. Kecamatan Kluet Utara seluas 1.805,37 Ha; dan 3. Kecamatan Pasie Raja seluas 3.167,39 Ha. 14. DAS

Serulah seluas 3.751,12 Ha, meliputi :

1. Kecamatan Samadua seluas 1.340,18 Ha; 2. Kecamatan Tapaktuan seluas 2.410,94 Ha.



15. DAS

Seuleukat seluas 8.436,48 Ha, meliputi :

1. Kecamatan Bakongan Timur seluas 4.007,68 Ha; 2. Kecamatan Kota Bahagia seluas 710,24 Ha; 3. Kecamatan Trumon seluas 789,05 Ha; dan 4. Kecamatan Trumon Tengah seluas 2.929,51 Ha. 16. DAS

Sikulat seluas 11.229,58 Ha, meliputi :

1. Kecamatan Meukek seluas 2.323,55Ha; 2. Kecamatan Samadua seluas 603,69 Ha; dan 3. Kecamatan Sawang seluas 8.302,34 Ha. 17. DAS

Suak Panjang seluas 5.006,90 Ha, meliputi :

1. Kecamatan Kluet Selatan seluas 2.514,90 Ha; 2. Kecamatan Kluet Timur seluas 2.492,00 Ha. 18. DAS

Ujong Pulo Cut seluas 2.620,47 Ha, meliputi :

1. Kecamatan Bakongan seluas 86,09 Ha; 2. Kecamatan Bakongan Timur seluas 2.447,36 Ha; dan 3. Kecamatan Kota Bahagia seluas 87,02 Ha. 19. DAS

Lamedame seluas 11.759,49 Ha, meliputi :

1. Kecamatan Trumon seluas 11.759,49 Ha. b. Wilayah Sungai Alas - Singkil, terdiri atas : 1. DAS Singkil seluas 22.366,90 Ha, meliputi :

a. Kecamatan Trumon seluas 16.700,17 Ha; b. Kecamatan Trumon Tengah seluas 312,38 Ha; dan c. Kecamatan Trumon Timur seluas 5.354,35 Ha. 2. DAS Kuala Hitam seluas 9.479,77 Ha, meliputi :

a. Kecamatan Trumon seluas 9.479,77 Ha. 3. DAS Hitam seluas 14.355,70 Ha, meliputi :

a. Kecamatan Trumon seluas 14.355,70 Ha. 4. DAS Anun seluas 10.658,00 Ha, meliputi :

a. Kecamatan Trumon seluas 10.658,00 Ha.



B. Cekungan Air Tanah (CAT)

Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari CAT Kotafajar, CAT Meulaboh dan CAT Subulussalam seluas 235.410,27 Ha. Rencana pengelolaan CAT meliputi: a. CAT Kotafajar seluas 103.940,67 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Bakongan seluas 5.761,51 Ha; 2. Kecamatan Kluet Selatan seluas 10.798,63 Ha; 3. Kecamatan Kluet Timur seluas 45.795,27 Ha; 4. Kecamatan Kluet Utara seluas 7.310,59 Ha; 5. Kecamatan Kota Bahagia seluas 24.463,29 Ha; dan 6. Kecamatan Pasie Raja seluas 9.811,38 Ha; b. CAT Meulaboh seluas 13.724,37 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Labuhanhaji seluas 6.068,27 Ha; 2. Kecamatan Labuhanhaji Barat seluas 7.656,10 Ha. c. CAT Subulussalam seluas 117.745,23 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Trumon seluas 76.679,88 Ha; 2. Kecamatan Trumon Tengah seluas 12.350,23 Ha; dan 3. Kecamatan Trumon Timur seluas 28.715,12 Ha. C. Aset Sumber Daya Air

Aset sumber daya air merupakan air permukaan yang tidak mengalir, seperti danau, waduk, embung dan situ. Di Kabupaten Aceh Selatan aset sumber daya air yang ada adalah berupa Danau Laut Bangko terletak di Kecamatan Kota Bahagia seluas 131,50 Ha, dengan potensi lebih kurang 3.945.000 m3. 2.1.1.6 Penggunaan Lahan Penggunaan lahan merupakan pencerminan hubungan antara alam/lahan dengan manusia dalam kegiatannya. Apabila jumlah manusia sedikit dibanding luas wilayah/kawasan, maka dapat diartikan bahwa penggunaan lahan belum banyak bervariasi akibat terbatasnya jenis kegiatan yang dilakukan. Pola pemanfaatan ruang merupakan suatu bentuk dari segala aktivitas yang saat ini dilakukan oleh masyarakat di atas suatu lahan. Aktivitas tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam suatu guna lahan yang merupakan dominasi dari pemanfaatan ruang yang ada. Penggunaan lahan eksisting Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 didominasi oleh kawasan lindung, yaitu untuk hutan seluas 159.181,54 Ha atau sekitar 38,11 % dari total luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Taman Nasional Gunung Leuser seluas 77.614,14 Ha (18,58%) dan Suaka Margasatwa Rawa Trumon seluas 54.984,37 Ha (13,16).



Penggunaan lahan untuk kawasan budidaya yang paling besar adalah untuk kegiatan pertanian lahan kering dan perkebunan, masing-masing seluas 45.349,08 Ha (10,86%) dan 28.950,78 Ha (6,93%). Lebih jelas mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 dapat lihat Tabel II. 7 dan Gambar II. 6 Gambar II 6 Pengelompokan Jenis Tanah di Kabupaten Aceh Selatan


PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2013 – 2018

Tabel II. 7

Penggunaan Lahan di Kabupaten Aceh Selatan Kawasan Lindung Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas Suaka Margasatwa Rawa Trumon Taman Nasional Gunung Leuser Danau Laut Bangko Kawasan Budidaya Pemukiman Permukiman Kawasan Adat Terpencil) KAT Bandara Perkebunan Perkebunan Rakyat Pertanian Lahan Kering Peternakan Sawah Transmigrasi Jumlah Kawasan Lindung Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas Suaka Margasatwa Rawa Trumon Taman Nasional Gunung Leuser Danau Laut Bangko Kawasan Budidaya Pemukiman Permukiman Kawasan Adat Terpencil) KAT Bandara Perkebunan Perkebunan Rakyat Pertanian Lahan Kering Peternakan Sawah Transmigrasi Jumlah

Bakongan

Bakongan Timur 2.058,39

Nama Kecamatan Kluet Selatan

Kluet Tengah 45.689,40

0,13 1.791,58 74,03

103,24

40,22 3.404,99

2.452,88 895,77 111,45 285,78 1.476,87 7.384,38

60,85 389,84 5.761,51 Meukek 30.710,95

Pasieraja 3.143,86

Samadua 6.792,97

3.117,30

Labuhan Haji Barat 2.441,85

Labuhan Haji Timur 3.088,06

12.134,97 131,50

1.306,05

1.968,10

2.651,71

235,86

91,63

221,34

2.358,74 0,00 651,55

2.233,61 578,75 50,89 275,51

6.068,27

7.656,10

8.970,16

12.191,54

297,09

88,40 1,68

164,11

473,16

118,42

156,71

3.541,34 1.744,56

82,09 3.772,80 82,12 1.444,34

2.180,64 2.129,38 460,02 2.067,39

68,30 1.515,83

79.089,22 45.795,28 Nama Kecamatan Tapaktuan Trumon 6.416,09

7.310,59

319,09 4.294,64 92,34 525,96 56,83 24.463,29

2.607,17 124,04 1.274,89 10.798,63 Sawang 14.379,58

471,48

Trumon Tengah 4.336,48 1.179,63

54.230,57

302,66

Labuhan Haji 2.800,04

27.552,36

159,65

159,98

248,34

1.951,29 1.372,29

4.117,41 624,49

3.157,45 248,48

405,10

2.034,26 2.970,96 517,66 835,35

294,99

375,62

46.506,19

9.811,39

10.571,19

19.657,08

6,64 2.726,55 939,92

4.766,88

Kluet Utara

6.495,31

11.522,52 201,15

23.291,40

Kota Bahagia 3.672,24

Kluet Timur

10.070,36

144,95 16,72 2.245,14 336,97 9.077,85 802,84 471,63 9.353,20 76.679,87

Trumon Timur 10.360,23 5.022,36 753,80

147,05

129,01

1.837,86 2.498,23 279,35 621,43 1.450,19 12.350,22

2.669,97 1.870,82 4.314,23 20,77 1.141,62 2.432,31 28.715,12

Jumlah 159.181,54 6.201,99 7.884,31 54.984,37 77.614,14 131,50 3.295,44 18,40 6,64 4.915,11 28.950,78 45.349,08 2.541,48 11.424,83 15.159,24 417.658,85

Persentase (%) 38,11 1,48 1,89 13,16 18,58 0,03 0,00 0,79 0,00 0,00 1,18 6,93 10,86 0,61 2,74 3,63 100,00

Sumber : Digitasi Peta Spot 5 tahun 2010



2.1.1.7. Kondisi Geografi Lainnya Kondisi fisiografi wilayah Kabupaten Aceh Selatan di daratan Pulau Sumatera (mainland) dapat dikelompokkan atas empat kelompok utama, yaitu : dataran rendah, pegunungan bagian utara, perbukitan bagian tengah dan perbukitan bagian selatan. Dataran rendah di bagian selatan terhampar dari pesisir pantai Kecamatan Pasie Raja, Kluet Utara, Kluet Selatan, bagian selatan Kecamatan Bakongan, Bakongan Timur, Trumon dan Trumon Timur. Dataran rendah sebagian besar berada di Kecamatan Trumon dan Trumon Timur yang merupakan Rawa Trumon, dimana sebagian Rawa Trumon masuk ke dalam Suaka Margasatwa Rawa Trumon. Hamparan dataran rendah di bagian hilir dan lembah Krueng Kluet merupakan dataran rendah yang sangat produktif untuk produksi tanaman pangan saat ini. Sebagian dataran rendah ini juga sangat rawan banjir bila curah hujan tinggi. Kondisi ini disebabkan ketidakmampuan sungai-sungai yang melewati dataran rendah ini untuk menampung volume air, sehingga menggenangi dataran rendah tersebut. Selain faktor curah hujan yang tinggi, banjir terjadi akibat belum dibangunnya saluransaluran drainase untuk mengalirkan sebagian debit banjir ke laut. Pengaturan sistem drainase yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan lahan pada dataran rendah sangat diperlukan untuk mengembangkan dataran rendah dan rawa sebagai lahan produktif untuk pertanian dan penanggulangan bencana banjir. Pegunungan bagian utara terletak di bagian utara Kecamatan Labuhan Haji, Labuhan Haji Barat, Labuhan Haji Timur, Meukek, Sawang dan Kluet Tengah yang merupakan lereng Gunung Leuser. Ketinggian paling tinggi pada lereng Gunung Leuser mencapai 3200 meter dari permukaan laut yang terletak di bagian utara Kecamatan Kluet Tengah. Pergunungan bagian utara ini merupakan rangkaian Bukit Barisan dan komplek Gunung Leuser. Sebagian besar pergunungan ini masuk dalam wilayah Taman Nasional Gunung Leuser. Perbukitan bagian tengah terletak di bagian tengah dan utara Kecamatan Samadua, Tapaktuan dan Pasie Raja, bagian selatan Kecamatan Kluet Tengah, bagian utara dan timur Kecamatan Kluet Timur. Perbukitan ini dipisahkan oleh aliran Krueng Kluet. Elevasi tertinggi pada perbukitan bagian tengah ini mencapai 1200 meter dari permukaan laut. Sebagian besar lahan perbukitan bagian tengah ini berada dalam kawasan hutan lindung. Perbukitan bagian selatan terletak di bagian utara Kecamatan Bakongan, Bakongan Timur, dan Trumon Timur. Perbukitan ini merupakan rangkaian perbukitan bukit barisan yang menyambung dari perbukitan bagian tengah di Kabupaten Aceh Selatan. Elevasi tertinggi berada pada 1000 meter dari pemukaan laut. Sebagian besar wilayah perbukitan bagian selatan ini masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas.



2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah A. Konsep Dasar Pengembangan Wilayah Berdasarkan deskripsi karakteristik lokasi dan wilayah seperti kerangka pemikiran potensi pengembangan kawasan budidaya, maka pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Selatan dapat diidentifikasi pada beberapa wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah merencanakan untuk membagi pembangunan Kabupaten Aceh Selatan kedalam 4 Cluster atau zona pembangunan yang fokusnya pada pembangunan daerah tertinggal, perbatasan dan terluar dari Kabupaten Aceh Selatan. Pembagian Cluster pembangunan tersebut didasarkan pada aspek geografi, demografi, potensi wilayah, dan permasalahan yang dihadapi disetiap wilayah pengembangan. Masing-masing Cluster tersebut adalah: 1. Wilayah Pengembangan I adalah Kecamatan Labuhanhaji Barat, Labuhanhaji, Labuhanhaji Timur, serta Meukek dengan titik sentral PKLp Labuhanhaji. Wilayah ini diprioritaskan pada pengembangan perikanan tangkap serta juga memiliki potensi lahan untuk pengembangan tanaman pangan (yang difokuskan pada padi dan kacang tanah) serta holtikultura. Percepatan pembangunan pada wilayah ini penting karena merupakan daerah perbatasan sekaligus pintu gerbang baik menuju Kabupaten Simeulue maupun ke Kabupaten Aceh Barat Daya. Momentum ini harus bisa dimanfaatkan dengan membangun dan mengembangkan berbagai fasilitas publik di daerah tersebut; 2. Wilayah Pengembangan II adalah Kecamatan Samadua, Tapaktuan, dan Sawang dengan pusat pelayanan pada PKL Tapaktuan. Wilayah ini juga memiliki potensi dibidang perikanan tangkap dan tanaman yang menjadi unggulan Aceh Selatan, yaitu pala serta pariwisata yang titik pengembangannya dimulai dari Gampong Pasar Tapaktuan, Lhok Bengkuang, dan Batu Itam berupa pembangunan toko-toko permanen, pengembangan jalan dua jalur mulai dari Lhok Ketapang sampai ke Gunung Kerambil, Gampong-Gampong pariwisata dan Gampong penghasil pala serta daerah pinggiran, pengembangan dan penataan reklamasi pantai dengan fasilitas publik yang menyenangkan, bersih, berperadaban, taat aturan, sadar hukum dan toleran. Dalam hal ini Tapaktuan sebagai pusat pertumbuhan utama dengan Samadua dan Sawang sebagai zona penyangga;



3. Wilayah Pengembangan III adalah Kecamatan Pasie Raja, Kluet Tengah, Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Timur dan Kluet Selatan dengan pusat pelayanan pada PKLp Kota Fajar. Wilayah ini merupakan lumbung beras Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karenanya fokus pembangunan ekonomi pada wilayah ini adalah pada sektor pertanian tanaman pangan (padi dan jagung) dan perternakan yang didukung dengan pengembangan industri pengolahan termasuk memproduktifkan kembali sawah yang terlantar. Wilayah ini juga memiliki potensi dibidang pertambangan dan perikanan budidaya air tawar. Program percepatan pembangunan pada wilayah ini diprioritaskan karena merupakan Kecamatan yang relatif tertinggal, dalam hal ini Kecamatan Kluet Tengah dan Kluet Timur; 4. Wilayah Pengembangan IV adalah Kecamatan Bakongan, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon, Trumon Tengah dan Kecamatan Trumon Timur dengan pusat pelayanan PKLp Bakongan. Sesuai dengan potensi yang dimilikinya, wilayah ini merupakan zona pembangunan ekonomi yang difokuskan pengembangannya pada komoditi perkebunan dan kehutanan serta didukung pula dengan pengembangan tanaman pangan, khususnya jagung. Pembangunan pada wilayah ini penting, karena merupakan daerah yang relatif tertinggal dan daerah perbatasan, khususnya Trumon Timur dengan Kota Subulussalam, Trumon dengan Kabupaten Aceh Singkil, dan juga daerah terluar dari Kabupaten Aceh Selatan.



Tabel II-8 Penempatan Wilayah Pengembangan No 1.

WP (Wilayah Pengembangan) WP I.

Pusat Kegiatan PKLp Labuhanhaji

-

2.

WP II.

PKL Tapaktuan

-

3.

WP III.

PKLp Kota Fajar

-

4.

WP IV.

PKLp Bakongan

-

Jenis pengembangan Pusat pengembangan perikanan tangkap. Pusat pengembangan tanaman pangan (padi dan kacang tanah) Pusat pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan Pusat perdagangan. Pusat pemerintahan Pusat promosi dan pemasaran Pusat pengembangan IPTEK Pusat pengembangan perikanan tangkap. Pusat pengembangan tanaman pala Pusat pengembangan industri pengolahan pala Pusat perdagangan Pusat pengembangan pariwisata dan budaya Pusat pengembangan perikanan darat (mina politan). Pusat pengembangan tanaman pangan (padi dan jagung) Pusat pengembangan industri pengolahan hasil pertanian. Pusat pengembangan industri pertambangnan Pusat perdagangan. Pusat pengembangan taman perkebunan (kelapa sawit dan cacao). Pusat pengembangan hutan tanaman industri (jabon, mahoni) Pusat pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan.

B. Konsep Sistem Pusat Pelayanan dan Kegiatan Guna mendukung pengembangan pusat pelayanan dalam rangka mendukung pengembangan wilayah, perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Sistem pelayanan dan kegiatan di Kabupaten Aceh Selatan dikembangkan sesuai dengan fungsi dan kedudukan kabupaten dan Kota Tapaktuan. Selain itu juga sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten yang harus dilayani.



Tabel II-9 Tata Jenjang Pusat Pelayanan No

Pusat Pelayanan

Fungsi Pelayanan

Jumlah Penduduk yang Dilayani 22.911

Jenis Fasilitas Tambahan yang Diperlukan - Rumah Sakit Type C. - Rumah Sakit Ibu dan Anak - Perguruan tinggi - SLTA Kejuruan/SMK - Terminal Bis - Terminal Barang - Pelabuhan - Bandara - Pasar swalayan - Pasar induk/grosir - Pusat promosi dan pemasaran - Pergudangan - Perhotelan - Stadion/GOR - Tempat rekreasi/ hiburan/ RTH

Jangkauan Pelayanan

1.

Tapaktuan

Pemerintahan, perdagangan dan jasa serta pariwisata

Seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan, utamanya Sawang, Samadua, dan Pasie Raja

2.

Labuhanhaji

Perdagangan, jasa, industri pengolahan, tanaman pangan (padi dan kacang tanah) serta perikanan tangkap

12.573

-

Rumah Sakit SLTA Kejuruan/SMK Terminal Industri pengolahan pergudangan pelabuhan perikanan

- Labuhanhaji Barat - Labuhanhaji Timur - Meukek

3.

Kota Fajar

Perdagangan, jasa, industri pengolahan, tanaman pangan (padi dan jagung), perternakan serta perikanan darat.

22.350

-

Rumah Sakit SLTA Kejuruan/SMK Terminal Industri pengolahan Pergudangan Pusat pengembangan perternakan/tapos

- Kluet Tengah - Kluet Timur - Kluet Selatan

4.

Bakongan

Perdagangan, jasa, industri pengolahan, tanaman pangan (padi dan jagung), perternakan, perikanan darat serta Perkebunan

4.862

-

Rumah Sakit SLTA Kejuruan/SMK Terminal Industri pengolahan Pergudangan Pelabuhan perikanan

-

Kota Bahagia Bakongan Timur Trumon Trumon Tengah Trumon Timur

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun karena perbuatan manusia. Kawasan rawan bencana alam di wilayah Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari rawan bencana banjir dan rawan bencana longsor. Selanjutnya, kawasan lindung geologi yang terdapat di kabupaten ini merupakan kawasan rawan bencana geologi, yang terdiri dari kawasan rawan bencana gempa, kawasan rawan gerakan tanah tinggi, kawasan rawan tsunami dan kawasan rawan bencana abrasi.



Tabel II-10 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Aceh Selatan No 1.

Potensi Bencana Banjir

Kawasan yang Rawan Bencana 1. 2. 3. 4.

2.

Gelombang Pasang

3.

Gempa

4.

Gerakan Tanah Tinggi

5.

Tsunami

6.

Abrasi

Kecamatan Labuhanhaji Barat meliputi Gampong Iku Lhung, Suaq Lokan, dan Kuta Trieng. Kecamatan Bakongan meliputi Gampong Ujung Padang, Gampong Baro, dan Gampong Drien. Kecamatan Kota Bahagia Kota Bahagia meliputi Gampong Rambong, Ujung Gunung Cut, dan Ujung Gunung Rayuk. Kecamatan Trumon Tengah dan Trumon

1. Kecamatan Labuhanhaji meliputi Gampong Tengah Baru, Pawoh, Apha, Pasar Lama, Manggis Harapan, dan Padang Bakau; 2. Kecamatan Labuhanhaji Timur meliputi Gampong Keumumu Hilir, dan Paya Peulumat; 3. Kecamatan Meukek meliputi Gampong Arung Tunggai, Kuta Baro, Tanjung Harapan, dan Labuhan Tarok; 4. Kecamatan Sawang meliputi Gampong Meuligo, Sawang Ba’u, Ujung Padang, Sawang I, Sawang II, Ujung Karang, dan Lhok Pawoh; 5. Kecamatan Samadua meliputi Gampong Batee Tunggai, Kuta Blang, Gunung Cut, Alur Pinang, Jilatang, Baru, Tampang, Luar, Arafah, dan Ujung Tanah; 6. Kecamatan Tapaktuan meliputi Gampong Gunung Kerambil, Air Berudang, Lhok Keutapang, Hilir, Padang, Tepi Air, Pasar, Lhok Bengkuang, Batu Itam, Panjupian, Lhok Rukam, dan Air Pinang; 7. Kecamatan Bakongan meliputi Gampong Ujung Mangki; 8. Kecamatan Bakongan Timur meliputi Gampong Ujong Pulo Cut, Ujong Pulo Rayeuk, dan Seubadeh; 9. Kecamatan Trumon meliputi Gampong Keude Trumon. Kawasan rawan gempa bumi tektonik tinggi menyebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Kawasan rawan gerakan tanah tinggi menyebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan. 1. Kecamatan Labuhanhaji meliputi di gampong Tengah Baru, Kota Palak, Dalam, Pawoh, Apha, Pasar Lama, Manggis Harapan, Bakau Hulu, dan Padang Bakau; 2. Kecamatan Labuhanhaji Timur meliputi di gampong Keumumu Hilir, Keumumu Hulu, dan Paya Peulumat; 3. Kecamatan Meukek meliputi di gampong Blang Kuala, Kuta Buloh II, Arun Tunggai, Kuta Baro, Tanjung Harapan, dan Labuhan Tarok; 4. Kecamatan Sawang meliputi di gampong, Sawang Ba’u, Kuta Baro, Ujung Padang, Meuligo, Sawang II, Ujung Karang, dan Lhok Pawoh; 5. Kecamatan Samadua meliputi di gampong Batee Tungai, Kuta Blang, Gunung Cut, Alur Pinang, Baru, Jilatang, Tampang, Ujung Kampung, Luar, Payonan Gadang, Arafah, dan Ujung Tanah; 6. Kecamatan Tapaktuan meliputi di gampong Gurnung Kerambil, Air Berudang, Lhok Keutapang, Hilir, Padang, dan Tepi Air; 7. Kecamatan Pasie Raja meliputi di gampong Ujung Batee, Mata Ie, Ladang Tuha, dan Pasie Rasian; 8. Kecamatan Kluet Utara meliputi di gampong Pasie Kuala Asahan, dan Pasie Kuala Ba’u; 9. Kecamatan Kluet Selatan meliputi di gampong Suaq Bakong, Ujung Padang, dan Paise Lembang; 10. Kecamatan Bakongan meliputi di gampong Ujung Mangki, Gampong Baro; 11. Kecamatan Bakongan Timur meliputi di gampong Ujong Pulo Cut, Ujong Pulo Rayeuk, Ladang Rimba, Seubade, Sawah Tingkeum, Seulekat; dan 12. Kecamatan Trumon meliputi di gampong Kuta Baro, Ie Meudama, Tepin Tinggi, Kuta Padang. 1. Kecamatan Labuhanhaji meliputi Gampong Tengah Baru, Pawoh, Apha, Pasar Lama, Manggis Harapan, dan Padang Bakau; 2. Kecamatan Meukek meliputi Gampong Arung Tunggai, Kuta Baro, Tanjung Harapan, dan Labuhan Tarok; 3. Kecamatan Sawang meliputi Gampong Meuligo, Sawang Ba’u, Ujung Padang, Sawang I, Sawang II, Ujung Karang, dan Lhok Pawoh; 4. Kecamatan Samadua meliputi Gampong Batee Tunggai, Kuta Blang, Gunung Cut, Alur Pinang, Jilatang, Baru, Tampang, Luar, Arafah, dan Ujung Tanah; 5. Kecamatan Tapaktuan meliputi Gampong Gunung Kerambil, Air Berudang, Lhok Keutapang, Tepi Air, Pasar, Lhok Bengkuang, Batu Itam, Panjupian, Lhok Rukam dan Air Pinang;



No

Potensi Bencana

2.1.4

Kawasan yang Rawan Bencana 6. Kecamatan Trumon meliputi Gampong Keude Trumon.

Demografi

Perkembangan penduduk Kabupaten Aceh Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan angka yang fluktuatif. Awal Tahun 2008, penduduk di kabupaten ini adalah sebesar 210.215 jiwa. Jumlah ini terus meningkat secara signifikan menjadi 211.564 jiwa pada Tahun 2009 dan sedikit menurun menjadi 204.667 Tahun 2010, dan lalu menjadi 207.025 jiwa pada tahun 2011. Memasuki akhir Tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan telah mencapai 208.160 jiwa (perkiraan). Tabel II-11 Perkembangan Penduduk Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 – 2012 No

Tahun

Jumlah Penduduk (jiwa)

Pertumbuhan (%)

1.

2008

210.215

2,02

2.

2009

211.564

0,64

3.

2010

204.667

-3,26

4.

2011

207.025

1,15

5.

2012

208.160 *

0,55

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan. *Angka sementara.

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam daerah lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar daerah. Komponen pertumbuhan penduduk : a. Faktor penambah 1)

Kelahiran (fertilitas) adalah: kemampuan riil seorang wanita atau sekelompok untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup.

2)

Migrasi masuk (imigrasi) adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan



b. Faktor pengurang 1) Kematian (mortalitas) adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. 2) Migrasi keluar (emigrasi) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah. Berdasarkan data yang ada, selama tahun 2008-2012, jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Selatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,79 persen per tahun. Grafik II- 1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 (Jiwa) 214.000 212.000

211.564 210.215

210.000

208.160

208.000 207.025 206.000 204.667

204.000 202.000 200.000 2008

2009

2010

2011

2012

Sumber : BPS Kab. Aceh Selatan

Sebaran penduduk terlihat relatif merata di setiap kecamatan. Hingga tahun 2012, Kecamatan Tapaktuan memiliki jumlah penduduk yang terbanyak, yaitu 22.956 jiwa. Jumlah penduduk yang terpadat adalah di Kecamatan Kluet Utara dengan tingkat kepadatan rata-rata 304 per Km2. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel II-12 Penduduk Kabupaten Aceh Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kecamatan Trumon Trumon Tengah Trumon Timur Bakongan Kota Bahagia Bakongan Timur Kluet Selatan Kluet Timur Kluet Utara Pasie Raja Kluet Tengah Tapaktuan Samadua Sawang Meukek Labuhanhaji Labuhanhaji Timur Labuhanhaji Barat Jumlah

Jumlah Penduduk 4.283 5.453 6.996 4.933 6.256 5.244 12.662 9.478 22.376 15.773 6.165 22,956 14.888 14.099 18.622 12.596 9.604 15.796 208.160

Jumlah Rumah Tangga 892 1.361 1.772 1.281 1.486 1.213 3.171 2.382 5.412 3.334 1.608 5.115 3.497 3.039 4.235 2.621 1.992 3.268 47.629

Luas wilayah Km2 440,65 432,85 325,09 78,83 186,45 195,82 114,63 459,92 73,70 100,37 789,51 102,03 106,66 197,81 465,33 53,83 94,48 89,04 4.185,56

Kepadatan 10 13 22 63 34 27 110 21 304 157 8 225 140 72 40 234 102 117 50

Sumber : BPS Kab. Aceh Selatan (diolah)

Dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pendidikan sekolah dasar adalah 78.266 jiwa (tahun 2012), diikuti Tingkat Sekolah Menengah Pertama (37.494 jiwa), Tingkat Sekolah Menengah Atas (44.543 jiwa), dan Perguruan Tinggi (11.494 jiwa). Dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,79 persen per tahun, maka diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2018 akan mencapai 218.264 jiwa.



Grafik II-2 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 (Jiwa)

220.000

218.264 216.547

218.000 214.843

216.000

213.152

214.000 212.000

211.475 209.811

210.000 208.000 206.000 204.000 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan perlu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tersebut secara komprehensif, mengingat indikator pertumbuhan penduduk memiliki arti yang sangat penting dari sisi ekonomi. Apabila pertumbuhan penduduk sama dengan pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi tersebut tidak akan membawa perubahan terhadap pertambahan pendapatan perkapita, dengan demikian dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut sama dengan zero (Zero

Growth). 2.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni dan budaya. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat selama 5 (Lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut: 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam satu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan II- 27 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


ekonomi pada suatu daerah. Selain itu, PDRB dapat pula mengindikasikan struktur ekonomi suatu daerah. PDRB dihitung dengan cara produksi, yaitu nilai tambah barang dan jasa yang dapat dihasilkan (nilai barang dan jasa akhir dikurangi biaya untuk menghasilkannya) dari kegiatan ekonomi penduduk dalam satu tahun. Unit–unit produksi tersebut dikelompokkan kedalam 9 (sembilan) lapangan usaha yaitu: (1) Sektor Pertanian; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Listrik, Gas dan Air Minum; (5) Bangunan/Kontruksi; (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (7) Pengangkutan dan Komunikasi; (8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta (9) Jasa–jasa. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Selatan baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan selama periode 20082012 menunjukkan trend yang relatif meningkat. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.983.011,71 juta, pada tahun 2012 telah mencapai sebesar Rp. 3.039.107,57 juta.



Tabel II-13 Nilai dan Kotribusi Sektor dalam PDRB 2008 – 2012 No

Tahun (Rp. Juta) Sektor Usaha/ Lapangan Usaha

2008 Rp

2009

2010 %

Rp

100

2.415.381,44

2011 %

Rp

100 39,77

2012 *

%

Rp

%

Rp

%

1.983.011,71

100

2.217.275,90

836.421,58

40,68

902.026,13

40,68

960.625,72

2.709.900,06

100

3.039.107,57

100

1.085.957,63

40,07

26.333,62

0,86

31.362,12

1,30

38.672,39

1,43

40.596,38

1,34

4,06

105.207,88

3,88

115.297,18

3,79

5.312,43

0,20

5.911,26

0,20

A

PDRB ADHB

1

Pertanian

2

Pertambangan

21.685,86

1,19

3

Industri Pengolahan

83.087,96

4,06

4

Listrik, Gas dan air Bersih

4.612,69

0,22

4.939,09

0,22

5.089,99

0,21

5

Bangunan

304.634,92

15,96

353.876,84

15,96

399.986,48

16,56

460.560,92 17,00

513.458,91 16,90

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

263.889,53

14,07

311.962,34

14,07

348.079

14,41

388.700,25 14,34

406.048,01 13,36

7

Angkutan dan Komunikasi

72.719,49

3,92

86.881,08

3,92

94.592,37

3,92

105.544,62

3,89

126.566,89

4,16

8

Keuangan & Jasa Perusahaan

48.817,58

3,20

70.855,73

3,20

78.894,47

3,27

87.967,01

3,25

114.607,86

3,77

9

Jasa

347.142,06

16,71

370.464,45

16,71

398.804,48

16,51

B

PDRB ADHK

1.202.675,33

100

1.248.506,34

100

1.300.826,13

100

1

Pertanian

422.584,83

36,80

444.567,69

34,61

449.923,47

34,59

2

Pertambangan

11.907,32

0,99

11.984,96

0,96

12.092,65

0,93

12.563,83

0,92

12.933,32

0,91

3

Industri Pengolahan

59.112,02

4,92

62.379,48

5,00

64.118,68

4,93

64.865,78

4,77

69.388,26

4,88

4

Listrik, Gas dan air Bersih

2.876,70

0,24

2.923,81

0,23

2.951,69

0,23

2.996,19

0,22

3.040,87

0,21

5

Bangunan

160.207,24

13,32

169.399,45

13,57

179.225,57

13,78

187.637,14 13,81

197.197,13 13,87

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

221.170,50

18,39

235.143,08

18,83

251.025,19

19,30

266.190,29 19,59

281.196,89 19,77

7

Angkutan dan Komunikasi

53.091,49

4,41

60.104,19

4,81

65.123,41

5,01

69.802,33

5,14

76.465,93

5,38

8

Keuangan & Jasa Perusahaan

23.526,61

1,96

25.881,41

2,07

28.853,89

2,22

30.898,08

2,27

35.001,90

2,45

9 Jasa 228.198,62 Sumber : BPS Kab. Aceh Selatan, 2012 (diolah) *Angka sementara.

18,97

236.122,27

18,91

247.511,58

19,03

89.936,62

4,06

98.036,62

431.976,93 15,94 1.358.940,38

100

462.506,20 34,03

261.480,54 19,24

1.238.293,36 40,75

478.327,72 15,74 1.422.267,00

100

473.421,20 33,29

273.621,50 19,24



Selanjutnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga terlihat bergerak naik, khususnya lima tahun terakhir (2008-2012). Hingga akhir tahun 2012, nilai tambah PDRB ADHK Kabupaten Aceh Selatan mencapai Rp.1.419.008,87 juta, jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Secara berturut-turut, pada tahun 2008 nilai tambah PDRB masih sebesar Rp.1.202.675,33 juta, meningkat menjadi Rp.1.248.506,34 juta (tahun 2009), Rp.1.300.826,13 juta (tahun 2010) dan Rp.1.358.940,38 juta (tahun 2011), dan pada pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.419.008,87 juta. Secara lebih rinci, perkembangan PDRB Kabupaten Aceh Selatan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik II-3 Perkembangan PDRB (ADHB dan ADHK) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00

1.983.011,71

2.000.000,00 1.500.000,00

2.217.275,90

2.415.381,44

2.709.900,06

3.039.107,57

1.202.675,33

1.248.506,34

1.300.826,13

1.358.940,38

1.422.267,00

2008

2009

2010

2011

2012

1.000.000,00 500.000,00 -

PDRB ADHB

PDRB ADHK

Sumber : BPS Kab. Aceh Selatan, 2012

Sepanjang tahun 2008-2012 laju pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,13 persen, setelah mengalami distorsi pada priode 2003-2008 serta mengalami titik terendah pertumbuhannya pada tahun 2007 yang hanya tumbuh sebesar 2,73 persen. Grafik II-4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 5 4

3,63

3,81

2008

2009

4,19

4,47

4,66

2011

2012

3 2 1 0 2010




Pada tahun 2008, perekonomian Aceh Selatan tumbuh sebesar 3,63 persen. Angka ini meningkat menjadi 3,81 persen di tahun 2009 serta meningkat lagi menjadi 4,19 persen tahun 2010 dan 4,47 persen tahun 2011. Memasuki tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan diproyeksikan tumbuh sebesar 4,66 persen. Pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan sepanjang periode 2008-2012, didukung dengan tumbuhnya sektor-sektor utama perekonomian daerah. Sektor pertanian sebagai leading sector perekonomian daerah tumbuh sebesar 2,35 persen pada tahun 2012 setelah mengalami keterpurukan pada priode 2003-2008. Sektor pertambangan dan penggalian juga tumbuh sebesar 2,95 persen dan industri pengolahan sebesar 2,95 persen. Disamping itu, lapangan usaha bangunan juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,09 persen serta pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 9,56 persen. Rata-rata pertumbuhan perekonomian daerah selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 4,15 persen. Meski mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, namun pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan masih rendah dibanding pertumbuhan perekonomian Propinsi Aceh maupun Nasional. Tabel II- 14 Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 (Persen) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sektor Ekonomi

2008

2009

2010

2011

2012 *

Pertanian. Pertambangan dan Penggalian. Industri Pengolahan. Listrik dan Air Minum. Bangunan/Konstruksi. Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pengangkutan dan Komunikasi. Keuangan, Persewaan dan Jasa. Perusahaan Jasa-jasa.

-0,34 7,43 6,23 2,11 4,69 5,78 17,12 8,02 4,85

0,45 0,65 5,53 1,64 5,74 6,32 13,21 10,01 3,47

1,20 0,90 2,79 0,95 5,80 6,75 8,35 11,49 4,82

2,80 3,90 1,17 1,51 4,69 6,04 7,18 7,08 5,64

2,35 2,95 2,95 1,47 5,09 5,64 9,56 13,28 4,64

PDRB

3,63

3,81

4,19

4,47

4,66

Sumber : BPS Kab. Aceh Selatan, 2012 *) Angka sementara.

Bagi pemerintahan Aceh Selatan, untuk menjaga konsistensi pertumbuhan perekonomian daerah tersebut, maka fokus pembangunan pada sektor pertanian merupakan prioritas yang harus tetap dilakukan. Pertanian merupakan leading sector perekonomian daerah yang harus didukung dengan penguatan sektor perindustrian (agro industri), perdagangan dan jasa serta disinergiskan dengan sektor perhubungan dan kontruksi. Berdasarkan trend pertumbuhan ekonomi daerah tersebut pada tahun-tahun sebelumnya, maka diperkirakan (diproyeksikan) pada tahun 2013-2018 perekonomian Kabupaten Aceh Selatan akan tumbuh sebesar 4,85 persen pada tahun 2013, sebesar 5.23 persen pada tahun 2015 dan diproyeksikan mencapai 5.80 persen pada tahun 2018. II- 31 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Grafik II-5 Perkiraan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 6 5,5 5

4,85

5,04

5,23

5,42

5,61

5,8

4,5 4 2013

2014

2015

2016

2017

2018


Selanjutnya dilihat dari struktur perekonomian daerah, maka secara faktual, struktur ekonomi Kabupaten Aceh Selatan memang masih bertumpu pada sektor pertanian dalam menggerakkan roda ekonomi daerah. Namun sampai saat ini pembangunan sektor pertanian belum berbasis pada agrobisnis dan agroindustri. Pemerintah Daerah sangat menyadari hal tersebut, untuk itu perlu dilakukan revitalisasi pembangunan pada sektor pertanian melalui perencanaan yang terintegrasi dengan melibatkan SKPK terkait dalam pelaksaannya, seperti optimalisasi lahan, pengembangan jaringan irigasi, penambahan jalan usaha tani dan jalan produksi, pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan holtikultura yang berbasis agribisnis, pengembangan sentra peternakan dan pembibitan ternak, pengembangan kawasan minapolitan, pengembangan kawasan perkebunan, pengembangan kawasan hutan tanam industri serta pengembangan kawasan industri (KI) pengolahan terpadu yang berbasis pertanian (agro industri). Selain sektor primer, pertumbuhan ekonomi daerah juga didorong oleh sektor sekunder yang terdiri dari sektor bangunan/kontruksi dan industri pengolahan serta sektor tersier. Selanjutnya perlu dioptimalkan peran dunia usaha dan lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan ekonomi Aceh Selatan mengingat masih banyak lahan yang tidak produktif untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.



Tabel II-15 Kotribusi Sektor Utama Ekonomi terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Aceh Selatan tahun 2008- 2012 No. 1.

2.

3.

U r a i an

2008

2009

2010

2011

Primer

43,27

41,87

41,07

41,50

42,09

Pertanian

42,18

40,68

39,77

40,07

40,75

Pertambangan dan Penggalian

1,09

1,19

1,30

1,43

1,34

19,78

20,23

20,83

21,08

20,89

Industri Pengolahan

4,19

4,05

4,06

3,88

3,79

Listrik dan Air Minum

0,23

0,22

0,21

0,20

0,20

Bangunan

15,36

15,96

16,56

17,00

16,90

Tersier

36,95

37,90

38,11

37,42

37,03

Perdagangan, Hotel dan

13,31

14,07

14,41

14,34

13,36

Restoran

3,67

3,92

3,92

3,89

4,16

Pengangkutan dan Komunikasi

2,46

3,20

3,27

3,25

3,77

17,51

16,71

16,51

15,94

15,74

Sekunder

2012*

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan *Angka sementara

Walaupun sektor primer secara absolut masih mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Aceh Selatan, namun secara relatif peranannya dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB daerah mulai mengalami penurunan. Pada tahun 2008 sektor primer memberi kontribusi sebesar 43,27 persen, namun pada tahun 2012 kontribusi sektor primer terhadap PDRB menurun menjadi sebesar 42,09 persen. Disisi lain sektor non primer utamanya sektor tersier dan sekunder peranannya semakin menguat dalam struktur perekoniman daerah. Pada tahun 2008 kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB sebesar 19,78 persen meningkat menjadi 20,89 persen pada tahun 2012. Demikian juga kontribusi sektor tersier terhadap PDRB menunjukkan peningkatan dari 36,95 persen pada tahun 2008 menjadi 37,03 persen pada tahun 2012. Kondisi ini menujukkan pula mulai terjadinya transformasi dalam perekonomian Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini penting dicermati sebagai landasan untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan fenomena ini, maka pembangunan daerah kedepan haruslah mensinergiskan ketiga sektor pembangunan tersebut. Pembangunan sektor pertanian harus didukung dengan penguatan industri pengolahannya, sektor perdagangan serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Terkait dengan hal ini, ekonomi kreatif juga didorong terus pengembangannya, terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja serta mengembangkan perekonomian daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Aceh Selatan. II- 33 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Grafik II-6 Peranan Sektor Ekonomi dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Pertanian 15,74

Pertambangan Industri Pengolahan

3,77 40,75

4,16

Listrik dan Air minum Bangunan Perdagangan,Hotel dan Restoran

13,36

Pengangkutan dan Komunikasi

16,90

2.1.1.1

1,34 3,79 0,20

Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Pemerintah daerah tetap mewaspadai fenomena inflasi tersebut, karena inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat membawa konsekuensi terhadap pendapatan masyarakat dan penurunan daya beli masyarakat yang selanjutnya berimbas pula pada upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Disisi lain, tingginya angka inflasi dalam jangka pendek memang relatif menguntungkan pengusaha dan para spekulan, namun dalam jangka panjang juga berakibat terhadap perekonomian secara keseluruhan. Menurunnya daya beli masyarakat dapat berdampak lesunya transaksi perdagangan, sementara meningkatnya cost production (biaya produksi) bagi pengusaha untuk menghasilkan barang dan jasa akibat inflasi, juga dapat memberi tekanan terhadap pengembangan dunia usaha dan daya saing daerah dalam kompetisi ekonomi secara regional, nasional maupun internasional. Laju Inflasi Kabupaten Aceh Selatan selama periode Tahun 2008-2012 menunjukkan trend yang terus menurun. Tabel II-16 Inflasi Kabupaten Aceh Selatan 2008-2012

Tahun

Inflasi (%)

2008 2009 2010 2011 2012

8,63 8,22 6,54 3,41 2,75

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan



Berdasarkan perhitungan BPS, angka inflasi tahun 2008 tercatat sebesar 8,6 persen, menurun pada tahun 2009 sebesar 8,2 persen dan tahun 2010 sebesar 6,54 persen, menurun lagi pada tahun 2011 sebesar 3,41 persen. Perkembangan laju inflasi Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-17 Laju Inflasi/Deflasi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Bulan

Inflasi (%)

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

1,10 -0,25 -0,68 0,73 -0,02 0,59 1,57 0,46 -0,63 -0,30 0,21 0,50

Sumber : (BPS, 2012)

Secara umum tingkat inflasi di Kabupaten Aceh Selatan selama tahun 2012 tetap terkendali dengan akumulasi inflasi sejak bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012 sebesar 2,75 persen. Grafik II-7 Tingkat Inflasi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 10

8,63

8,22

8

6,54

6

3,41

4

2,75

2 0 2008

2009

2010

2011

2012



2.1.1.2

PDRB Perkapita

Pendapatan per kapita dapat dipakai sebagai salah satu tolok ukur (indikator) untuk menilai kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan menunjukkan adanya peningkatan selama tahun 2008-2012. Untuk tahun 2008, PDRB Per Kapita kabupaten Aceh selatan berjumlah Rp. 9.433.225,05 naik menjadi Rp. 12.094.677,89 pada tahun 2010. Pada tahun berikutnya pendapatan per kapita tersebut terus mengalami kenaikan, hingga mencapai Rp. 14.599.863,42 pada tahun 2012. Walaupun meningkat rata-rata 3,61 persen per tahun (2008-2012), namun pendapatan perkapita tersebut masih lebih rendah dari rata-rata pendapatan perkapita Provinsi Aceh. Tabel II-18 PDRB Perkapita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 ADHB (Rp.Juta)

PDRB/Kapita (Rp)

ADHK (Rp.Juta)

PDRB/Kapita (Rp)

No

Tahun

1

2008

1.983.011,71

9.433.255,05

1.202.675,33

5.721.167,99

2

2009

2.217.275,90

10.480.402,62

1.248.506,34

5.901.317,52

3

2010

2.475.381,44

12.094.677,89

1.300.826,13

6.355.817,65

4

2011

2.709.900,06

13.089.723,75

1.358.940,38

6.564.136,60

5

2012*

3.039.107,57

14.599.863,42

1.422.267,00

6.832.566,29

Rata-rata Pertumbuhan (%)

3,61

Sumber: BPS Kabupaten Aceh selatan *Angka Sementara.

Grafik II-8 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2008

2009 PDRB ADHB

2010

2011

2012

PDRB ADHK


Kondisi yang sama terjadi pada Pendapatan Regional Per kapita, dimana pendapatan regional per kapita juga mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir.



2.1.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas. Untuk melihat tingkat kesejahtreraan masyarakat sebagai capaian dari kegiatan pembangunan yang telah dilakukan, disamping digunakan indikator pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi daerah, juga digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan daerah merupakan proses integral dari berbagai program dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia penduduknya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta basis akhirnya adalah meningkat kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kemajuan dibidang pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi masyarakat. Semakin tinggi angka indeks ini bermakna semakin membaik tingkat kesejahteraan masyarakat. Tabel II-19 Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 Tahun

IPM Aceh Selatan

Rangking IPM Aceh

2008

66,90

13

2009

67,7

13

2010

68,41

14

2011

68,87

16

a

Sumber : BPS tahun 2012

Tabel II-19 diatas menunjukkan bahwa angka IPM Kabupaten Aceh Selatan relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2008 nilai IPM Kabupaten Aceh Selatan adalah sebesar 66,9 serta berada diperingkat 13 di Provinsi Aceh. Angka IPM ini meningkat menjadi sebesar 67,7 pada tahun 2009, namun juga masih kurang menggembirakan karena dibawah capaian rata-rata nilai IPM Provinsi Aceh yang sebesar 69,5. Pada tahun 2010 dan tahun 2011 angka IPM Kabupaten Aceh Selatan juga mengalami peningkatan masingmasing sebesar 68,41 dan 68,87. Saat ini peringkat teratas IPM di Aceh diduduki oleh Banda Aceh dengan nilai IPM mencapai 75.44 (tahun 2006) dan 76.31 (tahun 2007). Kualitas pembangunan manusia Kabupaten Aceh Selatan hanya lebih baik dari kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Nagan Raya, Gayo Lues, dan Simeulue. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sampai saat ini terus berupaya untuk meningkatkan capaian IPM tersebut. Peningkatan angka indeks tersebut sangat ditentukan oleh indeks di bidang pendidikan, kesehatan dan kemampuan daya beli (purchasing power parity) masyarakat yang menjadi komponen utama penyusunannya. II- 37 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Grafik II-9 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2011 78.00

76.31 74.48

76.00

72.11 72.71 72.45 70.96 70.76 71.39 72.00 69.96 68.88 69.17 68.87 69.40 69.28 70.00 68.37 68.23 67.97 67.08 67.64 68.00 67.97 74.00

74.65

72.22 69.41 68.28

66.00

Provinsi Aceh

Subussalam

Kota…

Kota Langsa

Kota Sabang

Pidie Jaya

Bener Meriah

Aceh Jaya

Nagan Raya

Aceh Tamiang

Gayo Lues

Aceh Barat Daya

Aceh Utara

Bireuen

Pidie

Aceh Besar

Aceh Barat

Aceh Tengah

Aceh Timur

Aceh Tenggara

Aceh Selatan

Aceh Singkil

Simeulue

62.00

Kota Banda…

64.00

Sumber : BPS, 2012

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator sebagai berikut: a. Pendidikan Pembangunan pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Putus Sekolah. a.1. Angka Melek Huruf (AMH) Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk:



1.

Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pegampongan di Indonesia dimana masih tingginya jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.

2.

Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.

3.

Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf berdasarkan kabupaten dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus.

Perkembangan AMH di Kabupaten Aceh Selatan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel II-20 berikut : Tabel II-20 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008-2012 Kabupaten Aceh Selatan NO 1 2

Uraian Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

3

Angka melek huruf

2008

2009

121.409

121.213

125.138 97,02

2010

2011

2012

134.923

136.496

141.944

127.203

137.874

139.448

146.288

97,65

97,86

97,88

97,03

Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan data AMH, perkembangannya di Kabupaten Aceh Selatan telah mencapai 97 persen lebih dan hanya 0,3 persen dari penduduk Kabupaten Aceh Selatan yang tidak Melek Huruf. Selanjutnya perkembangan AMH per kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel II-21 Angka Melek Huruf Tahun 2012 Menurut Kecamatan Kabupaten 2012

NO 1.

Kecamatan Labuhanhaji Barat

Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun yang Bisa Membaca dan Menulis 11.992

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas

Angka Melek Huruf

12.192

98,36

9.072

98,12

2.

Labuhanhaji

3.

Labuhanhaji Timur

6.443

6.531

98,65

4.

Meukek

13.286

13.604

97.66

5.

Sawang

10.137

10.320

98,23

6.

Samadua

9.952

10.190

97,66

7.

Tapaktuan

15.486

15.751

98,32

8.

Pasie Raja

10.268

10.795

95,12

9.

Kluet Utara

15.046

15.768

95,42

10.

Kluet Tengah

3.870

4.039

95.82

11.

Kluet Timur

6.174

6.477

95,32

12.

Kluet Selatan

8.544

8.819

96,88

13.

Bakongan

3.348

3.537

94,66

14.

Bakongan Timur

3.423

3.462

98,87

15.

Kota Bahagia

4.028

4.186

96,23

16.

Trumon

3.191

3.348

95,31

17.

Trumun Tengah

3.416

3.535

96,63

18.

Trumon Timur

4.439

4.662

95,22

141.944

146.288

97,03

Jumlah

8.901

Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.

a.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah Lamanya sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Ratarata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (underestimate). II- 40 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


a.3. Angka Partisipasi Murni Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Perkembangan APM Kabupaten Aceh Selatan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel. II-22: Tabel II-22 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 NO 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1. 3.2. 3.3.

Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun APM SD/MI SMP/MTs Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun APM SMP/MTs SMA/MA/SMK jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun APM SMA/MA/SMK

2008

2009

2010

2011

2012

26.677

27.164

26.677

25.698

26.008

27.445 97,20

27.898 97,37

31.423 97,88

26.257 97,87

26.718 97,34

9.484

9.803

9.884

9.799

10.466

13.320 71,20

13.540 72,40

13.014 73,02

12.862 76,19

13.762 76,05

7.685

7.938

9.971

8.170

13.073

12.160 63,20

12.361 64,22

13.614 73,24

11.570 75,07

17.336 75,41

Sumber. Dinas Pendidikan Kab.Aceh Selatan.

Selanjutnya perkembangan APM perkecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II-23 Angka Partisipasi Murni Tahun 2012 Menurut Kecamatan Kabupaten Aceh Selatan SD/MI

NO

Kecamatan

Jumlah siswa usia 7-12 th bersekol ah di SD/MI

Jumlah pendud uk usia 7-12 th

SMP/MTs

APM

Jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs

Jumlah pendud uk usia 13-15 th

SMA/MA/SMK

APM

Jumlah siswa usia 1618 th bersekol ah di SMA/MA / SMK

Jumlah penduduk usia 1618th

APM

1.

Labuhanhaji Barat

2.220

2.226

99,73

975

1.148

84,93

1.140

1.444

78,95

2.

Labuhanhaji

1.602

1.656

96,74

541

854

63,35

688

1.075

64,00

3.

Labuhanhaji Timur

1.165

1.193

97,65

527

614

85,83

625

774

80,75

4.

Meukek

2.401

2.485

96,62

989

1.280

77,27

975

1.075

64,00

5.

Sawang

1.870

1.885

99,20

566

971

58,29

835

1.224

68,22

6.

Samadua

1.801

1.861

96,78

774

958

80,79

959

1.208

79,39

7.

Tapakuan

2.860

2.877

99,41

1.232

1.482

83,13

1.677

1.866

89,87

8.

Pasie Raja

1.902

1.973

96,40

791

1.016

77,85

1.073

1.279

83,89

9.

Kluet Utara

2.780

2.880

96,53

1.232

1.483

83,07

1.709

1.869

91,44

10.

Kluet Tengah

705

738

95,53

301

380

79,21

319

479

66,60

11.

Kluet Timur

1.133

1.183

95,77

532

608

87,50

621

768

80,86

12.

Kluet Selatan

1.590

1.611

98,70

495

830

59,64

1009

1.045

96,56

13.

Bakongan

622

645

96,43

289

332

87,05

310

419

73,99

14.

Bakongan Timur

604

633

95,42

225

326

69,02

324

410

79,02

15.

Kota Bahagia

688

764

90,05

218

393

55,47

58

495

11,72

16.

Trumon

602

612

98,37

159

316

50,32

328

396

82,83

17.

Trumon Tengah

620

645

96,12

255

332

76,81

0

418

0,00

18.

Trumon Timur

843

851

99,06

365

439

83,14

423

555

76,22

26.008

26.718

97,34

10.466

13.762

76,05

13.073

17.336

75,41

Jumlah

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan data yang ada, APM Kabupaten Aceh Selatan meningkat setiap tahunnya dengan tingkat capaian 75,41 persen pada tahun 2012. a.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat II- 42 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. a.5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah dan juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama gambaran kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Berdasarkan angka APT Kabupaten Aceh Selatan, 34,68 persen dari penduduk yang pernah sekolah adalah tamat SMA, 25,32 persen tamat SD dan hanya 9,52 persen yang berijazah perguruan tinggi. Tabel II-24 Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 NO 1. 2. 3. 4.

APT SD SMP SMA Perguruan Tinggi

2008 21,44 17,05 32,01 9,99


2009 24,18 20,79 35,01 9,06

2010 26,32 18,96 33,49 13,08

2011 25,32 17,32 34,68 9,52

2012 37,81 18,12 21,52 5,55

Belum optimalnya angka capaian APK/APM dan APT disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan, walaupun dukungan anggaran untuk pendidikan relatif cukup besar pada Anggaran APBK. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengalokasian anggaran pendidikan yang tepat agar pendidikan menjadi murah namun tetap berkualitas. b. Kesehatan b.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi (AKB) II- 43 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1 - angka kematian bayi). AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama:

Tabel II-25 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012

No.

Kabupaten Aceh Selatan

Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun pada tahun 2012

Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun 2012

AKB

AKHB

1.

Kecamatan Labuhanhaji Barat

1

250

4

996

2.

Kecamatan Labuhanhaji

5

189

26

974

3.

Kecamatan Labuhanhaji Timur

0

107

0

1.000

4.

Kecamatan Meukek

3

323

9

991

5.

Kecamatan Sawang

4

183

22

978

6.

Kecamatan Samadua

2

239

8

992

7.

Kecamatan Tapaktuan

3

301

10

990

8.

Kecamatan Pasie Raja

5

290

17

983

9.

Kecamatan Kluet Utara

6

337

18

982

10.

Kecamatan Kluet Tengah

2

114

18

982

11.

Kecamatan Kluet Timur

1

147

7

993

12.

Kecamatan Kluet Selatan

0

197

0

1.000

13.

Kecamatan Bakongan

0

66

0

1.000

14.

Kecamatan Bakongan Timur

0

97

0

1.000

15.

Kecamatan Kota Bahagia

0

75

0

1.000

16.

Kecamatan Trumon

0

76

0

1.000

17.

Kecamatan Trumon Tengah

0

67

0

1.000

18.

Kecamatan Trumon Timur

0

87

0

1.000

32

3.145

10

990

Jumlah



Selanjutnya perkembangan Angka Kelangusungan Hidup Bayi (AKHB) selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel II-26 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 No 1 2

Uraian Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun. Jumlah Kelahiran Hidup.

2008

2009

62

48

2010

2011

2012

34

23

32

3.543

3.943

3.119

3.113

3.145

3

AKB

17

12

11

7

10

4

AKHB

983

988

989

993

990

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.

b.2. Angka Usia Harapan Hidup Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahuntahun sehingga dimungkinkan dibuat tabulasi. Tetapi, karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS. Tabel II-27 Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Selatan Hasil Sensus Penduduk Tahun 1970

Tahun 1980

Sumber : BPS Aceh Selatan

Tahun 1990

Tahun 2000

Tahun 2010

66,20

66,93

Apabila AHH dibawah angka rata-rata nasional maka diperlukan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



b.3. Persentase Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota untuk Provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu : a. rendah = di bawah 10 % b. sedang = 10-19 % c. tinggi = 20-29 % d. sangat tinggi = 30 % Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Tabel II-28 Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 No Uraian 1 Jumlah Balita Gizi Buruk 2 Jumlah Balita 3 Persentase Balita Gizi Buruk

2008

2009

6

3

16.083 0,04

2010

2011

2012

16

8

7

13.183

15.270

18.283

10.660

0,02

0,10

0,44

0,07

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.

Selanjutnya, perkembangan persentase balita gizi buruk per kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel II-29 Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 No

Kabupaten Aceh Selatan

Jumlah Balita Gizi Buruk tahun 2012

Jumlah Balita tahun 2012

Persentase Balita Gizi Buruk

1.

Kecamatan L.Haji Barat

-

1.365

-

2.

Kecamatan L.haji

-

957

-

3.

Kecamatan L.Haji Timur

-

772

-

4.

Kecamatan Meukek

-

1.718

-

5.

Kecamatan Sawang

-

1.062

-

6.

Kecamatan Samadua

1

1.240

0,08

7.

Kecamatan Tapaktuan

-

1.692

-

8.

Kecamatan Pasie Raja

4

1.452

0,28

9.

Kecamatan Kluet Utara

-

1.896

-

10.

Kecamatan Kluet Tengah

-

563

-

11.

Kecamatan Kluet Timur

-

738

-

12.

Kecamatan Kluet Selatan

1

940

0,11

13.

Kecamatan Bakongan

-

328

-

14.

Kecamatan Bakongan Timur

-

616

-

15.

Kecamatan Kota Bahagia

-

458

-

16.

Kecamatan Trumon

1

563

0,18

17.

Kecamatan Trumon Tengah

-

783

-

18

Kecamatan Trumon Timur

-

457

-

Jumlah

7

10.660

0,07

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.

Pembangunan di bidang kesehatan pada Kabupaten Aceh Selatan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang relatif baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator bidang kesehatan. Angka kelangsungan hidup bayi (angka kematian bayi) menurun dari 17/1.000 pada tahun 2008 menjadi 10/1.000 tahun 2012. Demikian pula angka persentase Balita Gizi Buruk, dimana persentasenya termasuk dalam katagori rendah sesuai indikator WHO yaitu sebesar 0,07 persen pada tahun 2012. Walaupun demikian kedepan diharapkan tidak lagi ditemukan adanya kasus balita gizi buruk tersebut. Penurunan angka kematian bayi (AKB/AKHB) dan angka balita gizi buruk memberi indikasi yang positif bagi pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Aceh Selatan. Upaya pengembangan paradigma hidup sehat harus menjadi perhatian utama agar wabah penyakit menular tidak terjadi serta ditingkatkannya mutu kesehatan itu sendiri dengan pelayanan prima.



c. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja) Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (labour force) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1 - angka pengangguran) Rasio kesempatan kerja Kabupaten Aceh Selatan selama dua tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang berarti. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah upaya perluasan lapangan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran. Tabel II-30 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja meningkat rata-rata 3,03 persen per tahun dan angkatan kerja bertambah rata-rata 2,19 persen per tahun selama 2008-2012. Kenaikan rasio rata-rata selama periode yang sama hanya dibawah 1 persen (0,82 persen). Tabel II-30 Rasio Penduduk Bekerja di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012

2008

2009

2010

2011

2012

76.588

75.169

87.446

86.232

88.929

2

Penduduk yang bekerja Angkatan kerja

Persentase Kanaikan (%) 3,03

84.006

82.754

94.028

92.138

93.609

2,19

3

Rasio

0,912

0,908

0,930

0,936

0,95

0,82

No 1

Uraian

Tahun

Sumber : BPS Kab.Aceh Selatan (diolah)



d. Kriminalitas (Angka Kriminalitas yang Tertangani) Keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas, penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Terciptanya rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir, adalah beberapa upaya penting yang harus dilakukan. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Tabel II-31 Angka Kriminalitas Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 No 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kasus Pembunuhan Penganiayaan Berat Penculikan Pencurian dengan Kekerasan Pencurian dengan Pemberatan Pencurian Ranmor Pencurian Kawat Telepon Pemerkosaan Pembakaran Senpi/Handak Pemerasan Penyelundupan Kejahatan Terhadap Kepala Negara Jumlah

Sumber : Polres Kabupaten Aceh Selatan

Kejadian 0 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 36

Tertangani 0 12 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 32

Secara keseluruhan kesejahteraan sosial di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan perkembangan relatif baik, yang dilihat dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan angka kriminalitas yang tertangani sebagaimana yang telah dijelaskan.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut : a. Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk; b. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk; c. Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk; d. Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk; II- 49 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Kinerja pembangunan Seni dan budaya Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut : Jumlah grup kesenian di Kabupaten Aceh Selatan selama 5 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya peningkatan yaitu tetap sebanyak 68 buah grup kesenian sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Demikian pula rasio jumlah grup kesenian terhadap jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan tidak menunjukkan perkembangan yang cukup berarti yaitu dari 3,235 grup per 10.000 penduduk pada tahun 2008 menjadi 2,912 grup pada tahun 2012. Relatif kecilnya rasio ini menunjukkan juga bahwa masih kurang responsifnya masyarakat terhadap kesenian. Upaya mengembangkan kesenian diharapkan akan mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi para pelaku seni. Untuk mendukung pengembangan kesenian tersebut terutama dengan melakukan pembinaan serta pembangunan sarana dan prasarana gedung kesenian tersebut secara memadai. Selanjutnya jumlah klub olah raga selama 5 tahun (2008-2012) terakhir mengalami penambahan yaitu dari 102 klub olah raga pada tahun 2008 menjadi 311 klub olah raga pada tahun 2012 dengan rasionya masing-masing sebesar 4,852 atau 5 klub olah raga per 10.000 penduduk pada tahun 2008 menjadi 13,319 atau 13 klub olah raga per 10.000 penduduk pada tahun 2012. Hal ini bukan berarti bahwa budaya olah raga dikalangan masyarakat masih rendah, tetapi untuk dapat memacu peningkatan prestasi atlet diperlukan sarana prasarana olah raga yang representatif. Berikut gambaran perkembangan klub serta sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tabel berikut ini : Tabel II-32 Perkembangan Klub Olahraga dan Grup Kesenian di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 Uraian

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

Jumlah Klub Olahraga

102

136

176

242

311

Jumlah grup kesenian

68

68

68

68

68

210.215

211.564

202.003

206.194

233.493

4,852

6,428

8,713

11,737

13,319

3,235

3,214

3,366

3,298

2,912

Jumlah Penduduk Rasio klub olah raga /10.000 penduduk Rasio grup kesenian /10.000 penduduk

Sumber : Disbudpora Kab. Aceh Selatan (diolah)



2.3

Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup palayanan urusan wajib dan urusan pilihan. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek pelayanan umum selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut : 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 2.3.1.1 Pendidikan 2.3.1.1.1 Pendidikan Dasar 2.3.1.1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Di Indonesia, proporsi penduduk muda sendiri semakin menurun akibat semakin rendahnya angka fertilitas (lihat bagian fertilitas). Penurunan ini akan menyebabkan semakin menurunnya jumlah anak-anak yang masuk sekolah dasar. Bila ukuran seperti perubahan jumlah murid digunakan, bisa jadi ditemukan penurunan jumlah murid di sekolah dasar dengan interpretasi terjadi penurunan partisipasi sekolah. Namun, bila digunakan APS, maka akan ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD yang disebabkan semakin rendahnya jumlah penduduk usia SD. APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.



Tabel II-33 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 No

Jenjang Pendidikan

2008

2009

2010

2011

2012

SD/MI

1 1.1.

jumlah murid usia 7-12 thn

26.677

27.164

26.677

25.698

26.008

1.2.

jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

27.445

27.498

31.423

26.257

26.718

1.3.

APS SD/MI

972,02

987,85

848,96

978,71

973,43

2

SMP/MTs

2.1.


9.484

9.803

9.884

9.799

10.466

2.2.


13.320

13.540

13.014

12.862

13.762

2.3.

APS SMP/MTs

712,01

724,00

759,49

761,86

760,50

Tabel II-34 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2012 Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Selatan SD/MI NO

Kecamatan

1

Labuhanhaji Barat

2

Labuhanhaji

3

Labuhanhaji Timur

4 5

jumlah murid usia 7-12 thn 2.220

jumlah penduduk usia 7-12 th

SMP/MTs APS


jumlah penduduk usia 13-15 th

APS

2.226

997,30

975

1.148

849,30

1.602

1.656

967,39

541

854

633,49

1.165

1.193

976,53

527

614

858,31

Meukek

2.401

2.485

966,20

989

1.280

772,66

Sawang

1.870

1.885

992,04

566

971

582,90

6

Samadua

1.801

1.861

967,76

774

958

807,93

7

Tapaktuan

2.860

2.877

994,09

1.232

1.482

831,31

8

Pasie Raja

1.902

1.973

964,01

791

1.016

778,54

2.780

2.880

965,27

1.232

1.482

831,31

705

738

955,28

301

380

792,11

9

Kluet Utara

10

Kluet Tengah

11

Kluet Timur

1.133

1.183

957,73

532

608

875,00

12

Kluet Selatan

1.590

1.611

986,96

495

830

596,39

13

Bakongan

622

645

964,34

289

332

870,48

14

Bakongan Timur

604

633

954,19

225

326

690,18

15

Kota Bahagia

688

764

900,52

218

393

554,71

16

Trumon

602

612

983,66

159

316

503,16

17

Trumon Tengah

620

645

961,24

255

332

768,07

18

Trumon Timur

843

851

990,60

365

439

831,44

26.008

26.718

973,43

10.466

13.762

760,50

Jumlah Total




2.3.1.1.1.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Tabel II-35 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 NO 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3.

Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun Rasio SMP/MTs Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun Rasio

2008

2009

2010

2011

2012

770

815

836

892

913

27.445

27.898

31.423

26.257

26.718

0,028

0,029

0,027

0,034

0,034

102

156

182

192

299

13.320

13.540

13.014

12.862

13.762

0,008

0,012

0,014

0,015

0,022

Untuk jenjang pendidikan SD/MI, rasio gedung sekolah dengan penduduk usia sekolah adalah sebesar 0,028 tahun 2008, artinya rata-rata satu gedung sekolah dapat menampung 35 penduduk usia sekolah SD/MI atau 280 gedung sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah SD/MI. Pada tahun 2012 rasio tersebut menjadi 0,034, artinya setiap satu gedung sekolah dapat menampung 29 penduduk usia sekolah SD/MI atau 340 gedung sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah SD/MI. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, rasio gedung sekolah dengan penduduk usia sekolah adalah sebesar 0,008 tahun 2008, artinya rata-rata satu gedung sekolah dapat menampung 125 penduduk usia sekolah SMP/MTs atau 80 gedung sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah SMP/MTs. Pada tahun 2012 rasio tersebut menjadi 0,022, artinya setiap satu gedung sekolah dapat menampung 45 penduduk usia sekolah SMP/MTs atau 220 gedung sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah SMP/MTs. Dilihat dari ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah per kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan untuk pendidikan dasar, maka rasionya relatif masih proporsional, artinya ketersediaan gedung sekolah sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah yang ada di Kecamatan tersebut. Untuk lebih jelasnya hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel II-36 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012 Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Selatan SD/MI NO

Kecamatan

Jumlah Gedung Sekolah

(2)

(1)

SMP/MTs

Jumlah Penduduk Usia 7-12 th

Rasio



Rasio

(3)

(4)

(5=3/4)

(6)

(7)

(8=6/7)

1

Labuhanhaji Barat

78

2.226

0,035

12

1.148

0,010

2

Labuhanhaji

55

1.656

0,033

23

854

0,046

3

Labuhanhaji Timur

42

1.193

0,035

28

614

0,046

4

Meukek

76

2.485

0,031

32

1.280

0,025

5

Sawang

65

1.885

0,034

24

971

0,025

6

Samadua

76

1.861

0,041

23

958

0,024

7

Tapaktuan

82

2.877

0,029

27

1.482

0,018

8

Pasie Raja

52

1.973

0,026

19

1.016

0,019

9

Kluet Utara

76

2.880

0,026

36

1.483

0,024

10

Kluet Tengah

35

738

0,047

9

380

0,024

11

Kluet Timur

38

1.183

0,032

16

608

0,026

12

Kluet Selatan

32

1.611

0,020

5

830

0,006

13

Bakongan

15

645

0,023

4

332

0,012

14

Bakongan Timur

35

633

0,055

4

326

0,012

15

Kota Bahagia

34

764

0,045

9

393

0,023

16

Trumon

36

612

0,059

16

316

0,051

17

Trumon Tengah

38

645

0,059

6

332

0,018

18

Trumon Timur

48

851

0,059

16

316

0,051

913

26.718

0,034

299

13.762

0,022

Jumlah


2.3.1.1.1.3 Rasio Guru/Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Perkembangan rasio guru/murid pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Selatan untuk tingkat SD/MI adalah sebesar 0,104 pada tahun 2008, artinya rata-rata satu orang guru mengajar 10 orang murid (1:10) atau 104 guru per 1.000 murid. Pada tahun 2012 rasio tersebut menjadi 0,137 artinya setiap satu orang guru mengajar 7 murid (1:7) atau 137 guru per 1.000 murid. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, rasio guru/murid adalah sebesar 0,056 pada tahun 2008, artinya rata-rata satu orang guru mengajar 18 murid (1:18) atau 56 guru per 1.000 murid. Pada tahun 2012 rasio tersebut menjadi 0,111, artinya setiap satu orang guru mengajar 9 murid (1:9) atau 111 guru per 1.000 murid.



Tabel II-37 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 – 2012 NO 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3.

Jenjang Pendidikan

2008

2009

2010

2011

2012

Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio SMP/MTs

3.119 29.873 0,104

3.162 30.620 0,103

3.150 31.423 0,100

3.216 27.249 0,118

3.829 27.940 0,137

Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio

699 12.572 0,056

794 12.572 0,063

853 13.114 0,065

915 11.997 0,076

1.324 11.887 0,111

SD/MI

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan

Dilihat dari perkembangan rasio guru/murid pendidikan dasar per kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan, maka rasionya relatif proporsional, artinya distribusi guru yang ditunjukkan dari ketersediaan guru masih sesuai dengan jumlah murid yang ada di kecamatan tersebut, bahkan secara umum menunjukkan adanya kelebihan guru. Pada beberapa kasus, persoalan yang masih dirasakan saat ini adalah, relatif rendahnya kualitas guru (Profesionalisme), tidak meratanya dan kurangnya guru bidang studi tertentu, disiplin yang rendah, kurangnya sarana penunjang pendidikan (seperti peralatan laboratorium, alat praktek siswa), lemahnya pengawasan, kurangnya diklat atau bintek pendidikan, kurangnya pemberdayaan UPTD pendidikan dan masih menumpuknya tenaga guru di kota-kota kecamatan. Untuk lebih jelasnya hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-38 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012 Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Selatan No

Kecamatan

(1)

(2)

Jumlah Guru

SD/MI Jumlah Murid

(4)

(5=3/ 4)

(3)

Rasio

Jumlah Guru

SMP/MTs Jumlah Murid

(7)

(8=6/ 7)

(6)

Rasio

1

Labuhanhaji Barat

230

2.265

0,10

119

1.091

0,11

2

Labuhanhaji

200

1.622

0,12

71

602

0,14

3

Labuhanhaji Timur

141

1.255

0,11

83

613

0,11

4

Meukek

384

2.444

0,16

136

1.021

0,13

5

Sawang

295

1.895

0,16

95

663

0,14

6

Samadua

504

1.862

0,27

113

833

0,14

7

Tapaktuan

383

2.891

0,13

121

1.287

0,09

8

Pasie Raja

269

2.098

0,13

97

872

0,11

9

Kluet Utara

348

2.844

0,12

155

1.269

0,12

10

Kluet Tengah

75

973

0,08

34

375

0,09

11

Kluet Timur

227

1.373

0,17

45

574

0,08

12

Kluet Selatan

252

1.624

0,16

71

586

0,12

13

Bakongan

71

674

0,11

37

330

0,11

14

Bakongan Timur

93

731

0,13

17

275

0,06

15

Kota Bahagia

109

963

0,11

36

392

0,09

16

Trumon

85

685

0,12

38

210

0,18

17

Trumon Tengah

92

844

0,11

25

373

0,07



No

Kecamatan

(1)

(2)

18

Trumon Timur

Jumlah Guru

Jumlah

(3)

SD/MI Jumlah Murid

(4)

Rasio

(5=3/ 4)

Jumlah Guru

(6)

SMP/MTs Jumlah Murid

(7)

Rasio

(8=6/ 7)

71

897

0,08

31

521

0,06

3.829

27.940

0,14

1.324

11.887

0,11


2.3.1.1.2 Pendidikan Menengah 2.3.1.1.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perkembangan APS pendidikan menengah di Kabupaten Aceh Selatan setiap tahunnya menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2008, APS pendidikan menengah adalah sebesar 631,99 per 1.000 penduduk usia sekolah pendidikan menengah. Angka ini meningkat menjadi 754,10 per 1.000 penduduk usia sekolah pendidikan menengah pada tahun 2012. Tabel II-39 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 No 1

Jenjang Pendidikan

2009

2010

2011

2012

7.685

7.938

9.971

8.170

13.073

12.160

12.361

13.614

11.570

17.336

631,99

642,18

732,41

706,14

754,10

SMA/SMK

1.1. jumlah murid usia 16-19 thn 1.2.

2008


1.3. APS SMA/SMK Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan

2.3.1.1.2.2 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Perkembangan rasio gedung sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah di Kabupaten Aceh Selatan adalah sebesar 0,006 pada tahun 2008, artinya rata-rata satu gedung sekolah dapat menampung 167 penduduk usia sekolah SMA/SMK atau 60 gedung sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah SMA/SMK. Pada tahun 2012 rasio tersebut memjadi 0,013, artinya setiap satu gedung sekolah dapat menampung 76 penduduk usia sekolah SMA/SMK atau 130 gedung sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah SMA/SMK. Tabel II-40 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 NO Jenjang Pendidikan 1 SMA/SMK 1.1. Jumlah gedung sekolah 1.2. jumlah penduduk kelompok

2008

2009

2010

2011

2012

78 12.160

102 12.361

212 13.614

226 11.570

222 17.336



NO

Jenjang Pendidikan usia 16-19 tahun 1.3. Rasio

2008

2009

2010

2011

2012

0,006

0,008

0,016

0,020

0,013

Dilihat dari rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah per kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan untuk pendidikan menegah, rasionya relatif masih proporsional, artinya ketersediaan gedung sekolah sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah yang ada di Kecamatan tersebut. Hanya di Trumon Tengah belum ada sarana gedung sekolah untuk pendidikan menengah tersebut, mengingat daerah ini merupakan daerah pemekaran baru dari Kecamatan Trumon. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-41 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012 Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Selatan SMA/SMK NO

Kecamatan

(1)

(2)



(3)

(4)

Rasio

(5=3/4)

1

Labuhanhaji Barat

18

1.444

0,013

2

Labuhanhaji

16

1.075

0,015

3

Labuhanhaji Timur

12

774

0,016

4

Meukek

10

1.612

0,006

5

Sawang

10

1.224

0,008

6

Samadua

12

1.208

0,010

7

Tapaktuan

40

1.866

0,021

8

Pasie Raja

16

1.279

0,013

9

Kluet Utara

32

1.869

0,017

10

Kluet Tengah

4

479

0,008

11

Kluet Timur

6

768

0,008

12

Kluet Selatan

12

1.045

0,011

13

Bakongan

8

419

0,019

14

Bakongan Timur

4

410

0,010

15

Kota Bahagia

2

495

0,004

16

Trumon

12

396

0,030

17

Trumon Tengah

0

418

0,000

18

Trumon Timur Jumlah

8

555

0,014

222

17.336

0,013


2.3.1.1.2.3 Rasio Guru terhadap Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga II- 57 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


pengajar, di samping juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Perkembangan rasio guru/murid pendidikan menengah di Kabupaten Aceh Selatan untuk tingkat SMA/SMK adalah sebesar 0,067 pada tahun 2008, artinya rata-rata satu orang guru mengajar 15 orang murid (1:15) atau 67 guru per 1.000 murid. Pada tahun 2012 rasio tersebut menjadi 0,080 artinya setiap satu orang guru mengajar 13 murid (1:13) atau 80 guru per 1.000 murid. Tabel II-42 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Aceh Selatan No 1 1.1. 1.2. 1.3.

Jenjang Pendidikan SMA/SMK Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio

2008

2009

2010

2011

2012

579 8.665 0,067

651 8.914 0,073

779 8.763 0,089

836 8.686 0,096

1.125 13.961 0,080


Dilihat dari Perkembangan rasio guru/murid pendidikan menengah per kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan, relatif proporsional, artinya distribusi guru yang ditunjukkan dari ketersediaan guru masih sesuai dengan jumlah murid yang ada di Kecamatan tersebut. Untuk lebih jelasnya hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-43 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2012 Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Selatan No

Kecamatan

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Labuhanhaji Barat Labuhanhaji Labuhanhaji Timur Meukek Sawang Samadua Tapaktuan Pasie Raja Kluet Utara Kluet Tengah Kluet Timur Kluet Selatan Bakongan Bakongan Timur Kota Bahagia Trumon Trumon Tengan Trumon Timur Jumlah

Jumlah Guru

SMA/SMK Jumlah Murid

Rasio

(3)

(4)

(5=3/ 4)

61 55 75 140 65 69 194 95 115 24 44 74 48 7 12 25 0 22 1.125

1.215 845 720 1.115 948 1.035 1.787 1.186 1.290 373 700 1.094 368 392 70 357 0 466 13.961

0,05 0,07 0,10 0.13 0,07 0,07 0,11 0,08 0,09 0,06 0,06 0,07 0,13 0,02 0,17 0,07 0 0,05 0,08


Sampai tahun 2012 kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan meskipun terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, namun pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas, terjangkau serta sesuai II- 58 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


kebutuhan pasar kerja. Sebagian penduduk tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan masih mahal dan pendidikan juga dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Masih banyak lulusan lembaga pendidikan yang menganggur. Persoalan ini harus segera diatasi melalui peningkatan mutu tenaga pendidik, pendidikan yang diarahkan sesuai kebutuhan pasar kerja, kreatif dan inovatif serta sesuai potensi daerah, pengangkatan kepala sekolah di semua jenjang pendidikan hendaknya berdasarkan prestasi, dedikasi, loyalitas, etos kerja, kemampuan dan dibarengi dengan hasil uji coba serta berpengalaman. Selanjutnya perlu juga pemerataan guru antara daerah perkotaan dan pedesaan atau daerah terpencil. Untuk mengatasi kekurangan guru mata pelajaran yang langka perlu pula disediakan dana tugas belajar, pelatihan atau dimagangkan secara bertahap guru-guru dimaksud di semua strata sekolah, baik sekolah agama maupun sekolah umum. Peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari hasil pengawasan sekolah, oleh karenanya perlu pula ditingkatkan profesionalisme para pengawas sekolah melalui pembinaan dan pelatihan serta menyediakan sarana dan prasarana mobilitas yang memadai kepada para pengawas termasuk pula kepada kepala UPTD pendidikan di kecamatan. Karena ada kesan selama ini jabatan pengawas dan kepala UPTD hanya tempat pembuangan atau tempat pelarian. Salah satu penyebab rendahnya kualitas SDM disebabkan terbatasnya aksesibilitas dalam berbagai aspek dan dimensi mutu pendidikan. Untuk itu, peran Dinas Pendidikan bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) harus saling bersinergi dalam rangka memajukan pendidikan di Kabupaten Aceh Selatan. 2.3.1.2 Kesehatan 2.3.1.2.1 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tujuan penyelenggaraan Posyandu, antara lain : 1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil, melahirkan dan nifas). 2. Membudayakan NKKBS. 3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang tercapainya masyarakat sehat sejahtera. 4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera. Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, II- 59 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak dapat dilakukan pada Posyandu. Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya. Dengan demikian, diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu, perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Tabel II-44 Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 – 2012 No

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Jumlah posyandu

2.

282

291

291

291

305

3.

Jumlah balita

16.083

13.183

15.270

18.283

17.600

Rasio

0,018

0,022

0,019

0,016

0,017

Sumber : Dinas Pendidikan

Perkembangan Posyandu di Kabupaten Aceh Selatan selama periode 2008-2012 menunjukkan perkembangan yang proporsional dengan perkembangan jumlah balita. Rasio Posyandu per balita tahun 2008 adalah 0,018 artinya rata-rata 1 Posyandu melayani 56 balita. Kondisi yang sama juga berlanjut pada tahun 2012, dengan rasio sebesar 0,017 dimana 1 Posyandu melayani 59 balita. Jumlah posyandu yang ada saat ini sudah sangat memadai. Yang perlu mendapat perhatian lebih adalah memberdayakan posyandu tersebut dengan kualitas pelayanan yang prima. Perkembangan posyandu per kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel II-45 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Selatan No

Kecamatan

Jumlah posyandu

Jumlah Balita

Rasio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=4/3)



No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jumlah posyandu

Jumlah Balita

Rasio

23 19 13 25 21 29 20 22 33 13 11 19 6 10 8 14 10 9 305

1.365 957 772 1.718 1.062 1.240 1.692 1.452 1.896 563 738 940 328 616 458 563 783 457 17.600

0,017 0,020 0,020 0,015 0,020 0,020 0,012 0,020 0,020 0,020 0,015 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,013 0,020 0,017

Labuhanhaji Barat Labuhanhaji Labuhanhaji Timur Meukek Sawang Samadua Tapaktuan Pasie Raja Kluet Utara Kluet Tengah Kluet Timur Kluet Selatan Bakongan Bakongan Timur Kota Bahagia Trumon Trumon Tengah Trumon Timur Jumlah

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan

2.3.1.2.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Tabel II-46 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2008-2012 Kabupaten Aceh Selatan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uraian Jumlah Puskesmas Jumlah Poliklinik Jumlah Pustu Jumlah Penduduk Rasio Puskesmas persatuan penduduk Rasio Poliklinik persatuan penduduk Rasio Pustu persatuan penduduk

2008 21 4 53 210.215

2009 21 6 51 211.564

2010 21 5 56 204.667

2011 22 6 55 207.025

2012 22 5 55 208.160

0,000100

0,000099

0,000103

0,000106

0,000106

0,000019

0,000028

0,000024

0,000029

0,000024

0,000252

0,00024

0,000274

0,000266

0,000264


Tabel II-47 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Kecamatan

(1)

(2)

Puskesmas

Poliklinik

Pustu

Jumlah Penduduk

Jumlah

Rasio

Jumlah

Rasio

Jumlah

Rasio

(3)

(4)

(5=4/ 3)

(6)

(7=6/ 3)

(8)

(9=8/ 3)

1

Labuhanhaji Barat

15.796

1

0,000063

-

-

4

0,00025

2

Labuhanhaji

12.596

1

0,000079

1

0,000079

-

-

3

Labuhanhaji Timur

9.604

1

0,000104

-

-

2

0,000208

4

Meukek

18.622

2

0,000107

-

-

4

0,000214

5

Sawang

14.099

1

0,000070

-

-

6

0,000425



Puskesmas

Poliklinik

Pustu

NO

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Jumlah

Rasio

Jumlah

Rasio

Jumlah

Rasio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=4/ 3)

(6)

(7=6/ 3)

(8)

(9=8/ 3)

6

Samadua

14.888

1

0,000067

-

-

4

0,000268

7

Tapaktuan

22.956

2

0,000087

4

0,000174

3

0,000130

8

Pasie Raja

15.773

1

0,000063

-

-

5

0,000316

9

Kluet Utara

22.376

3

0,000134

-

-

4

0,000178

10

Kluet Tengah

6.165

1

0,000162

-

-

2

0,000324

11

Kluet Timur

9.478

1

0,000105

-

-

2

0,000211

12

Kluet Selatan

12.662

1

0,000078

-

-

4

0,000315

13

Bakongan

4.933

1

0,000202

-

-

1

0,000202

14

Bakongan Timur

5.244

1

0,000190

-

-

2

0,000381

15

Kota Bahagia

6.256

1

0,000159

-

-

1

0,000159

16

Trumon

4.283

1

0,000233

-

-

2

0,000466

17

Trumon Tengah

5.453

1

0,000183

-

-

4

0,000733

18

Trumon Timur

6.996

1

0,000142

-

-

5

0,000714

208.160

22

0,000150

5

0,000024

55

0,000264

Jumlah


2.3.1.2.3 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Tabel II-48 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)

1

1

1

1

1

2.

Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah

-

-

-

-

-

3.

Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI

-

-

-

-

-

4.

Jumlah Rumah Sakit Daerah

-

-

-

-

-

5.

Jumlah seluruh Rumah Sakit

1

1

1

1

1

6.

Jumlah Penduduk

210.215

211.564

204.667

207.025

208.160

7.

Rasio/100.000 penduduk

0,475

0,473

0,489

0,485

0,483



2.3.1.2.4 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Tabel II-49 Jumlah Dokter Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan No Uraian 1 Jumlah Dokter 2 Jumlah Penduduk 3 Rasio

2008

2009

2010

2011

41

78

70

41

2012

61

210.215 0,000195

211.564 0,000369

204.667 0,000342

206.194 0,000199

208.160

0,000294

Tabel II-50 Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Selatan No

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Jumlah Dokter

Rasio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=4/3)

1

Labuhanhaji Barat

15.796

2

0,0000127

2

Labuhanhaji

12.596

1

0,000079

3

Labuhanhaji Timur

9.604

1

0,0001

4

Meukek

18.622

4

0,0002

5

Sawang

14.099

2

0,000142

6

Samadua

14.888

-

-

7

Tapaktuan

22.956

26

0,00113

8

Pasie Raja

15.773

2

0,0001268

9

Kluet Utara

22.376

5

0,000223

10

Klurt Tengah

6.165

2

0,00032

11

Kluet Timur

9.478

3

0,00032

12

Kluret Selatan

12.662

2

0,000158

13

Bakongan

4.933

3

0,00061

14

Bakongan Timur

5.244

1

0,00019

15

Kota Bahagia

6.256

2

0,00032

16

Trumon

4.283

2

0,000467

17

Trumon Tengah

5.453

2

0,000367

18

Trumon Timur Jumlah

6.996

1

0,000143

208.160

61

0,000294



2.3.1.2.5 Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk Rasio tenaga kesehatan per jumlah penduduk besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

Tabel II-51 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan No

2

Uraian Jumlah Tenaga kesehatan Jumlah Penduduk

3

Rasio /1.000 pddk

1

2008

2009

2010

2011

2012

711

992

841

767

485

210.215

211.564

204.667

207.025

208.160

3,38

4,69

4,11

4,72

2,34

Tabel II-52 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Jumlah Tenaga kesehatan

Rasio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=4/3)

1

Labuhanhaji Barat

15.796

35

0,0022

2

Labuhanhaji

12.596

32

0,0025

3

Labuhanhaji Timur

9.604

15

0,0015

4

Meukek

18.622

72

0,0038

5

Sawang

14.099

71

0,0021

6

Samadua

14.888

72

0,0048

7

Tapaktuan

22.956

61

0,0026

8

Pasie Raja

15.773

16

0,0010

9

Kluet Utara

22.376

56

0,0026

10

Kluet Tengah

6.165

12

0,0019

11

Kluet Timur

9.478

18

0,0018

12

Kluet Selatan

12.662

20

0,0015

13

Bakongan

4.933

11

0,0026

14

Bakongan Timur

5.244

11

0,0020

15

Kota Bahagia

6.256

6

0,0009

16

Trumon

4.283

9

0,0021



NO

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Jumlah Tenaga kesehatan

Rasio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=4/3)

17

Trumon Tengah

5.453

9

0,0016

18

Trumon Timur

6.996

6

0,0008

208.160

485

2,34

Jumlah

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah terwujudnya perilaku hidup sehat dalam masyarakat. Dilihat dari indikator aspek pelayanan umum di bidang kesehatan sebagaimana yang telah dijelaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah dan terus berupaya untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Permasalahan selama ini adalah belum baiknya jangkauan pelayanan kesehatan, masih terbatasnya fasilitas serta mutu pelayanan rumah sakit termasuk fasilitas kesehatan lainnya. Dalam rentang waktu lima tahun yang akan datang pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, bermutu dan berkeadilan. Selanjutnya menjamin pula tersedianya sumber daya manusia di sektor kesehatan yang merata, berkualitas dan berakhlaq mulia. Hal tersebut diikuti pula dengan mengembangkan serta meningkatkan tata kelola sektor kesehatan, sehingga dapat menjamin terwujudnya peranan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit serta seluruh institusi pendidikan kesehatan di Aceh Selatan sebagai pusat upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif serta rehabilitatif secara proaktif dan berkelanjutan. Menggali seluruh sumber daya yang ada di masyarakat, termasuk peran swasta yang berpotensi mempunyai daya ungkit dalam meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat. Terhadap status, penempatan tenaga dan PAD dari institusi kesehatan terutama Akademi Perawat ( Akper ) milik Pemerintah Daerah yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat akan menjadi jelas kiranya di masa yang akan datang.



2.3.1.3 Lingkungan Hidup Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain : 2.3.1.3.1 Persentase Penanganan Sampah Untuk penanganan sampah, pemerintah daerah terus berupaya menanggulanginya dengan menggunakan fasilitas yang ada. Sampai saat ini fokus penanganan sampah hanya dilakukan di Kota Tapaktuan oleh KPDLKP Aceh Selatan, dengan volume sampah per harinya mencapai 40 M3/hari. Sementara, penanganan sampah di kecamatankecamatan, terutama di pusat perdagangan/pasar ditangani oleh pengelola pasar. Untuk itu, agar kualitas lingkungan tetap bersih dan sehat, maka perlu partisipasi seluruh warga masyarakat menanggulangi persampahan, baik melalui pengolahan sampah organik maupun dengan berperilaku hidup sehat. Tabel II-53 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 – 2012 NO 1. 2. 3.

Uraian Jumlah sampah yang ditangani M3/hari Jumlah volume produksi sampah M3/hari Persentase

2008

2009

2010

2011

2012

18

18

20

20

20

44,69

45,28

45,56

46,68

49,85

40,28

39,75

43,90

42,84

40,12

Sumber : KPDLKP Aceh Selatan

2.3.1.3.2

Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal. Perkembangan jumlah penduduk yang mendapat akses air minum di Kabupaten Aceh Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel II-54 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2010 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Uraian

2010

2011

2012

38.345

38.225

39.525

1.

Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum

2.

Jumlah penduduk

204.667

207.025

208.160

3.

Persentase penduduk berakses air bersih

18,74 %

18,46 %

18,98 %

Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk yang mendapat akses air minum (air bersih) di Kabupaten Aceh Selatan, dapat dilihat bahwa persentasenya relatif masih kecil yaitu berkisar antara 18-19 persen. Masih ada beberapa kecamatan yang tidak mendapat akses terhadap air bersih. Ini merupakan persoalan yang harus diselesaikan pada pembangunan ditahun mendatang. Untuk itu, peran PDAM bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan SKPK lainnya harus saling bersinergi dalam rangka menyediakan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Tabel II-55 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Selatan No

Kecamatan

(1)

Jumlah Penduduk

(2)

Jumlah Penduduk yang Mendapat Akses Air Minum

Persentase

(3)

(4)

(5=4/3)

1

Labuhanhaji Barat

15.796

675

4,27

2

Labuhanhaji

12.596

2.860

22,71

3

Labuhanhaji timur

9.604

-

0

4

Meukek

18.622

7.640

41,03

5

Sawang

14.099

1.980

14,04

6

Samadua

14.888

1.695

11,39

7

Tapaktuan

22.956

11.905

51,86

8

Pasie raja

15.773

3.965

25,20

9

Kluet Utara

22.376

2.650

11,84

10

Kluet Tengah

6.165

1.530

24,82

11

Kluet Timur

9.478

980

10,34

12

Kluet Selatan

12.662

-

0

13

Bakongan

4.933

1.100

22,30

14

Bakongan Timur

5.244

370

7,06

15

Kota bahagia

6.256

-

0

16

Trumon

4.283

-

0

17

Trumon Tengah

5.453

1.525

27,92

18

Trumon Timur Jumlah

6.996

650

9,29

208.160

39.525

18,99

Sumber : Dinas PU Kabupaten Aceh Selatan



2.3.1.4 Sarana dan Prasarana Umum 2.3.1.4.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Penetapan klasifikasi fungsi jaringan jalan sebagai prasarana transportasi di Kabupaten Aceh Selatan didasarkan kepada:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006;  Keterkaitan dan keterpaduan dengan sebaran hirarki kota- kota yang dituju sebagai berikut:  Menciptakan keamanan dan kenyamanan sistem jaringan arteri primer sebagai penghubung antar PKN serta antara PKN dan PKW;  Menciptakan keamanan dan kenyamanan jalan kolektor primer sebagai penghubung antar PKW dan antara PKW dan PKL;  Menciptakan keamanan dan kenyamanan jalan lokal primer sebagai penghubung antar PKL dan antara PKL dan PPK;  Mengembangkan jalan lingkungan primer yang menghubungkan antar PPK dan antara PPK dengan PPL; Kinerja jaringan jalan sebagai hasil dari manajemen pengelolaan didasarkan pada beberapa indikator makro yaitu :



2.3.1.4.1.1 Kinerja Jaringan Jalan Berdasarkan Kemantapan Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas. Kinerja jaringan jalan dinyatakan sebagai Mantap Sempurna, Mantap Marginal dan Tidak Mantap (definisi secara kualitatif). Untuk keperluan teknis operasional diperlukan suatu definisi atau batasan/kriteria teknis (engineering criteria) yang lebih jelas dan bersifat kuantitatif. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : a. Mantap Sempurna, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik dan lebarnya memenuhi ketentuan lebar minimum perkerasan (berdasarkan LHR yang ada) atau semua ruas jalan yang mantap baik dari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan/kapasitas; b. Mantap Marginal, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik tetapi lebarnya kurang dari ketentuan berdasarkan jumlah LHR yang ada atau sebaliknya, yaitu jalan dengan lebar yang cukup tetapi kondisi rusak sampai rusak berat. Dapat dikatakan juga sebagai semua ruas jalan yang mantap dari aspek kondisi tetapi tidak mantap dari aspek pemanfaatan/kapasitas atau sebaliknya; c. Tidak Mantap, adalah semua ruas jalan baik secara kondisi maupun kapasitas tidak mantap; 2.3.1.4.1.2 Kinerja Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan; b. Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 s/d 10 %). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu-lintas; c. Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10 s/d 16%). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu-lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya;



d. Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16 s/d 20%). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu-lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahanlahan, mengurangi kecepatannya, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan; e. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda-4 atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah; 2.3.1.4.1.3 Kinerja Jaringan Jalan Berdasarkan Aspek Pemanfaatan Dua hal utama yang berkaitan erat dengan kinerja jalan, baik untuk individual segmen maupun untuk sepanjang ruas dan sistem jaringan adalah aspek kondisi dan aspek pemanfaatannya. Kondisi diukur (terutama) dengan besaran nilai Kondisi, sedangkan aspek pemanfaatan diukur dengan besaran V/C ratio. V/C ratio menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani arus (pergerakan) lalu-lintas, dimana semakin besar nilai V/C ratio berarti semakin rendahnya tingkat pelayanan jalan tersebut yang ditunjukkan dengan terjadinya kemacetan. Batasan nilai V/C ratio yang menunjukkan tingkat pelayanan mulai mendekati kemacetan diambil > 0,65. Perkembangan jaringan jalan berdasarkan kondisi di Kabupaten Aceh Selatan selama 5 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan pada panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yaitu dari 698 Km pada tahun 2008 meningkat menjadi 912 pada tahun 2012 (meningkat sepajang 214 Km). Meningkatnya kondisi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik telah menurunkan kondisi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Untuk jelasnya kondisi jaringan jalan di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel II-56 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO 1. 2. 3. 4. 5.

Kondisi Jalan Kondisi Baik Kondisi Sedang Rusak Kondisi Rusak Kondisi Rusak Berat Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi dan kabupaten)

Panjang Jalan (km) 2008

2009

2010

2011

2012

698 47 78 30

797 42 68 34

868 37 54 30

889 54 57 38

912 46 48 29

853

941

989

1.038

1.135

Sumber :Dinas PU Kabupaten Aceh Selatan.



2.3.1.4.2 Rasio Jaringan Irigasi Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya. Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Tabel II-57 Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan tahun 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kecamatan (2) Labuhanhaji Barat Labuhanhaji Labuhanhaji Timur Meukek Sawang Samadua Tapaktuan Pasie Raja Kluet Utara Kluet Tengah Kluet Timur Kluet Selatan Bakongan Bakongan Timur Kota bahagia Trumon Trumon Tengah Trumon Timur Jumlah

Panjang Jaringan Irigasi Primer

Sekunder

Tersier

(3) 606 777 2.376 383 4.142

(4) 223 200 60 483

(5) 825 650 752 913,3 550 735 1.750 6.175,3

Total Panjang Jaringan Irigasi (6=3+4+5) 1.048 650 752 913 750 735 1.750 606 777 2376 383 10.740

Luas lahan budidaya

Rasio

(7) 1.058 650 752 958,3 750 914 1.925 606 990 8.603,3

(8=6/7) 0,99 1 1 0,95 1 0,80 0,90 3.92 0,39 1,25

Sumber : Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Aceh Selatan

2.3.1.4.3 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah perbandingan jumlah tempat ibadah dan pemeluknya. Di Kabupaten Aceh Selatan yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, bangunan tempat ibadah yang dominan adalah Masjid dan Mushalla. Secara kuantitas bangunan Masjid yang ada sudah sangat memadai. Yang perlu mendapat perhatian adalah meningkatkan kualitas bangunannya dan tata kelolanya untuk meningkatkan kualitas ibadah bagi pemeluknya. Dalam hal ini peran Dinas II- 71 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Syariat Islam dan dukungan SKPK terkait sangat menentukan bagi peningkatan kualitas ibadah dimaksud. Tabel II-58 Rasio Tempat Ibadah Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan Bangunan Tempat Ibadah

NO

Thn 2008

(5=4/3)

1

Masjid

266

201.446

0,0023

266

206.194

0,0013

2

Lain-lain Jumlah

266

201.446

0,0023

266

206.194

0,0013

(2)

Jumlah Pemeluk (4)

Thn 2012 Jumlah (unit) (6)

(1)

Jumlah (unit) (3)

Rasio

Jumlah Pemeluk (7)

(8=7/8)

Rasio

2.3.1.4.4 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: a. Fasilitas Air bersih; b. Pembuangan Tinja; c. Pembuangan air limbah (air bekas); d. Pembuangan sampah; Rumah tinggal berakses sanitasi berdasarkan hasil study EHRA Tahun 2012 menunjukkan hanya 42,85 persen dari jumlah rumah tinggal di Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki akses sanitasi. Tabel II-59 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kecamatan (2) Labuhanhaji Barat Labuhanhaji Labuhanhaji timur Meukek Sawang Samadua Tapaktuan Pasie raja Kluet Utara Kluet Tengah Kluet Timur Kluet Selatan Bakongan Bakongan Timur Kota bahagia Trumon Trumon Tengah Trumon Timur

Jum lah

Jumlah Rumah Tangga (3) 5.608 4.042 2.858 6.386 4.820 5.150 7.105 4.643 7.061 1.884 2.986 3.941 1.572 1.542 1.908 1.427 1.504 1.973

Jumlah rumah tangga berakses sanitasi (4) 2.355 1.698 1.200 2.686 2.024 2.163 3.268 1.950 3.248 791 1.254 1.655 660 648 801 599 632 829

66.410

28.461

Persentase (5=4/3) 0,41 0,42 0,41 0,42 0,41 0,42 0,45 0,41 0,45 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 0,41 0,41 0,42 0,42

0,42



Secara keseluruhan kinerja urusan sarana dan prasarana umum selama 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang meningkat. Proporsi kondisi jalan dalam keadaan baik meningkat dari 698 Km pada tahun 2008 menjadi 912 Km pada tahun 2012. Perubahan kondisi kualitas jalan pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan iklim. Pada saat musim hujan banyak terjadi genangan air. Selanjutnya, luas jaringan irigasi dalam kondisi baik juga menunjukkan adanya peningkatan, yaitu dari 2.600 ha pada tahun 2008 menjadi 4.100 ha pada tahun 2012. Walaupun mengalami peningkatan, namun fasilitasi dan perluasan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, listrik, telekomunikasi dan air bersih), belum optimal. Pembuatan dan penataan Kota Tapaktuan sebagai ibukota kabupaten secara lebih baik hingga menjadi fasilitas publik yang menyenangkan, bersih, berperadaban, taat aturan, sadar hukum dan toleran, juga belum terwujud secara optimal.

2.3.1.5 Penataan Ruang Kinerja dari aspek pelayanan umum pada urusan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kabupaten Aceh Selatan serta banyaknya bangunan yang ber IMB. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria: a. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi; b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan c. didominasi komunitas tumbuhan. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada. Kinerja pembangunan pelayanan urusan penataan ruang dapat II- 73 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


dilihat dari luas ruang terbuka hijau serta bangunan yang ber IMB. Sampai dengan tahun 2012 jumlah ruang terbuka hijau tercatat seluas 1,9072 ha, sementara jumlah bangunan ber-IMB pada tahun 2009 sebesar 140 unit meningkat menjadi 223 Unit pada tahun 2012. Jumlah tersebut diharapkan akan terus meningkat ditahun-tahun mendatang seiring dengan ditingkatkannya penataan kota dan penegakan Perda mengenai IMB. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna mematuhi regulasi tentang pendirian bangunan. Namun demikian, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan pada regulasi tataruang dan bangunan tersebut perlu diibarengi dengan pelayanan perizinan yang lebih baik. Tabel II-60 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penataan Ruang No 1. 2.

Indikator Luas ruang terbuka hijau (Ha) Jumlah bangunan ber IMB

2008 1,8665 -

2009 1,8715 140

Tahun 2010 1,8831 169

2011 1,8896 197

2012 1,9072 223

Sumber : Bappeda Aceh Selatan.

2.3.1.6 Sarana dan Prasarana berakses Kebencanaan Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu wilayah rawan bencana. Sarana dan prasarana yang dibangun sebagian besar akan berakses bencana sebab kondisi daerah Aceh Selatan disamping curah hujan relatif tinggi juga kondisi geografis dihadapkan dengan daerah pengunungan, pesisir pantai, daratan bergambut dan sebagian daerah daratan rendah penerima banjir kiriman berasal dari Krueng Kluet dan Krueng Gelombang berhulu sungai Alas Kabupaten Aceh Selatan Tenggara. Bencana banjir merupakan bencana langganan yang setiap tahun melanda daerah rawan seperti daerah Trumon, wilayah Kecamatan Kota Bahagia dan Bakongan, wilayah Kluet serta wilayah kecamaatan lain yang juga memiliki titik rawan bencana banjir. Demikian pula tanah longsor, gelombang pasang dan angin kencang juga sering melanda daerah Kabupaten Aceh Selatan. Apabila bencana alam ini tiba sebagian besar akan rusak, menerjang dan memporak-porandakan fasilitas umum seperti jalan, jembatan irigasi, prasarana pendidikan serta sarana dan prasarana lainnya. Bila dilihat sarana dan prasarana rusak akibat bencana yang belum ditangani cukup banyak dan beragam, berdasarkan cacatan BPBD Kabupaten Aceh Selatan jumlah sarana dan prasarana yang belum ditangani selama dua tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.



Tabel. II-61 Jumlah Sarana dan Prasarana Akibat Bencana Alam belum ditangani Di Kabupaten Aceh Selatan samapai Tahun 2012 NO

Jenis SAPRAS rusak belum ditangani

1 Jalan 2 Jembatan 3 Irigasi 4 Saluran pembuang 5 Rumah penduduk akibat gelombang Pasang 6 Rumah penduduk akibat angin kencang 7 Rumah penduduk akibat gempa bumi 8 Rumah penduduk akibat kebakaran Sumber BPBD Kabupaten Aceh Selatan

Tahun 2011/2012

Keterangan

2 buah 5 buah 11 unit 2 unit

11 unit 1 unit 24 unit

Rumah dan ruko

Selain kerusakan sarana dan prasarana akibat bencana, erosi dan pengikisan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pendangkalan akibat bencana juga terjadi persoalan besar bagi penduduk pinggiran sungai, jalan, jembatan, prasarana pendidikan, infrastruktur pemerintah, fasilitas pendidikan, rumah penduduk, sawah, ladang, kebun musnah dihantam erosi bila banjir tiba. Hal ini juga akan berdampak pada aliaran sungai DAS sebagian terus melebar dan mendangkal menghabiskan/menerjang pemukiman, sawah dan perkebunan penduduk, sehingga masih banyak pinggiran DAS terkena erosi yang perlu dibangun tanggul dan geroncong, selanjutnya pendangkalan yang perlu dilakukan pengerukan. Demikian pula abrasi pantai juga mengalami persoalan yang sama, yang kondisinya terus menghantui penduduk pesisir pantai ketika gelombang pasang dan angin kencang tiba, bukan sedikit fasilitas hancur dihantam ombak besar dan angin kencang. Solusi abrasi pantai, yaitu dipasang Batu Gajah atau tanggul, serta banyak persoalan-persoalan lain akibat bencana yang belum ditangani. Berikut dapat digambarkan DAS dan Abrasi pantai yang belum ditangani sampai tahun 2012. Tabel. II-62 Jumlah Sarana dan Prasarana lain Akibat Bencana Alam belum ditangani Di Kabupaten Aceh Selatan samapai Tahun 2012 NO Jenis SAPRAS rusak belum ditangani 1 Tanggul akibat tanah longsor 2 Tanggul akibat erosi 3 Tanggul akibat abrasi 4 Batu Gajah/Break water Sumber BPBD Kabupaten Aceh Selatan

Tahun 2011/2012 2 lokasi 2 buah 5 buah 11 unit

Keterangan



2.3.1.7 Perhubungan Dalam konteks ekonomi, kedudukan wilayah Kabupaten Aceh Selatan dalam peta Provinsi Aceh memiliki arti penting dan strategis utamanya terhadap akses transportasi/perhubungan bagi beberapa kabupaten lainnya di Pesisir Barat Aceh untuk menuju pusat pasar utama Pulau Sumatera, yaitu Medan. Dengan kedudukannya ini memudahkan bagi Kabupaten Aceh Selatan untuk melakukan transaksi ekonomi dengan wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Kabupaten Aceh Selatan juga merupakan salah satu pintu gerbang utama menuju Kabupaten Simeulue, sehingga memberi peluang bagi pengusaha daerah Kabupaten Aceh Selatan untuk menjadi pemasok berbagai kebutuhan barang dan jasa ke kabupaten sekitarnya. Kondisi tersebut di atas tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang sudah ada, walaupun belum cukup memadai. Sektor Perhubungan merupakan salah satu sektor yang sangat urgen dalam mengembangkan ekonomi dan pembangunan daerah. Di Kabupaten Aceh Selatan, sektor ini terdiri dari subsektor angkutan darat, angkutan laut, sungai dan danau, angkutan udara serta sub sektor komunikasi. Mengingat begitu pentingnya peranan sektor pengangkutan dan transportasi ini dalam mengembangkan perekonomian daerah, juga telah direspon oleh pemerintah daerah melalui berbagai program dan kegiatan prioritas pembangunan sarana dan prasarana perhubungan tersebut. Pemerintah daerah juga menyadari masih terdapat beberapa permasalahan disektor perhubungan yang harus mendapat penanganan yang serius seperti masih kurangnya sarana transportasi ke daerah pedalaman dan terpecil serta penanganan beberapa ruas jalan negara dan jalan propinsi yang melintasi Kabupaten Aceh Selatan. Sampai dengan tahun 2012, kinerja pembangunan pada aspek pelayanan urusan perhubungan di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan adanya peningkatan yang dilihat dari beberapa indikator antara lain; jumlah arus penumpang angkutan umum, fasilitas pelabuhan, terminal dan bandara. Jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami peningkatan dari 3.230 penumpang tahun 2008 menjadi 6.100 penumpang pada tahun 2012. Peningkatan jumlah arus penumpang angkutan umum tersebut mengindikasikan juga berkembangnya perekonomian daerah. Peningkatan kegiatan ekonomi akan meningkatkan pula mobilitas penduduk baik antar kecamatan antar kabupaten maupun antar provinsi.



Tabel II-63 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan No 1. 3. 4. 5.

Uraian Jumlah penumpang Bis Jumlah penumpang Kapal laut Jumlah penumpang Pesawat udara Total Jumlah Penumpang

2008 1.615 969

2009 2.075 1.245

2010 2.125 1.275

2011 2.615 1.569

2012 3.050 1.830

1.615

2.075

2.125

2.615

3.050

3.230

4.150

4.250

5.230

6.100

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan.

Meningkatnya arus orang dan barang tersebut dimungkinkan karena adanya izin trayek yang diberikan kepada perusahaan pengangkutan. Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Secara umum Jaringan trayek terdiri atas: a. jaringan trayek lintas batas negara; b. jaringan trayek antarkota antarprovinsi; c. jaringan trayek antarkota dalam provinsi; d. jaringan trayek perkotaan; dan e. jaringan trayek pergampongan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Sampai tahun 2012 izin trayek yang diberikan oleh Pemkab Aceh Selatan adalah izin jaringan trayek pergampongan yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum. Sementara izin trayek perkotaan dan trayek antarkota dalam provinsi, izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Berikut nama-nama perusahaan angkutan umum yang melayani jaringan trayek pengangkutan di Kabupaten Aceh Selatan :



Tabel II-64 Daftar Perusahaan Angkutan Umum yang Melayani Trayek Pengangkutan di Kabupaten Aceh Selatan No

Nama/alamat perusahaan

Surat Keputusan trayek

1.

CV.Labuhan Transport

No.551.21/255/Tahun 2006 tgl 1 desember 2008

2.

PO. Kaset

No.551.21/39/Tahun 2006 tgl 17 Maret 2006

3.

CV.Anugrah Jaya

No.551.21/64/Tahun 2006 Tanggal 18 Maret 2006

4.

CV. Mulya Jaya


5.

CV. Prima Transport

6.

CV. SIN

Raya

Jasa

Izin


Trayek yang dilayani PP

Jumlah kenderaan

Jumlah rit

1.Krueng baru-labuhanhaji-meukek.PP 2.Meukek-sawang-Tapaktuan.PP 3.Tapaktuan-samadua.PP 4.Tapaktuan-Batu Itam.PP 5.Tapaktuan-labuhanhaji.PP 6.Tapaktuan-Terbangan-Kotafajar.PP 7.Tapaktuan-Bakongan.PP 8.Tapaktuan-Trumon-Tpl.Batas Asel.PP 9.Labuhanhaji-Tapaktuan-TPl.Batas Asel.PP 1.Tapaktuan-Samadua. PP 2.Tapaktuan-Batu itam.PP 3.Tapaktuan-Kota Fajar.PP 4.Tapaktuan-Bakongan.PP 5.Tapaktuan-Sp.Keude Paya-Trumon .PP 6.Tapaktuan-KapaSesak(Tpl/Batas AcehSingkil).PP 7.Tapaktuan-Alue Paku- sawang .PP 8.Tapaktuan-Meukek-Jambo Papeun .PP 9.Tapaktuan- Labuhanhaji .PP 10.Tapaktua-Krueng Baru(Tpl.Batas Abdya) .PP 11.Tapaktuan-Kota Fajar-Manggamat. PP 12.Tapaktuan-Sp.empat-Pantonluas(samadua).PP 1. Tapaktuan-Samadua. PP 2.Tapaktuan-Sp.Empat samadua-pantonluas.pp 3. Tapaktuan-sawang-Alue Paku. PP 4. Tapaktuan-Meukek-Jambo Papeun 5. Tapaktuan-labuhanhaji (kota). PP 6. Tapaktuan-Tpl.Batas Abdya.PP 7. Tapaktuan-Batu Itam. PP 8. Tapaktuan-Kotafajar. PP 9. Tapaktuan-Kotafajar-Manggamat.PP 10. Tapaktuan-Kotafajar-L. sawah. PP 11. Tapaktuan-Kotafajar-Kandang. PP 12. Tapaktuan – Bakongan 13. Tapaktuan- Keude Paya-Trumon. PP 14. Tapaktuan- Tpl. Batas Singkil. PP 1. Tapaktuan-Samadua. PP 2.Tapaktuan-Sp.Empat samadua-pantonluas.pp 3. Tapaktuan-sawang-Alue Paku. PP 4. Tapaktuan-Meukek-Jambo Papeun 5. Tapaktuan-labuhanhaji (kota). PP 6. Tapaktuan-Tpl.Batas Abdya.PP 7. Tapaktuan-Batu Itam. PP 8. Tapaktuan-Kotafajar. PP 9. Tapaktuan-Kotafajar-Manggamat.PP 10. Tapaktuan-Kotafajar-L. sawah. PP 11. Tapaktuan-Kotafajar-Kandang. PP 12. Tapaktuan – Bakongan 13. Tapaktuan- Keude Paya-Trumon. PP 14. Tapaktuan- Kp. Sesak(Tpl.Bts Singkil). PP 1. Tapaktuan – Samadua. PP 2. Tapaktuan – Batu Itam. PP 3. Tapaktuan – Kotafajar. PP 4. Tapaktuan – Bakongan. PP 5. Tapaktuan-Sp.Keude Paya-Trumon. PP 6. Tapaktuan-Kapa sesak-Tpl.Bts Singkil. PP 7. Tapaktuan-Alue Paku-Sawang. PP 8. Tapaktuan-Meukek-Jambo papeun. PP 9. Tapaktuan – Labuhanhaji. PP 10. Tapaktuan-Krueng baru(Tpl.Bts Abdya). PP 11. Tapaktuan-Kotafajar-manggamat. PP 12. Tapaktuan-Sp.empat-Pantonluas(samadua).PP

10 5 6 3 7 5 4 3 4 10 5 15 10 9 8 5 5 9 4 9 2 6 2 4 6 4 8 5 6 5 5 3 5 7 10 7 2 3 4 5 6 4 5 3 2 3 4 5 5 9 5 8 5 3 4 3 6 5 5 4 2

30 15 40 30 15 20 10 12 8 90 40 64 30 18 16 30 15 18 8 18 20 60 20 30 18 12 16 50 12 10 10 12 10 14 20 70 20 12 16 10 12 40 10 6 8 12 8 10 10 80 40 48 10 6 8 45 36 10 10 8 14

Tapaktuan – Medan

25

-



No

Nama/alamat perusahaan

Surat Keputusan trayek

Izin

Trayek yang dilayani PP

Jumlah kenderaan

Jumlah rit

7.

CV. Mustika Mandiri

8.

CV. Mandala

Tapaktuan – Medan

6

-

9.

CV. Bintang Lestari

Tapaktuan – Banda Aceh

4

-


10.

CV. Widuri Utama


5

-

13

-

11.

CV. Mutiara Selatan

Tapaktuan – Medan

9

-

Sumber :Dinas perhubungan Kabupaten Aceh Selatan

Selanjutnya kinerja urusan perhubungan juga dilihat dari uji kir angkutan umum yang dilakukan. Hal ini penting untuk mengetahui kondisi angkutan yang ada secara keseluruhan, apakah masih laik jalan atau tidak. Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum baik yang diimpor, maupun yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi: a. uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. b. uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Perkembangan uji kir angkutan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan bahwa kendaraan penumpang dan barang yang ada di Aceh Selatan telah dilakukan uji kir.



Tabel II-65 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Selama 1 (satu) Tahun Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Selatan No (1) 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Angkutan Umum (2) Labuhanhaji Barat. Labuhanhaji Labuhanhaji Timur Meukek Sawang Samadua Tapaktuan Pasie Raja Kluet Utara Kluet Tengah Klurt Timur Kluet Selatan Bakongan Bakongan Timur Kota Bahagia Trumon Trumon Tengah Trumon Timur Jumlah

Mobil penumpang umum Jmlh Jmlh KIR % (3) (4) (5=4/3) 11 10 0,90 21 20 0,95 43 40 0,93 2 1 0,5 9 7 0,77 2 2 1 4 3 0,75 92 83 90,22

Sumber :Dinas perhubungan Kabupaten Aceh Selatan

Jmlh (6) 8 4 15 8 4 13 60 7 12 6 5 4 8 9 2 165

Mobil bus Jmlh KIR % (7) (8=7/6) 5 0,62 3 0,75 12 0,8 6 0,75 4 1 10 0,76 53 0,88 5 0,71 12 1 6 1 4 0,8 3 0,75 7 0,87 6 0,66 1 0,5 137 0,83

Jmlh (9) 31 45 40 47 35 31 40 33 70 50 20 31 29 18 15 21 25 24 605

Mobil barang Jmlh KIR % (10) (11=10/9) 29 0,93 41 0,91 38 0,95 43 0,91 31 0,88 30 0,96 35 0,87 25 0,75 55 0,78 48 0,96 16 0,8 30 0,96 27 0,93 15 0.83 10 0,66 17 0,80 19 0,76 20 0,83 529 0,87

Kinerja urusan perhubungan juga didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana perhubungan itu sendiri seperti pelabuhan laut, terminal maupun bandara. Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Untuk Sub sektor perhubungan laut sampai dengan tahun 2012 terdapat 1 (satu) Unit dermaga/pelabuhan laut, yaitu pelabuhan Laut Tapaktuan dan 2 (dua) unit terminal, yaitu terminal Tapaktuan dan Kota Fajar. Kemajuan di sektor perhubungan/ transportasi darat dan laut tersebut didukung pula dengan adanya trasnportasi udara lewat jalur penerbangan perintis Tapaktuan-Medan dan Tapaktuan-Banda Aceh melaui Bandara Perintis Teuku Cut Ali di Terbangan Kecamatan Pasie Raja. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyediakan pelayanan angkutan massal yang murah, nyaman, aman dan tepat waktu sampai ke pelosok Gampong.



Tabel II-66 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan No 1. 2. 3.

Uraian Jumlah pelabuhan laut Jumlah pelabuhan udara Jumlah terminal bis Jumlah

Sumber : Diskoinfo Aceh Selatan

2008

2009

2010

2011

2012

1 1 2 4

1 1 2 4

1 1 2 4

1 1 2 4

1 1 2 4

Untuk mendukung pengembangan sosial-ekonomi wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Aceh Selatan, dibidang transportasi diarahkan pula untuk dikembangkan terminal Tipe B dan beberapa terminal Tipe C. Sesuai dengan kondisi dan typologi wilayah, rencana pengembangan terminal di wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut : a. Terminal penumpang tipe B yaitu berupa peningkatan terminal Tapaktuan yang terletak di Kecamatan Tapaktuan; b. Terminal penumpang tipe C meliputi: (1) Rencana pembangunan terminal Labuhanhaji di di Gampong Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji; (2) Rencana terminal penumpang tipe C Trumon Timur di Gampong Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur; (3) Peningkatan terminal penumpang tipe C Kota Fajar di Gampong Limau Purut Kecamatan Kluet Utara; dan (4) Rencana terminal penumpang tipe C Bakongan di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan; Untuk lebih jelasnya mengenai rencana terminal penumpang di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada Tabel II-65 di bawah ini. Tabel II-67 Rencana Pengembangan Terminal Penumpang Kabupaten Aceh Selatan No

Tipe Terminal

1

B

Tapaktuan

Peningkatan

C

1. Labuhanhaji 2. Kota Fajar 3. Bakongan 4. Trumon Timur

Rencana Peningkatan Rencana Peningkatan

2

Lokasi

keterangan

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Aceh Selatan tahun 2012



Disamping rencana pengembangan terminal penumpang, juga direncanakan pengembangan halte, terminal barang, unit pengujian kendaraan bermotor dan jembatan timbang, meliputi :  Halte Rencana pembangunan halte dialokasikan di tiga lokasi, yaitu : 1. Gampong Kuta Baro di Kecamatan Meukek; 2. Gampong Ladang Rimba di Kecamatan Trumon Tengah; dan 3. Gampong Bate Tunggai di Kecamatan Samadua.  Terminal barang Pembangunan terminal barang meliputi : 1. Gampong Lhok Bengkuang di Kecamatan Tapaktuan; dan 2. Gampong Pasar Lama Kecamatan Labuhanhaji.  Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB), direncanakan berada di Gampong Gunung Cut Kecamatan Samadua.  Jembatan Timbang, berupa pengembangan secara terpadu dengan rencana terminal penumpang Tipe B di Gampong Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur. Pengembangan jaringan transportasi sungai danau dan penyeberangan meliputi: a. optimalisasi pelabuhan penyeberangan Labuhanhaji berada di Kecamatan Labuhanhaji; dan b. pengembangan pelabuhan sungai sebagai alternatif pelayanan transportasi lokal untuk menghubungi kemukiman dan gampong yang belum memiliki aksek jaringan jalan dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan, meliputi : 1. Peningkatan pelabuhan Malaka di Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah; 2. Rencana pembangunan pelabuhan sungai Laut Bangko di Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan. Untuk pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan sungai yang sudah ada maupun yang masih dalam tahap rencana, akan berfungsi pula untuk melayani aktivitas penyeberangan regional maupun lokal. Rencana alur penyeberangan tersebut meliputi : 1. Penyeberangan regional, meliputi : a) Labuhanhaji – Sinabang (Simeulue); b) Labuhanhaji – Pulo Sarok (Singkil); c) Labuhanhaji – Pulau Banyak (Singkil); 2. Penyeberangan lokal, meliputi : a) Menggamat – Sarah Baru; b) Ujung Mangki – Danau Laut Bangko; Selanjutnya rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut di Kabupaten Aceh Selatan, adalah sebagai berikut: a. Pengembangan pelabuhan laut yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpan yaitu pelabuhan Tapaktuan terletak di Gampong Pasar Kecamatan Tapaktuan;



b. Terminal khusus berupa pelabuhan angkutan barang yang terdapat di Meukek di Gampong Keude Meukek Kecamatan Meukek dan Bakongan Timur Gampong Ujung Pulo Cut Kecamatan Bakongan Timur; c. Rencana alur pelayaran regional, terdiri atas : 1. Tapaktuan – Sibolga – Teluk Bayur; dan 2. Tapaktuan – Susoh – Meulaboh – Calang - Malahayati - Sabang. Untuk transportasi udara, maka Bandar Udara Teuku Cut Ali yang beralokasi di di Gampong Teping Gajah Kecamatan Pasie Raja berfungsi sebagai bandar udara pengumpan. Bandara tersebut memiliki Landasan Pacu (run way) sepanjang 1.500 meter dengan lebar 30 meter. Taxiway untuk landasan keluar masuk (parkir) selebar 50 meter yang diperuntukan untuk jenis pesawat CN-235 (produksi Indonesia) dan jenis pesawat lainnya. a. Optimalisasi Bandar Udara Teuku Cut Ali seluas 6,64 Ha yang secara hirarki berfungsi sebagai Bandar Udara Pengumpan berada di Gampong Teping Gajah Kecamatan Pasie Raja; b. Jalur/rute penerbangan meliputi : 1. Rute penerbangan regional Teuku Cut Ali – Kuala Namu (Kota Medan); 2. Rute Penerbangan lokal meliputi Bandara Teuku Cut Ali – Sultan Iskandar Muda, Lasikin, Alas Leuser Kuta Cane dan Rambele. 2.3.1.7 Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), yaitu suatu badan atau unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah tersebut BAPPEDA menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top down dan bottom up. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya BAPPEDA dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah menggunakan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi : a. Merupakan satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan Nasional. b. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah koordinasi merupakan unsur yang sangat penting. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan II- 83 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


duplikasi. Permasalahan yang sering terjadi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah selama ini adalah lemahnya koordinasi, lemahnya SDM tenaga perencana, lemahnya SDM tenaga evaluasi pembangunan tidak akurat dan validnya data, tidak ada tenaga fungsional perencana. Kinerja pembangunan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari indikator antara lain tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah tahun 2008-2028 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah pada tahun 2008; tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008-2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Disamping itu juga dilihat dari tersusunnya dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) berupa Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten atau RKPK yang ditetapkan dengan Peratuan Kepala Daerah. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan dengan implementasinya. Berikut gambaran indikator kinerja perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana Tabel berikut ini :

Tabel II-68 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan No 1. 2. 3.

Indikator Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (Ada/ tidak) Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (Ada/ tidak) Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (Ada/ tidak)

2008

2009

Tahun 2010

2011

2012

Ada

ada

Ada

Ada

Ada

Ada

ada

Ada

Ada

Ada

Ada

ada

Ada

Ada

Ada

Sumber : Bappeda Kab. Aceh Selatan

Untuk efektifnya perencanaan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan (MUSRENBANG, RKPK, dll) dan perencanaan tekhnis (SID, DED kawasan/wilayah, Master Plan dll), dilakukan secara terpadu satu pintu serta dikoordinasi secara intensif, baik fungsional, formal, struktural, materil maupun operasional. Berbagai hasil studi dan penelitian tetap dijadikan sebagai rujukan perencanaan pembangunan.

2.3.1.8 Perumahan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain persentase rumah tangga yang telah menggunakan air bersih, rasio rumah layak huni dan persentase rumah tangga yang telah menggunakan listrik terhadap jumlah seluruh rumah tangga. Pada tahun 2008 persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih telah mencapai sebesar 2.462, lalu meningkat menjadi 2.700 pada tahun 2011. Kondisi ini II- 84 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


menunjukkan semakin sadarnya masyarakat menggunakan air bersih dalam kehidupannya. Rasio rumah layak huni juga menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 0,16 pada tahun 2008 menjadi 0,25 pada tahun 2012. Artinya, terdapat 1 rumah layak huni per 4 orang penduduk. Tabel II-69 Rasio Rumah Layak Huni Per Jumlah Penduduk Tahun 2008-2012 Kabupaten Aceh Selatan No 1. 2. 3.

Uraian Jumlah Rumah Layak Huni Jumlah Penduduk Rasio rumah layak huni thd Jumlah penduduk

2008

2009

2010

2011

33,166

35,718

35,810

38,197

2012 51,622

209,187

210,885

213,422

207.025

208.160

0,16

0,17

0,17

0,18

0,25

Sumber : Dinas PU Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel II-70 Rasio Rumah Layak Huni Per Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Selatan No (1) 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kecamatan

Jumlah Penduduk (jiwa)

(2) Labuhanhaji Barat Labuhanhaji Labuhanhaji Timur Meukek Sawang Samadua Tapaktuan Pasie Raja Kluet Utara Kluet Tengah Kluet Timur Kluet Selatan Bakongan Bakongan Timur Kota Bahagia Trumon Trumon Tengah Trumon Timur Jumlah

Sumber : Dinas PU Kabupaten Aceh Selatan.

(3) 15.796 12.596 9.604 18.622 14.099 14.888 22.956 15.773 22.376 6.165 9.478 12.662 4.933 5.244 6.256 4.283 5.453 6.996 208.160

Rumah Layak Huni Jumlah Rasio (unit) (4) (5=4/3) 4,300 0,27 3,065 0,24 2,180 0,22 5,161 0,28 3,698 0,28 3,918 0,25 6,552 0,29 3,803 0,26 5,961 0,25 1,402 0,22 2,282 0,24 3,222 0,26 1,288 0,13 1,169 0,23 983 0,15 1,142 0,21 1,496 0,15 51.622 0,24

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat dari 67,71 persen pada tahun 2010 menjadi 75,34 persen pada tahun 2012. Tabel II- 71 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010-2012 No 1. 2. 3.

Keterangan Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik Jumlah Rumah Tangga Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (2)/(1)

2010

2011

2012

32.330

34.555

35.885

47.746

48.000

47.629

67,71

71,98

75,34

Sumber :PLN ranting Tapaktuan.



Berikut gambaran perkembangan aspek pelayanan bidang perumahan sebagaimana Tabel berikut ini :

Tabel II-72 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan No

Indikator

1.

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

38.477

43.911

46.005

46.465

43.353

80%

85%

90,97%

96,06%

96,90%

3.

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (RT) Persentase rumah tangga pengguna air bersih. persentase rumah tangga ber sanitasi

20%

22%

24%

25%

42%

4.

persentase rumah layak huni

0,16 %

0,17%

0,17%

0,18%

0,25%

5.

persentase rumah tangga pengguna listrik.

-

-

67,71%

71,98%

75,34%

2.

Sumber : Dinas PU Kab. Aceh Selatan

2.3.1.9

Penanaman Modal

Penanaman modal dibedakan berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan. Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Selanjutnya jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan. Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Sejauh ini realisasi penanaman modal berskala nasional dikabupaten hanya terfokus pada sektor pertambangan, itu pun baru sebatas kegiatan eksplorasi. Pada hal potensi daerah masih cukup banyak dan menjanjikan untuk digarap lebih lanjut seperti disektor pertanian, kelautan dan II- 86 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


perikanan, industri pengolahan, sektor kehutanan dan perkebunan serta sektor pariwisata. Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum dalam bidang penanaman modal dapat dilihat dari jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang menanamkan modalnya serta jumlah nilai investasi PMDN/PMA) di Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karenanya, diperlukan peran BUMD untuk saling bersinergi dengan para investor dalam rangka memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Aceh Selatan. Tabel II-73 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan Tahun

Uraian

PMDN

PMA

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

10 12 12 12 12

6 6 6 6 6

16 18 18 18 18

2008 2009 2010 2011 2012

Jumlah Investor Jumlah Investor Jumlah Investor Jumlah Investor Jumlah Investor

Sumber : Bagian Ekonomi Sekdakab.

2.3.1.10 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bersifat kekeluargaan juga menjadi fokus pembangunan pemerintah daerah yang dilakukan melalui pengembangan lembaga Perkoperasian dan UMKM. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin besar jumlah persentase ini akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Koperasi yang berkembang di Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Sampai dengan tahun 2012 jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Selatan berjumlah 424 unit, namun yang aktif berjumlah 228 Unit atau 54 persen, dengan jumlah Modal mencapai Rp.34.240.761.000,- terdiri dari Modal sendiri Rp.25.337.737.000,- dan Modal Luar Rp.8.903.034.000,-. Volume usaha yang dihasilkan mencapai Rp.44.870.602.000,- dan mampu memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.5.846.763.000,-. Tabel II-74 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah koperasi aktif

155

165

195

216

228

2

Jumlah koperasi

358

361

383

406

424

3

Persentase koperasi aktif

43

46

51

53

54

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Aceh Selatan.



Dilihat perkembangan per kecamatannya, Kecamatan Tapaktuan memiliki persentase koperasi aktif terbanyak, yaitu sebesar 27,20 persen, disusul Meukek dan Sawang masing-masing sebesar 13,18 persen dan 7,5 persen. Kedepan perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif lagi, sehingga lembaga koperasi ini betul-betul menjadi wadah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai lembaga untuk mencari modal atau dana bagi kelompok tertentu yang mengatas namakan koperasi. Selanjutnya usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit (loan), pembayaran sebagai transaksi jasa (payment service) serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam mendukung pendanaan UKM melalui BPR/LKM. Secara keseluruhan capaian kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Aceh Selatan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain; Persentase koperasi aktif di Kabupaten Aceh Selatan yang terus mengalami kenaikan dari 43% pada tahun 2008 menjadi 54% pada tahun 2012. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM juga mengalami kenaikan selama kurun waktu tersebut. Demikian pula halnya dengan perkembangan usaha mikro dan kecil juga menunjukkan adanya peningkatan. Berkembangnya usaha mikro dan kecil tersebut telah membawa konsekuensi yang positif bagi pembangunan perekonomian Kabupaten Aceh Selatan. Kenyataan menunjukan bahwa pada saat terjadi krisis ekonomi, usaha kecil dan mikro lebih resisten dibanding perusahaanperusahaan yang lebih besar. Hal inilah yang akan terus dijaga dan ditingkatkan pengembangannya melalui rencana fasilitasi permodalan yang mampu mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat yang tidak hanya aktif namun juga benar-benar sehat sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi terutama dari pengembangan usaha mikro dan kecil. II- 88 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-75 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No

Indikator

1. 2.

Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

3. 4.

Usaha Mikro dan Kecil Persentase Usaha Mikro dan kecil

2008 43% 1739

2009 46% 2015

Tahun 2010 51% 2255

2011 53% 2554

2012 54% 3.432

447 25,70

634 31,46

700 31,04

751 29,37

976 30,04

Sumber : Desperindagkop & UKM Kab. Aceh Selatan

2.3.1.11 Kependudukan Penataan administrasi kependudukan menjadi program prioritas daerah dalam rangka menerapkan E-KTP yang juga merupakan program prioritas Nasional. Sampai dengan Tahun 2012, jumlah penduduk wajib KTP adalah sebanyak 165.618 jiwa dan jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP adalah sebanyak 98.971 jiwa atau baru mencapai 59,76 persen. Untuk itu kedepan, program E-KTP perlu diberi perhatian khusus guna penataan administrasi kependudukan. Tabel II-76 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil No 1. 2. 2. 3. 4. 5

Indikator jumlah penduduk ber KTP Jumlah penduduk wajib KTP Rasio atau Persentase penduduk ber KTP Jumlah penduduk yang berakte kelahiran Rasio penduduk berakte kelahiran/kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah/belum

Tahun 2010 2011 2012 103.354 93.368 98.971 164.150 164.792 165.618 62,96% 56,66% 59,76%

2008 89.631 156.661 57,21%

2009 97.938 158.520 61,78%

13.306

21.706

26.451

37.608

52.615

61

100

121

166

226

Sudah

sudah

sudah

sudah

sudah

Sumber : Disdukcapil Aceh Selatan

2.3.1.12 Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Di Indonesia dipakai batasan umur 10 tahun. Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga II- 89 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Gambar II-7 Klasifikasi Penduduk Berdasar Ketenagakerjaan Penduduk

Tenaga kerja

Bukan angkatan kerja

Bukan tenaga kerja

Angkatan kerja

Bekerja

Tidak bekerja/sedang mencari kerja

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja serta rasio penduduk yang bekerja yang merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1 - angka pengangguran) Tingkat partisipasi angkatan kerja menujukkan perkembangan yang fluktuatif selama 5 tahun terakhir yaitu dari 60,93 persen pada tahun 2008 menjadi 71,54 pada tahun 2012 persen. Selama periode tersebut rasio Kesempatan kerja atau persentase penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan dari 91,17 persen pada tahun 2008 menjadi 95,00 persen pada tahun 2012. Hal ini membawa kondisi positif, dimana jumlah penduduk yang menganggur juga mengalami penurunan dari 8,83 persen pada tahun 2008 menjadi 5 persen pada tahun 2012 atau sebesar 4.680 orang, menurun dari II- 90 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


tahun 2008 yang mencapai angka sebesar 7.418 orang. Pemerintah Daerah juga terus berupaya dengan berbagai kebijakan pembangunan dan stimulus ekonomi untuk menekan tingkat pengangguran tersebut. Tabel II-77 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Selatan 2008-2012 No

Tahun

Indikator

2008

2009

2010

2011

2012*

1

Angkatan Kerja

84.006

82.754

94.028

92.138

93.609

2

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

60,93

50,48

68,52

64,13

71,54

3

Rasio penduduk yang bekerja (%)

91,17

90,83

93

93,59

95

4

Tingkat Pengangguran terbuka (%)

8,83

9,17

7,00

6,41

5,00

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan. Angka sementara.

2.3.1.13 Ketahanan Pangan Dibidang ketahanan pangan, Kabupaten Aceh Selatan telah menerbitkan beberapa regulasi baik dalam bentuk Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati dan Surat Edaran Bupati. Regulasi tersebut antara lain Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Selatan No. 166 tahun 2010 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Selatan tanggal 31 Mei 2010, Keputusan Bupati Aceh Selatan No. 167 tanggal 31 Mei 2010 perihal Penumbuhan Cadangan Pangan Pemerintah Gampong di Kecamatan. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut. Tabel II-78 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketahanan Pangan No 1. 2.

Indikator Ketersediaan pangan utama (kg/1.000 pdduk) Regulasi Ketahanan Pangan

2008 168.630

2009 161.320

ada

ada

Tahun 2010 171.150 ada

2011 187.420

2012 191.280

ada

ada

Sumber: BKPPP Kabupaten Aceh Selatan

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ketersediaan pangan utama di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2012 adalah sebesar 191.280 Kg per 1.000 penduduk, artinya setiap 1 orang penduduk memiliki cadangan pangan sebesar 191,28 Kg pertahunnya. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2008, dimana 1 orang penduduk memiliki cadangan pangan sebesar 168,63 Kg. Walaupun dilihat dari ketersediaan pangan utama menunjukan persediaan yang cukup memadai, namun sebagai antisipasi kedepan diperlukan upaya serius untuk terus membudayakan penganekaragaman makanan sebagai subtitusi atau makanan pengganti dari pangan utama.



2.3.1.14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta serta besarnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I – IV. Tabel II-79 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO 1 2 3 4 5

Uraian Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV Pekerja perempuan di pemerintah Jumlah pekerja perempuan di pemerintahan

2008

2009

2010

2011

2012

9 41 -

7 71 -

19 109 -

19 109 -

1 14 123 3.439 3.577

Sumber : BKPP Kabupaten Aceh Selatan.

Sementara Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Selanjutnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tabel II-80 Rasio KDRT Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO 1 2 3

Uraian Jumlah KDRT Jumlah Rumah Tangga Rasio KDRT

2008

2009

2010

2011

2012

73 48.430 0,00151

42 48.335 0,00087

35 50.879 0,00069

30 53.032 0,00057

19 54.631 0,00035

Sumber : BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi : a. Kekerasan fisik; adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat



b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. c. Kekerasan seksual meliputi : (I) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (II) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. d. Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan tahun 2012 berdasarkan indikator yang ada, antara lain meningkatnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan Eselonering pada lembaga pemerintah daerah. Disisi lain rasio KDRT juga menunjukkan adanya penurunan yaitu dari sebesar 0,00151 pada tahun 2008 menjadi 0,00035 pada tahun 2012. Artinya terdapat 1 KDRT per 2.857 RT pada tahun 2012. Kedepan rasio KDRT ini perlu terus diantisipasi yaitu dengan mengintensifkan penyuluhan yang melibatkan lembaga P2TP2A. Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya peningkatan aktivitas kaum perempuan di gampong-gampong, baik dibidang agama maupun aktivitas dalam menjalin kebersamaan dan perlindungan terhadap anak dan ibu, rendahnya pemahaman tentang Undang- undang Perlindungan anak, masih tingginya angka KDRT, belum seriusnya aparatur BKP3A dalam penanggulangan masalah anak dan banyak program masih terbatas pada kegiatan sosialisasi bukan aksi. 2.3.1.15 Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Sampai dengan tahun 2012 pembangunan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Aceh Selatan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan pada urusan tersebut seperti rata-rata jumlah anak per keluarga adalah sebesar 0,79. Artinya dalam 5 tahun terakhir jumlah rata-rata anak dalam setiap keluarga tidak mencapai 1 orang anak. Tabel II-81 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan No 1 2

Uraian Jumlah anak Jumlah keluarga

2008

2009

2010

2011

2012

32.201 48.430

32.416 48.338

32.542 50.879

32.946 53.032

43.321 54.631



3

Rata-rata jumlah anak per keluarga

0,66

0,67

0,64

0,62

0,79

Sumber : BKKP3A Kab. Aceh Selatan

Peserta KB aktif juga meningkat dari 23.201 pada tahun 2008 menjadi 32.442 pada tahun 2012, diimana rasionya meningkat dari 0,67 tahun 2008 menjadi 0,86 pada tahun 2012. Hal ini bermakna pula bahwa setiap 100 orang pasangan usia subur terdapat 86 orang peserta KB aktif (akseptor KB) pada tahun 2012. Meningkatnya jumlah akseptor KB menunjukkan berjalannya kebijakan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang juga diharapkan akan semakin rendahnya jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Tabel II-82 Rasio Akseptor KB Tahun 2008 s.d 2012 No 1 2 3

Uraian Jumlah akseptor KB Jumlah pasangan usia subur Rasio akseptor KB


2008

2009

2010

2011

2012

23.201 34.710 0,66

26.839 35.500 0,76

29.730 36.537 0,82

30.894 36.891 0,84

32.442 37.630 0,86

Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga secara menyeluruh terutama dalam kemampuan pengasuhan, menumbuh kembangkan anak dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga melalui pengembangan akses terhadap kualitas hidup keluarga baik secara ekonomi, kesehatan, pendidikan, KB (beyond family planning) serta menggalang kemitraan dengan masyarakat, swasta dan profesi/perguruan tinggi. Permasalahan ke depan yang harus ditangani secara serius adalah meningkatkan cakupan keluarga berencana agar mampu menekan laju pertumbuhan penduduk, dimana persoalan lainya adalah masih ada alat kontrasepsi yang diperjualbelikan oleh oknum tertentu yang seharus masyarakat memperolehnya dengan Cuma – Cuma.

Tabel II-83 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Jumlah peserta KB aktif (orang) Cakupan peserta KB Aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KK) Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)

2008 0,66 0,66 23.201 66,7 32.400

2009 0,67 0,076 26.839 75,6 22.998

Tahun 2010 0,64 0,082 29.730 81,5 33.178

67,50

46

65,61

2011 0,62 0,084 30.894 83,6 33.240

2012 0,79 0,86 32.442 86 33.240

60,50

60,50




2.3.1.16 Komunikasi dan Informasi Pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi bertujuan agar informasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sampai kepada masyarakat, mencerdaskan pola pikir masyarakat sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Indikator keberhasilan pembangunan pada urusan ini dapat dilihat banyaknya jumlah jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu (1) jaringan dan sebaliknya, beberapa operator dapat menggunakan hanya satu (1) jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Jaringan prasarana telekomunikasi yang akan dikembangkan meliputi jaringan terrestrial atau kabel dan jaringan nirkabel. Pengembangan layanan telekomunikasi wilayah Kabupaten Aceh Selatan perlu diarahkan ke perkotaan-perkotaan yang telah menunjukkan prospek perkembangan yang baik melalui jaringan terrestrial atau kabel dengan menambah kapasitas Satuan Sambungan Telepon (SST). Jaringan terrestrial di Kabupaten Aceh Selatan saat ini masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan Kota Tapaktuan dan sekitarnya. Karena dirasakan masih sangat kurang maka jaringan telepon kabel untuk masa datang akan dikembangkan hingga perkotaan Kota Labuhanhaji, Kotafajar, Bakongan dan sekitarnya mengikuti sistem jaringan jalan. Kawasan-kawasan pusat pertumbuhan yang diproyeksikan memiliki prospek perkembangan yang cepat dan pesat di masa mendatang perlu dilakukan percepatan pengembangan layanan telekomunikasi. Dalam rangka menyeimbangkan perkembangan antara kawasan perkotaan dan kawasan pergampongan dan sebagai bagian dari upaya mempercepat perkembangan kawasan-kawasan yang masih tertinggal, pengembangan layanan telekomunikasi perlu diarahkan ke kawasankawasan dimaksud. Pengembangan layanan dilakukan dengan memperluas jaringan dan jangkauan sistem telekomunikasi yang sudah ada, khususnya melalui penyediaan STO-STO, maupun melalui jaringan nirkabel. Pengembangan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Aceh Selatan secara keseluruhan meliputi: a. Pengembangan jaringan kabel seluruh kecamatan yang terdiri atas: 1. Jaringan kabel sepanjang jaringan jalan yang melalui Kecamatan: Labuahanhaji Barat – Labuhanhaji – Labuhanhaji Timur – Meukek – Sawang – Samadua – Tapaktuan – Pasieraja – Kluet Utara – Kluet Selatan – Bakongan – Bakongan Timur – Trumon Timur; 2. Jaringan kabel sepanjang jaringan jalan yang melalui Kecamatan Kluet Tengah, Kecamatan Kluet Timur dan Kecamatan Trumon. b. Sementara itu pengembangan jaringan nirkabel didukung oleh sekitar 58 menara BTS (Base Transciever Station) bersama meliputi: 1. Kecamatan Tapaktuan sebanyak 10 BTS meliputi Gampong Air Pinang, Batu Itam, Lhok Bengkuang, Hulu, Hilir dan Air Berudang; II- 95 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


2. Kecamatan Samadua sebanyak 4 BTS meliputi Gampong Batee Tunggai, Gunung Cut, Tampang dan Ujung Tanah; 3. Kecamatan Kluet Timur sebanyak 3 BTS meliputi Gampong Lawe Sawah, Alai dan Durian Kawan; 4. Kecamatan Kluet Selatan sebanyak 4 BTS meliputi Gampong Keude Rundeng, Pasie Lembang dan Suak Bakong; 5. Kecamatan Bakongan sebanyak 5 BTS meliputi Gampong Keude Bakongan dan Ujung Mangki; 6. Kecamatan Kota Bahagia sebanyak 2 BTS meliputi Gampong Bukit Gadeng dan Ujung Tanah; 7. Kecamatan Trumon sebanyak 5 BTS meliputi Gampong Keude Trumon dan Panton Bili; 8. Kecamatan Labuhanhaji sebanyak 3 BTS meliputi Gampong Apha dan Pasar Lama; 9. Kecamatan Labuhanhaji Timur sebanyak 2 BTS meliputi Gampong Tengah Peulumat dan Keumumu Hilir; 10. Kecamatan Labuhanhaji Barat sebanyak 2 BTS meliputi Gampong Kuta Trieng dan Tutong; 11. Kecamatan Sawang sebanyak 3 BTS meliputi Gampong Meuligo, Ujung Padang dan Lhok Pawoh; 12. Kecamatan Meukek sebanyak 5 BTS meliputi Gampong Kuta Baro, Jambo Papeun, Kuta Buloh I, Lhok Aman dan Labuhan Tarok; 13. Kecamatan Pasie Raja sebanyak 4 BTS meliputi Gampong Ladang Tuha, Ujung Padang Asahan dan Paya Ateuk; 14. Kecamatan Kluet Utara sebanyak 4 BTS meliputi Gampong Simpang Empat, Krueng Batee, Kampong Tinggi dan Limau Purut; 15. Kecamatan Trumon Timur sebanyak 2 BTS meliputi Gampong Krueng Luas dan Ie Jerneh. c. Stasiun pemancar radio berupa radio swasta terdapat di gampong Lhok Keutapang dan Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan, Gampong Limau Purut Kecamatan Kluet Utara dan Gampong Suak Bakong Kecamatan Kluet Selatan; d. Pemakaian menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon genggam yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; e. Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksananya sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan f. Pengembangan prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan. Keberadaan wartel dan warnet akan menambah pula jasa penunjang dalam pemberian infomasi publik kepada masyarakat. Semakin besar rasio wartel/warnet per 1.000 penduduk menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Rasio warnet per 1.000 penduduk Kabupaten II- 96 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Aceh Selatan pada tahun 2012 adalah 0,16333, artinya setiap 1 warnet melayani 6.122 penduduk Aceh Selatan.

Tabel II-84 Rasio Wartel/Warnet per 1.000 Penduduk Tahun 2012 di Kabupaten Aceh Selatan NO (1) 1.

Tahun 2012 Jumlah Jumlah Rasio Jmlh Pddk Wartel Warnet Wartel (8) (9) (10) (11=9/8)

Kecamatan (2)

Rasio Warnet (12=10/8)

Labuhanhaji Barat

15.796

-

-

-

-

2.

Labuhanhaji

12.596

-

-

-

-

3.

Labuhanhaji Timur

9.604

-

-

-

-

4

Meukek

18.622

-

-

-

-

5

Sawang

14.099

-

1

-

0,07092

6

Samadua

14.888

-

4

-

0,26867

7

Tapaktuan

22.956

-

18

-

0,78410

8

Pasie Raja

15.773

-

-

-

-

9

Kluet Utara

22.376

-

7

-

0,31285

10

Kluet Tengah

6.165

-

-

-

-

11

Kluet Timur

9.478

-

1

-

0,10551

12

Kluet Selatan

12.662

-

-

-

-

13

Bakongan

4.933

-

3

-

0,60815

14

Bakongan Timur

5.244

-

-

-

-

15

Kota Bahagia

6.256

-

-

-

-

16

Trumon

4.283

-

-

-

-

17

Trumon Tengah

5.453

-

-

-

-

18

Trumon Timur

6.996

-

-

-

-

208.160

-

34

-

0,16333

Jumlah Sumber :Dishubkoinfo asel

Demikian pula dengan keberadaan surat kabar dan penyiaran radio/TV yang merupakan wahana komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi dalam menyajikan berita baik berupa tulisan, tayangan, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi) dan bentuk karangan yang lain, relatif telah tersedia secara memadai. Secara umum, kinerja pembangunan pada pelayanan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel II-85 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika No 1.

Indikator Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional

Tahun 2008 11

2012 11



2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9

Jumlah jenis surat kabar terbitan daerah Jumlah penyiaran radio lokal Jumlah penyiaran radio nasional Jumlah penyiaran radio lokal Jumlah penyiaran TV lokal Jumlah penyiaran TV nasional Jumlah jaringan telepon stasioner Web site milik pemerintah daerah

Sumber : Diskominfo Aceh Selatan.

4 1 1 2 1 11 1.701 1

4 1 1 2 1 11 1.892 1

Dari Tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa terdapat jaringan komunikasi, penyiaran radio lokal, website milik Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini untuk menunjang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Kedepan perlu ditingkatkan kualitas komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat sehingga lebih menjamin interaksi positif antara keduanya, disamping terciptanya citra positif Kabupaten Aceh Selatan secara keseluruhan. 2.3.1.17 Pertanahan Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Hak Milik (HM) merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak- hak lainnya adalah hak yang “terkuat dan terpenuh”, maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh. Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan. Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian. Oleh karena itu, dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Kondisi kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan masih rendahnya persentase luas lahan yang bersertifikat, yaitu 1,92 persen pada tahun 2008 dan 1,95 persen pada tahun 2011. Berdasarkan kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat ketertiban administrasi pertanahan di kabupaten II- 98 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


ini. Untuk jelasnya kondisi aspek pelayanan umum dalam bidang pertanahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II-86 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan No 1.

Indikator Persentase luas lahan bersertifikat per luas wilayah Kabupaten

2008 1,92

Tahun 2009 2010 1,93 1,94

2011 1,95

Sumber : BPN Kabupaten Aceh Selatan.

Untuk urusan pertanahan ini ke depan, pemerintah daerah harus memfokuskan program dan kegiatannya pada upaya penguatan sistem pendaftaran tanah. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum kepemilikan tanah dalam rangka menarik investasi ke daerah serta penataan aset-aset tanah, termasuk yang dimiliki pemerintah daerah. 2.3.1.18 Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri bertujuan agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dilakukan melalui kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta Kegiatan pembinaan politik daerah. Untuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut diperlukan pula ketersediaan petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) yang memadai sebagai garda terdepannya yang didukung pula dengan keberadaan Pos Siskamling di setiap gampong. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan Linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tabel II-87 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan No 1. 2. 3.

Uraian Jumlah Linnmas Jumlah penduduk Rasio jumlah Linnmas per 10.000 penduduk

2008 2.280 210.215 108,46

2009 2.280 211.564 107,76

2010 2.190 204.667 107,00

2011 2.190 206.194 106,21

2012 1.466 208.160 70,43

Sumber : Kesbanglinmas Aceh Selatan.



Sementara rasio jumlah pos siskamling menggambarkan pula ketersediaan pos siskamling di setiap gampong/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan.

Tabel II-88 Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Selatan No 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kecamatan Labuhanhaji Barat Labuhanhaji Labuhanhaji Timur Meukek Sawang Samadua Tapaktuan Pasie Raja Kluet Utara Kluet Tengah Kluet Timur Kluet Selatan Bakongan Bakongan Timur Kota Bahagia Trumon Trumon Tengah Trumon Timur Jumlah

Sumber : Kesbanglinmas Kab. Aceh Selatan

Jmlh Siskamling 14 23 17 23 16 30 50 21 20 13 14 18 8 7 17 16 25 9 315

Tahun 2012 Jmlh Gampong 13 16 11 22 15 28 15 20 19 13 7 17 5 7 10 12 18 8 248

Rasio 1,08 1,44 1,55 1,05 1,07 1,07 3,33 1,05 1,05 1 2 1,06 1,6 1 1,7 1,33 1,39 1,13 1,27

Kondisi aspek pelayanan umum dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan dalam 5 tahun menunjukkan masih kurangnya kegiatan pembinaan politik daerah serta pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Jumlah Linmas menurun dari 2.280 pada tahun 2008 menjadi 1.466 pada tahun 2012. Sementara keberadaan Pos Siskamling di setiap gampong/kelurahan relatif sudah memadai, namun diperlukan pemberdayaan yang lebih efektif dari keberadaan Pos Siskamling tersebut dengan menggunakan tenaga Linmas yang ada. Selama ini, Pos Siskamling baru efektif setelah adanya gangguan keamanan. Ke depan diperlukan pelayanan yang tidak mengedepankan aspek represif tetapi lebih kepada tindakan preventif. Tabel II-89 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban Msyarakat No 1.

Indikator Kegiatan Pembinaan terhadap

2008 1

2009 1

Tahun 2010 1

2011 1

2012 1



No 2. 3. 4. 5.

Indikator LSM,Ormas dan OKP (kegiatan) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah (kegiatan) Jumlah Linmas per 10.000 penduduk Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Rasio Pos Siskamling per jumlah gampong

2008

2009

1

1

108,46 2.280 1,42

Tahun 2010

2011

2012

1

1

1

107,76 2.280

107,00 2.190

106,21 2.190

70,43 1.466

1,42

1,42

1,42

1,27

Sumber : Kesbanglinmas Kab. Aceh Selatan

2.3.1.19 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Desentralisasi telah membuka ruang bagi daerah terutama Kabupaten Aceh Selatan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi dan kekhususannya. Pemerintah Provinsi Aceh memiliki otonomi khusus yang tidak dimiliki oleh provinsi selain Papua dan Papua Barat. Otonomi khusus Aceh dijabarkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan berdampak langsung terhadap Kabupaten Aceh Selatan, sehingga memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Aceh Selatan untuk berkembang dan melaksanakan percepatan pembangunan. 2.3.1.19.1 Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Praktek KKN mengakibatkan tidak efisien dan tidak efektifnya pemanfaatan anggaran pembangunan dan dapat memicu biaya ekonomi tinggi. Di samping itu, praktek KKN juga menyebabkan tidak tepatnya sasaran pembangunan, menimbulkan persaingan yang tidak sehat sekaligus mematikan kreativitas dan produktifitas masyarakat dan hasil pembangunan akan berpihak pada kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat umum. Hal ini mengakibatkan sasaran dan kualitas pembangunan tidak terealisasi secara maksimal. Untuk mengatasi berbagai persoalan di atas, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan perlu melakukan peningkatan pengawasan secara internal dan eksternal terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dan pemerintah yang bersih (Clean Government). Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

2.3.1.19.2 Penataan Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Penataan kelembagaan berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), struktur organisasi dan eselonering. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta percepatan pembangunan daerah, maka tupoksi beberapa SKPK perlu dipertegas untuk menghindari tumpang tindihnya kewenangan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan perlu II- 101 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


menerapkan pengembangan sistem elektronik pemerintahan (e-government) yang meliputi pengembangan website, e-administrasi umum/manajemen dokumen elektronik (e-arsip) dan administrasi keuangan elektronik/sistem keuangan elektronik. Dalam rangka memaksimalkan fungsi organisasi pemerintahan perlu dilakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi masing-masing SKPK. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan reorganisasi beberapa SKPK sesuai dengan beban kerja yang diembannya. Dalam hal ini, reorganisasi lembaga pemerintahan dengan cara penggabungan dan atau pemisahan beberapa SKPK yang didahului dengan suatu kajian. Manajemen aparatur berkaitan erat dengan rekrutmen, distribusi dan penegakan disiplin (reward dan punishment). Proses rekrutmen aparatur pemerintah harus berdasarkan pada indikator kebutuhan riil, latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki. Demikian juga penempatan aparatur perlu disesuaikan antara pendidikan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing SKPK. Distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan tenaga non medis khususnya keperawatan serta penyuluh harus ditempatkan secara proposional keseluruh pelosok terutama gampong-gampong tertinggal termasuk pengadaan SDM tenaga teknis. Dalam rangka pembinaan dan peningkatan kinerja aparatur, perlu diatur suatu mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi. Tatacara pemberian penghargaan dilakukan secara efektif dan terukur sesuai dengan kinerja dan produktifitas aparatur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain, pemberian sanksi yang tegas kepada aparatur yang bersangkutan sekaligus menjadi pembelajaran bagi aparatur pemerintah yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya, sehingga memberi efek jera kepada aparatur yang bersangkutan sekaligus memberi pelajaran bagi aparatur lainnya. Hal ini mengindikasikan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih belum berjalan optimal. 2.3.1.19.3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan dimasing-masing bidang merupakan target yang harus dicapai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini ditujukan untuk terpenuhinya standar pelayanan minimal yang diterima oleh seluruh masyarakat. Pelaksanaan SPM mencakup 15 bidang urusan yaitu Bidang Kesehatan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Bidang Sosial Daerah, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Ketahanan pangan, Bidang Komunikasi dan Informasi, Bidang Kesenian, Bidang Perhubungan dan Bidang Penanaman Modal. 2.3.1.19.4 Administrasi Keuangan Daerah Pengelolaan administrasi keuangan daerah Kabupaten Aceh Selatan sampai saat ini belum profesional. Hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Selatan yang masih dalam kategori II- 102 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


wajar dengan pengecualian (WDP). Dengan kata lain, pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Selatan belum pernah menerima predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Penyebab utama pemerintah daerah belum menerima predikat WTP tersebut disebabkan oleh: 1. Belum profesionalnya pengelolaan aset; 2. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan daerah belum memadai; 3. Belum transparansinya pengelolaan keuangan dan aset; 4. Belum optimalnya pemanfaatan prosedur standar (standart operation procedure) dalam pengelolaan aset daerah. Masalah lainnya adalah, rendahnya Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sektor termasuk BUMD yang salah satu penyebabnya adalah karena lemahnya mekanisme pemungutan yang menyebabkan rendahnya Indeks Kemandirian Keuangan Daerah (4-5%) atau kemampuan keuangan daerah sehingga devisit anggaran tidak dapat terelakan dalam membiayai pembangunan. 2.3.1.19.5 Syariat Islam Dinul Islam merupakan suatu rangkaian dari 3 pilar keagamaan yaitu: akidah, syariah dan akhlak. Dalam implementasinya, pilar akidah dan akhlak merupakan sesuatu yang sudah baku dan tidak perlu dipersoalkan lagi seperti rukun iman, rukun Islam, akhlak baik dan akhlak buruk. Namun pilar syariah perlu mendapat pemahaman yang lebih mendalam. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Dinul Islam melalui penerapan Syariat Islam dikalangan masyarakat Aceh Selatan masih belum optimal. Hal ini, dapat dilihat dari sikap dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat yang belum mencerminkan nilai-nilai keislaman. Kehidupan yang dulunya sarat dengan akhlak dan sopan santun telah berubah menjadi suasana yang jauh dari tatakrama tuntunan agama Islam. Hal ini tercermin dari tingkah laku anak yang umumnya mulai kurang menghargai orang tua. Demikian juga sebaliknya, orang tua umumnya mulai kurang peduli terhadap perilaku anak, khususnya yang tidak sesuai dengan norma agama Islam. Disisi lain, tindakan orang tua yang tergolong keras dalam mendidik anak dapat menjadi bumerang karena tergolong ke dalam pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). Sering terjadinya tindakan kekerasan yang pada hakikatnya dilakukan orang tua untuk tujuan untuk mendidik justru dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Orang tua dan masyarakat harus memahami pola pengasuhan dan pendidikan anak dengan baik, sehingga tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum perlindungan anak. Begitu pula dengan anak yang perlu diberi pendidikan etika (budi pekerti) mulai dari lingkungan terkecil dalam masyarakat. Secara faktual, masih rendahnya kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan Sayariat Islam secara khaffah ditandai dengan masih banyaknya tempat-tempat ibadah (Masjid, TPA, dan lain-lain) yang relatif sedikit jamaahnya pada saat jam shalat tiba. Oleh karena itu sinergitas antara SKPK terkait perlu diintensifkan, baik dengan MPU maupun dengan WH tentunya dengan dukungan II- 103 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


dana, pengawasan bersama dan kesempatan memberikan pendapat kepada SKPK terkait Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian di Kabupaten Aceh Selatan selama periode 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel II-90 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian No 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Indikator Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah (ada/tidak) Penegakan PERDA Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan, keindahan) dalam 24 jam Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%) Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Jumlah Mobil Kebakaran Sistem Informasi Manajemen Pemda (ada/tidak ada) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat/ ada atau tidaknya survey IKM

2008 Ada

2009 ada

Tahun 2010 ada

2011 Ada

2012 Ada

100 1,33

100 1,32

100 2,74

100 2,72

100 2,69

100

100

100

100

100

0,002

0,003

0,003

0,004

0,002

100

100

100

100

100

5 ada

5 ada

5 ada

5 Ada

5 Ada

-

3,2

3,3

3,42

Sumber : SetdaKab. Aceh Selatan

2.3.1.20 Sosial Kinerja Pembangunan pelayanan sosial di Aceh Selatan dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang positif. Sampai saat ini telah tersedia sarana sosial sebanyak 13 unit berupa panti asuhan, dengan kapasitas daya tampung mencapai 835 orang. Saat ini telah ditampung sebanyak 517 orang anak asuh. Ke depan pemerintah daerah akan terus memperhatikan keberadaan panti asuhan tersebut, terutama dalam hal penataan manajemennya sehingga keberadaan panti asuhan betul-betul bermanfaat bagi pemberdayaan anak yatim, anak telantar dan anak kurang mampu yang diasuhnya.



Tabel II-91 Jumlah Panti Asuhan Pemerintah, Swasta Per Kecamatan pada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 No

Kecamatan

Jumlah Panti Asuhan

Kapasitas

Anak Asuh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 3 4 2 1 1 1 13

30 245 230 190 40 50 50 835

25 204 177 16 26 34 35 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Labuhanhaji Barat Labuhanhaji Labuhanhaji Timur Meukek Sawang Samadua Tapaktuan Pasie Raja Kluet Utara Kluet Tengah Kluet Timur Kluet Selatan Bakongan Bakongan Timur Kota Bahagia Trumon Trumon Tengah Trumon Timur Jumlah

517

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Aceh Selatan

Demikian pula Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tergambar bahwa sampai tahun 2012 PMKS yang memperoleh bantuan hanya sebesar 10,40 persen atau sebesar 1.050 orang PMKS dari 10.095 orang PMKS. Permasalahan PMKS diprediksi akan terus meningkat ditahun-tahun mendatang seiring dengan persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, disamping persoalan kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Secara menyeluruh kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel II-92 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial No

Indikator

1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) 3. jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (orang)

Tahun 2010 13

2011 13

2012 11

-

3,88

47,63

10,40

-

7.629

12.447

10.095

2008 13

2009 13

-

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Aceh Selatan



2.3.1.20 penangulangan Bencana Implementasi pelayanan sosial dan kemaslahatan masyarakat, dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan keselamatan, merupakan urusan sosial yang terus ditingkatkan pelayanannya. Berawal terjadinya Tsunami Aceh-Nias dan kejadian bencana alam lainnya di Indonesia, mendorong lahirnya UndangUndang No 24 Tahun 2007 tentang Penangulangan Bencana, atas dasar ini terbentuk Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) secara nasional dan Badan Pengagulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk Kebupaten Aceh Selatan BPBD terbentuk berdasarkan Qanun nomor 8 Tahun 2010, dan keberadaan penangulangan bencana pada hakikatnya adalah bertujuan meminimalisir resiko bencana melalui peningkatan pencegahan, kesiapsiagaan, peningkatan pelayanan dan penanggulangan bencana yang cepat dan tepat. Sebab bencana bukan direncanakan tetapi datang dengan tiba-tiba. Ketika datang bencana tak ada yang menghalangi, hantaman dan terjangan tetap mengena sasaran. Beragam bencana melanda daerah Aceh Selatan antara lain banjir, tanah longsor abrasi pantai dan angin kencang serta Gempa. Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Selatan adalah bencana banjir, tanah longsor dan abrasi pantai karena daerah ini adalah daerah pegunungan dan pesisir pantai bagian selatan propinsi Aceh. Sepanjang tahun 2011 dan tahun 2012 kejadian melanda Aceh Selatan sebanyak 13 kejadian bencana banjir di 26 titik lokasi kecamatan, 4 kejadian gelombang pasang di titik Kecamatan, 10 kejadian angin puting beliung di 10 titik lokasi kecamatan dan kebakaran 8 kejadian di 8 titik lokasi kebakaran dalam Kabupaten Aceh Selatan serta 1 kali kejadian gempa yang berpusat di Labuhanhaji. secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II.93 PERKEMBANGAN KEJADIAN BENCANA ALAM SELAMA DUA TAHUN TERAKHIR No

Kecamatan

1

Trumon Timur Trumon Tengah Trumon Bakongan Timur Bakongan Kota Bahagia Kluet Timur

2 3 4 5 6 7

Kejadian Banjir

Kejadian longsor

Kejadian Gelombang Pasang

Kejadian Angin Kencang/puting Beliung

Kejadian Kebakaran

Kejadian Gempa

1

-

-

-

1

1

2

2

2

-

-

-

3

-

-

4 2

1 -

1

-

-

1

-

-

1



No

Kecamatan

8 9 10 11 12 13 14 15

Pasie Raja Kluet Tengah Kluet Utara Kluet Selatan Tapaktuan samadua Sawang Meukek Labuhanhaji Timur Labuhanhaji Labuhanhaji Barat

16 17 18

Kejadian Banjir

Kejadian longsor

Kejadian Gelombang Pasang

Kejadian Angin Kencang/puting Beliung

Kejadian Kebakaran

Kejadian Gempa

2 2 2 2 2 1 -

2 -

1 -

-

-

7 1 3 -

3 1 1 -

1 1 1 1 1 1 1 -

2

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

1

-

1

1

1

1

Sumber : BPBD Kab. Aceh Selatan #) pusat gempa di Labuhanhaji

2.3.1.22 Kebudayaan Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki keragaman budaya dari berbagai etnik penduduk yang mendiaminya. Namun sampai saat ini potensi tersebut relatif belum dapat dikembangkan secara maksimal sehingga belum memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah. Tantangan kedepan diperlukan kegiatan yang bisa mensinergikan antara potensi keragaman budaya tersebut dengan keberadaan Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu tempat tujuan wisata. Momentum sebagai jalur perdagangan dan daerah transit harus dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi kreatif berbasis seni dan keragaman budaya tersebut. Selain itu, perbaikan dan penyempurnaan di bidang sarana penyelenggaraan kesenian juga diperlukan dalam mendukung bentuk promosi dimaksud. Sedangkan pelestarian benda maupun bangunan cagar budaya dilakukan agar lebih bisa menonjolkan ciri dan Landmark Aceh Selatan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Terkait pengembangan aspek pelayanan umum di bidang budaya tersebut, Kabupaten Aceh Selatan juga tercatat pernah menjadi juara umum pada Pekan Kebudayaan Aceh ke-IV tahun 2004 yang lalu. Pengembangan seni dan budaya juga tidak terlepas dari keberadaan sanggar-sanggar (grup) kesenian yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Jenis kegiatan yang dikembangkan oleh sanggar-sanggar kesenian tersebut juga terbagi pada jenis kegiatan Tradisional (TR) dan Kreasi Baru (KB). Berikut gambaran nama-nama sanggar seni yang ada dalam Kabupaten Aceh Selatan. II- 107 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-94 Nama-nama Sanggar Seni yang Ada Dalam Kabupaten Aceh Selatan No

Kecamatan

Nama Sanggar

Jenis Kegiatan Tradisional Kreasi Baru TR KB

Alamat

1.

Labuhanhaji

Lembah piatu

2.

Meukek

Tunas Harapan Bungong Meulu Kembang Meususon

TR TR

KB KB

SDN Blang tengoh Ie Dingin

3.

Sawang

Putra Naga Bungong Gampong

TR TR

KB

Mutiara Lhok Pawoh

4.

Samadua

Paluet Aulia Intan Sakti

TR TR

KB KB

Kuta Blang SDN 3 Samadua

5.

Tapaktuan

Bujang Bersama Cahaya Permata Senam Najia Ciucem Keudidi ATH Thaybbah Alang Maliuk Lestari Budaya Cempaka Putih Bungong Pala Meuligo Selatan Tanjung Meuligo Tapak Meutuah Srikandi Aceh Khatulistiwa Al- Misbah

TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR

KB KB KB KB KB KB KB KB

Air Berudang Air Berudang Hulu Tepi Air MTs Jabal Rahmah Lhok Bengkuang Lhok Bengkuang SMKN 1 Tapaktuan Pendopo Bupati Asel SDN 5 Unggul T.Tuan Lhok Bengkuang Batu Itam Lhok Bengkuang MTsN Tapaktuan

6.

Pasie Raja

7.

Kluet Utara

Gunung Terbang PRJ Band Group Cipta Phoen Na TGK Gunong Cut Kuadrat Band Group Putro Lam Nanggro Cilik Permata

TR TR TR TR TR

KB KB KB KB KB

Ladang Tuha Ujung Batee SDN 1 Terbangan Ie Mirah Ladang Tuha Krueng Batu Pulo Kambing

8.

Kluet Tengah

Mawar Malam

TR

KB

Malaka

9

Kluet Timur

Cahayo Keluat Sebuku Bungo Kluat Paya Dapur

TR -

KB KB

Lawe Sawah Paya Dapur Paya Dapur

10.

Kluet Selatan

Aprima Vista Mutiara Sikati Rencong Pusaka Cut Ali

TR TR

KB -

Pulo Ie Indra Damai Pulo Ie

11.

Trumon Timur

Alam Sakti Kuta Bukti Jeumpa Keumala

TR TR TR

-

Jambo Dalem Jambo Dalem Jambo Dalem

Sumber :Disbudpar Kabupaten Aceh Selatan.

Labuhanhaji

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan antara lain kurangnya atau tidak adanya penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta kurangnya sarana sebagai tempat penyelenggaraan seni dan budaya daerah. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan juga masih sangat kurang, yaitu baru 22 persen pada tahun 2012. Artinya masih terdapat 88 persen lagi yang belum dilestarikan. Begitu juga dengan kebudayaan Aceh dan upaya pelestarian kembali adat istiadat dan budaya Aceh II- 108 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


yang belum tergali optimal. Peran Majelis Adat Aceh (MAA) bersama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk saling berkontribusi dan bersinergi sangat penting ke depan dalam rangka menjaga khazanah budaya daerah. Untuk lebih jelasnya capaian indikator pada urusan ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Tabel II-95 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan No

Indikator

2008 1

2009 -

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

1

0

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (unit/buah) Persentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan

9 20

1.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya (jumlah event)

2. 3. 4.

Tahun 2010 -

2011 -

2012 1

1

1

1

10

9

10

11

22

20

20

22

Sumber: Disbudpar Kab. Aceh Selatan

2.3.1.22 Pemuda dan Olahraga Kinerja penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga dapat dilihat dari beberapa indikator meliputi : 2.3.1.22.1 Jumlah Organisasi Pemuda Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bentuk pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah. 2.3.1.22.2 Jumlah Organisasi Olahraga Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. II- 109 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


2.3.1.22.3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda. Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektivitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 2.3.1.22.4 Jumlah Kegiatan Olahraga Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau “event” olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan olahraga dihitung dari jumlah kegiatan atau “event” olahraga dalam periode 1 (satu) tahun. Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara keseluruhan, kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemuda dan olahraga di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan tahun 2012 adalah terdapat 273 organisasi pemuda, 311 organisasi olah raga, dan 64 kegiatan kepemudaan. Tabel II-96 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga No

Indikator

2009 273

Tahun 2010 273

1.

Jumlah organisasi pemuda

2008 273

2011 273

2012 273

2.

Jumlah organisasi olahraga

102

136

176

242

311

3.

Jumlah kegiatan kepemudaan

46

4.

Jumlah kegiatan olahraga

14

48

52

59

64

6

5

5

1

5.

Lapangan olahraga (unit)

325

325

325

328

328

6.

Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk

1,57

1,54

1,61

1,59

1,34

Sumber : Disbudpar Kab. Aceh Selatan

Selanjutnya untuk kegiatan olahraga eventnya menurun dari 14 kegiatan olah raga menurun menjadi 5 kegiatan olah raga. Dilihat dari sarana olah raga, rasionya semakin menurun. Hal ini dikarenakan jumlah lapangan olah raga yang cenderung tidak bertambah dibanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Permasalahan ke depan berkaitan dengan pelayanan olah raga dan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi pendidikan, II- 110 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan Karang Taruna. Sedangkan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga dengan standar nasional saat ini belum ada di Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan antara lain perbaikan dan peningkatan sarana yang ada serta pembangunan pusat olah raga (sport center) yang baru. Permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan gampong untuk menghidupkan berbagai aktivitas olah raga serta meningkatkan prestasi olahraga belum berjalan dengan baik. 2.3.1.23 Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kinerja pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan gampong dapat diukur dan dilihat dari beberapa indikator antara lain : 2.3.1.23.1 Kelompok Binaan LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah gampong atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah gampong atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan LPM maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan LPM juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM. 2.3.1.23.2 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK gampong/kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Untuk menghitung Jumlah PKK maka dihitung dari jumlah tim penggerak PKK dalam lingkup wilayah pemerintah daerah. Tim penggerak PKK beranggotakan warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, II- 111 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


golongan partai politik, lembaga atau instansi dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengendali Gerakan PKK.

Tabel II-97 Kelompok Binaan PKK Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 2012 Jumlah Kelompok Binaan

NO

Kecamatan

Jumlah PKK

(1)

(2)

(3)

(4)

Rata-rata Jumlah PKK (5=4/3)

1.

Labuhanhaji Barat

13

0

0

2.

Labuhanhaji

16

1

0,0625

3.

Labuhanhaji Timur

11

2

0,1818

4

Meukek

22

1

0,0454

5

Sawang

15

1

0,0667

6

Samadua

28

1

0,0357

7

Tapaktuan

15

0

0

8

Pasie Raja

20

1

0,0500

9

Kluet Utara

19

1

0,0526

10

Kluet Tengah

13

1

0,0769

11

Kluet Timur

17

0

0

12

Kluet Selatan

7

1

0,1429

13

Bakongan

5

1

0,2000

14

Bakongan Timur

7

1

0,1429

15

Kota Bahagia

9

1

0,1111

16

Trumon

12

1

0,0833

17

Trumon Tengah

10

1

0,1000

18

Trumon Timur

8

1

0,1250

248

16

0,0645

Jumlah

Sumber : BPM Kabupaten Aceh Selatan

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Besarnya ratarata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. 2.3.1.23.3 Jumlah LSM yang Aktif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Jumlah LSM dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif dalam satu (1) tahun. Besarnya jumlah LSM aktif akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah II- 112 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-98 Jumlah LSM Aktif Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO 1. 2. 3.

Uraian Jumlah LSM terdaftar Jumlah LSM tidak aktif Jumlah LSM aktif (1-2)

2008

2009

2010

2011

2012

33 32 1

35 33 2

42 34 8

46 36 10

49 36 13

Besarnya jumlah LSM aktif juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah. Secara keseluruhan kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan gampong di Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator adalah masih kurangnya kelompok binaan PKK, dimana rasionya 0,0645, artinya rata-rata 16 PKK membina 1 kelompok binaan. Kondisi ini menunjukkan kurang aktifnya pembinaan yang dilakukan oleh PKK. Demikian juga jumlah LSM aktif, dimana dari 49 LSM terdaftar pada tahun 2012 hanya 13 LSM yang aktif. Salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah meningkatkan dukungan swadaya masyarakat terhadapat program pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. karena Karenanya peran swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akan terus dioptimalkan.

2.3.1.24. Statistik Perencanan pembangunan tanpa didukung data dan informasi akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang bias, tidak valid dan tidak akuntabel. Menyadari hal yang demikian, Bappeda Aceh Selatan selaku penyelenggara urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan stastistik daerah berupaya menyediakan data dan informasi pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders, baik berupa dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen data/informasi pembangunan. Tabel II-99 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik No

Indikator

1.

Buku ”Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka” (Ada/Tidak)

2.

Buku ”PDRB Kabupaten” (Ada/Tidak)

2008 Ada

2009 Ada

Tahun 2010 Ada

Ada

Ada

Ada

2011 ada

2012 ada

Ada

ada

Sumber : BPS kab. Aceh Selatan



Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik di Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator menunjukkan bahwa dokumen-dokumen yang berisi data dan informasi pembangunan tetap ada dan tersedia dari tahun ke tahun. Namun demikian, diperlukan tambahan kelengkapan data dan informasi, terutama untuk data-data yang bersifat khusus yang dapat mendukung kepentingan perenanaan pembangunan daerah, termasuk bagi kepentingan masyarakat (dunia usaha).

2.3.1.25. Kearsipan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kearsipan di Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator dapat dilihat sebagaimana tabel berikut. Tabel II-100 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan No

Indikator

1.

Pengelolaan arsip secara baku (%)

2.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

2008 97,87

2009 97,87

Tahun 2010 97,87

2011 97,87

2012 97,87

tidak ada

tidak ada

tidak ada

1

tidak ada

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah dan Arsip Kab. Aceh Selatan

Berdasarkan Tabel diatas menggambarkan bahwa tatakelola kearsipan sudah semakin baik. Hal ini dilihat dari pengelolaan kearsipan secara baku yang sudah mencapai 97,87%, namun perlu dilakukan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Selaras dengan perkembangan teknologi, pengelolaan arsip harus dapat pula mengantisipasi dan menyediakan arsip berwujud digital, sehingga dapat diakses secara online oleh masyarakat yang lebih luas. 2.3.1.26 Perpustakaan 2.3.1.26.1 Jumlah Perpustakaan Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Banyaknya jumlah perpustakaan akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan.



Tabel II-101 Jumlah Perpustakaan Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

1. 2. 3.

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1

1

1

1

1

7

10

7

2

3

8

11

8

3

4

Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah (Pemda) Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda Total Perpustakaan (1+2)

Sumber : Perpustakaan dan Arsipda

Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Hingga tahun 2012, jumlah perpustakaan di kabupaten ini ada 4 unit, termasuk 1 unit milik Pemda. 2.3.1.26.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator salah satu efektifitas tingkat penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Tabel II-102 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO 1. 2. 3.

Uraian Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda) Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda Total pengunjung Perpustakaan (1+2)

2008

2009

2010

2011

2012

6.301

4.027

3.526

3.517

3.972

168

188

210

230

250

6.469

4.215

3.736

3.747

4.222

% Kenaikan

(8,82) 8,27 (8,18)

Sumber : Perpustakaan dan Arsipda

Secara keseluruhan perkembangan kinerja pembangunan pada palayanan urusan perpustakaan pada masing-masing indikator sebagaimana tabel diatas. Dari tabel diatas menggambarkan adanya penurunan rata-rata 8,18 persen per tahun (selama 20082012). Banyak faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah pustaka dan pengunjungnya antara lain semakin berkembangnya teknologi informasi (internet) yang dapat menyediakan data dan informasi secara up to date. Hal ini perlu dicermati oleh pemerintah daerah dan SKPK yang mengelola perpustakaan untuk dapat menyediakan



layanan internet berkualitas.

pada

perpustakaan,

disamping

pengadaan

buku-buku

yang

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.3.2.1 Pertanian Pertanian merupakan sektor yang dominan dan memegang peran penting dalam perekonomian Kabupaten Aceh Selatan. Sebagai daerah agraris, pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Selatan memiliki arti yang sangat strategis dan menjadi salah satu fokus dalam rangka pemulihan ekonomi rakyat mengingat sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Apabila sektor ini tidak berkembang, maka dapat dipastikan ekonomi daerah akan rapuh dan disisi lain apabila mengalami kemajuan posisi ekonomi daerah juga akan ikut kuat. Saat ini lebih dari 40 persen komposisi PDRB Kabupaten Aceh Selatan berasal dari sektor pertanian. Sektor pertanian (tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan) adalah yang relatif dominan dalam menyerap tenaga kerja di Kabupaten Aceh Selatan. Pada umumnya usahatani di kabupaten ini merupakan pertanian rakyat yang tujuan utamanya untuk memenuhi memenuhi kebutuhan kehidupan (subsistens) petani dan keluarganya. Masih merupakan usaha tani keluarga (family farm) yang berorientasi pada pendapatan keluarga, belum berkembang menjadi usaha agrobisnis yang berorientasi pada keuntungan. Untuk tanaman pangan, komoditas unggulan yang banyak diusahakan oleh petani adalah padi, jagung, kacang tanah dan kacang kedelai. Sedangkan komoditi lainnya dikembangkan sebagai tanaman sela (tumpang sari). Sementara untuk tanaman holtikultura (palawija dan buah-buahan), komoditi unggulan yang dibudidayakan diantaranya adalah cabe, terong, tomat, mangga, rambutan dan durian. Luas lahan sawah di Kabupaten Aceh Selatan adalah 21.897 ha, tersebar mulai dari Kecamatan Trumon Timur sampai dengan Kecamatan Labuhanhaji Barat. Seluas 55,61 % dari lahan sawah (9.898 Ha) tersebar antara Kecamatan Pasie Raja, Kluet Utara, Kluet Tengah, Kluet Timur dan Kluet Selatan. Selebihnya lahan di Kecamatan Samadua sampai Labuhanhaji Barat 19,93 % (seluas 3.548 Ha) dan Bakongan sampai dengan Trumon Timur 24,40 % (4.343 Ha). Ke depan dalam rangka meningkatkan produktifitas sektor pertanian, lahan-lahan terlantar harus segera diproduktifkan kembali, baik tanaman pangan maupun tanaman holtikultura serta untuk pengembangan perternakan.



Tabel II-103 Luas Lahan Berdasarkan Penggunaannya Menurut Kecamatan Tahun 2012

No.

Kecamatan

1

Trumon

2

Trumon Tengah

3

Lahan Pertanian (Ha) Lahan Lahan bukan Sawah sawah

Lahan Bukan Pertanian (Ha)

Kecamatan (Ha)

(%)

1.537

2564

60.468

44.065

10,52

-

-

-

43.285

10,34

Trumon Timur

2.783

10.503

29.063

32.509

7,77

4

Bakongan

1.295

19.646

12.263

7.883

1,88

5

Kota Bahagia

-

-

-

18.645

4,45

6

Bakongan Timur

883

2.805

6.073,5

19.582

4,68

7

Kluet Selatan

2.621

8.266

2.932

11.463

2,75

8

Kluet Timur

2.215

14.442

8.028

45.992

10,99

9

Kluet Utara

2.500

4.185

3.611

7.370

1,76

10

Pasie Raja

2.025

10.435

10.520

10.037

2,40

11

Kluet Tengah

986

68.329

8.163

78.951

18,86

12

Tapaktuan

000

8.668

600

10.203

2,44

13

Samadua

914

2.100

4.577

10.666

2,55

14

Sawang

750

12.505

5.012

19.781

4,73

15

Meukek

958,3

38.356

3.255

46.533

11,12

16

Labuhanhaji

650

1.581

841

5.383

1,29

17

Labuhanhaji Timur

752

10.721,3

7.568

9.448

2,26

18

Labuhanhaji Barat

1.058

8.393

2.157

8.094

1,93

21.897

223.517,3

165.175,5

418.556

100

Jumlah

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan (diolah)

Kinerja pembangunan pelayanan urusan pertanian di Kabupaten Aceh Selatan untuk masing-masing indikator dapat dilihat tabel berikut. Tabel II-104 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Indikator Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kontribusi sub sektor pertanian tanaman bahan makanan terhadap PDRB Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB Jumlah Kelompok petani Cakupan bina kelompok petani

2008

2009

Tahun 2010

2011

2012

4,69

4,71

5,0

5,18

5,18

42,18 15,67

40,97 14,65

41,18 14,13

41,01 13,83

40,75 13,57

10,85 11,09 801 100

11,06 10,21 814 100

11,87 10,42 814 100

12,19 10,26 852 100

10,04 64,18 852 100

Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kabupaten Aceh selatan



Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal mencapai rata-rata sebesar 4,95 ton per hektar selama 2008-2012. Produktivitas ini masih lebih rendah dari produktivitas Nasional yang mencapai 6-8 ton per hektar. Demikian juga kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB baik pertanian/palawija maupun sektor perkebunan (tanaman keras), selama kurun waktu 5 tahun terakhir relatif mengalami penurunan. Rendahnya produktivtas pertanian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya akibat perubahan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman seiring bertambahnya jumlah penduduk. Upaya untuk terus mempertahankan budidaya pertanian dilakukan dengan meningkatkan cakupan pembinaan pada kelompok tani. Diharapkan program bina kelompok tani dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusi pertanian terhadap PDRB. Pala merupakan komoditi unggulan Kabupaten Aceh Selatan dan salah satu unsur penting dalam perekonomian masyarakat. Luas areal komoditas pala mencapai 14.183 Ha dan pada umumnya kebun pala yang dimiliki masyarakat sebagian besar diperoleh dari warisan turun temurun. Kendati demikian, pasca serangan hama dan penyakit pala, masyarakat sudah mulai menanam komoditi perkebunan lainnya seperti coklat, pinang, kelapa sawit, dan nilam. Namun demikian, mengingat pala merupakan komoditi historis, pemerintah daerah tetap berupaya melestarikan tanaman tersebut. Selain pala, komoditi perkebunan yang memiliki potensi dikembangkan di Aceh Selatan adalah nilam, kakao, kelapa, kelapa sawit, pinang dan beberapa lainnya. Selama periode 2008-2012 pengembangan komoditi perkebunan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II-105 Luas Areal Komoditi Perkebunan di Kabupaten Aceh Selatan NO

Uraian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Karet Kopi Kelapa Sawit Kakao Tebu Kelapa Pala Nilam Pinang Cengkeh Kemiri cassiavera

Luas Areal (Ha) 2008 848 1.589 4.365 454 53 8.500 12.400 810 1.534 1.213 400 -

2009 833 1.519 5.848 434 40 7.476 12.161 383 1.528 1.201 585 -

2010 844 1.501 6.897 830 32 7.280 13.876 334 5.518 1.202 430 -

2011 1.099 1.459 7.277 955 32 709 14.183 423 1.540 1.201 430 -

Produksi (Ton) 2012 1.094 1.444 7.464 1.332 38 7.023 14.891 408 1.534 1.189 429 157

2008 267 471 12.558 83 6,88 3.750 3.000 55 327 18 34 -

2009 269 432 13.649 74 6 3.125 3.909 34 340 15 70 -

2010 260 382 14.797 85 4 3.033 4.168 16 350 14 73 -

2011 252 359 21.010 106 4 2.963 4.650 25 355 14 73 -

2012 262 357 34.414 153 5 2.948 5.192 24 365 9 69 13

Sumber : Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Aceh Selatan.



Pada umumnya komoditi perkebunan dikembangkan oleh penduduk dalam bentuk usaha perkebunan rakyat (private plantation) dan hanya untuk komoditi kelapa sawit yang sudah dalam bentuk perkebunan skala besar, yaitu Perkebunan PTPN-I dan PT. Asdal Prima Lestari yang berlokasi di Kecamatan Trumon Timur.

2.3.2.2 Kehutanan Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi kawasan hutan seluas 282.572 ha, terdiri dari hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Disamping itu, terdapat lahan kritis (eks HPH) dan Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sudah mulai digunakan untuk perkebunan, perumahan, pertambangan dan lain-lain. Masih terdapat beberapa kendala dalam pengembangan sektor kehutanan, yaitu : a. Umumnya produksi kehutanan (kayu) membutuhkan jangka waktu panjang; b. Pada kenyataannya modal (dalam hal ini tumbuhannya) juga merupakan hasil akhir; c. Nilai hutan tidak dapat langsung diukur dengan harga pasar yang ada. Jadi adanya jarak waktu (gestation period) yang relatif panjang antara pengeluaran biaya yang dilakukan petani/pengusaha dengan penerimaan hasil penjualannya. Walaupun demikian ada juga masyarakat yang melakukan berbagai aktifitas disektor tersebut, diantaranya pemungutan hasil hutan seperti damar, rotan dan lain-lain yang bersifat ektraktif, yatu pengambilan hasil dari alam tanpa ada usaha untuk mengembalikan sebagian hasilnya untuk keperluan pengambilan dikemudian hari. Jabon, jati, mahoni merupakan jenis kayu yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Hutan Tanam Industri (HTI) di Aceh Selatan. Sebagaimana wilayah kabupaten yang lain di Provinsi Aceh, kontribusi sektor kehutanan Aceh Selatan terhadap PDRB relatif kecil. Namun demikian , upaya untuk melakukan konservasi dan rehabilitasi hutan khususnya hutan rakyat akan terus dilakukan. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kehutanan pada masing-masing indikator dapat dilihat tabel berikut : Tabel II-106 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kehutanan Kabupaten Aceh Selatan No 1. 2.

Indikator Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha) Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

2008 -

2009 -

1,25

0,85

Tahun 2010 220 0,67

2011 264

2012 264

0,58

0,50

Sumber : Dishutbun Kab. Aceh Selatan



2.3.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral Kebutuhan energi utamanya energi listrik di Aceh Selatan setiap tahunnya terus meningkat, sementara pasokannya cenderung tidak bertambah. Kondisi ini dalam jangka panjang akan menimbulkan masalah kelangkaan energi. Untuk itu, perlu adanya perencanaan energi yang komprehensif baik untuk energi listrik yang dihasilkan secara konvensional maupun energi baru dan terbarukan. Dalam kondisi ini upaya penghematan energi juga sudah harus menjadi gaya hidup masyarakat. Rencana sistem jaringan energi di Aceh Selatan meliputi pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik. Rencana pengembangan jaringan energi listrik di kabupaten ini diarahkan untuk terlaksananya penyediaan dan keseimbangan pemasokan kebutuhan listrik di seluruh wilayah, terutama bagi kegiatan sosial, ekonomi dan kebutuhan rumah tangga. 2.3.2.3.1 Pembangkit Tenaga Listrik Pelayanan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Aceh Selatan untuk masa mendatang, disamping dipenuhi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sedang dalam tahap pembangunan di Kabupaten Nagan Raya, juga direncanakan akan dilayani oleh Kabupaten Aceh Selatan sendiri. Rencana pengembangan energi listrik di kabupaten ini terdiri dari pembangkit energi listrik terbarukan dan pembangkit energi listrik tidak terbarukan. Pembangkit energi listrik terbarukan yang akan dikembangkan meliputi : a. Energi air, yaitu berupa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).  Rencana pembangunan PLTA terdiri dari : 1) PLTA Kluet Tengah di Gampong Alur Keujerun Kecamatan Kluet Tengah dengan kapasitas 20 MW; dan 2) PLTA Labuhanhaji Barat, di Gampong Panton Pawoh Kecamatan Labuhanhaji Barat dengan kapasitas 15 MW.  Rencana PLTMH, meliputi : 1) PLTMH di Gampong Alur Keujerun Kecamatan Kluet Tengah dengan kapasitas 20 KW; dan 2) PLTMH di Gampong Simpang Kecamatan Bakongan Timur dengan kapasitas 80 KW. b. Tenaga surya dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Selatan; dan c. Pengembangan tenaga angin terdapat di Gampong Suaq Bakong Kecamatan Kluet Selatan. Pengembangan energi listrik tidak terbaharukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), meliputi : a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Jambu Apha, di Gampong Jambu Apha Kecamatan Tapaktuan kapasitas terpasang 7.074 KW dan kapasitas distribusi 3.150 KW; II- 120 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Jambo Manyang, di Gampong Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara kapasitas terpasang 5.800 KW dan kapasitas distribusi 5.200 KW; 2.3.2.3.2 Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan arahan RTRW Aceh dilakukan melalui pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), sebagai bagian dari sistem jaringan interkoneksi. Disamping itu, dikembangkan juga jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Gardu Induk (GI). Secara keseluruhan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari : a. Pengembangan jaringan listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTT) – 150 (seratus lima puluh) KV meliputi : 1) Blangpidie – Tapaktuan, melalui Labuhanhaji Barat – Labuhanhaji – Labuhanhaji Timur – Meukek – Sawang – Samadua – Tapaktuan. 2) Tapaktuan – Subulussalam, melalui Tapaktuan – Pasieraja – Kluet Utara – Kluet Selatan – Bakongan – Bakongan Timur – Trumon – Trumon Timur. b. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan menengah (SUTM) –70 (tujuh puluh) KV melalui Labuhanhaji Barat - Labuhanhaji - Labuhanhaji Timur – Meukek – Sawang – Samadua – Tapaktuan – Pasieraja - Kluet Utara - Kluet Selatan – Bakongan - Bakongan Timur - Trumon Tengah – Trumon Timur. c. Rencana pengembangan Gardu Induk, yaitu GI Tapaktuan di Gampong Batee Tunggai Kecamatan Samadua; dan d. Pengembangan jaringan distribusi listrik ke seluruh gampong. Pengembangan energi alternatif melalui pengembangan energi listrik tidak terbarukan meliputi: a. Pengembangan energi listrik Bahan Bakar Minyak (BBM), gas dan batubara. b. Pengembangan energi listrik tenaga uap di Kecamatan Meukek. Pertambangan merupakan salah satu sektor yang sangat potensial di Kabupaten Aceh Selatan, mengingat bahan tambang dan mineral tersedia dalam jumlah relatif banyak dan tersebar mulai dari Kecamatan Labuhanhaji Barat sampai Kecamatan Trumon Timur. Potensi Bahan tambang dan mineral tersebut antara lain mineral logam, dan batuan seperti Emas Primer (Au), Bijih Besi (Fe), Mangan, Batu Granit, Sirtu, Tanah Urug, Batu Gamping, Marmar, Andesit dan Pasir Kuarsa. Sementara untuk mineral non logam belum ditemukan cadangannya. Sampai saat ini baru diketahui potensi bahan galian tersebut secara umum. Untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan masih diperlukan penyelidikan (eksplorasi) secara detil, terutama untuk mengetahui cadangan terukurnya. Khusus untuk bahan tambang batuan (galian C) lebih banyak dimanfaatkan untuk material konstruksi perumahan, jalan dan jembatan dan konstruksi lainnya. Melihat begitu potensialnya sektor pertambangan di Aceh Selatan, menyebabkan banyak calon investor yang berminat menanamkan modalnya di sektor tersebut. Kinerja II- 121 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


pembangunan pada pelayanan urusan energi dan sumberdaya mineral masing indikator dapat dilihat tabel berikut:

pada masing-

Tabel II-107 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral No 1. 2.

Indikator Pertambangan tanpa ijin (%) Kontribusi sektor pertambangan thd PDRB

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

0,14

0,14

0,14

0,10

0,18

1,26

1,30

1.34

1.09

1,10

Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kab. Aceh Selatan

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dari tahun 2008 hingga tahun 2012 terus menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kegiatan penambangan tersebut khususnya bahan tambang batuan (galian C) sebagai bahan bangunan, dimana aktivitasnya terus meningkat seiring kemajuan pembangunan daerah. Mestinya kedepan penerapan regulasi tentang pertambangan segera di implementasikan agar adanya kepastian hukum di bidang pertambangan, baik menyangkut tarif sebagai sumber PAD maupun proses penerbitan izinnya.

2.3.2.4 Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan memiliki wilayah laut yang cukup luas dengan potensi sumber daya ikan yang beragam seperti ikan tuna, cakalang, tenggiri, udang dan ikan karang. Ikan tuna, cakalang, termasuk ikan karang sangat potensial untuk dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menambah devisa bagi negara. Potensi perikanan tangkap mencapai 60.000 ton pertahun. Namun, usaha perikanan tangkap pada umumnya masih menggunakan alat, teknik, dan armada yang relatif sederhana, sehingga hasil yang diperoleh belum optimal. Kondisi ini membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya melalui modernisasi peralatan, teknologi dan armada penangkapan ikan. Perkembangan produksi perikanan Kabupaten Aceh Selatan selama tahun 2008-2012 menunjukkan perkembangan yang meningkat. Produksi berasal dari hasil perikanan tangkap (perikanan laut dan perairan umum) serta dari kegiatan budidaya. Total produksi perikanan Kabupaten Aceh Selatan untuk tahun 2012 mencapai 12.637,18 Ton. II- 122 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-108 Perikanan Laut di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 No

Produksi Perikanan Laut (ton)

Kecamatan

2008

2009

2010

2011

2012

1.111

632

309,40

377,81

282

Trumon Tengah

-

-

-

-

-

Trumon Timur

-

-

-

-

-

1.635

1.105

2.156,56

2.274,99

1.077,60

-

-

-

-

-

Bakongan Timur

829

978

659,82

687,18

753,85

7

Kluet Selatan

175

100

128,30

138,66

121,92

8

Kluet Timur

-

-

-

-

-

256

142

177,64

179,02

207,26

-

-

-

-

-

1

Trumon

2 3 4

Bakongan

5

Kota Bahagia

6

9

Kluet Utara

10

Kluet Tengah

11

Pasie Raja

130

138

152,06

178,02

171,25

12

Tapaktuan

1.292

1.121

1.390,77

1.504,08

1.998,76

13

Samadua

191

225

257,54

227,09

224,40

14

Sawang

1.966

3.162

2.867,08

3.042,56

4.799,29

15

Meukek

1.888

1.425

1.383,63

1.438,56

1.298,60

16

Labuhanhaji

1.218

2.297

2.075,01

1.809,18

1.145,40

17

Labuhanhaji Timur

237

168

131,51

138,72

132,00

18

Labuhanhaji Barat

384

196

206,28

218,17

196,80

Tota l

11.312,00

11.689,00

11.895,60

12.154,14

12.401,13

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan.

Kecamatan Labuhanhaji, Meukek, Sawang, Tapaktuan dan Bakongan merupakan sentra produksi perikanan laut Aceh Selatan. Perkembangan produksi perikanan tersebut (khususnya perikanan tangkap) juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana/peralatan penangkapan ikan itu sendiri, disamping faktor cuaca. Untuk armada penangkapan ikan saat ini dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu Kapal Motor (KM), Perahu Motor (PM) dan Perahu Tanpa Motor (PTM). Tabel II-109 Perkembangan Jumlah Nelayan dan Sarana Perikanan Tangkap Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 No

Uraian

Sarana Perikanan Tangkap (unit) 2008

2009

2010

2011

2012

1 2 3

Kapal Motor (KM) Perahu Motor (PM) Perahu Tanpa Motor (PTM)

559 1.124 650

558 1.155 566

544 1.110 2.185

521 1.091 450

531 1.145 388

4

Nelayan

7.563

7.938

7.564

7.429

7.391

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan.



Dilihat dari jenis alat tangkap yang umum digunakan oleh nelayan Kabupaten Aceh Selatan adalah pancing, jaring insang (gill net), jaring udang (trammel net), pukat cincin (purse saine), payang, rawai, tonda, pukat pantai dan bagan. Sedangkan alat penangkapan ikan di perairan umun terdiri dari pancing, jaring udang, serok, bubu, jala dan jaring angkat.

Tabel II- 110 Perkembangan Jenis Alat Tangkap Perikanan Laut Kabupaten Aceh Selatan No

Uraian

Jenis alat tangkap (unit) 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jaring Insang

440

903

541

514

504

2 3 4

Rawai Pancing tonda

296 279 3.307

32 279 2.875

296 209 2.941

291 204 2.017

586 554 2.063

5 6 7

Jaring Angkat Pukat Kantong Pukat Cincin

53 75

35 78

105 72 83

105 56 93

112 36 105

8

Lainnya

191

257

190

164

293

Pancing


Perikanan budidaya, terdiri dari budidaya ikan air tawar di kolam dan budidaya ikan air payau (tambak). Luas areal budidaya perikanan di Aceh Selatan sampai dengan tahun 2012 mencapai 62,2 hektar dengan produksi 236,05 ton.



Tabel II-111 Perkembangan Perikanan Budidaya Kabupaten Aceh Selatan 2012 Luas Areal (ha) No

Kecamatan

Tambak

Kolam

Produksi (ton)

Jumlah

Tambak

Kolam

Jumlah

1

Trumon

-

3,38

3,38

-

8,32

8,32

2

Trumon Timur

-

0,76

0,76

-

4,48

4,48

3

Bakongan

-

1,61

1,61

-

9,54

9,54

4

Bakongan Timur

-

1,52

1,52

-

4,76

4,76

5

Kluet Selatan

-

6,16

6,16

-

18,73

18,73

6

Kluet Timur

-

5,07

5,07

-

22,74

22,74

7

Kluet Utara

-

5,95

5,95

-

17,27

17,27

8

Kluet Tengah

-

2,18

2,18

-

7,36

7,36

9

Pasie Raja

-

4,50

4,50

-

13,13

13,13

10

Tapaktuan

-

1,65

1,65

-

3,58

3,58

11

Samadua

-

1,80

1,80

-

1,56

1,56

12

Sawang

-

3,40

3,40

-

19,86

19,86

13

Meukek

-

5,48

5,48

-

25,72

25,72

14

Labuhanhaji

1,00

2,16

3,16

0,35

6,45

6,80

15

Labuhanhaji Timur

-

3,24

3,24

-

13,84

13,84

16

Labuhanhaji Barat

-

11,83

11.83

-

49,55

41,55

17

Kota Bahagia

-

0,32

0,32

-

1,70

1,70

18

Trumon Tengah

-

1,19

1,19

-

7,46

7,46

1,00

62,2

62,2

0,35

236,05

236,05

Total


Produktivitas perikanan selama dua tahun terakhir menunjukan hasil yang positif, walaupun ada masa-masa dimana terjadi penurunan produksi. Capaian kinerja pelayanan bidang perikanan kelautan tidak lepas dari upaya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina kelompok-kelompok nelayan yang ada. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga kelestarian sumber daya hayati perikanan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran nelayan tanpa merusak lingkungan, termasuk upaya antisipasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis perikanan darat perlu ditingkatkan karena masih banyak lahan-lahan terlantar yang sudah diplot untuk dimanfaatkan dan dikembangkan termasuk lokasi minapolitan, namun selama ini belum digunakan secara optimal. Untuk itu perlu dimaksimalkan dukungan dunia usaha dan lembaga keuangan untuk saling berkontribusi dan mendukung program pengembangan pembangunan ekonomi Aceh Selatan, khususnya pengembangan usaha perikanan darat (minapolitan), budidaya tangkap dan sektor perikanan lainnya. Tenaga masih kurang memadai terutama tenaga teknis untuk memenuhi kebutuhan bertambahnya fasilitas pendukung pelabuhan perikanan. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan pada masing-masing indikator dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel II-112 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan No

Tahun

Indikator

1.

Produksi perikanan

2.

Persentase pencapaian produksi perikanan Konsumsi ikan

3. 4. 5. 6.

2008 11.671,49 ton

2009 12.702,3 ton

2010 11.895,30 ton

2011 12.154,14 ton

2012 12.488,09

102,51

108,50

99,32

99,01

102,03

22,20/Kg/jiwa/th

24,01/Kg/jiwa/th

28/Kg/jiwa/th

32/Kg/Jiwa/th

92,92

92,35

100

106,67

200

154

154

154

155

100

100

100

100

-

Persentase Pencapaian konsumsi ikan Jumlah Kelompok Nelayan Cakupan bina kelompok nelayan

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikananan Kab. Aceh Selatan

2.3.2.7 Pariwisata Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Aceh Selatan karena didukung letak geografisnya yang terdiri dari pantai dan pengunungan. Di sepanjang pantai terdapat beberapa lokasi wisata yang menakjubkan seperti teluk yang indah dengan pasir putih dan bersih. Selain itu, lautnya yang memiliki berbagai macam jenis ikan hias dan terumbu karang dapat dijadikan objek wisata baharí. Hutannya yang relatif masih perawan dengan TNGL dan kebun pala masyarakat juga dapat dijadikan sebagai objek eco turism. Aceh Selatan juga memiliki sejumlah situs sejarah, kesenian, budaya dan adat istiadat tradisional yang layak dijual. Wisatawan juga akan disuguhi beragam makanan bercitarasa khas daerah. Tabel II- 113 Tempat Wisata dalam Kabupaten Aceh Selatan NO 1

Kecamatan

Jarak Dari Ibukota

Jarak Dari Ibukota

Nama-nama Tempat Wisata

Kecamatan

Kabupaten

2,5 Km

53,5 Km

2. Kuburan Syahid

3 Km

54 Km

3. Gua Batu Sicanang

3 Km

57 Km

1. Makam Abuya Syech H. Muda Waly AlKhalidy

5 Km

47 Km

2. Suluk Pesantren Darussalam

5 Km

47 Km

2 Km

47 Km

4 Km

47 Km

3 Km

47 Km

1 Km

47 Km

0,5 Km

47 Km

0,5 Km

47 Km

1 Km

48 Km

1,5 Km

48,5 Km

Labuhanhaji Barat 1. Sungai Kreung Baru

2

Labuhanhaji

3. Goa Kelongsong 4. Sungai Pagar Gantung 5. Pantai Ujung 6. Kitab Al-Quran Kampung Dalam 7. Pelabuhan Penyeberangan antar Pulau 8. Kolam Air Sejuk 9. Pantai Gosong/Gosong Gila 10.Goa Panjang



NO

3

Kecamatan

Jarak Dari Ibukota

Jarak Dari Ibukota


Kecamatan

Kabupaten

1. Pantai Batu Meletus

2 Km

45 Km

2. Sungai Batu Berhujan

5 Km

48 Km

Labuhanhaji Timur

3. Pantai Indah

Sawang

Biduk

Buruk/Sawang

4. Pantai Batu Bermenung 5. Makam Tgk. Keuramat Peulumat 4

5

6

7

2,5 Km

45,5 Km

1. Pantai Lhok Aman

7 Km

35 Km

2. Pantai Lhok Bengkuang

2 Km

35 Km

3. Air Terjun Ceuraceu

4 Km

35 Km

Sawang 1. Pantai Pasi Tuan Hilang

1 Km

22 Km

2. Air Terjun Tuwi Lhok

5 Km

22 Km

3. Pulau Ujung Serudung

6 Km

22 Km

4. Sungai Trieng Meuduro

6 Km

22 Km

5. Air Terjun Air Dingin

7 Km

22 Km

1. Batu Berlayar

3 Km

10 Km

2. Sungai Sekabu

5 Km

10 Km

3. Sungai Lubuk Layu

5 Km

10 Km

4. Pantai Pasir Putih

6 Km

10 Km

5. Batu Sumbang

7 Km

10 Km

0,5 Km

0,5 Km

Samadua

Tapaktuan 2. Makam, Tapak, Tongkat, Topi Tuan Tapa

1 Km

1 Km

3. Pantai Lhok Rukam

11 Km

11 Km

4. Air Terjun Tingkat Tujuh

7 Km

7 Km

5. Pantai Batu Merah

2 Km

2 Km

6. Pantai Rindu Alam

2 Km

2 Km

7. Gua Kalam

3 Km

3 Km

8. Panorama Hatta

10 Km

10 Km

9. Pasir Setumpuk Lhok Rukam

7 Km

7 Km

1 Km

1 Km

11. Masjid Tuo

0,5 Km

0,5 Km

12. Bunker Jepang Kelurahan Hilir

10. Kolam Renang Aroya

9

45 Km 44,5 Km

Meukek

1. Gunung Lampu

8

2 Km 1,5 Km

0,5 Km

0,5 Km

13. Bevak Belanda Panton Luas

5 Km

5 Km

14. Lubuk Simerah

1 Km

1 Km

15. Pemandian Alam Pajupian

10 Km

10 Km

1. Batee Goa Panton Bili

3 Km

15 Km

2. Pasie Ladang Tuha

1 Km

15 Km

3. Pucok Krueng

3 Km

15 Km

4. Pantai Pasir Rasian Lancang

6 Km

15 Km

1. Makam Abuya Syech H. Jailani Musa

0,5 Km

28,5 Km

2. Pesantren Darul Rahmah

0,5 Km

28,5 Km

Pasie Raja

Kluet Utara



NO

Kecamatan

Jarak Dari Ibukota

Jarak Dari Ibukota


Kecamatan

Kabupaten

3. Pesantren Simpang Tiga 4. Pantai Darussa’dah

10

11

12

14

15

29 Km 28,5 Km

5. Kubah/Makam

5 Km

33 Km

6. Masjid Tua/Kuta Pulo Kambeng

3 Km

31 Km

7. Pantai Kuala Ba’u

5 Km

33 Km

1. Irigasi Gunong Pudong

12 Km

40 Km

2. Muara Simpali

8 Km

40 Km

3. Batu Hampa

7 Km

40 Km

4. Batu Sumbang

8 Km

40 Km

5. Alue Kejrun

15 Km

40 Km

6. Damar Buih

20 Km

40 Km

1. Irigasi Paya Dapur

3 Km

38 Km

2. Gunung Sikorong

3 Km

38 Km

3. Makam Tgk. Panglima Raja Lelo

1 Km

36 Km

4. Makam Badan Cut Ali Alur Mubrang

10 Km

45 Km

5. Batu Putri Alur Mubrang

10 Km

45 Km

6. Tapak Aulia

6 Km

41 Km

7. Air Terjun Simpali

8 Km

43 Km

0,5 Km

31,5 Km

2. Pantai Cemara Lubuk Sipuru

1 Km

32 Km

3. Hutan Lindung

6 Km

37 Km

4. Pantai Ratu Sialang

15 Km

46 Km

5. Ujung Gunung Kalam Baluh Gelumbuk

3 Km

34 Km

1. Pantai Ujung Pulo Cut

6 Km

66 Km

2. Pulau Dua

3 Km

57 Km

3. Pantai Ujung Mangki

3 Km

57 Km

4. Pantai Ujung Kreung

4 Km

56 Km

5. Makam Teuku Raja Angkasah

5,5 Km

65,5 Km

6. Danau Laut Bangko

12 Km

72 Km

7. Pantai Ie Hitam

1 Km

61 Km

Kluet Tengah

Kluet Timur

Kluet Selatan 1. Makam Teuku Cut Ali

13

2 Km 0,5 Km

Bakongan

Bakongan Timur 1. Irigasi/Air Terjun Simpang Seubadeh

5 Km

76 Km

2. Pantai Lhok Jamin Seubadeh

3 Km

68 Km

3. Air Terjun/Sungai Seulekat Seubadeh

4 Km

75 Km

1. Pantai Trumon

1 Km

110 Km

2. Pulau Trumon

5 Km

114 Km

0,5 Km

109,5 Km

8 Km

117 Km

Trumon

3. Masjid Tua/Makam Raja 4. Gunong Pinto Angen

7 Km

116 Km

6. Alam Trumon

1,5 Km

109 Km

7. Benteng Kuta Bate Gampong Keude

0,5 Km

109,5 Km

3 Km

112 Km

7 Km

116 Km

5. Pantai Calok Bate

8. Komplek Rumah Raja Trumon 9. Batu

Bertulis/Batu

Bersurat

Gampong



Kecamatan

NO

Jarak Dari Ibukota

Jarak Dari Ibukota

Kecamatan

Kabupaten

3 Km

112 Km

1 Km

110 Km

7 Km

116 Km

1. Gunung Tengku

6 Km

120 Km

2. Makam Tengku

8 Km

122 Km

Nama-nama Tempat Wisata Panton Bili 10.Kuburan Nek Raya Bate Gampong Kuta Tua 11.Lapangan Terbang Peninggalan Jepang 12.Makam Kuburan Syahid di G. Kapur Trumon Timur

6

Sumber : Dinas Budparpora Kabupaten Aceh Selatan

Sebagai sarana penunjang bagi wisatawan seperti restoran/rumah makan, hotel dan penginapan telah tersedia dan sebagian besar terletak dipinggir pantai dan menghadap ke laut dengan panorama yang sangat indah. Tabel II-114 Perkembangan Jumlah Hotel dan Penginapan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 No. 1.

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

% Pertumbuhan

-

-

-

-

-

-

Hotel berbintang

2.

Hotel Melati

17

17

18

19

17

-

3.

Kamar Tersedia

28

38

45

51

227

51,98

4.

Rata-rata

20

25

27

32

328

74,97

penggunaan

kamar per hari Sumber : Dinas Budparpora Kabupaten Aceh Selatan (diolah).

Sampai saat ini (tahun 2012) sudah terdapat hotel kategori Melati sebanyak 17 unit dengan jumlah kamar yang tersedia sebanyak 227 kamar. Restoran dan rumah makan juga menunjukan perkembangan yang cukup baik di Kabupaten Aceh Selatan. Selama tahun 2012 jumlah rumah makan meningkat menjadi 70 unit dari tahun 2009 yang hanya 27 unit. Sementara warkop/cafe menunjukkan penurunan dari 180 unit pada tahun 2009 menjadi 59 unit pada tahun 2012. Tabel II-115 Jumlah Rumah Makan di Kabupaten Aceh Selatan No.

Uraian

2009

2010

2011

2012

% Pertumbuhan

1.

Rumah Makan

27 unit

45 unit

52 unit

70 unit

26,89

180 unit

195 unit

204 unit

59 unit

-24,34

2.

Warkop/café

Sumber : Disbudparpora Kab.Aceh Selatan (diolah).

Guna mengoptimalkan potensi para wisata tersebut, terbuka peluang bagi investor untuk mengembangkan sarana dan prasarana wisata di kabupaten ini masih sangat terbuka. Untuk itu, pemerintah daerah berupaya memberi kemudahan berupa II- 129 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


pelayanan yang baik dalam pengurusan usaha dan informasi yang jelas. Kinerja pembangunan pelayanan urusan pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II-116 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata No 1.

Indikator Jumlah Kunjungan Wisata

Tahun

%

2008

2009

2010

2011

2012

Pertumbuhan

11.939

12.058

14.000

15.400

324.800

93,61

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Aceh Selatan

Terlihat bahwa jumlah kunjungan bertambah rata-rata 93,61 persen selama periode 2008-2012.

2.3.2.6 Perdagangan Secara umum selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlah usaha perdagangan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan mengalami perubahan yang fluktuatif sejalan dengan kondisi perekonomian daerah dan nasional. Jenis usaha perdagangan yang berkembang di kabupaten ini adalah jenis usaha menengah dan kecil. Pemerintah daerah berupaya untuk mengembangkan sektor perdagangan tersebut yang disinergiskan dengan pengembangan sektor pertanian. Dengan berkembangnya sektor perdagangan diharapkan terjadinya ekspansi (perluasan) kegiatan ekonomi. Untuk itu, harus didukung dengan regulasi dibidang perizinan yang dilaksanakan dengan sistem One Stop Service (Pelayanan satu pintu) oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Aceh Selatan. Sektor perdagangan juga memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap PDRB Kabupaten Aceh Selatan. Pada tahun 2012 nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan sektor perdagangan mencapai Rp. 406,05 milyar. Tabel II-117 Perkembangan Sektor Perdagangan Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang Diberikan No.

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Perusahaan Besar (PB)

22

11

5

9

-

2.

Perusahaan Menengah (PM)

29

46

20

19

17

3.

Perusahaan Kecil (PK)

266

275

235

259

155

260

287

172

Jumlah 317 332 Sumber : Disperindagkop & UKM dan KPPT Kabupaten Aceh Selatan.

Komoditi perdagangan yang menjadi andalan adalah: pala, nilam, pinang, kacang tanah, kacang kedelai, kelapa, ikan keumamah/ikan kayu, ikan teri dan sarang burung walet. Kinerja pelayanan urusan perdagangan dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yang rata-rata mencapai 13,71% serta meningkatnya cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal. Pelayanan dukungan promosi maupun peningkatan kualitas produk unggulan terus dilakukan seiring dengan II- 130 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


persaingan global yang semakin tajam. Persoalan utama urusan perdagangan adalah bagaimana merebut peluang pasar untuk pamasaran berbagai komoditi unggulan yang dimiliki. Untuk jelasnya kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perdagangan di Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel II-118 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan No

Indikator

1.

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Jumlah kelompok pedagang/usaha informal dan formal Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

2. 3.

2008 13,31%

2009 14,00%

-

1.174

-

100

Tahun 2010 14,07%

2011 13,83%

13,36%

1.325

1.391

-

100

100

-

2012

Sumber : Disperindagkop Aceh Selatan.

2.3.2.7 Perindustrian Sektor industri merupakan salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi relatif besar terhadap PDRB. Oleh karena itu, pengembangan sektor industri harus dilaksanakan dengan mengedepankan tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dengan memperbesar cakupan industri kecil menengah serta ramah lingkungan. Jenis usaha industri yang berkembang di Kabupaten Aceh Selatan umumnya bergerak pada jenis industri kecil dan kerajinan rumah tangga antara lain industri manisan pala/kue pala, sirop pala dan kacang asin (gongseng), sandang, kayu, barang-barang dari kayu, penerbitan/percetakan, barang-barang kimia, tanah liat, semen, kapur, gips, barang logam, furniture, perhiasan, meubel dan pemeliharaan, reparasi. Tabel II-119 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja pada Sektor Industri di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010-2012 No A

Jenis Industri

2010

2012

Industri Formal 1. Jumlah Unit Usaha

449 Unit

470 Unit

289 Unit

2. Tenaga Kerja

1.796 orang

1.880 orang

2.470 orang

3. Nilai Investasi

Rp.18.561.010.000,-

Rp.24.271.010.000,-

Rp.27.096.010.000,-

4. Nilai Produksi 5. Nilai BB/BP B

Perkembangan 2011

Rp.85.231.068.00,-

Rp.106.538.835.000,-

Rp.109.939.010.585,-

Rp.59.661.542.000,-

Rp.71.593.850.400,-

Rp.82.454.257.938

175 Unit

509 Unit

500 unit

Industri Non Formal 1. Jumlah Unit Usaha 2. Tenaga Kerja

354 orang

1.121 orang

1.268 orang

3. Nilai Investasi

Rp.437.500.000,-

Rp.1.018.000.000,-

Rp.11.352.482.000,-

4. Nilai Produksi

Rp.1.909.770.000,-

Rp.3.817.500.000,-

Rp.70.831.229.000,-

5. Nilai BB/BP

Rp.1.336.839.000,-

Rp.2.481.375.000,-

Rp.34.852.578.000

Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Selatan.



Sektor industri juga potensial dalam menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor ini mencapai 2.150 orang, lalu tahun 2012 meningkat menjadi 3.738 orang yang terserap pada 789 unit usaha. Artinya setiap 1 unit usaha industri menampung rata-rata 5 orang tenaga kerja. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perindustrian di Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator sebagaimana Tabel berikut: Tabel II-120 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian No

Indikator

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

1.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

4,19

4,04

3,97

3,88

3,79

2.

Pertumbuhan sektor Industri dalam PDRB

6,23

5,63

7,79

4,07

6,05

3.

Jumlah kelompok pengrajin

477

540

546

984

984

4.

Cakupan bina kelompok pengrajin

100

100

100

100

100

Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kabupaten Aceh Selatan

2.4 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing (competitiveness) adalah salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia. 2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur sebagai berikut: 2.4.1.1

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita) Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan, termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup



perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya. Secara umum kemampuan daya beli (pengeluaran perkapita rill) masyarakat Kabupaten Aceh Selatan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2008 pengeluaran perkapita rill masyarakat adalah Rp.600.213,- kemudian meningkat menjadi Rp. 604.590,- pada tahun 2009, meningkat lagi menjadi Rp. 606.470,- pada tahun 2010 dan sebesar Rp. 610.560 pada tahun 2011. Walaupun mengalami peningkatan namun pengeluaran perkapita rill masyarakat Kabupaten Aceh Selatan relatif masih dibawah pengeluaran perkapita rill masyarakat Provinsi Aceh secara keseluruhan. Pada tahun 2011 daya beli masyarakat di Provinsi Aceh adalah sebesar Rp. 615.600,-. 2.4.1.2 Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

Tabel II-121 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan No 1. 2. 3.

Uraian Indeks yang diterima petani (lt) Indeks yang dibayar petani (lb) NTP

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan (diolah).

2008

2009

2010

2011

2012

110,38 111,99 98,64

118,42 118,70 99,76

127.51 122,45 104,12

133,36 127,88 104,30

127.16 131.71 104,14

% Pertumbuhan 2,87 3,30 1,09

Berdasarkan data yang dirilis BPS Aceh Selatan, menunjukkan terjadinya peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) selama lima tahun terakhir, yaitu dari 98,64 pada tahun 2008 meningkat menjadi 104,12 tahun 2010 dan 104,14 pada tahun 2012, atau meningkat rata-rata sebesar 1,09 persen per tahun. Artinya, terjadi peningkatan kesejahteraan petani selama periode tersebut. 2.4.1.3 Produktivitas Total Daerah Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan tingkat produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang II- 133 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan banyak membawa tingkat kesejahteran masyarakat manakala pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Kemampuan ekonomi juga dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Aceh Selatan. Tabel II-122 Kontribusi Sektor Ekonomi Uraian 2009

2010

Tahun 2011

2012

% Pertumbuhan

40,68

39,77

40,07

40,75

0,04

1.

Pertanian

2.

Pertambangan dan Penggalian

1,19

1,30

1,43

1,34

3,01

3.

Industri Pengolahan

4,19

4,06

3,88

3,79

-2,48

4.

Listrik

0,23

0,21

0,20

0,20

-3,43

5.

Bangunan

15,36

16,56

17,00

16,90

2,42

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi

14,07

14,41

14,34

13,36

-1,29

3,92

3,92

3,89

4,16

1,50

3,20

3,27

3,25

3,77

4,18

16,71

16,51

15,94

15,74

-1,48

7. 8. 9.

Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan Jasa

Sumber : BPS Kab. Aceh Selatan (diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi sektoral terhadap PDRB ADHK Kabupaten Aceh Selatan masih didominasi oleh sektor pertanian, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor jasa, sektor industri pengolahan serta sektor bangunan. Kotribusi pertanian selama 2009-2012 meningkat rata-rata 0,04 persen. Lapangan usaha bangunan juga meningkat rata-rata 2,42 persen per tahun. Lapangan usaha keuangan/persewaan/jasa perusahaan juga bertambah rata-rata 4,18 persen per tahun. Sementara lapangan usaha jasa terlihat turun rata-rata 1,48 persen per tahun. Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, maka fokus pembangunan tetap diarahkan pada pembangunan sektor pertanian secara keseluruhan dengan membangun berbagai infrastrukturnya dan mengintensifkan lahan yang ada. Bagi investor masih terbuka peluang untuk berinvestasi di sektor tersebut termasuk membangun dan mengembangkan industri pengolahannya. 2.4.2 Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) guna dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antar kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan dan fasilitas air bersih. II- 134 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan percepatan pembangunan kabupaten ini.

2.4.2.1 Aksesbilitas Daerah Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah maka dapat dilihat dari indikator. 2.4.2.1.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan bagi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kenderaan di kabupaten ini selama 5 tahun terakhir meningkat dari 8,48 kenderaan per kilometernya pada tahun 2008 menjadi 9,55 kenderaan per kilometernya pada tahun 2012 (meningkat rata-rata 2,41 persen per tahun). Kapasitas jalan yang ada relatif masih sangat memadai seiring dengan meningkatnya jumlah kenderaan. Ke depan yang harus menjadi perhatian adalah, tetap menjaga kondisi jalan yang ada serta memperbaiki jalan yang sedang rusak dan rusak berat.

Tabel II-123 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan

1.

Panjang Jalan

942,61

942,62

942,62

942,62

942,62

% Pertumbuhan 0,00

2.

Jumlah Kendaraan

7.994

8.330

8.990

8.994

8.998

2,39

3.

Rasio

8,48

8,84

9,54

9,54

9,55

2,41

NO

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

Sumber :Dishubkominfo Kab.Aceh Selatan (diolah).

2.4.2.1.2 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum selama 5 tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan yaitu dari 3.230 orang pada tahun 2008 menjadi 6.100 orang pada tahun 2012 (meningkat rata-rata 13,56 persen per tahun). Demikian juga jumlah barang yang terangkut, yaitu sebesar 5.560 ton barang pada tahun 2008 menjadi 7.810 ton barang pada tahun 2012 (naik rata-rata 7,03 persen per tahun).



Tabel II-124 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Uraian

1. 2.

Jumlah orang Jumlah Barang

Satuan

2008

2009

2010

2011

2012

% Pertumbuhan

Orang Ton

3.230 5.560

4.150 6.330

4.250 6.450

5.230 7.310

6.100 7.810

13,56 7,03

Sumber :Dishubkominfo Kab.Aceh Selatan (diolah).

2.4.2.1.3

Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal dalam 5 tahun terakhir meningkat setiap tahunnya. Penggunaan sarana perhubungan darat masih didominasi jasa perhubungan, disusul jasa perhubungan laut dan udara. Tabel II-125 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO 1. 2. 3.

Uraian Dermaga Bandara Terminal Jumlah

2008 Orang Brng 969 1.668 646 1.112 1.615 2.780 3.230 5.560

Sumber :Dishubkominfo Kab.Aceh Selatan.

2009 Orang Brng 1.245 1.899 830 1.266 2.075 3.165 4.150 6.330

2010 Orang Brng 1.275 1.935 850 1.290 2.125 3.225 4.250 6.450

2011 Orang Brng 1.569 2.193 1.290 1.462 3.225 3.655 6.450 7.310

2012 Orang Brng 1.830 2.343 1.220 1.562 3.050 3.905 6.100 7.810

Kabupaten Aceh Selatan selain merupakan Ibu kota Tapaktuan, juga merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Aceh Barat, Nagan Raya dan Abdya) menuju wilayah Selatan Aceh hingga ke Sumatera Utara atau sebaliknya, sehingga Kabupaten Aceh Selatan merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Wilayah Pantai Barat Selatan Provinsi Aceh. Kondisi infrastruktur merupakan unsur penting yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat berfungsi dengan optimal dalam mendukung aksesibilitas kabupaten ini. Daya saing lainnya di bidang sarana prasarana perhubungan adalah dimilikinya pelabuhan udara/laut dan terminal bus yang mampu menghubungkan antar kota antar provinsi. 2.4.2.2 Penataan Wilayah Sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan, wilayah Kabupaten Aceh Selatan ditata menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan lindung meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan II- 136 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


gerakan tanah. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagai berikut: Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Permukiman, Kawasan Pendidikan, Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran, Kawasan Olah raga, Kawasan Wisata/Rekreasi, Kawasan Perumahan dan Permukiman, Kawasan Pemakaman Umum, Kawasan Khusus dan Kawasan Terbuka Non Hijau. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan terdapat kompensasi yang tak bisa dihindari dalam tata guna lahan, yaitu tingginya rasio perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman daerah pinggiran kota.

2.4.2.2.1 Luas Wilayah Produktif Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Tabel II-126 Rasio Luas Wilayah Produktif Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Luas Wilayah produktif Luas Seluruh Wilayah Budidaya Rasio (1/2)

17.678

19.813

18.834

18.834

18.561

18.304

20.475

20.204

21.897

21.897

96,57

96,76

93,03

86,01

84,76

2. 3.

Selama lima tahun terakhir persentase luas wilayah produktif menunjukkan trend yang menurun. Pada tahun 2008 luas wilayah produktif mencapai 96,57 persen dari luas seluruh wilayah budidaya. Kondisi ini menurun menjadi 93,03 persen pada tahun 2010 dan menjadi 84,76 persen pada tahun 2012. Keadaan ini ditengarai karena terjadinya perubahan alih fungsi lahan. 2.4.2.2.2. Luas Wilayah Kebanjiran Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Luas wilayah kebanjiran sampai tahun 2012 mencapai 13,9 persen dari luas wilayah budidaya yang ada. Kondisi ini disebabkan beberapa faktor seperti rusaknya hutan di hulu DAS, terjadinya pengalihan fungsi lahan dan berkurangnya daerah serapan air serta kurangnya drainase.



Tabel II-127 Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Luas Wilayah Kebanjiran Luas Seluruh Wilayah Budidaya Rasio (1/2)

0

0

0

0

305,5

18.304

20.475

20.204

21.897

21.897

0

0

0

0

13,9

2. 3.

2.4.2.3 Ketersediaan Air Bersih Air Bersih (clean Water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum (drinking water) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas: air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal dan air sumur dalam. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih adalah proporsi jumlah RT menggunakan air bersih sebagai air minum. Tabel II-128 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Kabupaten Aceh Selatan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Sumber Air Bersih Leding (Perpipaan) Sumur Lindung Sumur Tidak Terlindung Mata Air Terlindung Mata Air Tidak Terlindung Sungai Danau/Waduk Air Hujan Air Kemasan Lainnya Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih Jumlah Rumah Tangga Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (11/12)

2008

2009

38.477

43.911

48.096

51.029

80%

85%

2010

2012*

46.005

2011 5.603 33.566 5.501 46.465

50.574 90,97%

48.378 96,06%

47.629 96,90%

43.353

Sumber: BPS * angka sementara

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kabupaten Aceh Selatan pada saat ini terbagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk. Untuk pelayanan dengan sistem perpipaan meliputi hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Pengelolaan sistem jaringan perpipaan ini dilakukan oleh PDAM dengan cakupan pelayanan 2.719 RT yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.



Tabel II-129 Aspek Daya Saing Bidang Ketersediaan Air Bersih No

Uraian Persentase RT menggunakan air bersih - Pemakaian air bersih RT - RT berlangganan PDAM - Jumlah RT

Sumber: BPS * angka sementara

2008 80%

2009 85%

Tahun 2010 90,97%

2011 96,06%

2012* 96,90%

38.477 2.589 48.096

43.911 2.719 51.029

46.005 2.585 50.574

46.465 2.700 48.378

43.353 2.800 47.629

2.4.2.2 Fasilitas Listrik dan Telepon 2.4.2.4.1 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan. Tabel II-130 Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kabupaten Aceh Selatan NO 1.

Satuan

2010

Kebutuhan

Uraian

GWH

54.465.974

60.708.136

- rumah tangga

GWH

49.019.376

54.637.358

60.037.756

- Komersial

GWH

1.906.309

1.912.307

2.178.901

- Public

GWH

1.904.887

1,982.444

2.009.999

- Industri

GWH

2011

2012

66.708.618

1.635.402

2.136.067

2.481.962

2.

Susut & Losses (T&D)

%

-

-

-

3.

Susut Pemakaian Sendiri

%

-

-

-

4.

Total Susut & Losses

%

11,21

8,7

11,15

5.

Faktor Beban

%

-

-

-

6.

Produksi

54.465.974

60.708.136

66.708.618

7.

Beban Puncak

MW

13,3

14,2

15,3

8.

Kapasitas Terpasang (Existing)

MW

8,274

8,274

7,199

9.

Cummulated Commited Projects

MW

8,058

7,658

9,858

10.

TOTAL KAPASITAS SISTEM

MW

10,860

10,940

12,190

11.

DAYA YANG DIBUTUHKAN*

MW

14,5

15,5

16,03

GWH

Sumber : PLN Tapaktuan

Tahun 2010 rasio ketersediaan listrik baru mencapai 57,06 persen, menurun menjadi 53,38 pada tahun 2011 dan menurun lagi menjadi 44,91 persen pada tahun 2012. Penurunan ini disebabkan semakin bertambahnya kebutuhan terhadap energi listrik,yang tidak diimbangi dengan kapasitas terpasangnya. Untuk itu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik tersebut dan guna meningkatkan daya saing daerah, perlu penambahan kapasitas terpasang litrik melalui pembangunan pembangkit listrik oleh PLN baik dengan membangun PLTU maupun menggunakan energi alternatif seperti tenaga surya, tenaga bayu dan lainnya. Semua ini harus mengacu kepada Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) yang disusun oleh Dinas Pertambangan, Energi dan II- 139 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Sumberdaya Mineral Kabupaten Aceh Selatan ataupun dokumen Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN). 2.4.2.4.2 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga. Pada tahun 2010 persentasenya adalah 67,71 persen, meningkat menjadi 71,98 persen pada tahun 2011 dan sebesar 75,34 persen tahun 2012. Artinya masih ada sebesar 24,66 persen rumah tangga di Kabupaten Aceh Selatan yang menggunakan energi lain sebagai daya penerangnya. Tabel II-131 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Aceh Selatan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Uraian RT dengan daya 450 watt RT dengan daya 900 watt RT dengan daya 1.300 watt RT dengan daya 2.200 watt RT dengan daya > 2.200 watt Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik Jumlah Rumah Tangga Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (6)/(7)

2010

2011

2012

20.333 10.421 1.010 499 67

21.988 10.877 1.111 508 71

22.338 11.678 1.213 578 78

32.330

34.555

35.885

47.746

48.000

47.629

67,71

71,98

75,34

Sumber : PLN Tapaktuan

2.4.2.5 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa hand-phone (HP) dan telepon rumah biasa. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon adalah proporsi jumlah penduduk menggunakan telepon/HP terhadap jumlah penduduk. Perkembangan jaringan telekomunikasi dalam beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan, terlihat dengan banyaknya penggunaan perangkat tersebut oleh II- 140 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


masyarakat baik dalam bentuk telepon seluler (HP) maupun telepon kabel. Sampai dengan tahun 2012 terdapat 1.842 penduduk yang memiliki telepon PSTN. Kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2008 dimana terdapat 1.701 penduduk yang memiliki telepon PSTN. Jika dilihat dari sebaran pada tiap kecamatan yang ada, maka jaringan telepon telah terjangkau di hampir seluruh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan. 2.4.2.6 Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa Fasilitas perdagangan dalam analisa aspek daya saing daerah terdiri dari restoran, cafe, warkop dan sejenisnya serta ketersediaan penginapan. Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan pengusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok. Selanjutnya ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Jenis penginapan/hotel dapat dibedakan menjadi: a. Hotel Berbintang Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut. Untuk hotel berbintang, kriteria penggolongannya didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar : Perizinan (Persetujuan Prinsip, Izin Usaha). Persyaratan Teknis: Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan. Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan hotel bintang dilaksanakan oleh PHRI. b. Hotel Melati Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang. Tersedianya fasilitas hotel dan restoran di Kabupaten Aceh Selatan merupakan capaian kinerja daya saing bidang II- 141 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


perdagangan dan jasa. Namun fasilitas hotel yang tersedia masih bertaraf hotel melati. Demikian juga restoran dan rumah makan yang ada masih didominasi oleh warung kopi. Hotel melati bertambah rata-rata 19,42 persen per tahun. Rumah makan bertambah rata-rata 22,8% per tahun dan Restoran bertambah rata-rata 14,87% per tahun. Kondisi ini menunjukkan juga lambatnya perkembangan perekonomian daerah dan rendahnya daya beli masyarakat. Pembangunan hotel dan restoran baru merupakan salah satu pertanda bahwa potensi ekonomi masyarakat masih akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel II-132 Aspek Daya Saing Ketersediaan Perdagangan dan Jasa No

Uraian

Tahun

% Pertumbuhan

2008 1

2009 2

2010 2

2011 2

2012 2

Rumah Makan

25

27

45

52

70

22,87

3

Cafe/warkop

180

180

195

204

59

-19,99

4

Hotel melati

7

7

8

17

17

19,42

5

Hotel berbintang

-

-

-

-

-

-

1

Restoran

2

14,87

Sumber : Disbudpora Kab. Aceh Selatan (diolah).

Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, pemerintah daerah akan terus mendorong dan mencari investor untuk berinvestasi di bidang ini. Hal tersebut dimungkinkan seiring perkembangan ekonomi daerah dan penataan infrastruktur daerah dalam rangka eksplorasi dan peningkatan pemanfaatan potensi daerah, termasuk menata Tapaktuan sebagai Ibu kota Aceh Selatan. 2.4.2.7 Fasilitas Bank dan Non Bank Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabangcabangnya serta jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya. 2.4.2.7.1 Jenis dan jumlah Bank dan Cabang-cabangnya Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum masih didominasi oleh II- 142 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


bank konvensional, yang selama tahun 2008-2012 tumbuh rata-rata 1,40 persen per tahun. Sementara Bank Syariah masih tetap 1 unit. Tabel II-133 Jenis dan Jumlah Bank Umum dan Cabangnya di Kabupaten Aceh Selatan NO

Sektor

1.

Konvensional

2.

Syariah Jumlah

Jumlah

% Pertumbuhan

2008

2009

2010

2011

2012

14

14

14

14

15

1

1

1

-

16

2,71

14

14

15

15

1,40

Sumber : BPS Aceh Selatan.

2.4.2.7.2 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang-cabangnya Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi resiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Penyelenggaraan asuransi dipisahkan menjadi dua yaitu perusahaan asuransi yang beroperasi secara konvensional dan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Data yang ada menunjukkan tidak ada penambahan jumlah perusahaan asuransi di kabupaten ini selama 5 tahun terakhir.

Tabel II-134 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya Kabupaten Aceh Selatan NO

Sektor

2008

2009

Jumlah 2010

2011

2012

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

1. 1.1. 1.2.

Perusahaan Asuransi Konvensional Syariah Jumlah Sumber : BPS Aceh Selatan.

2.4.3. Fasilitas Iklim Berinvestasi Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan serta tersedianya berbagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi tersebut. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain fasilitas keamanan dan ketertiban wilayah, kemudahan proses perizinan dan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. II- 143 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


2.4.3.1 Keamanan dan Ketertiban 2.4.3.1.1 Angka Kriminalitas Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya rata-rata terjadinya berapa tindak kriminalitas dalam satu bulan untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas, semakin tinggi pula tingkat keamanan masyarakat.

Tabel II-135 Angka Kriminalitas Kabupaten Aceh Selatan No

Jenis Kriminal

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Jumlah kasus Narkoba

13

2.

Jumlah kasus Pembunuhan

1

1

0

2

0

3.

Jumlah Kejahatan Seksual

0

0

2

4

2

4.

Jumlah kasus Penganiayaan

5

7

18

8

11

5.

Jumlah kasus Pencurian

9

13

17

12

10

6.

Jumlah kasus Penipuan

1

2

2

3

4

Jumlah kasus Pemalsuan uang Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun Jumlah Penduduk

1

0

0

0

0

53

120

113

128

122

210.111

211.564

204.667

206.194

208.160

2,52

5,67

5,52

6,21

5,86

7. 8. 9. 10.

Angka Kriminalitas (8)/(9) Sumber : Polres Aceh Selatan.

14

17

10

18

Berdasarkan data yang ada menunjukkan angka kriminalitas cenderung fluktuatif dengan rata-rata 5,2 kasus per 10.000 penduduk. Pada umumnya kasus kriminal yang menonjol adalah penganiayaan dan pencurian. 2.4.3.1.2 Jumlah Demonstrasi Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan tahun 2012 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur pemerintah. Situasi II- 144 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Tabel II-136 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Aceh Selatan No

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1

Bidang Politik

1

3

3

2

3

2

Ekonomi

4

1

3

1

2

3

Kasus pemogokan kerja

4

Sosial budaya Jumlah Demonstrasi/Unjuk 5 Rasa Sumber : Polres Aceh Selatan.

-

-

-

-

-

3

1

2

2

2

8

5

8

5

7

Demikian juga jumlah demonstrasi yang terjadi juga relatif rendah dengan rata-rata 6,6 kali demonstrasi pertahun. Artinya, baik dilihat dari sisi tindak kriminal maupun demonstrasi yang terjadi, Kabupaten Aceh Selatan cukup kondusif sebagai tempat untuk berinvestasi. Hal ini didukung pula dengan adanya kepastian hukum dalam hal perizinan dan pertanahan, kemudahan dalam pengurusan perizinan serta kemudahan dalam perpajakan dan pungutan liar lainnya. 2.4.3.2 Kemudahan Perizinan Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung pada daya saing yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi yang relatif mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Jenis perijinan yang dianalisis antara lain: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Gangguan (HO). Untuk meningkatkan daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah menerapkan pelayanan perizinan satu pintu (One Stop Services), dalam proses perizinan melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Aceh Selatan. Kepastian prosedur, waktu dan keamanan perijinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi. Dengan kemudahan perizinan berinvestasi diharapkan akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Aceh Selatan.



Tabel II-137 Lama Proses Perijinan Kabupaten Aceh Selatan No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uraian

Lama Mengurus (hari)

SIUP TDP IUI TDI IMB HO

3 hari 3 hari 5 hari 3 hari 14 hari 15 hari

Jumlah Persyaratan (dokumen) 3–6 8 7 10 12

Biaya Resmi (rata-rata maks Rp) Bebas biaya Bebas biaya Bebas biaya Bebas biaya Sesuai Qanun Daerah Sesuai Qanun Daerah

Hal yang penting ke depan adalah promosi investasi yang sistematis baik melalui sebaran profil investasi daerah, maupun membentuk tim investasi daerah. Hingga saat ini belum ada SKPD khusus yang menangani bidang investasi ini di Kabupaten Aceh Selatan.

2.4.3.3 Pengenaan Pajak Daerah Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Contoh pajak daerah antara lain, yaitu: pajak penerangan jalan, pajak reklame dan pajak restoran/hotel. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda dan retribusi sejenis lainnya. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya berasal dari Pos Pajak Daerah. Perkembangan penerimaan pajak daerah selama tahun 2008 sampai dengan 2011 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2008 penerimaan pajak daerah tercatat sebesar Rp. 2.142.911.817,83 meningkat pada tahun 2009 menjadi Rp.2.701.976.258,00 dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 3.870.111.774, atau meningkat rata-rata 15,93% per tahun. Kenaikan penerimaan tertinggi terjadi pada pos retribusi daerah yang meningkat rata-rata 31,53 persen per tahun. Untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan, yaitu rata-rata -10,27 persen per tahun selama 2008-2011. Upaya penyesuaian terhadap regulasi yang baru mutlak segera dilakukan agar daya saing di bidang pajak daerah mampu segera diakomodir. Secara II- 146 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


rinci penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan selama kurun waktu 2008-2011 dapat dilihat tabel berikut. Tabel II-138 Aspek Daya Saing Bidang Pengenaan Pajak Daerah No 1

2

3 4

Uraian Pajak daerah - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Galian C - Pajak sarang Burung Walet -Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Retribusi daerah - Retribusi Jasa Umum - Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Perizian Tertentu Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2008

2009

2010

2.142.911.817,83 15.570.720,00 694.445.236,00 1.972.400,00 43.745.100,00 1.049.346.551,00

2.701.976.258,00 26.439.400,00 804.006.722,00 10.944.700,00 51.904.070,00 1.121.265.508,00

3.256.134.198,00 38.188.530,00 788.848.746,00 10.655.000,00 92.733.850,00 1.538.090.393,00

312.826.550,00 25.000.000,00

597.415.858,00 90.000.000,00

360.117.679,00 427.500.000,00

-

-

-

% Pertumbuhan 3.870.111.774 15,93 49.801.985,00 941.080.985,00 10.325.000,00 114.955.600 1.839.730.941,00 2011

674.147.374,00 60.000.000,00 180.070.500,00

1.949.123.474,92 1.147.706.119,00 682.191.755,92 119.225.600,00

2.266.075.863,00 1.209.453.538,00 657.001.075,00 399.621.250,00

2.002.526.746,00 1.118.362.496,00 641.044.500,00 243.119.750,00

5.833.238.117,00 4.502.565.135,00 993.870.482,00 336.802.500,00

31,53

1.345.899.067,83

1.501.418.504,83

1.955.876.359,26

1.580.862.233,23

4,10

9.065.982.718,08

9.795.156.100,00

10.371.377.316,00

5.877.002.991,86

-10,27

Sumber : DPKKD Kab. Aceh Selatan (diolah).

Pengenaan pajak Daerah tersebut tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan tidak memberatkan masyarakat serta dunia usaha.

2.4.3.4 Peraturan Daerah (Perda)/Qanun yang Mendukung Iklim Usaha Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal. Melalui Perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi, yaitu Perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan. Terkait hal tersebut, Perda yang diterbitkan dan terkait dalam mendukung iklim pengembangan usaha di Kabupaten Aceh Selatan hanya ada 1 (satu) Perda/Qanun, yaitu Perda Nomor 5 tahun 1996 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Namun demikian, untuk pengurusan izin usaha seperti SIUP, TDP, IUI dan TDI Pemerintah Daerah telah dibebaskan biaya pengurusannya.



2.4.3.5

Status Gampong (Persentase Gampong Berstatus Swasembada Terhadap Total Gampong) Pembangunan gampong dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasardasar sosial ekonomi gampong yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan gampong dan pembangunan sektor yang lain di setiap gampong akan mempercepat pertumbuhan gampong menjadi gampong swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan gampong diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi Gampong maupun peluang yang ada untuk berkembang. Berdasarkan kriteria status, gampong/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni gampong swadaya (tradisional); gampong swakarya (transisional) dan gampong swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi gampong tersebut adalah sebagai berikut : 1) Gampong Terbelakang atau Gampong Swadaya Gampong terbelakang adalah gampong yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di gampongnya. Biasanya gampong terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasaranan penunjang yang mencukupi. 2) Gampong Sedang Berkembang atau Gampong Swakarsa Gampong sedang berkembang adalah gampong yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Gampong swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana gampong yang biasanya terletak di daerah peralihan gampong terpencil dan kota. Masyarakat pegampongan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong. 3) Gampong Maju atau Gampong Swasembada Gampong maju adalah gampong yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik gampong secara maksimal. Kehidupan gampong swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pegampongan maju. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status gampong menjadi gampong swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan gampong swasembada dapat dilihat dari persentase gampong/kelurahan berstatus swasembada terhadap total gampong/kelurahan. Persentase gampong/kelurahan II- 148 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


berstatus swasembada terhadap total gampong/kelurahan adalah proporsi jumlah gampong/kelurahan berswasembada terhadap jumlah gampong/ kelurahan. Tabel II-139 Jumlah Gampong Swasembada Kabupaten Aceh Selatan No 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian Jumlah Gampong/Kelurahan Swadaya Jumlah Gampong/Keluarahan Swakarya Jumlah Gampong/Kelurahan Swasembada Jumlah Gampong/Kelurahan (1) + (2) + (3) Persentase Gampong berstatus swasemda dibagi jumlah Gampong/kelurahan (3)/(4)

2008

248

2009

248

2010

248

2011

2012*

-

-

99

99

149

149

248

248

60,08

60,08

2.4.4 Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Pembangunan SDM diarahkan agar benarbenar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk. Disinilah peran BKPP, KOPRI, dan ORTALA untuk saling berkontribusi dan bersinergi memberi perhatian yang serius dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk dapat bersaing ditingkat nasional, provinsi dan daerah lain. 2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3) Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah, semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3.



Tabel II-140 Persentase Lulusan S1/S2/S3 NO 1. 2. 3. 4. 5.

Ijazah Tertingi SD SMP SMA Perguruan Tinggi Jumlah penduduk

Jumlah Penduduk (jiwa) 78.266 37.494 44.543 11.494 208.160

Persentase (%) 37,60 18,01 21,40 5,52

Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan (diolah).

Berdasarkan data yang dirilis Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan persentase tingkat pendidikan tenaga kerja yang menyelesaikan S1, S2 dan S3 sampai tahun 2012 hanya mencapai 5,52 persen dari jumlah penduduk. Bagian terbesar masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar. Untuk itu kedepan pemerintah daerah harus lebih banyak melakukan diklat teknis oleh BLK-BLK yang ada di Kabupaten Aceh Selatan bagi peningkatan kualitas tenaga kerja tersebut. 2.4.4.2 Tingkat Ketergantungan Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.



Tabel II-141 Aspek Daya Saing Bidang Sumber Daya Manusia No 1 2

Uraian Penduduk < 15 dan > 64 tahun Penduduk 15 – 64 tahun Rasio ketergantungan

Tahun 2008 79.251

2009 79.760

2010 73.509

2011 77.759

2012 77.751

130.964

131.804

138.494

128.435

130.409

60,51

60,51

57,21

60,54

60,00


Jumlah penduduk suatu daerah bisa menjadi asset yang potensial manakala kualitas tenaga kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Struktur dan komposisi penduduk berdasarkan rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Aceh Selatan relatif menunjukkan angka yang berfluktuatif, dimana setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 60 orang penduduk yang tidak produktif. Sedangkan dari sisi kualitas SDM, dengan adanya perguruan tinggi dan lembaga-lembaga keterampilan yang ada, diharapkan akan mampu menopang kebutuhan pasar tenaga kerja.


RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN

Recommend Documents