DRAFT RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2020
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JL. PANJI NO 156 KEPANJEN, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR KODE POS: 65163, TELP (0341) 392323
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, terakhir direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, menandai dimulainya babak baru penyelenggaraan tata pemerintahan di Indonesia, yaitu implementasi otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan berlandaskan azas desentralisasi, pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah pusat, mendelegasikan hampir seluruh kewenangannya kepada pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali enam bidang urusan yaitu; Politik Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Yustisi, Moneter/Fiskal Nasional dan Agama. Sesuai Pasal 12 Undang-Undang No 23 Tahun 2014, urusanurusan yang didelegasikan (urusan pemerintahan Konkruen) ditetapkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Urusan-urusan yang didelegasikan tersebut, didasarkan atas prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategsi nasional. Sebagai produk hukum terbaru terkait desentralisasi, keberadaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin memperkokoh peran strategis daerah dalam kontribusinya untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Kelemahan-kelemahan dalam peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah yang terdahulu (UndangUndang Nomor 22 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 dan Undangundang Nomor 32 tahun 2004), telah disempurnakan dalam regulasi yang lahir saat masa transisi kepemimpinan nasional ini. Salah satu yang menjadi fokus penyempurnaan adalah perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah diatur secara meluas, sistematis dan mengedepankan sinergisitas melalui penetapan mekanisme evaluasi yang terstruktur dan berkala (Bab X Pasal 258-278). I-1
Urusan Perencanaan Pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memang ‘dihilangkan’ dari daftar urusan pemerintahan yang didelegasikan. Penghapusan
salah
satu
urusan
pemerintahan
konkruen
tersebut
sempat
menimbulkan polemik diantara para akademisi, pengamat maupun praktisi, karena diindikasikan sebagai sebuah intervensi kebijakan yang bermuara pada re-sentralisasi oleh negara (baca: pemerintah pusat). Sebelumnya, Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, berikut aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menegaskan bahwa perencanaan pembangunan menjadi salah satu urusan wajib yang didelegasikan (pasal 7 ayat (2) huruf f). Perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya diatur dalam Bab Pembangunan Daerah dalam Undang-Undang tentang tata kelola pemerintahan daerah ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperluas cakupan pengaturan perencanaan pembangunan daerah
agar
tercipta
sinkronisasi
dan
harmonisasi
sehingga
mempercepat
tercapainya target pembangunan nasional. Jika perencanaan pembangunan tetap menjadi urusan wajib daerah, apalagi tanpa memiliki mekanisme pengendalian dan evaluasi
yang
baik,
dikhawatirkan
memunculkan
persoalan-persoalan
yang
kontraproduktif bagi perjalanan pembangunan itu sendiri. Perencanaan pembangunan secara umum adalah aspek yang fundamental dalam kontestasi pembangunan, disamping aspek pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Rasionalisasinya, perencanan yang berkualitas akan menuntun pada keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, perencanaan pembangunan yang buruk berpotensi menghadirkan kegagalan (inefisiensi dan inefektifitas) dalam pembangunan. Dengan demikian, rumusan perencanan pembangunan, selain dituntut mengedepankan keterpaduan dengan komponen pembangunan lain, baik secara kewilayahan maupun sektoral, juga dikontruksi secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem, dimana komponen-komponen yang membentuk kerangka perencanaan pembangunan saling I-2
terkait satu sama lain. Perencanan Pembangunan daerah misalnya, merupakan bagian integral atau satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah tidak terlepas dari konsep pembangunan nasional. Oleh karena itu, ketika melakukan penyusunan program-program pembangunan daerah, wajib mengacu pada rencana pembangunan nasional, baik rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah. Untuk menjamin berjalanannya sistem perencanaan pembangunan yang dimaksud, sebelumnya telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
(SPPN).
Prasyarat
lain
yang
menopang
sinergisitas
perencanaan pembangunan daerah adalah pengaplikasian beragam pendekatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah seperti pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas (Pasal 261 UU 23 Tahun 2014). Salah satu komponen yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah diamanatkan bahwa setiap daerah Kabupaten/Kota wajib memiliki dokumen RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Undang-Undang 23 Tahun 2004 yang dimaksud RPJMD merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah baru, dilantik. Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 I-3
Tahun 1965. Tujuan umum dibentuknya Kabupaten Malang selaras dengan semangat dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan warisan leluhur pendahulu yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur material spiritual diatas dasar kesucian yang langgeng (abadi) dan dikenal dengan sesanti
Satata Gama Karta Raharja. Sampai saat ini, capaian pembangunan pembangunan Kabupaten Malang telah dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat. Kabupaten
Malang
telah
mampu
mentransformasikan
diri
menjadi
pusat
pertumbuhan ekonomi, pusat perkembangan budaya dan Pusat pengendalian keamanan yang penting di regional Jawa Timur. Walaupun demikian, seiring dengan dinamika
masyarakat
dan
tantangan
yang
semakin
kompleks,
diperlukan
keberlanjutan dan perubahan yang lebih baik (sustain and change) dari aktivitas pembangunan yang sedang berlangsung sehingga dapat benar benar mewujudkan tujuan yang diinginkan. Terkait dengan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang ideal di Kabupaten Malang sekaligus menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku maka telah disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor … Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2020. Penyusunan dan Penetapan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020 dilakukan pasca dilantiknya Sdr….. sebagai Bupati Malang dan Sdr .…. sebagai Wakil Bupati Malang oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal ..…. berdasarkan Surat Keputusan … RI No … . Penyusunan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Malang 2010-2030 serta memperhatikan RPJP Nasional, RPJM Nasional 2015 - 2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, dan RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031.
RPJMD
selanjutnya menjadi acuan untuk membuat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran I-4
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, yaitu dokumen perencanaan SKPD 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta bersifat indikatif. Setiap SKPD di lingkup Peemrintahan Kabupaten Malang selanjutnya menjabarkan renstra tersebut dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016 - 2020 dapat dikatakan sebagai hulu dari seluruh alur pelaksanaan pembangunan yang wajib dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholders yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Malang. 1.2
Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Malang 2016 – 2020 adalah 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75); 2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
I-5
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan I-6
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana
Pembangunan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) I-7
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21); 21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014; 22. Peraturan
Presiden
Nomor
32
Tahun
2011
tentang
Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan
Pemerintahan
Kabupaten
Malang
Dalam
Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang 2005 – 2025 26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang; 1.3
Hubungan Antar Dokumen Undang-Undang Pembangunan
Nomor
Nasional
25
secara
Tahun
2004
substansi
tentang
Sistem
Perencanaan
menegaskan
bahwa
perencanaan
pembangunana di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselaran antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. 1.3.1
RPJMD
Kabupaten
Malang
dengan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Nasional (RPJM Nasional) RPJM Nasional Tahun 2015-2020 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 20152020 adalah terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi I-8
sebagai berikut; 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum, 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun agenda prioritas pembangunan yang ditetapkan yaitu; 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya, 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik, 8) Melakukan revolusi karakter bangsa, 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sembilan agenda prioritas pembangunan pemerintahan tersebut, lebih dikenal dengan ‘Nawa Cita’. Agar RPJM Nasional mampu dioperasionalkan secara optimal dan tercipta harmonisasi irama pembangunan, RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016 -2020 wajib mengacu pokok-pokok ‘Nawa Cita’ tersebut. Pada konteks inilah pendekatan atasbawah (top down) diimplementasikan dalam penyusunan RPJM Daerah.
I-9
1.3.2
RPJMD
Kabupaten
Malang
dengan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi jawa Timur Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah: “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”. Visi tersebut diurakan dalam beberapa misi, yaitu: 1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, 2) Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi, 3) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang, 4) Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, 5) Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. Sama halnya dengan RPJM Nasional, Substansi RPJMD Propinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 juga wajib menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2020 sehingga tercipta sinkronisasi pembangunan. 1.3.3
Hubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur Arah Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Malang adalah tentang rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem jaringan sarana perwilayahan di Provinsi Jawa Timur. Diharapkan dengan penetapan struktur pemanfaatan ruang tersebut mampu mendorong pemerataan pelayanan, khususnya pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Malang sendiri maupun daerah lain di lingkup wilayah Jawa Timur. Dalam rencana sistem perkotaan, Kabupaten Malang bersama Kota Malang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN. PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, kegiatan nasional, atau kegiatan beberapa provinsi. Perwilayahan Jawa Timur juga direncanakan dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dengan kedalaman penataan struktur pusat permukiman perkotaan yang dibagi dalam 8 SWP yaitu 1) SWP Gerbangkertosusila Plus, 2) SWP I-10
Malang Raya, 3) SWP Madiun dan sekitarnya, 4) SWP Kediri dan sekitarnya, 5) SWP Probolinggo, Lumajang, 6) SWP Blitar, 7) SWP Jember, dan 8) SWP Banyuwangi. 1.3.4
RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Pembanguann Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang RPJPD Kabupaten Malang saat ini memasuki Kebijakan Pembangunan tahap ke-3 (2016-2020) yang secara spesifik diarahkan pada sasaran melanjutkan programprogram pembangunan tahap ke-2 (2010-2015) yang belum terselesaikan dengan penekanan kebijakan sebagai berikut; 1) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SSWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan, 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, 3) Meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya, 4) Meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri, 5) Mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup, 6) Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan, dan 7) Meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan tersebut diatas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Posisi RPJMD Kabupaten Malang 2016-2020 selanjutnya menjadi dokumen yang menjabarkan Perencanan jangka panjang secara lebih terfokus
1.3.5
RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang Penyusunan RPJMD perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah No 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2010-2030 sebagai dasar untuk
menetapkan
lokasi
program
pembangunan
yang
berkaitan
dengan
pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Malang terdiri atas 1) Kebijakan dan I-11
strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. Lebih lanjuntuk mengembangkan rencana fungsi dan sistem kewilayahan, ditetapkan sebanyak 6 (enam) Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang, yang terdiri atas yang terdiri 1) WP I lingkar kota Malang 2) WP II Kepanjen 3) WP III Ngantang, 4) WP IV Tumpang, 5) WP V Turen dan Dampit, 6) WP VI Sumbermanjing Wetan. 1.3.6
RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Strategis (renstra) SKPD RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi SKPD untuk mengkarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati terpilih dan RPJMD. Penyajian Renstra SKPD dilakukan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas SKPD serta dilengkapi dengan indikator atau tolok ukur pencapaiannya.
1.3.7
RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD kabupaten Malang Tahun 2016-2020 yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan
I-12
daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. 1.3.8
RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2020 dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang)
yang
dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD. 1.3.9
RPJMD Kabupaten Malang dengan Beberapa Dokumen Lainnya Guna mensinergiskan pembangunan kewilayahan dan sektoral, maka dalam Penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2020 juga memperhatikan keberadaan dokuemn-dokumen lain diluar komponen perencanan. Pada bagian lain, dokumen berupa perencanaan sektoral dan bersifat mikro juga perlu mengacu pada RPJMD. Adapun contoh dari dokumen-dokumen lain yang dimaksud meliputi (1) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI), (2) Roadmap Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Ponco Wismo Jatu, (3) Rencana Aksi Pengurangan Dampak Perubahan Iklim. Untuk memperjelas skema hubungan antar dokumen dalam RPJMD Kabuapten Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:
I-13
Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen 1.4
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 intinya adalah skema atas penjabaran visi dan misi Bupati Malang terpilih yang terjabarkan dalam beberapa tujuan pembangunan. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dimaksud, ditetapkanlah sasaran pembangunan beserta besaran target yang harus dicapai. Selanjutnya untuk mencapai target sasaran tersebut, dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas. Sebelumnya ditentukan pula indikator outcome dari masing-masing program beserta kerangka pendanaannya. Rumusan tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Pemerintah Kabuapaten Malang beserta I-14
masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun format penulisan penjabaran visi misi tersebut sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan Bab ini berisikan gambaran umum penyusunan RPJMD yang terdiri atas latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan
antar
dokumen
RPJMD
dengan
dokumen
rencana
pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan. Bab II
Gambaran Umum Kondisi Daerah Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi Kabupaten Malang beberapa tahun terakhir yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
Bab III
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Bab ini memaparkan tentang kinerja keuangan tahun 2010-2015 meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2010-2015 meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan proyeksi keuangan daerah tahun 2016-2020, serta penghitungan kerangka pendanaannya.
Bab IV
Analisis Isu-Isu Strategis Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan Kabupaten Malang yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan sendiri maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang memberikan pengaruh terhadap perencanaan pembangunan Kabuapten Malang di masa yang akan datang. I-15
Bab V
Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016 – 2020 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang terkait dengan isu strategis daerah.
Bab VI
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Bab ini menguraikan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang terpilih, sebagai rumusan perencanaan
komprehensif
tentang
bagaimana
Pemerintah
Daerah
mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Karena strategi dan arah kebijakan adalah rumusan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan dan visi misi maka hanya mengcover beberapa urusan pemerintahan yang sangat terkait dari 26 urusan wajib dan 8 (delapan)
urusan
pilihan
yang
dilimpahkan
kewenangannya
oleh
Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Untuk urusan pemerintahan yang tidak terkait langsung dengan visi dan misi, maka yang menjadi pedoman dalam perumusan kebijakannya adalah penerapan Standar Pelayanan Minimal yang sudah ditetapkan oleh 15 Kementerian/Lembaga. Bab VII
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan secara umum dan program prioritas beserta target capaian indikator kinerja outcome yang disertai indikasi kerangka pendanaannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun program yang disajikan dalam bab ini hanya program yang bersifat prioritas karena terkait dengan penjabaran visi misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sementara itu untuk program-program yang tidak terkait secara langsung dengan visi misi diarahkan dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal yang akan disajikan dalam Bab VIII. I-16
Dari program-program prioritas tersebut, selanjutnya akan ditentukan program program unggulan yang merupakan prioritas utama kepala daerah yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Bab VIII
Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Bab ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program unggulan, program prioritas, maupun program penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan. Selain itu juga akan disajikan program teknis bersama dan program bersama penunjang organisasi sebagai dasar operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Bab IX
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator dampak (impact) pada tujuan dan sasaran sebagaimana disajikan dalam Bab V serta pencapaian indikator hasil (outcome) pada masing-masing program sebagaimana disajikan dalam Bab VII.
Bab X
Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Bab ini menguraikan tentang RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah terpilih hasil pemilihan pada periode berikutnya. Selain itu, RPJMD juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan peraturan lainnya (Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati) agar selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.
Bab XI
Penutup Bab ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan. I-17
1.5
Maksud dan Tujuan Penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2020 memiliki maksud: 1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Malang, khususnya periode tahun 2016 2020; 2. Menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (renstra) SKPD di lingkup pemerintahan kabupaten Malang; 3. Sebagi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Malang. Selanjutnya, RKPD tersebut menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 4. Sebagai
alat
ukur
untuk
penilaian
keberhasilan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati; 5. Sebagai
parameter
melaksanakan
untuk
amanat
mengukur
kinerja
pembangunan
Kepala
berdasarkan
SKPD tugas,
dalam fungsi,
kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Bupati terpilih; 6. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder’s) pembangunan di wilayah Kabupaten Malang; 7. Sebagai instrument untuk menjalankan fungsi pengawasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, khususnya dalam pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah agar sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dan aspirasi masyarakat. Tujuan penyusunan dan Penetapan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016 – 2020 adalah: 1. Menjabarkan visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;
I-18
2. Menjamin
terwujudnya
konsistensi
antara
perencanaan,
pembiayaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Lingkup Kabupaten Malang; 3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak; 4. Mewujudkan
keseimbangan
lingkungan,
sosial
dan
ekonomi
dalam
pembangunan pedesaan maupun perkotaan di lingkup Kabupaten Malang; 5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Malang dengan propinsi jawa Timur dan pemerintah pusat; 6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
I-19
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1
Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1
Aspek Geografi
2.1.1.1 Karakter Lokasi dan Wilayah Wilayah
Kabupaten
Malang
terletak
pada
112o17’10,90”–
koordinat
122o57’00,00” Bujur Timur, 7o44’55,11” – 8o26’35,45” Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 3.534,86 km2 atau 353.486 ha, menempatkan Kabupaten Malang sebagai daerah dengan luas wilayah terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Total luasan Kabupaten Malang tersebut terbagi atas kawasan daratan dan lautan, masing-masing seluas 2.977,05 km2 dan 557,81 km2. Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi atas 33 Kecamatan 12 Kelurahan, 378 Desa, 1.349 Dusun, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan kabupaten Malang berada di Kecamatan Kepanjen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Malang meliputi: Sebelah Utara
: Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten
Pasuruan
dan
Kabupaten
Probolinggo Sebelah Timur
: Kabupaten Lumajang
Sebelah Selatan
: Samudera Indonesia
Sebelah Barat
: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
Bagian Tengah (Lingkar Dalam)
: Kota Malang dan Kota Batu
Topografis Kabupaten Malang sangat beragam, mulai dari pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, gunung aktif maupun tidak aktif, dan sungai. Kawasan pesisir pantai terletak di wilayah selatan Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, membentang mulai dari Kecamatan Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, sampai Ampelgading. Wilayah dengan kontur datar terletak sebagian besar di II-1
Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji, sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum, Gedangan. Wilayah dengan kontur bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Kawasan dengan kontur perbukitan yang terjal sebagian besar di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo. Kondisi topografis dataran tinggi yang dikelilingi beberapa gunung dan dataran rendah atau lembah berada pada ketinggian 250-500 meter dari permukaan laut (dpl) terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi terbagi pada beberapa wilayah meliputi, daerah perbukitan kapur (Gunung Kendeng) di bagian Selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger Semeru di bagian Timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah lereng Kawi Arjuno di bagian Barat dengan ketinggian 500-3.300 meter dpl. Wilayah Kabupaten Malang diidentifikasi terdapat 9 (sembilan) gunung dan 1 (satu) pegunungan yang terdiri atas Gunung Kelud (1.731 m), Gunung. Kawi (2.651 m), Gunung Panderman (2.040 m), Gunung Anjasmoro (2.277 m), Gunung Welirang (2.156 m), Gunung Arjuno (3.339 m), Gunung Bromo (2.329 m), Gunung Batok (2.868 m), Gunung Semeru (3.676 m), dan Pegunungan Kendeng (600 m). Keberadaan gunung dan pegunungan tersebut, menjadikan Kabupaten Malang memiliki potensi hutan yang luas, berikut sumber mata air yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya. Tercatat, di Kabupaten Malang mengalir 5 (lima) sungai besar dan 68 sungai kecil. Sungai besar anatara lain Sungai Brantas, Sungai Lesti, Sungai Amprong, Sungai Konto, dan Sungai Metro. Diantara sungai-sungai besar tersebut, Sungai Brantas adalah sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Bentang alam yang sebagian besar terdiri atas pegunungan dan perbukitan, menjadikan
Kabupaten
Malang
berhawa
sejuk
sehingga
menarik
minat
masyarakat untuk menjadikannya tempat peristirahatan maupun tempat tinggal secara permanen. Hawa yang sejuk tersebut juga menjadikan Kabupaten Malang sebagai wilayah pengembangan pertanian dan perkebunan yang prospektif. Suhu II-2
udara rata-rata berkisar antara 19,1º C hingga 26,6º C. Kelembaban udara ratarata berkisar antara 71º C hingga 89º C dan curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni, dan tertinggi pada bulan Desember. Struktur
penggunaan
lahan
meliputi:
permukiman/kawasan
terbangun
22,89%; industri 0,21%; sawah 13,10%; pertanian lahan kering 23,70%; perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk 0,2%; tambak kolam 0,03% padang rumput 0,3%; tanah tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 2,82% (LKPJ Akhir Masa Jabatan 2010-2015). 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Klasifikasi pengembangan wilayah Kabupaten Malang adalah hutan bakau, perikanan darat, perkebunan, permukiman dan hutan. Seiring dinamika sosial ekonomi masyarakat, pengembangan kawasan di Kabupaten Malang senantiasa menimbulkan masalah berupa kerusakan alam dan lingkungan, seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi lahan, sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, dan terbatasnya ketersediaan lahan. Oleh karena itu, tata kelola pengembangan wilayah perlu dilakukan secara terfokus agar aspek keberlanjutan dan aspek keberdayaan masyarakat dapat terwujud secara bersama. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Malang diarahkan ke pengembangan kawasan a) Agroekowisata yang berpusat di Kecamatan Poncokusumo, berupa pengembangan potensi pertanian yang diintegrasikan dengan potensi pariwisata. Wisata Gunung Bromo sebagai salah satu destinasi wisata alam andalan Kabupaten Malang, berupaya dikembangkan melalui optimalisasi potensi pada kawasan sekitar seperti pertanian holtikultura yang melimpah dan aktifitas religi dan budaya masyarakat Tengger; b) Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dengan suguhan wisata ritualnya antara lain pesarean, mitos dan kepercayaan yang berkembang dan ekspresi-ekspresi budaya masyarakat seperti Gebyar Suroan dan Kirab Budaya Agung; c) Wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang menawarkan keindahan bendungan yang dikelilingi gunung, penginapan yang artistik dan aneka produk olahan perikanan; d) Potensi alam
II-3
pesisir Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang memiliki potensi perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar. Guna efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan (WP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata ruang dan Wilayah (RTRW): 1) WP lingkar Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan
Dau,
Kecamatan
Karangploso,
Kecamatan
Lawang,
Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur; 1) Peningkatan akses jalan tembus terkait Kota Malang, 2) Pengembangan jalan Malang– Batu, 3) Peningkatan konservasi lingkungan, 4) Peningkatan kualitas koridor
jalan
Kota
Malang-Bandara
Abdul
Rahman
Saleh;
dan
pengembangan permukiman. 2) WP Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen (meliputi Kecamatan Kepanjen,
Kecamatan
Wonosari,
Kecamatan
Ngajum,
Kecamatan
Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa
skala
perkebunan),
Kabupaten,
pertanian
peternakan,
(tanaman
perikanan
darat,
pangan, industri,
hortikultura, pariwisata,
kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kepanjen, 2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Ngliyep, 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat kecamatan, 4) Percepatan penyelesaian JLS, 5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan; dan pengembangan permukiman.
II-4
3) WP Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan,
industri
serta
perikanan
air
tawar,
dengan
prioritas
pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di perdesaan, 2) Jalan penghubung dengan Blitar dari Ngantang, 3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang Pujon–Ngantang–Kasembon–Kandangan, 4) Peningkatan sediaan air di perdesaan dan penunjang irigasi. 4) WP Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan
Jabung),
memiliki
potensi
pengembangan
sub
sektor
pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri; dengan prioritas pengembangan
infrastruktur
Poncokusumo–Ngadas–Bromo,
1) 2)
Jalan Jalan
utama pada
Pakis–Tumpang–
pusat
ekonomi
di
perdesaan, 3) Jalan tembus utama antar kecamatan, 4) Perbaikan sistem irigasi dan sediaan air; di WP ini dikembangkan Kawasan Agropolitan Poncokusumo termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak. 5) WP Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan laut, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami, 4) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan peternakan kambing Peranakan Etawa (PE). II-5
6) WP Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendangbiru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan sub sektor
pertanian
(perkebunan, tanaman
pangan), perikanan
laut,
pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan kearah perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan terutama ke Sendangbiru dan Bajulmati (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Pengembangan pelabuhan berskala nasional, 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami), 5) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan
Pelabuhan
Perikanan
Nusantara
Sendangbiru
dan
direncanakan pembangunan pelabuhan umum. Untuk memperjelas pembagian Wilayah pengembangan dapat dilihat pada gambar berikut 2.1 berikut
Gambar 2.1 Peta Rancangan Sistem Perwilayahan kabupaten Malang
II-6
Bila
dilihat
dari
luas
Wilayah
Pengembangan
(WP),
maka
Wilayah
Pengembangan yang paling luas adalah Wilayah Pengembangan (WP) Kepanjen dan sekitarnya dengan luas 743,07 Km2 atau sebanding dengan 26 persen dari seluruh luas Kabupaten Malang. Sedangkan Wilayah Pengembangan (WP) yang paling kecil adalah Wilayah Pengembangan (WP) Ngantang dan sekitarnya yakni 278,45 Km2 (10 persen). 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana Dengan kondisi topografis Kabupaten Malang yang bergunung-gunung serta memiliki bentang wilayah yang sangat luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana berupa banjir, erosi, longsor, tsunami dan erupsi gunung meletus. Peta wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang, yaitu: 1) Daerah rawan longsor berada di wilayah sebelah Timur dan Selatan meliputi Kecamatan Tumpang, Jabung, Poncokusumo, Bantur, Gedangan dan Sumbermanjing Wetan. 2) Daerah rawan banjir meliputi wilayah Kabupaten Malang sebelah Barat yaiku Kecamatan Ngantang, Pujon dan Kasembon. 3) Daerah rawan tsunami meliputi wilayah Kabupaten Malang bagian Selatan yaitu
Donomulyo,
Bantur,
Gedangan,
Sumbermanjing
Wetan
dan
Ampelgading. 4) Daerah rawan gunung meletus meliputi Kecamatan Ngantang, Kasembon, Pujon, Poncokusumo, Dampit, Tirtoyudho dan Ampelgading. 2.1.2
Aspek Demografi Perkembangan penduduk Kabupaten Malang berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2014 adalah 2.527.087 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.269.613 jiwa (50,24%) dan perempuan 1.257.474 jiwa (49,76%). Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,73%, dan tingkat kepadatan sebesar 780 jiwa/Km². Sedangkan jumlah penduduk menurut perhitungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tahun 2014 berjumlah 3.092.714 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak II-7
1.549.678 jiwa (50,10%) dan penduduk perempuan 1.543.036 jiwa (49.90%). Perbedaan hasil perhitungan antara BPS dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disebabkan karena perbedaan penggunaan pendekatan atau metode perhitungan. BPS menganggap penduduk adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau selama 6 (enam) bulan telah berdomisili pada suatu tempat. Adapun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perhitungan jumlah penduduk berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen kependudukan yang diterbitkan, seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Berikut tabel perkembagan Kependudukan di Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun terakhir. Tabel 2.1 Perkembangan Kependudukan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 URAIAN
SATUAN
2011
2012
2013
2014
Luas Wilayah
km2
3.534,86
3.534,86
3.534,86
3.534,86
Jumlah Penduduk
jiwa
2.471.990
2.490.878
2.508.698
2.527.087
Jumlah Laki-Laki
jiwa
1.241.022
1.250.780
1.260.414
1.269.613
Jumlah Perempuan
jiwa
1.230.968
1.240.098
1.248.284
1.257.474
Pertambahan penduduk
%
0,82
0,76
0,72
0,73
jiwa/km2
699
705
710
780
Kepadatan penduduk
2015
Sumber: BPS Kabupaten Malang
Berdasarkan informasi tabel diatas, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun rata-rata sebesar 0,76%. Bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Malang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal mengingat Kabupaten Malang telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Disamping itu, Kabupaten Malang merupakan daerah penyangga Kota Malang dan Kota Batu, dimana kedua daerah tersebut sedang bergerak sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata sehingga turut mempercepat pertambahan penduduk di Kabupaten Malang. Diasumsikan, untuk 5 (lima) tahun mendatang pertambahan jumlah penduduk diuraiakan sebagai berikut:
II-8
Tabel 2.2 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 URAIAN Luas Wilayah
SATUAN km2
2016
2017
2018
2019
3.534,86
3.534,86
3.534,86
3.534,86
2020 3.534,86
Jumlah Penduduk - BPS
Jiwa
- Dispenduk
Jiwa
- BPS - Dispenduk
2.567.682
2.588.224
2.608.929
2.629.801
2.650.839
3.142.395
3.167.535
3.192.875
3.218.418
3.244.165
jiwa/km2
726
732
738
744
745
jiwa/km2
889
896
903
910
918
Kepadatan
Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Malang, 2015 diolah
Walaupun jumlah penduduk di kabupaten Malang semakin meningkat, tetapi prosentase atau laju pertumbuhan penduduk semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada medio 2011 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang mencapai 0,82%, selanjutnya pada periode 2012-2014 prosentase pertumbuhan penduduk menurun sampai pada angka 7,2%. Salah satu faktor internal yang berpengaruh terhadap pelambatan laju pertumbuhan penduduk tersebut adalah keberhasilan implementasi program Keluarga Berencana di Kabupaten Malang. Jika dilihat dari perkembangan jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat tentang KB sudah meningkat, hal ini dapat dilihat pada tabel di berikut ini: Tabel 2.3 Perkembangan Jumlah Peserta KB dan PUS Tahun 2010 -2014 URAIAN
SATUAN
2011
2012
2013
2014
Rasio Peserta KB
%
76,68
75,55
76,72
76,20
Total Fertility Rate (TFR)
%
1,97
2,10
2,10
2,10
Orang
72.589
67.324
59.457
53.409
Pasangan
507.607
520.578
522.800
521.995
Orang
399.367
408.896
401.087
397.748
78,68
78,55
76,72
76,20
Pesrta KB Baru PUS Peserta KB aktif Prosentase Peserta KB dengan PUS
%
2015
II-9
URAIAN Peserta KB Mandiri
SATUAN
2011
2012
2013
2014
Orang
208.875
210.700
211.769
205.403
2015
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2015
Penduduk Kabupaten Malang jika ditinjau berdasarkan komposisi mata pencaharian, maka diperoleh data sebagai berikut: 36,4% penduduk bekerja di sektor pertanian, 0,34% Sektor Penggalian dan Pertambangan, 14,6% di sektor industri, 6,6% di sektor jasa dan sisanya 42 % di sektor yang lain. Berdasarkan informasi tersebut, bertani baik on-farm maupun of-farm menjadi mata pencaharian mayoritas penduduk Kabupaten Malang, yaitu sebanyak 524.372 orang. Sedangkan, penduduk yang bermata pencaharian pada sektor penggalian dan pertambangan hanya berjumlah 4.950 orang, terendah dibandingkan sektor yang lain. Walaupun sektor lain-lain jumlahnya tertinggi, tetapi sektor tersebut merupakan gabungan dari berbagai jenis mata pencaharian yang tidak tercakup dalam sektor-sektor yang sudah ada. Secara rinci mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.4 Mata Pencaharian Penduduk Tahun 2011 - 2015 URAIAN
SATUAN
2011
2012
2013
2014
Sektor Pertanian
Orang
524.372
524.372
524.372
524.372
Sektor Penggalian dan Pertambangan
Orang
4.950
4.950
4.950
4.950
209.633
209.633
209.633
209.633
Sektor Industri Pengolahan
Orang
Sektor Jasa
Orang
95.376
95.376
95.376
95.376
Lain – Lain
Orang
606.431
606.431
606.431
606.431
Jumlah
Orang
1.440.762
1.440.762
1.440.762
1.440.762
2015
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2015
Aspek keagamaan menjadi indikator kunci untuk melihat dinamika penduduk Kabupaten Malang. Secara umum, diperoleh informasi bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Malang beragama Islam. Selanjutnya diikuti Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan lain-lain. Perkembangan jumlah pemeluk agama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun akan dirinci sebagai berikut:
II-10
Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Pemeluk Agama Tahun 2011 – 2015 URAIAN
SATUAN
2011
2012
2013
2014
2015
Islam
Orang
2.338.238
2.338.238
2.654.176
2.654.176
Kristen
Orang
56.750
63.433
64.013
64.013
Katolik
Orang
26.377
26.377
26.382
26.382
Hindu
Orang
22.872
22.872
23.132
23.132
Budha
Orang
7.831
7.831
8.250
8.250
Lain-lain
Orang
98
98
98
98
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2015
2.2
Aspek Kesejahteraan masyarakat
2.2.1
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Untuk melihat kinerja perekonomian Kabupaten Malang, dapat diketahui melalui penggunaan pendekatan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan ekonomi suatu daerah sebenarnya dapat dilihat melalui neraca ekonomi yang terintegrasi dalam 4 (empat) neraca pokok yaitu Neraca Produksi, Neraca Konsumsi, Neraca Akumulasi dan Neraca Transaksi Luar Negeri. Gambaran perekonomian yang sampai saat ini dapat dihitung pada tingkat wilayah Kabupaten Malang adalah hanya dari neraca produksi, yaitu gambaran mengenai besaran produksi barang dan jasa, yang biasa disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Secara khusus, hasil dari perhitungan PDRB akan diperoleh Pendapatan Regional suatu wilayah. Jika Pendapatan Regional ini dibagi dengan jumlah penduduk akan mencerminkan tingkat perkembangan pendapatan per kapita yang dapat digunakan sebagai indikator untuk membandingkan tingkat kemakmuran materiil suatu daerah terhadap daerah lain. Adapun PDRB yang disajikan dengan harga konstan dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah itu dan apabila ini dibagi dengan jumlah penduduk akan mencerminkan tingkat perkembangan produk per kapita. II-11
Secara umum, aktifitas perekonomian di Kabupaten Malang tergolong tinggi selama 5 (lima) tahun terakhir sehingga kinerja perekonomian kabupaten Malang dapat dikategorikan bergerak positif. Pertumbuhan PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) mampu meningkat setiap tahunnya. Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Malang pada tahun 2011 sebesar Rp 31.890.584.510.000,- sedangkan pada tahun 2014 mencapai Rp53.794.768.470.000,-. PDRB ADHK Kabupaten Malang pada tahun 2011 sebesar Rp 14.578.967.810.000,- sedangkan posisi pada akhir tahun 2014 sebesar Rp 18.992.150.120.000,-. PDRB per kapita ADHB pada tahun 2011 sebesar Rp. 14.537.724,90,- sedangkan pada akhir tahun 2014 mencapai Rp 19.274.046,-. Sejalan dengan pertumbuhan PDRB perkapita ADHB, PDRB perkapita ADHK juga mengalami kenaikan. PDRB perkapita ADHK Kabupaten Malang pada tahun 2011 sebesar Rp 6.366.760,25,-sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 7.552.943,40,-. Rendahnya progresifitas peningkatan dan nilai PDRB perkapita Kabupaten Malang dikarenakan jumlah penduduk yang besar yaitu 2.527.087 jiwa, sehingga bilangan pembaginya cukup besar. Dengan demikian tingkat PDRB perkapita tergolong rendah. Secara rinci, progresifitas kenaikan PDRB ADHB, PDRB ADHK, PDRB perkapita ADHB dan PDRB perkpita ADHK dapat dilihat dari tabel berikut ini. Tabel 2.6 Perkembangan PDRB dan PDRB Per Kapita Tahun 2011 – 2015 URAIAN PDRB ADHB PDRB ADHK PDRB PERKAPITA ADHB PDRB PERKAPITA ADHK
SATUAN Juta Rp Juta Rp Rp Rp
2011
2012
2013
2014
35.674.997,97
40.763.813,14
46.830.737,76
53.794.468,47
15.624.096,52
16.786.415,78
17.901.923,01
18.992.150,12
14.537.724,90
16.437.806,62
18.623.826,61
19.274.046,00
6.366.760,25
6.816.890,23
7.119.305,10
7.552.943,40
2015
Sumber: Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang, 2015
Berdasarkan pertimbangan kondisi objektif kinerja perekonomian Kabupaten Malang dan tantangan ekonomi regional, nasional dan global, diproyeksikan PDRB ADHB Kabupaten Malang pada Tahun 2020 sebesar Rp. 89.576.852.730.000,- dan PDRB ADHK sebesar Rp. 24.533.512.780.000,-. PDRB perkapita ADHB pada tahun II-12
2020 diperkirakan akan mencapai Rp 23.175.362,34 dan PDRB perkapita ADHK sebesar Rp 9.654.773,2. Secara rinci progresifitas proyeksi tahunan PDRB dan PDRB perkapita dapat dilihat pada table berikut ini. Tabel 2.7 Proyeksi PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 URAIAN
SATUAN
PDRB ADHB PDRB ADHK
Juta Rp Juta Rp
PDRB PERKAPITA ADHB PDRB PERKAPITA ADHK
Rp
2016
2017
2018
2019
2020
62.721.929,89
71.685.660.60
77.649.391,31
83.613.122,02
89.576.852,73
20.172.604,34
21.262.831,45
22.353.058,56
23.443.285,67
24.533.512,78
20.574.484,78
21.224.704,17
21.874.923,56
22.525.142,95
23.175.362,34
8.220.220
8.553.858,30
8.987.496,6
9.321.134,9
9.654.773,2
Rp
Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan yang tinggi
tersebut
diharapkan
dapat
meningkatkan
kemakmuran
penduduk.
Pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. Dengan demikian, perhitungan pertumbuhan ekonomi sudah tidak dipengaruhi oleh faktor harga atau dengan kata lain benar-benar murni disebabkan oleh kenaikan produksi sektor pendukungnya. Pertumbuhan
ekonomi
di
Kabupaten
Malang
senantiasa
mengalami
perubahan setiap tahunnya. Terdapat Peningkatan dari tahun 2011 – 2012 dengan angka pertumbuhan sebesar 6,27% sampai mencapai 7,44%. Pada tahun 2013 dan 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang menunjukkan tren negatif atau menurun, sampai pada angka 6,09%. Kondisi negatif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang lebih disebabkan karena hambatan makro ekonomi. Diawali kenaikan harga BBM dan terdepresiasinya nilai tukar rupiah hingga menyentuh level Rp 12.000 per dollar AS dari sekitar Rp.9.358 per dollar AS menjadi penyebab kinerja perekonomian melambat. Selanjutnya, kejadian bencana alam seperti bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Malang pada akhir 2013 dan awal 2014 juga menjadi pemicu melemahnya kinerja pembangunan ekonomi. II-13
Menghadapi situasi yang demikian pemerintah Kabupaten Malang sudah berusaha
mengambil
serangkaian
kebijakan
untuk
mendorong
stabilitas
perekonomian terutama dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Akan tetapi, kompleksitas permasalahan yang cukup tinggi menyebabkan pencapaian hasil yang ditempuh belum maksimal. Perubahan siklus global berupa menurunnya permintaan global dan turunnya harga komoditas global turut menjadi penyebab kinerja perekonomian Kabupaten Malang pada tahun 2013 dan 2014 melambat. Faktor domestik seperti keterbatasan kapasitas industri domestik dalam memenuhi permintaan juga menjadi salah satu akar permasalahan ekonomi di Kabupaten Malang. Sejalan dengan karakter ekonomi Kabupaten Malang yang cukup terbuka, pengaruh gejolak ekonomi nasional tertransmisikan melalui jalur perdagangan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang melambat, yang pada gilirannya berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di tengah kinerja perdagangan tumbuh melambat, konsumsi rumah tangga masih tumbuh cukup kuat sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Disamping perkembangan
pertumbuhan harga
menjadi
ekonomi, salah
indikator satu
inflasi
komponen
atau
tingkat
penting
dalam
menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya. Perubahan indeks implisit dari PDRB Kabupaten Malang merupakan gambaran dari peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu tahun. Yang dimaksud perubahan harga adalah perubahan harga di tingkat produsen sehingga faktor margin perdagangan dan transportasi telah dihilangkan. Di tengah tren perlambatan ekonomi tahun 2013-2014, tekanan inflasi selama dua tahun tersebut juga turut meningkat. Inflasi pada tahun 2014 mencapai 8,28% persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun sebelumnya (2013) sebesar 7,73%. Sama halnya dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi juga sebagai akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi dan kenaikan harga pangan. Pemberian gaji ke-13 oleh pemerintah juga menjadi pendorong
II-14
terjadinya inflasi. Berikut gambaran pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Tabel 2.8 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2011 - 2015 URAIAN
SATUAN
2011*)
2012*)
2013*)
2014**)
Pertumbuhan Ekonomi
persen
7,17
7,44
6,65
6,09
Inflasi
persen
6,05
6,35
7,73
8,28
2015
Sumber: Hasil-Hasil Pembangunan Kabuapten Malang
Pada periode 5 (lima) tahun mendatang, Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Kabuapten Malang diperkirakan masih akan mengalami pelambatan dan teknanan yang hampir sama dengan periode sebelumnya. Hambatan ekonomi nasional
maupun
global
masih
menjadi
faktor
yang
determinan
dalam
mempengaruhi kinerja perekonomian Kabupaten Malang. Walaupun demikian, optimisme tetap perlu ditumbuhkan karena fakta membaiknya perekonomian domestik menjadi entitas yang tidak dapat dikesampingkan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang diproyeksikan meningkat sebesar 8% dan laju inflasi diperkirakan 9% pada tahun 2020. Proyeksi tahunan pertumbuhan ekonomi dan inflasi 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.9 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 URAIAN
SATUAN
2016
2017
2018
2019
2020
Pertumbuhan Ekonomi
Persen
7,01
7, 28
7,54
7,71
8,02
Inflasi
Persen
8,28
8,41
8,64
8,86
9,08
Selain faktor makro ekonomi (eksternal), pelambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang juga disebabkan oleh dominasi sektor primer (pertanian dan pertambangan serta penggalian), dimana secara umum masih menghasilkan nilai tambah sedikit atau dengan kata lain harga jualnya masih relatif rendah dibandingkan sektor lainnya. Oleh karena itu, kontribusi sektoral diharapakan II-15
dapat bergeser dari pertanian dan pertambagan serta penggalian menuju sektor industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi sektoral secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini dimana sektor yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dibanding pertumbuhan Kabupaten Malang secara rerata adalah sektor Bangunan sebesar 11,89 %, sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 8,43%, sektor Perdagangan, Hotel dan Restauran sebesar 8,35%, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 7,94%, sektor Listrik Gas dan Air sebesar 7,34% dan sektor Industri Pengolahan 7.30%. Sektor Jasa-jasa sebear 6,04%, berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang. Sektor Pertanian dan Pertambangan serta penggalian walaupun trend pertumbuhannya meningkat besaran agrergatnya relatif rendah, masing-masing 4,34% dan 3,371%. Tabel 2.10 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK Tahun 2011-2015 (dalam persen) URAIAN
2011
2012
2013
2014*
Tradable
5,86
5,87
5,43
5,51
1. Pertanian
4,08
4,16
5,87
5,60
2. Pertambangan dan Penggalian
4,38
3,29
3,71
3,51
3. Industri Pengolahan
9,03
8.94
7.30
8,32
Non-Tradable
8,54
9,05
7,86
8,61
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
6,55
7,42
7,34
7,89
13,41
12,91
11,89
12,78
6. Perdag, Hotel & Restoran
9,58
10,32
8,35
8,97
7. Pengangkutan & Komunikasi
8,60
9,34
8,43
9,02
8. Keu, Persewaan & Jasa Persh.
8,09
8,44
7,98
8,88
9. Jasa-jasa
6,10
6,13
6,04
5,99
Kabupaten Malang
7,17
7,44
6,65
6,09
5. Bangunan
2015
Sumber : PDRB Kabupaten Malang, 2008 -2013
Kontribusi sektoral dalam menopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang selama 5 (lima) tahun ke depan diproyeksikan terus mengalami peningkatan pertumbuhan dengan pertumbuhan terbesar pada sektor sekunder dan sektor tersier (non tradable), sementara pertumbuhan sektor primer (tradable) relatif stagnan II-16
Tabel 2.11 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK Tahun 2016-2020 (dalam persen) URAIAN
2011
Tradable
5,51
1. Pertanian
5,60
2. Pertambangan dan Penggalian
3,51
3. Industri Pengolahan
8,32
Non-Tradable
8,61
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
7,89
5. Bangunan
2012
2013
2014
2015
12,78
6. Perdag, Hotel & Restoran
8,97
7. Pengangkutan & Komunikasi
9,02
8. Keu, Persewaan & Jasa Persh.
8,88
9. Jasa-jasa
5,99
Kabupaten Malang
7,01
7, 28
7,54
7,71
8,02
Komposisi yang membentuk ekonomi suatu wilayah atau yang berperan dalam ekonomi dapat diartikan sebagai struktur ekonomi. Pada jangka pendek struktur ekonomi berguna untuk menggambarkan corak perekonomian suatu daerah, bila sektor primer yang dominan berarti daerah tersebut menganut tipe agraris, demikian pula apabila sektor sekunder yang dominan maka daerah tersebut dikatakan menganut tipe industri. Untuk jangka panjang struktur ekonomi dapat menunjukkan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi dengan melihat transformasi ekonomi yang terjadi. Berdasarkan klasifikasinya, pembagian PDRB sektoral dianalisis dengan membedakan tiga sektor yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Di mana sektor primer mencakup sektor pertanian, dan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder meliputi sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih serta sektor bangunan. Sedangkan sektor tersier mencakup sektor perdagangan, hotel dan restauran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Dari sisi penawaran, transformasi struktural dapat dideteksi dengan karakteristik turunnya pangsa sektor primer yang tradisional. Pada saat yang II-17
bersamaan sektor sekunder meningkat dan selanjutnya diikuti oleh peningkatan sektor tersier. Dalam proses ini, pergeseran pangsa tetap harus diikuti oleh pertumbuhan dari masing-masing sektor meskipun dengan laju yang berbeda. Lebih lanjut, laju percepatan dari suatu proses transformasi akan berbeda untuk masing-masing daerah, tergantung dari karakteristik daerah yang bersangkutan. Untuk daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kabupaten Malang, proses transformasinya cenderung lebih lambat dibandingkan dengan-daerah kawasan industri seperti Surabaya, Gresik dan sebagainya. Perbedaan ini karena untuk daerah-daerah yang kaya sumber daya alam cenderung masih membutuhkan pertumbuhan yang relatif tinggi pada sektor primer untuk mendukung percepatan pertumbuhan pada sektor lainnya. Di Kabupaten Malang, sektor yang mengalami perubahan pangsa terhadap PDRB Kabupaten Malang dan memiliki kecenderungan meningkat adalah Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu mencapai 29,04% pada tahun 2013, meningkat 1,19 poin sejak tahun 2011. Gejala pergeseran pangsa yang memiliki kecenderungan yang sama juga berlangsung pada sektor Industri Pengolahan (rata-rata 21,79%) dan sektor Bangunan (rata-rata 2,38%), yang notabene mewakili komponen sekunder. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, serta sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, tidak dapat dikesampingkan peranannya untuk mengidentifikasi
pergeseran sturktur ekonomi Kabupaten
Malang, kedua sektor ini mengalami peningkatan tipis masing-masing sebesar 0,05 dan 0,03 poin. Di pihak lain, sektor pertanian walaupun tergolong dominan dalam struktur ekonomi Kabupaten Malang, dalam beberapa tahun terakhir prosentasenya cenderung menurun. Pada tahun 2011, sumbangsih sektor pertanian berada di angka 26,30% sedangkan pada tahun 2013 menurun hingga mencapai angka 24,74% dengan rata-rata 25,67%. Sektor lain yang mengalami pergeseran
negatif
(menurun)
pada
tahun
yang
sama
adalah
sektor
Pertambangan dan Penggalian (0,20 poin), sektor Listrik, Gas Dan Air (0,02 poin), serta sektor Jasa-Jasa (0,32 poin). Dari gambaran tentang pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Malang tersebut, dapat ditarik kesimpulan, yaitu (1) peranan sektor pertanian semakin tertinggal dibandingkan sektor perdagangan, hotel dan restaurant; (2) sektor II-18
sekunder yang diharapkan sebagai motor pengerak ekonomi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Malang ternyata masih memiliki sumbangan yang paling kecil dibanding kedua sektor lainnya; dan (3) pergeseran perekonomian Kabupaten Malang dari sektor primer ke sektor sekunder dan tertier tengah berlangsung. Pergeseran adalah sesuatu yang wajar terjadi pada suatu pembangunan ekonomi. Namun, pergeseran yang terjadi di Kabupaten Malang nampaknya telah menyeret aset penting sektor pertanian ke dalamnya. Keadaan ini dengan mudah dapat dilihat dari berubahnya hamparan tanaman menjadi lahan bangunan baik pemukiman, perkantoran, perumahan maupun lainnya. Apabila keadaan ini terus dibiarkan berlangsung tanpa pengendalian yang jelas, maka bukan tidak mungkin pada suatu saat nanti, Kabupaten Malang bukan lagi pemasok sayur-sayuran dan buah-buahan ke daerah lain. Tabel 2.12 Perkembangan Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 (dalam persen) URAIAN
2011
2012
2013
2014
28,44
27,42
26,68
26,68
27.72
26,30
25,35
24,74
24,74
25,67
2,14
2,07
1,94
1,94
2,05
24,53
25,11
25,33
25,33
24.99
21,48
21,90
22,00
22,00
21,79
2. Listrik, Gas dan Air Bersih
0,83
0,81
0,81
0,81
0,82
3. Bangunan
2,22
2,40
2,52
2,52
2,38
47,02
47,47
47,99
47,99
47,50
27,85
28,51
29,04
29,04
28,47
2. Pengangkutan & Komunikasi
3,55
3,56
3,60
3,60
3,57
3. Keu, Persewaan & Jasa Persh.
4,20
4,23
4,26
4,26
4,23
11,42
11,17
11,10
11,10
11.23
Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian Sekunder 1. Industri Pengolahan
Tersier 1. Perdag, Hotel & Restoran
4. Jasa-jasa
2015
Rerata
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang, 2015 Ket : Data Tahun 2014 dan 2015 masih dalam proses penghitungan karena ada perubahan Tahun Dasar 2000 dengan 9 sektor menjadi Tahun Dasar 2010 dengan 17 sektor.
Selain menggunakan perhitungan berdasarkan atas dasar harga berlaku, pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Malang juga dapat dihitung berdasarkan indikator atas dasar harga konstan tahun 2000. Gejala pergeseran pangsa II-19
struktur ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2000 (PDRB ADHK) menunjukkan gejala yang sama dengan metode perhitungan dengan atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB). Dimana sektor-sektor primer mengalami pergerakan yang stagnan bahkan menurun, sebaliknya sektor sekunder dan tersier pada umumnya bergerak naik. Berikut ini tabel gambaran Struktur Ekonomi Kabupaten Malang berdasarkan PDRB ADHK. Tabel 2.13 Struktur Ekonomi PDRB ADHK Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 (dalam persen) URAIAN
2011
2012
2013
32,05
31,05
30,37
30,37
30,37
29,38
28,48
27,28
27,28
27,28
2,67
2,57
2,50
2,50
2,50
21,18
21,53
21,76
21,76
21,76
18,58
18,84
18,96
18,96
18,96
2. Listrik, Gas dan Air Bersih
0,72
0,72
0,73
0,73
0,73
3. Bangunan
1,88
1,97
2,07
2,07
2,07
46,76
47,41
47,87
47,87
47,87
26,28
26,98
27,41
27,41
27,41
2.Pengangkutan & Komunikasi
3,26
3,32
3,38
3,38
3,38
3. Keu, Persewaan & Jasa Persh.
4,27
4,31
4,36
4,36
4,36
12,95
12,79
12,72
12,72
12,72
Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian Sekunder 1. Industri Pengolahan
Tersier 1.Perdagangan, Hotel & Restoran
4. Jasa-jasa
2014*
2015
RERATA
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang, 2015
Untuk proyeksi 5 (lima) tahun mendatang, struktur perekonomian Kabupaten Malang masih diproyeksikan mengalami gejala pergeseran yang sama dengan periode 5 (lima) tahun lalu. Sektor primer diperkirakan tidak lagi mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Malang, penurunan diperkirakan mencapai 22,89% pada tahun 2020. Adapun sector sekunder dan tersier akan meningkat, masing-masing mencapai angka 23.27% dan 51,28% pada hitungan tahun yang sama. Dari data tersebut pergeseran tersebut, focus kebijakan pembangunan terlihat bahwa dalam kurun 5 tahun mendatang secara perlahan struktur ekonomi Kabupaten Malang mengalami pergeseran dengan semakin meningkatnya sektor sekunder dan tersier.
II-20
Tabel 2.14 Proyeksi Struktur Ekonomi PDRB ADHK Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2020 (dalam persen) Uraian Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian Sekunder 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan Tersier 6. Perdag, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keu, Persewaan & Jasa Persh. 9. Jasa-jasa
2016
2017
2018
2019
2020
26.97
25.7
24.43
23.16
22.89
24.68
23.48
22.28
21.08
20.88
2.29
2.22
2.15
2.08
2.01
22.43
22.65
22.87
23.09
23.27
19.32
19.44
19.56
19.68
19.8
0.72
0.71
0.71
0.7
0.7
2.37
2.47
2.57
2.67
2.77
49.32
49.81
50.3
50.79
51.28
28.7
29.13
29.56
29.99
30.42
3.56
3.62
3.68
3.74
3.8
4.51
4.56
4.61
4.66
4.71
12.55
12.5
12.45
12.4
12.35
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang, 2015
2.2.2
Rerata
Kesejahteraan Sosial
2.2.2.1 Kemiskinan, Pengangguran, IPM dan Desa Tertinggal Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk II-21
mengatasi
masalah
kemiskinan
diorientasikan
pada
upaya
peningkatan
pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program. Sebagai amanat Milenium Development Goals (MDGs) yaitu komitmen dunia untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, dimana Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani deklarasi millenium untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan millenium yaitu 1) pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim; 2) pemerataan pendidikan dasar; 3) mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) mengurangi tingkat kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan ibu; 6) perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; 7) menjamin daya dukung lingkungan hidup; dan 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Begitu juga dengan arahan RPJM Provinsi Jawa Timur maupun Nasional masalah kemiskinan, pengangguran menjadi urusan bersama yang sangat prioritas. Sama halnya dengan Kabupaten Malang yang sudah dimulai dari RPJMD Kabupaten Malang periode 2006-2010 sudah memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang dikaitkan dengan seluruh program prioritas pembangunan yang pada dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi kemiskinan, pengangguran, IPM serta pemberdayaan gender di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel 2.15 Perkembangan Angka Kemiskinan, Pengangguran dan IPM Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 URAIAN
SATUAN
Tingkat Kemiskinan
persen
Tingkat Pengangguran terbuka
persen
2011
4,63
2012
4,09
2013
2014
3
2015*
4,45
II-22
IPM
persen
71,17
71,94
72,34
73,03
Angka Harapan Hidup
tahun
73,24
74,16
74,59
74,75
Indeks pendidikan
persen
75,31
76,22
76,56
76,92
Indeks Daya Beli
persen
64,49
65,45
65,97
67,15
Pemberdayaan Gender
persen
Pembangunan Gender
persen
Sumber: hasil – hasil pembangunan Kabupaten Malang, 2015
Dari data diatas dapat kita lihat tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang berada pada level .. persen di Tahun 2014. Kemudian, angka pengangguran terbuka mencapai 4.45% di Tahun 2014. Angka kemiskinan di Kabupaten Malang menunjukkan trend yang menurun. Dengan kata lain, jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Malang semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa programprogram pengentasan kemiskinan telah berjalan dengan baik meski belum optima. Khusus untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah masih perlu melakukan perluasan kesempatan kerja sektor formal maupun informal, baik di pedesaan maupun perkotaan, atau bahkan di kantong-kantong pengangguran. Di sampin itu, upaya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, serta pengembangan usaha mandiri melalui optimalisasi fungsi dan pendayagunaan fasilitas yang ada harus menjadi fokus perhatian pula. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indicator dalam mengukur keberhasilan kinerja pembangunan di Kabupaten Malang. Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa IPM Kabupaten Malang senantiasa mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Posisi IPM Kabuapten Malang pada tahun 2011 berada pada level 71,17%, sedangkan Tahun 2012 sebesar 71,94%, Tahun 2013 sebesar 72,34%, Tahun 2014 sebesar 73,03% dan meningkat menjadi 73,98% di Tahun 2015. Peningkatan IPM ini disebabkan karena mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan komponen daya beli.
II-23
Tabel 2.16 Proyeksi Angka Kemiskinan, Pengangguran dan IPM Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 URAIAN
SATUAN
2016
2017
2018
2019
2020
Tingkat Kemiskinan
persen
4,55
4,14
3,80
3,58
3,25
Tingkat Pengangguran
persen
4,73
4,19
4,01
3,89
3,50
IPM
persen
74,98
75,48
75,80
76,35
76,78
Indeks Harapan Hidup
tahun
77,72
77,91
78,23
78,46
78,61
Indeks pendidikan
persen
68,10
69,01
69,67
69,88
70,01
Indeks Daya Beli
persen
4,45
4,51
4,77
4,59
4,15
Pemberdayaan Gender
persen
73,03
73,97
74,54
74,96
75,07
Pembangunan Gender
persen
74,75
74,99
75,21
75,99
76,29
Sumber : Bappeda Kabupaten Malang, 2015
Dari gambaran proyeksi pada table di atas, trend angka kemiskinan Kabupaten Malang akan semakin menurun sejalan dengan target RPJMD Provinsi Jawa Timur dan MDG’s yaitu pada Tahun 2016 sebesar 4,55%, Tahun 2017 sebesar 4,14%, Tahun 2018 sebesar 3,80%, Tahun 2019 sebesar 3,58%, dan Tahun 2020 ditargetkan turun hingga sebesar 3,25%. Adapun untuk tingkat pengangguran, diproyeksikan menurun pula pada level 4,73% di Tahun 2016 kemudian Tahun 2017 sebesar 4,19%, Tahun 2018 sebesar 4,01%, Tahun 2019 sebesar 3,89% dan Tahun 2020 ditargetkan turun sampai pada angka 3,5%. Untuk IPM Kabupaten Malang, diproyeksikan dapat meningkat secara progresif dalam 5 (lima) tahun kedepan, per tahun masing-masing diproyeksikan sebesar 74,98% pada Tahun 2016 sebesar 75,48% pada Tahun 2017, 75,80% pada Tahun 2018, 76,35% pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 ditargetkan 75,78%. Terkait posisi desa tertinggal di Kabupaten Malang, Berdasarkan Surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor B.025/SesmenPDT/I/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Verifikasi dan Updating Status Desa tahun 2010 dan berdasarkan surat Bupati Malang Nomor 050/999/421.203/2010, tanggal 15 April 2010, perihal Updating Desa Tertinggal dan Maju, terdapat 110 desa tertinggal dari 390 desa/kelurahan atau 28%, sedangkan berdasarkan Surat Kepala BPM Kabupaten Malang Nomor:414.56/1478/421.208/2012, tanggal 22 II-24
Nopember 2012, perihal hasil Self Assesment Penentuan Desa Tertinggal terdapat 51 Desa Tertinggal dan pada tahun 2013 terdapat 22 Desa Tertinggal. Selanjutnya pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/478/KEP/421.013/2014 tentang Penetapan Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten Malang Tahun 2014 terdapat 15 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal serta pada tahun 2015 ditargetkan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal akan ditingkatkan menjadi status desa maju atau sangat maju. Berikut ini daftar desa tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan Keputusan
Bupati
Malang
Nomor:
188.45/478/KEP/421.013/2014
tentang
Penetapan Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten Malang Tahun 2014; Tabel 2.17 Daftar Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Kabupaten Malang Tahun 2014 No
Kecamatan
Desa
Status
1
Donomulyo
Purwodadi
Tertinggal
2
Tirtoyudo
Kepatihan
Tertinggal
3
Kalipare
Kaliasri
Tertinggal
Putukrejo
Tertinggal
Sumberpetung
Sangat Tertinggal
Dawuhan
Tertinggal
Sumberejo
Tertinggal
Jombok
Tertinggal
Pandansari
Tertinggal
4 5
Poncokusumo Ngantang
6
Pagak
Sumberkerto
Tertinggal
7
Gedangan
Gajahrejo
Tertinggal
8
Tumpang
Kidal
Tertinggal
9
SumbermanjingWetan
Tegalrejo
Tertinggal
10
Lawang
Sidoluhur
Tertinggal
11
Bantur
Srigonco
Tertinggal
12
Jabung
Taji
Tertinggal
II-25
2.2.2.2 Perlindungan Sosial Geliat pembangunan di Kabupaten Malang yang bergerak maju dalam beberapa
tahun
masyarakat
juga
terakhir,
selain
menimbulkan
berdampak
peningkatan
bermacam-macam
masalah
kesejahteraan sosial.
Selain
kemiskinan, masalah sosial lain yang mengiringi dinamika masyarakat di Kabupaten Malang antara lain kecacatan dan rendahnya aksesibilitas bagi penyandang cacat, ketunasusilaan, keterlantaran, dan ketidaktuntasan dalam penanganan korban bencana alam. Walaupun demikian, pemerintah Kabupaten Malang telah mengambil kebijakan startegis untuk penanganan masalah-masalah sosial yang ada. Kebijakan sosial yang digulirkan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan mengurangi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dilakukan melalui pemberdayaan, pemberian santunan, rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan sosial, pemberian bantuan dan sumbangan sosial masyarakat, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial.Berikut data jumlah penduduk rawan sosial di Kabupaten Malang: Tabel 2.18 Perkembangan Jumlah Penduduk Rawan Sosial Tahun 2011 - 2015 URAIAN
SATUAN
2011
2012
2013
2014
2015
Keluarga Fakir Miskin
Jiwa
0
47.402
147.462
169.000
Balita Terlantar
Jiwa
559
470
50
57
Anak Terlantar
Jiwa
32.178
19.582
36.737
18.872
Lanjut Usia Terlantar
Jiwa
3.581
2.346
2.340
4.090
Gelandangan
Jiwa
0
96
96
139
Komunitas Adat Terpencil
Jiwa
79
79
79
79
Penyandang Cacat
Jiwa
0
4.980
4.980
4.130
Korban Bencana Alam
Jiwa
0
176
1.676
45.156
Korban lain
Jiwa
0
0
0
0
Pengemis
Jiwa
0
310
310
310
Sumber: Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2015
II-26
2.2.2.3 Pemberdayaan perempuan Pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan komitmen nasional sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia seutuhnya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan, juga masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat menjadi persoalan bersama yang harus dipecahkan. Upaya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan terus dilakukan dengan pelaksanaan secara lintas bidang dan lintas program. Keberhasilan dari berbagai bidang pembangunan, khususnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik
turut
menurunkan
kesenjangan
pencapaian
pembangunan
antara
perempuan dan laki-laki. Upaya-upaya aksi afirmasi di berbagai bidang guna pembangunan perempuan terus dilanjutkan antara lain: Di bidang kesehatan dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan untuk menekan tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, terutama di daerah perdesaan; merevitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) terutama di daerah yang angka kematian ibu, bayi dan anaknya tinggi; dan membangun pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit. Di bidang pendidikan, dengan memberikan beasiswa guna membantu menurunkan jumlah murid perempuan yang putus sekolah dan mengembangkan model penghapusan buta huruf perempuan guna membantu menurunkan jumlah perempuan buta huruf. Dan di bidang ekonomi upaya
pengintegrasikan
kepentingan
perempuan
dalam
program-program
pembangunan ekonomi, khususnya dalam bidang UMKM akan dilanjutkan, antara lain melalui fasilitasi pengembangan mekanisme dan jaringan kerja perempuan pengusaha mikro dengan lembaga-lembaga keuangan yang khusus menangani
II-27
kredit UMKM. Secara lengkap capaian pembangunan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel 2.19 Perkembangan Keterlibatan Perempuan Dalam Organisasi Tahun 2011 – 2015 URAIAN
SATUAN
2011
2012
2013
2014
2015
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Sebagai Rasio dari Jumlah Angkatan Kerja Perempuan dengan Perempuan Usia Kerja
persen
60,88
90,89
61,40
62,10
62,10
Jumlah Perempuan Berperan di Lembaga Pemerintahan Baik Eksekutif dan Legislatif
persen
47,34
27,09
39,94
49,99
49,99
Jumlah Organisasi Wanita
lembaga
27
27
26
26
26
Jumlah Kelompok Usaha Wanita KOPWAN
kelompok
0
398
398
398
398
SPP / UEP
kelompok
0
6.439
1.746
1.746
1.746
UPPKS
kelompok
0
0
149
149
149
P3EL
kelompok
0
0
48
48
48
PPR
kelompok
0
0
40
40
40
Dasawisma
kelompok
0
0
31.318
31.318
31.318
Sumber: Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2015
2.2.2.4 Disparitas Wilayah
Secara rinci rencana sistem dan fungsi perwilayahan di Kabupaten Malang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang pada Bab I pasal 1 ayat 23 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut WP adalah suatu
wilayah yang terdiri atas satu atau
beberapa kecamatan yang memiliki satu kesatuan sistem pelayanan sosial, ekonomi, dan masyarakat. Selanjutnya
Rencana
Struktur
Ruang
Wilayah
di
Kabupaten
Malang
diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem perdesaan, sistem perkotaan, serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah (RTRW Kabupaten Malang Pasal 18).
II-28
Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi: (RTRW Kabupaten Malang Pasal 21) a) Rencana pusat kegiatan perkotaan b) Rencana sistem dan fungsi perwilayahan c) Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan d) Pengembangan kawasan perkotaan. Rencana pusat kegiatan perkotaan tersebut, meliputi: (RTRW Kabupaten Malang Pasal 22 ayat 1) a) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berada di Kota Malang. b) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Perkotaan Kepanjen, c) Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) berada di Perkotaan Ngantang, Perkotaan Lawang, Perkotaan
Tumpang,
Perkotaan
Dampit,
Perkotaan Turen dan Perkotaan Sendangbiru; d) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah Ibukota Kecamatan lainnya yang tidak termasuk perkotaan yang disebutkan di atas. Selanjutnya rencana sistem dan fungsi perwilayahan adalah 6 (enam) Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang: (RTRW Kabupaten Malang Pasal 22 ayat 2) a) Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang b) Wilayah Pengembangan Kepanjen c) Wilayah Pengembangan Ngantang d) Wilayah Pengembangan Tumpang e) Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit f) Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan adalah: (RTRW Kabupaten Malang Pasal 22 ayat 3) a) Pada
Wilayah
Pengembangan
Lingkar
Kota
Malang,
dengan
fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan di (Kota Malang) yaitu II-29
fasilitas pusat perdagangan skala regional, pusat jasa skala Daerah, pusat kesehatan skala Daerah, dan pusat olahraga dan kesenian regional – nasional; b) Pada
Wilayah
Pengembangan
Kepanjen,
dengan
fungsi
pengembangan sebagai pusat pelayanan dan ibukota Daerah yaitu fasilitas pusat perdagangan skala Daerah, pusat jasa skala Daerah, pusat kesehatan skala Daerah, pusat peribadatan Daerah, pusat perkantoran Daerah, dan pusat olahraga dan kesenian regional – nasional; c) Pada
Wilayah
Pengembangan
Ngantang,
dengan
fungsi
pengembangan sebagai pusat pelayanan yaitu fasilitas pusat pariwisata Malang bagian Barat, pusat industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, sub terminal agribisnis, dan pusat sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan; d) Pada
Wilayah
Pengembangan
pengembangan sebagai
pusat
Tumpang,
pelayanan
yaitu
dengan fasilitas
fungsi pusat
pemasaran hasil pertanian, pusat agropolitan, dan minapolitan; e) Pada
Wilayah
Pengembangan
Turen
dan
Dampit,
dengan
fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan sosial yaitu fasilitas pusat industry strategis (PT PINDAD), home industry, dan pusat peternakan unggulan; serta f) Pada
Wilayah
Pengembangan
Sumbermanjing
Wetan,
dengan
fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan dan perkotaan pelabuhan yaitu fasilitas pusat perdagangan skala nasional, pusat industri besar dan strategis nasional (kawasan industry), pusat industri perikanan, pusat jasa skala nasional, pusat kesehatan regional, pusat pengelola kota pelabuhan, pusat pelayanan umum regional, pusat industri/pemasaran hasil pertanian. Pengembangan kawasan perkotaan adalah Kawasan Perkotaan Malang yang terdiri atas: (RTRW Kabupaten Malang Pasal 22 ayat 3)
II-30
a) Kota inti, yaitu (Kota Malang), dan sebagai satelit utama adalah: (Kota Batu), Perkotaan Lawang, Perkotaan Tumpang, Perkotaan Turen dan Perkotaan Kepanjen. b) Perkembangan Kawasan Perkotaan ini didukung oleh sistem angkutan massal perkotaan, bus metro dan kereta komuter. Dengan
mencermati
struktur
ruang
sebagai
susunan
pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional adalah berkaitan erat dengan rencana sistem dan fungsi perwilayahan di Kabupaten Malang yang terdiri dari 6 (enam) Wilayah Pengembangan. Objek
pengukuran
disparitas
wilayah
dilakukan
menurut
Wilayah
Pengembangan (WP) Kabupaten Malang. Kajian tentang disparitas wilayah diperlukan untuk menemu kenali karakteristik serta melihat sejauhmana disparitas antar Wilayah Pengembangan (WP) di wilayah Kabupaten Malang sehingga dapat dipakai sebagai salah satu mekanisme pengambilan kebijakan. Analisis disparitas dilakukan dengan menganalisa komponen-komponen berikut, 1) Kependudukan, bertujuan untuk mengkaji karakteristik wilayah studi dari aspek kependudukan, meliputi analisis sebaran kependudukan dan tingkat pertumbuhan penduduk, 2) Struktur Perekonomian, dan 3) Basis Perekonomian, identifikasi dan analisis sektor ekonomi unggulan berdasarkan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Malang melalui metode Location Quotient (LQ). Berdasarkan
hasil
analisis
disparitas
diantara
6
(enam)
Wilayah
Pengembangan di Kabupaten Malang yang dilakukan maka dapat disintesakan untuk setiap Wilayah Pengembangan sebagai berikut:
II-31
Tabel 2.20 Sintesa Analisis Disparitas Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten Malang Tahun 2013 Kepadatan Penduduk
Penyebaran
Pendidikan
Kesehatan
Pasar
Industri Pengolahan
1607
22%
31%
30%
24%
Listrik, Gas & Air
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Pertambangan & Galian
1454
20%
28%
25%
30%
Industri Pengolahan
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Pertanian
1440
20%
12%
10%
15%
Industri Pengolahan
Tinggi
Tinggi
Rendah
Rendah
Sedang
WP
Sektor Basis
Sektor Seimbang
Konstruksi Lingkar Kota Malang
Perdagangan, Hotel & Restoran
Pertanian
Angkutan & Komunikasi Keuangan & Persewaan Jasa
Konstruksi Kepanjen & Sekitarnya
Perdagangan, Hotel & Restoran
Pertanian
Angkutan & Komunikasi Keuangan & Persewaan Jasa
Tumpang & Sekitarnya
Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Industri Pengolahan
Dampit & Sekitarnya
Perdagangan, Hotel & Restoran
1034
14%
13%
15%
15%
Sedang
Sedang
Rendah
Sedang
Sedang
1162
16%
8%
8%
6%
Sedang
Sedang
Rendah
Rendah
Rendah
448
6%
9%
12%
9%
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Pertanian
Angkutan & Komunikasi Keuangan & Persewaan
Ngantang & Sekitarnya Sbr Manjing & Sekitarnya
Pertanian Industri Pengolahan Pertambangan & Galian Industri Pengolahan
Pertanian
Angkutan & Komunikasi
Hasil sintesa analisis disparitas diatas menunjukkan bahwa kesenjangan antardaerah (dalam konteks ini adalah antar Wilayah Pengembangan) disebabkan oleh pertama, adanya migrasi tenaga kerja antardaerah yang bersifat selektif, yang pada umumnya para migran tersebut lebih terdidik dan memiliki keterampilan yang tinggi dan masih produktif. Pada gilirannya migrasi tersebut ditunjukan oleh
II-32
penyebaran penduduk yang lebih tinggi pada Wilayah Pengembangan yang memiliki keunggulan sektoral yang lebih banyak. Kedua, adanya migrasi kapital antardaerah, adanya aglomerasi pada daerah (Wilayah Pengembangan) yang relatif unggul merupakan daya tarik tersendiri bagi investor. Hal ini sejalan dengan teori lokasi menyatakan bahwa faktor lokasi mempengaruhi pertumbuhan daerah. Pernyataan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk meminimumkan biayanya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar. Banyak variabel yang mempengaruhi kualitas suatu lokasi, misalnya upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas‐fasilitas pendidikan dan latihan, serta fasilitas kesehatan yang memadai. Ketiga, adanya sarana publik yang memadai akan mendorong terjadinya ketimpangan antardaerah. infrastruktur seperti pembangunan jalan, penyediaan listrik, penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi , pembangunan fasilitas komunikasi, dan sebagainya yang dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif. Keempat, kurangnya keterkaitan antardaerah yang dapat menyebabkan terhambatnya proses efek sebar dari proses pembangunan yang berdampak pada kesenjangan yang terjadi. 2.3
Aspek Pelayanan Umum
2.3.1
Pendidikan Pendidikan merupakan kunci utama dalam mempersiapkan terbentuknya generasi bangsa yang demokratis, terampil, cerdas, kreatif, berakhlaq serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, guna menghadapi tantangan global. Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Indikator APM ini mencerminkan perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di jenjang tertentu dengan usia tertentu dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah (usia tertentu untuk jenjang tertentu). Sedangkan indikator APK mencerminkan II-33
perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang tertentu dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah untuk jenjang tertentu. Indikator APM dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 meningkat untuk SD/MI dari 99,26 menjadi 99,32, untuk SMP/MTs dari 77,02 menjadi 79,83, dan untuk SMA/MA dari 41,40 menjadi 47,38, sedangkan untuk indikator APK dari 2011 sampai dengan Tahun 2014 untuk SD/MI dari 113,12 turun menjadi 109,80, untuk SMP/MTs dari 95,54 naik menjadi 96,39, untuk SMA/MA dari 52,73 menjadi 59,34. Indikator APM dan APK secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.22 di bawah ini: Tabel 2.21 Perkembangan APM dan APK Tahun 2011 - 2014 URAIAN
2011
2012
2013
2015
2014
APM
APK
APM
APK
APM
APK
APM
APK
SD/MI
99,26
113,12
99,26
113,14
96,29
113,19
99,32
109,80
SMP/MTs
77,02
95,54
79,78
96,36
79,80
96,41
79,83
96,39
SMA/MA
41,40
52,73
44,46
55,56
44,51
55,62
47,38
59,34
APM
APK
Sumber: LKPJ AMJ Kepala Daerah Kabupaten Malang, 2015
Dari data diatas dapat dilihat baik APM maupun APK Tahun 2011 sampai dengan 2014 cenderung meningkat kecuali APK tingkat SD/MI. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI pada tahun_2011 sebesar 99,26% meningkat sebesar 99,32% di tahun_2014, dan untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2011 sebesar 77,02% meningkat sebesar 79,83% di tahun 2014, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2010 sebesar 38,95% meningkat sebesar 47,38% di tahun 2014. Adapun, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2010 sebesar 113,06% menurun sebesar 109,80% di tahun 2014, dan untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2010 sebesar 94,41% meningkat sebesar 96,39% di tahun 2014, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2010 sebesar 44,22% meningkat sebesar 59,34% di tahun 2014. Dari data tersebut diatas, dapat dianalisas bahwa APK tingkat SMA/SMK/MA di Kabupaten Malang relatif masih rendah sebesar 59,30% di tahun 2014 dari target II-34
63,85 di tahun 2014 dan 70% di tahun 2015, sehingga perlu dilakukannya pengadaan USB SMKN di daerah-daerah perbatasan untuk mengantisipasi eksodus siswa ke kota; meningkatkan mutu pembelajaran SMK sehingga mutu SMK di Kabupaten Malang bisa bersaing dengan SMK di kota; dan mendorong tumbuhnya SMK swasta baru yang bermutu untuk menampung siswa lulusan SMP Untuk
lebih
memperjelas
kondisi
objektif
perkembangan
capaian
pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang, maka perlu diinformasikan pula tentang hasil kelulusan pada masing-masing jenjang pendidikan. Tabel 2.22 Capaian Angka Kelulusan Per Satuan Tingkat Pendidikan Tahun 2011 - 2015 URAIAN
SATUAN
2011
2012
2013
2014
2015
Angka Kelulusan Tingkat SD/MI
Persen
100
100
100
100
-
Angka Kelulusan Tingkat
Persen
99,74
99,86
99,99
100
-
Persen
99,90
99,90
99,90
99,94
-
Persen
99,93
100
100
100
-
SMP/MTs Angka Kelulusan Tingkat SMA/MA Angka Kelulusan Tingkat SMK
Sumber: LKPJ AMJ Kepala Daerah Kabupaten Malang, 2015
Berdasarkan
data
diatas,
angka
kelulusan
tingkat
SD/MI
mampu
dipertahankan sebesar 100 % dalam 5 (lima) tahun terakhir. Adapaun untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2011 sebesar 99,74% meningkat sebesar 100% di tahun 2014, sedangkan untuk tingkat SMA/MA pada tahun 2011 sebesar 99,90% meningkat sebesar 99,94% di tahun 2014, dan untuk tingkat SMK pada tahun 2011 sebesar 99,93% meningkat sebesar 100% di tahun 2014. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang, angka kelulusan pada semua tingkatan pendidikan, baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA maupun SMK mencapai 100% Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS Kabupaten Malang dfapat dilihat pada tabel berikut ini.
II-35
Tabel 2.23 Perkembangan Partisipasi Sekolah Dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2011 – 2015 URAIN
SATUAN
2011
2012
2013
2014
APS SD / MI
Persen
0,16
0,13
0,12
0,12
APS SMP / MTs
Persen
0,56
0,56
0,54
0,85
APS SMA/MA/SMK
Persen
0,95
0,94
0,85
0,85
2015
Sumber: Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2015
Sedangkan ditinjau dari ketersediaan infrastruktur sekolah terutama dari banyaknya gedung sekolah terlihat bahwa rasionya masih rendah. hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah dari waktu ke waktu sedangkan pertumbuhan gedung sekolah tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk usia sekolah. Tabel 2.24 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah TAHUN 2011 – 2015 NO
JENJANG PENDIDIKAN
I
SD/MI
1
Jumlah gedung sekolah
2
Jumlah penddk usia 7 – 12 th
3
Rasio (1:…
II
SMP / MTs
1
Jumlah gedung sekolah
2
Juml penddk usia 13 – 15 th
3
Rasio (1:..
III
SMA/MA/SMK
1
Jumlah gedung sekolah
2
Jumlah penddk usia 16 - 18 th
3
Rasio (1:..
2011
2012
2013
2014
2015
1.174
1.180
1.201
1.197
271.107
279.365
273.733
270.273
43
42
44
44
326
332
337
311
131.797
136.974
139.311
142.843
25
24
24
22
164
169
183
178
130.571 13
140.166 12
140.757 13
135.445 13
Sumber: Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2015
Sedangkan untuk perbandingan dan perkembangan jumlah murid dan guru pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut:
II-36
Tabel 2.25 Perkembangan Jumlah Guru dan Murid per Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011 - 2015 NO
JENJANG PENDIDIKAN
2011
2012
2013
2014
I
SD/MI
1
Jumlah Guru
11.959
11.597
11.762
11.641
2
Jumlah Murid
204.102
203.646
194.276
197.051
3
Rasio
0,058
0,057
0,060
0,059
II
SMP / MTs
1
Jumlah Guru
6.079
6.158
6.269
5.984
2
Jumlah Murid
76.440
74.615
77.677
73.619
3
Rasio
0,079
0,082
0.08
0,081
III
SMA/MA/MK
1
Jumlah Guru
4.387
4.410
4.259
4.929
2
Jumlah Murid
48.782
53.093
56.015
62.147
3
Rasio
0.090
0.083
0.076
0.079
Sumber: Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2015 2.3.2
2015
Kesehatan Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan guna meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selain itu diharapkan pula agar pemenuhan hak dasar masyarakat berupa kemudahan akses kesehatan dapat terlaksana. Pembangunan kesehatan terutama diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia. Selain itu, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Malang dilaksanakan melalui optimalisasi fungsi 39 Puskesmas, menyiagakan 93 Puskesmas Pembantu, 72 Puskesmas Keliling, 14 ambulans, II-37
serta melakukan penguatan terhadap 2.816 Posyandu dan peningkatan status Polindes menjadi Ponkesdes sebanyak 390 lembaga, serta mengukuhkan 390 desa/kelurahan siaga. Upaya optimalisasi Puskesmas menjadi Puskesmas Ideal sebagai ikon pembangunan kesehatan akan terus dilanjutkan dan dikembangkan melalui program terobosan dibidang kesehatan berupa pengembangan Puskesmas Wisata, Puskesmas Jalan Raya, Puskesmas Siaga Bencana, Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Gawat Darurat, Puskesmas Peduli Remaja, Puskesmas Pelayanan Narkoba, Puskesmas Pelayanan HIV/AIDS yang memiliki spesifikasi pelayanan dan Program Sutera Emas (Surveilancs Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat). Upaya
peningkatan
pelayanan
kesehatan
dilaksanakan
pula
dengan
pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kepanjen dan Lawang, berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan tindakan medik. Selain itu berbagai upaya telah dilaksanakan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain dengan menerapkan mekanisme rujukan berjenjang yaitu mulai pelayanan dasar di puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit apabila memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, dicerminkan melalui besaran Angka Harapan Hidup (AHH). Konsep AHH merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya (www.bps.go.id). AHH digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. AHH diupayakan untuk terus menerus II-38
meningkat dan berkesinambungan karena masalah kesehatan yang terjadi sekarang dapat berpengaruh terhadap keturunan berikutnya. Derajat kesehatan ini juga harus terus menerus ditingkatkan seiring dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai dan meningkatkan kesadaran pola hidup sehat bagi masyarakat secara sinergis. Tabel 2.26 Perkembangan Indeks Harapan Hidup, Kematian Bayi, Kematian Anak dan Ibu Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2014 URAIAN
SATUAN
2011
2012
2013
2014
2015*
Angka Harapan Hidup
tahun
73,24
74,16
74,59
73,75
75,74
Angka Kematian Bayi
Per seribu kelahiran hidup
5,40
4,87
4,68
6,09
1,70
Per seratus ribu kelahiran hidup
63,49
61,19
94,52
62,28
27,95
Angka Kemtian Ibu
Sumber: Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2015 Dari data diatas tampak bahwa AHH Kabupaten secara rerata lebih tinggi dari Kabupaten yang berada di Jawa Timur bagian Selatan dan masih lebih rendah dari rerata Jawa Timur. Angka kematian bayi di Kabupaten Malang per 1000 kelahiran hidup Tahun 2011 sebesar 5,4 dan Tahun 2012 turun menjadi 4,87, kemudian turun lagi di Tahun 2013 menjadi 4,68. Namun angka tersebut naik pada Tahun 2014 menjadi 6,09, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat masih rendah khususnya tentang pemenuhan gizi pada ibu hamil di dusun–dusun terpencil, penyakit degeneratif
dan penyakit menular serta adanya daerah-daerah yang
masih sulit dijangkau pelayanan. Disamping itu, peningkatan angka kematian bayi juga disebabkan oleh kurangnya kompetensi petugas dalam kegawatdaruratan neonatal di puskesmas, sehingga perlu upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Untuk angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2011 sebesar 63,49, menurun di Tahun 2012 sebesar61,19, dan meningkat cukup signifikan di Tahun 2013 menjadi sebesar 94,52 dan Tahun 2014 menjadi 62.28. Dalam hal pengurangan angka kematian ibu Pemerintah Kabupaten II-39
Malang telah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan melalui pengembangan Pondok Kesehatan Desa sebagai pusat penyuluhan dan konsultasi kesehatan termasuk penyuluhan gizi yang program terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Sedangkan untuk perbandingan jumlah dokter, paramedis dan sarana prasarana kesehatan Tahun 2011 – 2014 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.27 Perkembangan Jumlah Dokter, Paramedis dan Sarana Prasarana Kesehatan Tahun 2011 – 2014 NO
URAIAN
SATUAN
2011
2012
2013
2014
1
Jumlah dokter umum
orang
227
227
82
161
2
Jumlah dokter spesialis
orang
239
239
225
225
3
Jumlah dokter gigi
orang
71
71
20
28
4
Jumlah Paramedis
orang
1.610
1.615
1.627
1.650
5
Unit Pelaksana Gizi dan Kesehatan
unit
390
390
390
390
6
Posyandu
unit
2.783
2.783
2.799
2.816
7
Rasio Apotik
1:
29.226
31.182
23.205
20.696
2015
Sumber: Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2015 2.3.3
Ketenagakerjaan Kondisi ketenagakerjaan dicerminkan dari jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Malang pada Tahun 2011 sejumlah 1.578.886 orang, pada Tahun 2014 menjadi 1.548.886 orang, demikian juga dengan jumlah angkatan kerja sejumlah 1.435.147 pada Tahun 2011 menjadi 1.487.523 orang. Sementara itu jumlah angkatan kerja tertampung disektor formal pada Tahun 2011 sebanyak 3.474 orang, pada Tahun 2014 tertampung 3.344. Jumlah pencari kerja yang terdaftar Tahun 2011 sebanyak 57.981 orang sedangkan pada Tahun 2014 sebesar 51.394 orang. Secara lengkap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: II-40
Tabel 2.28 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 Uraian
Satuan
2011
Penduduk Usia Kerja
orang
1.578.886
1.976.188
1.859.546
1.548.886
Angkatan Kerja
orang
1.435.147
1.489.430
1.478.820
1.487.523
Angkatan Kerja Tertampung
orang
3.474
6.610
2.457
3.344
Pencari Kerja
orang
57.981
81.024
155.187
51.394
Jumlah Pengiriman TKI
orang
1.150
3.327
3.813
3.029
4,04
4,10
3,00
4,45
Tingkat Pengangguran Terbuka
2012
2013
2014
2015
Sumber: Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2015 Salah satu masalah pemerintah baik pusat maupun daerah adalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduknya yang kerap kali tidak mencukupi kebutuhan sehingga bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan sebagian besar pencari kerja di Indonesia pada umumnya dan juga di Kabupaten Malang. Dari data yang ada jumlah pengiriman TKI berdasarkan data pemberangkatan TKI ke luar negeri Tahun 2011 sampai Tahun 2014 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2011 tercatat pemberangkatan TKI sebanyak 1.150 orang dan Tahun 2012 naik menjadi 3.327 orang. Tahun 2013 naik menjadi 3.813 orang dan pada tahun 2014 turun menjadi 3.029 orang.
2.3.4
Pertanian Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, perkebunan, sayuran, peternakan dan perikanan. Unggulan tanaman pangan padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Sedangkan unggulan perkebunan tebu, kopi, kakao, kelapa. Untuk komoditi sayuran, terdiri dari kentang, kubis, cabe, tomat. Terdapat komoditas khas Kabupaten Malang yaitu: apel, klengkeng, salak Swaru, ketela gunung kawi.
II-41
Berikut data produksi komoditas pertanian andalan Kabupaten Malang sebagai daerah agro yang merupakan andalan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut: Tabel 2.29 Produksi Komoditas Andalan Pertanian Tahun 2011 – 2014 NO
URAIAN
SATUAN
2011
2012
2013
2014
1
Padi
ton
460.666
461.267
461.291
461.306
2
Jagung
ton
298.566
295.079
297.667
271.113
3
Sayuran
ton
392.393
393.404
393.797
-
4
Tebu
ton
3.332.441
3.815.732
3.757.839
3.757.839
5
Kopi
ton
7.793,52
13.162
963
963
6
Daging
ton
19.557,05
20.787,74
21.866,54
23.511,19
7
Susu
ton
107.684,10
115.619,73
116.033,56
133.366,49
8
Ikan
ton
22.183,84
25.685,09
28.019,45
30.633,50
Sumber: Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2015 2.3.5
Industri dan Perdagangan Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkar Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Pakis, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk. Untuk pengembangan industri pada tahun kedepan harus diprioritaskan pada kawasan Malang Selatan untuk memeratakan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kegiatan industri nantinya dapat berupa pengolahan hasil tambang berupa bahan dasar bangunan seperti semen, kapur dan marmer dimana bahan bakunya banyak tersedia di kawasan Malang Selatan seperti di Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Pagak, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Kalipare dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Berikut data perkembangan industri dan perdagangan: II-42
Tabel 2.30 Perkembangan Industri dan Perdagangan Tahun 2011 - 2014 URAIAN
SATUAN
2011
2012
2013
2014
Jumlah Perusahaan Industri
Unit Usaha
1.546
1.628
1.767
1.804
Jumlah Sentra Industri
Unit Usaha
50
50
50
50
Tenaga Kerja Industri
Unit Usaha
155.661
158.771
160.222
161.269
Investasi (PMDN/PMA)
Juta Rupiah
6.080.990,13
6.126.142,41
6.326.277,16
6.346.277,16
Jumlah SIUP
Perusahaan
641
1.388
1.554
1.320
Nilai Ekspor
Ribuan US$
296.937,73
303.731,30
338.273,13
345.541,45
Nilai Impor
Ribuan US$
60.780,54
64.758,85
71.671,67
76.000,14
Sumber: Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2015
Sebagaimana table diatas, peran sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Malang cukup dominan. Tahun 2011 kontribusi kedua sektor ini sebesar 49,33 % terdiri dari sektor industri 21,48 %, dan sektor perdagangan 27,85 %. Dalam rangka memacu percepatan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas
yang
mengandalkan
nilai
tambah
sektor
industri
dan
perdagangan, maka kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memacu peningkatan sektor industri dan perdagangan secara gradual dengan tetap memperhatikan penguatan UMKM dan Koperasi agar kemajuan industrialisasi dan modernisasi tidak menggerus UMKM yang justru merupakan kekuatan lokal terutama pada saat terjadinya krisis ekonomi global yang menyebabkan melemahnya posisi industri dan perdagangan pada umumnya. 2.3.6
Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Malang memiliki potensi sumberdaya mineral yang cukup besar dan
tersebar
hampir
di
seluruh
wilayah,
namun
karena
kewenangan
pengelolaannya berada di Pemerintah Pusat terkecuali golongan C maka kontribusinya terhadap PDRB masih sangat kecil. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
II-43
Tabel 2.31 Potensi Mineral di Kabupaten Malang Uraian Batu gunung/adesit
Pasir
Phosphat
Kalsit
Batu kapur
Felspar
Tanah liat
Marmer
Kaolin
Kuarsa
Lokasi
Sebagai agregat fondasi dan batu hias
Diperkirakan jutaan ton
Wajak, Turen, Ampelgading, Dampit, Tumpang, Tirtoyudo, Poncokusumo, Kasembon, Pakis, kalipare
Sebagai campuran beton, plester pasang, fondasi jalan dan konstruksi
Diperkirakan jutaan ton
Sumbermanjing Wetan
Bahan campuran pembuatan gelas Bahan pemutih dan pengisi cat, gelas, karet, penetral keasaman tanah, bahan pelapis kertas Bahan mentah semen, karbit, bahan pemutih pembuatan soda abu, penetral keasaman tanah, bahan pupuk, industri keramik, bahan bangunan Sebagai flug dalam industri keramik, gelas dan kaca Sebagai campuran beton, plester pasang, fondasi jalan dan konstruksi Sebagai amomen bangunan (lantai,dinding, asesories) Untuk industri keramik, kertas, cat, kosmetik dan farmasi, bahan pembuatan karet/ pestisida dll Untuk industri gelas, optik, keramik, brasive dan semen Sebagai bahan lumpur pemboran, pencegah kebocoran pada bangunan sipil basah, campuran pembuatan cat, latex dan tinta cetak, bahan penyerap, zat perekat, pelet/makanan ternak Sebagai bahan urugan
8,51 10^8
Gedangan, bantur, donomulyo, Sbrmanjing Wetan, pagak,
Kalipare, gedangan, donomulyo, Sbrmanjing Wetan, Pagak, Bantur
Dampit, Gondanglegi, Kepanjen, Sbrmanjing Wetan, Sumberpucung, Pagak, bantur, singosari, Tirtoyudo Kalipare, Ampelgading, Gedangan, Dampit, Kalipare, Pagak, Bantur, dampit, Ampelgading
Kalipare, Tirtoyudo, dampit, Ampelgading,
Bentonit
Singosari Sumbermanjing Wetan, Donomulyo, Ampelgading
Tras
Cadangan
Singosari, lawang, Karangploso, Jabung, Tumpang
Sumbermanjing Wetan, Pagak, Bantur, Singosari, Tirtoyudo
Tanah urug
Manfaat
Bahan pembuatan PPC, pembuatan semen tras kapur untuk batu cetak atau batako, campuran pembuatan beton, campuran plester dan
Diperkirakan jutaan ton
4.368,83 10 ^8
Diperkirakan jutaan ton 49,625 10^8
2.300.000
Diperkirakan jutaan ton
Diperkirakan jutaan ton 3.250 10^8
Diperkirakan jutaan ton Diperkirakan jutaan ton
II-44
tanah urug
Sumnbermanjing Wetan, bantur
Ampelgading Kalipare, Gedangan, Dampit, Sumbermanjing Wetan
Arang baterai, campuran aluminium
Dampit,
Bahan campuran cat, interior bangunan Sebagai bahan baku dan campuran keramik, refraktori, isolator dll Perhiasan
Diperkirakan jutaan ton Diperkirakan jutaan ton
Untuk industri campuran besi, industri gelas, optik, keramik, abrasif dan semen
Diperkirakan jutaan ton
Piropilit Singosari
Sirtu Gipsum
Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Gedangan
Zeolit
Oniks Mangaan Oker Toseki
Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo Kalipare, Gedangan, dampit, sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo Donomulyo, gedangan
Emas
45,304 10^8
Sebagai bahan industri keramik, refraktori, kosmetik, kertas, bahan campuran cat dan plastik Urugan , material campuran beton, jalan Bahan kimia dan amomen, bahan agregat ringan, bahan pengembang dan pengisi pasta gigi, bahan penjernih air limbah dan kolam ikan, makan ternak, pemurnian gas metan/ gas alam/gas murni/penyerap zat/ logam beracun Perhiasan
Pasir besi
Sumber: Dinas ESDM, 2015
2.4
Aspek Daya Saing Daerah
2.4.1
Kemampuan Ekonomi Daerah
Diperkirakan jutaan ton 3,5 10^6
Diperkirakan jutaan ton Diperkirakan jutaan ton
Diperkirakan jutaan ton
Struktur ekonomi Kabupaten Malang dalam 5 tahun terakhir yang menggambarkan pilar-pilar kemampuan dan potensi perekonomian daerah dapat dilihat dari peran sektoral dalam perekonomian sebagai berikut:
II-45
Tabel 2.32 Perkembangan Peran Sektoral Dalam Perekonomian Berdasarkan PDRB ADHK Kabupaten Malang Tahun 2011 - 2015 (dalam persen) URAIAN
2011
2012
2013
2014
Pertumbuhan Ekonomi
7,17
7,44
6,65
6,09
Primer
29,38
28,48
27,87
27,87
2. Pertambangan dan Penggalian
2,67
2,57
2,50
2,50
Sekunder
18,58
18,84
19,04
19,04
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
0,72
0,72
0,73
0,73
5. Bangunan
1,88
1,97
2,07
2,07
Tersier
26,28
26,98
27,41
27,41
7. Pengangkutan & Komunikasi
3,26
3,32
3,38
3,38
8. Keu, Persewaan & Jasa Persh.
4,27
4,31
4,36
4,36
9. Jasa-jasa
12,95
12,79
12,72
12,72
2015
1. Pertanian
3. Industri Pengolahan
6. Perdag, Hotel & Restoran
Sumber: Hasil – hasil Pembangunan Kab. Malang, 2015 Ket: Data tahun 2014 msh dalam proses penghitungan karena ada perubahan Tahun Dasar 2000 dengan 9 sektor menjadi Tahun Dasar 2010 dengan 17 sektor
Dilihat dari ketersediaan potensi di kawasan Malang Raya dan beberapa Kabupaten/Kota
yang
memiliki
sektor
andalan
yang
bersamaan
dengan
Kabupaten Malang sesungguhnya diperlukan kerjasama kawasan yang dapat mempercepat kemajuan daerah sekaligus menjadi kekuatan daya saing bersama. Berikut gambaran potensi Kabupaten/Kota yang potensinya bersamaan dengan Kabupaten Malang:
II-46
Tabel 2.33 Daerah yang Potensi Andalannya Sama Dengan Kabupaten Malang TANAMAN PANGAN
No
PERKEBUNAN
PETERNAKAN
PERIKANAN
PERTAMBAN GAN
1
Kab. Malang
Kab. Jember
Kab. Malang
Kab. Gresik
Kab. Tuban
2
Kab. Probolinggo
Kab. Blitar
Kab. Blitar
Kab. Lamongan
Kab. Gresik
3
Kab. Jember
Kab. Malang
Kab. Bangkalan
Kab. Sidoarjo
4
Kab. Banyuwangi
5
Kab. Bojonegoro
6
Kab. Blitar
7
Kab. Lamongan
Kab. Bondowoso
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2015 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa posisi Kabupaten Malang cukup bersaing untuk sektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan namun sektor yang potensi besar yaitu perikanan dan pertambangan belum mampu bersaing dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur. Perekonomian Kabupaten Malang juga ditopang oleh sektor industri yang berorientasi ekspor. Berikut data realisasi ekspor Tahun 2014 : Tabel 2.34 Realisasi Ekspor Non Migas Menurut Tujuan Tahun 2014 Negara Tujuan
Volume (kg)
Nilai (US $)
Jepang China Jerman Singapura Inggris Mesir Yunani Perancis Belgia Amerika 51 Negara Lainnya Total
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
II-47
Hal yang sama juga bisa dilihat dari dari perkembangan investasi yang cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor pada Kabupaten Malang masih bagus. Tabel 2. 35 Perkembangan Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2013 - 2014 No 1
2
3
Uraian
Satuan
2013
2014
Jumlah Investasi
Buah
37
38
- PMDN
Buah
19
19
- PMA
Buah
18
19
Nilai Investasi
Rp
6.326.277.158.745
6.346.277.158.745
- PMDN
Rp
5.185.838.342.719
5.185.838.342.719
- PMA
Rp
1.140.438.816.026
1.160.438.816.026
2.684.823.664.000
2.729.225.460.000
1.164.855.000
1.381.978.822
Nilai Investasi PMA/PMDN
Non
- Industri - Perdagangan - Koperasi
Sumber : Kantor Penanaman Modal 2.4.2
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kabupaten Malang untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas
penduduk
dari
suatu
daerah
menuju
daerah
yang
lain
dan
keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ditujukan untuk: Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan Kabupaten Malang. Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah Kabupaten Malang. Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan, baik II-48
panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan regional/nasional dapat berjalan lancar. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Malang mencapai 8.802,41 km terbagi atas jalan negara 115,63 km (1%), jalan provinsi 110,12 km (1%), jalan kabupaten 1.668,76 km (19%) dan jalan desa 6.907,92 km (79%) sehingga total 8.802,41 km. Kondisi jalan yang baik di Kabupaten Malang dari Tahun 2011 2014 meningkat cukup signifikan yaitu Tahun 2011 panjang jalan 1.324,69 km, Tahun 2012 menjadi 1.324,70 km, Tahun 2013 menjadi 1.385,67 km, dan Tahun 2014 menjadi 1.465,67 km. Jembatan meningkat panjangnya setiap tahun. Tahun 2011 bertambah sepanjang 350 m2, 2012 sepanjang 380 m2, 2013 sepanjang 468 m2, dan Tahun 2014 meningkat sepanjang 298 m2. Tabel 2.36 Prasarana Jalan Tahun 2011 - 2014 Uraian
Satuan
2011
2012
2013
2014
Jalan Negara
km
115,63
115,63
115,63
115,63
Jalan Provinsi
km
110,12
110,12
110,12
110,12
Jalan Kabupaten
km
1.668,76
1.668,76
1.668,76
1.668,76
Jalan Desa
km
6.907,90
6.907,90
6.907,90
6.907,90
Sumber: Dinas Bina Marga, 2015 Teknologi komunikasi kini semakin dirasakan penting peranannya dalam penyampaian informasi jarak jauh. Aktifitas pemerintahan, swasta maupun masyarakat sangat erat kaitannya dengan pos dan telekomunikasi sebagai sarana untuk pengiriman informasi. Bahkan ketersediaan teknologi informasi berdampak pada intelektualitas penduduk, karena dengan tersedianya teknologi dan kemampuan sumberdaya manusia maka akan sangat mudah membaca kemajuan yang mutakhir sehingga dapat memacu perkembangan teknologi di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi masyarakat, dari tahun ke tahun semakin banyak bermunculan wartel swasta. Jumlah telpon umum koin dari tahun ke tahun semakin berkurang, sedangkan jasa telekomunikasi dari pemerintah dan rumah tangga berkembang pesat. Data PT. Telkom Kabupaten Malang menunjukkan jumlah pelanggan telpon semakin meningkat dari tahun ke tahun.
II-49
Tabel 2.37 Perkembangan Telekomunikasi Tahun 2011 – 2014 Uraian
Satuan
Kapasitas Sentral
SST
Kapasitas Terpasang
SST
kapasitas Terpakai
SST
Pelanggan
SST
Telp koin
SST
Wartel/kios/TUT
SST
2011
2012
2013
2014
Sumber: Telkom Malang Ketersediaan bank sangat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di segala bidang, khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas uang antar daerah, kepentingan lalu lintas uang di Kabupaten Malang sangat mudah karena telah tersedia bank-bank pemerintah maupun bank swasta. Bank pemerintah yang terdapat di Kabupaten Malang antara lain, BRI, BNI’46 dan Bank Mandiri, sedangkan swasta BCA, CIMB Niaga dan Bank Jatim, serta BPR-BPR yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini. Selanjutnya perkembangan ketersediaan energi listrik sebagai pendukung penting pembangunan dan perekonomian sebagai berikut: Tabel 2.38 Perkembangan Kelistrikan Tahun 2011 – 2014 Uraian
Satuan
2011
2012
2013
2014
Distribusi JTM
kms
2.633
2.645
2.705
2.767
Distribusi JTR
kms
5.401
5.565
5.592
5.651
Distribusi GRD
unit
3.558
3.962
3.752
4.055
Gardu Induk
unit
9
10
10
10
SR
buah
730.514
842.236
892.088
943.873
kwh/th
1.675.484.263
1.817.801.313
1.944.825.761
2.071.681.783
Konsumsi Listrik
2015
Sumber: PLN Malang, 2015
II-50
Sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung daya saing daerah a) pengembangan Bandar Udara Abdulracman Saleh yang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berkembang sangat pesat dan kedepan perlu di tingkatkan kapasitasnya lebih besar lagi sehingga dapat menambah maskapai dan jumlah penerbangan sesuai dengan kebutuhan untuk melayani beberapa Kabupaten/Kota di bagian Selatan Tengah Jawa Timur; b) pembangunan jalan tol Pandaan-Malang melanjutkan tol Surabaya-Pandaan sehingga akan terhubung layanan tol antara Kota Surabaya dengan Malang Raya sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur; c) pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur dimana wilayah Kabupaten Malang merupakan titik tengah yang akan menghubungkan Malang-Jogjakarta ke Barat dan Malang Denpasar Bali melalui Banyuwangi ke sebelah Timur, dengan demikian potensi yang selama ini belum tergali karena hambatan transportasi di Malang Selatan akan segera berkembang seperti potensi pertambangan perkebunan, dan perikanan laut, serta tidak kalah pentingnya adalah obyek wisata pantai yang cukup banyak di Malang Selatan. 2.4.3
Sarana Transportasi Berikutnya sarana transportasi yang menjamin kelancaran arus orang dan barang dari sentra produksi ke pasar maupun ke obyek-obyek wisata adalah sebagai berikut: Tabel 2.39 Perkembangan Sarana Transportasi Tahun 2011 – 2014 No
Uraian
2011
2012
2013
2014
765
804
805
843
2.920
3.015
3.134
3.239
370
388
432
480
1
Mobil Penumpang Umum
2
Bus Umum
3
Bus bukan umum
4
Mobil barang umum
7.167
8.072
9.165
10.20
5
Mobil barang bukan umum
15.729
17.070
18.798
20.509
6
Kereta Gandengan
199
194
193
196
7
Kereta tempelan
41
57
63
64
8
Kendaraan khusus
42
0
0
0
27.233
29.600
32.590
35.531
JUMLAH
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang, 2015
II-51
Dari data diatas diketahui bahwa trend perkembangan sarana transportasi Kabupaten Malang dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dimana pada Tahun 2011 hanya sebanyak 27.233. Tahun 2014 meningkat tajam menjadi 35.531 atau terjadi kenaikan rata-rata 8% per tahun.
2.4.4
Iklim Berinvestasi Iklim berinvestasi sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat harus difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Tindak kejahatan terbanyak sebagaimana data Kepolisian Kabupaten Malang terbanyak adalah kasus perjudian dengan 215 kasus yang dilaporkan, kemudian kasus penipuan sebanyak 118 kasus. Sementara itu, berdasarkan data yang ada masih terdapat kasus demonstrasi pemogokan tenaga kerja, kasus politik dan kasus ekonomi, namun demikian secara umum angka kriminalitas di Kabupaten Malang baik secara kualitas maupun kuantitas kecenderungannya mengalami penurunan. Hal lain yang mendukung terjaminnya keamanan wilayah Kabupaten Malang karena terdapat banyak institusi militer baik dari TNI AD, TNI AU dan TNI AL yang juga berperan aktif dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk juga keamanan berinvestasi. Tabel 2.40 Angka kriminalitas Tahun 2011 – 2014 No
Uraian
2011
2012
2013
2014
1
Jumlah kasus narkoba
40
60
54
74
2
Jumlah kasus pembunuhan
3
10
0
4
3
Jumlah kejahatan seksual
6
8
10
11
4
Jumlah kasus penganiayaan
0
68
70
56
5
Jumlah kasus pencurian
0
59
42
32
6
Jumlah kasus penipuan
0
118
102
71
7
Jumlah kasus pemalsuan uang
2
4
0
2
II-52
8
Kasus perjudian
215
161
100
120
9
Kasus pemerasan dan penadahan
5
12
26
15
10
Bunuh diri
8
10
10
15
279
510
414
400
Jumlah penduduk
2.471.990
2.490.878
2.508.698
2.527.087
Angka kriminalitas
0,00011
0,0002
0,00016
0,00015
Jumlah 11
Sumber: Kepolisian, data diolah, 2015.
II-53
