PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011-2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJARNEGARA, Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat

: 1. 2.

3.

bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati Banjarnegara, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang; bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 – 2016; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1345); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4832); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2006 Nomor 8 Seri E); 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21); 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 134 ); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2011-2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara. 4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara. Rakyat Daerah yang 5. Dewan Perwakilan selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara. 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai tahun 2014. 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai tahun 2013. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 20112016 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2011-2016 dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah. 12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan dari masing-masing SKPD untuk periode tahun 2011-2016 yang substansinya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD. 13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2 RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 3 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan. Pasal 4 (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,

program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya dijabarkan dalam RKPD. Pasal 5 RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah. Pasal 6 Sistematika RPJMD Tahun 2011-2016 disusun sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7 (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2016, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2016 – 2021 yang memuat Visi dan Misi Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 30 April 2012 BUPATI BANJARNEGARA,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 – 2016 I.

UMUM Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka menengah, serta memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 maka Kabupaten Banjarnegara menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (2011 – 2016). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RENSTRA SKPD Kabupaten Banjarnegara. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunandaerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomimakro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk

arahkebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diKabupaten Banjarnegara. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Tahun 2011 – 2016 adalah untuk : a. mendukung koordinasi antarpelakupembangunan dalam pencapaian tujuan daerah; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antarbidang, antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan e. mengoptimalkanpartisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenBanjarnegara Tahun 2011 – 2016. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Dokumen RPJMD Tahun 2011 -2016 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebelum RPJMD Tahun 2016 – 2021 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pasal 9 Cukup jelas

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ........................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR .....................................................................

ix

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................

I-1

1.1. Latar Belakang ..................................................... I- 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ... ............................... I- 5 1.3. Hubungan Antar Dokumen .................................. I- 9 1.4. Sistematika Penulisan ....................................... ... I-11 1.5. Maksud dan Tujuan .............................................. I-11

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..................... II-1 2.1. Aspek Geografi dan Demografi .............................. II-1 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .......................... II-30 2.2. Aspek Pelayanan Umum ....................................... II-65 2.3. Aspek Daya Saing Daerah ..................................... II-178

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN ......................................... III-1 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu................................. III-2 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ......... III-17 3.3. Kerangka Pendanaan ............................................ III-21

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ................................. IV-1 4.1. Identifikasi Permasalahan ..................................

IV-1

4.2. Isu Strategis ....................................................... IV-18

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ........................ V-1 5.1. Visi ....................................................................... V-1 5.2. Misi ...................................................................... V-2 5.3. Tujuan dan Sasaran ............................................. V-9

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

i

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .......................... VI-1 6.1. Strategi ................................................................ VI-1 6.2. Arah Kebijakan..................................................... VI-5

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN VII-1 7.1. Kebijakan Umum ................................................ VII-1 7.2. Program Pembangunan Daerah ........................... VII-10

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS ............ VIII-1

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH............ IX-1 9.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ......................... IX-1 9.2. Aspek Pelayanan Umum ...................................... IX-3 9.3. Aspek Daya Saing ................................................ IX-28

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN .. X-1 10.1 Pedoman Transisi ................................................ X-1 10.2 Kaidah Pelaksanaan............................................. X-1


ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.

Data Wilayah Administratif di Kabupaten Banjarnegara .......................................................................

Tabel 2.2.

Ketinggian Wilayah Kota Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara .............................................................

Tabel 2.3.

Kemiringan

Lahan

Wilayah

Kecamatan

Nama

Sungai

yang

Panjangnya

>10

km

II-5

di

Kabupaten Banjarnegara ........................................... Tabel 2.4.

II-2

II-6

di

Kabupaten Banjarnegara ........................................... II-11 Tabel 2.5.

Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Banjarnegara ........................................... II-12

Tabel 2.6.

Potensi

Energi

Panas

Bumi

di

Kabupaten

Banjarnegara ............................................................. II-22 Tabel 2.7.

Jumlah

Penduduk

Kabupaten

Banjarnegara

Tahun 2011 ............................................................... II-27 Tabel 2.8.

Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 ...... II-29

Tabel 2.9.

Penduduk

Menurut

Agama

dan

Aliran

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 ....................... II-30 Tabel 2.10. Perbandingan

Indeks

Pembangunan

Manusia

Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010........................................... II-31 Tabel 2.11. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan rupiah) .......................... II-34 Tabel 2.12. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2010 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan rupiah) ...................................................................... II-35 Tabel 2.13. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten Banjarnegara ............................................................. II-36


iii

Tabel 2.14. Rata-Rata Pertumbuhan Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 ................................................................ II-37 Tabel 2.15. PDRB per Kapita Penduduk Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-

2010 ......................................................................... II-41 Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 ................................................................ II-43 Tabel 2.17. Analisis

Tipologi

Klassen

per

Kecamatan

di

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 .............. II-44 Tabel 2.18. Banyaknya Kejahatan yang Terjadi di Kabupaten Banjarnegara Menurut Jenisnya Tahun 20072010 ......................................................................... II-48 Tabel 2.19. Indeks Kinerja Ekonomi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 ..................................................... II-50 Tabel 2.20. Data Jumlah Kelompok Kesenian di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2010 ............................... II-63 Tabel 2.21. Rasio Klub dan Gedung Olahraga di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2011 ............................... II-64 Tabel 2.22. Jumlah Sekolah per Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 ........................................ II-66 Tabel 2.23. Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Dasar di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .............. II-68 Tabel 2.24. Rasio

Guru

terhadap

Murid

Pendidikan

Menengah Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................................ II-70 Tabel 2.25. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV (%) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .............. II-74 Tabel 2.26. Rasio Posyandu per Satuan Balita Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ............................... II-75 Tabel 2.27. Rasio 30.000

Puskesmas, Penduduk

Poliklinik,

dan

Kabupaten

Pustu

per

Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ..................................................... II-76


iv

Tabel 2.28. Rasio

Rumah

Sakit

per

Satuan

Penduduk

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .............. II-76 Tabel 2.29. Tingkat Pemanfaatan Rumah Sakit diKabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................. II-90 Tabel 2.30. Jenis Jalan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................................. II-92 Tabel 2.31. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten BanjarnegaraTahun 2007-2011 ................................. II-100 Tabel 2.32. Jumlah

Koperasi

Kabupaten

dan

Tenaga

Banjarnegara

Kerjanya

Berdasarkan

di

Jenis

Tahun 2009-2010 ....................................................... II-132 Tabel 2.33. Indikator

Pembangunan

Urusan

Kepemudaan

dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2011 ................................................................. II-137 Tabel 2.34. Cakupan patroli petugas Satpol PP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................ II-142 Tabel 2.35. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................ II-145 Tabel 2.36. Ketepatan Laporan

Waktu Kinerja

SKPD

dalam

(LAKIP

dan

Penyampaian TAPKIN)

di

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 .............. II-146 Tabel 2.37. Indikator Capaian Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .............. II-147 Tabel 2.38. Jumlah

Lumbung

dan

Gudang

Pangan

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 ....................... II-148 Tabel 2.39. Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................ II-154 Tabel 2.40. Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................ II-159 Tabel 2.41. Produksi Tanaman Pangan, Sayur-Sayuran, dan Buah-Buahan Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................................. II-160 Tabel 2.42. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal

Lainnya

(Kw/Ha)

Di

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................ II-160


v

Tabel 2.43. Produktivitas

Tanaman

Buah

dan

Sayur

di

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .............. II-161 Tabel 2.44. Populasi

Ternak

Di

Kabupaten

Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ..................................................... II-166 Tabel 2.45. Pertambangan

Tanpa

Ijin

yang

Ditertibkan

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .............. II-168 Tabel 2.46. Jumlah Pemakai dan Pengusahaan Air Tanah Berijin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 20072011 ......................................................................... II-170 Tabel 2.47. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Panas Bumi di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .............. II-170 Tabel 2.48. Pemanfaatan Potensi Gas Rawa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ............................... II-171 Tabel 2.49. Rata-rata Lama Proses Perizinan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ............................... II-184 Tabel 3.1.

Derajat

Desentralisasi

Fiskal

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2006-2010 ............................... Tabel 3.2.

Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2010 ...............

Tabel 3.3.

III-3

III-5

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 20062010 .........................................................................

Tabel 3.4.

III-7

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Banjarnegara Tahun 20082010 .........................................................................

Tabel 3.5.

Rata-Rata

Pertumbuhan

Neraca

III-8

Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 .............. III-10 Tabel 3.6.

Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 ...................................................... III-11

Tabel 3.7.

Rasio Lancar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 ................................................................. III-12

Tabel 3.8.

Rasio

Quick

Kabupaten

Banjarnegara

Tahun

2008-2010 ................................................................ III-12 Tabel 3.9.

Rasio

Total

Hutang

terhadap

Total

Aset

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 .............. III-13


vi

Tabel 3.10. Rasio Total Hutang terhadap Modal Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 ................................. III-14 Tabel 3.11. Rata-Rata Umur Piutang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 ...................................................... III-15 Tabel 3.12. Rata-Rata

Umur

Persediaan

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2008-2010 ................................ III-16 Tabel 3.13. Perputaran Total Aktiva Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 ...................................................... III-16 Tabel 3.14. Realisasi

Belanja

Pemenuhan

Kebutuhan

Aparatur Kabupaten Banjarnegara Tahun 20082010 .......................................................................... III-18 Tabel 3.15. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banjarnegara Tahun 20082010 ......................................................................... III-19 Tabel 3.16. Defisit Anggaran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 ................................................................. III-19 Tabel 3.17. Komposisi Penutup Defisit Anggaran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 ................................ III-20 Tabel 3.18. Realisasi

Sisa

Lebih

Perhitungan

Anggaran

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 ............. III-21 Tabel 3.19. Pengeluaran Periodik, Wajib, dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016 ................................................................. III-23 Tabel 3.20. Perbandingan

Target

dan

Realisasi

PAD

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 .............. III-24 Tabel 3.21. Estimasi Penerimaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016 (dalam jutaan) ............................... III-25 Tabel 3.22. Kapasitas Riil Kemamupan Keuangan Daerah untuk

Mendanai

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Banjarnegara (dalam ribuan rupiah) Tahun 2012-2016 ...................................................... III-28 Tabel 5.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2011-2016 ....... V-15

Tabel 6.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan

Kebijakan

Pemerintah

Kabupaten

Banjarnegara .............................................................. VI-11 RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

vii

Tabel 8.1.

Indikasi Rencana Program Prioritas Berdasarkan APBD ........................................................................ VIII-2

Tabel 9.1.

Indikator Banjarnegara

Kinerja

Daerah

Tahun

Kabupaten

2012-2016

Aspek

Kesejahteraan Masyarakat ........................................ Tabel 9.2.

Indikator

Kinerja

Daerah

IX-2

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2012-2016 Aspek Pelayanan Umum ...................................................................... Tabel 9.3.

Indikator Banjarnegara

Kinerja Tahun

Daerah 2012-2016

IX-3

Kabupaten Aspek

Daya

Saing ........................................................................ IX-28


viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.

Alur Perencanaan Program dan Penganggaran ..... I-10

Gambar 2.1.

Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-26

Gambar 2.2.

Laju

Pertumbuhan

Penduduk

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2010 ........................... II-28 Gambar 2.3.

Perbandingan

Pertumbuhan

Ekonomi

Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2007-2010 ........................... II-33 Gambar 2.4.

Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................................................... II-40

Gambar 2.5.

Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 ................................................ II-42

Gambar 2.6.

Klasifikasi

Kecamatan

di

Kabupaten

Banjarnegara Menurut Tipologi Klassen Tahun 2007-2010 ........................................................... II-46 Gambar 2.7.

Penduduk

di

Atas

Garis

Kemiskinan

di

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 ......... II-47 Gambar 2.8.

Angka

Kriminalitas

yang

Tertangani

di

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 ......... II-48 Gambar 2.9.

Angka Melek Huruf di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-51

Gambar 2.10. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 ........................... II-51 Gambar 2.11. Angka Rata-Rata Lama Belajar di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................... II-52 Gambar 2.12. Angka

Partisipasi

Kasar

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................... II-53 Gambar 2.13. Angka

Partisipasi

Murni

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................... II-54 Gambar 2.14. Angka Kematian Bayi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-55 Gambar 2.15. Angka Kematian Ibu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-58


ix

Gambar 2.16. Angka

Usia

Harapan

Hidup

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2010 .......................... II-58 Gambar 2.17. Persentase

Balita

Gizi

Buruk

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-60 Gambar 2.18. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin Non Kuota Jamkesmas/ Jamkesda di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................................................... II-61 Gambar 2.19. Rasio

Penduduk

yang

Bekerja

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2010 .......................... II-61 Gambar 2.20. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-67 Gambar 2.21. Rasio

Ketersediaan

Sekolah

terhadap

Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-68 Gambar 2.22. Angka

Partisipasi

Sekolah

Pendidikan

Menengah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................................................... II-69 Gambar 2.23. Rasio

Ketersediaan

Sekolah

terhadap

Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-69 Gambar 2.24. Ruang

Kelas

Kondisi

Baik

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-70 Gambar 2.25. Angka

Partisipasi

Kasar

PAUD

Kabupaten

BanjarnegaraTahun 2007-2011 ........................... II-71 Gambar 2.26. Angka Putus Sekolah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-72 Gambar 2.27. Angka

Kelulusan

Kabupaten

Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-73 Gambar 2.28. Angka Melanjutkan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-74 Gambar 2.29. Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-77 Gambar 2.30. Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-77


x

Gambar 2.31. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ..... II-78 Gambar 2.32. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

yang

Memiliki

Kompetensi

Kebidanan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................................................... II-79 Gambar 2.33. Cakupan

Desa/Kelurahan

Immunization

di

Universal

Kabupaten

Child

Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-80 Gambar 2.34. Cakupan

Balita

Gizi

Buruk

Mendapat

Perawatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................................................... II-81 Gambar 2.35. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-82 Gambar 2.36. Angka

Kesakitan

(Incident

Rate)

DBD

di

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 ......... II-83 Gambar 2.37. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-84 Gambar 2.38. Cakupan

Kunjungan

Bayi

di

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................... II-85 Gambar 2.39. Cakupan

Puskesmas

di

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................... II-85 Gambar 2.40. Persentase Cakupan Rawat Jalan di Kabupaten BanjarnegaraTahun 2007-2011 ............................ II-86 Gambar 2.41. Persentase Cakupan Rawat Inap di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................... II-87 Gambar 2.42. Ketersediaan Pelayanan Spesialis di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................... II-88 Gambar 2.43. Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-91 Gambar 2.44. Panjang

Jalan

Kabupaten

dalam

Kondisi

Baik (>40 km/jam) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-93


xi

Gambar 2.45. Irigasi

dalam

Kondisi

Baik

di

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-93 Gambar 2.46. Persentase Pengendalian Banjir di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-94 Gambar 2.47. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .... II-95 Gambar 2.48. Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2011 ........ II-95 Gambar 2.49. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

ber-HPL/HGB

di

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-96 Gambar 2.50. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-98 Gambar 2.51. Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-99 Gambar 2.52. Angkutan Darat di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-101 Gambar 2.53. Kepemilikan

KIR

Angkutan

Umum

di

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-101 Gambar 2.54. Pemasangan

Rambu-Rambu

di

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-102 Gambar 2.55. Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2011 .......................... II-103 Gambar 2.56. Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 ........ II-103 Gambar 2.57. Pencemaran Status Mutu Air di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-105 Gambar 2.58. Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan

Sumber

Mata

Air

di

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-106 Gambar 2.59. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal

di

Kabupaten

Banjarnegara

Tahun

2007-2011 ........................................................... II-106 Gambar 2.60. Penegakkan Hukum Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................... II-108


xii

Gambar 2.61. Cakupan

Pemantauan

Terhadap

Kualitas

Udara di Kabupaten Banjarnegara Tahun 20072011 .................................................................... II-109 Gambar 2.62. Cakupan Terhadap Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .........II-110 Gambar 2.63. Bidang

Lahan

Bersertifikat

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................... II-111 Gambar 2.64. Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................... II-111 Gambar 2.65. Penyelesaian

Izin

Lokasi

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................... II-112 Gambar 2.66. Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .........II-113 Gambar 2.67. Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................... II-113 Gambar 2.68. Rasio

Pasangan

Berakte

Nikah

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................... II-114 Gambar 2.69. Kepemilikan Penduduk

Akta

Kelahiran

Kabupaten

per

Banjarnegara

Jumlah Tahun

2007-2011 ........................................................... II-115 Gambar 2.70. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................................................... II-117 Gambar 2.71. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .........II-117 Gambar 2.72. Rasio KDRT di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2011 ........................................................... II-118 Gambar 2.73. Partisipasi

Angkatan

Kerja

Perempuan

di

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 .........II-119 Gambar 2.74. Penyelesaian

Pengaduan

Perlindungan

Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2010 ..... II-119 Gambar 2.75. Rasio Siswa Perempuan terhadap Siswa LakiLaki di Kabupaten Banjarnegara Tahun 20072010 .................................................................... II-120


xiii

Gambar 2.76. Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap LakiLaki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2011 ........ II-121 Gambar 2.77. Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-121 Gambar 2.78. Rasio Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2011 .......................... II-122 Gambar 2.79. Rata-Rata

Jumlah

Anak

per

Keluarga

di

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-123 Gambar 2.80. Rasio Akseptor KB di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-123 Gambar 2.81. Cakupan

Peserta

KB

Aktif

di

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-124 Gambar 2.82. Unmetneed KB di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-124 Gambar 2.83. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ............................................................................ II-125 Gambar 2.84. Total Fertility Rate di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-125 Gambar 2.85. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-126 Gambar 2.86. Penanganan Kesejahteraan

Penyandang Sosial

di

Masalah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-127 Gambar 2.87. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .... II-128 Gambar 2.88. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-128 Gambar 2.89. Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-129 Gambar 2.90. Tingkat

Pengangguran

Terbuka

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2010 .......................... II-130 Gambar 2.91. Keselamatan dan Perlindungan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-130


xiv

Gambar 2.92. Penyelesaian Pengusaha

Perselisihan Terhadap

Buruh

Kebijakan

dan

Pemerintah

Daerah di Kabupaten Banjarnegara

Tahun

2007-2011 ........................................................... II-131 Gambar 2.93. Persentase

Koperasi

Aktif

di

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................... II-133 Gambar 2.94. Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-133 Gambar 2.95. UMKM

di

Kabupaten

Banjarnegara

Tahun

2007-2011 ........................................................... II-134 Gambar 2.96. Jumlah Investor di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-134 Gambar 2.97. Nilai

Investasi

di

Kabupaten

Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-135 Gambar 2.98. Kenaikan/Penurunan

Nilai

Realisasi

PMDN

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .........II-136 Gambar 2.99. Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas

dan

OKP

Kabupaten

Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................. II-138 Gambar 2.100. Jumlah Kegiatan pembinaan Politik Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .........II-138 Gambar 2.101. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Kabupaten

Banjarnegara

Tahun

2007-2011 ........................................................... II-139 Gambar 2.102. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .........II-140 Gambar 2.103. Rasio

Pos

Desa/Kelurahan

Siskamling

per

Kabupaten

Jumlah

Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-140 Gambar 2.104. Penegakan PERDA Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-141 Gambar 2.105. Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman,

Keindahan

di

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................... II-142 Gambar 2.106. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .........II-143 RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

xv

Gambar 2.107. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-143 Gambar 2.108. Persentase

Cakupan

Sarana

Prasarana

Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-144 Gambar 2.109. Sistem

Informasi

Manajemen

Pemerintah

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 20072011 .................................................................... II-145 Gambar 2.110. Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-147 Gambar 2.111. Ketersediaan

Pangan

Utama

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-149 Gambar 2.112. Pola Pangan Harapan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2011 ................................................ II-150 Gambar 2.113. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 ........ II-151 Gambar 2.114. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-151 Gambar 2.115. Posyandu Aktif di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2011 ................................................ II-152 Gambar 2.116. Swadaya

Masyarakat

Pemberdayaan

terhadap

Masyarakat

di

Program Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2009-2011 .......................... II-152 Gambar 2.117. Jumlah Jaringan Komunikasi di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-154 Gambar 2.118. Rasio Wartel/Warnet

per 1000 Penduduk di

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-155 Gambar 2.119. Jumlah

Surat

Kabar

Nasional/Lokal

di

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-156 Gambar 2.120. Jumlah

Penyiaran

Radio/TV

Lokal

di

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-156 Gambar 2.121. Jumlah Web Site Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-157 Gambar 2.122. Jumlah Jaringan E-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 20072011 .................................................................... II-157 RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

xvi

Gambar 2.123. Jumlah

Pameran/Expo

Yang

Diikuti

Oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-158 Gambar 2.124. Kontribusi

Sektor

Terhadap

PDRB

Pertanian/Perkebunan

Kabupaten

Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-162 Gambar 2.125. Kontribusi

Sektor

Terhadap

PDRB

Pertanian

Kabupaten

(Palawija)

Banjarnegara

Tahun 2007- 2011 ............................................... II-163 Gambar 2.126. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap

PDRB

Kabupaten

Banjarnegara

Tahun 2007-2010 ................................................ II-163 Gambar 2.127. Persentase Keberhasilan Inseminasi Buatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .........II-164 Gambar 2.128. Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-165 Gambar 2.129. Rehabilitasi

Hutan

dan

Lahan

Kritis

di

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .........II-165 Gambar 2.130. Kerusakan

Kawasan

Hutan

di

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................... II-166 Gambar 2.131. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 .........II-167 Gambar 2.132. Proporsi Luas Lahan yang Tertutup Hutan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .........II-167 Gambar 2.133. Kontribusi

Sektor

Pertambangan

Terhadap

PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 20072011 .................................................................... II-169 Gambar 2.134. Jumlah

Pengunjung

Obyek

Wisata

di

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ......... II-171 Gambar 2.135. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ......... II-172 Gambar 2.136. Produksi Perikanan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-173 Gambar 2.137. Konsumsi Ikan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-173 RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

xvii

Gambar 2.138. Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-174 Gambar 2.139. Produksi Perikanan Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 20072011 .................................................................... II-174 Gambar 2.140. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 ........ II-175 Gambar 2.141. Ekspor

Bersih

Perdagangan

di

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-175 Gambar 2.142. Cakupan Binaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................................................... II-176 Gambar 2.143. Kontribusi

Sektor

Industri

terhadap

PDRB

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-176 Gambar 2.144. Kontribusi

Sektor

Industri

rumah

tangga

terhadap PDRB Sektor Industri Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-177 Gambar 2.145. Pertumbuhan

Industri

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-177 Gambar 2.146. Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-178 Gambar 2.147. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

di

Kabupaten

Banjarnegara

Tahun

2007-2010 ........................................................... II-179 Gambar 2.148. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-179 Gambar 2.149. Jumlah Umum

Orang di

yang

Terangkut

Kabupaten

Angkutan

Banjarnegara

Tahun

2007-2011 ........................................................... II-180 Gambar 2.150. Jumlah

Bank

dan

Cabang

di

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 .......................... II-181 Gambar 2.151. Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-182 Gambar 2.152. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ............................................................ II-183 RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

xviii

Gambar 2.153. Angka Kriminalitas di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................................ II-183 Gambar 2.154. Rasio

Lulusan

S1/S2/S3

di

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................... II-186 Gambar 2.155. Rasio

Ketergantungan

di

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........................... II-187 Gambar 2.156. Rasio PNS yang Lulus S1 dan S2/S3 di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ......... II-188 Gambar 3.1.

Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2010 ......... III-6

Gambar 3.2.

Perkembangan

Proporsi

Unsur

Pendapatan

Daerah Tahun 2006-2010 .................................... III-8


xix

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011-2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Periode

pelaksanaan

desentralisasi

pemerintahan

di

Indonesia telah melewati dasawarsa pertama terhitung sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1999 (diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Perjalanan waktu selama sepuluh tahun

pertama

telah

memberikan

banyak

pembelajaran

khususnya bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang lebih demokratis, bersih, transparan dan akuntabel menuju masyarakat yang sejahtera. Demi terwujudnya sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang strategis, terarah, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan sejalan dengan tugas dan kewenangan yang diamanatkan undang-undang kepada penyelenggara pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) disebutkan bahwa daerah

diwajibkan

untuk

menyusun

5

(lima)

dokumen

perencanaan pembangunan yaitu: 1.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

2.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

3.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

4.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)


I-1

5.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Bupati sebagai kepala penyelenggara pemerintahan daerah

di tingkat kabupaten berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan programnya dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan pelaksanaan program pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan

surat

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor:

050/915/II/Bangda Tanggal 3 Maret 2011 Perihal Konsultasi Rancangan

Akhir

RPJMD

dan

RKPD,

disebutkan

bahwa

Periodesasi RPJMD sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah terpilih

terhitung

sejak

dilantik

dan

bukan

berdasarkan

hitungan tahun anggaran. Hal ini berarti periode RPJMD saat ini adalah tahun 2011-2016. Mengingat tahun 2011 adalah tahun transisi kepemimpinan Kepala Daerah, maka kinerja pemerintahan yang diukur dimulai pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Penyusunan RPJMD tersebut berpedoman kepada Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

yang

merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahun. Periode RPJMD Tahun 2011-2016 berada pada tahapan kedua (2009-2014) dan ketiga (2015-2020) pada RPJPD tahun 2005-2025. Pada tahapan kedua RPJPD, pembangunan Kabupaten Banjarnegara diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, serta peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam. Tema yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan tahap kedua adalah “Banjarnegara daerah agribisnis dan agrowisata yang

Maju”.

Sedangkan

pada

tahapan

pembangunan

Kabupaten

Banjarnegara

ketiga

RPJPD,

diarahkan

pada

pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Hasil ini terutama yang menekankan pada pencapaian daya

saing

wilayah

dan

masyarakat

Banjarnegara

yang

berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

I-2

wilayah yang makin berkualitas, dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang makin meningkat. Tema yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan tahap ketiga RPJPD ini yaitu “Banjarnegara Daerah Agroindustri yang Maju”. RPJMD yang disusun juga harus memperhatikan Rencana Tata Ruang agar program pembangunan daerah mendorong terciptanya

keterpaduan,

keserasian,

keseimbangan

laju

pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/ antar kawasan. Oleh karena itu, RPJMD tahun 2011-2016 harus diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2011-2031. RPJMD juga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Nasional

(RPJMN)

yang

merupakan

penjabaran visi, misi dan program Presiden Republik Indonesia untuk

periode

2010-2014.

Keselarasan

perencanaan

pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditegaskan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan masing-masing

dengan

Nomor

28

Tahun

2010;

0199/M

PPN/04/2010 dan PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014. Dimana pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama tersebut, menerangkan bahwa : “Daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah mulai tahun 2010– 2013, dalam penyusunan RPJMD pada kurun waktu 2010 – 2014 harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN Tahun 2010–2014”. Adapun keselarasan yang dimaksud adalah: a.

Strategi

dan

arah

kebijakan

pembangunan

jangka

menengah daerah yang selaras dengan strategi, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, dan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Buku I RPJMN 2010 – 2014. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

I-3

b.

Kebijakan

umum

dan

program

pembangunan

jangka

menengah daerah yang selaras dengan pencapaian sasaran rencana

pembangunan

bidang-bidang

sebagaimana

tercantum dalam Buku II RPJMN 2010 – 2014. c.

Pencapaian

sasaran

program

pembangunan

jangka

menengah daerah yang selaras dengan pencapaian sasaran dan

arah

pembangunan

kewilayahan

sebagaimana

tercantum dalam Buku III RPJMN 2010 – 2014. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Bersama tersebut di atas, maka kepala daerah di seluruh Indonesia diberikan tanggung jawab untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efisien agar belanja daerah dapat dioptimalkan

mendanai

penyelarasan

program/kegiatan

pembangunan daerah dalam rangka mencapai prioritas dan sasaran

pembangunan

nasional.

Keselarasan

perencanaan

pembangunan antara pusat dan daerah ini diharapkan mampu memperlancar

percepatan

pembangunan

baik

di

daerah

maupun nasional tanpa menghilangkan semangat demokrasi dalam penyusunan rencana pembangunan di daerah itu sendiri. Pasal 6 ayat 2 Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tersebut di atas menginstruksikan kepada Kepala Daerah agar pencapaian sasaran

program

pembangunan

jangka

menengah

daerah

diselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian/lembaga dan

rencana

terwujudnya

kerja hasil

tahunan guna

dan

kementerian/lembaga daya

guna

demi

pelaksanaan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan. RPJMD yang telah selaras dengan RPJMN ini nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat

rancangan

kerangka

ekonomi

daerah,

prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


I-4

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar

hukum

penyusunan

RPJMD

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2011–2016 adalah sebagai berikut: 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Pembentukan

Nomor

13

Tahun

Daerah-Daerah

1950

tentang

Kabupaten

Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;

7.

Undang-Undang

Nomor

24

Tahun

2007

tentang

Penanggulangan Bencana; 8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9.

Undang-Undang

Nomor

41

Tahun

2009

tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman; 11. Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1950

tentang

Pembentukan

Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

I-5

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 23. Peraturan

Presiden

Nomor

1

Tahun

2007

tentang

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

I-6

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Pengendalian,

Tahapan, dan

Tata

Evaluasi

Cara

Penyusunan,

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006

tentang

Pembangunan

Tata

Cara

Penyusunan

Perencanaan

dan

Pelaksanaan

Musyawarah

Daerah

Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025; 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2013; 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005–2025; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun

2011

Tentang

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Negeri,

Menteri Badan

Kabupaten Banjarnegara. 35. Peraturan

Bersama

Menteri

Dalam

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

dan

Menteri

Keuangan (masing-masing dengan Nomor 28 Tahun 2010 ; 0199/M PPN/04/2010 dan PMK 95/PMK 07/2010) tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

I-7

Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014; 36. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana

Aksi

Daerah

Percepatan

Pencapaian

Target

Millenium Development Goals (RAD-MDG’s) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD

Kabupaten

Banjarnegara

Tahun

2011-2016

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah

yang

Pembangunan

penyusunannya Jangka

berpedoman

Panjang

pada

Daerah

Rencana

(RPJPD)

dan

memperhatikan RPJM Nasional dengan maksud agar mendapat kesesuaian antar keduanya serta mendukung program-program pemerintah pusat sehingga RPJMD tetap dalam kerangka Kabupaten Banjarnegara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan

daerah,

kebijakan

umum,

program

SKPD,

program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh

dengan

Selanjutnya

mendorong

pemerintah

daerah

partisipasi menyusun

masyarakat. RKPD

yang

merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun. Bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Renstra SKPD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD. Setelah RKPD ditetapkan, maka kepala SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan Renstra SKPD untuk jangka waktu satu tahun dan digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

I-8

Gambar di bawah ini menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran

RENSTRA KL

RENJA KL

RINCIAN APBN

RKA - KL

Pemerintah Pusat

RPJP

RPJM

NASIONAL

NASIONAL

RKP

RAPBN

PPAS

RPJPD

RPJMD

RKPD

RENSTRA

RENJA

APBN

RAPBD

APBD

KUA

PERENCANAAN PROGRAM

Pemerintah Daerah

RKA SKPD

PENJABARA N

PENGANGGARAN

Gambar 1.1. Alur Perencanaan Program dan Penganggaran 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III

GAMBARAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN

DAERAH

DAN KERANGKA PENDANAAN BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN


I-9

1.5. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2011–2016 adalah: 1.

Menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara;

2.

Memberikan

pedoman

dalam

penyusunan

dokumen-

dokumen perencanaan pembangunan lanjutan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD; 3.

Memberikan instrumen

pedoman

dalam

pengendalian,

penyusunan

pengawasan

instrumen-

dan

evaluasi

pembangunan; Tujuan

penyusunan

RPJMD

Kabupaten

Banjarnegara

Tahun 2011-2016 adalah: 1.

Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam menyusun perencanaan jangka pendek (tahunan)/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), sehingga perencanaan lebih terarah;

2.

Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).


I - 10

BAB II BAB II GAMBARANUMUM UMUM KONDISI GAMBARAN KONDISIDAERAH DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 1)

Luas dan Batas Wilayah Administrasi Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah bagian barat dengan total wilayah seluas 106.971,01 ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, 12 kelurahan, 953 dusun, 1.312 Rukun Warga, dan 5.150 Rukun Tetangga dengan pusat pemerintahan Kecamatan

terletak

terluas

di

di

Kota

Banjarnegara.

Kabupaten

Banjarnegara

adalah Kecamatan Punggelan dengan luas sebesar 10.284,01 ha atau 9,61% dari total luas wilayah Kabupaten

Banjarnegara,

sedangkan

kecamatan

dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purwareja Klampok dengan luas sebesar 2.186,67 ha atau 2,04%

dari

total

luas

wilayah

Kabupaten

Banjarnegara. Wilayah Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan

beberapa

kabupaten

di

Provinsi

Jawa

Tengah. Batas-batas Kabupaten Banjarnegara dapat dirinci sebagai berikut: Sebelah Utara

: berbatasan

dengan

Kabupaten

dan

Kabupaten

dengan

Kabupaten

dengan

Kabupaten

Pekalongan Batang; Sebelah Timur

: berbatasan Wonosobo;

Sebelah Selatan : berbatasan

Kebumen; dan Sebelah Barat

: berbatasan Purbalingga

dengan

Kabupaten

dan

Kabupaten

Banyumas. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 1

Adapun

pembagian

wilayah

administratif

Kabupaten Banjarnegara menurut kecamatan dapat dirinci sebagai berikut: Tabel 2.1. Data Wilayah Administratif Kabupaten Banjarnegara Kecamatan Susukan Purwareja Klampok Mandiraja Purwanegara Bawang Banjarnegara Sigaluh Madukara Banjarmangu Wanadadi Rakit Punggelan Karangkobar Wanayasa Kalibening Batur Pagentan Pejawaran Pagedongan Pandanarum Total

Luas (Ha) 5.265,67 2.186,67 5.261,58 7.386,53 5.520,64 2.624,20 3.955,95 4.820,15 4.635,61 2.827,41 3.244,62 10.284,01 3.906,94 8.201,13 8.377,56 4.717,10 4.618,98 5.224,97 8.055,24 5.856,05 106.971,01

Jumlah Desa 15 8 16 13 18 4 14 18 17 11 11 17 13 17 16 8 16 17 9 8 266

Jumlah Kelurahan 9 1 2 12

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2010

2)

Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Banjarnegara terletak antara 7o12'– 7o31' Lintang Selatan dan 109o20'10”–109o45'50'' Bujur Timur. Berada pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur. Berdasarkan

pembagian

zona

fisiografi,

Kabupaten Banjarnegara masuk dalam 3 (tiga) zona yang berbeda yaitu Zona Pegunungan Serayu Utara dengan morfologi berupa rangkaian pegunungan dengan lereng dan lembah yang curam, Zona Depresi Sentral yang merupakan dataran dengan lembah Sungai Serayu yang subur, dan Zona Pegunungan Serayu Selatan yang berupa lereng RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 2

yang terjal dan curam, umumnya tidak subur dan sering kekurangan air. 3)

Topografi Kabupaten Banjarnegara memiliki relief yang beraneka ragam, yaitu dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan dengan pegunungan landai hingga tinggi dan curam. Berdasarkan bentuk tata alam

dan

penyebaran

geografisnya,

dapat

digolongkan menjadi 3 (tiga) zona, yaitu: a)

Bagian

utara

yang

terdiri

dari

daerah

pegunungan dengan relief bergelombang dan curam, bagian ini meliputi wilayah Kecamatan Kalibening,

Pandanarum,

Karangkobar,

Pagentan,

Wanayasa,

Pejawaran,

Batur,

Madukara dan Banjarmangu; b)

Bagian tengah terdiri dari wilayah dengan relief datar, merupakan lembah Sungai Serayu yang subur,

mencakup

sebagian

Kecamatan

Banjarnegara, Madukara, Bawang, Purwareja Klampok, sebagian Kecamatan Susukan, Rakit, Wanadadi dan Banjarmangu; c)

Bagian selatan terdiri dari wilayah dengan relief curam, merupakan bagian dari pegunungan Serayu Selatan. Bagian ini meliputi Kecamatan Sigaluh, sebagian Kecamatan Banjarnegara, Pagedongan, Bawang, Purwanegara, Mandiraja, dan sebagian Kecamatan Susukan. Ditinjau dari segi ketinggian yang dihitung

berdasarkan satuan di atas permukaan laut (dpl), Kabupaten Banjarnegara terbagi menjadi 4 (empat) wilayah ketinggian, yaitu sebagai berikut: a).

Kurang dari 100 m dpl Cakupan wilayah ini meliputi luas 9,82% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi

Kecamatan

Susukan,


Purwareja

II - 3

Klampok, Mandiraja, sebagian Purwanegara, dan sebagian Bawang b).

Antara 100-500 m dpl Cakupan wilayah ini meliputi luas 37,04% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Rakit,

Kecamatan Mandiraja,

Punggelan,

Wanadadi,

Purwanegara,

Bawang,

Banjarnegara, Banjarmangu, dan Madukara c).

Antara 500-1.000 m dpl Cakupan wilayah ini meliputi luas 28,74% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi

Kecamatan

Sigaluh,

sebagian

Banjarnegara, Pagedongan, Banjarmangu, dan Pagentan d).

Lebih dari 1.000 m dpl Cakupan wilayah ini meliputi luas 24,40% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi

Kecamatan

Wanayasa,

Kalibening,

Pejawaran, Pandanarum,

Batur, dan

Karangkobar. Tingkat ketinggian wilayah Banjarnegara per kecamatan disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.2. Ketinggian Wilayah Kota Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Kecamatan Susukan Purwareja Klampok Mandiraja Purwanegara Bawang Banjarnegara Pagedongan Sigaluh Madukara Banjarmangu Wanadadi Rakit Punggelan Karangkobar RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

Ketinggian (m) dpl 80 44 131 157 149 289 639 600 320 290 239 180 374 1.015 II - 4

Ketinggian (m) dpl 935 1.130 1.633 1.135 1.049 1.245

Kecamatan Pagentan Pejawaran Batur Wanayasa Kalibening Pandanarum


Ditinjau dari segi kemiringan, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kemiringan, yaitu: a)

Antara 0–15° meliputi luas 24,61% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan

Susukan,

Purwareja

Klampok,

Mandiraja, Purwanegara, Pagedongan, Bawang, dan Rakit; b)

Antara 15–40° meliputi luas 45,04% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan

Madukara,

Banjarmangu,

Wanadadi, Punggelan, Karangkobar, Pagentan, Wanayasa dan Kalibening; c)

Lebih dari 40° meliputi luas 30,35% dari luas wilayah

Kabupaten

Banjarnegara

meliputi

Kecamatan Susukan, Banjarnegara, Sigaluh, Banjarmangu, Pejawaran dan Batur. Tabel 2.3. Kemiringan Lahan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Kemiringan

Luas

Kecamatan

0–15°

24,61%

15–40°

45,04%

Susukan Purwareja Klampok Mandiraja Purwanegara Bawang Rakit Madukara Banjarmangu Wanadadi Punggelan Karangkobar Pagentan Wanayasa Kalibening


II - 5

Kemiringan

Luas

Kecamatan

Di atas 40°

30,35%

Susukan Banjarnegara Sigaluh Banjarmangu Pagedongan Pejawaran Pandanarum Batur

Sumber: BPS Kab.Banjarnegara 2010

4)

Geologi Berdasarkan

Peta

Geologi,

kondisi

geologi

Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut: a.

Pembagian Formasi Endapan Berdasarkan hasil survei nasional tentang geologi

regional,

Kabupaten

Banjarnegara

termasuk wilayah jalur fisiografi Pegunungan Serayu Selatan. Adapun batuan

stratigrafi

yang

tertua

daerah yaitu

terdiri

batuan

dari

molion

(metamorf) yang terdiri dari: (1). Sekis Kristalin; (2). Sabak; (3). Serpih Hitam; (4). Filit; (5). Kwarsit; dan (6). Batuan Gamping. Sedangkan batuan pra tersier termudanya yaitu lempung serpihan dengan lensa-lensa batu

gampeng

orbitulina.

Di

atas

batuan

pratersier terdapat endapan batuan tertier yang terdiri

dari

tufanapalon

sedimen serta

eosen

horison

dan

horison

breksi.

Batuan

termudanya yaitu batuan sedimen kwarter yang terdiri dari breksi lembah dan endapan baru.


II - 6

b.

Formasi Batuan Formasi batuan yang ada di Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut: (1). Batuan

Grewake

dan

lempung

hitam

tersingkap di daerah Kalitengah sampai Merden Kecamatan Purwanegara; (2). Batuan Metasedimen tersingkap di Desa Kalitengah

Kecamatan

Purwanegara

hingga daerah Kebutuhduwur Kecamatan Pagedongan; (3). Batuan banyak

Filit

dan

Sekis

ditemukan

di

singkapannya lereng

selatan

Pegunungan Serayu Selatan. Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi: (1). Tanah berwarna

Alluvial

dengan

kelabu

asosiasinya,

coklat

dan

hitam,

sifatnya beraneka ragam. Produktivitas tanah rendah hingga tinggi sesuai untuk pertanian. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Wanadadi, Batur, Karangkobar dan Purwareja Klampok.

Jenis tanaman

yang tumbuh pada tanah ini tergantung pada derajat keasaman (pH) tanah, dari sedikit asam, netral hingga basa. Luas tanah ini meliputi 5,40% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara. (2). Tanah Latosol berasosiasi dengan Andosol, sifatnya

agak

asam

hingga

netral,

warnanya beraneka ragam, yaitu kelabu, coklat, hitam coklat kemerah-merahan. Tingkat kesuburan tanah sedang sampai tinggi. Sesuai untuk usaha pertanian, kebun

campuran,

sayuran

dan

terdapat

di

hutan.

pertanian Jenis

Kecamatan


sayur-

tanah

ini

Susukan, II - 7

Purwareja

Klampok,

Wanadadi,

Rakit,

Madukara,

Purwanegara,

Bawang,

Banjarnegara,

Sigaluh, Wanayasa,

Pejawaran dan Pagentan. Luasnya meliputi 66,32%

dari

luas

wilayah

Kabupaten

Banjarnegara. (3). Tanah

Andosol

berwarna

dengan

coklat,

asosiasinya

coklat

kekuning-

kuningan, bersifat netral sampai asam. Produktivitas tanah sedang hingga tinggi, cocok untuk tegalan, kebun campuran dan hutan. Terdapat di Kecamatan Kalibening, Wanayasa, Pejawaran dan Batur, meliputi luas 14,50% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara. (4). Tanah

Grumosol

asosiasinya

dengan

tanah mediteran, sifatnya agak netral, warna

kelabu

hingga

hitam,

merah

kekuning-kuningan, merah hingga coklat. Produktivitasnya rendah sampai sedang, cocok dipergunakan untuk usaha-usaha persawahan

dan

Kecamatan Punggelan

tegalan.

Purwanegara, dan

Meliputi Mandiraja,

Banjarnegara.

Luasnya

sebesar 11,72% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara. (5). Tanah Argonosol, yaitu tanah yang bersifat asam, berwarna hitam. Terdiri dari sisasisa rumput/tumbuhan yang membusuk. Terdapat di sekitar telaga di Kecamatan Batur, seluruh

luasnya luas

meliputi wilayah

0,50%

dari

Kabupaten

Banjarnegara.


II - 8

5)

Potensi Wilayah

Kabupaten

Banjarnegara

termasuk

dalam fisiografi zona Pegunungan Serayu Selatan, zona Pegunungan Serayu Utara, dan sebagian zona Depresi

Jawa

yang

memisahkan

Pegunungan

Serayu Utara dengan Serayu Selatan, serta gunung api

kuarter

di

sekitar

Dieng.

Potensi

geologis

ditentukan berdasarkan perbedaan karakteristik dari ketiga zona tersebut, yaitu : 1).

Zona Utara Merupakan termasuk

dalam

wilayah zona

pegunungan Pegunungan

yang Serayu

Utara serta rangkaian Gunung Api Kuarter. Morfologinya berupa rangkaian pegunungan dengan lereng dan lembah yang curam. Potensi tambang utamanya berupa batuan, mineral non logam dan kemungkinan mineral logam. Zona ini juga potensial bagi pengembangan pariwisata dan tenaga listrik panas bumi di dataran tinggi Dieng. 2).

Zona Tengah Merupakan dataran dengan lembah sungai Serayu

yang

subur.

Zona

ini

merupakan

pemisah antara rangkaian pegunungan Serayu Selatan dengan Pegunungan Serayu Utara. Zona

ini

potensinya

terletak

pada

sektor

agraris. 3).

Zona Selatan Merupakan rangkaian pegunungan yang terjal dan curam, umumnya tidak subur dan sering kekurangan air. Zona ini termasuk rangkaian Pegunungan Serayu Selatan. Potensi bahan

mineral

meliputi:

mineral

logam,

marmer, pasir kwarsa, feldspar, asbes, andesit, pasir dan kerikil.


II - 9

6)

Hidrologi Sebagai daerah yang sebagian besar (lebih kurang

60%)

perbukitan,

berbentuk

Kabupaten

pegunungan

Banjarnegara

dan

memiliki

beberapa sungai. Sungai yang terbesar yaitu Sungai Serayu dengan anak-anak sungainya antara lain Kali Tulis, Kali Merawu, Kali Pekacangan, Kali Gintung

dan

Kali

Sapi.

Sungai-sungai

ini

dimanfaatkan sebagai sumber pengairan yang dapat mengairi areal sawah seluas 9.813,88 hektar. Terdapat 15 (lima belas) sungai di Kabupaten Banjarnegara yang memiliki panjang lebih dari 10 km

dengan

Sungai

Serayu

sebagai

sungai

terpanjang yaitu 66 km. Daftar sungai di Kabupaten Banjarnegara dengan panjang lebih dari 10 km ditampilkan pada tabel berikut: Tabel 2.4. Nama Sungai yang Panjangnya >10 km di Kabupaten Banjarnegara Nama Sungai

Panjang (Km)

Serayu Piasa Sapi Merawu Gintung Pekacangan Tulis Sibebek Kaliurang Mondo Bojong Penaraban Bombong Pager Brukah

66 49 35 32 30 20 14 13 12 12 11 11 11 10 10


7)

Klimatologi Kabupaten

Banjarnegara

beriklim

tropis.

Musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, dengan bulan-bulan basah (hujan) lebih

banyak

dari

pada

bulan-bulan

kering

(kemarau) dengan curah hujan rata-rata 4.450,53 RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 10

mm

per

tahun.

Suhu

udara

di

Kabupaten

Banjarnegara berkisar antara 18°C-29°C dengan temperatur

terdingin

yaitu

18,20°C,

kecepatan

angin sebesar 6 knot, dan kelembaban udara berkisar 65%-91%. Sebaran tingkat curah hujan dan hari hujan, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.5. Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Banjarnegara Curah Hujan

Kecamatan

2010

Hari Hujan

2011

2010

2011

Susukan

6.408

2.673

246

144

Purwareja Klampok

4.449

2.861

196

129

Mandiraja

5.044

2.756

239

145

Purwanegara

+

+

+

+

Bawang

+

+

+

+

Banjarnegara

6.408

255

Pagedongan

-

-

-

-

Sigaluh

-

-

-

-

Madukara

5.525

4.535

351

174

Banjarmangu

6.117

3.434

237

158

Wanadadi

6.211

3.266

342

157

Rakit

-

-

-

-

Punggelan

-

-

-

-

Karangkobar

-

-

-

-

Pagentan

-

-

-

-

4.531

3.676

292

238

Batur

-

-

-

-

Wanayasa

-

-

-

-

Kalibening

-

-

-

-

Pandanarum

-

-

-

-

Pejawaran

Sumber: Dinas PSDA dan ESDM Kab. Banjarnegara 2011 Ket:

8)

0 + -

= Keadaan Tidak hujan = Keadaan Alat rusak = Tidak mengirim data

Penggunaan Lahan a).

Kawasan Budidaya Kawasan budidaya didefinisikan sebagai bagian

wilayah

yang

secara

langsung

digunakan atau diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengelolaan RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 11

kawasan

budidaya

meningkatkan

daya

bertujuan guna

dan

untuk

hasil

guna

sumber daya serta untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan hidup. Kawasan

budidaya

di

Kabupaten

Banjarnegara terdiri atas: 1).

Kawasan peruntukan hutan produksi Kawasan peruntukan hutan produksi kurang lebih adalah seluas 15.368 ha, yang meliputi Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara, Batur, Bawang, Kalibening, Karangkobar,

Mandiraja,

Pagedongan, Pejawaran,

Madukara,

Pagentan,

Pandanarum,

Punggelan,

Purwanegara,

Purwareja Klampok, Sigaluh, Susukan, dan Wanayasa. 2).

Kawasan peruntukan hutan rakyat Kawasan peruntukan hutan rakyat terdiri dari 20 kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmangu, Bawang,

Banjarnegara,

Kalibening,

Madukara,

Mandiraja,

Pagentan,

Pandanarum,

Punggelan, Klampok,

Karangkobar, Pagedongan, Pejawaran,

Purwanegara, Rakit,

Batur,

Purwareja

Sigaluh,

Susukan,

Wanadadi, dan Wanayasa. 3).

Kawasan peruntukan pertanian Kawasan

ini

Banjarmangu, Bawang,

meliputi

Kecamatan

Batur,

Banjarnegara,

Kalibening,

Karangkobar,

Mandiraja,

Madukara,

Pagentan,

Pandanarum,

Purwanegara,

Pagedongan,

Purwareja

Pejawaran,

Rakit,

Wanadadi,

dan

Punggelan, Klampok,

Sigaluh,

Susukan,

Wanayasa.

Kawasan


II - 12

peruntukan pertanian tanaman pangan terbagi menjadi lahan irigasi dengan luas ±13.294

ha

dan

lahan

bukan

irigasi

dengan luas ±5.785 ha. Lahan peruntukan pertanian

tanaman

menjadi

lahan

pangan

diarahkan

pertanian

pangan

berkelanjutan dengan luas 12.147 ha. 4).

Kawasan peruntukan perikanan Kawasan berupa

peruntukan

perikanan

Kecamatan

perikanan

darat

Rakit,

meliputi Mandiraja,

Purwanegara, Bawang, dan Wanadadi. 5).

Kawasan peruntukan pertambangan Kawasan peruntukan pertambangan terdiri

atas

mineral

kawasan

dan

pertambangan

batubara,

kawasan

pertambangan panas bumi, dan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi. Kawasan pertambangan mineral dan batubara (meliputi

terdiri

atas

Kecamatan

mineral

logam

Banjarmangu,

Pagentan, Karangkobar, Batur, Pejawaran, Wanayasa,

Kalibening,

Pandanarum,

Punggelan, Sigaluh, Pagedongan, Bawang, Purwanegara,

dan

Susukan);

mineral

bukan logam (meliputi seluruh kecamatan di

Kabupaten

(meliputi

Banjarnegara);

Kecamatan

batuan

Karangkobar,

Sigaluh, Wanayasa, Punggelan, Pagentan, Pejawaran,

Bawang,

Purwanegara,

Pagedongan,

Banjarnegara,

Pandanarum,

Kalibening,

Banjarmangu,

dan

Mandiraja serta sepanjang Sungai Serayu, Merawu, Bombong,

Pekacangan, Tulis,

dan

Brukah, Bermali);

Sapi, dan

batubara (Kecamatan Karangkobar). RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 13

Kawasan pertambangan panas bumi meliputi

Kecamatan

Wanayasa, Untuk

Batur,

Pejawaran,

dan

Kalibening.

Susukan,

kawasan pertambangan minyak

dan gas bumi di Kabupaten Banjarnegara terdiri

atas

Kecamatan

Banjarmangu,

Pagentan,

Sigaluh,

Madukara,

Banjarnegara,

Karangkobar,

Wanadadi,

Rakit,

Batur,

Pagedongan,

Pejawaran,

Bawang,

Wanayasa,

Kalibening,

Pandanarum, Purwanegara, Susukan dan Punggelan. 6).

Kawasan peruntukan industri Rencana

pengembangan

kegiatan

industri meliputi industri besar, industri menengah, dan industri kecil dan/atau mikro.

Kawasan

peruntukan

untuk

kegiatan

industri

industri

besar

dan

menengah yang berpotensi menimbulkan dampak

lingkungan

berlokasi

di

Kecamatan Susukan dengan luas ±182 ha. Kegiatan industri menengah yang tidak berpotensi

menimbulkan

lingkungan

dapat

dampak

berlokasi

di

luar

kawasan peruntukan industri di seluruh kecamatan.

Sedangkan

industri

kecil

dan/atau mikro dikembangkan di seluruh kecamatan. 7).

Kawasan peruntukan pariwisata Kawasan meliputi

peruntukan

kawasan

pariwisata

pariwisata

alam,

kawasan pariwisata budaya, dan kawasan pariwisata buatan. Kawasan pariwisata alam terdiri atas kawasan Dataran Tinggi Dieng, kawasan Wisata

Arung

Jeram


Sungai

Serayu, II - 14

kawasan Wisata Gunung Lawe, kawasan Wisata Alam Curug Pitu, kawasan Wisata Curug Sikopel, kawasan Wisata Gunung Mandala, kawasan Wisata Pemandian Air Panas, kawasan Wisata Hutan Pinus di Kecamatan pariwisata

Pagedongan, alam

lain

dan

yang

kawasan ditetapkan

kemudian. Kawasan pariwisata budaya terdiri

atas

kawasan

kawasan

wisata

Candi

sentra

seni

Dieng,

kerajinan

Klampok, kawasan wisata sentra batik di Kecamatan

Susukan,

dan

kawasan

pariwisata budaya lain yang ditetapkan kemudian. Sedangkan kawasan pariwisata buatan terdiri atas kawasan wisata Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas (TRMS), kawasan wisata Waduk Panglima Besar Jenderal

Sudirman,

dan

kawasan

agrowisata hortikultura, serta kawasan pariwisata buatan lain yang ditetapkan kemudian. 8).

Kawasan peruntukan permukiman Luas

kawasan

peruntukan

permukiman ±14.698 ha meliputi kawasan permukiman

perkotaan

(meliputi

PKL

Banjarnegara, PKL Purwareja Klampok, PKLp

Karangkobar,

Pagedongan,

PPK

PPK

Sigaluh,

Bawang,

PPK PPK

Purwanegara, PPK Susukan, PPK Rakit, PPK Madukara, PPK Banjarmangu, PPK Wanadadi, PPK Pagentan, PPK Punggelan, PPK Pandanarum, PPK Wanayasa, PPK Pejawaran, PPK Batur, PPK Mandiraja, dan PPK

Kalibening)

permukiman seluruh

dan

perdesaaan

wilayah

(terdapat

Daerah


kawasan di

dengan II - 15

penyebaran

mengikuti

pola

perkampungan). 9).

Kawasan pertahanan dan keamanan Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri

atas

Indonesia

kantor

Tentara

(meliputi

kantor

Nasional Komando

Rayon Militer (Koramil) yang berada di seluruh Kecamatan dan kantor Komando Distrik Militer (Kodim) yang berada di Kecamatan

Banjarnegara)

dan

kantor

Kepolisian Republik Indonesia (meliputi kantor Kepolisian Sektor (Polsek) yang berada di seluruh Kecamatan dan kantor Kepolisian Resor (Polres) yang berada di Kecamatan Banjarnegara). 10). Kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan yang berupa Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

kawasan

perkotaan.

RTH

kawasan perkotaan adalah seluas 3.108 ha

yang

terdiri

atas

RTH

Kawasan

Perkotaan Banjarnegara, RTH Kawasan Perkotaan Kawasan

Purwareja Perkotaan

Klampok, Karangkobar,

RTH RTH

Kawasan Perkotaan Sigaluh, RTH Kawasan Perkotaan

Pagedongan,

Perkotaan Perkotaan Perkotaan

Bawang, Purwanegara, Susukan,

RTH RTH RTH RTH

Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan

Perkotaan Rakit, RTH Kawasan Perkotaan Madukara,

RTH

Kawasan

Perkotaan

Banjarmangu, RTH Kawasan Perkotaan Wanadadi,

RTH

Kawasan

Perkotaan

Pagentan,

RTH

Kawasan

Perkotaan

Kawasan

Perkotaan

Punggelan, Pandanarum,

RTH RTH

Kawasan


Perkotaan II - 16

Wanayasa,

RTH

Kawasan

Perkotaan

Pejawaran,

RTH

Kawasan

Perkotaan

Batur, RTH Kawasan Perkotaan Mandiraja, dan RTH Kawasan Perkotaan Kalibening. b).

Kawasan Lindung Kawasan

lindung

berfungsi

utama

melindungi kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya aktifitas atau kegiatan budi

daya

yang

dapat

mengurangi

atau

merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan

lindung

yang

terdapat

di

Kabupaten Banjarnegara adalah: 1).

Kawasan hutan lindung Kawasan

hutan

lindung

berupa

kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan

berfungsi

hutan

lindung.

lindung

Kecamatan

±

Luas

2.363

kawasan

ha

Banjarmangu,

Kalibening,

Batur,

Karangkobar,

Pandanarum,

meliputi

Mandiraja,

Purwanegara,

dan

Wanayasa. 2).

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Kawasan

ini

berfungsi

sebagai

kawasan resapan air dengan luas ± 7.408 ha

meliputi

Batur,

Kecamatan

Banjarmangu,

Kalibening,

Karangkobar,

Pagentan,

Pejawaran, Pandanarum,

Punggelan, Purwanegara, Susukan, dan Wanayasa. 3).

Kawasan perlindungan setempat Kawasan

perlindungan

setempat

terdiri atas sempadan sungai, sempadan RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 17

saluran irigasi, kawasan sekitar waduk, dan kawasan sekitar mata air. Kawasan

sempadan

sungai

terdiri

atas sempadan sungai bertanggul di luar kawasan

perkotaan,

sempadan

sungai

bertanggul di dalam kawasan perkotaan, sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan tidak

perkotaan,

bertanggul

sempadan

di

dalam

sungai kawasan

perkotaan, danau paparan banjir, dan mata air. Kawasan ini meliputi Sungai Serayu beserta 10 anak sungainya, Sungai Tulis (kanan) beserta 18 anak sungainya, Sungai

Merawu

beserta

31

anak

sungainya, Sungai Kandangwangi beserta 1

anak

sungainya,

Sungai

Blimbing

beserta 4 anak sungainya, Sungai Kalisapi beserta 34 anak sungainya, dan Sungai Pekacangan beserta 26 anak sungainya. Sedangkan

sempadan

saluran

irigasi

meliputi 262 daerah irigasi yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara. Kawasan Waduk

sekitar

Panglima

waduk Besar

meliputi Jenderal

Sudirman, Telaga Merdada, Telaga Sewiwi, Telaga Balekambang, dan Waduk, telaga, situ lainnya. Sedangkan kawasan sekitar mata air terdiri atas 8 sumber mata air di Kecamatan Banjarnegara, 21 sumber mata air di Kecamatan Pagedongan, 10 sumber mata air di Kecamatan Sigaluh, 21 sumber mata

air

di

Kecamatan

Madukara,

9

sumber mata air di Kecamatan Pagentan, 13

sumber

Pejawaran,

mata 7

air

sumber

di

Kecamatan

mata

air

di

Kecamatan Punggelan, 6 sumber mata air RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 18

di Kecamatan Wanadadi, 36 sumber mata air di Kecamatan Rakit, 10 sumber mata air

di

Kecamatan

Banjarmangu,

35

sumber mata air di Kecamatan Bawang, 2 sumber

mata

Karangkobar, Kecamatan

air

3

di

sumber

Kalibening,

Kecamatan mata

dan

6

air

di

sumber

mata air di Kecamatan Batur. 4).

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya Kawasan

suaka

alam,

pelestarian

alam dan cagar budaya terdiri atas cagar alam (seluas ± 104 ha, meliputi Cagar Alam

Pringamba

Kecamatan

di

Desa

Sigaluh;

Pringamba Kecamatan

I

II

di

Cagar Desa

Banjarnegara;

Sawal Alam

Tlagawera, Cagar

Alam

Tlogodringo di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur; dan Cagar Alam Tlogosumurp di Desa Bakal, Kecamatan Batur) dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan (meliputi Komplek Candi Dieng di Kecamatan Batur; Situs

Watu

Lembu

di

Kecamatan

Banjarmangu; Makam Sunan Gripit di Kecamatan Ageng

Banjarmangu;

Selomanik

Banjarnegara;

di

Makam

Makam

Ki

Kecamatan Girilangen

di

Kecamatan Susukan; dan kawasan cagar budaya

lainnya

yang

ditetapkan

kemudian). 5).

Kawasan rawan bencana alam Hampir seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten

Banjarnegara

merupakan

kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan banjir, kawasan rawan longsor, kawasan RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 19

rawan gas beracun, dan kawasan rawan kekeringan. 6).

Kawasan lindung geologi Kawasan Lindung Geologi terdiri atas kawasan cagar alam geologi di Kecamatan Batur dan kawasan imbuhan air tanah yang

meliputi

Cekungan

Air

Tanah

Purwokerto–Purbalingga dan Cekungan Air Tanah Karangkobar.

7).

Kawasan lindung lainnya Kawasan kawasan

lindung

lindung

lainnya

pasma

berupa

nutfah

yang

terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara.

2.1.2. Potensi dan Pengembangan Wilayah Struktur perekonomian Kabupaten Banjarnegara masih bertumpu pada sektor agraris. Namun besarnya peran sektor ini dalam perekonomian, tidak seharusnya menjadikan pengembangan potensi sektor lain menjadi terbengkalai. Potensi wilayah yang layak dikembangkan di Kabupaten Banjarnegara meliputi bidang energi dan pariwisata. Wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, berdasarkan data Direktorat

Inventarisasi

Sumber

Daya

Mineral

Kementerian ESDM, potensi panas bumi Kabupaten Banjarnegara sebesar 905 MW, dengan rincian sebagai berikut:


II - 20

Tabel 2.6. Potensi Energi Panas Bumi di Kabupaten Banjarnegara Potensi (MW) Area

Sumber Daya Spekulatif

Dieng

Cadangan

Hipotesis

-

Terduga

Mungkin

185

115

280

Ket

60

-

25 -

-

92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalibening

-

-

-

-

-

-

Susukan

-

-

-

-

-

-

Belum diketahui potensinya Belum diketahui potensinya Belum diketahui potensinya

Chandradimuka Mangunan Wanayasa Pejawaran

200

Terkira

Diusahakan (MW)

Sumber: Dinas PSDA dan ESDM Kab. Banjarnegara 2011

Potensi

panas

bumi

di

Kecamatan

Kalibening,

Pejawaran dan Susukan belum diketahui jumlahnya secara

pasti

karena

belum

pernah

dilakukan

inventarisasi. Adanya potensi ini ditunjukkan dengan terdapatnya sumber air panas di daerah tersebut. Pada tahun 2011 baru diusahakan sebesar 60 MW dari seluruh potensi yang ada di Dieng oleh PT Geo Dipa Energi (Dieng Unit I). Arah pengembangan pemanfaatan panas bumi adalah peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi baik yang sudah ada di sumur-sumur panas bumi di lapangan panas bumi dataran tinggi Dieng maupun

lapangan

panas

bumi

lain

(Mangunan

Wanayasa) serta melakukan inventarisasi lapanganlapangan panas bumi lain yang belum pernah dilakukan eksplorasi

untuk

mengetahui

besar

potensinya.

Diharapkan dengan adanya pengembangan pengusahaan panas bumi, Kabupaten Banjarnegara dapat menikmati dana

bagi

hasil

panas

pembangunan Dieng unit II

bumi

termasuk

rencana

(55 MW Tahun 2015) dan

Dieng unit III (60 MW tahun 2016) yang telah masuk dalam Program Percepatan tahap II 10.000 MW tahun 2015. Selain energi panas bumi, Kabupaten Banjarnegara juga memiliki potensi gas rawa. Kecamatan Pejawaran RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 21

memiliki potensi gas rawa (swamp gas) yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat setempat. Gas rawa ini muncul di Desa Pegundungan (Dusun Simpar dan Dusun Pegundungan) dan Desa Sidengok (Dusun Kubang). Potensi gas rawa untuk Dusun Simpar sebesar ±1,66 juta m³, dengan kapasitas pemakaian

200

dimanfaatkan

cuft

per

selama

hari

14,17

maka

tahun

akan

dapat

(Geologi

UPN

Yogyakarta). Sedangkan potensi gas rawa di Dusun Pegundungan dan Sidengok kecamatan Pejawaran belum dilakukan penelitian detail, namun dari hasil peninjauan lapangan ditemukan titik-titik potensi yang cukup besar di kedua dusun tersebut. Pemanfaatan gas rawa saat ini sebanyak 25 KK (bantuan dari Provinsi Jawa Tengah) dan 10 orang swadaya. Guna

pemanfaatan

potensi

gas

rawa

secara

maksimal perlu dilakukan penelitian lebih lanjut besar potensi gas rawa di wilayah tersebut dan membangun sumur-sumur dan jaringan pemipaan hingga reservoir untuk

dapat

setempat

didistribusikan

guna

kepada

meningkatkan

masyarakat

kesejahteraan

dan

produktifitas masyarakat. Kabupaten

Banjarnegara

kaya

akan

potensi

pariwisata. Salah satu potensi yang layak dikembangkan adalah pengembangan Sungai Serayu sebagai destinasi pariwisata

baru.

Sungai

Serayu

yang

membentang

sepanjang 66 km, selain berperan sebagai sumber air bagi

pertanian

juga

potensial

bagi

pengembangan

industri kepariwisataan. Saat ini pemanfaatan Sungai Serayu sebagai obyek wisata adalah melalui wisata arung jeram di Kecamatan Sigaluh. Selain Sungai Serayu, potensi pariwisata lainnya yang meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus, dan wisata buatan perlu dikembangkan untuk meningkatkan kunjungan wisata melalui pengembangan destinasi, pemasaran, dan kemitraan pariwisata. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 22

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Kriteria kawasan ini adalah semua lokasi yang diidentifikasikan bencana

alam.

kegiatan

memiliki Kawasan

manusia

potensi

tinggi

mengalami

ini

perlu

dilindungi

agar

terhindar

dari

bencana

yang

disebabkan oleh alam maupun yang disebabkan oleh perubahan manusia.

pemanfaatan Daerah

lahan

rawan

untuk

bencana

kepentingan

di

Kabupaten

Banjarnegara dapat dikelompokan menjadi beberapa kawasan bencana, yaitu: a).

Kawasan Rawan Banjir Daerah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Banjarnegara meliputi 10

Kecamatan

Punggelan,

yaitu

Sigaluh,

Kecamatan Banjarnegara,

Kalibening, Bawang,

Wanadadi, Rakit, Mandiraja, Purwareja Klampok, dan Susukan. b).

Kawasan Rawan Longsor Kawasan rawan gerakan tanah merupakan wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Seluruh kecamatan di Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi bencana longsor.

c).

Kawasan Rawan Bencana Gas Beracun Di wilayah Banjarnegara khususnya di bagian utara terdapat sisa vulkanisme yang membentuk dataran tinggi Dieng. Diantara bentuk vulkanisme yang

berpotensi

menjadi

ancaman

adalah

gas

beracun. Kawasan rawan bencana gas beracun meliputi

Kecamatan

Susukan,

Kalibening,

Wanayasa, dan Batur. d).

Kawasan Rawan Kekeringan Kawasan rawan kekeringan terdapat di seluruh daerah Kabupaten Banjarnegara.


II - 23

2.1.4. Demografi Jumlah umlah penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun 201 2011 menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil

Kabupaten

Banjarnegara

se sebanyak

1.087.489 489 jiwa, terdiri atas 553.076 jiwa laki-laki dan 534.41 13 jiwa perempuan, meningkat 14.249 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2010

sejumlah

1.073.240

jiwa.

Jumlah

penduduk

Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2007-2011 2007 disajikan

Jumlah Pendudduk

dalam grafik berikut ini: 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2007

2008

2009

2010

2011

Laki-laki

531.897

537.342

541.157

545.817

553.076

Perempuan

514.286

519.370

523.029

527.423

534.413

1.046.183

1.056.712

1.064.186

1.073.240

1.087.489

Total

Sumber: Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Penyebaran penduduk di tiap kecamatan tidak merata merata. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan

Punggelan

yaitu

sebanyak

94.025

jiwa

(8,65%) %) dan jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan

Pandanarum

dengan

jumlah

penduduk

23.591 591 jiwa (2,17%). Sedangkan tingkat kepadatan penduduk tahun 2010 adalah sebesar 872 jiwa per km², dengan

kepadatan

tertinggi

terdapat di

Banjarnegara yaitu sebanyak 2.323

Kecamatan

jiwa per

km²,

sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di wilayah Kecamatan Pandanarum sebanyak 378 jiwa per km².


II - 24

Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara per Kecamatan Tahun 2011 Penduduk

Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Susukan

33.884

32.959

66.803

Purwareja Klampok

25.580

25.189

50.769

Mandiraja

41.591

40.753

82.344

Purwanegara

44.274

43.464

87.738

Bawang

35.300

34.237

69.537

Banjarnegara

38.312

37.370

75.682

Pagedongan

23.688

22.448

46.136

Sigaluh

17.007

16.448

33.455

Madukara

24.900

23.890

48.790

Banjarmangu

25.806

24.383

50.189

Wanadadi

18.322

17.917

36.239

Rakit

30.136

29.173

59.309

Punggelan

48.244

45.781

94.025

Karangkobar

15.515

14.758

30.273

Pagentan

20.253

19.643

39.896

Pejawaran

27.909

27.416

55.325

Batur

20.203

19.118

39.321

Wanayasa

25.007

23.586

48.593

Kalibening

25.204

24.270

49.474

Pandanarum

11.981

11.610

23.591

553.076

534.413

1.087.489

Total


Jumlah penduduk secara langsung berhubungan dengan laju migrasi penduduk yang akan menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah penduduk antara yang tercatat dalam administrasi kependudukan (de jure) dengan jumlah penduduk yang relatif tetap tinggal di dalam wilayah administratif Kabupaten Banjarnegara selama satu tahun penuh (de facto). Jumlah penduduk yang

secara

de

facto

ada

di

wilayah

Kabupaten

Banjarnegara menurut data BPS tahun 2010 tercatat sebesar 932.688 jiwa, terdiri atas 466.410 jiwa laki-laki dan 466.278 jiwa perempuan. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 25

Laju

pertumbuhan

Banjarnegara

tahun

2010

penduduk adalah

Kabupaten

sebesar

0,76%,

menurun 0,12% bila dibandingkan dengan angka laju pertumbuhan penduduk tahun 2009 sebesar 0,88%. Tingkat

laju

pertumbuhan

penduduk

Kabupaten

Banjarnegara tahun 2007-2010 disajikan dalam grafik berikut ini: Laju Pertumbuhan Penduduk 0,88 0,83 0,78 2007

2008

0,76 2009

2010


Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 Komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Banjarnegara ditampilkan pada tabel 2.8. Dalam tabel 2.8.

dapat

diketahui

bahwa

komposisi

penduduk

mayoritas berada pada usia produktif (15-64 tahun) yaitu sebesar 71,94% yang dapat menjadi aset yang produktif bagi pembangunan Kabupaten Banjarnegara. Rasio jenis kelamin pada tahun 2010 sebesar 103,49, yang berarti jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak 3,49% bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan.


II - 26

Tabel 2.8. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Kelompok Umur 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75 Total

Laki-Laki

Perempuan

27.717 41.371 47.537 47.363 48.812 53.666 54.242 44.371 40.611 35.177 31.052 24.533 18.890 13.621 11.835 12.278 553.076

26.219 39.297 45.410 44.919 48.014 51.485 49.762 42.241 39.583 35.696 30.673 23.235 18.037 14.375 12.253 13.214 534.413

Jumlah 53.936 80.668 92.947 92.282 96.826 105.151 104.004 86.612 80.194 70.873 61.725 47.768 36.927 27.996 24.088 25.492 1.087.489

Sumber:Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2011

Pada tabel 2.9. disajikan komposisi penduduk Kabupaten Banjarnegara menurut agama dan aliran kepercayaan. Banjarnegara

Mayoritas beragama

penduduk Islam

dengan

Kabupaten persentase

penganut sebesar 99,29%, diikuti Kristen dan Katholik dengan persentase penganut masing-masing sebesar 0,40% dan 0,14% dari total penduduk. Adapun pemeluk agama

lain

yaitu

Hindu

dan

Budha

persentase

penganutnya adalah sebesar 0,01% dan 0,06% dari total jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara.


II - 27

Tabel 2.9. Penduduk Menurut Agama dan Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Agama dan Aliran Kepercayaan

Jumlah Penduduk

Islam Katholik Kristen Hindu Budha Konghuchu Aliran Kepercayaan Jumlah

Persentase (%)

1.079.789 1.560 4.367 76 674 145 878 1.087.489

99,29 0,14 0,40 0,01 0,06 0,01 0,08 100


2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Keberhasilan pembangunan di suatu daerah salah satunya ditunjukan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari unsur kesehatan (angka usia harapan hidup), pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan ekonomi (paritas daya beli masyarakat). Semakin tinggi nilai IPM

mencerminkan

semakin

tinggi

tingkat

kesejahteraan

masyarakat di suatu daerah. IPM Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2007 sampai dengan 2010 terus mengalami peningkatan, dari sebesar 68,54 pada tahun 2007 menjadi sebesar 69,91 pada tahun 2010. Angka IPM Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,49. Perbandingan

Indeks

Pembangunan

Manusia

(IPM)

Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


II - 28

Tabel 2.10. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010 IPM Kab. Banjarnegara

Tahun 2007 2008 2009 2010

68,54 68,99 69,63 69,91

Prov. Jawa Tengah 71,20 71,60 72,10 72,49

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2011

Selain IPM, tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur berdasarkan beberapa indikator yang telah menjadi kesepakatan global dalam rangka pengurangan jumlah keluarga miskin yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs). Hakikat MDGs adalah perbaikan kondisi kesehatan dan pendidikan secara substansial di negara-negara yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut, termasuk Indonesia. Target-target MDGs yang harus dicapai sampai dengan tahun 2015 adalah: 1.

Pengentasan kemiskinan dan kelaparan;

2.

Tercapainya pendidikan dasar universal;

3.

Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita;

4.

Mengurangi tingkat kematian anak;

5.

Memperbaiki kesehatan ibu;

6.

Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;

7.

Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan

8.

Mengembangkan

sebuah

kemitraan

global

untuk

pembangunan. Konsep

pembangunan

Pemerintah

Kabupaten

Banjarnegara berusaha sejalan dengan Millenium Development Goals

(MDGs).

Selain

MDGs,

konsep

pembangunan

juga

mengacu pada konsep pembangunan global yang dipublikasikan tahun 1990 oleh UNDP dalam Human Development Report (HDR).

Konsep

pembangunan

pembangunan manusia

global

adalah

menyatakan

suatu

proses

bahwa untuk

memperbanyak pilihan yang dimiliki manusia, yaitu kebebasan RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 29

politik, hak asasi manusia dan harga diri, hidup sehat dan berumur panjang, berilmu pengetahuan, serta mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat hidup layak.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a.

Pertumbuhan

Produk

Domestik

Regional

Bruto

(PDRB) Perkembangan

perekonomian

Kabupaten

Banjarnegara dari tahun 2007-2010 menunjukan perbaikan

dari

waktu

ke

waktu.

Membaiknya

kondisi perekonomian salah satunya diindikasikan oleh meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan pembangunan

gerak dan

berbagai

merupakan

sektor

juga

sumber

penciptaan lapangan kerja. Adanya peningkatan nilai

tambah

di

perekonomian

mengisyaratkan

peningkatan aktivitas ekonomi, baik yang sifatnya internal di daerah yang bersangkutan, maupun dalam kaitannya dengan interaksi antardaerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan ukuran nilai uang atas barang dan jasa akhir

yang

diproduksi

dalam

suatu

wilayah

merupakan salah satu ukuran produktifitas yang sering digunakan sebagai salah satu indikator ekonomi

yang

penting.

PDRB

Kabupaten

Banjarnegara tahun 2007 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 4,71 trilyun atau Rp 2,50 trilyun atas dasar harga konstan 2000. Nilai PDRB ini terus tumbuh sebesar

dengan 5,00%

nilai per

rata-rata

tahun.

pertumbuhan

PDRB

Kabupaten

Banjarnegara pada tahun 2010 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6,70 trilyun atau Rp 2,89 trilyun atas dasar harga konstan tahun 2000. Tren RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 30

pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjarnegara pada periode

2007–2010

menunjukkan

peningkatan

walaupun mengalami koreksi di akhir tahun 2008 dan 2010.

Pertumbuhan Ekonomi 7

% Pertumbuhan

6 5 4 3 2 1 0 2007

2008

2009

2010*)

Kab. Banjarnegara

5,01

4,98

5,11

4,89

Prov. Jawa Tengah

5,59

4,83

4,69

5,80

Nasional

6,30

6,10

4,50

6,10

*) Angka Sementara Sumber : BPS, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan Pendapatan Regional Kabupaten Banjarnegara 2010

Gambar 2.3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2007-2010 Empat tabel berikut ini menggambarkan nilai, kontribusi, dan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banjarnegara berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tahun 2000.


II - 31

Tabel 2.11. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan rupiah) No

Sektor

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

3

Industri

4

Listrik,Gas & Air bersih

5

2007 Rp

2008 %

Rp

2009 %

Rp

2010*) %

Rp

%

1.907.995,27

40,54

2.186.637,66

39,57

2.374.741,12

39,42

2.564.623,97

38,27

25.095,06

0,53

27.882,11

0,50

30.290,14

0,50

33.383,09

0,50

634.045,05

13,47

788.703,83

14,27

822.843,72

13,66

852.797,29

12,73

18.977,50

0,40

23.664,42

0,43

27.447,38

0,46

31.293,10

0,47

Bangunan

327.027,92

6,95

362.854,90

6,57

395.925,90

6,57

451.675,39

6,74

6

Perdagangan

617.727,59

13,13

749.109,41

13,55

814.603,67

13,52

909.029,80

13,56

7

Angkutan

199.995,11

4,25

226.166,94

4,09

253.004,49

4,20

302.150,62

4,51

8

Bank & Lembaga Keuangan Lainnya

277.469,33

5,90

310.890,67

5,63

349.820,39

5,81

424.682,20

6,34

9

Jasa-jasa

698.012,12

14,83

850.665,04

15,39

955.204,73

15,86

1.131.836,26

16,89

4.706.344,95

100,00

5.526.574,98

100,00

6.023.881,54

PDRB

*) Angka Sementara Sumber: Pendapatan Regional Kabupaten Banjarnegara 2010


II - 32

100,00

6.701.471,72

100,00

Tabel 2.12. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2010 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan rupiah) No

Sektor

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

3

Industri

4

Listrik, Gas & Air bersih

5

2007 Rp

2008 %

Rp

2009 %

Rp

2010*) %

Rp

%

941.666,77

37,73

977.037,17

37,29

1.016.343,12

36,91

1.035.558,72

35,85

13.315,41

0,53

14.018,82

0,54

14.669,27

0,53

15.294,96

0,53

353.362,70

14,16

366.594,77

13,99

374.321,85

13,59

379.955,75

13,15

11.289,21

0,45

11.635,50

0,44

12.715,20

0,46

13.789,94

0,48

Bangunan

172.080,22

6,89

173.592,07

6,63

185.754,77

6,75

192.240,54

6,66

6

Perdagangan

318.037,76

12,74

333.486,16

12,73

349.819,18

12,70

366.334,84

12,68

7

Angkutan

105.526,17

4,23

108.243,01

4,13

118.822,74

4,31

130.362,23

4,51

8

Bank & Lembaga Keuangan

142.897,38

5,73

151.569,48

5,79

162.948,45

5,92

176.509,23

6,11

437.610,20

17,53

483.812,64

18,47

518.541,13

18,83

578.477,91

20,03

2.495.785,82

100,00

2.619.989,62

100,00

2.753.935,71

100,00

2.888.524,12

100,00

Lainnya 9

Jasa-jasa PDRB



II - 33

Tabel 2.13. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten Banjarnegara 2007 No

Sektor

2008

2009

2010*)

Hb (%)

Hk (%)

Hb (%)

Hk (%)

Hb (%)

Hk (%)

Hb (%)

Hk (%)

40,54

37,73

39,57

37,29

39,42

36,91

38,27

35,85

0,53

0,53

0,50

0,54

0,50

0,53

0,50

0,53

13,47

14,16

14,27

13,99

13,66

13,59

12,73

13,15

4 Listrik, Gas & Air bersih

0,40

0,45

0,43

0,44

0,46

0,46

0,47

0,48

5 Bangunan

6,95

6,89

6,57

6,63

6,57

6,75

6,74

6,66

13,13

12,74

13,55

12,73

13,52

12,70

13,56

12,68

7 Angkutan

4,25

4,23

4,09

4,13

4,20

4,31

4,51

4,51

8 Bank & Lembaga Keuangan Lainnya

5,90

5,73

5,63

5,79

5,81

5,92

6,34

6,11

14,83

17,53

15,39

18,47

15,86

18,83

16,89

20,03

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1 Pertanian 2 Pertambangan & Penggalian 3 Industri

6 Perdagangan

9 Jasa-jasa PDRB



II - 34

Tabel 2.14. Rata-Rata Pertumbuhan Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 No

1 2 3 4 5 6 7 8

Pertumbuhan Rata-Rata Hb Hk % %

Sektor

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Listrik, Gas & Air bersih Bangunan Perdagangan Angkutan Bank & Lembaga Keuangan Lainnya

9 Jasa-jasa PDRB

12,11 11,14 10,71 14,59 11,76 13,55 13,84 14,85

3,46 4,78 2,94 5,96 4,97 4,56 6,79 7,85

14,90 12,72

8,72 5,00

Sumber: Pendapatan Regional Kabupaten Banjarnegara 2010 (diolah)

Luas wilayah yang didominasi lahan produktif pertanian menjadikan struktur perekonomian di Kabupaten Banjarnegara didominasi oleh sektor pertanian yang rata-rata memberikan kontribusi PDRB tahun 2007–2010 sebesar 39,45%. Pada subsektor pertanian ini, subsektor tanaman bahan makanan memiliki kontribusi yang paling besar terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara dengan rata-rata kontribusi sebesar 34,46% per tahunnya untuk periode tersebut. Sektor ekonomi lain yang memiliki proporsi yang

cukup

besar

dalam

Banjarnegara

adalah

sektor

PDRB jasa-jasa

Kabupaten (15,74%),

sektor industri (13,53%) dan sektor perdagangan (13,44%) sehingga secara total keempat sektor tersebut memiliki kontribusi rata-rata per tahun sebesar memiliki

82,17%.

Walaupun

kontribusi

sektor

terbesar

pertanian

dalam

PDRB

Banjarnegara tetapi rata-rata pertumbuhan sektor ini termasuk kecil. Sektor pertanian hanya tumbuh RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 35

dengan nilai rata-rata 3,46%, sangat jauh apabila dibandingkan sektor lain seperti pertambangan dan penggalian (4,78%); sektor listrik, gas dan air bersih (5,96%); sektor angkutan (6,79%); sektor bank dan lembaga keuangan lainnya (7,85%) dan sektor jasajasa dengan pertumbuhan paling tinggi yaitu 8,72%. Pada

sektor

primer

seperti

pertanian

dan

pertambangan & penggalian ternyata kontribusi sektor pertanian menunjukkan tren yang terus menurun sejak tahun 2008. Sektor pertanian pada tahun 2007 memiliki kontribusi sebesar 40,54% kemudian menurun menjadi 38,27% pada tahun 2010. Sektor pertambangan & penggalian juga memiliki kecenderungan kontribusi yang semakin menurun,

sektor

pertambangan

&

penggalian

memiliki kontribusi 0,53% pada tahun 2007 dan terus menurun menjadi 0,50% pada tahun 2010. Kontribusi sektor sekunder seperti industri; listrik, gas, dan air bersih; dan bangunan memiliki karakter

yang

berbeda

tiap

tahunnya.

Sektor

industri terlihat memiliki tren kontribusi yang menurun dari tahun ke tahun yaitu 13,47% pada tahun 2007 menjadi 12,73% pada tahun 2010. Sektor listrik, gas dan air bersih memiliki tren pergerakan naik dari tahun 2007 sebesar 0,40% menjadi 0,47% pada tahun 2010. Sedangkan sektor bangunan memiliki kecenderungan untuk menurun tingkat kontribusinya terhadap PDRB pada 20072009, tetapi kemudian meningkat kontribusinya pada tahun 2010, tingkat kontribusi rata-rata sektor ini per tahun sebesar 6,71%. Sektor tersier seperti perdagangan, angkutan, bank dan lembaga keuangan lainnya dan jasa-jasa memiliki kecenderungan kontribusi yang fluktuatif tiap

tahunnya.

Sektor

perdagangan

memiliki

kontribusi yang cenderung meningkat dari tahun ke RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 36

tahun yaitu 13,13% pada tahun 2007 menjadi 13,56% pada tahun 2010. Sektor angkutan mulai melemah pada tahun 2007–2009, tetapi kemudian meningkat kembali lagi naik pada tahun 2010. Jasa perbankan

dan

lembaga

keuangan

lainnya

memberikan kontribusi yang terus meningkat dari 5,90% di tahun 2007 menjadi 6,34% di tahun 2010. Sektor jasa memiliki tren kontribusi yang terus meningkat yaitu 14,83% pada tahun 2007 menjadi 16,89% pada tahun 2010. Apabila dilihat dari kontribusi PDRB sektoral ekonomi, perekonomian Kabupaten Banjarnegara masih

mengandalkan

sektor

pertanian

sebagai

penggerak utama perekonomian. Namun, apabila dilihat

dari

pergerakan

kontribusi

per

sektor,

terlihat bahwa sektor pertanian justru mengalami penurunan yang terus menerus. b.

Laju Inflasi Tingkat

inflasi

di

Kabupaten

Banjarnegara

berfluktuatif dari tahun 2007 hingga tahun 2011. Besaran angka inflasi berada pada kisaran 4-11% dengan rata-rata angka inflasi sebesar 6,68% per tahun. Gejolak moneter dan harga minyak dunia menjadi faktor yang dominan dalam pergerakan inflasi, selain ketersediaan produk di pasaran. Tinggi menjadi Daerah,

dan

berfluktuasinya

tantangan

tersendiri

khususnya

dalam

angka

bagi

inflasi

Pemerintah

rangka

menjaga

kestabilan tingkat harga agregatif untuk pencapaian kesejahteraan

melalui

kekuatan

daya

beli

masyarakat. Pergerakan laju inflasi disajikan dalam grafik di bawah ini:


II - 37

Laju Inflasi 11,09 6,49

2007

7,13

4,37 2008

2009

4,73

2010

2011

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.4. Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 2007-2011 c.

PDRB DRB per Kapita Pendapatan Domestik Regional egional Bruto (PDRB) per kapita apita berguna untuk mengetahui nilai PDRB per satu orang penduduk. PDRB per kapita adalah indikator

makro

digunakan

yang

untuk

secara

agregat

menggambarkan

dapat tingkat

kesejahteraan masyarakat dari gerak pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. PDRB

per

kapita

Kabupaten

Banjarnegara

menurut harga berlaku dari tahun 2007 hingga tahun 2010 terus mengalami peningkatan, peningkatan Rp 5..192.555,-

pada

tahun

2007

menjadi

Rp

7.214.067, 7.214.067,-

pada

tahun

2010.

Pertumbuhan

tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 16,44%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2007 sebesar 8,07%. Rata-rata rata pertumbuhan PDRB per kapita untuk setiap tahunnya adalah sebesar 11,66%. Nilai PDRB per kapita apita atas dasar harga berlaku dan tingkat pertumbuhannya disajikan pada tabel berikut ini :


II - 38

Tabel 2.15. PDRB per Kapita Penduduk Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 PDRB Per Kapita

Tahun

Nilai

Pertumbuhan

2007

5.192.555,-

12,42%

2008

6.046.336,-

16,44%

2009

6.533.983,-

8,07%

2010*)

7.214.067,-

10,41%

Rata-Rata Pertumbuhan *) Angka Sementara Sumber : Pendapatan

11,66%

Regional

Kabupaten

ekonomi

secara

Banjarnegara

2010 (diolah)

d.

Indeks Williamson Pertumbuhan

alami

akan

menghasilkan pula ketimpangan ekonomi, meski besarannya bersifat relatif. Perbedaan sumber daya antarwilayah,

akses,

dan

tingkat

kemudahan

mobilitas barang dan jasa memberi andil dalam terciptanya ketimpangan tersebut. Untuk

mengukur

ketimpangan

ekonomi

regional dapat dilakukan dengan menggunakan indeks ketimpangan Williamson. Indeks ini dihitung dengan menggunakan data PDRB per kapita dan jumlah

penduduk.

Besaran

angka

Indeks

Williamson (IW) adalah 0≤IW≤1, dimana jika angka indeks mendekati 0 (nol) maka tingkat kesenjangan ekonomi rendah dan jika angka indeks mendekati 1 (satu) maka tingkat ketimpangan tinggi. Dari grafik di bawah, dapat dilihat bahwa tingkat ketimpangan ekonomi antarkecamatan di Kabupaten Banjarnegara masih relatif tinggi dengan angka indeks sebesar 0,53.


II - 39

Indeks Williamson 0,53

0,53

0,53

0,51

2007

2008

2009

2010

Sumber: Bappeda Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.5. Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 2010 e.

Tipologi Klassen Analisis Tipologi Klassen (Klassen Klassen Typology) Typology digunakan untuk mengetahui gambaran tentang struktur dan pola pertumbuhan ekonomi masingmasing kecamatan.. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi

daerah

berdasarkan

interaksi

dua

indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Melalui analisis ini diperoleh empat karateristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah ce cepat-maju dan cepat cepat-tumbuh (high high growth and high income), income daerah maju tapi tertekan ((high high income but low growth growth), ), daerah berkembang cepat (high ( growth but low income income), ), dan daerah relatif tertinggal (low ( growth and low income income). Data laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 untuk tiap kecamatan dirinci dalam tabel di bawah ini :


II - 40

Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 Kecamatan

Pertumbuhan Ekonomi (%) 2007

2008

2009

PDRB per Kapita

2010*)

2007

2008

2009

2010*)

Susukan

3,66

2,09

1,82

5,44

1.657.775

1.673.794

1.693.119 1.768.523

Purwareja Klampok Mandiraja

6,66

5,13

2,41

3,45

6.111.971

6.371.214

6.464.489 6.624.800

6,95

3,60

14,60

5,95

2.137.775

2.213.377

2.532.778 2.670.339

-12,61

9,85

0,64

2,09

2.133.476

2.315.386

2.305.721 2.333.011

Bawang

7,18

3,45

5,79

6,80

1.982.589

2.045.804

2.151.964 2.282.487

Banjarnegara

4,33

9,86

10,07

6,71

5.108.678

5.598.910

6.141.042 6.542.157

Pagedongan

-5,38

3,12

3,51

5,10

987.109

1.003.105

1.023.650 1.059.582

Sigaluh

18,10

4,05

3,77

4,68

3.387.545

3.449.402

3.518.564 3.641.374

Madukara

39,66

2,55

3,27

5,20

3.841.116

3.907.867

3.992.213 4.178.494

Banjarmangu

57,86

4,13

4,47

4,08

2.591.475

2.677.874

2.780.342 2.866.164

Wanadadi

0,38

3,45

5,78

3,89

2.515.844

2.585.401

2.722.695 2.831.204

Rakit

1,55

3,38

2,58

6,51

1.769.890

1.806.196

1.830.952 1.929.074

Purwanegara

Punggelan

60,12

4,04

4,27

5,28

1.567.143

1.614.941

1.670.770 1.747.047

Karangkobar

-13,10

7,28

8,45

3,73

2.611.804

2.822.737

2.780.735 2.859.563

Pagentan

-10,58

3,58

4,39

3,00

1.448.657

1.495.184

1.556.745 1.599.944

Pejawaran

22,77

1,42

1,55

5,10

5.019.346

5.043.922

5.078.107 5.273.253

-27,96

7,21

7,41

5,47

4.903.289

5.227.669

5.560.419 5.817.777

Wanayasa

4,67

1,64

2,37

4,63

2.641.240

2.649.208

2.646.978 2.737.982

Kalibening

-15,65

6,08

6,05

3,34

1.764.590

1.846.650

1.936.647 1.987.788

Pandanarum

62,44

1,31

1,66

1,41

1.275.918

1.287.257

1.302.696 1.318.826

Kab. Banjarnegara

5,01

4,98

5,11

4,89

2.753.624

2.866.393

2.987.139 3.109.467

Batur

*) Angka Sementara Sumber: Pendapatan Regional Kabupaten Banjarnegara 2010 (diolah)

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi (r) dan PDRB per kapita (y) pada tiap kecamatan yang dibandingkan dengan data pertumbuhan ekonomi (ŕ )

dan

PDRB

Banjarnegara,

per

maka

kapita

(ý)

pembagian

Kabupaten

daerah

dalam

kuadran Klassen adalah sebagai berikut: Kuadran I

: Daerah

cepat-maju

dan

cepat-

tumbuh, kecamatan yang termasuk dalam kuadran ini memiliki kriteria r>ŕ dan y>ý; Kuadran II

: Daerah kecamatan

berkembang

cepat,

yang

dalam

termasuk

kuadran ini memiliki kriteria r>ŕ dan y<ý; RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 41

Kuadran III : Daerah

maju

kecamatan

tapi

yang

tertekan,

termasuk

dalam

kuadran ini memiliki kriteria r<ŕ dan y>ý; Kuadran IV : Daerah relatif tertinggal, kecamatan yang termasuk dalam kuadran ini memiliki kriteria r<ŕ dan y<ý. Analisis tipologi Klassen per tahun untuk tiap kecamatan

di

Kabupaten

Banjarnegara

adalah

sebagai berikut: Tabel 2.17. Analisis Tipologi Klassen per Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 Kecamatan Susukan Purwareja Klampok Mandiraja Purwanegara Bawang Banjarnegara Pagedongan Sigaluh Madukara Banjarmangu Wanadadi Rakit Punggelan Karangkobar Pagentan Pejawaran Batur Wanayasa Kalibening Pandanarum

2007

2008

2009

2010

IV I II IV II III IV I I II IV IV II IV IV I III IV IV II

IV I IV II IV I IV III III IV IV IV IV II IV III I IV II IV

IV III II IV II I IV III III IV II IV IV II IV III I IV II IV

II III II IV II I II III I IV IV II II IV IV I I IV IV IV


Kecamatan Purwareja Klampok berpindah dari kuadran

I

ke

kuadran

III

pada

tahun

2009,

disebabkan oleh menurunnya angka pertumbuhan PDRB menjadi 2,41% atau 2,70% lebih rendah dari angka pertumbuhan PDRB Kabupaten. Penurunan angka pertumbuhan Kecamatan Purwareja Klampok ini disebabkan oleh menurunnya sektor industri. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 42

Pertumbuhan

ekonomi

Kecamatan

Sigaluh

meningkat sangat signifikan pada tahun 2007 sebesar 18,10% dengan penyumbang pertumbuhan terbesar adalah sektor pertanian sebesar 67,72%. Kecamatan

Batur

menunjukkan

tren

untuk

berpindah dari kuadran III ke kuadran I untuk tahun-tahun mendatang, dimana kecamatan ini menunjukkan

angka

pertumbuhan

yang

tinggi

dengan angka PDRB per kapita yang tinggi. Angka pertumbuhan sebesar

Kecamatan

7,71%

terutama

dengan

ditopang

oleh

Pejawaran tingkat sektor

rata-rata

pertumbuhan pertanian

dan

perdagangan. Gambar

di

bawah

pengklasifikasian

ini

memberi

kecamatan

di

deskripsi Kabupaten

Banjarnegara menurut tipologi Klassen berdasarkan angka

rata-rata

tahun

2007

hingga

2010.

Kecamatan Banjarnegara, Sigaluh, Madukara, dan Pejawaran termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Lima daerah lainnya masuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat, yaitu Kecamatan Mandiraja, Bawang, Banjarmangu, Punggelan, dan Pandanarum. Dua kecamatan yaitu Kecamatan Purwareja Klampok dan Batur masuk dalam klasifikasi daerah maju tapi tertekan. Yang patut menjadi catatan adalah jumlah kecamatan yang masuk dalam kuadran daerah relatif tertinggal yang

mencakup

Purwanegara,

9

kecamatan, yaitu

Pagedongan,

Susukan,

Wanadadi,

Rakit,

Karangkobar, Pagentan, Wanayasa, dan Kalibening yang berarti tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita penduduk di sembilan kecamatan dalam kuadran tersebut lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan

ekonomi

dan

PDRB

per

kapita

Kabupaten Banjarnegara.


II - 43

DAERAH CEPAT MAJU DAN CEPAT TUMBUH (I) (High Growth and High Income)

DAERAH BERKEMBANG CEPAT (II) (High Growth but Low Income)

Banjarnegara, Sigaluh, Madukara, dan Pejawaran

Mandiraja, Bawang, Banjarmangu, Punggelan, dan Pandanarum

DAERAH MAJU TAPI TERTEKAN (III) (High Income but Low Growth)

DAERAH RELATIF TERTINGGAL (IV) (Low Growth and Low Income)

Purwareja Klampok dan Batur

Susukan, Purwanegara, Pagedongan, Wanadadi, Rakit, Karangkobar, Pagentan, Wanayasa, dan Kalibening


Gambar 2.6. Klasifikasi Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Menurut Tipologi Klassen Tahun 2007-2010 f.

Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Angka mengenai

kemiskinan intensitas

memberi

penduduk

gambaran

dengan

tingkat

pendapatan terendah di suatu daerah. Peningkatan kesejahteraan suatu daerah, secara logis akan menurunkan pula angka kemiskinan. Jumlah

penduduk

miskin

Kabupaten

Banjarnegara tahun 2007 tercatat 232.900 jiwa atau 25,58%

dari

total

jumlah

penduduk.

Jumlah

tersebut turun menjadi 166.700 jiwa pada tahun 2010 atau 19,17% dari total penduduk. Penurunan angka

kemiskinan,

bernegasi

dengan

angka

penduduk di atas garis kemiskinan, yang berarti terjadi

peningkatan

tingkat

kesejahteraan

yang

ditunjukkan dengan persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara yang mengalami peningkatan, dari 74,42% pada tahun 2007 menjadi 80,83% pada tahun 2010. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara ditunjukkan pada grafik di bawah ini:


II - 44

Penduduk di atas garis kemiskinan (%)

74,42 2007

80,83

78,64

76,66

2008

2009

2010

Sumber: BPS Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.7. Penduduk di Atas Garis Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 g.

Angka Kriminalitas yang Tertangani Angka kriminalitas yang tertangani merupakan perbandingan antara jumlah tindak kriminal yang tertangani dalam waktu satu tahun di Kabupaten Banjarnegara dengan jumlah penduduk kemudian dikalikan

10.000.

kriminalitas

Pada

yang

tahun

tertangani

2007

angka

sebesar

1,97,

sedangkan tahun 2010 terjadi sebesar 3,59. Angka kriminalitas yang tertangani

1,97 2007

3,59

2,73

1,80 2008

2009

2010

Sumber: Satpol PP Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.8. Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 Kriminalitas

yang

terjadi

di

Kabupaten

Banjarnegara rata-rata sebanyak 206,80 kasus per tahun dengan angka terbesar pada kasus pencurian dengan rata-rata 93,67 kasus per tahun dan kasus pencurian kendaraan bermotor dengan rata-rata 35 kasus per tahun. Banyaknya kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara disajikan pada tabel di bawah ini :


II - 45

Tabel 2.18. Banyaknya Kejahatan yang Terjadi di Kabupaten Banjarnegara Menurut Jenisnya Tahun 2007-2010 Jenis

2007

Perampokan

2008 -

Pencurian

2009 -

94

2010 -

-

56

102

123

Penggelapan

9

7

10

36

Penipuan

9

13

21

33

Pemerasan

-

2

-

1

Pengrusakan

1

-

2

2

Pembunuhan

1

2

2

-

Pemerkosaan

-

2

1

2

Penganiayaan:

8

6

Perzinahan

-

-

Kebakaran

18

Curanmor

8

14

1

1

14

19

2

25

30

37

53

Uang Palsu

1

1

1

1

Pengeroyokan

3

4

4

13

Narkotika

-

-

1

9

KDRT

2

1

4

9

Perjudian

6

18

21

18

Illegal Logging

2

3

5

4

Perlindungan Anak

-

2

3

8

Pencabulan

-

2

2

-

Penyalahgunaan Sajam

-

1

-

1

Trafficking

-

1

-

1

Laporan Palsu

-

-

-

1

Perbuatan Tidak Menyenangkan

-

-

-

2

-

-

3

-

UU No. 23/02

-

-

2

-

Ambil Obat Tanpa Izin

-

-

1

-

Memelihara Satwa Lindung

-

-

1

1

Lalai Menyebabkan Kematian

-

-

1

-

Percobaan Pencurian

-

-

1

-

Pertambangan Tanpa Izin

Jumlah

179

165

253

335


h.

Indeks Kinerja Ekonomi Daerah Bappenas dan UNDP dalam sebuah studi membuat formula untuk mengetahui perkembangan ekonomi daerah secara umum. Formula tersebut menggunakan Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) daerah yang merupakan rata-rata tertimbang dari 4 (empat) indikator ekonomi yaitu: pertumbuhan PDRB non


II - 46

Migas, Pertumbuhan PDRB per Kapita, rasio PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi, dan angka penduduk di atas garis kemiskinan sebagai variabel pengukurnya. Dari hasil pengukuran Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) yang dilakukan dari tahun 2007-2010, tampak bahwa kinerja ekonomi pemerintah menunjukkan tren

yang

positif.

Indeks

pada

tahun

2007

menunjukkan angka sebesar 20,03%, dan indeks kinerja pada tahun 2010 mengalami perbaikan dengan angka perolehan sebesar 22,84%. Tabel 2.19. Indeks Kinerja Ekonomi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 Pertum

Pertum

buhan

buhan

PDRB

PDRB

non-Migas

per Kapita

2007

5,01%

4,29%

2008

4,98%

2009 2010

Tahun

RataRata

Rasio PDRB

100-

Indeks

Angka

Kinerja

Kemis

Ekonomi

kinan

(IKE)

1,57%

72,82%

20,92%

4,10%

1,56%

76,66%

21,83%

5,11%

4,21%

1,56%

78,64%

22,38%

4,89%

4,10%

1,54%

80,83%

22,84%

5,00%

4,18%

1,56%

77,24%

21,99%

Kabupaten Terhadap PDRB Propinsi


2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial a.

Angka Melek Huruf Angka

melek

huruf

direpresentasikan

oleh

persentase jumlah penduduk usia di atas 15 tahun sampai usia 44 tahun yang melek huruf. Angka melek huruf di Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2007

hingga

2011

menunjukkan

tren

yang

meningkat dari 97,55% pada tahun 2007 menjadi 99,96% pada tahun 2011, melebihi target provinsi sebesar 99,20% dan nasional sebesar 95%. Pada tahun 2011 masih terdapat 0,80% atau 281 orang penduduk yang buta aksara. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 47

Angka Melek Huruf (%)

97,55 2007

99,96

99,64

98,50

2008

2009

2010

99,96

2011

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.9. Angka Melek Huruf di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka

rata-rata

lama

sekolah

(years

of

schooling) adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Angka ini diperoleh dengan menghitung ratarata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan tiap tahunnya dari 5,98 tahun pada 2007, menjadi sebesar 6,33 tahun pada 2010. Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 6,33 6,20 5,98 2007

5,98 2008

2009

2010


Gambar 2.10. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 c.

Angka Rata-Rata Lama Belajar Angka rata-rata lama belajar merupakan angka rata-rata lama belajar siswa pada suatu jenjang pendidikan. Angka rata-rata lama belajar untuk jenjang SD/MI masih perlu diperbaiki, dimana


II - 48

waktu penyelesaian jenjang pendidikan SD/MI yang seharusnya diselesaikan dalam waktu 6 tahun, tahun pada tahun 2011 realisasinya diselesaikan dalam waktu 6,36 tahun.

Tahun

7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2007

2008

2009

2010

2011

SD/MI

6,37

6,27

6,39

6,37

6,36

SMP/MTs

3,01

3,00

3,01

3,01

3,00

SMU/SMK/MA

3,01

3,00

3,01

3,00

3,00


Gambar 2.11. Angka Rata Rata-Rata Rata Lama Belajar di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 2010 d..

Angka Partisipasi Kasar Angka siswa

partisipasi

yang

kasar

bersekolah

adalah

pada

persentase

suatu

jenjang

pendidikan tertentu dari jumlah penduduk di usia tertentu. penduduk

APK

menunjukkan

secara

umum

tingkat di

partisipasi

suatu

tingkat

pendidikan. APK merupakan indikator sederhana yang menunjukkan daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing masing jenjang pendidikan. Pada

jenjang

SD/MI,

A APK

mengalami

penurunan dari 101,89% pada tahun 2007 menjadi 97,31% pada tahun 2011, belum mencapai target provinsi sebesar 110,00% dan nasional 117,20%. APK SMP/MTs mengalami penurunan pen dari 92,47% pada tahun 2007 menjadi 80,8 ,83% pada tahun 2011, belum mencapai target provinsi sebesar 98,00% dan nasional

99,30%.

Pada ada

jenjang

SMA/MA/SMK

terjadi peningkatan dari 44,49% pada tahun 2007 menjadi 52,47% % pada tahun 2011, 201 namun juga belum mencapai target provinsi sebesar 70,00% dan nasional 73,00%. Penyebab tidak tid tercapainya target RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 49

APK diantaranya adalah kurangnya kurang pemerataan akses

pendidikan

khususnya

pada

jenjang

SMA/MA/SMK dimana pendirian sekolah masih terpusat pada beberapa kecamatan saja. Dalam rangka peningkatan APK jenjang SMP/MTs salah satunya adalah den dengan gan pendirian SMP Satu Atap, sedangkan pada jenjang SMA/MA/SMK dengan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) di beberapa kecamatan. 120,00 100,00 %APK

80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2007

2008

2009

2010

2011

SD/MI/Paket A

101,89

102,28

103,88

103,95

97,31

SMP/MTs/Paket B

92,47

95,21

95,71

95,81

80,83

SMA/SMK/MA/Paket C

44,49

49,96

50,39

51,06

52,47


Gambar 2.12. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 e.

Angka Partisipasi Murni Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

APM

penduduk

menunjukkan

usia

sekolah

partisipasi tertentu

di

sekolah tingkat

pendidikan tertentu. APM merupakan indikator daya serap pendidikan berdasarkan usia standar di setiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI mengalami peningkatan dari 93,14% pada tahun 2007 menjadi 9 96,93% pada tahun 201 2011, belum mencapai target et provinsi sebesar 98,00% 98,00%,, tetapi sudah melampaui target nasional sebesar 95,20%. Pada ada jenjang SMP/MTs menurun men RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 50

dari 83,46% pada tahun 2007 menjadi 78,76% pada tahun 2011, tetapi sudah melampaui target nasional sebesar 74,00%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dari 40,21% pada tahun 2007 menjadi 45,14% 45, pada tahun 2011. 120,00 100,00 %APM

80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2007

2008

2009

2010

2011

SD/MI/Paket A

93,14

96,67

97,41

98,05

96,93

SMP/MTs/Paket B

83,46

83,96

87,70

88,29

78,76

SMA/SMK/MA/Paket C

40,21

43,77

45,29

45,91

45,14


Gambar 2.13. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 1

f.

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi (usia 0-11 11 bulan) di suatu wilayah pada kurun waktu satu tahun (bayi lahir mati tidak masuk dalam hitungan). Tren AKB dalam 5 tahun terakhir fluktuatif dan cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan target AKB (SPM: (SPM 11,90/1.000 KH),

Angka

Kematian an

Bayi

di

Kabupaten

Banjarnegara tahun 2011 adalah 15,78 15, per 1.000 Kelahiran Hidup, menunjukk kan adanya penurunan angka

bila

dibandingkan

kondisi

tahun

2007,

namun belum mencapai target yang diharapkan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Data Angka Kematian an Bayi tahun 2007-2011 2007 sebagaimana mana pada gambar di bawah ini:


II - 51

Angka Kematian Bayi

2007

19,90

18,56

16,03

2008

15,78

15,48

2009

2010

2011

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.14. Angka Ke Kematian Bayi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Beberapa

faktor

yang

menyebabkan

AKB

masih tinggi di Banjarnegara hingga tahun 2011 adalah seb sebagai berikut: 1..

Kejadian kegawatan pada bayi sulit diduga sebelumnya, sedangkan kemampuan pemberi pelayanan di tingkat dasar terbatas; terbatas

2..

Masyarakat penting

cenderung

melakukan

tidak

rujukan

menganggap pada

kasus

kegawatan bayi usia muda sehingga seringkali terjadi keterlambatan penanganan; penanganan 3..

Tingginya angka kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun, mengakibatkan kelahiran bayi risiko tinggi. Terbangunnya kerja sama antara pelayanan

kebidanan tingkat dasar dan rujukan dan komitmen yang tinggi dari para personilnya dengan dukungan lintas program dan lintas sektor serta anggaran Kesehatan

Ibu

keberh keberhasilan asilan

dan

dalam

Anak

sangat

upaya

menentukan

penurunan

AKB.

Disamping itu kemampuan pemberi pelayanan di tingkat dasar perlu ditingkatkan dengan deng pelatihanpelatihan teknis serta pemenuhan sarana prasara prasarana di PKD dan Puskesmas. g.

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu adalah angka kematian seorang perempuan selama kehamilannya sampai 42

hari

setelah

pengakhiran

kehamilan


yang II - 52

disebabkan

oleh

berhubungan

berbagai

dengan

penyebab

kehamilan

yang

atau

proses

penanganannya tetapi tidak karena kecelakaan. Selama lima tahun terakhir Angka kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banjarnegara cenderung fluktuatif. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mempercepat penurunan AKI mengingat penyebab kematian ibu merupakan hal yang bisa dicegah apabila

terdeteksi

secara

dini.

Kegiatan

yang

dilakukan antara lain: 1.

Meningkatkan

kualitas

tenaga

kesehatan

melalui pendidikan & pelatihan ((Penanganan Obstetri Neonatal Esensial Dasar (PONED), LSS (Life Saving Skill), Manajemen Asfiksia dan BBLR, pendidikan Bidan minimal

DIII, dan

Asuhan Persalinan Normal); 2.

Peningkatan kualitas pemeriksaan ibu hamil (Ante Natal Care) di Puskesmas dan Bidan Praktek Swasta;

3.

Program

Perencanaan

Persalinan

dan

Pencegahan Komplikasi (P4K); 4.

Audit

Maternal

Perinatal

(AMP)

di

tingkat

masyarakat (social) dan institusi (Medis); 5.

Advokasi dan komitmen bersama Lintas sektor dan

Lintas

Program

dalam

percepatan

penurunan AKI dan AKB melaui DTPS-MPS (Distric Team Problem Solving Making Pregnancy Safer); 6.

Memperkuat sistem rujukan dari Puskesmas dan Jaringannya ke 3 (tiga) Rumah sakit sebagai pelaksana PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif);

7.

Membangun

Kemitraan

antara

Bidan

dan

dukun bayi; 8.

Perawatan Berkala ibu hamil keluarga kurang mampu non jamkesmas;


II - 53

Berbagai upaya tersebut telah menunjukan keberhasilan. Pada tahun 2011 Angka Kematian Ibu menunjukan angka 74,29 per 100.000 Kelahiran Hidup.

Hal

ini

sudah

melampaui

target

SPM

(100/100.000 KH). Angka Kematian Ibu 140,30

125,20

105,98

74,29

61,18

2007

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.15. Angka Kematian Ibu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 h.

Angka Usia Harapan Hidup Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut

umur.

Angka

usia

harapan

hidup

merupakan indikator kinerja pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan

penduduk

pada

umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka

usia

harapan

hidup

di

kabupaten

banjarnegara disajikan dalam tabel di bawah ini: Usia Harapan Hidup (Tahun)

68,51 2007

68,72

2008

68,88

2009

69,04

2010


Gambar 2.16. Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banjarnegara mulai tahun 2007 sampai dengan RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 54

2010 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010, usia harapan hidup di Banjarnegara mencapai 69,04 tahun. Angka tersebut masih lebih rendah daripada

angka

nasional

sebesar

69,4

tahun.

Namun demikian, peningkatan angka usia harapan hidup tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara. i.

Persentase Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita keseluruhan. Angka prevalensi gizi kurang pada anak balita dari tahun 2007-2011 Kabupaten Banjarnegara

mengalami

penurunan

yang

menunjukkan peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya balita. Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Gizi bukan hanya mempengaruhi kesehatan

tubuh,

tetapi

juga

berperan

dalam

peningkatan kecerdasan. Gizi yang diperlukan oleh otak

dan

terpenuhi

sesuai

dengan

standar

kecukupannya, akan mampu berkembang secara optimal sesuai dengan potensi genetiknya. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui

kegiatan

sosialisasi

dan

penyuluhan,

perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan yang mengikuti kaidah

gizi

dan

kesehatan

dan

peningkatan

kesehatan ibu dan anak. Jumlah balita gizi buruk sebanyak 54 anak (2008), 36 anak (2009), 32 anak (2010), dan 22 anak (2011).


II - 55

Gizi buruk balita (%)

0,07

0,06 0,04

0,01 2008

2009

2010

2011


Gambar 2.17. Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 j.

Cakupan

Pelayanan

Masyarakat

Kesehatan

Miskin

Rujukan

Non

Bagi Kuota

Jamkesmas/Jamkesda Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan dalam rangka pemberian hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Berdasarkan data kajian pembiayaan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara menyebutkan bahwa

jumlah

masyarakat

miskin

berdasarkan

kriteria masalah kesehatan berjumlah 593.534 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 443.472 jiwa sudah masuk

kuota

Jamkesmas

(BPS,

2010),

dan

sebanyak 8.642 jiwa tercakup dalam Jamkesda Pratama, sehingga terdapat 141.420 jiwa penduduk miskin yang belum masuk kuota Jamkesmas dan Jamkesda. Sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan,

dalam

kurun

waktu

5

(lima)

terakhir,

seluruh masyarakat miskin

tahun

non kuota

Jamkesmas maupun Jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan rujukan telah dilayani oleh RSUD

Banjarnegara

dengan

menggunakan

anggaran yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Rata-rata jumlah masyarakat miskin non kuota yang dilayani adalah sebanyak 1.000-1.500 orang dalam satu tahun. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 56

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin non kuota Jamkesmas/Jamkesda (%)

100

100

2007

100

2008

100

2009

100

2010

2011

Sumber: RSUD Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.18. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin Non Kuota Jamkesmas/Jamkesda di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 k.

Rasio Penduduk yang Bekerja (Kesempatan Kerja) Rasio

penduduk

yang

bekerja

merupakan

perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan

kemampuan

penyerapan

tenaga

kerja,

dengan kata lain rasio ini merupakan gambaran atas permintaan tenaga kerja (demand for labour). Capaian pada tahun 2007 adalah 0,95, angka capaian mengalami kenaikan pada tahun 2010 menjadi 0,97.

Hal ini berarti 3% angkatan kerja

belum mendapat pekerjaan. Rasio penduduk yang bekerja 0,98

0,95 2007

2008

0,97

0,95 2009

2010

Sumber: Dinsosnakertrans Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.19. Rasio Penduduk yang Bekerja Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga a.

Kebudayaan Pembangunan

bidang

kebudayaan

memiliki

peran penting dalam proses pembentukan karakter bangsa. Nilai-nilai tradisi positif yang diwariskan RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 57

dalam bentuk kearifan lokal harus dikembangkan dan diperkuat dengan terus meminimalisasi tradisi dan

budaya

negatif

yang

dapat

melemahkan

bidang

kebudayaan

pembangunan karakter. Sasaran

pembangunan

meliputi pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya,

budaya,

perlindungan

benda

cagar

pengelolaan

keragaman

budaya,

serta

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inovatif.

Pembangunan

dan

pengembangan

kebudayaan di Kabupaten Banjarnegara dilakukan melalui penyelenggaraan festival dan even budaya, pemeliharaan

benda

pengembangan

cagar

budaya

budaya,

daerah,

fasilitasi

pemberdayaan

pengelolaan museum dan taman budaya, serta pemberian penghargaan kepada para inovator dan peneliti melalui kegiatan Riset Unggulan Daerah (RUD),

dan

Kreasi

dan

Inovasi

Tepat

Guna

(Kreanova). b.

Kesenian Kesenian di Kabupaten Banjarnegara sangat kental

dengan

nuansa

Banyumasan.

Beragam

produk kesenian mulai dari Tari Geol Banjarnegara, Tari Topeng Dieng, Tari Aplang, Rodad, Ujungan hingga

produk

seni

berupa

kerajinan

seperti

Keramik Klampok, Batik Tulis Gumelem, Kerajinan Bambu Mandiraja, dan lain-lain memperkaya seni dan kreasi masyarakat di Kabupaten Banjarnegara. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan pelestarian kesenian melalui penyelenggaraan festival seni dan pembinaan terhadap kelompok kesenian. Jumlah kelompok kesenian di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 sebanyak 690 kelompok, yang terdiri dari kelompok seni tari, seni musik, seni


II - 58

pedalangan, seni karawitan, seni rupa, dan seni teater. Tabel 2.20. Data Jumlah Kelompok Kesenian di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2010 Jumlah Kelompok Kesenian Seni Tari Tahun

Seni Musik

Seni Rupa Seni Pedal angan

Seni Kara witan

14

50

356

12

35

347

0

29

0

25

Tradi sional

Mo der n

Tradi sional

Reli gius

Mo der n

2006

288

0

40

373

2007

267

0

38

2008

261

0

2009

250

2010

241

Seni Teater Tra M disi od ona er l n

Jml

Lu kis

Ba tik

Kera mik

28

5

5

15

5

0

823

49

26

5

6

13

4

0

776

12

46

25

5

5

12

3

3

754

330

10

41

23

4

4

11

5

3

710

325

8

39

21

3

6

14

4

4

690

Sumber: Dinbudpar Kab. Banjarnegara 2011

c.

Pemuda dan Olahraga Pembangunan peranan

kepemudaan

strategis,

karena

memegang pembangunan

kepemudaan merupakan kaderisasi bagi pelaku pembangunan di masa depan. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dilakukan agar organisasi kepemudaan sebagai kantong pengkaderan pemuda dapat memberi sumbangan yang positif terhadap proses pembangunan. Pada

tahun

kepemudaan,

27

2010

terdapat

organisasi

24

olahraga,

organisasi 16

klub

olahraga, 4 gedung olahraga, 46 lapangan olahraga, 7 kegiatan kepemudaan, dan 5 kegiatan olahraga. Prestasi yang diperoleh di bidang kepemudaan dan olahraga

diantaranya

meningkatnya

peringkat

Kabupaten Banjarnegara dalam Pekan Olahraga Provinsi (POPDA SMP/MTs) dari peringkat ke-5 menjadi peringkat ke-3 dengan perolehan 11 medali emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Pada POPDA untuk tingkat SMA/SMK/MA, Kabupaten Banjarnegara juga mengalami perbaikan peringkat dari posisi ke-9


II - 59

ke posisi 6 dengan perolehan 6 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Berikut ini disajikan tabel rasio klub dan gedung olah raga di Kabupaten Banjarnegara: Tabel 2.21. Rasio Klub dan Gedung Olahraga di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2011 Tahun

Uraian Indikator 2008

2009

2010

2011

Jumlah Klub Olahraga per 10.000 jumlah penduduk

0,0016

0,0016

0,0016

0,0016

Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 jumlah penduduk

0,0003

0,0003

0,0004

0,0004


2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 1.

Pendidikan Pendidikan memegang peranan strategis dalam kelanjutan

proses

pendidikan,

pembangunan.

diharapkan

akan

Melalui

tercipta

manusia

dengan karakter dan kemampuan yang unggul. Pembangunan pendidikan seperti yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional memiliki 5 (lima) aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan,

kualitas,

kesetaraan,

dan

keterjaminan. Selain dalam

berdasarkan bidang

Renstra

Kemendiknas,

pendidikan

perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan didasarkan

pada

pendidikan,

yaitu:

3

(tiga)

1).

pilar

upaya

pemerataan

perluasan akses pendidikan; mutu,

relevansi,

pendidikan; akuntabilitas,

dan

dan 3).

dan

pembangunan

2). peningkatan

daya

saing

peningkatan citra

dan

publik

keluaran

tata

kelola,

pengelolaan

pendidikan.


II - 60

Tabel di bawah ini menunjukkan ketersediaan sekolah di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2011 dirinci menurut kecamatan : Tabel 2.22. Jumlah Sekolah per Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Kecamatan

Jumlah Sekolah SMP/ SD/MI MTs

TK

SMA/ SMK/MA

Susukan Purwareja Klampok Mandiraja Purwanegara Bawang Banjarnegara Pagedongan

22 20 20 25 14 16 8

55 43 60 57 51 42 39

5 6 10 9 7 13 8

6 1 1 5 11 2

Sigaluh

13

29

4

3

Madukara Banjarmangu Wanadadi Rakit Punggelan Karangkobar Pagentan

19 18 11 32 25 8 5

36 41 34 53 70 32 32

7 5 6 7 11 6 6

1 1 3 2 1 3 -

6 4 13 6 7 292

39 28 46 40 23 850

8 4 7 9 4 142

1 1 2 2 46

Pejawaran Batur Wanayasa Kalibening Pandanarum Jumlah


1.1. Pendidikan Dasar a.

Angka Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Secara sederhana APS adalah jumlah murid usia pendidikan

tertentu

yang

masih

menempuh jenjang pendidikan tertentu per 1.000 orang jumlah penduduk usia pendidikan

tertentu

tersebut.

Perkem-

bangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 61

usia 7-12 tahun mengalami peningkatan dari 95,49% pada tahun 2007 menjadi 96,95% pada tahun 2011. Sedangkan, APS usia 13-15 tahun mengalami penurunan dari 81,77% pada tahun 2007 menjadi 80,57% pada tahun 2011. Usia 7-12 th

Usia 13-15 th

81,77

87,28

91,82

91,54

80,57

95,49

98,26

98,54

99,60

96,95

2007

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.20. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Rasio

Ketersediaan

Sekolah

terhadap

Penduduk Usia Sekolah Rasio

ini

ketersediaan penduduk

menggambarkan

tingkat

sekolah

jumlah

usia

per

sekolah.

Capaian

ketersediaan sekolah dengan penduduk usia setiap

sekolah

mengalami

tahunnya

meningkatnya

peningkatan

seiring

jumlah

sekolah.

dengan Pada

jenjang SD/MI meningkat dari 79,42% pada tahun 2007 menjadi 80,37% pada tahun 2011. Begitu juga pada jenjang SMP/MTs meningkat dari 23,41% pada tahun 2007 menjadi 27,95% pada tahun 2011.


II - 62

SD/MI

SMP/MTs

79,42

82,67

82,75

82,07

80,37

23,41

25,92

31,50

32,78

27,95

2007

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.21. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 c.

Rasio Guru terhadap Murid Rasio

ini

menggambarkan

tingkat

perbandingan guru terhadap murid. Rasio guru dan murid pada jenjang pendidikan dasar selama tahun 2007-2011 sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

pendidikan

mensyaratkan

rasio

dasar guru

dan

yang murid

sebesar 1:32. Tabel 2.23. Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Dasar di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Tahun

Uraian Indikator

2007

2008

2009

2010

2011

Rasio Guru : Murid SD/MI

1:16

1:14

1:15

1:15

1:15

Rasio Guru : Murid

1:19

1:19

1:16

1:17

1:15

SMP/MTs Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara 2011

1.2. Pendidikan Menengah a.

Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah pendidikan menengah (usia 16-18 tahun) mengalami peningkatan dari 38,54% pada tahun 2007 menjadi 44,66% pada tahun 2011.


II - 63

Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 th

2007

47,13

46,45

40,12

38,54

2008

2009

2010

44,66

2011


Gambar 2.22. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Rasio

Ketersediaan

Sekolah

terhadap

Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk

usia

sekolah

pada

jenjang

SMA/MA/SMK meningkat dari 9,52% (42 unit sekolah) pada tahun 2007 menjadi 10,24% (46 unit sekolah) pada tahun 2011. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

9,75

9,52

9,75

10,24

8,61

2007

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.23. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 c.

Rasio Guru terhadap Murid Pencapaian rasio guru dan murid pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2011 adalah sebesar 1:16. Jumlah ini menunjukkan tren menurun sejak tahun 2007.


II - 64

Tabel 2.24. Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Tahun

Uraian Indikator Rasio Guru: Murid

2007

2008

2009

2010

2011

1:19

1:18

1:17

1:17

1:16

SMA/SMK/MA Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara 2011

1.3. Fasilitas Pendidikan Capaian

pembangunan

fasilitas

pendidikan direpresentasikan dengan besaran ruang kelas dalam kondisi baik. Ruang kelas yang kondisinya baik pada jenjang SD di tahun 2011 mencapai 66,71% atau terdapat 33,29% ruang

kelas

masih

dalam

kondisi

rusak

ringan/berat (1.375 ruang kelas). Pada jenjang SMP mencapai 80,75% atau terdapat 19,25% ruang kelas dalam kondisi rusak ringan/berat (196 ruang kelas). Pada jenjang SMA/SMK 91,56% ruang kelas dalam kondisi baik, atau masih ada 8,44% ruang kelas dalam kondisi rusak ringan/berat (45 ruang kelas). SD

SMP

SMA/SMK

87,97

87,92

87,28

90,17

91,56

86,22

84,41

82,12

79,70

80,75

55,05

59,39

65,64

66,50

66,71

2007

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.24. Ruang Kelas Kondisi Baik Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 1.4. Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengalami peningkatan RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 65

dari 49,07% pada tahun 2007 menjadi 60,68% 6 pada tahun 2011, belum mencapai target provinsi

sebesar

65,00%

tetapi

sudah

melampaui target nasional sebesar 56,70%. APK PAUD (%)

2007

69,05

54,36

51,55

49,07

2008

2009

60,68

2010

2011


Gambar 2.25.. Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2007-2011 2007 1..5. Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah pada tahun 2011 201 pada jenjang SD/MI mencapai 0,29% (313 siswa),, SMP/MTs mencapai 0,99% 0, (397 siswa), sedangkan

pada

jenjang

SMA/MA/SMK

mencapai 1,19% (254 siswa). siswa) Masih tingginya angka putus sekolah khususnya pada jenjang SMA/MA/SMK

diantaranya

karena

faktor

ekonomi keluarga. Sedangkan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs beberapa faktor yang mempengaruhi engaruhi diantaranya adalah kurangnya kesadaran

orang

tua

akan

pentingnya

pendidikan bagi anak dan faktor ekonomi. SD/MI 1,92

SMP/MTs

SMA/SMK/MA

2,00 1,36 1,14

0,71 0,24

0,63 0,17

2007

0,760,86

2008

0,19

0,27

2009

2010

1,19 0,99 0,29

2011


Gambar 2.26. Angka Putus Sekolah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 66

1.6. Angka Kelulusan a.

Angka Kelulusan Angka mengalami

kelulusan

jenjang

peningkatan

dari

SD/MI 96,84%

(17.636 dari 18.212 siswa) pada tahun 2007 menjadi 99,85% 5% (15.678 dari 15.702 siswa) pada tahun 2011. 201 Begitu juga dengan jenjang SMP/MTs meningkat dari 84,43% (8.708 dari 10.314 siswa) sisw menjadi 96,44% (11.729 dari 12.162 siswa), siswa) dan pada

jenjang

SMA/MA/SMK

angka

kelulusan mengalami peningkatan dari 95,59% (4.685 dari 4.901 siswa) menjadi 99,93% (6.129 dari 6.133 siswa). siswa) Angka Kabupaten

kelulusan Banjarnegara

sekolah

di

ditampilkan

dalam m tabel di bawah ini : SD/MI

98,00

95,59

94,29

95,59

84,43

84,86

2007

2008

SMP/MTs

SMA/SMK/MA

98,21

99,19 97,65 97,27

99,85 99,93 96,44

2010

2011

93,23 89,63

2009


Gambar 2.27. Angka Kelulusan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 2007-2011 b.

Angka Melanjutkan Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mengalami peningkatan dari 80,09% (14.125 dari 17.636 siswa) pada tahun 2007 menjadi 87,98% 8 (13.794 dari 15.678

siswa)

Sedangkan

pada

angka

tahun

melanjutkan

201 2011. dari

SMP/MTs ke SMA/MA/SMK mengalami RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 67

penurunan dari 72,57% (6.319 dari 8.708 siswa) pada tahun 2007 menjadi 69,06% 6 (8.100 dari 11.729 siswa) pada tahun 2011..

Beberapa

mempengaruhi melanjutkan

faktor

yang

pencapaian

adalah

masih

angka kurangnya

kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak, faktor ekonomi keluarga, dan belum meratanya akses pendidikan

khususnya nya

pada

jenjang

SMA/MA/SMK, dimana pendirian sekolah hanya terpusat pada beberapa kecamatan saja. SD/MI ke SMP/MTs 80,09 72,57

80,66 68,61

2007

2008

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 91,44 76,33

2009

89,87

87,98

67,19

2010

69,06

2011


Gambar 2.28. Angka Melanjutkan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 1..7. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 pada jenjang SD mencapai 49,63% 49 (2.708 guru dari 5.456 guru) pada tahun 2011, 201 pada jenjang SMP mencapai 90,55% % (1.810 guru dari 1.999 guru), dan pada jenjang SMA mencapai 96,64% (460 guru dari 476 guru). guru) Pada jenjang SMK K guru yang memiliki kualifikasi S1/D4 mencapai 95,60% (630 guru dari 659 guru). guru)


II - 68

Tabel 2.25. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV (%) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Tahun

Uraian Indikator

2007

Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

2008

2009

2010

2011

9,06

10,25

11,93

26,71

49,63

77,76

82,92

85,01

89,10

90,55

82,19

91,54

96,18

95,78

96,64

87,59

93,04

94,92

89,89

95,60


2.

Kesehatan a.

Rasio Posyandu per Satuan Balita Jumlah

posyandu

di

Kabupaten

Banjarnegara mengalami fluktuasi, berturutturut mulai tahun 2007 adalah 1.728; 1.587 pada tahun 2008; 1.493 pada tahun 2009; 1.598 pada tahun 2010, dan 1.592 pada tahun 2011. Jumlah

posyandu

yang

fluktuatif

disebabkan oleh beberapa hal seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mengelolanya. posyandu

Namun

dengan

demikian jumlah

proporsi

balita

di

Banjarnegara sudah sesuai dengan target, yaitu 1 Posyandu untuk 50 balita (20/1000). Tabel 2.26. Rasio Posyandu per Satuan Balita Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Uraian Indikator Rasio Posyandu per Satuan Balita

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

20/1000

20/1000

20/1000

20/1000

20/1000


b.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 30.000 Penduduk Jumlah

Puskesmas

di

Banjarnegara

sebanyak 35 buah, terdiri dari 12 Puskesmas RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 69

rawat inap dan 23 Puskesmas rawat jalan. Dari keseluruhan Puskesmas, sebanyak 15 buah (42,86%) mengalami rusak berat. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja Puskesmas secara keseluruhan dan berdampak pada kepercayaan masyarakat dalam menggunakan Puskesmas. Sedangkan jumlah Pustu sebanyak 42 unit, dan

poliklinik

sebanyak

20

unit.

Rasio

Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di Kabupaten Banjarnegara adalah sebanyak 1 per 30.000 orang penduduk. Tabel 2.27. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 30.000 Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Tahun

Uraian Indikator Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 30.000 Penduduk

2007

2008

2009

2010

2011

0,1/1.000

0,1/1.000

0,1/1.000

0,1/1.000

0,1/1.000


c.

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Jumlah rumah sakit umum di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 3 buah, terdiri dari RSUD milik pemerintah, RS Islam dan RS Emanuel. penduduk

Rasio

Rumah

sebesar

Sakit

0,003,

per

artinya

1000 1

RS

melayani 330.333 jiwa, sedangkan idealnya 1 RS

melayani

100.000

penduduk,

sehingga

masih membutuhkan 3,3 Rumah Sakit. Tabel 2.28. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Uraian Indikator Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

0,004/ 1.000

0,004/ 1.000

0,004/ 1.000

0,004/ 1.000

0,003/ 1.000



II - 70

d.

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Jumlah dokter di Kabupaten Banjarnegara berturut-turut sebanyak 122 orang pada tahun 2010, 127 orang pada tahun 2011. Jumlah tersebut masih jauh dari standar yang ada, karena rasio dokter dengan jumlah penduduk hanya 0,129 orang dokter per 1000 penduduk, atau sebanyak 1 orang dokter melayani 7.751 jiwa, sedangkan rasio standar adalah sebanyak 1 orang dokter melayani per 2500 penduduk: Rasio dokter 0,129 0,125

0,123 0,120 2007

0,120 2008

2009

2010

2011


Gambar 2.29. Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 e.

Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk adalah jumlah dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis, perawat, perawat gigi dan bidan dibagi jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama. Rasio ini menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam

memberikan

penduduk. penduduk

Rasio pada

pelayanan

tenaga tahun

medis 2011

kepada per

tercapai

1000 1,1

artinya 1 orang tenaga medis melayani 909 jiwa.


II - 71

Rasio tenaga medis 1,14 1,13

1,13

2007

1,14

1,13

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.30. Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 f.

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Cakupan ditangani

komplikasi

adalah

ibu

kebidanan

dengan

yang

komplikasi

kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan dasar

terlatih

dan

Puskesmas

pada

rujukan

tingkat

(Polindes,

PONED,

pelayanan Puskesmas,

Rumah

Bersalin,

RSIA/RSB, RSU, dan RSU PONEK). Cakupan

komplikasi

kebidanan

yang

ditangani pada tahun 2011 sebanyak 97,83%, dengan jumlah komplikasi kebidanan sebanyak 3.181

kasus

dan

yang

berhasil

ditangani

sebanyak 3.112 kasus. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) 100

100

99,30

97,83

90,00 2007

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.31. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011


II - 72

g.

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

yang

Memiliki

Kompetensi

Kebidanan Cakupan

pertolongan

persalinan

oleh

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan

pertolongan

persalinan

oleh

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,

yaitu

tahun

2007

sebesar

75,90%, tahun 2008 sebesar 82,70%, tahun 2009 sebesar 86,60%, tahun 2010 sebesar 87%, dan tahun 2011 sebesar 87,94%. Hal tersebut disebabkan antara lain Kemitraan Bidan dan dukun bayi belum terlaksana di semua kecamatan. Cakupan pertolongan persalinan (%) 87,00

86,60

82,70

87,94

75,90

2007

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.32. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 h.

Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) UCI (Universal Child Immunization) ialah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT,

4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B,


II - 73

1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi, 1 dosis DT, 1 dosis campak, 2 dosis TT. Meskipun cakupan desa UCI tiap tahun selalu naik, tetapi hal tersebut masih belum memuaskan karena masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Hal tersebut dikarenakan perhitungan cakupan imunisasi masing-masing sasaran

antigen

awal

berdasarkan

masih

tahun

jumlah

berdasarkan

(estimasi),

sasaran

riil.

bukan Padahal

biasanya jumlah sasaran riil lebih rendah daripada

estimasinya.

Hingga

tahun

2011

jumlah cakupan desa/kelurahan UCI sebanyak 259 desa/kelurahan. Cakupan desa mencapai UCI (%) 83,45

2007

88,13

70,86

2008

93,20

87,76

2009

2010

2011


Gambar 2.33. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 i.

Cakupan

Balita

Gizi

Buruk

Mendapat

Perawatan Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana

pelayanan

kesehatan

sesuai

tata

laksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun terakhir,

waktu

tertentu.

seluruh

mendapatkan

balita

perawatan

Selama gizi

5

tahun

buruk

selalu

kesehatan

sesuai

standar. Hal tersebut berarti seluruh kasus balita gizi buruk selalu ditangani dengan cepat RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 74

dan tepat sehingga terhindar dari kondisi yang lebih parah dan berujung dengan kematian. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%) 100 2007

100

100

2008

100

2009

100

2010

2011


Gambar 2.34. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 j.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) selama 5 tahun berturut-turut terdapat pada kisaran 37%-43%.

Rendahnya

angka

tersebut

disebabkan oleh: a. Tidak

setiap

penderita

memeriksakan

atau

penyakitnya

keluarga

ke

sarana

pelayanan kesehatan yang ada, sehingga data

status

akibatnya

penyakitnya tidak

bisa

penatalaksanaannya

tidak

tercatat,

ditindaklanjuti oleh

petugas

kesehatan yang berkompeten;; b. Pencarian penderita oleh petugas kesehatan belum maksimal; c. Penderita/keluarga

menganggap

bahwa

penyakit tersebut adalah biasa, sehingga upaya penyembuhan yang dilakukan juga belum

maksimal,

atau

bahkan

tidak

melakukan upaya pengobatan sama sekali karena malu, atau hanya membeli obat menurut menyadari

presepsinya resiko

sendiri

penularan

tanpa maupun

dampak negatif lain bagi penderita maupun


II - 75

keluarga. Angka cakupan disajikan dalam grafik di bawah ini: Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) 43,00

43,19

42,00 37,00

2007

37,00

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.35. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 k.

Angka Kesakitan (Incident Rate) DBD Penyakit Banjarnegara kesehatan

menular masih

menjadi

dikarenakan

Banjarnegara

di

Kabupaten permasalahan

wilayah

merupakan

Kabupaten

daerah

endemis

penyakit menular khususnya penyakit malaria, sehingga Program

perlu ini

mendapatkan

dilaksanakan

perhatian.

dengan

tujuan

mengurangi dampak penyakit menular dan tidak menular yang terjadi di masyarakat sehingga

diharapkan

angka

kesakitan,

kematian, dan kecacatan akibat penyakit dapat ditekan. Pelayanan pengendalian penyakit dan penanggulangan

KLB

sosialisasi

diseminasi

tindak rujukan

dan

lanjut

berupa

perawatan,

meliputi

pertemuan,

informasi

pengobatan termasuk

serta

maupun

diantaranya

penyemprotan rumah penduduk di daerah endemik malaria dan DBD. Angka kesakitan DBD selalu mengalami fluktuasi selama 4 tahun berturut-turut. Pada tahun 2009 sampai dengan 2010 menunjukkan peningkatan

dari

0,287%

(2009)

menjadi

0,464% (2010); masih di bawah target 1,86%. Meski demikian perlu diwaspadai mengingat RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 76

penyakit

DBD

sangat

dipengaruhi

oleh

mobilitas penduduk. Di samping itu kondisi iklim dan geografis Kabupaten Banjarnegara dapat menjadi habitat yang sesuai dengan nyamuk penyebar DBD, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Angka kesakitan DBD

6,25 3,06 0,46

0,29 2007

2008

2009

2010


Gambar 2.36. Angka Kesakitan (Incident Rate) DBD di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 l.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Meskipun mengalami peningkatan, tetapi cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara masih belum menjangkau seluruh masyarakat miskin. Jumlah pasien miskin yang dibiayai Jamkesmas berdasarkan data dari BPS adalah 443.472 orang (2007), 443.492 orang (2008), 443.517 (2009) orang, 443.517 orang (2010), dan 443.517 orang (2011). Dari pasien miskin yang

terdata

tersebut,

yang

menggunakan

kartu Jamkesmasnya untuk berobat adalah sejumlah 126.824 orang (28,60%) pada tahun 2007, 118.539 orang (26,73%) pada tahun 2008, 219.524 orang (49,50%) pada tahun 2009, 267.288 orang (60,27%) pada tahun 2010, dan 155.466 orang (35,05%) pada tahun 2011. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat

miskin


di

Kabupaten II - 77

Banjarnegara tahun 2007-2011 disajikan pada grafik di bawah ini: Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)

100,00 28,60 2007

26,73 2008

60,27

49,50 2009

2010

2011


Gambar 2.37. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 m.

Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan kunjungan bayi adalah Jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah dalam kurun waktu yang

sama.

Dari

target

90%,

cakupan

kunjungan bayi di Kabupaten Banjarnegara mulai tahun 2007–2011 selalu berada di atas angka tersebut. Hal tersebut tidak lepas dari keberadaan Poliklinik Kesehatan Desa serta sarana kesehatan lain yang siap memberikan pelayanan bagi bayi sesuai standar. Cakupan kunjungan bayi (%) 112,90

116,00 98,64

2007

2008

2009

98,00

2010

97,30

2011


Gambar 2.38. Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011


II - 78

n.

Cakupan Puskesmas Cakupan Puskesmas adalah perbandingan jumlah puskesmas dengan jumlah seluruh kecamatan. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 35 buah tersebar di 20 kecamatan.

Hal

tersebut

berarti

seluruh

kecamatan sudah terdapat Puskesmas, bahkan terdapat kecamatan yang memiliki dua buah Puskesmas, misalnya Kecamatan Wanadadi. Guna

memberikan

kepada

masyarakat

pelayanan secara

kesehatan

merata,

perlu

didirikan Puskesmas pada kecamatan dengan jumlah wilayah kerja yang luas, misalnya Pejawaran. Cakupan Puskesmas 175

2007

175

175

2008

175

2009

175

2010

2011


Gambar 2.39. Cakupan Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 o.

Persentase Cakupan Rawat Jalan Rawat keperawatan meliputi

inap

adalah

kesehatan

observasi,

rehabilitasi rawat

Jalan

medik

perorangan

diagnosa, tanpa

pelayanan yang

pengobatan,

tinggal

di

ruang

pada sarana kesehatan. Jumlah

pengguna sarana kesehatan, baik Puskesmas, RSUD, RSI, PKU Muhammadiyah dan RS Emanuel meningkat setiap tahun. Cakupan rawat jalan disajikan dalam tabel berikut ini:


II - 79

Cakupan rawat jalan (%)

19,02

2007

23,10

22,06

21,27

2008

2009

2010

27,36

2011


Gambar 2.40. Persentase Cakupan Rawat Jalan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 p.

Persentase Cakupan Rawat Inap Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap

di ruang rawat inap pada

sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta,

serta

puskesmas

perawatan,

dan

rumah bersalin, yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap. Secara umum terdapat kenaikan cakupan kunjungan rawat inap dari seluruh sarana pelayanan kesehatan. Angka cakupan rawat inap selengkapnya digambarkan dalam grafik di bawah ini: Cakupan rawat inap (%) 2,82 1,02 2007

1,07 2008

1,13 2009

1,08 2010

2011


Gambar 2.41. Persentase Cakupan Rawat Inap di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 q.

Ketersediaan Pelayanan Spesialis Dari sisi sumber daya manusia, sampai saat ini RSUD masih dihadapkan kendala ketersediaan pelayanan spesialis. Berdasarkan


II - 80

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

340/Menkes/PER/III/ 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, tingkat kemampuan pelayanan RSUD Banjarnegara sebagai Kelas

C

sebagian

besar

Rumah Sakit

telah

memenuhi

persyaratan yang ditetapkan, ditambah dengan pelayanan spesialis lain yang seperti mata, syaraf, kulit dan kelamin, dan THT, yang merupakan sebagian persyaratan RS Kelas B. Jika pengembangan Rumah Sakit diarahkan untuk

setara

kemampuan

RS

kelas

RSUD

B

maka

Banjarnegara

tingkat sebesar

62,5%, karena sebanyak 10 jenis pelayanan sudah

dimiliki,

pelayanan

dari

yang

kekuranganya

minimal

dipersyaratkan,

adalah

meliputi

16 di

jenis mana

pelayanan

spesialis anestesi, bedah orthopaedi, jantungparu, kesehatan jiwa, orthodonti (gigi spesialis), dan rehabilitasi medis. Ketersediaan pelayanan spesialis (%) 62,50 57,00

2007

57,00

2008

62,50

57,00

2009

2010

2011


Gambar 2.42. Ketersediaan Pelayanan Spesialis di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 r.

Tingkat Pemanfaatan Rumah Sakit Tingkat

pemanfaatan

tempat

tidur

merupakan indikator mutu pelayanan Rumah Sakit, yang terdiri dari 4 item indikator utama, yaitu: BOR, AvLOs, TOI, dan BTO. BOR (Bed Occupancy Rate) atau tingkat hunian tempat tidur rawat inap adalah besaran persentase pemakaian tempat tidur pada satu RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 81

satuan

waktu

memberikan

tertentu.

gambaran

Indikator

tinggi

ini

rendahnya

tingkat pemanfaatan dari tempat tidur Rumah Sakit. Dari tabel di bawah menunjukkan bahwa tingkat

hunian

tempat

tidur

RSUD

Banjarnegara selama 5 (lima) tahun terakhir berkisar antara 60% sampai dengan 73%. Jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, capaian angka tersebut

adalah

dalam

batas

normal

dan

efisien. Fluktuasi yang terjadi dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh jumlah tempat tidur RS yang selalu meningkat dari 100 tempat tidur di tahun 2006 hingga mencapai 177 tempat tidur pada tahun 2010. Sesuai dengan parameter yang ditetapkan tingkat efisiensi pemanfaatan tempat tidur RS adalah 75%, artinya batas maksimal yang ditoleransi agar Rumah Sakit dapat memberikan pelayanan yang bermutu adalah jika tidak seluruh tempat tidur terisi, agar ada waktu jeda untuk mengosongkan tempat

tidur

pencegahan

guna

melakukan

terjadinya

tindakan

infeksi

silang

(nosokomial). Indikator AvLOS memberikan gambaran tingkat efisiensi dan efektifitas Rumah Sakit dalam

memberikan

indikator

ini

pelayanan,

menunjukkan

karena

jangka

waktu

perawatan yang dibutuhkan oleh pasien untuk mendapat perawatan.

kesembuhan Standar

selama

yang

menjalani

ditetapkan

oleh

Kementerian Kesehatan untuk nilai rata-rata lama hari perawatan pasien adalah 4–6 hari, yang merupakan angka maksimal. Tren ratarata

lama

hari

perawatan

pasien

RSUD

Banjarnegara selama 5 (lima) tahun terakhir RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 82

menunjukkan

bahwa

kecenderungan

hari

perawatan yang semakin pendek, yaitu kurang dari 4 hari, artinya setiap pasien rata-rata membutuhkan waktu 4 hari selama menjalani perawatan. TOI (Turn Over Interval) adalah rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati, yaitu saat terisi pasien terakhir sampai tempat tidur tersebut terisi pasien berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan

tempat

tidur.

Tren

yang

ditunjukkan oleh tabel di bawah adalah adanya kecenderungan penurunan tetapi masih ideal yaitu dibawah angka 2-3 hari. Bed Turn Over (BTO) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu satuan waktu

tertentu.

Parameter

ideal

yang

ditetapkan adalah dalam satu tahun sebuah tempat tidur rata-rata dipakai 60 hingga 70 kali. Selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, frekuensi pemakaian tempat tidur di Instalasi Rawat Inap menunjukkan tren yang meningkat. Pada dua tahun terakhir sebuah tempat tidur dipakai sebanyak 77 kali. Angka tersebut di atas nilai ideal yang ditetapkan, yang berarti tingkat efisiensi pemakaian tempat tidur berada pada area tidak normal, hal ini disebabkan pada kelas-kelas tertentu (kelas III) terjadi pemakaian tempat tidur yang di atas rata-rata, terkait dengan pelaksanaan program Jamkesmas di mana angka hunian tempat tidur untuk kelas III mengalami peningkatan yang cukup signifikan.


II - 83

Tabel 2.29. Tingkat Pemanfaatan Rumah Sakit di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Tahun

Uraian Indikator 2007

2008

2009

2010

2011

65,40%

68,60%

73,00%

63,90%

65,00%

LOS (Average Length of Stay/Av LOS) / Rata-rata hari perawatan pasien

4,10

4,00

3,90

3,40

3,80

TOI (Turn Over Interval)/Rata-rata tempat tidur tidak digunakan

1,90

1,80

1,30

1,70

2,20

66,30

69,70

77,60

77,40

58,00

BOR (Bed Occupancy Rate) /Pemanfaatan tempat tidur rawat inap

BTO (Bed Turn Over) /Frekuensi pemakaian tempat tidur


3.

Pekerjaan Umum a.

Rasio Jaringan Irigasi Rasio

irigasi

merupakan

perbandingan

panjang saluran irigasi dibanding dengan luas areal yang ada dimana saluran-saluran yang ada merupakan saluran yang sudah permanen. Rasio

jaringan

irigasi

menggambarkan

kapasitas saluran irigasi dalam menyuplai air di lahan pertanian yang ada. Rasio jaringan irigasi (%)

6,50

2007

7,60

2008

9,09

8,46

8,29

2009

2010

2011


Gambar 2.43. Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Rumah Tinggal Bersanitasi Jumlah

rumah

tinggal

bersanitasi

di

Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 menurut data DPU Kabupaten Banjarnegara sebesar RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 84

100.055

unit

rumah.

Jumlah

tersebut

meningkat pada tahun 2011 dengan jumlah rumah tinggal bersanitasi mencapai 102.411 unit rumah. c.

Tempat Pembuangan Sampah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kabupaten

Banjarnegara

jumlahnya

tidak

berubah dalam tiga tahun terakhir. Menurut data DPU Kabupaten Banjarnegara jumlah TPS tahun 2009-2011 adalah sebanyak 265 unit TPS dan 4 transfer depo dengan daya tampung pada tahun 2011 sebesar 364m3. d.

Panjang

Jalan

Kabupaten

dalam

Kondisi

Baik (>40 km/Jam) Panjang

ruas

jalan

di

Kabupaten

Banjarnegara adalah sepanjang 1.031,261 km, dari jumlah tersebut ruas jalan yang menjadi kewenangan nasional adalah sepanjang 58,130 km, kewenangan provinsi sepanjang 84,720 km, dan kewenangan kabupaten sepanjang 888,411 km. Data jenis jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara disajikan dalam tabel di bawah ini: Tabel 2.30. Jenis Jalan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Jenis Jalan

2007

2008

2009

2010

2011

Hotmix

412,416

434,061

468,226

478,732

484,892

Lapen

280,765

269,275

248,225

247,149

255,209

Batu

126,591

135,036

142,016

133,516

121,616

68,639

50,039

29,944

29,014

26,694

888,411

888,411

888,411

888,411

888,411

Tanah Jumlah

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banjarnegara 2011

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2007 adalah sepanjang 331,26 km atau 37,29% dari total panjang jalan kabupaten. Jumlah tersebut meningkat dari RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 85

tahun ke tahun, hingga tahun 2011 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah sepanjang 455,903 km atau 51,32% dari total panjang jalan kabupaten. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)

41,53

37,29

2007

50,94

41,35

2008

2009

2010

51,32

2011

Sumber: DPU Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.44. Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 e.

Irigasi dalam Kondisi Baik Irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan tren yang terus meningkat, dari sepanjang 6.486 meter pada tahun 2007 menjadi 10.801 meter pada tahun 2011. Luas irigasi kabupaten pada tahun 2011 seluruhnya sepanjang 24.711 m.

Irigasi dalam kondisi baik (m)

2007

2008

2009

10.801

10.052

8.547

7.833

6.486

2010

2011


Gambar 2.45. Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 f.

Persentase Pengendalian Banjir Pengendalian banjir merupakan kegiatan untuk mengendalikan aliran debit air sungai, aliran yang melebihi kapasitas tampang sungai, terjadi limpasan keluar badan sungai, terjadi genangan di kawasan yang tidak seharusnya tergenang, pengamanan wilayah sekitar sungai


II - 86

dari ancaman longsoran tebing sungai dan terjadi kerugian dengan tujuan menurunkan tingkat risiko ancaman terhadap permukiman, lahan pertanian, fasilitas umum dan jaringan irigasi yang ada. Pengendalian banjir (%) 15,00 7,00

5,00

2,00 2007

10,00

2008

2009

2010

Okt-11


Gambar 2.46. Persentase Pengendalian Banjir di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 4.

Perumahan Pembangunan urusan perumahan diarahkan pada penyediaan perumahan yang sehat dan aman bagi masyarakat. Pada tahun 2010, jumlah keluarga berumah

tak

layak

huni

sebanyak

124.164

keluarga. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan jumlah rumah tak layak huni pada tahun 2011 sebanyak 85.288 keluarga. Berikut capaian

pembangunan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Banjarnegara dalam urusan perumahan: a.

Rumah Tangga Pengguna Air bersih Rumah merupakan pengguna

tangga

pengguna

persentase air

bersih

air

bersih

rumah

tangga

dibandingkan

dengan

dari

jumlah rumah tangga. Rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Banjarnegara tahun 2007 sebesar 35,80%, jumlah ini meningkat pada tahun 2011 menjadi 49,01% dengan jumlah pengguna air bersih sebanyak 129.714 rumah tangga.


II - 87

Rumah tangga pengguna air bersih (%)

2007

2008

49,01

45,40

42,05

39,70

35,80

2009

2010

2011


Gambar 2.47. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Rumah

Tangga

yang

Menggunakan

Listrik

(Rasio Elektrifikasi) Persentase

rumah

menggunakan

listrik

Banjarnegara

capaiannya

tangga di

yang

Kabupaten

meningkat

pada

setiap tahunnya. Pada tahun 2008 sebanyak 52% rumah tangga sudah menikmati aliran listrik,

pada

tahun

2011

persentasenya

meningkat menjadi 64,70%. Rumah tangga yang menggunakan listrik (%)

2008

2009

64,70

59,01

56,49

52,00

2010

2011


Gambar 2.48. Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2011 5.

Penataan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kabupaten

Banjarnegara

selama

lima

tahun

terakhir cenderung stabil dengan angka capaian rasio sebesar 0,267 (26,73%) dari luas wilayah ber HPL/HGB.


II - 88

Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 0,267

0,267

2007

0,267

2008

0,267

2009

0,267

2010

2011


Gambar 2.49. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 6.

Perencanaan Pembangunan Sinkronisasi

perencanaan

pembangunan

daerah dengan perencanaan pembangunan nasional didasarkan pada mulai diberlakukannya UU Nomor 25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun

2008

tentang

Perubahan

Kedua

Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Banjarnegara

Daerah. telah

Pemerintah

memiliki

Kabupaten

Peraturan

Daerah

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi dasar dalam implementasi perencanaan hingga evaluasi pembangunan. Pada tahun 2010, dikeluarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri,

Menteri

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional tahun 2010-2014, terutama pencapaian sasaran

prioritas

pembangunan

yang

telah

tercantum dalam program-program RPJM Nasional. Sistem mencakup

perencanaan

pembangunan

daerah

perencanaan

pembangunan

untuk

jangka waktu dua puluh tahunan yaitu Rencana RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 89

Pembangunan perencanaan tahunan

Jangka

pembangunan

yaitu

Menengah

Panjang

Rencana

(RPJM)

pembangunan

untuk

Daerah,

jangka

Pembangunan

Daerah,

tahunan

(RPJP)

dan

dalam

lima

Jangka

perencanaan

bentuk

Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJP

Daerah

ditetapkan

Kabupaten

berdasarkan

Banjarnegara

Peraturan

Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah

2005–2025

Kabupaten

yang

Banjarnegara

kemudian

direvisi

Tahun dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005–2025. RPJMD periode tahun 20062011 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2007.

Penyusunan

RPJMD

Kabupaten

Banjarnegara periode tahun 2011-2016 didasarkan pada visi, misi serta program Bupati Banjarnegara periode 2011-2016. Untuk penyusunan RKPD tahun 2012 masih menggunakan dasar RPJMD tahun 2006-2011 dengan mengakomodir program-program Kepala Daerah periode 2011-2016. RKPD tahun 2012 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 602 Tahun 2011. Program RPJMD semuanya telah dijabarkan ke dalam RKPD. Penerapan

perencanaan

pembangunan

berbasis sistem informasi telah dilakukan melalui Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Simrenbangda), Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah

(Simdalbangda),

dan

Sistem

Informasi

Geografis (SIG) Kemiskinan.


II - 90

7.

Perhubungan a.

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Sumber data diambil dari Terminal Induk Banjarnegara dari arus penumpang yang naik maupun selama

turun satu

di

terminal

tahun.

Banjarnegara

Terjadinya

penurunan

penumpang angkutan umum dari tahun ke tahun

disebabkan

adanya

pergeseran

penggunaan moda transportasi, dari moda angkutan umum ke angkutan pribadi. Jumlah arus penumpang angkutan umum 1.097.390

2007

1.045.133

2008

995.364

947.965

2009

928.122

2010

2011

Sumber: Dinhubkominfo Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.50. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Rasio Ijin Trayek Rasio ijin trayek merupakan perbandingan antara jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Trayek perkotaan dan

pedesaan

angkutan

kota

dilayani dan

dengan

287

100

unit

unit

angkutan

pedesaan. Dari pemantauan saat ini angkutan perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan jumlah pengguna

pengguna, beralih

karena ke

masyarakat

kendaraan

pribadi.

Angkutan yang ada semua telah memiliki ijin trayek. Berikut ini disajikan rasio ijin trayek di Kabupaten Banjarnegara:


II - 91

Rasio ijin trayek (%) 0,00043 0,00042

0,00042 0,00041

2007

2008

2009

2010

0,00041 2011


Gambar 2.51. Rasio Ijin Trayekdi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 c.

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Uji

kir

pengujian

angkutan

setiap

umum

angkutan

merupakan

umum

yang

diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Jumlah uji kir angkutan umum disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 2.31. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten BanjarnegaraTahun 2007-2011 2007

Angkutan Umum Mobil

Jumlah 75

2008

Jumlah KIR

2009

2010

2011

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % KIR KIR KIR KIR

115 0,65

80

156 0,51

72

138 0,52

60

118 0,50

59

98 0,60

879 0,57

496

825 0,60

490

870 0,56

492

914 0,53

506

798 0,63

7.233 0,58 4.504 7.493 0,60 4.771 8.213 0,58 5.066 8.945 0,56

5420

7678 0,70

penumpang umum Mobil bus Mobil barang Kereta

506 4.218 3

2

1,5

2

5 0,40

2

3 0,66

2

5

8 0,62

5

7 0,71

5

5

7

0

0

2

1

2

13 0,53

7

9 0,77

gandengan Kereta

1

tempelan Jumlah

4.807

8.237 0,58 5.087 8.486 0,59 5.340 9.229 0,57 5.627 9.990 0,56 5.994 8.584 0,69


d.

Jumlah Terminal Bis Jumlah

terminal

bis

di

Kabupaten

Banjarnegara adalah sebanyak 7 buah dengan lokasi sebagai berikut: 1).

Terminal Induk Banjarnegara;

2).

Sub Terminal Mandiraja;

3).

Sub Terminal Binorong;

4).

Sub Terminal Karangkobar;


II - 92

e.

5).

Sub Terminal Kalibening;

6).

Sub Terminal Batur dan;

7).

Sub Terminal Tunggoro.

Angkutan Darat Indikator angkutan darat menggambarkan kemampuan angkutan darat dalam melayani penumpang, dihitung dengan menggunakan formula jumlah angkutan darat dibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat. Jumlah angkutan darat saat ini sebanyak 387 unit dengan jumlah penumpang sebanyak 928.122 orang. Angkutan darat (%)

2007

2008

2009

0,042

0,040

0,038

0,037

0,035

2010

2011


Gambar 2.52. Angkutan Darat di Kabupaten Banjarnegara Tahun 20072011 f.

Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kepemilikan KIR angkutan umum dihitung dengan

menggunakan

formula

jumlah

angkutan umum yang memiliki KIR (satu tahun dilakukan uji KIR sebanyak dua kali) dibagi dengan jumlah angkutan umum. Dari grafik dapat diketahui bahwa persentase angkutan umum yang tidak memiliki KIR cenderung meningkat, namun angka tersebut masih harus diperbaiki mengingat uji KIR merupakan uji kelaikan jalan.


II - 93

Kepemilikan KIR angkutan umum (%)

85,54

2007

85,16

2008

96,19

93,84

89,68

2009

2010

2011


Gambar 2.53. Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 g.

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Waktu pelayanan KIR dari pendaftaran sampai dengan selesainya rata-rata selama 15 menit,

hal

ini

sesuai

SOP

pelaksanaan

pengujian yaitu selama 10 sampai dengan 15 menit. h.

Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Biaya

pengujian

kelayakan

angkutan

umum adalah sebesar Rp 43.500,-, Biaya tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011. i.

Pemasangan Rambu-Rambu Pemasangan

rambu-rambu

merupakan

persentase dari perbandingan rambu-rambu yang terpasang pada tahun tertentu dengan jumlah tersedia. hambatan

rambu-rambu Keterbatasan dalam

yang

seharusnya

anggaran

penyediaan

menjadi

rambu-rambu

lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara. Hingga tahun 2011 rambu yang telah terpasang adalah sebesar 24,49% atau sebanyak 673 buah rambu dari 2.747 rambu yang seharusnya terpasang. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 94

Pemasangan Rambu-Rambu (%) 24,49 15,98 10,04

6,98

3,49 2007

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.54. Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 8.

Lingkungan Hidup a.

Persentase Penanganan Sampah Persentase merupakan

penanganan

persentase

dari

sampah perbandingan

antara volume sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah. Penanganan sampah menunjukkan

tren

yang

meningkat

dari

43,85% pada tahun 2009 menjadi 48,66% pada tahun 2011 dengan volume sampah yang ditangani sebesar 73m3 dari volume produksi sampah sebesar 150m3. Penanganan sampah (%) 48,66 46,15 43,85 2009

2010

2011


Gambar 2.55. Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2011 b.

Persentase Penduduk Berakses Air Minum Persentase penduduk berakses air minum adalah persentase dari perbandingan antara penduduk berakses air minum dengan jumlah penduduk.

Pada

tahun

2007

penduduk

berakses air minum adalah sebesar 32,85%,


II - 95

dan

angka

capaian

pada

tahun

2010

meningkat menjadi 40,63%. Penduduk berakses air minum (%)

2007

40,63

37,91

36,15

32,85

2008

2009

2010


Gambar 2.56. Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 c.

Pencemaran Status Mutu Air Pencemaran

Status

mutu

air

adalah

persentase dari jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air yang dipantau

mutunya,

dibagi

dengan

jumlah

kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air. Tahun 2007 hingga tahun 2009 angka capaian adalah 67%, sumber mata air sungai yang dipantau adalah Sungai Dolog, Tulis, Merawu,

Serayu,

Pekacangan,

Sapi,

dan

Blimbing, sedangkan Telaga yang dipantau adalah

Sewiwi,

Merdada,

Balai

Kambang.

Perusahaan yang dipantau adalah CV. Menara, Tabah, Badamita, PO. Bunga Mawar, Sido Mukti, BBS, Sari Bumi Raya, TS, Gilar,Erni Setyaningsih, PR Atoom, Bara Snack, Al Baeta, SAS Bordir, PT. Indonesia Power, Falcata Jaya Makmur Industri, Cosmoprov Indokarya, dan UD. Mitra Kirana. Pada tahun 2010 sampai dengan 2011 angka

capaian

adalah

95%.

Perhitungan

pencemaran status mutu air didasarkan pada perhitungan dengan titik pantau Sungai Dolog, Tulis,

Merawu,

Siwuluh,

Parakan,


Putih, II - 96

Singamerta, Pekacangan, Sapi, dan Blimbing, serta

Telaga

Sewiwi,

Merdada,

dan

Balai

Kambang. Perusahaan yang dipantau adalah CV. Menara, Tabah, Badamita, PO. Bunga Mawar, Sido Mukti, BBS, Sari Bumi Raya, TS, Gilar,

Erni

Setyaningsih,

PR

Atoom,

Bara

Snack, Al Baeta, SAS Bordir, PT. Indonesia Power,

Falcata

Jaya

Makmur

Industri,

Cosmoprov Indokarya, dan UD. Mitra Kirana. Pencemaran status mutu air (%) 95 67

2007

67

95

67

2008

2009

2010

2011

Sumber: KLH Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.57. Pencemaran Status Mutu Air di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 d.

Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air Cakupan longsor

penghijauan

dan

persentase

sumber

mata

perbandingan

wilayah air

rawan

merupakan

antara

jumlah

penghijauan di wilayah rawan longsor dan sumber

mata

air

dengan

jumlah

seluruh

wilayah rawan longsor dan sumber mata air. Di Kabupaten Banjarnegara luas daerah rawan longsor seluas 64.183 ha, sumber mata air di daerah rawan longsor sebanyak 1.218 titik dengan asumsi satu titik mata air 500 m2 maka luas wilayah sumber mata air adalah 60,9 ha. Pada tahun 2007 dilakukan penghijauan dengan cakupan 4,80% sebanyak 1.210.000 pohon. Cakupan penghijauan pada tahun 2011 meningkat dengan angka cakupan sebesar


II - 97

15,60% dengan jumlah pohon yang ditanam sebanyak 4.000.000 pohon. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (%)

9,70 5,40

4,80 2007

15,60

12,30

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.58. Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 e.

Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal Cakupan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan Amdal adalah persentase dari perbandingan antara jumlah perusahaan wajib Amdal yang diawasi dengan jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal. Pada Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 jumlah perusahaan wajib

Amdal

di

Kabupaten

Banjarnegara

sebanyak 2 (dua) Perusahaan yaitu PLTU Geo Dipa Dieng dan PLTA Jenderal Soedirman yang keduanya

telah

diawasi

oleh

Pemerintah

sehingga cakupan pengawasan sebesar 100%. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal (%)

100

2007

100

2008

100

2009

100

2010

100

2011


Gambar 2.59. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011


II - 98

f.

Penegakkan Hukum Lingkungan Pada tahun 2007 hingga 2009 dan tidak ada

kasus

yang

dapat

diselesaikan

oleh

Pemerintah karena penurunan kualitas air di Kali Sapi disebabkan oleh limbah yang dibuang oleh

para

pengrajin

Tapioka.

Upaya-upaya

Pemerintah untuk memfasilitasi mereka untuk tidak mengalirkan limbahnya ke sungai belum berhasil karena menyangkut mata pencaharian masyarakat setempat. Pada

Tahun

2010

jumlah

kasus

lingkungan yang diselesaikan oleh Pemerintah yaitu sebanyak 1 kasus yaitu PT Geo Dipa dan 3 kasus belum selesai yaitu: a.

Pengolahan kayu di Desa Prigi Kecamatan Sigaluh

yaitu

telah

terjadi

penurunan

kualitas udara akibat pembakaran limbah dan pembuangan limbah padat ke sungai serayu, masih

sampai terjadi

sekarang walaupun

pencemaran kuantitasnya

sudah menurun. Hal ini terjadi karena dari pemrakarsa belum bersedia untuk melakukan

pengelolaan

limbah

yang

dihasilkan. b.

Kali Sapi masih tercemar limbah dari pabrik tapioka, permasalahan masih sama dari

tahun-tahun

pemprakarsa

belum

sebelumnya bersedia

yaitu untuk

melakukan pengelolaan limbah cair sesuai dengan standar lingkungan. c.

Kali Pekacangan juga tercemar dari limbah pabrik tepung Tapioka yang berasal dari pabrik di Desa Badamita Kecamatan Rakit. Pada

tahun

2011

kasus

pencemaran

lingkungan masih pada kasus lama yaitu pabrik tapioka di Desa Kebondalem Kecamatan RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 99

Bawang, pabrik tapioka di Desa Badamita Kecamatan Rakit, serta pabrik pengolahan kayu di Desa Prigi Kecamatan Sigaluh, karena belum

ada

penyelesaian

maka

capaiannya

masih 0%. Penegakkan hukum lingkungan (%) 25

0 2007

0

0

2008

0

2009

2010

2011


Gambar 2.60. Penegakkan Hukum Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 g.

Cakupan

Pemantauan

Terhadap

Kualitas

Udara Pada Tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 jumlah kegiatan usaha yang dipantau mutu ambient dari sumber tidak bergerak belum

pernah

dilakukan

oleh

Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara karena belum tersedia alat pengukurnya. Pada tahun 2011 melalui dana DAK, KLH telah memantau sebanyak 14 titik dengan lokasi Desa Prigi (3 titik); Desa Kalibenda (kawasan industri 3 titik); Dieng Supermarket (1 titik); Terminal (2 titik); Alun-alun (1 titik); Pasar Wage (1 titik); Koplak (1 titik); dan sekitar CV baru bangkit (2 titik) dengan hasil masih dibawah baku mutu udara ambein. Pada tahun 2011, dalam SPM nilainya 36% dan Kantor Lingkungan

Hidup

dapat

mencapai

100%

karena telah dimiliki alat untuk memantau kualitas

udara,

dengan

demikian

dapat

diprediksi untuk tahun-tahun kedepan angka pemantauan 100% dapat dicapai. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 100

Cakupan pemantauan terhadap kualitas udara (%)

100 0

0

2007

0

2008

0

2009

2010

2011


Gambar 2.61. Cakupan Pemantauan Terhadap Kualitas Udara di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 h.

Cakupan Terhadap Pengaduan Masyarakat Jumlah adanya

pengaduan

dugaan

masyarakat

pencemaran

dan

akibat atau

perusakan lingkungan tahun 2007, 2008, 2009 dan 2011 tidak ada hingga capaiannya 0%. Pada tahun 2010 ada dua kasus pengaduan masyarakat yaitu: 1.

Pengaduan masyarakat dari Desa Rakit kecamatan

Rakit

yaitu

beberapa

masyarakat mengalami gatal-gatal. Dan dari hasil lab air di daerah tersebut memang

dibawah

baku

mutu

namun

sumber pencemar belum dapat ditemukan karena

banyak

mempengaruhi

faktor kualitas

yang air.

dapat Namun

dengan bekerjasama dengan puskesmas setempat gatal-gatal tersebut sudah dapat diatasi. 2.

Pengaduan

masyarakat

dari

Desa

Kebondalem Kecamatan Bawang karena akibat penggalian pasir kwarsa jalan dari lokasi penggalian sampai desa Wanadri rusak dan berdebu, upaya dari Pemerintah untuk memfasilitasi belum ada hasilnya karena proses penggalian masih terus berlangsung.


II - 101

Cakupan terhadap pengaduan masyarakat (%)

0

0

2007

50

0

2008

2009

0

2010

2011


Gambar 2.62. Cakupan Terhadap Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

9.

Pertanahan a.

Bidang Lahan Bersertifikat Jumlah bidang lahan bersertifikat pada tahun

2007

jumlahnya menjadi

sebanyak

meningkat

sebesar

2.698 hingga

4.388

bidang, tahun

bidang.

dan 2011

Sedangkan

persentase luas Tanah Pemkab bersertifikat pada tahun 2011 sebesar 48,78% atau seluas 1.420.666

m²

dari

luas

tanah

Pemkab

keseluruhan 2.912.672 m². Bidang lahan bersertifikat di Kabupaten Banjarnegara

ditampilkan

dalam

grafik

di

bawah ini : Bidang lahan bersertifikat

2007

2008

4.388

3.364

2.978

2.698

2009

2.658 2010

2011

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.63. Bidang Lahan Bersertifikat Kabupaten BanjarnegaraTahun 2007-2011 b.

Penyelesaian Kasus Tanah Negara Penyelesaian ditangani

oleh

kasus Kantor

tanah

Negara

Pertanahan/BPN

Kabupaten Banjarnegara. Kasus Tanah Negara tidak setiap tahun terjadi, pada tahun 2009 sebanyak 4 bidang tanah dan tahun 2011


II - 102

sebanyak 2 bidang, dan kesemuanya telah diselesaikan. Penyelesaian kasus tanah negara (%) 100 2007

100

100

2008

100

2009

100

2010

2011

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.64. Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kabupaten BanjarnegaraTahun 2007-2011 c.

Penyelesaian Izin Lokasi Penyelesaian izin lokasi dari tahun 2007 hingga tahun 2009 tercapai 100%, dimana jumlah pemohon pada tahun 2007 sebanyak 6 pemohon, tahun 2008 sebanyak 15 pemohon, dan

tahun

2009

sebanyak

23

pemohon.

Penyelesaian Izin lokasi pada tahun 2010 tercapai

95%

dimana

jumlah

pemohon

sebanyak 20 pemohon dan terealisasi izin sebanyak 19 izin, 1 izin tidak terealisasi karena lokasi yang dimohonkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Tahun 2011

jumlah

pemohon

sebanyak

24

dan

terealisasi izin sebesar 100%. Penyelesaian izin lokasi (%) 100

100

100

100

95 2007

2008

2009

2010

2011

Sumber: KP2T Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.65. Penyelesaian Izin Lokasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 10. Kependudukan dan Catatan Sipil a.

Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk Rasio penduduk ber KTP tiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 jumlah


II - 103

pemilik KTP adalah 761.638 orang, sedangkan jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah pada tahun pada 2011 sebesar 803.638 orang, sehingga rasio sudah tercapai 94,77%. SPM pada tahun 2011 sebesar 80%, yang berarti angka rasio telah mencapai target SPM. Hal ini menunjukkan kesadaran

semakin

meningkatnya

masyarakat

pentingnya

terhadap

kepemilikan

arti

KTP

(tertib

administrasi kependudukan). Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (%) 65,40

2007

2008

2009

94,77

87,87

84,43

72,00

2010

2011


Gambar 2.66. Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Rasio Bayi Berakte Kelahiran Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah bayi berakte lahir (maksimal usia 1 tahun) dengan jumlah bayi lahir hidup. Rasio bayi berakte

lahir

menunjukkan

tren

yang

meningkat pada tiap tahunnya. Pada tahun 2011 jumlah bayi berakte kelahiran adalah 13.518 orang, sedangkan jumlah bayi lahir hidup sebesar 16.151 orang, sehingga rasio baru tercapai 83,70%. Angka ini telah melewati angka target dalam SPM pada tahun 2011 sebesar 75%.


II - 104

Rasio bayi berakte kelahiran (%) 81,94

70,16

83,70

76,27

41,76 2007

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.67. Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 c.

Rasio Pasangan Berakte Nikah Rasio ini dihitung dengan menggunakan formula jumlah pasangan berakte nikah dibagi dengan jumlah pasangan nikah. Pasangan nikah berakte (buku nikah bagi yang beragama Islam

dan

yang

bukan

beragama

Islam

membuat akte perkawinan yang dibuat oleh Dindukcapil) jumlah dari tahun sebelumnya (kumulatif) sebesar 394.144 buah dibanding jumlah keseluruhan pasangan nikah sampai dengan

tahun

pasangan,

2011

sehingga

sebanyak

rasio

394.148

capaian

sebesar

100% dibanding dengan target SPM 75%. Rasio pasangan berakte nikah (%) 100 2007

100

100

2008

100

2009

100

2010

2011


Gambar 2.68. Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 d.

Kepemilikan

Akta

Kelahiran

per

Jumlah

Penduduk Angka ini dihitung dengan menggunakan formula kelahiran

jumlah dibagi

penduduk dengan

memiliki total

akte

jumlah

penduduk. Pada akhir tahun 2011 pemilik akte kelahiran secara kumulatif sebanyak 662.599 RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 105

lembar, sehingga angka capaian baru mencapai 60,93%. Bila dibanding dengan target SPM pada tahun 2011 sebesar 70%, angka capaian ini masih di bawah target. Rendahnya angka capaian ini dikarenakan masih banyaknya penduduk yang belum menyadari pentingnya tertib administrasi kependudukan. Kepemilikan akta kelahiran per jumlah penduduk (%)

2007

2008

60,93

58,16

47,00

44,32

41,61

2009

2010

2011


Gambar 2.69. Kepemilikan Akta Kelahiran per Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 e.

Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Database kependudukan skala provinsi baru

bisa

disediakan

pada

tahun

2011.

Pemasangan jaringan database dimulai pada tahun 2009 dengan dimulainya pemasangan jaringan

pada

tingkat

kecamatan

dan

kabupaten. f.

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Penerapan

KTP

nasional

berbasis

NIK

dengan metode SIAK mulai dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara sejak tahun 2009. Sedangkan penerapan KTP tahun sebelumnya masih menggunakan SIMDUK. g.

Penerapan E-KTP Penerapan

E-KTP

(KTP

elektronik)

di

Kabupaten Banjarnegara baru dilaksanakan pada tahun 2012.


II - 106

11. Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak Ketidaksetaraan posisi perempuan dan laki-laki antara lain dipengaruhi oleh masih kuatnya kultur patriarki

dalam

masyarakat.

Konstruksi

sosial

budaya ini mengatur peran, atribut, stereotip, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan.

Marginalisasi

perempuan

membuat

daya

dan

subordinasi

saing

dan

akses

perempuan dalam berbagai aspek kehidupan relatif tertinggal

dibanding

laki-laki.

Sasaran

pembangunan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan

pada

peningkatan

peran

perempuan

dalam pembangunan. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA) pada tahun 1990, melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip-prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak yaitu non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak;

hak

hidup,

perkembangan; pendapat

dan

anak

Nomor

hidup,

penghargaan

anak.

perlindungan Undang

kelangsungan

Undang-Undang dituangkan 23

dan

terhadap tentang

dalam

Undang-

2002

tentang

Tahun

Perlindungan Anak. Hak-hak anak berdasarkan UU ini antara lain hak hidup, hak atas identitas, hak memperoleh

pelayanan

kesehatan

dan

jaminan

sosial, hak memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh perlindungan, dan lainnya. Berikut ini gambaran capaian pembangunan urusan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak di Kabupaten Banjarnegara. a.

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Persentase

partisipasi

perempuan

di

lembaga pemerintah dihitung dengan jumlah RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 107

pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibanding dengan jumlah pekerja perempuan. Angka partisipasi pada tahun 2007 adalah 72,19%

(4.057

kemudian

orang

angka

dari

5.620

persentase

orang),

berfluktuasi

hingga tahun 2011 menjadi sebesar 65,58% (5.049 dari 7.699 orang). Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) 78,61

78,00

72,19

2007

69,23

2008

2009

65,58

2010

2011

Sumber: Badan KBPP Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.70. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Persentase lembaga

partisipasi

swasta

dihitung

perempuan dengan

di

membagi

jumlah perempuan di lembaga swasta dengan jumlah

perempuan

yang

bekerja.

Angka

partisipasi pada tahun 2007 adalah 21,48% (1.207 orang dari 5.620 orang), sedangkan angka capaian pada tahun 2011 turun menjadi sebesar 8,75% (674 dari 7.699 orang). Angka

capaian

selengkapnya

disajikan

pada grafik di bawah ini: Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)

21,48

17,71 11,29

2007

2008

2009

11,01 2010

8,75 2011


Gambar 2.71. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 108

c.

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Rasio

KDRT

merupakan

perbandingan

antara data terjadinya KDRT tahun tertentu dengan jumlah kepala keluarga. Pada tahun 2009 jumlah KDRT yang terjadi sebanyak 5 kasus, tahun 2010 sebanyak 33 kasus, dan tahun 2011 sebanyak 42 kasus. Rasio KDRT disajikan dalam grafik di bawah ini: Rasio KDRT 0,0153

0,0121 0,0019 2009

2010

2011


Gambar 2.72. Rasio KDRT di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2011 d.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Partisipasi merupakan antara

angkatan

persentase

jumlah

kerja dari

angkatan

perempuan

perbandingan

kerja

perempuan

dengan jumlah penduduk perempuan usia 1524 tahun. Angka ini menggambarkan angka partisipasi perempuan dalam mengisi lapangan kerja. Dari grafik dapat dilihat bahwa terjadi tren kenaikan angka partisipasi angkatan kerja perempuan. 95,49%

Pada

(7.699

tahun

orang)

2011,

perempuan

sebanyak mengisi

lapangan kerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)

76,41

2007

87,05

2008

74,19

2009

88,45

2010

95,49

2011


Gambar 2.73. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 109

e.

Penyelesaian

Pengaduan

Perlindungan

Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Indikator

penyelesaian

perlindungan

perempuan

tindakan

kekerasan

perbandingan

antara

pengaduan

dan

anak

dari

menunjukkan

jumlah

penyelesaian

kasus pengaduan kekerasan dengan jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan. Angka perlindungan tindakan

penyelesaian perempuan kekerasan

dan di

pengaduan anak

dari

Kabupaten

Banjarnegara disajikan dalam grafik di bawah ini: Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) 90

90 75

2009

2010

2011


Gambar 2.74. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2011 f.

Rasio Siswa Perempuan terhadap Siswa LakiLaki Indikator ini menunjukkan perbandingan antara siswa perempuan dengan siswa laki-laki pada dua jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar dan menengah. Dari grafik dapat dilihat bahwa rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada jenjang pendidikan dasar lebih besar daripada rasio pada jenjang pendidikan menengah, hal ini dapat berarti bahwa jumlah siswa laki-laki yang melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah lebih banyak daripada siswa perempuan.


II - 110

Pendidikan dasar

Pendidikan menengah

0,97

0,96 0,94

0,95 0,93

0,96

0,95 0,93

0,93

0,90

2007

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.75. Rasio Siswa Perempuan terhadap Siswa Laki-Laki di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 g.

Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap LakiLaki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun Indikator ini menunjukkan perbandingan perempuan melek huruf usia 15-24 tahun dengan jumlah laki-laki melek huruf pada usia yang sama. Angka rasio disajikan pada grafik di bawah ini:

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-Laki pada kelompok usia 1524 tahun 0,99 0,97 2009

2010

0,97 2011


Gambar 2.76. Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2011 h.

Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif Indikator ini merupakan persentase dari perbandingan antara jumlah anggota legislatif perempuan dengan jumlah seluruh anggota legislatif.

Angka

persentase

dalam

grafik

menunjukkan tren yang meningkat dari 8,89% (45 orang) pada tahun 2007 menjadi 16% (50 orang), persentase selengkapnya disajikan pada grafik di bawah ini: RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 111

Perempuan di lembaga legislatif (%) 16,00

14,00 8,89

16,00

8,89

2007

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.77. Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 i.

Rasio Kekerasan Terhadap Anak Indikator antara

ini

jumlah

merupakan kekerasan

perbandingan

terhadap

anak

dengan jumlah kepala keluarga. Kekerasan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2009 adalah

sebanyak

18

kasus,

tahun

2010

sebanyak 35 kasus, dan tahun 2011 sebanyak 27 kasus. Rasio disajikan dalam tabel berikut ini: Rasio kekerasan terhadap anak 0,013

0,010

0,007

2009

2010

2011


Gambar 2.78. Rasio Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2011 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pada

tahun

2011, jumlah

kelompok Bina

Keluarga Balita (BKB) berjumlah 431 buah dengan anggota sebanyak 6.465 orang, Bina Keluarga Remaja (BKR) 254 buah dengan 3.810 anggota, Bina Keluarga Lansia (BKL) 329 buah dengan 4.935 anggota, Bina Lingkungan Keluarga (BLK) 154 buah dengan

2.310

anggota,

Usaha

Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 1.446 buah RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 112

dengan 21.690 anggota, dan jumlah kelompok KB 4.388 buah dengan 65.820 anggota. Berikut capaian pembangunan urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera: a.

Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Indikator ini merupakan perbandingan

antara

jumlah

anak

dengan

jumlah keluarga. Angka capaian pada 2011 adalah 2,20 anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,28

2007

2,26

2,24

2008

2,22

2009

2010

2,20 2011


Gambar 2.79. Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Rasio Akseptor KB Rasio akseptor KB merupakan persentase dari jumlah akseptor KB dibanding dengan jumlah pasangan usia subur. Indikator ini merupakan

gambaran

pengendalian

jumlah

penduduk. Rata-rata akseptor KB selama lima tahun terakhir adalah 79,21% per tahun dari jumlah PUS. Rasio akseptor KB (%) 81,41

2007

81,01

79,79

2008

77,23

2009

76,59

2010

2011


Gambar 2.80. Rasio Akseptor KB di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 113

c.

Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan peserta KB merupakan jumlah peserta KB aktif. Rata-rata akseptor KB di Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun terakhir adalah 152.509 peserta per tahun. Cakupan peserta KB aktif 157.614

155.539 151.111

2007

149.658

2008

148.622

2009

2010

2011


Gambar 2.81. Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 d.

Unmetneed Rasio unmetneed adalah merupakan alat kontrasepsi

dibandingkan

dengan

jumlah

Pasangan Usia Subur yang tidak KB dengan alasan tertentu. Rata–rata unmetneed selama lima tahun terakhir adalah 11,28% dari jumlah PUS yang menjadi peserta KB. Unmetneed KB (%) 13,73

12,63

11,07 7,54

2007

2008

2009

2010

7,40

2011


Gambar 2.82. Unmetneed KB di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 e. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Indikator

keluarga

pra

sejahtera

dan

keluarga sejahtera I merupakan persentase dari keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dibanding dengan jumlah keluarga. Penurunan indikator ini merupakan gambaran perbaikan kesejahteraan masyarakat. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 114

Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (%) 61,36

58,83

2007

2008

55,61

53,72

2009

51,96

2010

2011


Gambar 2.83. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 f.

Total Fertility Rate (TFR) TFR adalah rata-rata jumlah anak yang akan

dilahirkan

oleh

seorang

perempuan

selama hidupnya. Indikator ini merupakan gambaran

pengendalian

pertumbuhan

penduduk. Total Fertility Rate

2,20

2,18

2007

2008

2,16

2,14

2009

2,10

2010

2011


Gambar 2.84. Total Fertility Rate di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 13. Sosial a.

Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Sarana sosial yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut: 1).

Panti

Al

Hidayah,

Desa

Gemuruh,

Kecamatan Bawang; 2).

Panti Al Fatah, Kel. Parakancanggah, Kec. Banjarnegara;

3).

PKU

Aisiyah,

Desa

Blambangan,

Kecamatan Bawang; 4).

Panti

Al

Munawwaroh,

Kelurahan

Kutabanjarnegara, Kec. Banjarnegara; RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 115

b.

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

yang

memperoleh

bantuan

sosial

adalah perbandingan antara jumlah PMKS yang diberi bantuan dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan. PMKS yang seharusnya

menerima

bantuan

adalah

perorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara pisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya yang berhak memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar. Cakupan pemberian bantuan sosial pada PMKS masih relatif kecil, hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran daerah. PMKS yang mendapat bantuan sosial (%) 2,75

2,64

2,41

1,57 0,97 2007

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.85. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 c.

Penanganan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) PMKS yang tertangani adalah PMKS yang mendapatkan

penanganan

agar

dapat

memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf

hidup

memberikan

yang rasa

berkelanjutan

aman

bagi

dan

kelompok

masyarakat miskin dan rentan. Sedangkan penanganan PMKS adalah jumlah PMKS yang tertangani

dibagi

dengan


jumlah

PMKS. II - 116

Jumlah

PMKS

pada

tahun

2007

adalah

113.803 orang, 82.084 orang (2008), 97.532 orang

(2009),

112.961

orang

(2010),

dan

106.957 orang (2011). Berikut ini adalah gambaran mengenai penanganan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Banjarnegara:

Penanganan PMKS (%) 2,75 1,57

1,39

0,97 2007

2008

0,70

2009

2010

2011


Gambar 2.86. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 14. Ketenagakerjaan a.

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Angka sengketa pengusaha-pekerja adalah jumlah

perbedaan

mengakibatkan

pendapat

pertentangan

yang antara

pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh

atau

serikat

pekerja/serikat

buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh

dalam

dibandingkan Angka

satu

perusahaan

dengan

jumlah

sengketa

kemudian

perusahaan.

pengusaha-pekerja

di

Kabupaten Banjarnegara rata-rata adalah 3,98 sengketa per tahun.


II - 117

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 8,13 5,10 2,24 2007

2,38

2,05

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.87. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Merupakan perbandingan antara jumlah angkatan

kerja

dengan

jumlah

seluruh

penduduk usia kerja. Angka capaian rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Banjarnegara sebesar 71,32% per tahun. Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

79,39 68,01 2007

2008

2009

71,97

69,99

67,24

2010

2011


Gambar 2.88. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 c.

Pencari Kerja yang Ditempatkan Indikator

ini

menggambarkan

perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar. Angka capaian indikator ini ratarata sebesar 34,85% per tahun. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebesar 1.615 orang dari 7.607 pendaftar (2007), 1.410 orang dari 9.645 pendaftar (2008), 2.262 orang dari 6.422 pendaftar

(2009),

3.479

orang

dari

5.338

pendaftar (2010), dan 3.223 orang dari 6.615 pendaftar (2011). RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 118

Pencari kerja yang ditempatkan (%)

65,17 21,23 2007

48,72

35,22 14,62 2008

2009

2010

2011


Gambar 2.89. Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 d.

Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat

pengangguran

perbandingan

antara

terbuka

jumlah

adalah

penganggur

terbuka usia angkatan kerja dengan jumlah penduduk

angkatan

kerja.

Sedangkan

pengangguran terbuka adalah orang yang tidak bekerja, baik suka rela (karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun terpaksa. Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja adalah sebanyak 30.563 orang (2007), 22.464 orang (2008), 22.993 orang (2009), dan 14.457 orang (2010). Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

6,94 4,34

2007

2008

5,10 3,10 2009

2010


Gambar 2.90. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 e.

Keselamatan dan Perlindungan Indikator keselamatan dan perlindungan diperoleh jumlah dengan

dengan perusahaan jumlah

membandingkan yang

antara

menerapkan

perusahaan


K3

secara II - 119

keseluruhan.

Angka

keselamatan

dan

perlindungan sudah mencapai 100%, yang berarti sudah semua perusahaan menerapkan K3. Keselamatan dan perlindungan (%)

100

2007

100

100

2008

100

2009

100

2010

2011


Gambar 2.91. Keselamatan dan Perlindungan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 f.

Penyelesaian Pengusaha

Perselisihan Terhadap

Buruh

Kebijakan

dan

Pemerintah

Daerah Indikator ini dihitung dari jumlah kasus perselisihan

hubungan

industrial

yang

diselesaikan oleh mediator hubungan industrial yang

berkedudukan

di

instansi

yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten yang penyelesaianya sampai pada tingkat

perjanjian

bersama

(PB).

Jumlah

perselisihan pada tahun 2007-2009 sebanyak 1 kasus, 2010 sebanyak 4 kasus, dan pada tahun 2011 sebanyak 2 kasus dengan angka penyelesaian sebesar 100%. Grafik berikut ini menunjukkan tingkat penyelesaian pengusaha

perselisihan terhadap

buruh

kebijakan

dan

pemerintah

daerah di Kabupaten Banjarnegara.


II - 120

Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%) 100

100

2007

100

2008

100

2009

100

2010

2011


Gambar 2.92. Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indikator capaian pembangunan urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah diukur dengan perhitungan

persentase

koperasi

aktif,

Jumlah

BPR/LKM, dan Jumlah UMKM. Tabel di bawah ini menunjukkan

jumlah

koperasi

di

Kabupaten

Banjarnegara berdasarkan jenisnya. Tabel 2.32. Jumlah Koperasi dan Tenaga Kerjanya di Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Jenis Tahun 2009-2010 Jenis Koperasi KUD Pusat Koperasi Fungsional - KPRI - Koperasi Karyawan - Angkatan Darat - Kepolisian - Dll Koperasi Industri - Ukir-ukiran - Dll Koperasi Jasa - Simpan Pinjam - Pedagang Pasar - Konstruksi/Profesi Koperasi Konsumsi - Koperasi Serba Usaha - Kop. Jenis Lain

Unit Koperasi 2009

Tenaga Kerja

2010

2009

2010

19 3

19 3

137 6

148 778

90 25 1 1 1

90 28 1 1 1

254 16 3 -

263 18 3 -

1

3 1

-

-

19 4 3

19 4 3

149 -

191 -

78 3

78 3

16 -

21 -


II - 121

Tabel 2.32. (lanjutan) Jumlah Koperasi dan Tenaga Kerjanya di Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Jenis Tahun 2009-2010 Unit Koperasi

Jenis Koperasi

2009

Koperasi Lainnya - Wanita - Pemuda - Pondok Pesantren - Pensiunan - Veteran - Pertanian - Perkebunan - Kehutanan - Agrobisnis - Agroindustri - Perikanan - BMT Koperasi Sekolah Jumlah

Tenaga Kerja

2010

11 4 24 9 1 44 3 2 3 5 1 20 375

2009

11 4 24 9 1 44 3 2 4 5 1 22 1 385

2010

50 6 3 91 731

1 52 6 4 5 111 1.601


a.

Persentase Koperasi Aktif Indikator

ini

merupakan

persentase

perbandingan antara jumlah koperasi aktif dengan jumlah seluruh koperasi. Persentase koperasi aktif rata-rata sebesar 78,08%. Koperasi aktif (%) 79,50

79,50

79,16

79,75

72,51 2007

2008

2009

2010

2011

Sumber: Dinindagkop dan UMKM Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.93. Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Jumlah BPR/LKM Jumlah

Badan

Perkreditan

Rakyat/

Lembaga Kredit Mikro menunjukkan tren yang meningkat. Meningkatnya jumlah BPR/LKM pada

tiap

tahunnya


menunjukkan

II - 122

berkembangnya sektor UMKM di Kabupaten Banjarnegara. Jumlah BPR/LKM

157

2007

2008

227

209

188

170

2009

2010

2011


Gambar 2.94. Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 c.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Jumlah

UMKM

di

Kabupaten

Banjarnegara menunjukkan peningkatan tiap tahunnya,

dengan

pertumbuhan

rata-rata

UMKM sebesar 0,33% setiap tahunnya. Jumlah UMKM 23.329 21.127 2007

2008

21.394

21.200

21.127 2009

2010

2011


Gambar 2.95. UMKM di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 16. Penanaman Modal a.

Jumlah Investor Jumlah

Investor

disini

adalah

jumlah

pengusaha yang menanamkan investasinya di Banjarnegara

termasuk

di

dalamnya

pengusaha mikro, kecil, menengah dan besar. Namun

jumlah

tersebut

belum

dapat

digolongkan investor berskala nasional. Jumlah Investor

yang

menanamkan

modalnya

di

Banjarnegara dari tahun 2007 hingga tahun 2011 jumlahnya terus bertambah.


II - 123

Jumlah Investor

522

2007

889

835

640

2008

2010

2009

685

2011


Gambar 2.96. Jumlah Investor di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b..

Jumlah Nilai Investasi Jumlah

nilai

investasi

adalah

jumlah

investasi yang ditanamkan oleh investor di Banjarnegara. termasuk di dalamnya usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar. Besar Jumlah investasi nvestasi di Banjarnegara dari tahun 2007 hingga tahun 2010 berfluktuasi hal ini dapat dijelaskan bahwa meskipun jumlah investor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan tapi nilai investasi yang ditanamkan berfluktuasi tergantung besar kecilnya perusahaan. Nilai Investasi (Rp) 282.686.721.196 175.115.122.090

198.462.036.475 140.000.000.000 74.550.479.100

2007

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.97. Nilai Investasi di Kabupaten Banjarnegara Tahun 20072011 c..

Daya Serap Tenaga Kerja Daya serap tenaga kerja dari penanaman modal di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 adalah sebanyak 3.035 tenaga kerja,


II - 124

sedangkan pada tahun 2011 terserap sebanyak 2.927 tenaga kerja. d.

Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Kenaikan/penurunan

nilai

realisasi

penanaman modal dalam negeri merupakan persentase

dari

kenaikan/penurunan

nilai

realisasi PMDN dari tahun sebelumnya. Persentase

kenaikan/penurunan

nilai

realisasi PMDN di Kabupaten Banjarnegara disajikan dalam grafik di bawah ini: Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (%) 44,07

0,92 2007

-1,35 2008

0,88 2009

0,42 2010

2011


Gambar 2.98. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

17. Kebudayaan Festival kebudayaan yang rutin dilakukan di Kabupaten Banjarnegara meliputi Dieng Culture Festival dengan salah satu acaranya adalah ruwatan rambut gimbal dan festival tahun baru. Benda cagar budaya di Kabupaten Banjarnegara terdiri atas Makam dan Petilasan Bogem, Makam dan Petilasan Kedunglumbu,

Petilasan

Adisara,

Masjid

Besar

Kauman, Monumen Machlani, Makam Girilangan, Tugu Banjarnegara, Arca Watu Lembu, Watu Kasur, Watu Umpak, Petilasan Sunan Giri Pit, Petilasan Giri Wasiat, Baju dan Celana Keprajuritan A. Mangunyudo

Sedoloji,

Watu

Ganja,

Sarean

Pekuncen, Makam Budha, Watu Gombang, Makam Adipati Anom, Batu Arca (Yoni), Batu Kupluk, Batu Umpak, Petilasan Batu Silembu, Punden Medini, RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 125

Watu

Siwarak,

Batu

Umpak,

Kubur

Budha,

Monumen Wilayah Batas Pendudukan Belanda dan RI dari Hasil Perjanjian Renville, Makam Raden Tumenggung Dipoyudo (Bupati I), Makam Raden Ngabehi Mangunyudo I (Hadipati Mangunyudo Seda Loji), Makam KRT Diponingrat (Bupati II), Makam KRT

Joyonegoro

I

(Bupati

III),

Makam

KRT

Joyonegoro II (Bupati IV), Makam KRA Ario Sumitra Kalapaking

(Bupati

V),

Makam

Kyai

RN.

Banyakwide, Gedung Kantor Pos, Gedung Balai Latihan Kerja, Gedung Kantor Kecamatan, Makam Kyai Ageng Selamanik, Masjid Dagan, Monumen Pahlawan.

18. Kepemudaan dan Olahraga Capaian pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga relatif stagnan, dengan fokus pada pemeliharaan

fasilitas.

Jumlah

fasilitas

dan

kegiatan olahraga jumlahnya tetap selama tiga tahun terakhir. Data selengkapnya mengenai kepemudaan dan olahraga disajikan pada tabel di bawah ini: Tabel 2.33. Indikator Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2011 Uraian Indikator

Tahun 2008

2009

2010

2011

Jumlah organisasi pemuda

24

24

24

24

Jumlah organisasi olahraga

27

27

27

27

Jumlah kegiatan kepemudaan

7

7

7

7

Jumlah kegiatan olahraga

5

5

5

5

Gelanggang/balai remaja (selain milik

4

4

4

4

46

46

46

46

swasta) Lapangan olahraga Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara 2011


II - 126

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP berfluktuasi. Hal ini disebabkan alokasi dana yang tersedia untuk kegiatan pembinaan

jumlahnya

terbatas.

Kegiatan

pembinaan rata-rata dilakukan sebanyak 2,2 kali kegiatan per tahun. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 3

3 2

2 1

2007

2008

2009

2010

2011

Sumber: Kantor Kesbangpolinmas Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.99. Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kegiatan pembinaan politik daerah pada tiap

tahunnya

menunjukkan

tren

yang

menurun. Tahun 2009 hingga tahun 2011, hanya dilakukan satu kegiatan pembinaan per tahunnya. Kegiatan pembinaan politik daerah

2

2 1

2007

2008

2009

1 2010

1 2011


Gambar 2.100. Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011


II - 127

20. Otonomi

Daerah,

Administrasi

Pemerintahan

Keuangan

Daerah,

Umum, Perangkat

Daerah, Kepegawaian, dan Persandian a.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio

jumlah

Polisi

PP

per

10.000

penduduk dihitung dari jumlah polisi PP dibagi jumlah

penduduk

dikalikan

10.000.

Rasio

jumlah Polisi PP cenderung menurun pada tiap tahunnya, dari 0,80 pada tahun 2007 menjadi 0,65 pada tahun 2011. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 0,80

0,80

2007

2008

0,73

0,69

2009

0,65

2010

2011


Gambar 2.101. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Rasio Jumlah Linmas terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya anggota petugas Linmas yang meninggal dunia dan belum ada penggantinya. Jumlah Linmas pada tahun 2007 sebanyak 9.287 orang, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 9.251. Rasio penduduk

jumlah di

Linmas

Kabupaten

per

10.000

Banjarnegara

disajikan pada tabel berikut ini : Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk 102,46

2007

101,18

2008

100,42

2009

99,62

2010

85,58 2011


Gambar 2.102. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 128

c.

Rasio

Pos

Siskamling

per

Jumlah

Desa/

Kelurahan Rasio Pos Siskamling per jumlah desa mengalami

penurunan

hal

ini

disebabkan

adanya pos siskamling yang rusak berat dan belum dibangun atau direhab kembali. Jumlah pos Siskamling pada tahun 2007 tercatat sebanyak 706 pos, jumlah pos menurun pada tahun 2011 menjadi sebanyak 653 pos. Rasio pos Siskamling ditampilkan pada grafik di bawah ini: Rasio pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan 2,53 2,44

2007

2,42

2008

2,37

2009

2010

2,34 2011


Gambar 2.103. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 d.

Sistem

informasi

Pelayanan

Perijinan

dan

Adiministrasi Pemerintah Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan administrasi pemerintah di KP2T adalah Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Satu Pintu (SIMPATU). Simpatu di KP2T baru dibangun pada

tahun

pelatihan menangani

2010

dengan

sumber proses

daya

melaksanakan manusia

perizinan.

Tahun

yang 2011

dilaksanakan pembangunan instalasi jaringan Simpatu.Saat

ini

Simpatu

belum

dapat

dijalankan di KP2T karena terhambat jumlah komputer yang

ada

belum

sesuai

dengan

jumlah dan spesifikasi yang disarankan serta belum adanya server guna menyimpan data perizinan. Namun pada tahun 2012 akan RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 129

direalisasikan dengan menganggarkan untuk pembelian

perangkat

dimaksud

sehingga

Simpatu dapat direalisasikan. Tahun 2013 hingga

tahun

2016

adalah

tahap

pengembangan Simpatu. e.

Penegakan Perda Penegakan

Perda

dihitung

dengan

membagi jumlah penyelesaian penegakan Perda dengan

jumlah

pelanggaran

perda.

Penyelesaian pelanggaran Perda lewat jalur pembinaan,

yakni

pernyataan

dengan

untuk

membuat

tidak

surat

mengulangi

pelanggaran Perda yang dilakukan sehingga tingkat pencapaian penyelesaian pelanggaran Perda mencapai 100%. Penegakan PERDA (%) 100 2007

100

100

2008

100

2009

100

2010

2011


Gambar 2.104. Penegakan PERDA Kabupaten Banjarnegara Tahun 20072011 f.

Cakupan patroli petugas Satpol PP Angka

cakupan

patroli

Satpol

PP

(pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3) dalam 24 jam disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 2.34. Cakupan patroli petugas Satpol PP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Uraian Indikator

Cakupan patroli petugas Satpol PP

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

3x

3x

3x

3x

3x

dalam

dalam

dalam

dalam

dalam

24 jam

24 jam

24 jam

24 jam

24 jam



II - 130

g.

Tingkat

penyelesaian

(Ketertiban,

pelanggaran

Ketentraman,

K3

Keindahan)

di

Kabupaten Angka indikator ini berasal dari jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dibagi dengan jumlah pelanggaran K3. Angka capaian oleh Satpol PP sudah mencapai 100%. Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan di Kabupaten (%) 100 2007

100 2008

100 2009

100 2010

100 2011


Gambar 2.105. Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 h.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Jumlah Linmas per jumlah penduduk mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan adanya anggota petugas Linmas yang meninggal dunia namun belum ada penggantinya. Penambahan atau kaderisasi anggota Linmas mengalami kesulitan karena keanggotaan

linmas

bersifat

sukarela

dan

belum adanya perhatian (kesejahteraan) yang memadai bagi anggota Linmas. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (%) 1,024

1,011

1,004

0,996 0,855

2007

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.106. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011


II - 131

i.

Cakupan

Pelayanan

Bencana

Kebakaran

Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah dalam

dalam

pemadaman

Indikator

ini

memberikan

pelayanan

bencana

kebakaran.

diukur

dari

persentase

perbandingan antara jumlah mobil pemadam kebakaran dengan jumlah penduduk. Jumlah mobil pemadam kebakaran tahun 2007-2011 sejumlah 2.000 unit mobil. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%) 0,19 2007

0,19 2008

0,19

0,19

2009

0,19

2010

2011


Gambar 2.107. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 j.

Cakupan

Sarana

Prasarana

Perkantoran

Pemerintahan Desa yang Baik Angka cakupan indikator ini merupakan persentase dari jumlah kantor pemerintahan desa

yang

baik

dibanding

dengan

jumlah

seluruh pemerintahan desa. Angka cakupan ditampilkan pada grafik di bawah ini: Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)

56,39

2007

60,15

2008

75,19

63,91

2009

2010

75,19

2011

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.108. Persentase Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011


II - 132

k.

Sistem

Informasi

Manajemen

Pemerintah

Daerah Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki Pemda

KabupatenBanjarnegara

sebagai

berikut: •

SIM dengan sistem online/Intranet, antara lain : LPSE

(Layanan

Elektronik), Informasi

Pengadaan

Secara

SimrenBangda Manajemen

Pembangunan (Sistem

(Sistem

Perencanaan

Daerah),

SimdalBangda

Informasi

Manajemen

Pengendalian Pembangunan Daerah), SMS Gateway, dan Sig Kemiskinan. •

SIM dengan sistem WAN/Wide Area Network, antara lain : SIMPATU (Sistem Informasi Perijinan) dan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)

•

SIM dengan sistem LAN/Local Area Network, antara lain : SIMPEG

(Sistem

Informasi

Kepegawaian), SIMKEU (Sistem Informasi Keuangan Daerah), SIM Penggajian, SimDa Barang, dan SimRSUD SIM Pemda (unit) 12 3 2007

4 2008

7

5 2009

2010

2011

Sumber: Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.109. Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011


II - 133

l.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Survey

Indeks

Kepuasan

Layanan

Masyarakat dilakukan oleh 3 SKPD yaitu KP2T (layanan

perizinan),

KPAD

(layanan

perpustakaan), dan RSUD (layanan kesehatan). Tabel 2.35. Indeks Kepuasan Layanan MasyarakatKabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 TAHUN

Uraian Indikator Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

2007

2008

2009

2010

2011

-

-

Ada

Ada

Ada

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Banjarnegara 2011

m.

Ketepatan Waktu SKPD dalam Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN) Persentase

ketepatan

SKPD

dalam

menyampaikan laporan kinerja (LAKIP dan TAPKIN)

dihitung

berdasarkan

banyaknya

SKPD yang mengumpulkan LAKIP dan TAPKIN sesuai jadwal yang ditentukan dibagi dengan jumlah SKPD yang ada. Berikut ini tabel yang berisi angka capaian tahun 2007-2010: Tabel 2.36. Ketepatan Waktu SKPD dalam Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 Uraian Indikator Ketepatan waktu SKPD dalam penyampaian laporan kinerja (LAKIP dan TAPKIN)

TAHUN 2007

2008

2009

2010

-

-

81,50%

90%

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Banjarnegara 2011

n.

Administrasi Keuangan Daerah Capaian keuangan

indikator

daerah

bidang

Kabupaten

administrasi Banjarnegara

masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal opini laporan keuangan dan rasio PAD. Angka capaian indikator disajikan pada tabel berikut : RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 134

Tabel 2.37. Indikator Capaian Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 TAHUN

Uraian Indikator Rasio PAD terhadap pendapatan (%) Tersedianya laporan asset yang mendukung laporan neraca Opini laporan keuangan Penyusunan APBD

Peyusunan pertanggungjawaban APBD

2007

2008

2009

2010

2011

7,12

6,75

8,22

7,35

-

Ada

Ada

Ada

Ada

-

WDP

WDP

WDP

WDP

-

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

-

Sumber: DPPKAD Kab. Banjarnegara 2011

o.

Jumlah Peraturan Daerah Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2007 hingga 2011 disajikan pada grafik di bawah ini: Jumlah Peraturan Daerah

22 2007

17

14

9 2008

2009

2010

11 2011

Sumber: Bagian Hukum Setda Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.110. Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 21. Ketahanan Pangan Capaian urusan ketahanan pangan diukur dengan indikator ketersediaan regulasi ketahanan pangan, ketersediaan pangan utama, dan skor Pola Pangan Harapan. Pangan merupakan kebutuhan pokok

yang

harus

tersedia

setiap

saat,

baik

kuantitas maupun kualitas, aman, bergizi dan terjangkau

daya

beli

masyarakat.

Kekurangan

pangan tidak hanya dapat menimbulkan dampak


II - 135

sosial,

ekonomi,

bahkan

dapat

mengancam

keamanan sosial. Jumlah

lumbung

pangan

di

Kabupaten

Banjarnegara sebanyak 42 unit dengan kapasitas sebesar

1.142

ton,

sedangkan

gudang

pangan

tersedia seluas 3.073 m2 dengan kapasitas 4.389 ton per bulan. Berikut ini disajikan jumlah lumbung dan gudang pangan per kecamatan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010: Tabel 2.38. Jumlah Lumbung dan Gudang Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Lumbung Kecamatan

Gudang Pangan

Jumlah

Kapasitas

Luas

Kapasitas/

(unit)

(ton)

(m2)

Bulan (ton)

Susukan Purwareja Klampok Mandiraja Purwanegara Bawang Banjarmangu Wanadadi Rakit Pejawaran Jumlah

2 4 24 2 1 1 3 2 3 42

25 180 730 7 30 5 110 53 2 1.142

286 1.750 300 737 3.073

1.530 2.450 160 249 4.389


a.

Regulasi Ketahanan Pangan Regulasi tentang ketahanan pangan pada tahun 2007 dan tahun 2008 belum dibuat. Kemudian

setelah

tahun

2009

dibentuk

Peraturan Bupati tentang ketahanan pangan seiring dengan pembentukan SOTK Kantor Ketahanan Pangan. Regulasi yang mengatur tentang

ketahanan

pangan

di

Kabupaten

Banjarnegara adalah sebagai berikut: 1).

Peraturan Bupati Nomor 174 tanggal 18 Maret 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas


II - 136

Jabatan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara; 2).

Peraturan Bupati Nomor 250 Tahun 2010 Tanggal 8 April Tentang Dewan Ketahanan Ketahanan Pangan (DKP);

3).

Peraturan Bupati Nomor 5 Tanggal 28 Januari

2011

Tentang

Penganekaragaman

Percepatan

Konsumsi

Pangan

Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Banjarnegara. b.

Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan

pangan

merupakan

persentase dari rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) dibagi dengan jumlah penduduk. Ketersediaan pangan utama pada tahun 2007 sebesar 101,91% dari jumlah penduduk, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi

sebesar

112,67%

dari

jumlah

penduduk. Ketersediaan pangan utama (%)

2007

150,59

134,87

106,13

101,91

2008

2009

2010

112,67

2011

Sumber: KKP Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.111. Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 c.

Pola Pangan Harapan Pola

Pangan

Harapan

(PPH)

adalah

susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan (padipadian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan

lemak,

buah/biji

berminyak,


kacangII - 137

kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain). Angka capaian skor PPH pada tahun 2009 adalah 81,20 dan skornya meningkat pada tahun 2011 menjadi sebesar 82,70. Pola Pangan Harapan 82,70

82,30 81,20 2009

2010

2011


Gambar 2.112. Pola Pangan Harapan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2011 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa a.

Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK merupakan

perbandingan

antara

jumlah

kelompok binaan PKK dengan jumlah PKK. Jumlah PKK keseluruhan adalah sebanyak 298 unit, terdiri dari 20 unit PKK kecamatan, 266 unit PKK desa, dan 12 unit PKK kelurahan. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 57,10

57,02

56,14

47,91 2007

2008

2009

2010

Sumber: KPMD Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.113. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 b.

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Keberadaan lembaga swadaya masyarakat menjadi salah satu indikator pembangunan demokrasi. Banjarnegara

Jumlah selama

LSM

di

Kabupaten

lima

tahun

terakhir

disajikan pada grafik di bawah: RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 138

Jumlah LSM 5

5

2007

5

2008

5

2009

5

2010

2011


Gambar 2.114. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 c.

PKK Aktif Jumlah PKK keseluruhan adalah sebanyak 298 unit, terdiri dari 20 unit PKK kecamatan, 266 unit PKK desa, dan 12 unit PKK kelurahan. Dari

298

unit

merupakan

PKK

PKK

tersebut

aktif

semuanya

sehingga

angka

capaiannya adalah 100%. d.

Posyandu Aktif Angka

Posyandu

persentase

jumlah

aktif

Posyandu

merupakan aktif

dibagi

dengan total Posyandu. Jumlah posyandu di Kabupaten Banjarnegara adalah 1.587 (2008); 1.493 (2009); 1.598 (2010); dan 1.513 (2011). Posyandu aktif (%)

2008

2009

100,00

81,97

78,30

68,46

2010

2011


Gambar 2.115. Posyandu Aktif di Kabupaten Banjarnegara Tahun 20082011 e.

Swadaya

Masyarakat

terhadap

Program

Pemberdayaan Masyarakat Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dihitung dengan formula jumlah swadaya masyarakat terhadap program

pemberdayaan

masyarakat


dibagi II - 139

dengan

total

masyarakat. masyarakat

program

Rata-rata per

tahun

pemberdayaan

jumlah adalah

swadaya 1

kegiatan

swadaya. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%) 50,00 33,00 20,00 2009

2010

2011


Gambar 2.116. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2011 23. Statistik Urusan

statistik

dalam

kepemerintahan

ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada publik

dalam

hal

penyediaan

data-data

dan

informasi mengenai capaian pembangunan dan kondisi

daerah.

Untuk

memberikan

gambaran

mengenai perkembangan kondisi daerah, setiap tahun

telah

diterbitkan

buku

Kabupaten

Banjarnegara Dalam Angka (BDA) yang merupakan kerja

sama

antara

Bappeda

Kabupaten

Banjarnegara dengan BPS Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan untuk memberi gambaran mengenai aktivitas perekonomian daerah telah diterbitkan pula

buku

Pendapatan

Regional

Kabupaten

Banjarnegara untuk setiap tahunnya yang berisi tentang

perkembangan

PDRB

per

sektor

pada

tingkat kabupaten dan kecamatan. Selain dua buku tersebut, disusun pula dokumen yang disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian target pembangunan yang bersifat responsif seperti Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Percepatan Pencapaian Millenium Development Goals, dan Rencana Aksi Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 140

24. Kearsipan Pengelolaan

arsip

secara

baku

merupakan

perbandingan antara jumlah SKPD yang telah menerapkan dengan

arsip

secara

jumlah

pengelolaan

baku

seluruh

arsip

dibandingkan

SKPD.

secara

baku

Persentase masih

perlu

ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih kecilnya angka persentase capaian. Berikut ini capaian urusan kearsipan : Tabel 2.39. Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Uraian Indikator Pengelolaan Arsip

2007

2008

2009

2010

2011

4,55%

4,35%

5,77%

1,79%

2,99%

-

-

1 Keg

1 Keg

-

Secara Baku Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Sumber: KPAD Kab. Banjarnegara 2011

25. Komunikasi dan Informatika a.

Jumlah Jaringan Komunikasi Sumber

data

dari

128

menara

telekomunikasi yang terdiri dari 9 BTS yaitu Telkomsel, Indosat, XL, THREE (3), Esia, Axis, Smartfren, Ceria dan Flexi. Semakin banyak jumlah

jaringan

komunikasi

maka

menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang

dalam

menyelenggarakan

pemerintahan daerah. Berikut

ini

disajikan

jumlah

jaringan

telepon genggam dan telepon stasioner di Kabupaten Banjarnegara:


II - 141

Jaringan telepon genggam

Jaringan telepon stasioner

6.600

6.500

6.674

7.000

7.000

81

97

104

113

128

2007

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.117. Jumlah Jaringan Komunikasi di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Posisi sampai dengan tahun 2011 jumlah wartel sebanyak 50 buah, dan warnet sebanyak 75 buah. Rasio warnet untuk 1.000 penduduk 0,112

warnet.

wartel/warnet

Semakin

per

1000

besar penduduk

rasio akan

menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data bagi masyarakat. Rasio wartel/warnet per 1000 Penduduk 0,175 0,142 0,112

0,103

2007

2008

2009

2010

0,134

2011


Gambar 2.118. Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 c.

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Pada tahun 2011, surat kabar nasional yang

beredar

di

Kabupaten

Banjarnegara

adalah Harian Umum Kompas dan Republika. Sedangkan surat kabar lokal/regional terdiri dari Suara Merdeka, Wawasan, Kedaulatan Rakyat, Radar Banyumas, dan Warta Jateng. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 142

Grafik berikut ini menampilkan jumlah surat

kabar

yang

beredar

di

Kabupaten

Banjarnegara : Jumlah surat kabar nasional/lokal 7

7

2007

7

6

2008

2009

7

2010

2011


Gambar 2.119. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 d.

Jumlah Penyiaran Radio/TV Indikator penyiaran

ini

menunjukkan

radio/tv

daerah.Semakin

yang

banyak

jumlah

masuk

jumlah

ke

penyiaran

radio/TV baik lokal maupun nasional di daerah maka

menggambarkan

ketersediaan

fasilitas

semakin

jaringan

besar

komunikasi

massa. Radio Lokal: LPPL Suara Banjarnegara, POP FM dan Prima FM. Radio Nasional: RRI Purwokerto.

TV

Lokal:

Banyumas

TV.

TV

Nasional: TVRI, Indosiar, RCTI, SCTV, MNCTV, ANTV, TV One dan Trans 7. Grafik berikut ini menyajikan

jumlah

penyiaran

radio/TV

di

daerah Kabupaten Banjarnegara: Jumlah penyiaran radio/tv lokal 13 2007

13 2008

13 2009

13 2010

13 2011


Gambar 2.120. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 e.

Web Site Milik Pemerintah Daerah Internet memiliki peran yang strategis dalam penyebaran informasi, terutama dalam


II - 143

hal luasnya akses informasi bagi pihak yang membutuhkan.

Tahun

2011,

Kabupaten

Banjarnegara memiliki situs jaringan dengan domain

http:\\www.banjarnegarakab.go.id,

dengan Sub Domain Bappeda, BKD, DPPKAD, Dindukcapil, Dinsosnakertrans, RSUD, KP2T, LPSE, dan JDIH (Produk Hukum). Web site milik pemerintah daerah 9 1

1

2007

3

1

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.121. Jumlah Web Site Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 f.

Jaringan E-Government Untuk mendukung sistem administrasi kepemerintahan berbasis internet, tahun 2011 terdapat

56

client

yang

meliputi

SKPD,

Kecamatan, dan kelurahan. Jaringan e-government 45

2007

45

2008

56

49

45

2009

2010

2011


Gambar 2.122. Jumlah Jaringan E-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 g.

Pameran/Expo Dalam

rangka

menciptakan

memperkenalkan

peluang

pasar

dan

produk-produk

unggulan Kabupaten Banjarnegara baik berupa produk pertanian,

makanan, selama

kerajinan tahun

2007

dan

hasil

s/d

2011,

Pemkab Banjarnegara telah memfasilitasi para perajin dan UMKM di Kabupaten Banjarnegara RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 144

dengan

mengikuti

pameran/ekspo

yang

beberapa

event

diselenggarakan

oleh

Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun oleh Swasta sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) kegiatan pameran/ekspo antara lain CJIBF, Inacraft, DP Mall, Jateng Fair, dan lainnya. Jumlah pameran/expo 36 19

13

7 2007

26

2008

2009

2010

2011

Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.123. Jumlah Pameran/Expo Yang Diikuti Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 26. Perpustakaan Indikator capaian urusan wajib perpustakaan berguna

untuk

menggambarkan

pelayanan

Pemerintah Daerah dalam penyediaan perpustakaan dan

bahan

bacaan

Perpustakaan

umum

Banjarnegara

berjumlah

kepada daerah satu

masyarakat. di

kabupaten

unit.

Jumlah

pengunjung perpustakaan per tahun diperoleh dari jumlah kunjungan ke perpustakaan dibagi dengan jumlah orang yang harus dilayani. Sedangkan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah perbandingan antara jumlah judul buku yang tersedia dengan jumlah koleksi buku. Jumlah koleksi judul buku hingga tahun 2011 sebanyak

11.124

judul

dengan

koleksi

buku

sebanyak 32.525. Sedangkan jumlah pengunjung pada tahun 2011 sebanyak 32.821 kunjungan. Berikut ini capaian indikator urusan kearsipan:


II - 145

Tabel 2.40. Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Uraian Indikator

2007

Jumlah Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

2008

2009

2010

2011

1

1

1

1

1

4,59%

4,02%

4,56%

4,72%

3,51%

30,56%

31,43%

30,94% 38,47%

34,20%

Sumber: KPAD Kab. Banjarnegara 2011

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1.

Pertanian Rata-rata produksi padi selama tahun 20072011 adalah sebesar 149.689,22 ton. Produksi padi per

tahun

tidak

stabil,

hal

ini

dikarenakan

perbedaan musim tanam yaitu pada tahun ganjil dilaksanakan tiga kali musim tanam, sedangkan pada tahun genap dilaksanakan dua kali musim tanam. Tabel di bawah ini menyajikan produksi padi dan tanaman pangan lainnya, tanaman sayursayuran, dan tanaman buah-buahan di Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun terakhir:


II - 146

Tabel 2.41. Produksi Tanaman Pangan, Sayur-Sayuran, dan Buah-Buahan Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Uraian Indikator

2007

2008

2009

2010

2011

Padi (ton) Jagung (ton) Ubi Kayu (ton) Ubi Jalar (ton) Kedelai (ton) Kacang Tanah (ton) Kacang Hijau (ton) Kentang (kw) Kobis (kw) Wortel (kw) Tomat (kw) Sawi (kw) Cabai (kw) Durian (kg) Manggis(kg) Salak (kw) Pisang (kw) Rambutan (kw) Duku (kg)

145.624,25 86.842,40 250.797,92 3.117,10 90,30 2.158,01 1,20 964.677,00 635.758,00 53.810,00 8.435,00 23.182,00 19.019,92 40.555,00 2.825.128,00 73.084,00 38.878,00 2.502.380,00

140.940,25 92.859,92 243.296,75 3.956,40 139,76 4.917,55 10,95 1.334.175,00 1.532.711,00 117.038,00 17.199,00 55.559,00 65.219,00 1.586.000,00 30.700,00 1.936.621,00 105.662,00 79.706,00 306.900,00

152.773,60 105.631,10 255.805,55 2.700,10 505,00 2.154,53 19,75 1.250.772,00 935.076,00 28.022,00 12.989,00 35.245,00 173.408,00 3.025.500,00 28.500,00 2.158.193,00 117.247,00 71.315,00 593.900,00

152.085,85 102.004,80 270.826,95 3.333,40 393,03 2.015,82 23,85 1.096.132,00 948.635,00 134.979,00 15.887,00 73.073,00 69.657,50 1.180.855,00 107.891,00 2.282.260,78 72.788,67 10.706,90 1.052.290,00

157.022,13 84.344,67 234.941,05 2.995,30 470,27 1.627,90 1,03 997.563,00 1.423.310,00 722.661,00 9.919,00 126.124,00 79.644,00 2.849.109,00 147.155,00 2.630.288,23 101.634,44 161.642,42 134.500,00

Sumber: Dintankanak Kab. Banjarnegara 2011

Berikut

ini

capaian

pembangunan

urusan

pilihan pertanian: a.

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat

produktivitas

lahan

dalam

memproduksi bahan pangan utama. Dihitung dengan membagi jumlah produksi dengan luas areal tanaman. Tabel 2.42. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Kw/Ha) Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Uraian Indikator

2007

2008

2009

Padi Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau

53,67 33,68 215,91 130,97 7,78 9,71 12,00

55,41 36,00 218,36 135,96 9,38 11,51 10,95

59,39 40,43 230,93 133,67 9,05 11,04 10,97

2010

2011

55,69 41,88 223,66 130,21 7,84 11,60 9,94

61,14 44,16 226,76 142,63 9,58 13,10 10,25


b.

Produktivitas Tanaman Buah dan Sayur Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat

produktivitas

memproduksi

buah

dan

lahan

dalam

sayur.

Dihitung


II - 147

dengan membagi jumlah produksi dengan luas areal

tanam

atau

satuan

tanaman.

Tabel

berikut ini menyajikan tingkat produktivitas tanaman buah dan sayur pada areal tanam di Kabupaten Banjarnegara: Tabel 2.43. Produktivitas Tanaman Buah dan Sayur di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Uraian Indikator

2007

Durian (kg/pohon)

2008

2009

2010

2011

119,75

65,47

67,09

21,63

52,40

-

12,34

12,35

21,42

48,87

Salak (kg/rumpun)

24,20

15,31

16,44

15,36

17,73

Pisang (kg/rumpun)

35,70

45,31

45,85

34,51

43,12

Rambutan (kg/pohon)

70,88

84,05

81,36

36,03

161,49

Duku (kg/pohon)

76,14

30,79

29,14

65,34

47,39

Kentang (kw/ha)

151,65

158,19

138,05

149,36

136,65

Kobis (kw/ha)

197,62

254,77

163,56

149,09

282,12

Wortel (kw/ha)

102,30

139,17

79,61

132,59

138,41

Tomat (kw/ha)

100,42

100,58

78,25

58,19

49,84

Sawi (kw/ha)

70,46

99,78

60,77

94,05

79,03

Cabai (kw/ha)

31,70

49,56

85,72

19,92

23,54

Manggis (kg/pohon)


c.

Kontribusi

Sektor

Pertanian/Perkebunan

Terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB diperhitungkan dari jumlah kontribusi

PDRB

dari

sektor

pertanian/

perkebunan dibagi jumlah PDRB dari sektor pertanian/perkebunan. pertanian/perkebunan

Kontribusi terhadap

sektor

PDRB

dari

tahun 2007 hingga 2011 cenderung turun, meski nilainya mengalami kenaikan. Angka kontribusi terhadap

sektor PDRB

pertanian/perkebunan

adalah

rata-rata

sebesar

38,39% per tahun. Perkembangan pertanian/

kontribusi

perkebunan

terhadap

sektor PDRB

disajikan pada grafik di bawah ini:


II - 148

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) 39,69

38,86

38,74 37,51

2007

2008

2009

37,14

2010*)

2011*)

*) Angka Sementara Sumber: Dintankanak Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.124. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 d.

Kontribusi

Sektor

Pertanian

(Palawija)

Terhadap PDRB Kontribusi

sektor

pertanian

(Palawija)

terhadap PDRB diperhitungkan dari jumlah kontribusi

PDRB

dari

sektor

pertanian

(palawija) dibagi jumlah PDRB dari sektor pertanian

(palawija).

Kontribusi

sektor

pertanian (palawija) terhadap PDRB dari tahun 2007 hingga 2011 menunjukkan tren yang menurun. Berikut ini disajikan grafik perkembangan kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%) 35,36

2007

34,65

2008

34,47

2009

33,36

2010*)

33,03

2011*)

*) Angka Sementara Sumber: Dintankanak Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.125. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011


II - 149

e.

Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB diperhitungkan dari jumlah kontribusi PDRB dari sektor perkebunan dibagi jumlah PDRB dari sektor pertanian. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB dari tahun 2007 hingga 2010 cenderung turun sejalan dengan laju

pertumbuhannya,

meski

nilainya

mengalami kenaikan. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%) 4,42

4,41

4,38

4,26 2007

2008

2009

2010*)

*) Angka sementara Sumber: Dinhutbun Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.126. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 f.

Populasi Ternak Populasi ternak merupakan jumlah ternak yang

dibudidayakan

Banjarnegara

dalam

di

satu

Kabupaten

tahun.

Populasi

ternak disajikan dalam tabel di bawah ini: Tabel 2.44. Populasi Ternak Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Indikator Sapi Kambing Domba

2007

2008

2009

2010

2011

38.501 149.066 93.280

40.426 178.879 107.272

41.638 182.612 107.159

41.842 184.847 108.318

34.320 185.056 108.915


g.

Persentase Keberhasilan Inseminasi Buatan Persentase buatan

keberhasilan

menggambarkan

inseminasi

kemampuan

Iptek

dalam proses reproduksi hewan secara buatan


II - 150

dengan bantuan manusia. Berikut ini capaian selama lima tahun: Keberhasilan inseminasi buatan (%)

64,22

57,87

2007

2008

2009

69,17

59,72

54,79

2010

2011


Gambar 2.127. Persentase Keberhasilan Inseminasi Buatan Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 h.

Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Pertanian Rasio kelompok

ini

menggambarkan

petani

terhadap

kontribusi

PDRB

sektor

pertanian. Kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB sektor pertanian dari tahun 2007-2011 disajikan dalam grafik di bawah ini: Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB pertanian (%)

100

100

100 65,00

2007

2008

2009

2010

71,50

2011


Gambar 2.128. Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Tahun 20072011 2.

Kehutanan a.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis merupakan persentase dari luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi dibanding dengan total luas hutan dan luas lahan kritis.


II - 151

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%) 5,59 4,20

3,82 0,51

2007

0,06

2008

2009

2010

2011

Sumber: Dinhutbun Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.129. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dari tahun 2007 sampai 2011 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 indeks rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebesar 4,02% atau seluas 4.039 ha dari total hutan 41.258,51 ha dan lahan kritis seluas 55.018,96 ha. Pada tahun 2011, indeks

rehabilitasi

hutan

mencapai

5,59%

yakni seluas 5.755 ha dari total luas hutan dan lahan kritis 103.027,35 ha. b.

Kerusakan Kawasan Hutan Persentase merupakan

kerusakan

persentase

kawasan luas

hutan

kerusakan

kawasan hutan dibanding dengan total luas kawasan

hutan.

Berikut

ini

persentase

kerusakan hutan: Kerusakan kawasan hutan (%) 0,34 0,14 0,0 2007

0,0 2008

2009

0,0 2010

2011


Gambar 2.130 Kerusakan Kawasan Hutan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Kerusakan kawasan hutan terjadi pada tahun 2008 dan 2011 disebabkan kebakaran pada

musim

kemarau.

Indeks


kerusakan II - 152

kawasan hutan mencapai 0,14% atau seluas 25 Ha dari luas kawasan hutan 17.263,60 ha pada tahun 2008 dan 0,34% atau 59 Ha sampai 2011.

Partisipasi

kawasan

hutan

mengantisipasi fungsi

masyarakat sangat

sekitar

diperlukan

bahaya

Lembaga

di

kebakaran

Masyarakat

dalam

sehingga

Desa

Hutan

(LMDH) perlu dioptimalkan. c.

Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kontribusi

sektor

kehutanan

terhadap

PDRB diperhitungkan dari jumlah kontribusi PDRB dari sektor kehutanan dibagi jumlah PDRB. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB dari tahun ke tahun cenderung turun sejalan dengan laju pertumbuhannya, meski nilai PDRB dari sektor ini cenderung naik. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%) 0,69 0,66

0,66 0,64

2007

2008

2009

2010*)

*) Angka Sementara Sumber: Dinhutbun Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.131. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 d.

Proporsi Luas Lahan yang Tertutup Hutan Proporsi luas lahan yang tertutup hutan merupakan persentase luas hutan dibanding dengan

luas

wilayah.

Luas

hutan

di

Banjarnegara hingga tahun 2011 adalah seluas 46,46%

(49.703,71

ha)

dari

total

wilayah

Banjarnegara. Kondisi tersebut sudah di atas batas minimal yang ditetapkan dalam Undangundang No. 41 tentang Kehutanan yaitu luas minimal hutan adalah 30% dari luas wilayah.


II - 153

Proporsi luas lahan yang tertutup hutan (%) 44,29

38,57

2007

2008

44,30

2009

46,46

44,30

2010

2011


Gambar 2.132. Proporsi Luas Lahan yang Tertutup Hutan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

3.

Energi dan Sumber Daya Mineral a.

Pertambangan Tanpa Ijin yang Ditertibkan Area pertambangan liar adalah area yang di dalamnya terdapat aktivitas operasi produksi penambangan tanpa izin (tidak memiliki izin usaha pertambangan dan atau bentuk izin SIPD yang belum disesuaikan) dimana pelaku tidak

terikat

oleh

pengelolaan

kewajiban

pajak

lingkungan

dan

sehingga

mengakibatkan kerugian aset pemerintah dan kerusakan lingkungan. Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir terdapat angka 80 ha area pertambangan

liar.

Dalam

area

tersebut

terkandung cadangan deposit mineral bukan logam dan batuan yang tidak sedikit. Di area tersebut tidak kurang dari 800.000 m³/tahun terjual tanpa memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah

berupaya

melakukan

penertiban

pertambangan tanpa izin dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait.


II - 154

Tabel 2.45. Pertambangan Tanpa Ijin yang Ditertibkan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Tahun

Uraian Indikator Pertambangan

2007

2008

2009

2010

2011

-

-

-

0,19%

62,00%

tanpa ijin yang ditertibkan Sumber: Dinas PSDA dan ESDM Kab. Banjarnegara 2011

b.

Kontribusi

Sektor

Pertambangan

Terhadap

PDRB Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Kabupaten

Banjarnegara

cenderung

stabil. Angka kontribusi diperoleh dari jumlah kontribusi sektor pertambangan dibagi dengan jumlah PDRB. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%) 0,53 0,50

2007

0,50

2008

0,50

2009

0,49

2010*)

2011*)


Gambar 2.133. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 c.

Jumlah Pemakai dan Pengusahaan Air Tanah Berijin Dalam rangka konservasi air tanah di Kabupaten

Banjarnegara

untuk

menjaga

ketersediaan air bersih terutama air tanah perlu dilakukan upaya pengendalian, salah satunya dengan menertibkan perizinan bagi pemakai/pengusaha pengawasan Kondisi

saat

pengusaha Banjarnegara

dan ini air

air

tanah

pengendalian dari

jumlah

tanah

di

sebanyak

111


air

serta tanah.

pemakai/ Kabupaten pemakai/ II - 155

pengusaha air tanah, baru 29 sumur yang telah memiliki izin, sehingga perlu ditertibkan. Dan guna mendukung pencapaian target PAD bidang

air

tanah,

(watermeter),

diperlukan

sehingga

jumlah

alat

ukur

yang

harus

dibayarkan oleh wajib air tanah sesuai dengan jumlah pengambilan yang mereka lakukan. Dalam

rangka

pengawasan

dan

pengendalian air tanah, sangat diperlukan data teknis akuifer setempat sebagai rekomendasi teknis konstruksi sumur. Data ini diperoleh dari hasil pemetaan akifer/eksplorasi air tanah di setiap kecamatan, disamping itu data ini juga sangat penting untuk menentukan apakah dalam mengatasi kerawanan suatu wilayah dapat dilakukan dengan pembuatan sumur bor atau harus dilakukan dengan bantuan air bersih. Tabel 2.46. Jumlah Pemakai dan Pengusahaan Air Tanah Berijin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Tahun

Uraian Indikator Jumlah Pemakai dan Pengusahaan Air Tanah Berijin

2007

2008

2009

2010

2011

-

-

-

29

29


d.

Peningkatan Pemanfaatan Potensi Panas Bumi Wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi

panas

berdasarkan

bumi

data

yang

sangat

Direktorat

besar,

Inventarisasi

Sumber Daya Mineral Kementerian ESDM, potensi panas bumi Kabupaten Banjarnegara sebesar

905

diusahakan

MW.

sebesar

Pada 60

saat

MW

ini

dari

baru

seluruh

potensi yang ada oleh PT Geo Dipa Energi (Dieng Unit I).


II - 156

Tabel 2.47. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Panas Bumi di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Tahun

Uraian Indikator Peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi

2007

2008

2009

2010

2011

-

-

-

60 MW

60 MW


e.

Pemanfaatan Potensi Gas Rawa Pemanfaatan potensi gas rawa adalah pemanfaatan secara langsung sumber daya alam gas rawa (gas metana) yang muncul di suatu daerah oleh masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar setiap hari baik untuk konsumsi maupun produksi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Berikut disajikan tabel pemanfaatan gas rawa di Kabupaten Banjarnegara:

Tabel 2.48. Pemanfaatan Potensi Gas Rawa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Tahun

Uraian Indikator Pemanfaatan potensi gas rawa

2007

2008

2009

2010

2011

-

-

-

25 KK

35 KK


4.

Pariwisata a.

Kunjungan Wisata Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata yang berada di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan

tren

kenaikan

pada

tiap

tahunnya. Obyek wisata yang masih menjadi primadona

adalah

TRMS

Serulingmas

dan

obyek wisata dataran tinggi Dieng. Jumlah rata-rata

pengunjung

obyek

wisata

di

Kabupaten Banjarnegara per tahunnya adalah sebesar 406.551 orang.


II - 157

Jumlah pengunjung obyek wisata (orang)

2007

472.812

371.193

269.297 2008

2009

461.291

458.161

2010

2011

Sumber: Dinbudpar Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.134. Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kontribusi PDRB

sektor

Kabupaten

pariwisata

Banjarnegara

terhadap cenderung

stabil. Angka kontribusi diperoleh dari jumlah kontribusi sektor pariwisata dibagi dengan jumlah PDRB. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)

0,07 0,05

0,05

0,05 0,03

2007

2008

2009

2010*)

2011*)

*) Angka Sementara Sumber: Dinbudpar Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.135. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 5.

Kelautan dan Perikanan a.

Produksi Perikanan Produksi perikanan merupakan persentase dari

perbandingan

antara

produksi

ikan

dengan target produksi ikan daerah. Produksi perikanan

terus

menunjukkan

penurunan,

efisiensi biaya produksi menjadi hal yang harus dilakukan agar profit dari produksi perikanan meningkat dan kembali menggairahkan sektor perikanan di Kabupaten Banjarnegara. Jumlah produksi ikan selama tahun 2011 sebanyak 7.051,00 ton dari target sebesar 6.182,36 ton. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 158

Produksi perikanan (%)

99,63

97,75 66,84

2007

60,34

2008

55,83

2009

2010

2011


Gambar 2.136. Produksi Perikanan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Konsumsi Ikan Konsumsi ikan merupakan persentase dari perbandingan antara jumlah konsumsi ikan dengan target konsumsi ikan daerah. Konsumsi ikan di Kabupaten Banjarnegara cenderung stabil dengan angka rata-rata 93,54% per tahun. Konsumsi Ikan (%)

96,78

99,42

94,10

89,5

87,91 2007

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.137. Konsumsi Ikan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 20072011 c.

Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan Cakupan

bina

kelompok

pembudidaya

ikan merupakan persentase dari perbandingan antara jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapat bantuan Pemda dengan total jumlah kelompok pembudidaya ikan. Berikut disajikan

grafik

cakupan

bina

kelompok

pembudidaya ikan:


II - 159

Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (%)

21,25

17,89 1,18

0,00 2007

18,97

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.138. Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 d.

Produksi Perikanan Kelompok Pembudidaya Ikan Produksi

perikanan

kelompok

pembudidaya ikan merupakan persentase dari perbandingan kelompok

antara

pembudidaya

produksi ikan

perikanan

dengan

total

produksi ikan. Pada tahun 2011 total produksi yang dihasilkan kelompok pembudidaya ikan sebesar 1.257 ton. Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan (%) 78,61

72,45

71,43 50,03

40,15 2007

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.139. Produksi Perikanan Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

6.

Perdagangan a.

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB terus meningkat dari 13,20% pada tahun 2007 menjadi 13,13% pada tahun 2011.


II - 160

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)

13,55 13,20

2007

13,63

13,52

13,13

2008

2009

2010*)

2011*)

*) Angka Sementara Sumber: Dinindagkop dan UMKM Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.140. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Ekspor Bersih Perdagangan Ekspor bersih perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor daerah. Angka ekspor bersih daerah menunjukkan peningkatan rata-rata 45,84% per tahun. Ekspor bersih perdagangan (juta rupiah)

58.375

2007

24.775

23.510

20.112

16.028 2008

2009

2010

2011


Gambar 2.141. Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 c.

Cakupan Binaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal Cakupan

Binaan

Pedagang/Usaha kelompok

Informal

adalah

pedagang/usaha

mendapatkan

bantuan

Kelompok jumlah

informal

Pemda.

yang

Cakupan

binaan disajikan pada tabel berikut ini:


II - 161

Cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal

7.691

2007

2008

9.162

8.726

8.613

8.269

2009

2010

2011


Gambar 2.142. Cakupan Binaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

7.

Perindustrian a.

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB cenderung menurun dari 13,47% pada tahun 2007 menjadi 11,51% pada tahun 2011 dengan rata-rata kontribusi 13,13% per tahun. Berikut sektor

ini

grafik

industri

terhadap

capaian

kontribusi

PDRB

Kabupaten

Banjarnegara: Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%) 13,47

2007

14,27

2008

13,66

2009

12,73

2010

11,51

2011


Gambar 2.143. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri Kontribusi terhadap

PDRB

industri

rumah

tangga

sektor

industri

adalah

persentase dari jumlah kontribusi PDRB jasa industri

rumah

tangga

dibanding

dengan

jumlah PDRB sektor industri. Kontribusi sektor industri rumah tangga masih cenderung kecil dengan angka rata-rata 1,86% per tahun. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 162

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri (%)

1,44

2007

2008

2,21

2,02

1,84

1,77

2009

2010

2011


Gambar 2.144. Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 c.

Pertumbuhan Industri Pertumbuhan Banjarnegara

industri

rata-rata

di

sebesar

Kabupaten 2,49%

per

tahun, dengan jumlah pelaku industri sebesar 18.918 pada tahun 2007, dan pada 2011 jumlahnya meningkat menjadi sebesar 20.819. Pertumbuhan industri 9,04% 0,30%

0,65%

-0,03%

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.145. Pertumbuhan Industri Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 d.

Cakupan Kelompok Pengrajin Cakupan kelompok pengrajin merupakan jumlah pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan

dari

Pemerintah

Daerah.

Cakupan

binaan disajikan pada tabel berikut ini: Cakupan kelompok pengrajin 8.362 7.724

2007

7.881

7.724

2008

8.041

2009

2010

2011


Gambar 2.146. Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 163

8.

Ketransmigrasian Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan

menetap

di

diselenggarakan

kawasan oleh

transmigrasi

pemerintah.

yang

Jumlah

Transmigran yang diberangkatkan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2007 sebanyak

15 KK,

2008 sebanyak 40 KK, 2009 sebanyak 19 KK, 2010 sebanyak 5 KK, dan 2011 sebanyak 35 KK.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita pada tahun 2007 sebesar Rp 196.598,-, jumlah ini meningkat pada tahun 2010 sebesar Rp 286.177,-, sedangkan angka pertumbuhan konsumsi rata-rata adalah sebesar 14,22% per tahun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp)

263.021

196.598

2007

286.177

261.035

2008

2009

2010


Gambar 2.147. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 1.

Perhubungan a.

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Indikator ini dihitung dengan membagi panjang dengan

jalan rasio

dengan ini

jumlah

dapat

kendaraan,

diketahui

tingkat

kepadatan kendaraan di jalan raya. Rasio pada tahun

2007

adalah

1,26%,

angka

rasio

menurun pada tahun 2011 menjadi 0,77% RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 164

yang berarti terjadi penambahan kepadatan kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (%) 1,26

1,11

2007

0,96

2008

2009

0,86

0,77

2010

2011


Gambar 2.148. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Jumlah

Orang

yang

Terangkut

Angkutan

Umum Jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Banjarnegara mengalami pernurunan tiap tahunnya, meski angkutan umum

jumlahnya

tetap.

Penurunan

disebabkan beralihnya pengguna kendaraan umum ke kendaraan pribadi. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum 1.097.390

2007

1.045.133

2008

995.364

2009

947.965 2010

928.122 2011


Gambar 2.149. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 2.

Penataan ruang Aspek ini berguna untuk memberi gambaran mengenai wilayah dan potensinya ditinjau dari penataan

ruang.

Wilayah

peruntukan

kegiatan

produktif di Kabupaten Banjarnegara adalah seluas 31.306 ha atau 29,27 dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara. Luas wilayah kekeringan


II - 165

adalah seluas 15.956 ha, sedangkan luas wilayah genangan banjir seluas 10,25 ha.

3.

Otonomi

Daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian a.

Jumlah Bank dan Cabang Perkembangan jenis dan jumlah Bank di Kabupaten Banjarnegara mengalami tren yang meningkat.

Hal

ini

menunjukkan

bahwa

pangsa pasar untuk pembiayaan pada UMKM dan lainnya masih cukup potensial. Jumlah

perbankan

di

Kabupaten

Banjarnegara pada tahun 2011 sebanyak 26 unit/cabang pembantu, yang meliputi: Bank BRI Cabang Banjarnegara dengan 18 unit; Bank Jateng dengan jumlah kantor cabang pembantu sebanyak satu unit; Bank BCA cabang

Banjarnegara;

Bank

BII

cabang

pembantu Banjarnegara; Bank Mandiri cabang pembantu cabang

Banjarnegara;

Banjarnegara;

Bank

Bank

Danamon

BNI

cabang

pembantu Banjarnegara; Bank Danamon Letjen Karjono; Bank BTPN S. Parman; Bank BTPN Purwareja Klampok; Bank Muamalat Indonesia (Tbk); PT. Bank Syariah Mandiri; PT. Bank Danamon Simpan Pinjam di Karangkobar dan Purwareja Klampok; dan PT. Bank OC BC NISP (Tbk). Jumlah bank dan cabang 26 2007

26 2008

30 2009

33 2010

34 2011


Gambar 2.150. Jumlah Bank dan Cabang di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 166

b.

Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang Jumlah perusahaan asuransi dan cabang di

Kabupaten

berkembang.

Banjarnegara

Hal

ini

dapat

relatif

tidak

berarti

belum

luasnya pangsa pasar asuransi di Banjarnegara sehingga investor belum tertarik menanamkan modalnya pada bisnis ini. Jumlah perusahaan asuransi dan cabang 3 2

2

2007

2

2008

2

2009

2010

2011


Gambar 2.151. Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 c.

Jenis, Kelas, dan Jumlah Hotel/Penginapan dan Restoran Jumlah hotel di Kabupaten Banjarnegara adalah sebanyak 11 buah, yang terdiri dari satu buah hotel bintang 1, dua buah hotel melati 3, lima buah hotel melati 2, dan tiga buah hotel melati 1. Restoran yang layak dikunjungi wisatawan terdapat di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 29 restoran, yang terdiri atas tujuh restoran piring emas, sembilan restoran piring perak, dan

tiga

belas

restoran

yang

belum

diklasifikasi.

4.

Lingkungan Hidup Aspek

daya

saing

wilayah/infrastruktur

daerah

bidang

fokus

lingkungan

fasilitas hidup

diukur dengan indikator persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih. Angka capaian pada tahun 2007 adalah sebesar 35,80%, pada tahun RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 167

2010 angka capaian meningkat menjadi sebesar 45,40%. Persentase

capaian

rumah

tangga

yang

menggunakan air bersih di Kabupaten Banjarnegara disajikan pada grafik di bawah ini: Rumah tangga yang menggunakan air bersih (%)

2007

45,40

42,05

39,70

35,80

2008

2009

2010


Gambar 2.152. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi a.

Angka Kriminalitas Angka

kriminalitas

diperoleh

dari

jumlah

tindak kriminal yang terjadi selama satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk dikali 10.000. Indikator

ini

berguna

untuk

menggambarkan

tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara ditampilkan pada grafik di bawah ini: Angka kriminalitas 355 251 130 2007

146 2008

110 2009

2010

2011


Gambar 2.153. Angka Kriminalitas di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011


II - 168

b.

Jumlah Demonstrasi Jumlah

demonstrasi

adalah

jumlah

demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun.

Jumlah

demonstrasi

yang

terjadi

menunjukkan kestabilan kondisi politik dan sosial di suatu daerah, semakin sedikit demonstrasi yang terjadi berarti semakin stabil kondisi suatu daerah. Demonstrasi

di

Kabupaten

Banjarnegara

selama kurun waktu 2007-2011 sebanyak sembilan demonstrasi, yaitu lima demonstrasi pada tahun 2010 dan empat demonstrasi pada tahun 2011. c.

Lama Proses Perizinan Lama proses perizinan rata-rata adalah 3 hari. Berikut ini disajikan tabel rata-rata lama proses perizinan:

Tabel 2.49. Rata-rata Lama Proses Perizinan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 Tahun

Jenis Perizinan

2007

2008

2009

2010

2011

3 hari

3 hari

3 hari

3 hari

3 hari

setelah

setelah

setelah

setelah

setelah

survei

survei

survei

survei

survei

lokasi

lokasi

lokasi

lokasi

lokasi

3 hari

3 hari

3 hari

3 hari

3 hari

setelah

setelah

setelah

setelah

setelah

survei

survei

survei

survei

survei

lokasi

lokasi

lokasi

lokasi

lokasi

1-3 hari

1-3 hari

1-3 hari

1-3 hari

1-3 hari

kerja

kerja

kerja

kerja

kerja

3 hari kerja

3 hari kerja

3 hari kerja

3 hari kerja

3 hari kerja

HO

IMB

SIUP

Penggunaan Alun-alun


d.

Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Jenis dan jumlah pajak yang diterapkan di Kabupaten

Banjarnegara

ditetapkan

dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara.Secara keseluruhan terdapat 8 jenis pajak dan 26 jenis RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 169

retribusi

yang

diterapkan

di

Kabupaten

Banjarnegara. Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian golongan C, pajak parkir,

dan

pajak

sarang

burung.

Sedangkan

retribusi terbagi menjadi retribusi jasa umum, retribusi

jasa

usaha,

dan

retribusi

perijinan

tertentu. Retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan

kesehatan,

pelayanan

persampahan/

kebersihan, biaya KTP/akte Capil, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian alat pemadam kebakaran, pelayanan pendidikan, pelayanan leges, dan jasa PPWP ketenagakerjaan. Retribusi jasa usaha terdiri dari

retribusi

terminal,

pemakaian

tempat

parkir

kekayaan khusus,

daerah,

pengelolaan

tinja/kakus, rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olahraga, penjualan produk daerah, jasa usaha konstruksi, dan jasa usaha pariwisata. Sedangkan retribusi perijinan tertentu terdiri dari retribusi IMB, ijin gangguan/keramaian, ijin trayek, ijin bidang perindustrian

dan

perdagangan,

ijin

pelayanan

kesehatan, jasa usaha konstruksi, dan jasa usaha pariwisata. e.

Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Perda merupakan instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui instrumen Perda dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif terhadap aktivitas ekonomi. Perda yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

yang

mendukung

iklim

usaha

diantaranya Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah dan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 170

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia a.

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kualitas tenaga kerja salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat

pendidikan,

maka

akan

semakin

baik

kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan S1/S2/S3. Rasio dihitung dengan membandingkan jumlah lulusan

S1/S2/S3

dengan

jumlah

penduduk,

kemudian dikalikan 10.000. Pada Oktober 2011 jumlah lulusan S1/S2/S3 sebesar 10.163 orang. Angka rasio per 10.000 penduduk selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini: Rasio lulusan S1/S2/S3

191,36 120,19

109,79

2007

2008

108,97

2009

2010


Gambar 2.154. Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 b.

Rasio Ketergantungan Rasio

ketergantungan

digunakan

untuk

mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk yang tidak produktif (<15

tahun

dan

>64).

Rasio

ini

memberikan

gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Angka Rasio diperoleh dengan membandingkan jumlah penduduk usia <15 tahun dan usia >64 tahun dengan penduduk usia 15-64 tahun.


II - 171

Rasio ketergantungan (%) 40,60

40,60

2007

39,75

37,81

2008

2009

2010


Gambar 2.155. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 c.

Rasio PNS yang Lulus S1/S2/S3 Peningkatan kualitas sumber daya manusia) merupakan

kunci

keberhasilan

pembangunan.

Pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional, selain itu juga mampu memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu melalui pendidikan formal dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di segala bidang. Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas aparat yang tersedia untuk mengisi jabatan

di

Banjarnegara

jajaran baik

Pemerintah

jabatan

Kabupaten

struktural

maupun

fungsional, sebab suatu jabatan dengan kualitas SDM yang semakin tinggi tingkat pendidikannya diharapkan

akan

semakin

berkualitas

dalam

menjalankan tugas yang diamanatkan. Rasio PNS yang

lulus

S1

jumlahnya

terus

meningkat,

sedangkan rasio PNS yang lulus S2/S3

relatif

stabil. Rasio PNS lulus S1 (%)

25,61

27,20

1,39

1,50

2007

2008

Rasio PNS lulus S2/S3 (%) 32,19

32,09

36,87

1,64

1,56

1,68

2009

2010

2011

Sumber: BKD Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.156. Rasio PNS yang Lulus S1/S2/S3 di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

II - 172


II - 173

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA SERTA KERANGKAPENDANAAN PENDANAAN

Undang-undang Pemerintahan

Nomor

Daerah

dan

32

Tahun

Undang-Undang

2004 Nomor

tentang 33

tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah,

menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah

pada kabupaten/kota.

Implikasi dari pemberlakuan kebijakan

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah

yang

disertai

pemberian

sumber-sumber

keuangan untuk mendanai urusan yang telah diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah: 1.

Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian

pengaturan

keuangan

negara

yang sebagai

tidak terpisahkan konsekuensi

dari

sistem

pembagian

tugas

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2.

Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan

fiskal

antara pusat dengan daerah dan antar daerah. 3.

Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sehubungan

dengan hal tersebut, pengelolaan

daerah yang merupakan keseluruhan

kegiatan


yang

keuangan meliputi III - 1

perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaan,

pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses secara

keseluruhan.

keuangan

daerah

pemerintahan

Tahapan-tahapan sangat

dan

perencanaan

krusial

dalam

dalam

pembangunan

suatu

daerah

pengelolaan

memulai

roda

setiap tahunnya

untuk

mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Menurut

Abdul

Halim

(2001)

dalam

“Bunga

Rampai

Manajemen Keuangan Daerah” ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan

otonomi

adalah

(1)

kemampuan

keuangan

daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan mengelola membiayai

untuk

dan

menggali

menggunakan

penyelenggaraan

sumber-sumber keuangannya

sendiri

pemerintahan;

Ketergantungan kepada bantuan pusat

keuangan,

dan

untuk (2)

harus seminimal

mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sampai tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara masih sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat, terutama pada pendapatan. Tingkat ketergantungan fiskal yang besar ini sangat berpengaruh pada perencanaan pembangunan sampai dengan pelaksanaannya. Pemberlakuan Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi angin segar bagi Pemerintah Kabupaten untuk lebih meningkatkan kerangka pendanaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Rencana masuknya Pajak Bumi Bangunan (PBB) perkotaan dan pedesaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke dalam Pajak Daerah perlu disikapi dengan baik karena dapat menjadi tonggak dalam mencapai kemandirian daerah dalam era otonomi.


III - 2

Salah satu indikator kemampuan

keuangan

daerah

adalah Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat Desentralisasi Fiskal diukur dengan membandingkan kontribusi

realisasi

Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah APBD. Dengan demikian dapat diketahui persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah. Perkembangan

Derajat

Desentralisasi

Fiskal

Kabupaten

Banjarnegara periode tahun 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.1. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2010 Tahun

Pendapatan Asli Daerah

2006 2007 2008 2009 2010 RATA-RATA

43.899.815.043 44.872.943.821 46.521.396.931 60.636.814.797 62.486.768.063 51.683.547.731

Total Derajat Penerimaan Desentralisasi Daerah Fiskal Daerah 616.796.378.674 7,12% 717.479.243.648 6,25% 788.924.961.808 5,90% 809.652.760.550 7,49% 921.076.575.019 6,78% 770.785.983.940 6,71%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Banjarnegara (diolah)

Dari

tabel

di

atas,

rata-rata

Derajat

Desentralisasi

Kabupaten Banjarnegara periode tahun 2006-2010 adalah sebesar 6,71%. Ini menunjukkan peran pendapatan asli daerah dalam

pendanaan

masih

terbilang

kecil.

Meski

demikian

Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberi harapan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan

peran

Pendapatan

Asli

Daerah

dalam

era

desentralisasi fiskal ini. Bappenas dan UNDP dalam “Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007” yang diterbitkan pada Bulan Juli 2008 menggunakan Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai salah satu kriteria untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Indeks ini merefleksikan kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara mikro maupun makro, dengan

indikator-indikator

yang

terukur,

berimbang,

dan

komprehensif. Indikator-indikator tersebut antara lain :


III - 3

a) Ketergantungan Fiskal (KF) Indikator ini dirumuskan sebagai persentase dari Dana Alokasi Umum (yang sudah dikurangi Belanja Pegawai) dalam Total Pendapatan anggaran daerah. b) Kapasitas Penciptaan Pendapatan (KPP) Proporsi PAD tidak dinyatakan dalam total nilai APBD, namun dinyatakan sebagai persentase dari PDRB Kabupaten yang bersangkutan. Hal ini diperlukan untuk menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan kapasitas penciptaan pendapatan (income generation) masing-masing daerah. c) Proporsi Belanja Modal (PBM) Indikator ini menunjukkan arah pengelolaan belanja pemerintah

pada

manfaat

jangka

panjang,

sehingga

memberikan efek multiplier yang lebih besar terhadap perekonomian. Indikator ini dirumuskan sebagai persentase dari Belanja Modal dengan Total Belanja pada anggaran daerah. d) Kontribusi Sektor Pemerintah (KSP) Indikator

ini

menunjukkan

kontribusi

pemerintah

dalam menggerakkan perekonomian. Nilainya dinyatakan sebagai persentase Total Belanja Pemerintah dalam PDRB kabupaten yang bersangkutan. Dari keempat indikator di atas dapat dihitung Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah dengan rumus: , =

Indeks

100 −

Kinerja

,

+

Keuangan

, + 4

, +

Pemerintah

,

Kabupaten

Banjarnegara periode tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel berikut.


III - 4

Tabel 3.2. Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2010 Indeks Ketergan Kapasitas Proporsi Kontribusi Kinerja Tahun tungan Penciptaan Belanja Sektor Keuangan Fiskal Pendapatan Modal Pemerintah Pemerintah Daerah 2006 68,99% 1,06% 21,52% 12,19% 25,94% 2007 76,78% 0,95% 21,10% 12,97% 27,95% 2008 84,77% 0,84% 19,31% 12,96% 29,47% 2009 88,95% 1,01% 10,53% 12,21% 28,17% 2010 101,27% 0,93% 17,96% 12,89% 33,26% RataRata

84,15%

0,96%

18,08%

12,64%

28,96%

Sumber: - Laporan Realisasi APBD Kab. Banjarnegara (diolah) PDRB Kabupaten Banjarnegara (diolah)

Tabel di atas memberikan informasi mengenai indeks kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Ditinjau dari indikator ketergantungan fiskal terhadap Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2006-2010 menunjukan bahwa ketergantungan fiskal semakin

tinggi.

Bahkan

ketergantungan

fiskal

Kabupaten

Banjarnegara pada tahun 2010 melebihi 100%, ini terjadi dikarenakan belanja pegawai yang lebih besar dari alokasi DAU. Kapasitas

penciptaan

pendapatan

diukur

dengan

persentase dari perbandingan PAD dengan PDRB harga berlaku. Rata-rata KPP selama kurun waktu 2006-2010 masih rendah, yaitu hanya sebesar 0,96%. Proporsi

belanja

modal

menggambarkan

besarnya

persentase belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Selama kurun waktu 2006-2010, proporsi belanja modal menunjukkan tren yang menurun. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2009, dimana proporsi belanja modal hanya sebesar 10,53% yang dikarenakan adanya perubahan ketentuan dari Pemerintah Pusat dimana alokasi DAK Pendidikan diubah dari langsung/modal ke tidak langsung/hibah. Kontribusi sektor pemerintah diukur dengan persentase dari total belanja pemerintah dengan PDRB harga berlaku. Ratarata kontribusi sektor pemerintah selama kurun waktu 20062010 relatif stabil dengan angka rata-rata sebesar 12,64%.


III - 5

Indeks Kinerja Keuangan sempat terjadi penurunan pada tahun 2009, penurunan ini dikarenakan terjadinya penurunan proporsi belanja modal yang signifikan. Untuk meningkatkan indeks kinerja keuangan Pemerintah Daerah perlu dilakukan peningkatan kapasitas penciptaan pendapatan, proporsi belanja modal, dan kontribusi sektor pemerintah sehingga tingkat ketergantungan fiskal daerah akan menurun. Grafik

yang

menunjukkan

Indeks

Kinerja

Keuangan

Pemerintah Daerah ditampilkan pada grafik di bawah: 40,00% 30,00% 20,00% IKKPD 10,00% 0,00% 2006

2007

2008

2009

2010

Sumber: - Laporan Realisasi APBD Kab. Banjarnegara (diolah) PDRB Kabupaten Banjarnegara (diolah)

Gambar 3.1. Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2010

3.1.1.

Kinerja Pelaksanaan APBD a. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2006-2010, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,40%. Rata-rata pertumbuhan terbesar ada pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 62,30%. Kemudian ditempat kedua adalah Pendapatan

Asli

Daerah

dengan

rata-rata

pertumbuhan sebesar 9,82%. Dana Perimbangan menjadi komponen dengan rata-rata pertumbuhan yang terkecil sebesar 4,91%. Gambaran

lengkap

pendapatan

daerah

di

Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut:


III - 6

Tabel 3.3. rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Rata-rata Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2010 2006 No

Uraian

2006 (RP)

1. PENDAPATAN 1.1. Pendapatan Asli Daerah 1.1.1.Pajak Daerah 1.1.2.Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Keuangan 1.1.3. Daerah 1.1.4.Lain Lain PAD Yang Sah 1.2. Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 1.2.1. Bukan Pajak 1.2.2.Dana Alokasi Umum 1.2.3.Dana Alokasi Khusus Dana Perimbangan Dari Provinsi Lain lain Pendapatan Daerah 1.3. Yang Sah 1.3.1.Hibah 1.3.2.Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 1.3.3. Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi 1.3.4. Khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi 1.3.5. atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan 1.3.6.Pembangunan Daerah

2007 (RP)

2008 (RP)

2009 (RP)

2010 (RP)

Rata rata Pertumbuh an (%)

552,723,693,987 43,899,815,043 6,538,705,903 22,441,045,436

629,935,525,508 44,872,943,821 6,810,613,473 25,215,360,113

689,085,527,646 46,521,396,931 7,314,771,313 27,229,680,471

737,321,723,389 60,636,814,797 8,161,471,252 39,104,932,160

849,712,579,681 62,486,768,063 9,265,190,711 39,760,948,541

11.40% 9.82% 9.16% 16.41%

1,257,566,505 13,662,497,199 508,823,878,944

1,355,836,750 11,491,133,485 533,980,012,916

1,747,447,371 10,229,497,776 587,833,091,702

3,619,844,600 9,750,566,785 609,869,013,184

3,348,725,471 10,111,903,340 615,050,728,641

34.09% 6.96% 4.91%

30,491,978,902 422,509,000,000 31,865,000,000 23,957,900,042

37,097,012,916 452,544,000,000 44,339,000,000

40,257,528,702 488,707,563,000 58,868,000,000

39,151,938,184 504,757,075,000 65,960,000,000

47,313,951,641 506,783,177,000 60,953,600,000

12.07% 4.70% 19.09% 100.00%

51,082,568,771

66,815,895,408

172,175,082,977 364,627,500

12,000,000,000

54,731,039,013 88,993,419 3,500,000,000

62.30% 309.72% 70.83%

17,953,975,641

22,240,952,344

27,006,718,408

23,556,433,639

10.84%

7,844,720,000

14,326,425,000

54,621,064,800

181.94%

21,056,373,250

20,553,400,000

56,442,683,000

57.29%

4,929,352,000

37,190,274,038

654.47%

21,128,593,130

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Banjarnegara

Berdasarkan

tabel

di

atas,

kontribusi

Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten ten Banjarnegara mulai tahun 2006 hingga 2010 berada pada kisaran 6,75% s/d 8,22%, 8,22% hal

ini

menunjukkan

tingkat

ketergantungan

keuangan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih tinggi.

Berikut

komponen

gambaran

penyusun

besaran

kom komponen-

Pendapatan ndapatan

Kabupaten

Banjarnegara: 92,06%

84,77%

85,31%

82,71% 72,38%

Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan

20,26% 7,94% 7,12%8,11% 6,75%7,94% 8,22%9,06% 7,35% 0,00% 2006

2007

2008

2009

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2010


Gambar 3.2. Perkembangan Proporsi Unsur Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2010 2006 RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

III - 7

b. Belanja Daerah Belanja

Daerah

Kabupaten

Banjarnegara

periode tahun 2008-2010 mengalami pertumbuhan rata-rata

per

penggunaan

tahun

sebesar

10,09%.

Realisasi

belanja

daerah

proporsi

terbesar

digunakan untuk belanja tidak langsung yang berada di kisaran lebih dari 60%. Proporsi belanja tidak

langsung

yang

besar

ini

tidak

dapat

dilepaskan dari kontribusi belanja pegawai yang mencapai kisaran 53% s/d 60% dari total belanja daerah,

dimana

kebijakan

belanja

pegawai

merupakan kebijakan yang sangat tergantung pada pemerintah pusat. Secara lengkap proporsi realisasi belanja Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.4 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 No A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1 2 3

Uraian BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal TOTAL

2008 (Rp.)

2008 (%)

2009 (Rp.)

2009 (%)

2010 (Rp.)

2010 (%)

469,284,101,631 383,771,807,392 0 0 1,143,240,000 21,159,710,063 0

65.52% 547,746,620,246 53.58% 423,263,331,708 0.00% 0 0.00% 0 0.16% 42,738,640,000 2.95% 14,280,921,715 0.00% 0

74.49% 589,664,206,537 57.56% 517,565,328,428 0.00% 0 0.00% 0 5.81% 2,712,666,500 1.94% 6,468,130,000 0.00%

68.24% 59.90% 0.00% 0.00% 0.31% 0.75% 0.00%

62,917,371,526 291,972,650 246,951,830,007 20,981,558,549

8.78% 66,645,144,502 0.04% 818,582,321 34.48% 187,592,144,966 2.93% 25,913,625,091

9.06% 0.11% 25.51% 3.52%

7.22% 0.06% 31.76% 2.69%

62,368,717,609 549,364,000 274,398,229,455 23,220,095,030

87,682,820,344 12.24% 84,278,577,572 11.46% 95,963,246,599 11.11% 138,287,451,114 19.31% 77,399,942,303 10.53% 155,214,887,826 17.96% 716,235,931,638 100.00% 735,338,765,212 100.00% 864,062,435,992 100.00%


3.1.2.

Neraca Daerah Neraca

Kabupaten

Banjarnegara

pada

periode

tahun 2008-2010 menunjukkan perkembangan yang cukup

baik,

pertumbuhan

hal aset

tersebut

terlihat

tetap

Kabupaten

dari

rata-rata

Banjarnegara

dalam kurun waktu tahun 2008-2010 sebesar 3,26%, atau secara nominal rata-rata penambahan aset tetap kurang lebih Rp. 100 Milyar. Bila dibandingkan dengan RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

III - 8

total belanja daerah, maka rata-rata belanja yang diinvestasikan pada aset tetap sebesar 13%. Tabel 3.5. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 No.

Uraian

1

ASET

1.1

ASET LANCAR

1.1.1

Kas

1.1.2

Piutang

1.1.3

Persediaan

1.2.

ASET TETAP

1.2.1

Tanah

1.2.2

Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Jalan, irigasi, dan jaringan Aset tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan ASET LAINNYA Tagihan penjualan angsuran Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah Kemitraan dengan pihak ketiga Aset tak berwujud

1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6

Aset lain-lain (Rusak) Aset untuk dihibahkan JUMLAH ASET DAERAH

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang perhitungan pihak ketiga Uang muka dari kas daerah Pendapatan diterima dimuka Utang Belanja

2008

2009

Ratarata Pertumbuhan (%)

2010

86.564.350.088

84.326.465.305

71.141.105.499

-9,11%

70.181.928.415

69.265.881.309

52.056.274.667

-13,08%

4.398.546.622

4.744.134.027

4.258.165.897

-1,19%

11.983.875.051

10.316.449.969

14.826.664.935

14,90%

3.315.572.400.298

3.416.413.956.523

3.535.203.440.117

3,26%

1.019.761.191.391

1.020.572.121.191

997.356.878.191

-1,10%

141.288.923.437

154.955.233.927

183.398.741.184

14,01%

895.024.827.588

961.711.590.418

982.312.611.858

4,80%

1.223.056.133.469

1.250.398.327.654

1.323.917.575.408

4,06%

19.042.304.583

19.372.955.833

32.668.672.976

35,18%

17.399.019.830

9.403.727.500

15.548.960.500

9,70%

20.994.797.979

1.715.132.829

7.974.785.725

136,57%

-

-

-

208.920.879

169.820.979

135.020.979

-19,60%

19.045.812.500

-

-

-100%

-

58.041.000

58.041.000

0%

1.740.064.600

1.487.270.850

1.368.624.750

-11,25%

-

-

6.413.098.996

100%

3.423.131.548.365

3.502.455.554.657

3.614.319.331.341

2,76%

206.761.371

193.257.032

237.628.652

8,21%

193.051.735

162.524.190

237.628.652

15,20%

-

-

0%

-

-

0%

13.709.636

30.732.842


-

12,08%

III - 9

No. 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

3.1.5

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3

Uraian

2008

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SILPA Cadangan piutang Cadangan persediaan Pendapatan yang ditangguhkan Dana Yang disediakan untuk hutang jangka pendek EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam aset tetap Diinvestasikan dalam aset lainnya Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

2009

Rata-rata Pertumbuhan (%)

2010

86.357.588.717

84.133.208.273

70.903.476.847

-9,15%

69.831.037.161

68.863.995.338

51.686.139.027

-13,16%

4.398.546.622

4.744.134.027

4.258.165.897

-1,19%

11.983.875.051

10.316.449.969

14.826.664.935

14,90%

157.839.519

239.361.781

132.506.988

3,50%

(13.709.636)

(30.732.842)

-

12,08%

3.389.349.771.378

3.462.003.870.233

3.584.557.710.769

2,84%

3.315.572.400.298

3.416.413.956.523

3.535.203.440.117

3,26%

20.994.797.979

1.715.132.829

7.974.785.725

136,57%

52.782.573.101

43.874.780.881

41.379.484.927

-11,28%

3.475.914.121.466

3.546.330.335.538

3.655.698.816.268

2,55%

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Kab. Banjarnegara (diolah)

Untuk Banjarnegara

menganalisis periode

neraca

tahun

2008-2010

Kabupaten digunakan

analisis rasio sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.6. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 NO

Uraian

2008 (%)

2009 (%)

2010 (%)

1 2

Rasio lancar (current ratio) Rasio quick (quick ratio) Rasio total hutang terhadap total asset Rasio hutang terhadap modal Rata-rata umur piutang Rata-rata umur persediaan Perputaran total aktiva (total assets turn over)

41.866,79% 36.070,80%

43.634,36% 38.296,16%

29.937,93% 23.698,51%

0,006%

0,006%

0,007%

0,006%

0,005%

0,007%

-

2,26 339,61

1,93 444,79

1,40%

1,77%

1,77%

3 4 5 6 7


Rasio Likuiditas yaitu Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat

kemampuan

entitas

dalam

memenuhi

kewajiban lancarnya. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

III - 10

a. Rasio Lancar Tabel 3.7. Rasio Lancar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 Aktiva Lancar

2008

2009

2010

86.564.350.088

84.326.465.305

71.141.105.499

206.761.371

193.257.032

237.628.652

41.866,79%

43.634,36%

29.937,93%

Kewajiban Jangka Pendek Rasio Lancar (Aktiva Lancar: Kewajiban Jangka Pendek) Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Kab. Banjarnegara (diolah)

Meski

terlihat

menurun

dari

2

tahun

sebelumnya rasio lancar pada tahun 2010 masih menunjukkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara masih sangat sehat, karena aset lancarnya lebih besar daripada kewajiban jangka pendeknya. b. Rasio Quick Tabel 3.8. Rasio Quick Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 2008

2009

2010

Aktiva Lancar

86.564.350.088

84.326.465.305

71.141.105.499

Persediaan

11.983.875.051

10.316.449.969

14.826.664.935

206.761.371

193.257.032

237.628.652

36.070,80%

38.296,16%

23.698,51%

Kewajiban Jangka Pendek Rasio Quick (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Kab. Banjarnegara (diolah)

Quick rasio merupakan rasio lancar dengan mengurangi tingkat persediaan dari current assetnya. Pada tahun 2010 rasio ini tampak menurun namun demikian tergolong masih sangat sehat. Rasio Solvabilitas atau disebut juga Ratio leverage yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

III - 11

mengukur sampai seberapa jauh aktiva entitas dibiayai oleh hutang, rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Adapun Rasio yang tergabung dalam Rasio Leverage adalah: a. Rasio total hutang terhadap total aset Tabel 3.9.

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 2008

2009

2010

206.761.371

193.257.032

237.628.652

3.423.131.548.365

3.502.455.554.657

3.614.319.331.341

0,006%

0,006%

0,007%

Total Hutang Total Aset Rasio (Total Hutang : Total Aset)


Rasio ini pada tahun 2010 mengalami kenaikan meski

demikian

menunjukkan

dengan

bahwa

nilai

besaran total

0,007% hutang

ini jauh

dibawah nilai total aset. b. Rasio hutang terhadap modal Tabel 3.10.

Rasio Total Hutang Terhadap Modal Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 Total Hutang Ekuitas Dana

2008

2009

2010

206,761,371

193,257,032

237,628,652

6,357,588,717

84,133,208,273

70,903,476,847

3,389,349,771,378

3,462,003,870,233

3,584,557,710,769

3,475,707,360,095

3,546,137,078,506

3,655,461,187,616

0,006%

0,005%

0,007%

Lancar Ekuitas Dana Investasi

Total Ekuitas (Ekuitas Dana Lancar+ Ekuitas Dana Investasi)

Rasio (Total Hutang : Total Ekuitas)


Rasio ini pada tahun 2010 mengalami kenaikan meski demikian dengan besaran seperti tersebut di atas, menunjukkan bahwa nilai total hutang jauh RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

III - 12

dibawah

nilai

modal

yang

dimiliki

Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara. Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Rasio aktivitas yang digunakan antara lain : a. Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat

berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (mengubah piutang menjadi kas). Terlihat dari hasil perhitungan yang menunjukkan waktu yang dibutuhkan adalah antara 2-3 hari saja. Berikut perhitungan lengkapnya : Tabel 3.11. Rata-Rata Umur Piutang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 2008 Saldo Awal Piutang

2009

2010

-

4.398.546.622

4.744.134.027

4.398.546.622

4.744.134.027

4.258.165.897

-

4.571.340.325

4.501.149.962

Pendapatan Daerah

689.085.527.646

737.321.723.389

849.712.579.681

Perputaran piutang

-

161,2922406

188,7767763

-

2,26

1,93

Saldo Akhir Piutang Rata-rata piutang pendapatan daerah ((saldo awal piutang + saldo akhir piutang) : 2)

(pendapatan daerah/ratarata piutang pendapatan daerah) Rata-rata umur piutang (365 : perputaran piutang) Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Kab. Banjarnegara (diolah)

b. Rata-rata

umur

persediaan,

yaitu

rasio

untuk

melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan

(menggunakan

persediaan

untuk

memberi pelayanan publik). Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa rata-rata umur persediaan tahun 2009 339,61 sedangkan pada tahun 2010 adalah 444,79 hari. Hal ini menunjukkan minimnya input berupa persediaan yang dimasukkan untuk menghasilkan

output

pelayanan


publik

oleh

III - 13

Pemerintah

Daerah.

Perhitungan

lengkap

dapat

dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.12. Rata-Rata Umur Persediaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 2008

2009

2010

-

11.983.875.051

10.316.449.969

11.983.875.051

10.316.449.969

14.826.664.935

-

11.150.162.510

12.571.557.452

-

11.983.875.051

10.316.449.969

-

1,074771335

0,820618289

-

339,61

444,79

Saldo Awal Persediaan Saldo Akhir Persediaan Rata-Rata Nilai Persediaan ((saldo awal persediaan + saldo akhir persediaan) : 2) Nilai Persediaan Yang Digunakan Dalam Satu Tahun Perputaran Persediaan (nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun: rata-rata nilai persediaan) Rata-Rata Persediaan (365 : perputaran persediaan)


c. Perputaran total aktiva (total assets turn over), rasio

ini mengalami kenaikan pada tahun 2009 tetapi stagnan

pada

cenderung

tahun kecil,

2010.

Dari

angka

menggambarkan

peningkatan aset tetap yang dimiliki

yang bahwa

Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara tidak mendorong semakin besarnya PAD yang diterima. Perhitungan lengkap dapat dilihat pada tebel berikut : Tabel 3.13. Perputaran Total Aktiva Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 2008 Pendapatan Asli

2009

2010

46.521.396.931

60.636.814.797

62.486.768.063

3.315.572.400.298

3.416.413.956.523

3.535.203.440.117

1,40%

1,77%

1,77%

Daerah Aset Tetap Perputaran Total Aktiva (PAD/Aset Tetap Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Kab. Banjarnegara (diolah)


III - 14


III - 15

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Pengelolaan penyusunan

keuangan

anggaran

daerah

yang

pendapatan

dan

dimulai belanja

dari

daerah,

perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran,

neraca

hingga

catatan

atas

laporan

keuangan

disusun secara otonomi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Banjarnegara. Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Kabupaten Banjarnegara dapat dikatakan berhasil. Ini dapat dilihat dari hasil audit BPK yang memberikan opini Wajar Dengan

Pengecualian

(WDP)

terhadap

Laporan

Keuangan

Daerah. Diharapkan pada tahun 2014 opini BPK terhadap Laporan

Keuangan

Pengecualian

dengan

Daerah

dapat

fokus

menjadi

membenahi

Wajar

Tanpa

pengelolaan

aset

daerah.

3.2.1.

Proporsi Penggunaan Anggaran Pemenuhan kebutuhan aparatur periode 20082010 secara total mempunyai rata-rata pertumbuhan sebesar

14,49%.

Dari

komponen

Belanja

Tidak

Langsung rata-rata pertumbuhan mencapai 142,93% hal

ini

disebabkan

penghasilan

guru

mulai

tahun

sertifikasi

2010

tambahan

non

sertifikasi

dan

ditransfer terlebih dahulu ke kas daerah, dimana sebelumnya dari pusat langsung ditransfer ke rekening penerima tunjangan tersebut. Melihat rincian per item tampak

pemenuhan

kebutuhan

aparatur

terbesar

masing-masing tahun adalah belanja pegawai dimana mencapai 60-75% sehingga pemenuhan kebutuhan aparatur sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Secara lengkap realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut : RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

III - 16

Tabel 3.14. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 Uraian

2008 (Rp.)

A 1 2

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

383,831,397,392 344,963,081,434 28,409,654,269

7,467,224,469

8,103,867,544

8,445,490,369

6.37%

Belanja Pemungutan Pajak Daerah BELANJA LANGSUNG Belanja Honorarium PNS Belanja Uang Lembur Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

2,991,437,220 31,888,439,382 3,415,540,600 617,421,775 100,750,000

1,667,583,696 32,406,354,115 3,137,512,360 748,906,750 340,810,000

1,432,475,941 35,810,807,155 4,378,150,400 843,009,500 23,600,000

29.18% 6.06% 15.70% 16.93% 72.60%

3,227,193,500

2,752,515,181

1,541,366,500

29.36%

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Khusus dan Hari Hari Tertentu Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Pindah Tugas Belanja Pemulangan Pegawai Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Mebelair, Peralatan dan Perlengkapan) TOTAL

755,060,000 1,180,745,147

273,236,000 1,005,001,225

304,324,900 1,210,161,545

11.38% 2.76%

163,050,000

419,055,000

368,395,000

72.46%

153,972,500 13,202,619,860 0 0

164,637,000 12,287,988,649 0 0

128,580,000 13,599,469,070 0 0

7.49% 1.87% 0.00% 0.00%

9,072,086,000 415,719,836,774

11,276,691,950 13,413,750,240 455,669,685,823 553,376,135,583

21.63% 15.53%

3 4 B 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11

12

2009 (Rp.)

2010 (Rp.)

Rata Rata Per tumbuhan 16.28% 10.11% 142.93%

No

423,263,331,708 517,565,328,428 391,493,753,852 417,841,774,021 21,998,126,616 89,845,588,097


Berdasarkan

tabel

tersebut

di

atas

proporsi

terhadap total pengeluaran daerah, belanja pemenuhan kebutuhan

aparatur

Pemerintah

Kabupaten

Banjarnegara besarannya berada pada kisaran 57-64%. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.15. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010

No

Uraian

Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp.)

Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)

Persentase

(a)

(b)

(a)/(b) x 100%

1

TA 2008

415.719.836.774

719.093.924.647

57,81%

2

TA 2009

455.669.685.823

740.788.765.212

61,51%

3 TA 2010 553.376.135.583 869.390.435.992 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Banjarnegara (diolah)

63,65%


III - 17

3.2.2.

Analisis Pembiayaan Kebutuhan

pemenuhan

dana

pembangunan

mengharuskan Kabupaten Banjarnegara memprediksi pembiayaan pada tahun yang bersangkutan. Pada kurun waktu tahun 2008-2010 defisit anggaran dapat ditutup oleh pembiayaan yang diprediksikan. Secara lengkap defisit anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.16. Defisit Anggaran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 No. Uraian 1 Realisas i Pendapatan Daerah Dikurangi Realisasi : 2 Belanja Daerah 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah A Defisit Anggaran Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 4 Angaran Sebelumnya 5 Pencairan Dana Cadangan 6 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan 7 Penerimaan Pinjaman Daerah 8 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 9 Penerimaan Piutang Daerah B Total Realis asi Penerimaan Pembiayaan Daerah A B Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

2008 (Rp.) 689,085,527,646

2009 (Rp.) 737,321,723,389

2010 (Rp.) 849,712,579,681

716,235,931,638 2,857,993,009 (30,008,397,001)

735,338,765,212 5,450,000,000 (3,467,041,823)

864,062,435,992 5,328,000,000 (19,677,856,311)

99,675,184,162

69,831,037,161

68,863,995,338

1,250,000,000 1,250,000,000

1,250,000,000 1,250,000,000

72,331,037,161 68,863,995,338

71,363,995,338 51,686,139,027

164,250,000 99,839,434,162 69,831,037,161


Tabel 3.16. menunjukkan bahwa untuk menutup defisit anggaran pada tahun 2008-2010 pos paling besar dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Angaran Sebelumnya. Persentase paling besar terjadi pada tahun 2009 dimana mencapai 20 kali lipat dari defisit anggaran yang ada. Berikut komposisi lengkap penutup defisit anggaran :


III - 18

Tabel 3.17. Komposisi Penutup Defisit Anggaran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010

No.

Uraian

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Angaran Sebelumnya 2 Pencairan Dana Cadangan 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 6 Penerimaan Piutang Daerah 7 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Proporsi Dari Total Defisit Anggaran 2008 2009 2010 (%) (%) (%) 332,16% 2.014,14% 349,96%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

36,05% 36,05%

6,35% 6,35%

0,55% 0,00% 0,00% 232,70% 1.986,25% 262,66%


Berdasarkan tabel 3.17. dari SILPA yang ada perlu dilakukan perhitungan untuk mengetahui darimana pos-pos APBD yang

menyebabkan adanya SILPA

tersebut. Gambaran lengkap penyusun SILPA dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.18. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 2008 No.

Uraian

Rp

1 Jumlah SiLPA 2 Pelampauan penerimaan PAD Pelampauan penerimaan dana 3 perimbangan Pelampauan penerimaan lain lain 4 pendapatan daerah yang sah Sisa penghematan belanja atau 5 akibat lainnya 6 Dana Tidak Terduga yang tidak cair 7 Sisa Belanja Pegawai

69,831,037,161 3,794,558,931

Rp

Rata rata % dari per tumbuh SiLPA an*)

100% 2.36%

51,686,139,027 745,171,063

100% 1.44%

55.66%

11,784,445,702 16.88%

3,224,164,184

4.68%

6,555,800,641

12.68%

15.35%

10,941,137,013 15.67%

17,797,225,408

25.84%

1.57%

20.94%

17,190,814,557 24.62%

15,313,333,978

22.24%

25,625,860,774

49.58%

28.21%

681,417,679

0.99%

450,636,000

0.87%

55.72%

3,039,043,350

100% 5.43%

Rp

2010 % dari SiLPA

68,863,995,338 1,624,295,797

23,081,037,608

Kewajiban kepada pihak ketiga 8 sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 9 Kegiatan lanjutan

2009 % dari SiLPA

4.35%

(809,983,023)

33.05%

30,223,558,292 43.89%

19,118,653,572 36.99%

2.90%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%


Pada tahun 2008-2009 pos terbesar penyumbang SILPA adalah sisa dari belanja pegawai yang berada pada kisaran 33-43%. Sedangkan pada tahun 2010 sisa RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

III - 19

belanja pegawai berada pada urutan kedua dibawah pos sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, pada tahun ini sisa DAK 2010 yang wajib diluncurkan kembali mencapai 10 Milyar lebih disebabkan terbitnya Juknis penggunaan yang terlambat. Perlu dicermati pelampauan PAD terus menurun dari tahun ke tahun sebesar 5,43% pada 2008 hingga hanya mencapai 1,44% pada tahun 2010.

3.3. Kerangka Pendanaan Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2012-2016 ini sangatlah penting untuk dikaji. Berdasarkan

dasar

analisis

gambaran

umum

pengelolaan

keuangan daerah pada periode tahun 2006-2010, maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan

program

kegiatan pada periode tahun 2012-2016. Berdasarkan potensi pendanaan,

Kabupaten

Banjarnegara

mempunyai

potensi

pendanaan dari Pendapatan Asli daerah dan juga didukung oleh Dana Perimbangan.

3.3.1.

Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan belanja yang wajib untuk dialokasikan. Analisa pos belanja yang wajib selama tahun

2008-2010

sangat

diperlukan

agar

dapat

diketahui tren yang berjalan selama ini, disamping itu dapat

digunakan

untuk

memproyeksikan

untuk

kebutuhan wajib selama 5 tahun kedepan. Berikut gambaran pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama:


III - 20

Tabel 3.19. Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016 No

Tingkat DATA TAHUN PerDASAR tumbuh(2010 dalam Rp.) an (%) 2008-2010

Uraian

Proyeksi

2012

2013

2014

2015

2016

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH Belanja Bunga Belanja Bagi Hasil Belanja Tambahan Penghasilan Belanja Pemungutan Pajak Daerah Alokasi Dana Desa (ADD) Tunjangan TAPD

560,076,903,898 417,841,774,021

8,445,490,369 89,845,588,097 1,432,475,941 27,394,575,470 15,117,000,000

6.37% 9,267,952,000 9,731,349,600 10,217,917,080 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 2.00% 127,506,770,000 133,882,108,500 140,576,213,925 26.56% 2,979,095,000 3,128,049,750 3,284,452,238 0.74% 16,392,573,000 16,392,573,000 16,392,573,000 10.00% 18,235,800,000 18,235,800,000 18,235,800,000

BELANJA LANGSUNG Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Jasa Kantor (Listrik,air, dlsb) Belanja Sewa Gedung Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Keuangan Provinsi

136,620,502,097

-3.99% 155,460,521,203 162,237,603,073 169,376,136,682 177,629,670,777 186,377,494,486

23,600,000 12,195,223,974 77,150,140

0.00% 72.60% 8.55% 0.00%

181,870,500 3,657,100,033

0.00% 6.27%

3,089,274,450 60,953,600,000 56,442,683,000

-29.19% 2.23% 86.11%

Pembiayaan Pengeluaran 4,078,000,000 Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran Pokok Utang 1,250,000,000 Penyertaan Modal (Investasi) 3 Pemerintah Daerah 2,828,000,000 TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS 700,775,405,995 UTAMA(A+B+C)

22.03% 0.00% 0.00%

3,000,000,000 0 0

3,060,000,000 0 0

3,121,200,000 0 0

3,433,320,000 0 0

3,501,986,400 0 0

6.70%

3,000,000,000

3,060,000,000

3,121,200,000

3,433,320,000

3,501,986,400

A 1

2 3 4 5 6 7 8 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 1 2

14.69% 553,765,052,000 581,453,304,600 610,525,969,830 641,052,268,322 673,104,881,738 10.11% 544,497,100,000 571,721,955,000 600,308,052,750 630,323,455,388 661,839,628,157

10,728,812,934 0 0 147,605,024,621 3,448,674,849 16,392,573,000 18,235,800,000

11,265,253,581 0 0 154,985,275,852 3,621,108,592 16,392,573,000 18,235,800,000

0 0 0 0 0 40,733,321 70,305,229 121,345,993 209,441,748 361,493,977 13,237,654,912 14,369,191,409 15,597,450,087 16,930,698,624 18,377,911,408 77,150,140 77,150,140 77,150,140 77,150,140 77,150,140 181,870,500 3,886,472,331

181,870,500 4,130,230,795

181,870,500 4,389,277,722

181,870,500 4,664,572,001

181,870,500 4,957,132,660

3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 67,730,850,000 69,762,775,500 71,855,658,765 74,729,885,116 77,719,080,520 66,805,790,000 70,146,079,500 73,653,383,475 77,336,052,649 81,202,855,281

13.90% 712,225,573,203 746,750,907,673 783,023,306,512 822,115,259,099 862,984,362,624

Sumber: DPPKAD Kab. Banjarnegara Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas hasil perhitungan ratarata pertumbuhan Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat

serta

Prioritas

Utama

tahun

2008-2010

sebesar 13,9%. Meski rata-rata pertumbuhan belanja adalah 13,9%, namun dalam proyeksi belanja untuk tahun 2012-2016 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengambil kebijakan pertumbuhan belanja rata-rata tiap tahunnya sebesar 4,69%. 3.3.2.

Proyeksi Data Masa Lalu Keuangan

Pemerintah

Kabupaten

tidak

dapat

dilepaskan dari kebijakan peningkatan PAD, yang akan berdampak pada kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan.

Penentuan

proyeksi

tentunya

tetap

memperhatikan ketercapaiannya. Dalam kurun waktu 2008-2010 realisasi target Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan selalu terlampaui. Secara lengkap


III - 21

rincian proyeksi beserta realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.20. Perbandingan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 No

Uraian

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Lain-Lain PAD Yang Sah

Target 42,726,838,000 6,418,980,000 27,485,987,000 1,706,121,000 7,115,750,000

2008 Realisasi % capaian Target 46,521,396,931 108.88% 59,012,519,000 7,314,771,313 113.96% 7,063,500,000 27,229,680,471 99.07% 39,722,215,000 1,747,447,371 102.42% 3,363,892,000 10,229,497,776 143.76% 8,862,912,000

2009 Realisasi % capaian Target 60,636,814,797 102.75% 61,741,597,000 8,161,471,252 115.54% 8,567,000,000 39,104,932,160 98.45% 41,754,277,000 3,619,844,600 107.61% 3,380,569,000 9,750,566,785 110.02% 8,039,751,000

2010 Realisasi % capaian 62,486,768,063 101.21% 9,265,190,711 108.15% 39,760,948,541 95.23% 3,348,725,471 99.06% 10,111,903,340 125.77%


3.3.3.

Penghitungan Kerangka Pendanaan a. Kerangka Penerimaan Sesuai dengan analisis-analisis di atas dapat diestimasi

kerangka

pendanaan

Kabupaten

Banjarnegara pada tahun 2012-2016. Pendanaan tersebut terbagi kedalam jenis-jenis pendapatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam tahun 2012-2016 kebijakan pendapatan meliputi : 1.

Meningkatkan Daerah

penerimaan

melalui

Pendapatan

optimalisasi

sektor

Asli pajak

daerah, retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 2.

Melakukan

upaya

peningkatan

dana

perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, serta bukan pajak. 3.

Mengoptimalkan

pemanfaatan

sarana

dan

prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 4.

Mengembangankan

sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan potensi daerah. 5.

Meningkatkan

kerjasama

Pemerintah

dan

Swasta. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

III - 22

Tabel 3.21. Estimasi Penerimaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016 (dalam jutaan) Uraian

2012

2013

2014

2015

Pendapatan 1119067.27 1161900.19 1206579.71 1256175.22 Pendapatan Asli Daerah 63548.92 65985.58 81747.92 85017.83 Pajak Daerah 10529.50 10845.39 24402.12 25378.20 Retribusi Daerah 19688.50 20476.04 21295.08 22146.88 Hasil Pengelolaan Kekayaan 3917.77 4074.48 4237.46 4406.96 Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD Yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak DAU DAK Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan PEMDA Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau PEMDA Lainnya Prediksi SILPA

RataRata Per2016 tumbuhan 1308178.96 3.98% 88418.55 8.93% 26393.33 34.00% 23032.76 4.00% 4583.24 4.00%

29413.15 30589.68 31813.26 33085.79 34409.23 786841.19 824074.34 848344.46 889790.63 933270.27 37714.41 38845.84 25249.80 26259.79 27310.18 681395.92 715465.72 751239.01 788800.96 828241.00 67730.85 69762.78 71855.66 74729.89 77719.08 268677.17 271840.27 276487.33 281366.75 286490.14 1262.68 0 21709.74

0 0 22795.23

0 0 23934.99

0 0 25131.74

4.00% 4.36% -6.00% 5.00% 3.50% 1.62%

0 0 26388.32

0% 0% 5.00%

178898.96 178898.96 178898.96 178898.96 178898.96

0%

66805.79

70146.08

73653.38

77336.05

81202.86

5.00%

47631.11

48583.73

49555.41

54510.95

55601.17

4.00%

Sumber: DPPKAD Kab. Banjarnegara

Pendapatan Asli Daerah terutama dari pos pajak daerah mulai tahun 2014 diproyeksikan naik cukup signifikan dengan memasukkan estimasi jumlah

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) Perkotaan dan Perdesaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai amanat Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Estimasi dana perimbangan tidak terlepas dari kondisi keuangan negara dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jika ada kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak lebih adalah dikarenakan

adanya

kenaikan

jumlah

pegawai

ataupun kenaikan indeks kemahalan akibat inflasi. Namun demikian dengan masuknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

III - 23

Tanah dan Bangunan (BPHTB) maka Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diproyeksikan menurun pada tahun 2014. Untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan rata-rata naik sebesar 1,62%. Melihat

kerangka

Pendanaan

maka

dapat

diambil kesimpulan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016 berkisar kurang lebih antara 1,119 s.d. 1,308 trilyun rupiah. Untuk SILPA pada tahun 2010 terdapat SiLPA sebesar Rp. 51 milyar atau 6,08% dari penerimaan. Dengan demikian pada tahun 2012-2016 SILPA diproyeksikan antara 4,11-4,34% dari penerimaan atau sekitar Rp. 47-55 milyar. b. Kerangka Belanja dan Pembiayaan Dalam tahun 2012-2016 kebijakan belanja daerah meliputi : 1.

Peningkatan

proporsi

penanganan

isu

belanja

strategis

untuk

dan

komitmen

nasional. 2.

Peningkatan proporsi belanja langsung sebagai implementasi

kebijakan

yang

berdampak

langsung pada masyarakat. 3.

Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program kegiatan dalam urusan wajib dan pilihan.

4.

Penguatan

penyusunan

anggaran

dengan

berbasis kinerja. Sedangkan arah kebijakan pembiayaan daerah untuk tahun 2012-2016 adalah : 1.

Memperkuat penyertaan modal daerah dalam BUMD.

2.

Meningkatkan

besaran

SILPA

dari

sisi

pelampauan pendapatan. 3.

Menurunkan besaran SILPA dari sisi belanja.


III - 24

Dari

kebijakan

yang

diambil

Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara dan kerangka pendanaan untuk

tahun

2012-2016

diproyeksikan,

maka

selanjutnya perlu dilakukan analisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah. berikut hasil perhitungan tersebut : Tabel 3.22. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara (dalam ribuan rupiah) Tahun 2012-2016 Proyeksi No.

Uraian 2012

1 Pendapatan 2 Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) 3 Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran Total penerimaan Belanja Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan 4 Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas riil kemampuan keuangan

Rata-Rata Pertumbuh-an

2013

2014

2015

2016

1,119,067,272 47,631,110 1,166,698,382

1,161,900,186.15 48,583,732.20 1,210,483,918

1,206,579,714.13 49,555,406.84 1,256,135,121

1,256,175,217.94 54,510,947.53 1,310,686,165

1,308,178,955.60 55,601,166.48 1,363,780,122

3.98% 0.00% 4.00% 3.98%

712,225,573.20 454,472,809

746,750,907.67 463,733,011

783,023,306.51 473,111,814

822,115,259.10 488,570,906

862,984,362.62 500,795,759

4.92% 2.46%

Sumber: LRA APBD Kab. Banjarnegara (diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui kapasitas riil kemampuan anggaran untuk pembangunan berada di kisaran

454

Milyar

pada

tahun

2012,

yang

diproyeksikan terus naik sampai 500 Milyar pada tahun 2016 atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,98%.


III - 25

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisa isu-isu strategis didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal sampai dengan tahun 2011. Isu-isu strategis ini

berkaitan

dihadapi,

dengan

permasalahan-permasalahan

pemanfaatan

potensi

dan

masalah

pokok

yang

keberlangsungan

(sustainability) pembangunan. Penentuan isu-isu strategis tersebut yakni dengan menggali permasalahan-permasalahan menggunakan mencari

metode

keterkaitan

pembangunan

simulasi

dinamik

masing-masing

isu

yang

ada

dengan

sebab-akibat

dengan

satu

sama

lainnya.

Kemudian masing-masing isu tersebut dianalisis apakah sebagai penyebab isu yang lain atau menjadi akibat dari isu tersebut. Metode brainstorming digunakan dalam analisis sebab-akibat tersebut.

4.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan per urusan Pemerintah

Kabupaten

Banjarnegara,

permasalahan

yang

dijumpai adalah sebagai berikut:

4.1.1. Urusan Kewenangan Wajib a.

Pendidikan 1)

Rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru khususnya pada jenjang TK/RA dan SD/MI.

2)

Tidak meratanya distribusi tenaga pendidik.

3)

Banyaknya

ruang

kelas

yang

rusak

serta

sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar. 4)

Rendahnya mutu pendidikan.

5)

Kurangnya akses pendidikan.


IV - 1

b.

Urusan Kesehatan

1)

Tingginya

Angka

Kematian

Bayi

(AKB)

di

Kabupaten Banjarnegara (Tahun 2011 adalah 15,78 /1.000 KH dari target 11,90/1.000 KH). 2)

Meningkatnya

Angka

Kematian

Ibu

dari

61,18/100.000 KH pada tahun 2010 menjadi 74,29/100.000 KH pada tahun 2011. 3)

Cakupan terhadap

Keluarga jamban

yang

memiliki

memenuhi

syarat

akses masih

rendah (56,8%). 4)

Cakupan

Sarana

Pembuangan

Air

Limbah

(SPAL) yang memenuhi syarat masih rendah (29,95 %) 5)

Cakupan Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat masih rendah (64,67 %)

6)

Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat masih rendah (59,6 %)

7)

Cakupan Rumah Sehat masih rendah (52,9%)

8)

Rasio dokter dan tenaga medis terhadap jumlah penduduk masih rendah

9)

Kurangnya sumber daya yang tersedia (saranaprasarana, SDM dan biaya) guna meningkatkan pengelolaan

data

terintegrasi

sehingga

menghasilkan data yang berkualitas 10) Terbatasnya pelayanan terutama

aksesibilitas kesehatan

pada

yang berkualitas,

kelompok

penduduk

miskin,

terpencil,

perbatasan,

terhadap

rentan

seperti:

daerah

tertinggal,

dan

kepulauan

terdepan 11) Belum kualitas,

terpenuhinya serta

jumlah,

jenis,

penyebaran sumberdaya

manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan

kerangka

regulasi

ketenagaan

kesehatan.


IV - 2

12) Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan

keterjangkauan

obat

esensial,

penggunaan obat yang tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas 13) Masih

terbatasnya

kemampuan

manajemen

dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan. 14) Ketersediaan tenaga dokter spesialis di RSUD Banjarnegara yang masih kurang. 15) Image masyarakat tentang pelayanan Rumah Sakit yang masih kurang baik. 16) Sarana

fisik

gedung

RSUD

yang

kurang

memadai dan tidak memenuhi standar.

c.

Urusan Pekerjaan Umum 1)

Masih banyaknya jalan dan jembatan dengan kondisi rusak dan rusak berat

2)

Belum optimalnya kondisi drainase dan fungsi drainase

3)

Belum optimalnya sistem informasi/data base jalan dan jembatan

4)

Belum

tersedianya

jalan

alternatif

sebagai

pengurai kepadatan lalu lintas dalam kota 5)

Belum optimalnya pengelolaan air bersih

6)

Belum semua kecamatan sudah dilakukakan ekplorasi konfigurasi

air

tanah

aviternya

untuk yang

mengetahui

akan

dijadikan

dasar penentu sumur bor 7)

Masih banyaknya pengusahaan air tanah yang belum berijin menyebabkan pendapatan daerah berkurang

8)

Banyaknya

jaringan

irigasi

yang

tidak

terpelihara dengan baik. 9)

Banyaknya ruas jalan yang berada di daerah labil.


IV - 3

d.

Perumahan 1)

Masih banyaknya rumah tidak layak huni.

2)

Rendahnya

penyediaan

rumah,

baik

oleh

pengembang maupun secara swadaya. 3)

Banyaknya rumah yang ada di daerah rawan bencana.

e.

Penataan Ruang 1)

Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah

2)

Belum tersusunnya rencana detail tata ruang

3)

Masih adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan dan tata ruang antar sektor yaitu

kehutanan,

ruang

terbuka

hijau,

kebutuhan lahan untuk prasarana wilayah dan pemukiman

f.

Perencanaan Pembangunan 1)

Belum

optimalnya

kapasitas

kelembagaan

perencanaan, pembangunan daerah khususnya dalam

penyediaan

data

pendukung

perencanaan pembangunan. 2)

Belum

optimalnya

monitoring umpan

pemanfaatan

evaluasi balik

pembangunan penyusunan

hasil sebagai rencana

pembangunan daerah tahun berikutnya. 3)

Kurangnya

koordinasi

antar

SKPD

dalam

bidang perencanaan. 4)

Belum

optimalnya

upaya

pengembangan

kreativitas serta inovasi dalam perencanaan pembangunan.

g.

Perhubungan

1)

Kurangnya sarana dan prasarana jalan, berupa rambu-rambu, penunjuk jalan, marka jalan,


IV - 4

pengaman jalan dan alat pengatur isyarat lalu lintas (APILL). Sampai dengan tahun 2011 rambu yang terpasang baru 637 rambu atau 24,49% dari kondisi ideal sejumlah 2.747 rambu. 2)

Belum optimalnya pelaksanaan uji kendaraan. Pada tahun 2011 jumlah kendaraan

yang

seharusnya uji kir 6.066 X 2 = 12.132, sedangkan tahun 2011 kendaraan yang uji kir sejumlah 10.339, masih ada kendaraan yang tidak uji kir 14,77%. 3)

h.

Tingginya laju pertambahan jumlah kendaraan.

Lingkungan Hidup

1)

Belum optimalnya penanganan sampah

2)

Rendahnya upaya pengendalian pencemaran air

3)

Tingginya tingkat pencemaran air di Kali Sapi

4)

Masih terbatasnya luasan ruang terbuka hijau dan

belum

optimalnya

pengelolaan

ruang

terbuka hijau. 5)

Belum optimalnya perlindungan dan konservasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.

i.

Pertanahan

1)

Masih rendahnya jumlah bidang tanah yang terdaftar atau yang sudah diberikan legalitas berupa sertifikat.

2)

Belum

optimalnya

pengembangan

sistem

informasi pertanahan. 3)

j.

Belum optimalnya administrasi pertanahan.

Kependudukan dan Catatan Sipil

1)

Belum

optimalnya

pengembangan

dan

keserasian kebijakan kependudukan. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

IV - 5

2)

Data

base

Kependudukan

sebagai

dasar

berbagai penyelenggaraan Pemerintahan masih perlu

ditingkatkan

keakuratan

dan

masyarakat

untuk

validitasnya. 3)

Kurangnya

kesadaran

memperoleh

dokumen

kependudukan

dan

catatan sipil. 4)

Belum

optimalnya

pengelolaan

sistem

pendaftaran kependudukan dan pencatanan sipil. 5)

Belum

optimalnya

pelayanan

administrasi

kependudukan.

k.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1)

Rendahnya

dukungan

kelembagaan

sumber

daya

terhadap

dan

strategi

Pengarusutamaan

Gender

(PUG)/Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dan program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

Perempuan (PKHP). 2)

Belum terimplementasinya Kabupaten Layak Anak dengan baik.

3)

Masih rendahnya kompetensi tenaga relawan pendamping

Korban

Kekerasan

Berbasis

Gender dan Anak (KKBGA). 4)

Belum optimalnya peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

l.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1)

Melemahnya daya dukung dan kemampuan penggerakan program KB sampai lini lapangan karena jumlah tenaga profesional PLKB yang semakin berkurang.

2)

Belum optimalnya peran Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).


IV - 6

3)

Terbatasnya penguatan modal bagi kelompok Usaha

Peningkatan

Pendapatan

Keluarga

Sejahtera (UPPKS), sehingga kelompok menjadi kurang berkembang. 4)

Masih rendahnya partisipasi KB pria.

5)

Masih tingginya jumlah perempuan menikah dibawah usia 20 tahun.

m.

Sosial

1)

Terbatasnya

jumlah

lembaga-lembaga

sosial/organisasi sosial dan jumlah tenaga kesejahteraan

sosial/pilar-pilar

partisipan/

lurahan yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penanganan permasalahan kesejahteraan; 2)

Kurangnya

kesadaran

Penyandang

Masalah

masyarakat Kesejahteraan

dan Sosial

(PMKS) dalam mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi. 3)

Belum terwujudnya data Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

(PMKS)

dan

Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan nama dan alamat yang jelas dan akurat. 4)

Belum memadainya sarana dan prasarana panti sosial baik milik pemerintah maupun swasta.

5)

Belum optimalnya peran serta masyarakat dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam

penanganan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS). 6)

Belum optimalnya manajemen pelayanan dan penanganan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS).


IV - 7

n.

Tenaga Kerja

1)

Belum

optimalnya

pelaksanaan

mengenai Norma kerja, Norma

peraturan

Keselamatan

dan kesehatan kerja (K3) dan Norma jamsostek pada perusahaan. 2)

Masih

adanya

perusahaan

yang

belum

membayar upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten

tetapi

tidak

penangguhan

pelaksanaan

mengajukan

Upah

Minimum

Kabupaten yang berlaku. 3)

Dalam permasalahan PHI/PHK (Perselisihan Hubungan Kerja)

Industrial/Pemutusan masih

banyak

Hubungan

pengusaha

yang

menyelesaikan permasalahannya tidak melalui prosedur

yang

benar

sesuai

ketentuan

perundang-undangan. 4)

Masih rendahnya pemahaman para pengusaha dan pekerja terhadap peraturan perundangundangan ketenagakerjaan

5)

Belum tersedianya tenaga teknis pengawas ketenagakerjaan,

mediator

hubungan

industrial, pengantar kerja, dan instruktur pelatihan. 6)

Belum semua pendaftar pencari kerja bisa ditempatkan baik melalui Angkatan Kerja Lokal (AKL), Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) karena lowongan kerja terbatas.

7)

Belum

semua

karena

tidak

lowongan

kerja

sesuainya

bisa

antara

terisi, tingkat

pendidikan/ ketrampilan pencari kerja dengan lowongan kerja. 8)

Terbatasnya sarana/prasarana pelatihan kerja.


IV - 8

o.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1)

Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

2)

Iklim usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belum terwujud secara kondusif.

3)

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil menengah belum terwujud secara optimal.

4)

Masih rendahnya kualitas SDM, permodalan dan peralatan.

p.

Penanaman Modal Daerah

1)

Belum

optimalnya

pemasaran

penanaman

modal. 2)

Belum

optimalnya

pelayanan

perijinan

penanaman modal 3)

Masih rendahnya realisasi penanaman modal.

4)

Belum

optimalnya

pengkajian

dan

pengembangan penanaman modal. 5)

Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan perijinan penanaman modal.

q.

Kebudayaan

1)

Budaya daerah belum banyak mendapatkan apresiasi

oleh

masyarakat

nasional

dan

internasional 2)

Menurunnya nilai – nilai etika, moral, budaya dan keagamaan pada masyarakat.

3)

Belum

optimalnya

pembinaan

dan

pengembangan kesenian tradisional.

r.

Pemuda dan Olahraga

1)

Belum

optimalnya

kepemudaan kapasitas

dalam

anggotanya,

peran upaya

organisasi peningkatan

khususnya

dalam

memberikan kecakapan hidup. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

IV - 9

2)

Masih

terbatasnya

sumber

daya

manusia

dalam pemasyarakatan olah raga, pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi. 3)

Menurunnya

nilai-nilai

nasionalisme

di

kalangan pemuda.

s.

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri :

1)

Masih rendahnya fasilitasi kemitraan dengan Ormas, LSM, dan Partai Politik.

2)

Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemahaman budaya politik dan menurunnya nilai-nilai etika moral dalam kehidupan politik.

3)

Menurunnya menjaga

kesadaran

keamanan

masyarakat dan

dalam

kenyamanan

lingkungan. 4)

Perlunya

peningkatan

pemahaman

generasi

muda terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 5)

Meningkatnya

kenakalan

remaja

dan

kecenderungan penyalahgunaan narkoba. 6)

Kurangnya

personil

dan

sarana

prasarana

pendukung untuk peningkatan kinerja Satpol PP. 7)

Tidak adanya PPNS ( Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

dari

Satpol

penyelidikan

PP

yang

pelanggaran

menangani

Perda

dan

pelanggaran disiplin PNS.

t.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1)

Pelayanan publik belum optimal karena belum seluruh SKPD

menerapkan aturan-aturan

yang ada, seperti SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan Publik).


IV - 10

2)

Belum optimalnya penerapan nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktifitas kerja.

3)

Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa dalam rangka peningkatan pembangunan desa.

4)

Rendahnya

pemahaman

tugas

dan

fungsi

masing-masing lembaga yang ada di Desa. 5)

Terhadap

desa-desa

yang

kosong

mengalami

Sekretaris

kesulitan

Desa dalam

pengisiannya. 6)

Kerja sama antar pemerintah daerah belum berjalan optimal dalam rangka menciptakan hubungan antar daerah yang kondusif dan meminimalisir konflik antar daerah.

7)

Belum optimalnya penegasan dan pemasangan pilar

tanda

batas

wilayah

Kabupaten,

Kecamatan dan Kelurahan/Desa berdampak pada belum memberikan kepastian hukum tentang

batas-batas

Kecamatan

dan

wilayah

administrasi

Kelurahan/Desa

serta

menjamin tertib administrasi wilayah. 8)

Belum

optimalnya

informasi

pemanfaatan

dalam

teknologi

penyelenggaraan

pemerintahan. 9)

Belum

optimalnya

kinerja

beberapa

Perusahaan Daerah (Perusda) sehingga masih perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin dan periodik untuk meningkatkan kinerjanya. 10) Belum

optimalnya

pemahaman

peraturan

perundang-undangan. 11) Belum

optimalnya

profesionalisme

tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan. 12) Belum

efektif

dan

efisiennya

pengelolaan

keuangan daerah. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

IV - 11

13) Belum

optimalnya

pengelolaan

dan

pemanfaatan aset daerah. 14) Banyaknya

pejabat

mengikuti

struktural

Diklatpim

yang

dan

belum

keterbatasan

anggaran mengakibatkan belum semua pejabat struktural bisa mengikuti Diklatpim. 15) Kurangnya jumlah PNS, khususnya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.

u.

Ketahanan Pangan

1)

Berkurangnya masyarakat yang melaksanakan pengelolaan lumbung pangan.

2)

Kurangnya

penganekaragaman

konsumsi

pangan. 3)

Adanya wilayah yang mengalami kerentanan rawan pangan.

4)

Adanya pangan segar yang kurang memenuhi aspek keamanan pangan.

5)

Masih

rendahnya

capaian

Pola

Pangan

Harapan. v.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1)

Kurang optimalnya peran kelembagaan desa.

2)

Masyarakat

masih

mengidentifikasi memahami

atau

kebutuhan

kurang

mampu

menemukan dirinya

dan

dan belum

mampu mengaktualisasikan berbagai potensi yang ada pada dirinya.

w.

Statistik

1)

Belum optimalnya dukungan data/informasi statistik dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.


IV - 12

x.

Kearsipan

1)

Masih kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia di bidang kearsipan.

2)

Sarana dan ruang penyimpan arsip tidak representatif.

y.

Komunikasi dan Informatika

1)

Pembangunan TIK

dan Layanan Informasi

Publik Belum Optimal, hal ini ditandai dengan masih

kurangnya

infrastruktur

menyeluruh baik di tingkat

secara

pemerintahan

maupun masyarakat, rendahnya penggunaan TIK dan tingkat masyarakat

melek informasi

masih perlu pembenahan dan pengembangan.

z.

Perpustakaan

1)

Masih rendahnya minat baca masyarakat.

2)

Sarana

prasarana

layanan

perpustakaan

kurang memadai. 3)

Jumlah koleksi bahan pustaka belum mampu memenuhi kebutuhan pembaca.

4.1.2. Urusan Kewenangan Pilihan a.

Pertanian 1)

Terbatasnya infrastruktur, Sarana Prasarana, Lahan dan Air Pertanian.

2)

Lemahnya

status

dan

kecilnya

luas

penguasaan lahan. 3)

Sistem

Perbenihan

dan

Perbibitan

belum

berjalan optimal. 4)

Terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan, informasi dan pasar.

5)

Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani, peternak, dan penyuluhan pertanian.


IV - 13

6)

Pertanian kurang

masih

bersifat

memperhatikan

tradisional kaidah

dan

pertanian

berkelanjutan dan ramah lingkungan. 7)

Kuantitas dan kualitas produksi pertanian belum mendukung berkembangnya Agribisnis, Agrowisata, dan Agroindustri.

8)

Makin berkurangnya Sumber Daya Manusia di sektor pertanian.

9)

Belum adanya keterpaduan antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian

10) Masih tinggi serangan hama dan OPT, hama dan penyakit tanaman perkebunan, serangan penyakit

pada

ternak,

serta

ancaman

berkembangnya penyakit zoonosis 11) Kebijakan

anggaran

belum

mendukung

berkembangnya usaha pertanian 12) Ketergantungan pada produk pangan tertentu yang masih besar (beras) 13) Belum

berkembangnya

diversifikasi

produk

pertanian 14) Potensi Produksi komoditas perkebunan masih 60% dari potensi yang ada. 15) Kualitas hasil produksi perkebunan masih dibawah standar pasar.

b.

Kehutanan 1)

Masih tingginya laju

erosi di wilayah DAS

Serayu, Sub DAS Tulis dan Merawu. 2)

Semakin meningkatnya kebutuhan kayu untuk bahan baku industri.

3)

Masih banyak petani melaksanakan tebang butuh

sehingga

pengelolaan

hutan

lestari

belum terwujud. 4)

Masih luasnya serangan hama penyakit pada tanaman berakibat menurunnya kualitas kayu.


IV - 14

5)

Belum tertibnya penatausahaan hasil hutan meliputi perijinan Industri

Pengolahan Hasil

Hutan Kayu (IPHHK), peredaran hasil hutan, dan

administrasi

pelaporan

kepada

dinas/instansi terkait.

c.

Energi dan Sumber Daya Mineral 1)

Kurangnya

sumber

daya

manusia,

sarana

prasarana maupun biaya guna meningkatkan pengelolaan

data

terintegrasi

sehingga

menghasilkan data yang berkualitas. 2)

Masih rendahnya rasio elektrifikasi tingkat Kabupaten

Banjarnegara

yaitu

63,06%

dikarenakan belum semua dusun berlistrik. 3)

Potensi panas bumi di wilayah Banjarnegara belum seluruhnya dilakukan inventarisasi dan belum ditetapkan sebagi WKP.

4)

Masih

rendahnya

pemahaman

masyarakat

tentang energi baru terbarukan sebagai bahan pengganti bahan bakar fosil. 5)

Masih banyaknya kegiatan penambangan tanpa ijin menyebabkan kerugian materiil maupun kerusakan lingkungan.

6)

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung khususnya

di

bidang

pertambangan

serta

jumlah personil lapangan yang minim.

d.

Pariwisata 1)

Sumbangan sektor pariwisata terhadap PDRB masih belum optimal.

2)

Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata masih lemah.

3)

Kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat masih belum terjalin dengan baik.


IV - 15

e.

Kelautan dan Perikanan 1)

Sistem perbenihan belum berjalan optimal

2)

Terbatasnya akses pembudidaya ikan terhadap sumber permodalan, informasi dan pasar

3)

Lemahnya

kapasitas

dan

kelembagaan

kelompok pembudidaya ikan dan penyuluhan perikanan 4)

Belum

optimalnya

budidaya

menjadi

pengembangan

kawasan

sentra-sentra

produksi

perikanan. 5)

Terbatasnya infrastruktur, sarana prasarana, ketrampilan pembudidaya ikan.

6)

Tingkat

kesejahteraan

pembudidaya

ikan

masih rendah, disebabkan belum tumbuhnya usaha-usaha ekonomi alternatif. 7)

Rendahnya konsumsi ikan masyarakat Kab. Banjarnegara.

f.

Perdagangan 1)

Belum

optimalnya

pemberdayaan

usaha

dagang kecil dan menengah 2)

Masih

rendahnya

capaian

ekspor

produk

kabupaten Banjarnegara 3)

Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

4)

Kurang

meratanya

kondisi,

sarana

dan

prasarana perdagangan.

g.

Industri 1)

Masih rendahnya nilai tambah produksi dan daya saing produk industri.

2)

Sentra atau klaster industri potensial belum berkembang secara optimal.

3)

Rendahnya

penguasaan

dan

penggunaan

teknologi dalam proses produksi


IV - 16

4)

Pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja yang belum memadai.

5)

Masih rendahnya produktivitas industri.

6)

Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang

belum

memiliki

ijin

usaha,

dan

terbatasnya akses permodalan dan pemasaran.

h.

Transmigrasi 1)

Terbatasnya jumlah penempatan transmigrasi, serta kurang mantapnya Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) bidang ketransmigrasian antara daearah pengirim dan daerah penempatan.

2)

Belum

optimalnya

penempatan

dan

fasilitasi

penyiapan,

pemantapan

bagi

calon

transmigran. Hal ini disebabkan belum siapnya lokasi penempatan transmigrasi yang telah ditargetkan untuk Kabupaten Banjarnegara.

4.2. Isu Strategis Isu

strategis

dapat

berasal

dari

permasalahan

pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan

nasional

permasalahan

maupun

pembangunan

regional. yang

Berdasarkan

ada

di

dari

Kabupaten

Banjarnegara seperti yang telah diuraikan di atas ditambah dari isu internasional, nasional dan regional maka isu strategis Pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

a.

Rendahnya mutu pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan Hal ini ditandai dengan 1) Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru khususnya pada jenjang TK/RA dan SD/MI, jumlah dan distribusi pendidik yang belum merata, kurangnya

jumlah

tenaga

kependidikan;

2)

Masih

banyaknya ruang kelas dalam kondisi rusak; 3) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pendidikan


IV - 17

(gedung laborat, perpustakaan, buku, alat laborat, alat peraga, dan media pembelajaran lainnya).

b.

Rendahnya pemerataan akses pendidikan Kurangnya akses pendidikan pada jenjang sekolah menengah

tingkat

atas

pada

wilayah

utara

atau

pegunungan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak terbukti pada capaian APK dan APM menurun pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs dan capaian APK dan APM SMA/SMK/MA yang masih rendah.

c.

Rendahnya

apresiasi

masyarakat

terhadap

budaya

daerah Budaya daerah belum banyak mendapatkan apresiasi masyarakat dan lunturnya nilai–nilai etika, moral, budaya, dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama.

d.

Rendahnya

akses

masyarakat

terhadap

pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan Kemampuan mempengaruhi

ekonomi

masih

kemampuan

rendah,

masyarakat

hal

ini

untuk

memanfaatkan/mengakses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

e.

Rendahnya rasio dokter dan tenaga medis Rasio dokter dan tenaga medis terhadap jumlah penduduk masih rendah dan belum mencapai kondisi ideal 40/100.000 penduduk.

f.

Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran Pada tahun 2011, penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara mencapai 110.707 rumah tangga terdiri dari kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Adapun masih tingginya angka pengangguran dapat dilihat dari data pengangguran terbuka tahun 2010 berjumlah 14.457 orang atau 3,09%.


IV - 18

g.

Luasnya lahan kritis Kabupaten Banjarnegara memiliki lahan kritis seluas 53.323,67 Ha (dengan rincian agak kritis 39.081,12 Ha, kritis 13.638,26 Ha, dan sangat kritis 604,27 Ha) dari 106.970,99 Ha atau 49,85%, yang berpotensi menimbulkan terjadinya bencana alam.

h.

Tekanan degradasi dan alih fungsi lahan Untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia yang semakin

meningkat

dibutuhkan

upaya

produksi dan produktivitas pertanian.

peningkatan

Selama beberapa

dekade yang lalu akibat gerakan revolusi hijau penggunaan pupuk kimia di sektor pertanian secara intensif oleh petani banyak dilakukan. Lahan pertanian dieksploitasi secara berlebihan

agar

target

produksi

dan

produktivitas

komoditas pangan tercapai. Memang cara ini menyebabkan peningkatan produksi dan produktivitas yang signifikan namun disisi lain menyebabkan lahan mengalami tekanan berlebihan.

Akibat penggunaan pupuk kimia yang masif

dan dalam waktu yang lama menyebabkan penurunan kualitas lahan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan manusia, maka kebutuhan akan lahan menjadi semakin bertambah.

Sementara luasan lahan adalah

relatif tetap. Adanya peningkatan kebutuhan tersebut menyebabkan penggunaan lahanpun menjadi berubah. Lahan pertanian karena berbagai alasan berubah fungsinya menjadi lahan non pertanian. Kedua hal tersebut yaitu tekanan degradasi lahan dan alih fungsi lahan merupakan isu strategis yang penting dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Sehingga ke depan diperlukan upaya strategis bagaimana agar target produksi produktivitas, target swasembada, swasembada berkelanjutan dapat tercapai tetapi tetap memberikan kualitas

perlindungan

lahan

pertanian

terhadap melalui

keberadaan

dan

perencanaan

dan


IV - 19

pengendalian rehabilitasi

tata dan

produktivitas

ruang,

meningkatkan

ekstensifikasi

dan

efisiensi

lahan,

usaha

optimalisasi, meningkatkan

pertanian

serta

pengendalian pertumbuhan penduduk.

i.

Rendahnya tingkat kesejahteraan petani Sebagai

daerah

agraris

Kabupaten

Banjarnegara

sangat bergantung pada sektor pertanian. Berbagai upaya sudah dan terus dilaksanakan oleh daerah agar pertanian menjadi

sektor

yang

menjanjikan

bagi

pemenuhan

kebutuhan manusia dan peningkatan pendapatan. Namun kenyataannya

petani

sebagai

pelaku

utama

sektor

pertanian seringkali hanya menjadi obyek saja tanpa menikmati

keuntungan

ekonomi

yang

layak

untuk

kehidupannya. Akibatnya kesejahteraan petani menjadi rendah.

Hal ini

sebagai

merupakan isu strategis dan tantangan

eksistensi

Banjarnegara.

pembangunan

Sehingga

kedepan

pertanian

diperlukan

di

langkah-

langkah strategis agar petani tidak hanya menjadi obyek tetapi juga menjadi subyek pembangunan pertanian di Kabupaten

Banjarnegara.

Bagaimana

agar

sektor

pertanian menjadi sektor yang dapat diandalkan untuk peningkatan

pendapatan

dan

kesejahteraan

melalui

pengembangan ekonomi produktif di sektor pertanian.

j.

Pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan Saat ini produktivitas beberapa komoditas pertanian primer sudah mencapai titik jenuh yang diakibatkan oleh menurunnya kesuburan fisik tanah pertanian, terutama di lahan sawah. Struktur tanah menjadi semakin pasif akibat eksploitasi lahan yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama. Apabila kondisi ini terus berlanjut, merupakan ancaman bagi penyediaan pangan yang serius. Maka

tantangan

ke

depan

adalah

bagaimana

menjamin agar lahan pertanian masih dapat berfungsi untuk masa daepan.

Selain itu tuntutan pemenuhan


IV - 20

produk pangan yang sehat dan aman dikonsumsi menjadi salah satu isu strategis yang berkembang. Oleh karenanya diperlukan upaya pengelolaan lahan yang berorientasi ketahanan pangan agribisnis dan agroindustri secara keberlanjutan serta ramah lingkungan yang meliputi aspek ekonomi, ekologis dan sosial. k.

Rendahnya

daya

saing

dan

daya

jual

destinasi

pariwisata Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas produk dan jasa pariwisata, kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan obyek dan daya tarik wisata, masih rendahnya kualitas SDM pelaku pariwisata yang berakibat pada rendahnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan.

l.

Rendahnya realisasi investasi daerah Pada tahun 2011 realisasi investasi di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 282.686.720.000,-. Rendahnya realisasi investasi tersebut berkaitan dengan iklim investasi yang

belum

investasi

mendukung,

dan

seperti

ketersediaan

regulasi

infrastruktur

di

bidang wilayah,

dukungan sumber daya manusia, serta pelayanan perijinan yang diberikan kepada investor. Dengan perbaikan iklim investasi diharapkan akan menggerakkan sektor riil yang akan bermuara pada pengurangan tingkat pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat kabupaten Banjarnegara.

m.

Rendahnya daya saing produk lokal, Koperasi, IKM dan UMKM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Banjarnegara yang telah dibina pada tahun 2010 sebanyak 19.084 unit usaha. Kelemahan sebagian besar IKM dan UMKM adalah daya saing produk lokal yang masih rendah. Hal ini terkait dengan tingkat pengetahuan, kemampuan


IV - 21

dan ketrampilan sumber daya manusia. Selain itu, juga dikarenakan rendahnya akses terhadap permodalan dan pemasaran.

n.

Rendahnya

kualitas

sarana

dan

prasarana

jalan,

jembatan dan saluran irigasi Jalan kabupaten Banjarnegara pada tahun 2011 sepanjang 888,4 km. Kondisi jalan baik sepanjang 455,903 km atau 51,3% dan jalan dalam kondisi rusak, rusak ringan dan rusak berat mencapai 432,478 km atau 48,7 %. Kondisi infrastruktur lain adalah daerah irigasi yang dimiliki kabupaten Banjarnegara seluas 24.691 ha, dalam kondisi baik sebesar 40,68 % dan kondisi rusak ringan hingga rusak berat sebesar 59,32 %.

o.

Belum tersedianya jalan lingkar Untuk mengantisipasi peningkatan kepadatan lalu lintas di jalur kota yang disebabkan laju pertambahan kendaraan, maka diperlukan jalur alternatif.

p.

Pemenuhan kebutuhan energi belum merata Wilayah kabupaten Banjarnegara masih banyak yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Rasio elektrifikasi masih rendah yaitu mencapai 63 %. Hal ini lebih rendah dari rasio elektrifikasi rumah tangga di Jawa Tengah yang sudah mencapai 73,48%. Untuk

meningkatkan

rasio

elektrifikasi,

selain

ditempuh dengan pemenuhan jaringan listrik PLN, juga perlu pembangunan sumber energi alternatif, khususnya pada daerah terpencil antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta pengembangan potensi energi baru terbarukan.


IV - 22

q.

Rendahnya kemampuan keuangan daerah Kemampuan keuangan daerah berdasarkan APBD 2010 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Banjarnegara

61.741.597.000 keseluruhan demikian

tahun

sedangkan

sebesar

kemampuan

Rp

2010

jumlah

sebesar APBD

secara

909.085.586.000.

PAD

untuk

Rp

Dengan

menopang

biaya

pembangunan Kabupaten Banjarnegara hanya sebesar 6,79 %.

r.

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset Daerah Pada tahun 2010 opini BPK masih memandang bahwa pengelolaan

aset

masih

perlu

ditingkatkan

akuntanbilitasnya dan aset daerah yang telah dibangun masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal.

s.

Rendahnya daya beli masyarakat Mendasarkan data Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) harga berlaku tahun 2010, jumlah pendapatan perkapita masyarakat kabupaten Banjarnegara

sebesar

Rp 7.214.067 perkapita per tahun atau Rp 601.172 Per kapita

per

pendapatan

bulan

dan

masyarakat

termasuk

rendah.

berkorelasi

secara

Rendahnya signifikan

dengan rendahnya daya beli masyarakat.

t.

Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terlayani Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 sebanyak

101.558 orang dan yang mendapat bantuan

sebanyak 2.451 orang atau 2,40%. Dengan demikian sejumlah 91,6% PMKS perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.


IV - 23

u.

Belum optimalnya kualitas pelayanan birokrasi dan tata kelola pemerintahan Permasalahan yang ada adalah masih rendahnya kualitas

sumber

daya

aparatur

pemerintah

sehingga

pelaksanaan tugas belum optimal. Kualitas pelayanan birokrasi

juga

masih

kurang

dikarenakan

tidak

dipenuhinya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar

Pelayanan

Publik

(SPP)

pada

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah.

v.

Rendahnya apresiasi strategi Pengarus Utamaan Gender (PUG) /Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) Strategi PUG/PUHA belum terimplementasi ke dalam seluruh

tahapan

perencanaan

pembangunan

daerah.

Sedangkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 mengamanatkan seluruh Departemen maupun Lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi,

Kabupaten/Kota

harus

melakukan

Pengarus

Utamaan Gender yang dikuatkan dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender.


IV - 24

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. VISI Visi

yang

ditetapkan

dalam

RPJMD

Kabupaten

Banjarnegara tahun 2011-2016 merupakan Visi Bupati/ Wakil Bupati periode 2011 – 2016 hasil pemilihan langsung, yaitu:

“TERWUJUDNYA BANJARNEGARA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”

Mandiri

berarti

suatu

kondisi

daerah

yang

mampu

memenuhi kebutuhan dasar dan mengambil keputusan sendiri tanpa bergantung kepada daerah lain. Oleh karena itu, semua aktivitas daerah perlu didasarkan atas kemampuan dan inisiatif masyarakat,

baik

perencanaan,

pembiayaan,

pelaksanaan

maupun evaluasi hasil, dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, yang tercermin dalam aspek kehidupan (nilai sosial budaya, ekonomi, taat azas, kelembagaan, keuangan daerah) sehingga sejajar dan sederajat dengan masyarakat daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dalam konteks ini, konsep kemandirian yang dimaksud bukan merupakan sebuah kondisi suatu daerah yang tidak menjalin hubungan dengan daerah lain, namun sebuah

konsep

dinamis

yang

tetap

mengenal

saling

ketergantungan. Kunci utama dalam mencapai kemandirian daerah adalah daya saing yang meningkat selama lima tahun ke depan. Berdaya

saing

berarti

meningkatnya

kemampuan

masyarakat dan pemerintah daerah dalam berkompetisi dari berbagai aspek, dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga mampu mengikuti dinamika dan mampu bersaing di era otonomi dan globalisasi


V-1

Masyarakat yang sejahtera merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang mendukung pengembangan potensi seluruh individu dalam masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, diharapkan seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas

kehidupan

yang

layak

dan

bermartabat

karena

terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan religius. Dalam konteks ini, sektor pertanian sebagai basis perekonomian telah menyatu dan memiliki peran paling penting di seluruh bidang tersebut sehingga mampu mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Berakhlak

mulia

mempunyai

terpenuhinya

kebutuhan

Banjarnegara,

juga

jasmani

terpenuhinya

arti

bahwa

masyarakat kebutuhan

disamping Kabupaten

rohani

yang

ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara selalu mengedepankan norma-norma agama.

5.2. MISI Misi-misi yang ditetapkan berdasarkan Visi adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan

Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat

Melalui Pembangunan Berbasis Pertanian dan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing. Pemerintah

Kabupaten

Banjarnegara

akan

memfokuskan sektor pertanian dan pariwisata sebagai landasan

pembangunan

daerah

untuk

mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian dan pariwisata didorong menjadi penggerak kegiatan pembangunan. Hal RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

V-2

ini tidak berarti sektor selain pertanian dan pariwisata akan diabaikan namun tetap diperhatikan agar bergerak secara dinamis. Pembangunan sektor pertanian yang akan dilaksanakan adalah pembangunan agribisnis yang akan mengintegrasikan pembangunan pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor jasa yang

terkait

di

dalamnya.

Sedangkan

untuk

sektor

pariwisata diarahkan pada pengembangan pariwisata yang berbasis pertanian (agrowisata). Selain sektor pertanian, pembangunan daerah juga diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar menjadi komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (sektor padat karya) seperti industri, perdagangan, dan pertambangan yang memiliki multiplier efek terhadap sektor lainnya. Langkah-langkah dalam

atau

kebijakan

misi

tersebut

mewujudkan

yang adalah

dilakukan dengan

meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pariwisata

pertambangan,

perdagangan;

peningkatan

sarana dan prasarana pertanian; meningkatkan pembinaan dan fasilitasi koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi perdesaan; meningkatkan fasilitasi kerjasama perdagangan dan

perlindungan

konsumen;

serta

mengembangkan

keanekaragaman produk pangan. Dengan

kebijakan

ini

diharapkan

meningkatkan

produksi pangan baik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan meningkatkan perekonomian kerakyatan yang terdiri dari pariwisata, koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah.


V-3

2.

Mewujudkan

Penyelenggaraan

Tata

Kelola

Pemerintahan Yang Baik. Untuk mencapai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

atau

Good

and

Clean

Governance,

maka

penyelengaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian

daerah,

antara

lain

dengan

cara

meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan

pelayanan

publik

yang

terbaik

kepada

masyarakat, meningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan perencanaan

dengan

baik

pembangunan

dapat

meningkatkan

kualitas

dan

tertata

dilaksanakan kinerja

sehingga

dengan

terarah,

pengawasan

sehingga

terjadinya penurunan jumlah kasus baik di lingkungan internal

pemerintah

meningkatnya

maupun

suasana

di

masyarakat

serta

kehidupan

masyarakat

yang

kondusif agar tercapai kehidupan yang tenteram dan aman di masyarakat. Dalam rangka mencapai kondisi tersebut langkahlangkah yang perlu ditempuh adalah dengan melaksanakan pelatihan

kepada

aparatur

daerah

secara

berkesinambungan dan terarah, pelaksanakan pengawasan secara efektif,

peningkatan budaya kerja dan etika

birokrasi, perencanaan yang terarah, penyusunan sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan akuntabel, dan

pemberian

rasa

aman

dan

nyaman

kepada

masyarakat.

3.

Mewujudkan Kondisi Aman, Damai, Demokratis dan Religius Kehidupan aman, damai, demokratis dan religius adalah

dambaan

seluruh

masyarakat

Kabupaten

Banjarnegara. Peningkatan kualitas kehidupan yang aman, damai dan religius merupakan syarat mutlak dalam rangka mendukung

program

pembangunan


di

Kabupaten V-4

Banjarnegara. Dalam mewujudkan kondisi aman dan damai dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan

institusi

penegak

hukum

dengan

tidak

lupa

melibatkan seluruh tokoh masyarakat sehingga kondisi yang berpotensi merusak kehidupan aman dan damai dapat diminimalisir. Dalam rangka mewujudkan kondisi yang demokratis di Kabupaten Banjarnegara yang pluralis, dapat dilakukan dengan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, partai politik atau lembaga politik lainnya, sehingga demokrasi yang dijalankan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa terjadi konflik baik konflik horizontal maupun vertikal dan meminimalisir terjadinya disintegrasi dalam

masyarakat

yang

berpotensi

memecah

belah

persatuan bangsa yang akan mengganggu kondisi stabilitas nasional. Untuk meningkatkan kehidupan Banjarnegara yang religius antara lain adalah peningkatan keimanan umat beragama

dengan

pemenuhan

sarana

dan

prasarana

ibadah, serta pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan agar tercipta

tolerasi antar umat beragama. Tanpa adanya

toleransi umat beragama yang baik maka niscaya tidak akan

tercipta

masyarakat

ketentraman

yang

akan

dan

kedamaian

mengakibatkan

dalam

terhambatnya

pembangunan daerah.

4.

Mewujudkan

Pembangunan

Berwawasan

Lingkungan

Hidup yang Berkelanjutan Pada

hakikatnya

keberadaan

pemerintah

adalah

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana prasarana

berwawasan

berkelanjutan.

Keberhasilan

lingkungan pemerintah

hidup bisa

yang diukur

dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk 5 RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

V-5

tahun

ke

depan

2011-2016

akan

memprioritaskan

penyediaan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan untuk membuka akses antar wilayah dan simpul-simpul perekonomian. Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai adalah

modal

bagi

peningkatan

pertumbuhan

perekonomian rakyat. Dalam penyediaan sarana prasarana tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang, peningkatan

pelestarian

lingkungan

hidup

serta

Sumber

Daya

Pengelolaan Sumber Daya Alam.

5.

Mewujudkan Manusia

Peningkatan

dengan

Penghargaan

Kualitas

Prioritas

Hak

Asasi

Penegakan

Manusia,

Hukum,

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak. Peningkatan

kualitas

merupakan syarat utama daerah.

Peningkatan

tersebut

diupayakan

dengan

kesehatan,

peningkatan

kualitas

perlindungan

anak,

sumber

manusia

daya

manusia

peningkatan

kualitas

peningkatan kehidupan

peningkatan

Berencana,

daya

keberhasilan pembangunan

kualitas

pendidikan,

Keluarga

sumber

layanan

perempuan kualitas

sosial, dan

pelayanan

peningkatan

kualitas

ketenagakerjaan serta peningkatan kesadaran dan tertib hukum masyarakat. Upaya

peningkatan

pelayanan

pendidikan

dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi infrastruktur dan fasilitas pendidikan, tenaga kependidikan yang berkualitas serta ketersediaan perpustakaan yang memadai. Upaya

peningkatan

pelayanan

kesehatan

dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang

terjangkau

dan

berkualitas

dalam

rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini ditempuh dengan menyediakan

sarana dan prasarana


V-6

kesehatan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta meningkatkan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan sosial ditempuh melalui penanganan terhadap penyandang masalah sosial yaitu dengan santunan dan pembinaan terhadap penyandang cacat, panti asuhan, panti jompo dan penyandang masalah sosial lainnya. Upaya peningkatan kualitas kehidupan perempuan dan anak ditempuh melalui peningkatan pemberdayaan perempuan

serta

usaha

dalam

rangka

perlindungan

terhadap anak-anak. Di bidang keluarga berencana, upaya yang dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta dengan pelatihan ekonomi produktif bagi keluarga prasejahtera dan sejahtera satu. Bidang

ketenagakerjaan

dimaksudkan

untuk

peningkatan kualitas tenaga kerja dengan peningkatan profesionalisme

dan produktivitas tenaga kerja serta

perluasan lapangan kerja. Bidang penegakan hukum ditempuh dalam rangka peningkatan kesadaran dan tertib hukum. Dengan semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan kehidupan

layanan perempuan

sosial,

peningkatan

dan

kualitas

perlindungan

pelayanan

Keluarga

anak,

peningkatan

kualitas

Berencana,

peningkatan

kualitas ketenagakerjaan serta peningkatan

kesadaran dan tertib hukum diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

6.

Mewujudkan Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pengembangan Seni Budaya, Penghargaan Tradisi dan Kearifan Lokal Generasi muda sebagai tulang punggung bangsa dan negara memiliki posisi strategis

sebagai


kader

penerus V-7

pemimpin bangsa dan

pelaku pembangunan masa depan.

Untuk itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar memiliki

kualitas

dan

daya

saing

guna

menghadapi

tuntutan, kebutuhan dan tantangan di era globalisasi. Dalam

era globalisasi

ini

kita dihadapkan suatu

masalah yang serius dimana generasi muda menganggap budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya sendiri yang

kuno dan tradisional. Hal ini merupakan

suatu ancaman

dan tantangan yang

berat untuk

mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan tradisi. Fakta terjadi di tengah adalah

masyarakat yang semakin mengglobal

lunturnya

nilai moral, krisis jati diri dan

kepribadian serta kurang menghargai adat istiadat dan tradisi.

Untuk

menangkal

ancaman

tersebut

perlu

menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah

arus

globalisasi

dengan

mewujudkan

pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan tradisi serta kearifan lokal.

5.3. Tujuan dan Sasaran Dalam rangka mendukung pencapaian misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:


V-8

Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2011-2016 VISI

: TERWUJUDNYA BANJARNEGARA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA

MISI 1

TUJUAN

Mewujudkan

1.1

Meningkatkan peran

Peningkatan

sektor pertanian dan

Kesejahteraan

pariwisata sebagai

Masyarakat

Melalui

dan

1.1.1

1.1.2

Meningkatnya produksi dan produktivitas

perekonomian daerah

pertanian yang

Pertanian

Potensi

Meningkatnya ketahanan pangan

penggerak utama

Pembangunan Berbasis

SASARAN

berkualitas

Lokal

1.1.3

Yang Berdaya Saing.

Meningkatnya kesejahteraan petani

1.1.4

Meningkatnya produksi peternakan

1.1.5

Meningkatnya produksi perikanan

1.1.6

Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan yang berkualitas

1.1.7

Meningkatnya kunjungan wisatawan

1.2

Meningkatkan peran

1.2.1

sektor perdagangan

Meningkatnya kinerja perdagangan

sebagai pendukung perekonomian daerah 1.3

1.4

Meningkatkan peranan

1.3.1

Meningkatnya

koperasi, UMKM dan

kapasitas Koperasi,

lembaga ekonomi

UMKM dan

perdesaan dalam

kelembagaan ekonomi

perekonomian daerah

pedesaan

Meningkatkan investasi

1.4.1

dan industri untuk perluasan lapangan kerja

Meningkatnya jumlah investasi

1.4.2

Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta


V-9

MISI

TUJUAN

SASARAN kualitas dan produktivitas tenaga kerja 1.4.3

Meningkatnya kinerja usaha pelaku industri kecil dan menengah

1.4.4

Meningkatnya produksi pertambangan dan energi

1.5

Meningkatkan peran

1.5.1

sektor kehutanan dalam

Meningkatnya produksi hasil kehutanan

perekonomian daerah

2

Mewujudkan

2.1

Meningkatkan kinerja

Penyelenggaraan Tata

aparatur pemerintah

Kelola

daerah

Pemerintahan

Yang Baik.

2.2

Meningkatkan

2.1.1

Meningkatnya kualitas SDM aparatur

2.2.1

Tertata dan

perencanaan,

meningkatnya kualitas

pengendalian, dan

perencanaan,

evaluasi pelaksanaan

pengendalian dan

pembangunan daerah

evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD 2.2.2

Meningkatnya kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah

2.3

Meningkatkan

2.3.1

Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan

pemerintahan daerah

otonomi daerah 2.4

Meningkatkan Kapasitas

2.4.1

Meningkatnya

Keuangan dan Aset

pengelolaan

Daerah

pendapatan dan asset daerah serta meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Daerah

2.5

Meningkatkan

2.5.1

Meningkatnya kualitas

pengelolaan kearsipan

pengelolaan kearsipan

daerah

daerah


V - 10

MISI

TUJUAN 2.6

Meningkatkan pelayanan

SASARAN 2.6.1


komunikasi, informasi,

pelayanan

dan penataan

kependudukan dan

administrasi

catatan sipil

kependudukan

2.6.2

Meningkatnya kualitas pelayanan informasi

3

Mewujudkan Kondisi Aman,

3.1

Damai,

Demokratis

Meningkatkan keamanan

3.1.1

dan ketertiban lingkungan

keamanan dan

dan

Religius

Meningkatnya

ketertiban lingkungan 3.2

Meningkatkan

3.2.1

pencegahan dan

Menurunya jumlah korban bencana

penanggulangan korban bencana 3.3

Meningkatkan kehidupan

3.3.1


demokrasi dalam

penyelenggaraan

kehidupan berbangsa dan

demokrasi

bernegara 3.4

Meningkatkan kualitas

3.4.1

Meningkatnya

kehidupan berbangsa dan

pemahaman

toleransi beragama

kebangsaan, ajaran agama, serta normanorma lainnya dalam kehidupan bermasyarakat

4

Mewujudkan

4.1

Meningkatkan

4.1.1

Meningkatnya sarana

pembangunan

ketersediaan dan kualitas

infrastruktur yang

berwawasan

infrastruktur wilayah

menunjang iklim usaha

lingkungan hidup

penujang perekonomian

investasi

yang berkelanjutan

4.1.2

Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan yang layak huni

4.1.3

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan


V - 11

MISI

TUJUAN

SASARAN 4.1.4

Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi

4.1.5

Meningkatnya daya dukung dan kualitas infrastruktur pedesaan

4.1.6

Meningkatnya penanganan daerah rawan bencana

4.2

Mewujudkan penataan

4.2.1

Terwujudnya tata

ruang yang

ruang yang selaras

memperhatikan

dengan arah

keberlanjutan sumber

pengembangan

daya wilayah

ekonomi unggulan daerah

4.3

Meningkatkan kelestarian

4.3.1

Terkendalinya

lingkungan hidup serta

kerusakan dan

pengelolaan sumber daya

pencemaran

alam yang mendukung

Lingkungan Hidup

pembangunan

4.3.2

berkelanjutan

Meningkatnya pengelolaan sumber daya energi

5

Mewujudkan

5.1

peningkatan kualitas

Mewujudkan pendidikan

5.1.1

bermutu dan terjangkau

Meningkatnya perluasan akses

sumber daya manusia

pendidikan dan

dengan prioritas

partisipasi masyarakat

penegakan hukum,

5.1.2

Tersedianya akses

penghargaan hak

infrastruktur

asasi manusia,

pendidikan

pemberdayaan

5.1.3

perempuan dan

Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan

perlindungan anak

5.1.4

Meningkatnya mutu pendidikan

5.1.5

Meningkatnya minat baca masyarakat

5.2

Menjamin dan

5.2.1

Meningkatnya akses

meningkatkan Derajat

dan kualitas pelayanan

Kesehatan Masyarakat

kesehatan bagi seluruh

yang merata

masyarakat


V - 12

MISI

TUJUAN

5.3

Mewujudkan

SASARAN

5.3.1

Berkurangnya

kesejahteraan sosial

penyandang masalah

masyarakat

kesejahteraan sosial 5.3.2

Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa

5.4

Meningkatkan peran

5.4.1


masyarakat dalam upaya

kehidupan perempuan

pemberdayaan

dan anak

perempuan dan perlindungan anak 5.5

5.6

Meningkatkan ketahanan

5.5.1


dan kesejahteraan

keluarga menuju

keluarga

keluarga sejahtera

Meningkatkan kualitas

5.6.1

ketenagakerjaan

Meningkatnya profesionalisme angkatan kerja

5.7

Mewujudkan kesadaran

5.7.1

dan tertib hukum

6

Mewujudkan

6.1

pembangunan karakter

bangsa

melalui pengembangan

hukum

6.1.1

aktif pemuda dalam

baik nasional maupun

pembangunan 6.1.2

seni

dan kearifan lokal.

Meningkatnya pencapaian prestasi

, tradisi

Meningkatnya peran

pemuda dan olah raga

internasional

budaya penghargaan

Meningkatkan prestasi

Meningkatnya tertib

olahraga 6.2

Mengembangkan dan

6.2.1.

Meningkatnya

melestarikan kebudayaan

pelestarian seni

daerah, serta melindungi

budaya

bangunan bersejarah dan

6.2.2.


cagar budaya sebagai

bangunan bersejarah

identitas bangsa

dan cagar budaya


V - 13

BAB VI BAB VI STRATEGI DAN DAN ARAH ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN STRATEGI

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaiman pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan

efektif dan efisien. Dengan pendekatan

yang komprehensif strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan

masyarakat

tersebut

dapat

dilakukan

dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan

kapasitas

birokrasi,

sistem

manajemen,

dan pemanfaatan

teknologi informasi.

6.1. Strategi Strategi

merupakan

langkah-langkah

yang

berisikan

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi

dijadikan

perencanaan

salah

satu

pembangunan

rujukan penting dalam

daerah

(strategy

focussed

manajement). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka rumusan strategi berdasarkan dari misi yang telah dirumuskan dapat diuraikan sebagai berikut: Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat

Peningkatan Melalui

Kesejahteraan

Pembangunan

Berbasis

Pertanian dan Potensi Lokal Lainnya yang Berdaya Saing Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran : 1.

Peningkatan produk dan pengelolaan konsumsi pangan

2.

Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian


VI - 1

3.

Peningkatan nilai tukar petani

4.

Peningkatan

produksi,

populasi,

pemasaran

dan

pengendalian penyakit ternak 5.

Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran perikanan

6.

Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perkebunan

7.

Peningkatan pengembangan destinasi, pemasaran dan kemitraan pariwisata

8.

Pengembangan iklim perdagangan yang kondusif

9.

Peningkatan akses koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi pedesaan terhadap sumberdaya produktif

10. Penciptaan iklim investasi yang kondusif 11. Peningkatan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja 12. Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi dan UMKM 13. Pengelolaan hasil pertambangan dan energi sesuai daya dukung lingkungan 14. Pengelolaan hasil hutan sesuai daya dukung lingkungan Misi 2 : Mewujudkan

Penyelenggaran

Tata

Kelola

Pemerintahan Yang Baik Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran : 1.

Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur

2.

Pengembangan sistem perencanaan yang partisipatif

3.

Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian

4.

Peningkatan pelayanan prima

5.

Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, dan terjangkau masyarakat

6.

Peningkatan pengelolaan pendapatan, aset daerah dan penataan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

7.

Penataan dan pengembangan sistem kearsipan daerah


VI - 2

8.

Penataan dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

9.

Penataan, pemutakhiran dan pemasyarakatan informasi

Misi 3 : Mewujudkan Kondisi Aman, Damai, Demokratis dan Religius Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran : 1.

Pemantapan keamanan dan ketertiban lingkungan.

2.

Peningkatan mitgasi manajemen bencana.

3.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu

4.

Meningkatnya peran dan fungsi partai politik dalam Pemilu

5.

Mewujudkan suasana aman dan kondusif dalam beragama dan bermasyarakat

Misi 4 : Mewujudkan

pembangunan

berwawasan

lingkungan hidup yang berkelanjutan Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran : 1.

Peningkatan aksesibilitas dengan memperhatikan prioritas daya dukungnya bagi pengembangan ekonomi

2.

Peningkatan penyediaan kebutuhan perumahan

3.

Peningkatan dan pengembangan fasilitas perhubungan

4.

Peningkatan pelayanan sarana prasarana informasi dan komunikasi

5.

Peningkatan dan pemerataan infrastruktur pedesaan

6.

Peningkatan kualitas jaringan drainase dan pengendalian banjir

7.

Pengendalian dan Pendayagunaan rencana tata ruang

8.

Pengendalian

kerusakan

dan

pencegahan

pencemaran

lingkungan hidup 9.

Optimalisasi potensi sumber energi


VI - 3

Misi 5 : Mewujudkan manusia

peningkatan

dengan

kualitas

prioritas

sumberdaya

penegakan

hukum,

penghargaan hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran : 1.

Perbaikan sistem dan akses pendidikan

2.

Perbaikan

sistem

dan

akses

pelayanan

kesehatan

masyarakat 3.

Peningkatan pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial

4.

Peningkatan pelayanan ketransmigrasian

5.

Peningkatan pembinaan pemberdayaan masyarakat

6.

Percepatan

pengarusutamaan

gender

dan

pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan 7.

Peningkatan pembinaan dan pelayanan keluarga berencana

8.

Perbaikan sistem ketenagakerjaan

9.

Peningkatan penegakan hokum

Misi 6 : Mewujudkan

Pembangunan

karakter

bangsa

melalui pengembangan seni budaya, penghargaan tradisi dan kearifan lokal. Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran : 1.

Pengembangan potensi kepemudaan

2.

Peningkatan prestasi olah raga

3.

Penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal

6.2. Arah Kebijakan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan

strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam

mencapai tujuan dan sasaran dari

tahun ke tahun selama 5

(lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.


VI - 4

Arah

kebijakan

Kabupaten

Banjarnegara

merupakan

fokus/tema pembangunan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun. Pentahapan dan fokus/tema ini mencerminkan urgensi permasalahan pengaturan

yang hendak

waktu.

diselesaikan

Penekanan

berkaitan dengan

fokus/tema

dalam

setiap

tahunnya selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai

visi,

misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan strategi diatas, maka arah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terkait dengan pencapaian visi misi Bupati adalah sebagai berikut:

a.

Arah Kebijakan Tahun Pertama (2012) Pada tahun pertama pembangunan lebih diarahkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, kualitas

pendidikan

dan

kesehatan

penduduk

serta

masalah penanganan kesejahteraan sosial. Selain fokus diatas, pembangunan tahap pertama juga fokus pada peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi rakyat yang berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, UMKM dan pariwisata serta peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase dan perhubungan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama wilayah pedesaan. Selengkapnya fokus arah kebijakan tahun pertama adalah sebagai berikut: 1)

Pengembangan diversifikasi keanekaragaman produk pangan

2)

Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian

3)

Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal

4)

Pengembangan agribisnis pertanian

5)

Pembinaan

dan

fasilitasi

pengelolaan

usaha

peternakan 6)

Meningkatkan sarana prasarana dan pengembangan jaringan perdagangan


VI - 5

7)

Peningkatan

sarana

dan

prasarana

penunjang

pariwisata 8)

Pengembangan kelembagaan, kualitas SDM, dan akses permodalan koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi pedesaan

9)

Pembinaan usaha pertambangan dan energi

10) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaran pendidikan formal dan diklat 11) Fasilitasi proses perencanaan teknokatrik, politik, partisipatif, top down dan bottom up 12) Pengawasan

bersifat

preventif

dalam

pencegahan

tindak pidana korupsi 13) Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik 14) Intensifikasi

dan

Ektensifikasi

Sumber-Sumber

Pendapatan 15) Peningkatan Sistem kependudukan, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 16) Meningkatkan Kesiapan, Pencegahan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana 17) Peningkatan dan pengembangan jalan 18) Peningkatan dan pengembangan jembatan 19) Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan 20) Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang informatif 21) Rehabilitasi infrastruktur jalan di pedesaan 22) Rehabilitasi jaringan irigasi 23) Normalisasi sistem drainase 24) Peningkatan efektivitas peran rencana tata ruang sebagai pedoman keruangan dalam

pembangunan

daerah 25) Pengembangan manajemen pengelolaan persampahan 26) Pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup


VI - 6

27) Peningkatan kapasitas organisasi dan manajerial serta dukungan

infrastruktur

data

dan

informasi

pendidikan 28) Peningkatan dukungan sarana prasarana pendidikan 29) Perluasan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi warga miskin 30) Peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur bidang kesehatan secara bertahap 31) Fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 32) Penguatan

kelembagaan

kesetaraan

gender dan

perlindungan anak 33) Optimalisasi kualitas pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi 34) Fasilitasi

penguatan

kelembagaan

dan

kegiatan

kepemudaan 35) Pengembangan indentitas daerah

b.

Arah Kebijakan Tahun Kedua (2013) Pada

tahun

kedua

disamping

melanjutkan

arah

pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai, pembangunan juga diarahkan pada kebijakan sebagai berikut: 1)

Peningkatan sarana prasarana pertanian

2)

Peningkatan

sarana

dan

prasarana

perikanan

budidaya 3)

Pelatihan SDM tenaga kerja

4)

Pembinaan

usaha

kehutanan,

kemitraan,

dan

mengembangkan diversifikasi produk hasil hutan 5)

Pengembangan SOP, SPP, OSS

6)

Pengembangan

sistem

pemerintahan

berbasis

elektronik (e-Gov) 7)

Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah dan aset daerah

8)

Revitalisasi BUMD


VI - 7

9)

Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat

10) Pembangunan jalan lingkar utara 11) Pembangunan wajah kota dengan sungai serayu sebagai lambang kota 12) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum 13) Fasilitasi dan pembangunan Sarana Prasarana Sosial 14) Stimulasi pembangunan dan perbaikan jalan pedesaan 15) Peningkatan kapasitas kelembagaan ketataruangan 16) Peningkatan perlindungan, konservasi, rehabitasi dan pemulihan SDA LH 17) Perbaikan sistem tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka peningkatan profesionalisme pelayanan pendidikan 18) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan 19) Meningkatkan penanganan dan pembinaan PMKS 20) Penguatan

kapasitas

kelembagaan

kesejahteraan

sosial 21) Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat 22) Fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak 23) Fasilitasi pengembangan ekonomi bagi keluarga

pra

sejahtera dan sejahtera I 24) Penegakan PERDA 25) Pembinaan Kesadaran Hukum 26) Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat 27) Perlindungan, pelestarian dan revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya

c.

Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2014) Pada

tahun

ketiga

disamping

melanjutkan

arah

pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai, pembangunan juga diarahkan pada kebijakan sebagai berikut: 1)

Pengendalian serangan OPT serta antisipasi rawan bencana alam

2)

Pengelolaan even pariwisata


VI - 8

3)

Peningkatan

promosi,

kerjasama

dan

pelayanan

investasi/penanaman modal 4)

Pemberian Fasilitas permodalan koperasi dan UMKM

5)

Pembinaan

Ormas,

LSM,

OKP

dalam

kehidupan

beragama secara berkesinambungan 6)

Meningkatkan

fasilitasi

penyehatan

lingkungan

perumahan dan pemberdaayan komunitas perumahan 7)

Pengendalian kelayakan angkutan

8)

Fasilitasi dan pengembangan tanggul terpadu

9)

Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

10) Peningkatan mutu pendidikan 11) Peningkatan kualitas layanan perpustakaan 12) Fasilitasi

dan

bantuan

pengembangan

sarana

prasarana pelayanan 13) Fasilitasi

dan

pembinaan

kepada

organisasi

perempuan 14) Perbaikan

kualitas

dan

produktivitas

serta

perlindungan tenaga kerja 15) Fasilitasi

pengembangan

sarana

dan

prasarana

olahraga berstandar nasional dan internasional (sport centre). 16) Pengembangan

sarana

dan

prasarana

seni

dan

kebudayaan

d.

Arah Kebijakan Tahun Keempat (2015) Pada tahun keempat disamping melanjutkan arah pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai, pembangunan juga diarahkan untuk kebijakan sebagai berikut: 1)

Peningkatan

kualitas

SDM

perkebunan

dan

pengelolaan lahan secara optimal 2)

Peningkatan sistem pengarsipan, SDM aparatur dan sarana kearsipan daerah

3)

Peningkatan

pelayanan

angkutan

umum

dan

prasarana yang mendukung


VI - 9

4)

Fasilitasi

pengembangan

sarana

prasarana

komunikasi dan informasi berbasis IT 5)

Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

6)

Fasilitasi pengerahan dan penempatan transmigrasi

7)

Peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak 8)

Menggalakkan budaya olahraga dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan berbagai event olah raga pada berbagai tingkat dan jenis cabang olah raga.

9)

Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan eventevent kebudayaan lokal

e.

Arah Kebijakan Tahun Kelima (2016) Pada

tahun

kelima

disamping

melanjutkan

arah

pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai, pembangunan juga diarahkan untuk kebijakan sebagai berikut: 1)

Penyediaan informasi tenaga kerja

2)

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi dan Kerjasama Pelayanan Informasi dengan Media Massa

3)

Peningkatan

Partisipasi

Aktif

Masyarakat

dalam

Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan 4)

Pengembangan dan optimalisasi terminal

5)

Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengelolaan lingkungan hidup

6)

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

7)

Pembinaan atlit dan pelaku olahraga

8)

Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan melestarian benda/bangunan cagar budaya

Arah kebijakan ini disusun secara berkesinambungan selama periode 5 (lima) tahun kedepan, artinya arah kebijakan ini merupakan prioritas yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi Misi Bupati yang telah ditetapkan.


VI - 10

Secara ringkas keselarasan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dijabarkan

dengan strategi dan arah

kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 6.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kabupaten Banjarnegara VISI

: TERWUJUDNYA BANJARNEGARA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA.


VI - 11

MISI 1

: MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTER AAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL YANG BERDAYA SAING

Tujuan

Sasaran 1

2 Meningkatkan peran sektor pertanian dan pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah

Meningkatnya ketahanan pangan

Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian yang berkualitas

Strategi 1

1

Peningkatan produk dan pengelolaan konsumsi pangan

Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian

3

Meningkatnya kesejahteraan petani

1

4

Meningkatnya produksi peternakan

1

5

Meningkatnya produksi perikanan

1

6

Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan yang berkualitas

1

Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perkebunan

7

Meningkatnya kunjungan wisatawan

1

Peningkatan pengembangan destinasi, pemasaran, dan kemitraan pariwisata

Peningkatan Nilai Tukar Petani Peningkatan produksi, populasi, pemasaran dan pengendalian penyakit ternak Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran perikanan


VI - 12

Kebijakan 1

Pengembangan diversifikasi keanekaragaman produk pangan

1

Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian

2

Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal

3

Pengendalian serangan OPT serta antisipasi rawan bencana alam

4

Peningkatan sarana prasarana pertanian

1

Pengembangan agribisnis pertanian

1

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha peternakan

1

Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya

1 1 2

Peningkatan kualitas SDM perkebunan dan pengelolaan lahan secara optimal Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata Pengelolaan even pariwisata

Tujuan Meningkatkan peran sektor perdagangan sebagai pendukung perekonomian daerah Meningkatkan peranan koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi pedesaan dalam perekonomian daerah

Meningkatkan investasi dan industri untuk perluasan lapangan kerja

Sasaran

1

Meningkatnya kinerja perdagangan

Strategi

1

Pengembangan iklim perdagangan yang kondusif

1

Meningkatnya kapasitas Koperasi, UMKM dan kelembagaan ekonomi pedesaan

1

Kebijakan

1

Meningkatkan sarana prasarana dan pengembangan jaringan perdagangan

1

Peningkatan akses koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi pedesaan terhadap sumberdaya produktif

1

Pengembangan kelembagaan, kualitas SDM, dan akses permodalan koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi pedesaan

Meningkatnya jumlah investasi

1

Penciptaan iklim investasi yang kondusif

1

Peningkatan promosi, kerjasama dan pelayanan investasi/penanaman modal

2

Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja

1

Peningkatan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja

1

Penyediaan informasi tenaga kerja

2

Pelatihan SDM tenaga kerja

3

Meningkatnya kinerja usaha pelaku industri kecil dan menengah

1

1

Pemberian Fasilitas permodalan koperasi dan UMKM

4

Meningkatnya produksi pertambangan dan energi

1

1

Pembinaan usaha pertambangan dan energi

Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan UMKM Pengelolaan hasil pertambangan dan energi sesuai daya dukung lingkungan


VI - 13

Tujuan Meningkatkan peran sektor kehutanan dalam perekonomian daerah

Sasaran

1

Meningkatnya produksi hasil kehutanan

Strategi

1

Pengelolaan hasil hutan sesuai daya dukung lingkungan


VI - 14

Kebijakan

1

Pembinaan usaha kehutanan, kemitraan, dan mengembangkan diversifikasi produk hasil hutan

MISI 2

:

MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Tujuan Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan daerah Meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan daerah dan otonomi daerah

Sasaran

Strategi

Kebijakan

1

Meningkatnya kualitas SDM aparatur

1

Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur

1

Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaran pendidikan formal dan diklat

1

Tertata dan meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD

1

Pengembangan sistem perencanaan yang partisipatif

1

Fasilitasi proses perencanaan teknokatrik, politik, partisipatif, top down dan bottom up

2

Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1

Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian

1

Pengawasan bersifat preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi

1

Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik

2

Pengembangan SOP, SPP, OSS

1

Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Gov)

1

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1

2

Peningkatan pelayanan prima

Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, dan terjangkau masyarakat


VI - 15

Tujuan Meningkatkan Kapasitas Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran

1

Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah serta meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Strategi

1

Peningkatan Pengelolaan Pendapatan, aset daerah dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Kebijakan 1 2 3

Meningkatkan pengelolaan kearsipan daerah Meningkatkan Pelayanan komunikasi, informasi, dan penataan administrasi kependudukan

1

Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah

1

Penataan dan Pengembangan Sistem Kearsipan Daerah

1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil

1

Penataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1

2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi

1

Penataan, Pemutakhiran dan Pemasyarakatan Informasi

1


VI - 16

1

Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah dan aset daerah Revitalisasi BUMD Peningkatan sistem pengarsipan, SDM Aparatur dan Sarana Kearsipan Daerah Peningkatan Sistem kependudukan, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi dan Kerjasama Pelayanan Informasi dengan Media Massa

MISI 3

: MEWUJUDKAN KONDISI AMAN, DAMAI, DEMOKRATIS DAN RELIGIUS

Tujuan Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana Meningkatkan kehidupan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan toleransi beragama

Sasaran 1

Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

1

Menurunnya jumlah korban bencana

1

1

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran Demokrasi

Meningkatnya pemahaman kebangsaan, ajaran agama, serta norma-norma lainnya dalam kehidupan bermasyarakat

Strategi

Kebijakan

1

Pemantapan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

1

Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

1

Peningkatan mitgasi manajemen bencana

1

Meningkatkan Kesiapan, Pencegahan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

1

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu 1

2

Meningkatnya peran dan fungsi partai politik dalam Pemilu

Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat

1

Perwujudan suasana aman dan kondusif dalam beragama dan bermasyarakat

1

Pembinaan Ormas, LSM, OKP dalam kehidupan beragama secara berkesinambungan


VI - 17

MISI 4

: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan 1

1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah penujang perekonomian 2

Meningkatnya sarana infrastruktur yang menunjang iklim usaha investasi

Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan yang layak huni

1

1

Peningkatan aksesibilitas dengan memperhatikan prioritas Daya Dukungnya bagi pengembangan ekonomi

2 3 4

Pembangunan wajah kota dengan sungai serayu sebagai lambang kota

1

Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan

2

Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum

Peningkatan penyediaan kebutuhan perumahan 3

4


VI - 18

Peningkatan dan pengembangan jalan Peningkatan dan pengembangan jembatan Pembangunan jalan lingkar utara

Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdaayan komunitas perumahan Fasilitasi dan pembangunan Sarana Prasarana Sosial

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan 1

3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah penujang perekonomian

Mewujudkan penataan ruang yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya wilayah

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan

1

Peningkatan dan pengembangan fasilitas perhubungan

2 3 4

4

Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi

1

Peningkatan pelayanan sarana prasarana informasi dan komunikasi

Meningkatnya daya dukung dan kualitas infrastruktur pedesaan

1

Peningkatan dan pemerataan infrastruktur pedesaan

5

6

Meningkatnya penanganan daerah rawan bencana

1

Peningkatan kualitas jaringan drainase dan pengendalian banjir

1

Terwujudnya tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah

1

Pengendalian dan Pendayagunaan rencana tata ruang

1 1 2 1 2

1


2

VI - 19

Pengadaan dan pemasangan ramburambu lalu lintas yang informatif Pengendalian kelayakan angkutan Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung Pengembangan dan optimalisasi terminal Fasilitasi pengembangan sarana prasarana komunikasi dan informasi berbasis IT Rehabilitasi infrastruktur jalan di pedesaan Stimulasi pembangunan dan perbaikan jalan pedesaan Normalisasi sistem drainase Fasilitasi dan pengembangan tanggul terpadu Peningkatan efektivitas peran rencana tata ruang sebagai pedoman keruangan dalam pembangunan daerah Peningkatan kapasitas kelembagaan ketataruangan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan 1

Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan

2 1

Terkendalinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup

1

Pengendalian kerusakan dan pencegahan lingkungan hidup 3

4

2

Meningkatnya pengelolaan sumber daya energi

1 1

Optimalisasi potensi sumber energi


2

VI - 20

Pengembangan manajemen pengelolaan persampahan Pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup Peningkatan perlindungan, konservasi, rehabitasi dan pemulihan SDA LH Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengelolaan lingkungan hidup Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

MISI 5

: MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM, PENGHARGAAN HAK ASASI MANUSIA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan

Mewujudkan pendidikan bermutu dan terjangkau

Sasaran

Kebijakan

1

Meningkatnya perluasan akses pendidikan dan partisipasi masyarakat

1

Peningkatan kapasitas organisasi dan manajerial serta dukungan infrastruktur data dan informasi pendidikan

2

Tersedianya akses infrastruktur pendidikan

2

Peningkatan dukungan sarana prasarana pendidikan

3

Perbaikan sistem tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka peningkatan profesionalisme pelayanan pendidikan

1 3 4 5

Menjamin dan meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang merata

Strategi

Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan

Perbaikan sistem dan akses pendidikan

Meningkatnya mutu pendidikan Meningkatnya minat baca masyarakat

4 5

1 1

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

1

Perbaikan sistem dan akses pelayanan kesehatan masyarakat

2 3


VI - 21

Peningkatan mutu pendidikan Peningkatan kualitas layanan perpustakaan Perluasan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi warga miskin Peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur bidang kesehatan secara bertahap Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan 1

1 Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat

1

2

Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1

Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial

Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa

Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak

Peningkatan pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial

2

Fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Meningkatkan penanganan dan pembinaan PMKS

3

Meningkatkan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial

4

Fasilitasi dan bantuan pengembangan sarana prasarana pelayanan

2

Peningkatan pelayanan Ketransmigrasian

1

Fasilitasi pengerahan dan penempatan transmigrasi

1

Peningkatan pembinaan pemberdayaan masyarakat

1

Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

1

Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan perlindungan anak

2

Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi perempuan

1

Percepatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan

3 4 5


VI - 22

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Tujuan Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan Mewujudkan kesadaran dan tertib hukum

Sasaran

1

Meningkatnya kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera

Strategi

1

Kebijakan 1

Optimalisasi kualitas pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi

2

Fasilitasi pengembangan ekonomi bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.

1

Perbaikan kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja

1

Penegakan PERDA

2

Pembinaan Kesadaran Hukum

Peningkatan pembinaan dan pelayanan keluarga berencana

1

Meningkatnya profesionalisme angkatan kerja

1

Perbaikan sistem ketenagakerjaan

1

Meningkatnya tertib hukum

1

Peningkatan Penegakan Hukum


VI - 23

MISI 6

: MEWUJUDKAN

PEMBANGUNAN

KARAKTER

BANGSA

MELALUI

PENGEMBANGAN

SENI

BUDAYA,

PENGHARGAAN TRADISI DAN KEARIFAN LOKAL Sasaran

Tujuan 1

Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan

Strategi 1

Pengembangan potensi kepemudaan

Kebijakan 1 1

Meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga baik nasional maupun internasional

2 2

Meningkatnya pencapaian prestasi olahraga

1

Peningkatan Prestasi Olah Raga


VI - 24

Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional dan internasional (sport centre)

3

Menggalakkan budaya olahraga dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan berbagai event olah raga pada berbagai tingkat dan jenis cabang olah raga

4

Pembinaan atlit dan pelaku olahraga

Sasaran

Tujuan 1 Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah, serta melindungi bangunan bersejarah dan cagar budaya sebagai identitas bangsa

2

Strategi

Meningkatnya pelestarian seni budaya

Meningkatnya kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya

1

Penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal


Kebijakan 1

Pengembangan indentitas daerah

2

Perlindungan, pelestarian dan revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya

3

Pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan

4

5

VI - 25

Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan event-event kebudayaan lokal Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan melestarian benda/bangunan cagar budaya

BAB BAB VII VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

7.1. Kebijakan Umum Perumusan arah kebijakan dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain: 1.

Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus.

2.

Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional

berdasarkan

mempertimbangkan

strategi

yang

faktor-faktor

dipilih

penentu

dengan

keberhasilan

untuk mencapai sasaran 3.

Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Untuk menjalankan strategi pembangunan daerah tahun

2012-2016, diperlukan Kebijakan Umum untuk memayungi pelaksanaan program-program kerja pembangunan. Kebijakan umum pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam bentuk prioritas-prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Kebijakan

umum

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Banjarnegara tahun 2012-2016 meliputi : 1.

Kebijakan

umum

kesejahteraan

yang

masyarakat

terkait melalui

peningkatan pembangunan

berbasis pertanian dan potensi lokal lainnya yang berdaya saing

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011-2016

VII - 1

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dikembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada antara lain sektor perekonomian yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (padat karya) seperti sektor pertanian dalam arti luas, sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor industri terutama industri kecil dan menengah serta perdagangan yang mempunyai kontribusi yang besar dalam PDRB

Kabupaten

pengembangan

Banjarnegara,

pada

sektor

sehingga

tersebut

diharapkan akan

dapat

mendorong sektor lain untuk meningkat, agar dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Untuk

mewujudkan

kemandirian

daerah

dalam

pemenuhan kebutuhan pangan, maka diperlukan suatu sistem ketahanan pangan yang mampu mempertahankan kuantitas (jumlah pasokan/ketersediaannya) dan kualitas (gizinya) pada tingkat yang aman dan memadai Untuk mendorong investasi yang lebih tinggi maka diarahkan

untuk

penghapusan

ekonomi

biaya

tinggi,

antara lain dengan menyederhanakan dan mempercepat prosedur

perijinan

investasi,

termasuk

bagi

UKM,

menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Kebijakan umum yang terkait dengan hal tersebut adalah meliputi: a.

Peningkatan

investasi

melalui

promosi

dan

peningkatan kualitas perijinan. b.

Pembinaan BUMD

c.

Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

d.

Peningkatan

Daya

saing

industri,

perdagangan,

koperasi dan UMKM. e.

Penciptaan Obyek Wisata Unggulan.

f.

Pembinaan

kualitas

tenaga

kerja

dan

perluasan

kesempatan kerja


VII - 2

2.

Kebijakan

umum

yang

terkait

dengan

tata

kelola

pemerintah yang baik. Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dibutuhkan suatu sarana dan lingkungan yang kondusif bagi seluruh komponen masyarakat Banjarnegara. Dari sisi aparatur

pemerintah

Kabupaten

Banjarnegara,

perlu

dibangun suatu tata pemerintahan yang baik sebagai sarana

untuk

mencapai

cita-cita

yang

diharapkan.

Penciptaan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) di

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Banjarnegara,

menjadi suatu keharusan agar kepercayaan masyarakat dapat diperoleh kembali. Suatu

Kepemerintahan

yang

Baik

akan

dapat

terwujud jika dapat dibangun pilar-pilar Good Governance, yaitu

terbangunnya

Akuntabilitas

yang

baik,

adanya

Transparansi dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki dan mengedepankan Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, antara lain melalui pengembangan prinsipprinsip demokrasi. Pilar-pilar tersebut akan dibangun secara bertahap pada pemerintah kabupaten Banjarnegara dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Kebijakan umum yang

terkait dengan tata kelola

pemerintahan yang baik di kabupaten Banjarnegara adalah meliputi: a.

Penyusunan perencanaan yang tepat dan terarah

b.

Peningkatan kualitas SDM aparatur dan administrasi daerah.

c.

Pengawasan yang efektif dan memadai.

d.

Peningkatan kualitas pelayanan publik.

e.

Peningkatan

pengelolaan

dan

pemanfaatan

aset

daerah f.

Pengelolaan arsip yang tertib dan teratur

g.

Penyebarluasan

informasi

secara

cepat,tepat

dan

merata


VII - 3

3.

Kebijakan umum yang terkait dengan kondisi aman, damai, demokratis dan religius Kondisi aman dan damai adalah syarat wajib dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya rasa aman

dan

damai

niscaya

tidak

akan

terlaksana

pembangunan secara baik. Kondisi aman dan damai diwujudkan

bukan

hanya

dari

segi

keamanan

dan

ketertiban, tetapi dari segi penanganan terhadap bencana alam yang melanda. Dari segi demokrasi dapat dijelaskan bahwa demokrasi yang kita terkonsolidasi apabila ia mendapat legitimasi yang luas dan kuat dari warga sehingga sangat kecil kemungkinan ia ambruk. Adanya legitimasi yang kuat dari warga, atau adanya penerimaan sebagai satu-satunya aturan

main

dalam

membangun

dan

melaksanakan

pemerintahan tersebut ditandai oleh tidak signifikannya perilaku menentang demokrasi dari kekuatan-kekuatan yang ada, tumbuhnya keyakinan yang luas di masyarakat bahwa

demokrasi

berfungsinya

adalah

negara

sistem

secara

politik

efektif

terbaik,

dalam

dan

penegakan

hukum. Untuk itu perlu adanya upaya untuk membina kehidupan demokrasi yang sudah berjalan dengan baik Dalam

melaksanakan

komponen

masyarakat,

pembangunan

baik

aparatur,

,

dunia

setiap usaha

maupun masyarakat Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat bekerja dengan berlandaskan akhlak dan nilai-nilai agama yang kuat. Perilaku keseharian dalam bekerja maupun membina keluarga selalu bernafaskan semangat yang mengedepankan kejujuran, keadilan, profesionalisme dan

mengedepankan

penciptaan

kedamaian

dalam

lingkungan. Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketentraman toleransi

antar

beragama

umat

beragama

yag

baik,

juga

dibutuhkan

sehingga

kehidupan

berbangsa dan bernegara dapat berjalan sesuai dengan apa yang

diharapkan.

Dengan

menjaga


tolerasi

dalam

VII - 4

kehidupan

umat

beragama

diharapkan

membawa

kedamaian dalam kehidupan di masa mendatang. Untuk itu dalam kebijakan umum yang terkait aman, damai, demokratis dan religius adalah meliputi: a.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban

b.

Penegakan produk-produk hukum daerah.

c.

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama .

d.

Peningkatan kualitas hidup kebangsaan.

e.

Peningkatan kehidupan demokrasi dan supremasi hukum

4.

Kebijakan umum yang terkait dengan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan Pembangunan khususnya infrastruktur dalam hal ini memegang peran yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi

suatu

daerah

karena

adanya

infrastruktur yang baik merupakan salah satu faktor kunci bagi

bergeraknya

Ketersediaan

perekonomian

infrastruktur

suatu

Pekerjaan

daerah.

Umum

yang

merupakan bangunan fisik untuk kepentingan umum dan keselamatan umum seperti : jalan, irigasi, air bersih, sanitasi,

dan

pemukiman

berbagai lainnya,

bangunan

pelengkap

merupakan

kegiatan

prasyarat

agar

berputarnya roda ekonomi dengan baik. Namun demikian pembangunan tersebut harus memperhatikan pola tata ruang yang telah diatur agar arah pembangunan lebih jelas .Selain itu pembangunan harus berwawasan lingkungan yaitu harus mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan sebagai

sehingga

akibat

merosotnya

sampingan

dari

kualitas

lingkungan

pembangunan

dapat

dihindarkan. Ini berarti pembangunan yang dilaksanakan harus mempunyai konsep pembangunan berkelanjutan yaitu

jaminan

mutu

kehidupan

manusia

dan

tidak

melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011-2016

VII - 5

Pengertian pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan

yang

berprinsip

“memenuhi

kebutuhan

sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Untuk

itu

dalam

kebijakan

umum

yang

terkait

pembangunan berwawasan lingkungan yang bekelanjutan adalah : a.

Peningkatan kapasitas dan Kualitas Infrastruktur

b.

Peningkatan kuantitas dan kualitas hunian dalam rangka

penyediaan

rumah

yang

terjangkau

oleh

Rumah Tangga Miskin. c.

Peningkatan

sistem

pengelolaan

dalam

penyelenggaraan telekomunikasi. d.

Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan

melalui

pengembangan

teknologi ramah lingkungan e.

Peningkatan mutu lingkungan hidup, pengelolaan sumber

daya

alam

dan

penataan

ruang

yang

mendukung pembangunan berkelanjutan f.

Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui perbaikan jaringan distribusi dan penelitian untuk pemanfaatan sumber listrik alternatif serta perluasan dan peningkatan ketersediaan energi listrik

5.

Kebijakan umum yang terkait dengan peningkatan kualitas

Sumber

daya

manusia

dengan

prioritas

penegakan hukum, penghargaan hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pembangunan faktor

terpenting

sumber dan

daya

manusia

menetukan

bagi

merupakan keberhasilan

pencapaian tujuan pembangunan karena manusia adalah pelaku pembangunan itu sendiri. Peningkatan kualitas RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011-2016

VII - 6

sumber daya manusia dalam hal ini dilakukan melalui pembangunan

bidang

pendidikan,

kesehatan

serta

penganan masalah kesejahteraan sosial. Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan

kualitas

SDM

penting

peranya

dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk

meningkatkan

harkat,martabat

dan

kualitas

manusia sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma/nilai kehidupan masyarakat lokal dan tanpa diskriminasi. Sedangkan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan kesenjangan antara penduduk

laki-laki

dan

perempuan

Indonesia

dalam

mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan

partisipasi

dan

mengontrol

proses

pembangunan diperlukan pembangunan pemberdayaan perempuan yang disebut dengan pengarustamaan gender. Penerapan pengarustamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan mencakup

permasalahan hak

hidup,

terhadap tumbuh,

hak-hak berkembang,

anak dan

berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi diupayakan dengan Pembangunan kesejahteraan & perlindungan anak. Pembangunan berkualitas

kependudukan

merupakan

bagian

pembangunan

yang

mengendalikan

kuantitas

dan yang

berkelanjutan, penduduk


keluarga

kecil

penting

dalam

baik

untuk

maupun

untuk VII - 7

meningkatkan kualitas insani dan sumberdaya manusia. Pengendalian pertumbuhan penduduk juga merupakan faktor penting dalam peningkatan keluarga kecil yang berkualitas. Permasalahan utama di bidang kependudukan adalah masih tingginya laju pertambahan penduduk. Untuk

itu

diperlukan

langkah-langkah

yang

harus

dilakukan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk tersebut. Kebijakan umum yang terkait dengan hal tersebut adalah meliputi: a.

Pengembangan

pemerataan

akses

dan

mutu

pendidikan masyarakat. b.

Peningkatan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan

masyarakat

dan

pelayanan

kesehatan

perorangan/rujukan terutama bagi penduduk miskin. c.

Pembinaan dan perlindungan masalah kesejahteraan sosial.

d.

Pengembangan perpustakaan, media massa dan riset sebagai sarana penyebaran informasi.

e.

Pemantapan

pengendalian

laju

pertumbuhan

penduduk dan pengaturan persebarannya. f.

Peningkatan kesadaran bagi masyarakat akan arti pentingnya keluarga sehat dan sejahtera melalui peningkatan program KB.

g.

Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai

bidang

kehidupan

serta

peningkatan

perlindungan anak.

6.

Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnya pembangunan karakter bangsa melalui pengembangan seni budaya, penghargaan tradisi dan kearifan lokal Pembangunan Pemuda dan Olah Raga mempunyai peran

yang

strategis

dalam

mendukung

peningkatan

sumber daya manusia yag berkualitas. Pemuda merupakan generasi

penerus,

penanggungjawab


serta

pelaku VII - 8

pembangunan masa depan. Kekuatan

bangsa di masa

mendatang tercermin dari kualitas pemuda saat ini. Untuk itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar memiliki

kualitas

tuntutan,

dan

kebutuhan

daya dan

saing

guna

tantangan

di

menghadapi era

global.

Sedangkan pembangunan keolahrgaan ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional serta

mengangkat

harkat,

martabat

dan

kehormatan

bangsa. Dalam era globalisasi kecintaan pemuda terhadap kegiatan

seni dan budaya lokal semakin tergerus oleh

budaya asing yang dianggap lebih praktis, unggul dan modern.Demikian juga dimasa reformasi ini kita sangat merasakan

bahwa

memudar karena

semangat

integrasi

bangsa

justru

keegoisan daerah. Masyarakat semakin

mengglobal, pengaruhnya apresiasi budaya daerah oleh masyarakat semakin goyah. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah arus globalisasi saat ini. Untuk itu dalam kebijakan umum yang terkait hal potensi pemuda, olahraga dan seni budaya adalah meliputi: a.

Peningkatan

Pembinaan

Peran

Organisasi

Kepemudaan b.

Peningkatan Budaya dan Prestasi Olah Raga

c.

Peningkatan Pelestarian Seni dan Budaya Tradisional

7.2. Program Pembangunan Daerah Program pembangunan daerah merupakan merupakan kumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan

daerah

dapat

berupa

pernyataan

yang

disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program


VII - 9

kepala daerah terpilih yang di dalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis. Agenda

dan

program

pembangunan

daerah

berdasar

kebijakan umum adalah sebagai berikut : 1.

Revitalisasi

Pertanian

yang

berkelanjutan

dan

ramah

lingkungan menuju agroindustri terpadu, dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut = a.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

b.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

c.

Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/ Perkebunan d.

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

e.

Program

pemberdayaan

penyuluh

pertanian/

perkebunan lapangan f.

Program Peningkatan Teknologi Pertanian/Perkebunan

g.

Peningkatan Agribisnis pertanian

h.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

i.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

j.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

k.

Program pengembangan budidaya perikanan

l.

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

m.

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

n.

Peningkatan Produksi produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

2.

Pengembangan Pariwisata Terpadu a.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

b.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

c.

Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata


VII - 10

3.

Menciptakan iklim investasi yang Kondusif dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perluasan Lapangan Kerja di Semua Sektor a.

Pogram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

4.

b.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

c.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Implementasi Ekonomi Kerakyatan a.

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

b.

Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah c.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

5.

d.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

e.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Percepatan Pembangunan Pedesaan a.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

b.

Program

pembinaan

dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan desa c.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

6.

d.

Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat

e.

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Penataan

Birokrasi

Menuju

Profesionalisme

Aparat

Pemerintah a.

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

b.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

c.

Program

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah d.

Pengembangan Data/Informasi

e.

Program Perencanaan Sosial Budaya

f.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

g.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


VII - 11

h.

Program

peningkatan

profesionalisme

tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan i.

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

j.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

k.

Program

Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat l.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

m.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

n.

Program

pembinaan

dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan kabupaten/kota o.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

7.

p.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

q.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Meningkatkan

Kehidupan

Beragama

Dengan

Memperbanyak dan Memanfaatkan Sarana Ibadah Secara Optimal a.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

b.

Program

Kemitraan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan 8.

Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur di Wilayah Pedesaan a.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

b.

Program

pembinaan

dan

pengembangan

bidang

ketenagalistrikan 9.

Penataan Wilayah Perkotaan dengan Arah Kebijakan dari “Sungai Serayu Sebagai Batas Kota Menjadi Sungai Serayu Berada di tengah Kota” a.

Program Perencanaan Tata Ruang

b.

Program Pemanfaatan Ruang

c.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

d.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


VII - 12

10. Perbaikan Kualitas Kesehatan Masyarakat a.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

b.

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

c.

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

d.

Program

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat e.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

f.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

g.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

h.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

i.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

j.

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Anak

Balita k.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

l.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

m.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

n.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

11. Percepatan Peningkatan Kualitas Pendidikan a.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

b.

Program Pendidikan Menengah

c.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

d.

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

e.

Program Pendidikan Non Formal

f.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

g.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

12. Peningkatan Pemberdayaan Kaum Perempuan, Generasi Muda, dan Perlindungan Anak a.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan


VII - 13

b.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

c.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

d.

Program Pembinaan Anak Terlantar

e.

Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan Perempuan f.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

13. Pengembangan

Kebudayaan,

Kesenian

Tradisional,

Olahraga, dan Industri Kreatif a.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

b.

Program

Pengembangan

Kerjasama

Pengelolaan

Budaya Daerah c.

Program Pengembangan Nilai Budaya

d.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

e.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

f.

Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

g.

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

14. Peningkatan

penanganan

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial. a.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT)

dan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya b.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

c.

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

d.

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

e.

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

f.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


VII - 14

BAB I

BAB VIII

P

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Banjarnegara berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan

jangka menengah maupun untuk pemenuhan

Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud

kebutuhan pendanaan

adalah jumlah dana yang tersedia untuk

penyusunan program dan

kegiatan tahunan. Program-program

prioritas yang telah disertai pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai

acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis

SKPD. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian

perencanaan

pembangunan daerah bermuara pada

program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiaptiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus seksama

mengingat

rujukan

utama

pentingnya

dalam

dirumuskan

makna program

pelaksanaan

dengan

prioritas

perencanaan

tiap

bagi tahun

kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana belanja

yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif

dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk

mencapai

Selanjutnya, bagi

tiap-tiap

masing-masing

indikator pagu

yang telah

menjadi

patokan

ditetapkan. maksimal

SKPD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan

prioritas selama 5 (lima) tahun.


VIII - 1

8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Berdasarkan APBD Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Berdasarkan APBD Kabupaten Banjarnegara

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

2

3

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD

Tahun 2012

Tahun 2010

Tahun 2011

Target

(4a)

(4b)

5

Tahun 2013

Rp.

Target 6

7

Tahun 2014

Rp.

Target 8

9

Tahun 2015

Rp.

Target 10

11

Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD

Tahun 2016

Rp.

Target 12

13

Rp.

Target 14

1

URUSAN WAJIB

338.970.798.500

364.124.555.440

391.088.825.924

414.482.921.768

433.422.442.936

1 01 xx 1 01 xx

15

Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini

135.429.700.000 1.460.000.000

69,25

142.268.855.000 1.533.000.000

149.445.319.000 1.609.650.000

156.976.134.000 1.690.150.000

1 01

16

105.958.515.000

98,92

111.256.500.000

1 01

xx

xx

17

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah

15

APK PAUD

69,05

60,68

69,15

APK SD/MI/Paket A

103,95

97,31

97,85

143.590.200.000

APK SMP/MTs/Paket B APM SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun

95,81 98,05 95,81 99,6

80,83 96,93 78,76 96,95

83,67 97,47 81,59 97,49

86,5 98,01 84,43 98,03

89,33 98,55 87,26 98,57

92,17 99,08 90,09 99,11

95,00 99,62 92,93 99,65

95,00 99,62 92,93 99,65

Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun

91,54

80,57

83,4

86,23

89,06

91,89

94,72

94,72

Ruang Kelas SD dalam kondisi baik

66,50

64,16

71,33

74,83

78,49

81,99

85,49

85,49

Ruang Kelas SMP kondisi baik

79,7

79,97

83,99

85,99

87,99

89,99

91,99

91,99

Angka Putus Sekolah SD/MI

0,27

0,29

0,23

0,21

0,19

0,17

0,15

0,15

98,38

69,3 99,46

116.819.325.000

69,35 100

122.660.300.000

69,35 100

Angka Putus Sekolah SMP/MTs

0,76

0,99

0,66

0,61

0,56

0,51

0,46

0,46

Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs

97,65 99,19

99,85 96,44

99,90 97,56

99,95 98,12

99,96 98,68

99,97 99,24

99,98 99,8

99,98 99,8

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

89,87

87,98

89,97

91,97

93,97

95,97

97,97

97,97

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

67,19

69,06

70,06

71,06

72,06

73,06

74,06

74,06

9.571.600.000

54,01

9.571.600.000

54,78

10.050.180.000

55,54

10.552.689.000

56,31

11.080.350.000

APK SMA/MA/SMK/Paket C

51,06

52,47

53,24

APM SMA/SMK/MA/Paket C

45,91

45,14

45,91

46,68

47,45

48,22

48,99

48,99

56,31

Angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun

47,13

44,66

45,43

46,20

46,97

47,74

48,51

48,51

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

0,86

1,19

0,76

0,71

0,66

0,61

0,56

0,56

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

97,27

99,93

99,94

99,95

99,96

99,97

99,98

99,98

Ruang Kelas SMA/SMK kondisi baik

90,17

89,01

91,21

93,41

95,61

97,81

100

100

1 01

xx

18

Program Pendidikan Non Formal

Angka melek huruf

99,96

99,96

99,97

1 01

xx

19

Program Pendidikan Luar Biasa

Prosentase anak berkebutuhan khusus yang terlayani pendidikannya dari program inklusi

100

100

100

1 01

xx

20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rasio Guru/Murid SD/MI

1:15

1:15

1:16

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2011-2016

2.711.500.000 360.000.000

14.073.387.000

99,98 100

1:17

3.211.500.000 450.000.000

13.462.410.000

99,98 100

1:18

3.372.075.000 540.000.000

14.135.600.000

99,99 100

1:19

Rp. 16

17

1.929.556.421.439

173.842.585.000 1.460.000.000

69,2

SKPD Penanggung Jawab

757.962.593.000 7.752.800.000

DINDIKPORA DINDIKPORA

600.284.840.000

DINDIKPORA

50.826.419.000

DINDIKPORA

3.540.700.000

100

3.717.735.000

100

16.553.510.000

DINDIKPORA

630.000.000

100

720.000.000

100

2.700.000.000

DINDIKPORA

72.098.276.000

DINDIKPORA

14.842.380.000

1:20

15.584.499.000

1:20

VIII-2

Kode



2

1

1 01

xx

22

1 02

1 02

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan



Tahun 2012

15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 02

xx

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02

xx

17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1 02

xx

18

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1 02

xx

19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2010

Tahun 2011

Target

3

(4a)

(4b)

5

Rasio Guru/Murid SMP/MTs

1:17

1:15

1:17

1:18

1:19

1:20

1:21

1:21

Rasio Guru/Murid SMA Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

1:16 26,71

1:16 49,63

1:17 54,63

1:18 59,63

1:19 64,63

1:20 69,63

1:21 74,63

1:21 74,63

Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

89,10

90,55

92,10

93,60

95,10

96,60

98,1

98,1

Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

95,78

96,64

96,78

97,28

97,78

98,28

98,78

98,78

Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

89,89

95,60

96,60

97,10

97,60

98,60

99,00

99,00

Jumlah kegiatan penunjang program pendidikan dan dokumen perencanaan pendidikan

10 kegiatan; 5 dokumen



Rp.

Target 6

Kesehatan

xx

Tahun 2013

7

Angka kematian bayi per 1000 KH

35

35

2.075.898.000 8 kegiatan; 2 dokumen

10

4.605.000.000

9,8

4.610.000.000

20

80.000.000

20

100.000.000

20

2

110.000.000

3

278 desa/kel

3.150.000.000

278 desa/kel

3.150.000.000

1

2.700.000.000

1

3.300.000.000

0

Cakupan desa siaga aktif

-

-

278 desa/kel

0,41

0,07

Cakupan balita gizi buruk

1 02

xx

22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 02

xx

23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1 02

2

24

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1 02

xx

25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Angka kesakitan DBD

Cakupan kunjungan rawat jalan Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Cakupan kunjungan rawat jalan


57,3

0,46

23,1

23,1

1 65

-

0,30

27,36

3.200.000.000

1

2.100.000.000

66

0,30

15

150.000.000

2.580.576.000

-

278 desa/kel

200.135.000

55.000.000 100

15

75.000.000

-

15 100

0

300.000.000

64

27,36

100

-

100

15

13

Rp.

Target 14


104.286.733.308

55.000.000

-

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas

96.770.428.734

1.450.575.000

1.182.500.000

-

Program Perbaikan Gizi Masyarakat


10,1

Jenis obat asli

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Target 12

6.217.228.734

20

20

85.630.777.190

1.381.500.000

Rp.

35

-

21

1.315.675.000 8 kegiatan; 2 dokumen

11

6.099.577.190

15,59

xx

Target 10

35

-

xx

Rp.

5.552.134.500

15,09

1 02

9

35

Terlaksananya pengawasan obat dan makanan di 20 kecamatan

1 02

Target 8

43.545.345.500

Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan pada 35 puskesmas dan jaringannya

Rp.

1.523.100.000

15

Rp. 16


108.638.616.725


7.746.748.000

435.356.325.457

17

DINDIKPORA

DINKES; RSUD; Bagian Kesra

35

6.342.133.308

35

6.474.335.975

35

30.685.409.707

DINKES

9

4.610.000.000

8,5

4.615.000.000

8,5

19.622.500.000 DINKES; Bagian Kesra

110.000.000

20

115.000.000

20

460.000.000

DINKES

205.000.000

4

240.000.000

9

555.000.000

DINKES

278 desa/kel

3.150.000.000

278 desa/kel

12.725.000.000

DINKES

1

1.410.000.750

1

9.810.000.750

DINKES

300.000.000

67

400.000.000

68

500.000.000

69

190.000.000

69

1.390.000.000

DINKES

786.200.000

0,30

866.200.000

0,30

906.200.000

0,30

906.200.000

0,30

3.664.935.000

DINKES

445.000.000

15

345.000.000

15

355.000.000

15

355.000.000

15

1.555.000.000

DINKES

7.535.000.000

DINKES; Bagian Kesra

1.840.000.000

29.540.000.000

100

15

1.845.000.000

29.840.000.000

100

15

1.850.000.000

31.485.000.000

100

15

1.850.000.000

31.040.000.000

100

15

121.905.000.000

DINKES

VIII-3

Kode

1



2



Tahun 2012

Tahun 2010

Tahun 2011

Target

3

(4a)

(4b)

5

Tahun 2013

Rp.

Target 6

7

Tahun 2014

Rp.

Target 8

9

Tahun 2015

Rp.

Target 10

11


Tahun 2016

Rp.

Target 12

13

Rp.

Target 14

15


Rp. 16

2

26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata

Dukungan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit

2,85

100%

100%

9.035.000.000

100%

8.035.000.000

100%

7.535.000.000

100%

11.285.000.000

100%

11.535.000.000

100%

1 02

xx

28

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Cakupan pelayanan rujukan untuk maskin non kuota jamkesmas

100%

100%

100%

870.000.000

100%

1.050.000.000

100%

1.050.000.000

100%

1.060.000.000

100%

1.060.000.000

100%

5.040.000.000

DINKES; RSUD

1 02

xx

30

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Tercapainya pelayanan kesehatan bagi usia lanjut di 35 Puskesmas

35

35

35

635.000.000

35

710.000.000

35

5.710.000.000

35

710.000.000

35

710.000.000

35

8.105.000.000

DINKES

1 02

xx

31

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Persentase industri pengolahan makanan yang memenuhi syarat

-

-

0

-

60

120.000.000

60

120.000.000

60

120.000.000

60

120.000.000

60

480.000.000

DINKES

1 02

xx

32

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

160.000.000

74

170.000.000

70

190.000.000

60

200.000.000

60

210.000.000

60

930.000.000

DINKES

1 02

2

38

Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)

1 02

xx

xx

Program Pengembangan SDM dan Database

1 03

Angka kematian ibu

61,18

73,18

74,25

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan untuk masyarakat

100,0%

100,0%

100,0%

Modul Program SIM

95.000.000

Pekerjaan Umum

100,0%

7

58.993.400.000

1 03

xx

15

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

0,51

1 03

xx

15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Terbangunnya 3 jembatan utama yang menghubungkan wilayah utara dan selatan sungai Serayu

-

1 03

xx

16

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1 03

xx

17

1 03

xx

18

Program Pembangunan turap/talud/brojong Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1 03

xx

19

1 03

xx

20

1 03

xx

21

1 03

xx

22

1 03

xx

23

1 03

xx

24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1 03

xx

25

Program penyediaan dan pengolahan air baku

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

22.600.000.000

0,52

0,53

-

2760 m

Terbangunnya talud

3880 m

Proporsi jalan dan jembatan yang kondisi baik

40 km

Terpeliharanya alat-alat berat


0,54

10

11.000.000.000

2760 m

3.000.000.000

3880 m

29.832.000.000

2.150.000.000

100,0%

10

68.285.510.000 0,55

9.000.000.000

2.000.000.000

10.500.000.000

1.690.000.000

100,0%

61.922.100.000

8.800.000.000

Terbangunnya saluran drainase

Rasio Jaringan Irigasi (%)

10.000.000.000

24.860.000.000

12.000.000.000

2760 m

3.000.000.000

3880 m

2.300.000.000

100,0%

8

76.433.861.000 0,56

10.000.000.000

2.000.000.000

35.798.400.000

13.000.000.000

2760 m

3.000.000.000

3880 m

1.700.000.000

100,0%

35

73.517.344.600 0,57

14.000.000.000

2.000.000.000

42.958.080.000

14.000.000.000

2760 m

0,57

3.000.000.000

3880 m

2.000.000.000

13800 m

3.000.000.000

19400 m

35 km

11.500.000.000

30 km

12.000.000.000

25 km

13.500.000.000

20 km

15.000.000.000

10,36

22.296.500.000

10,99

25.327.350.000

12,15

27.229.885.000

12,26

29.442.971.000

156.048.480.000

7.920.000.000

RSUD

RSUD

DINKES; RSUD

337.652.215.600

7.000.000.000

2.000.000.000

46.925.000.000

17

1 02

60.000.000.000

DPU

48.800.000.000

DPU

10.000.000.000

15.000.000.000 62.500.000.000

DPU

1.500.000.000

8,46

9,09

9,23

20.897.400.000

12,26

125.194.106.000

DPSDA ESDM

VIII-4

Kode



2

3

1

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1 03

xx

26

1 03

xx

27

1 03

xx

28

Program pengendalian banjir

1 03

xx

29

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1 03

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

xx

30

1 03 xx

31

1 03 xx

32

1 03 xx

33

1 04

Tahun 2012

Tahun 2010

Tahun 2011

Target

(4a)

(4b)

5

52,00%

55,60%

Jumlah masyarakat yang terlayani air minum perpipaan, sanitasi dan persampahan Persentase Pengendalian Banjir %



10

15

20

Rp.

Target 6

7

2.000.000.000

10.296.000.000

59,24%

25

Tahun 2014

Rp.

Target 8

2.800.000.000

11.325.600.000

9

62,80%

30

Tahun 2015

Rp.

Target 10

3.500.000.000

12.458.160.000

11

66,40%

35


Tahun 2016

Rp.

Target 12

3.000.000.000

13.703.976.000

13

70%

40

Rp.

Target 14

2.000.000.000

15.074.373.600

15


Rp. 16

17

70%

13.300.000.000

DPU

40

62.858.109.600

DPSDA ESDM

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air Program Pembangunan dan Pengawasan Gedung Perumahan

1 04

xx

15

1 04

xx

16

Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

Rumah layak huni

45,59

1 04

xx

17

1 04

xx

18

Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

1 04

xx

19

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1 04

xx

20

1 04

xx

xx

Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program peningkatan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan

1 05

xx

15

Program Perencanaan Tata Ruang

1 05

xx

16

Program Pemanfaatan Ruang

Tersedianya standarisasi pemanfaatan ruang

0,00%

1 05

xx

17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terkendalinya penataan ruang di Kabupaten Banjarnegara

1,00%

1 05

Terbangunnya gedung kesenian, convention hall, dan monumen kota

35,25%

Penataan Ruang

1 06

1 06

Tahun 2013

15

Program Pengembangan Data / Informasi

2.200.000.000

1.750.000.000

1.600.000.000

1.500.000.000

5.300.000.000

DPU

800.000.000

900.000.000

1.200.000.000

1.350.000.000

1.500.000.000

3.750.000.000

DPU

4.000.000.000

DPU

4.800.000.000

55,45%

125.000.000 Dokumen tata ruang

3 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

Perencanaan Pembangunan

xx

-

100.000.000


-

2 SIM

2 SIM

70,30%

1.705.000.000

1.000.000.000

85,15%

1.390.000.000

1.000.000.000

100%

1.440.000.000

1.365.000.000

BAPPEDA

100.000.000

23,00%

70.000.000

30,00%

90.000.000

13,00%

40.000.000

100%

300.000.000

DPU

25.000.000

31,00%

665.000.000

21,00%

450.000.000

24,00%

525.000.000

23,00%

500.000.000

100%

2.165.000.000

DPU

2 SIM

537.700.000

2 SIM

556.411.000

2 SIM

576.199.000

9 Dokumen

BAPPEDA dan DPU

33,00%

3.298.100.500

825.000.000

3.560.000.000

-

520.000.000

2 Dokumen

6.025.000.000

2 Dokumen

3.187.836.000

825.000.000

100%

940.000.000

2.980.200.000

870.000.000 2 Dokumen

1.000.000.000

2 Dokumen

4.005.000.000

Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah

2.000.000.000

BAPPEDA; Bagian Tata 17.167.338.500 Pemerintahan; Bagian Perekonomian

3.696.202.000

2 SIM

597.135.000

2 SIM

2.787.445.000

BAPPEDA

VIII-5

Kode



2

1 1 06

xx

20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 06

xx

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah



Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2010

Tahun 2011

Target

3

(4a)

(4b)

5

Penyelenggaraan dan Pengiriman diklat, bintek, workshop, lokakarya sosialisasi, dan seminar.

1 bintek

1 bintek

1 bintek

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah. (RKPD, KUA PPAS, RPJMD)

3 dokumen

3 dokumen

4 dokumen

1.275.000.000 3 dokumen

371.000.000 3 dokumen

Ketersediaan dokumen rencana dan evaluasi pembangunan daerah

14 (12 Stabilitas daerah; LKPj; LPPD)

15 (12 14 (12 Stabilitas Stabilitas daerah; LKPj; daerah; LKPj AMJ; LKPj; LPPD) LPPD)



Rp.

Target 6

110.000.000

Rp.

7

Target 8

1 bintek

115.500.000

Tahun 2015

Rp.

9

Target 10

1 bintek

Rp.

11


Tahun 2016 Target 12

Rp.

13

Target 14


Rp.

15

16

17

121.275.000

1 bintek

127.339.000

1 bintek

133.706.000

5 bintek

607.820.000

BAPPEDA

383.100.000

3 dokumen

396.410.000

4 dokumen

686.051.000

17 dokumen

3.111.561.000

BAPPEDA


15 (12 Stabilitas daerah; LKPj; LKPj AMJ; LPPD)

Bagian Tata Pemerintahan

71 (60 Stabilitas daerah; 5 LKPj; 1 LKPj AMJ; 5 LPPD)

1 06

xx

22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan investasi

2 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

810.000.000 2 dokumen

850.000.000 2 dokumen

900.000.000

2 dokumen

930.000.000

2 dokumen

950.000.000

10 dokumen

4.440.000.000

BAPPEDA

1 06

xx

23

Program Perencanaan Sosial Budaya

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang sosbud

2 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

580.000.000 2 dokumen

620.000.000 1 dokumen

630.000.000

2 dokumen

650.000.000

1 dokumen

700.000.000

7 dokumen

3.180.000.000

BAPPEDA

Dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

2 dokumen

3 dokumen

2 dokumen

185.000.000 1 dokumen

200.000.000 2 dokumen

300.000.000

2 dokumen

310.000.000

1 dokumen

310.000.000

8 dokumen

1.305.000.000

BAPPEDA

Kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga, Perguruan Tinggi, masyarakat dan swasta

1 paket

1 paket

1 paket

180.000.000

240.000.000

250.000.000

1 paket

260.000.000

1 paket

270.000.000

5 paket

1.200.000.000

BAPPEDA

Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program Kerjasama Pembangunan

Jumlah Investasi dan Penyerapan TK di daerah Program Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah

1 07

1 07 01

Tersusunnya dokumen perencanaan prasarana perhubungan daerah

1 -

-

1 dokumen

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan wilayah perkotaan

1 RDTRK

-

1 RDTRK

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Tersedianya dukumen nama rupa bumi

1 dokumen

-

1 dokumen

Perhubungan

15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1 paket


Sarpras terminal induk

-

Lampu penerangan ; Papan Jurusan; 4 kursi tunggu

1

1

1

1

300.000.000

20.000.000

1 RDTRK

25.000.000 1 dokumen

1.303.577.000

Sarana prasarana terminal yang terbangun

1 paket

60.000.000

21.000.000

1 RDTRK

25.000.000 1 dokumen

4.229.200.000

Lampu penerangan ; Papan nama terminal

190.000.000

300.000.000

BAPPEDA

22.050.000

1 RDTRK

23.152.500

1 RDTRK

24.310.000

5 RDTRK

110.512.500

BAPPEDA

25.000.000

1 dokumen

25.000.000

1 dokumen

25.000.000

5 dokumen

125.000.000


4.517.700.000

Lampu penerangan ; Papan nama terminal

Bagian Perekonomian

315.000.000

3.512.450.000

Lampu penerangan; Papan jurusan; pembuatan ruang tunggu

215.000.000

Lampu peneranga n; perbaikan ruang tunggu; sarpras kantor terminal

2.484.150.000

14.697.077.000

245.000.000

1.025.000.000

DINHUBKOMINF O DINHUBKOMINF O

VIII-6

Kode

1

1 07



2

Tahun 2011

Target

3

(4a)

(4b)

5

Dokumen kajian perhubungan

Dokumen amdal Lalin; Dokumen Profil Perhubun gan

2 unit terminal

16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1 07 01

17

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Dokumen sistem manajemen angkutan

1 07 01

18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Jumlah pembangunan terminal, halte dan tpr

1 terminal; 1 TPR

1 07 01

19

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah pengadaan ramburambu Lalu Lintas

1 paket

1 07

20

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Jumlah uji KIR

1032

1 08

Jumlah terminal dan traffic light yang terpelihara

-

1 unit terminal; 68 rambu

xx

15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 08

xx

16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

0 unit; 50 rambu

1 dokumen

17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Rp.

Target 6

7

Tahun 2014

Rp.

Target 8

0

310.000.000

1 unit; 75 rambu

110.000.000

9

Tahun 2015

Rp.

Target 10

Dokumen rekayasa LL

1.161.250.000

947.250.000

Target 12

677.500.000

470.000.000

150.000.000

13

4 halte; 2 TPR

640.000.000

4 halte; 2 TPR

940.000.000

5 halte; 2 TPR

35 unit rambu

175 lalin; 1 traffic light

528.577.000

689 lalin; 625 meter marka; 1000 meter guard rail; 1 traffic light; 4 flashing lamp

2.067.950.000


1.965.450.000


896

1331

45.000.000

1542

1764

200.000.000

1971

Target 14

1.959.950.000

25.000.000

15

727.500.000

5 halte; 2 TPR

170.000.000

2186

1 terminal; 18 halte; 8 TPR

1.144.150.000 2.910 lalin; 2.500 meter marka; 3.135 meter guard rail; 5 traffic light; 15 flashing lamp

25.000.000

2186

2.900.000.000

1.750.000.000

1.650.000.000

10.610.000.000

DPU

2.910.000.000 17 sungai; 5 telaga; 100%

3.145.000.000 17 sungai; 5 telaga; 100%

14.229.794.000

KLH dan DPU

3.010.000.000

KLH; DINHUTBUN

80%

85%

90%

95%

100%

100%

sosialisasi 120 orang






95,00%

100,00%


DINHUBKOMINF O

2.900.000.000

75%

90,00%

320.000.000

1.410.000.000

70%

Terlaksananya rehabilitasi kawasan dieng

7.666.077.000 DINHUBKOMINF O

29.874.794.000

Kondisi sarana dan prasarana pemantauan kualitas air

0

DINHUBKOMINF O DINHUBKOMINF O

5.815.000.000

17 sungai; 5 telaga; 100%

1 cekdam

742.500.000 620.000.000

5.730.000.000

17 sungai; 3 telaga; 95 %

0

DINHUBKOMINF O dan DPU

6.830.000.000

15 sungai; 3 telaga; 95 %

Konservasi Kerusakan Air

17

6.729.897.000

Pemantauan kualitas lingkungan

-

16

4.769.897.000 -

-

Rp.

4.323.500.000

172.500.000



3 dokumen

1 unit; 50 rambu

165.000.000

250.000.000

Rp.

0

1 unit; 50 rambu

1 terminal

25.000.000

Rp.

0

1 unit; 75 rambu

145.000.000

11


Tahun 2016

Terkendalinya permasalahan persampahan di Kabupaten Banjarnegara

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH xx

Tahun 2013

0

Lingkungan Hidup

1 08

1 08

Tahun 2012

Tahun 2010

xx

xx



2.454.897.000

500.000.000


1 cekdam

100,00%

2.809.897.000

615.000.000


1 cekdam

100,00%

2.910.000.000

615.000.000


1 cekdam

100,00%

665.000.000

1 cekdam

615.000.000

4 cekdam

100,00%

VIII-7

Kode



2

3

1

Target

(4b)

5

4 dokumen

4 dokumen

75.000.000

4 dokumen

75.000.000

4 dokumen

2 hutan kota

330.000.000

2 hutan kota

330.000.000

2 hutan kota

Program Peningkatan Kualitas Dokumen Data Sumber Daya 4 dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber dokumen Alam dan Lingkungan Hidup Daya Hutan (NNSDH) Nasional dan Daerah

1 08

xx

24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

15

Program pembangunan sistem pendaftaran tanah

1 09

xx

16

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1 09

xx

17

1 10 01

15

1 11

Program Penyelesaian konflikkonflik pertanahan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

% tanah yang sudah bersertifikat (dari 532 bidang tanah milik Pemerintah daerah)

56,02%

56,02%

72,93%

Tersedianya dokumen data tanah

-

-

1 dokumen

Terfasilitasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan

-

1

3

15

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

KTP Elektronik

-

-

60%

KTP Konvensonal

87,87%

94,77%

94,77%

Akta kelahiran

58,53%

60,93%

62,83%

16

Rp.

7

260.000.000

Target 8

79,51%

235.000.000

3

5.396.000.000

86,09%

75.000.000

30.000.000

3

1.405.000.000

Target 12

13

Rp.

Target 14

15

4 dokumen

75.000.000

4 dokumen

75.000.000

4 dokumen

330.000.000 2 hutan kota

330.000.000

2 hutan kota

330.000.000

2 hutan kota

235.000.000

270.000.000

92,67%

235.000.000

30.000.000

3

1.125.000.000

80%


Tahun 2016

Rp.

11

-

1.405.000.000

70%

Target 10

265.000.000

25.000.000

Tahun 2015

Rp.

9

265.000.000

1.125.000.000

350.000.000

100,00%

1 dokumen 35.000.000

3

1.060.000.000

90%

315.000.000

1.060.000.000

72,93%

15

945.000.000

100%

945.000.000

100%

66,37%

945.000.000

66,37%

1.095.000.000

67,93%

1.110.000.000

1.145.000.000

-

0

Terbentuknya Peraturan RAD PUG, PUHA

-

-

0

2 Perbup

1 draf Perda

2 draf Perda

2 draf Perda

2 Perda

-

2%

2%

4%

4%

4%

6%

63

naik 2%

62

50.000.000

1 RAD

275.000.000

2% 150.000.000

1 RAD

275.000.000

6% 115.000.000

2 RAD

280.000.000

8% 135.000.000

2 RAD

310.000.000

10% 145.000.000

2 RAD

DPU; KLH

1.435.000.000

DPPKAD; Bagian Tata Pemerintahan

1.280.000.000

DPPKAD

Bagian Tata Pemerintahan 155.000.000


DINDUKCAPIL 20 KECAMATAN

9.931.000.000

DINDUKCAPIL; 20 KECAMATAN

4.570.000.000

BKBPP; KPMD

1.190.000.000

BKBPP

695.000.000

BKBPP

10% 150.000.000

Terfasilitasinya ARG di SKPD Kabupaten

-

6

10

15

20

30

30

30

MoU dengan pihak layanan dan PPT

-

-

0

1

2

3

4

4

KIE PPPA melalui media tradisional

-

-

0

2

2

4

4

4


1.650.000.000

17 KLH

69,21%

-

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

16 375.000.000

9.931.000.000

PERBUP RAD PKHP dan RAD KPA

150 orang; 2.000 leaflet; 90 spot radio

Rp.

2 dokumen 35.000.000


94,77% 64,64%

275.000.000

Cakupan KKBGA yang lapor xx

Target 6

5.396.000.000

Pemberdayaan Perempuan

xx

Rp.

285.000.000

Menurunnya kasus KKBGA di masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang KKBGA

1 11

-

Kependudukan dan Catatan Sipil

1 10

1 11

-

Pertanahan

xx

Tahun 2014

Tahun 2011

19

1 09

Tahun 2013

(4a)

xx

1 09

Tahun 2012

Tahun 2010

1 08

Jumlah Hutan Kota yang terpelihara



VIII-8

Kode

1



2

3

Tahun 2010

Tahun 2011

Target

(4a)

(4b)

5 -

Fasilitasi Kabupaten Layak Anak

-

1 gugus 1 gugus tugas KLA tugas KLA; workshop KLA

Pembentukan dan Penguatan PPT Kecamatan

5

Percepatan pelaksanaan PUG

1

278 Desa

17

Tertanganinya korban kekerasan berbasis gender dan anak

1 12

penguatan 20 PPT Kec


2 Penguatan 1 PUG berbasis Masyarakat

1 Kec. Melaksanakan PUG





30 SKPD

30 SKPD

30 SKPD

30 SKPD

30 SKPD

30 SKPD

1

2

xx

15

Program Keluarga Berencana

3

278

2

2 16%

278

24.616

585.000.000

278

2.285.000.000

278

1

1

1

140 orang

140 orang

200 orang

200 orang

250 orang

250 orang

78%

80%

80%

80%

85%

85%

5

5

10

10

10

3

4

5

8

8

8

4%

5%

5%

5%

5%

5%

5 16%

7 -

16%

27.429

10 100.000.000

296 0rg

472.062.500

30%

296 org

1.180.876.000

29.468

15 100.000.000

530.876.000

30%

296 org

1.270.587.000

30.941

20 100.000.000

545.587.000

30%

32.499

20 100.000.000

296 org

1.379.916.000

584.916.000

30%

600.245.000

163.372

Kie KB melalui media film

20 kali

35 kali

35 kali

20 kali

20 kali

20 kali

20 kali

115 kali

Radio Spot KB Liputan berita KB

40 kali 10 kali

40 kali 10 kali

40 kali 10 kali

30 kali 10 kali

30 kali 10 kali

30 kali 10 kali

30 kali 10 kali

160 kali 50 kali

Aneka berita Billboard/baliho

10 kali 2 paket

10 kali

10 kali 4 paket

10 kali 30 paket

10 kali 30 paket

10 kali 30 paket

10 kali 30 paket

50 kali 124 paket

5000 lembar

5000 lembar

5000 lembar

5000 lembar

5000 lembar

25000 lembar

Leaflet


400.000.000

BKBPP; KPMD

6.293.686.500

BKBPP; KPMD

2.733.686.500

BKBPP

1184 org

1.495.245.000

43.035

BKBPP

278

1

0%

24.937

278

17

3

585.000.000

1

967.062.500

Terlayaninya Maskin untuk ber-KB

3

585.000.000

0

1

3,20%

3

455.000.000


Rp. 16


Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 12

15


3

296,00

Target 14


2

Jumlah kader PKK yang terlatih

Rp.


-

2

13

Banjarnegara menuju KLA

-

16%

Target 12

Banjarnegara menuju KLA

2

kuota keterwakilan perempuan di legeslatif

Rp.

Penguatan jejearing KLA

-

Jumlah lembaga kearifan lokal yang terbentuk Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

11

Penguatan jejearing KLA

278 -

1

Target 10

Perbup RAD KLA

76%

1,60%

Rp.

penguatan 1 pokja PUHA

Forum PKHP

Jumlah desa prima terbentuk

9


-

62%

Target 8


Tahun 2016


20 SKPD

278 -

Rp.

Tahun 2015


Jumlah kelompok rentan yang terlatih

Jumlah korban yang mendapatkan rujukan

18

7

75.000.000

TOT pendamping KKBGA

xx

Target

0

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Upadting data KKBGA Tersusunnya Profil PPPA

1 11

Rp.

Tahun 2014

1

15

-

Tahun 2013

6

-

Terbentuknya PSWGA xx

Tahun 2012

Pembentukan POKJA PUHA berbasis masyarakat

Tersedianya data SIGA sekunder dari SKPD secara berkelanjutan 1 11



VIII-9

Kode



2

3

1 1 12

xx

16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1 12

xx

23

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

1 12

xx

24

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

1 13

Tahun 2012

15

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2011

Target

(4a)

(4b)

5

1. kategori tumbuh

20 klmpk

20 klmpk

35 klmpk

40 klmpk

40 klmpk

40 klmpk

40 klmpk

40 klmpk

2. kategori tegak

2 klmpk

3 klmpk

5 klmpk

10 klmpk

10 klmpk

10 klmpk

10 klmpk

10 klmpk

3. kategori tegar Peningkatan kelompok KB Pria

1 klmpk 103 klmpk

1 klmpk 104 klmpk

3 klmpk 104 klmpk

5 klmpk 105 klmpk

5 klmpk 110 klmpk

5 klmpk 110 klmpk

5 klmpk 115 klmpk

5 klmpk 115 klmpk

Terlatihnya 5500 tenaga pendamping kelompok bina keluarga

200

200

1100

250.000.000

1100

300.000.000

1100

350.000.000

1100

400.000.000

1100

450.000.000

Meningkatnya lembaga swadaya dan lembaga organisasi masyarakat sebagai pengelola

120

180

556

160.000.000

556

240.000.000

556

260.000.000

556

280.000.000

556

300.000.000

1.736

1.753

Peningkatan kualitas pik remaja

Rp.

Target 6

7

85.000.000

1750

Sosial

xx

Tahun 2013

Tahun 2010

Peningkatan jumlah kader posyandu

1 13



190 orang

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan bidang kesejahteraan sosial

15 Kube (200 orang)

43 Kube (150 orang KBS, 6 orang pendamping)

1. 13. 01. 16.

Program Palayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

12 orang

16 orang; 100 66 orang; orang/paket 20 kec; 278 desa

1 13

xx

17

Program pembinaan anak terlantar

Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pembinaan agar meningkat kemauan dan kemampuannya guna menolong dirinya sendiri untuk memperbaiki taraf kesejahteraan sosialnya.

50 anak

110 anak

55 anak

1 13

xx

18

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Jumlah penyandang cacat dan trauma yang mendapatkan pembinaan agar meningkat kemauan dan kemampuannya guna menolong dirinya sendiri untuk memperbaiki taraf kesejahteraan sosialnya.

18 orang

49 orang

45 orang


Target 8

1775

180.000.000 2 paket; 50 tokoh masy; 50 orang; 20 kec; 278 desa

100.000.000

Rp.

Target 10

1800

1 paket; 60 tokoh masy; 60 orang; 20 kec; 278 desa

Rp.

Target 12

1825

405.000.000

365.000.000

13

115.000.000

1.405.000.000

375.000.000 190 orang

495.000.000

11

115.000.000

1.395.000.000

315.000.000 190 orang

40.000.000

9

110.000.000

845.000.000

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Rp.


Target 14

15

145.000.000

Rp. 16

BKBPP

5500

1.750.000.000

BKBPP

556

1.240.000.000

BKBPP

415.000.000

KPMD

1.800.000.000

440.000.000 190 orang


17

570.000.000

1850

1.600.000.000

190 orang

Rp.


6.720.000.000

470.000.000 950 orang

455.000.000


DINSOSNAKERTRANS;Bagian Perekonomian Bagian Kesra

1.680.000.000 DINSOSNAKERTRANS;Bagian Perekonomian

1.910.000.000

DINSOSNAKERTRANS

75 anak

100.000.000

85 anak

125.000.000

95 anak

140.000.000 105 anak

165.000.000 415 anak

570.000.000 DINSOSNAKERTRANS

55 orang

120.000.000

60 orang

140.000.000

65 orang

170.000.000

200.000.000 300 orang


75 orang

VIII-10

Kode



2

1

Tahun 2012

Tahun 2010

Tahun 2011

Target

3

(4a)

(4b)

5

15 orang

1 13

xx

20

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pembinaan agar Meningkat kemauan dan kemampuannya guna menolong dirinya sendiri untuk memperbaiki taraf kesejahteraan sosialnya.

1 13

xx

21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya peran serta masyarakat mendorong PSKS dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1 14



-

9 Karang 15 orang; 300 taruna (20 orang (60 KK) orang TKSK)

xx

15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1 14

xx

16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1 14

xx

17

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 15

Rp.

Target 6

55 orang

320 orang; 60 KK; 12 kelompok; 13 lembaga

Tenaga Kerja

1 14

Tahun 2013

7

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan kesempatan kerja

Rp.

Target 8

9

60.000.000 70 orang; 1 paket

180.000.000 320 orang; 15 kelompok; 2 lembaga

245.000.000 340 orang; 20 kelompok; 2 lembaga

515.000.000

Target 11

70.000.000 70 orang; 1 paket

300.000.000

360 orang; 25 kelompok; 2 lembaga

555.000.000

90 orang

90 orang

125 orang

15.000.000

150 orang

20.000.000

150 orang

25.000.000

150 orang

50 perusahaan

100 perusahaan

10.000.000

25 pengusaha; 25 pekerja; 150 perusahaan

70.000.000


80.000.000


647.152.000

1 paket; 96% dari KHL; 160 orang

2.115.000.000

450.000.000

Rp.

Target 13

80.000.000 70 orang; 1 paket

355.000.000


2.115.000.000

475.000.000


Target 15

420.000.000



25 pengusaha ; 25 pekerja; 225 perusahaa n

2.155.000.000

500.000.000


Rp. 16

90.000.000 335 orang; 4 paket

650.000.000

30.000.000 150 orang

100.000.000

Rp. 14

605.000.000

265.000.000


Tahun 2016

12

92% dari KHL; 120 orang

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

425.000.000

Rp.

1 paket; 90% dari 86% dari KHL; 32 orang KHL; 100 orang

Meningkatnya perlindungan 50 tenaga kerja meliputi perusahaa keselamatan dan kerja, n jaminan sosial tenaga kerja serta unsur kesejahteraan tenaga kerja lainnya.


Tahun 2015

10

30.000.000 70 orang; 1 paket

290.000.000

Meningkatkan kualitas dan daya saing melalui pelatihan

Tahun 2014

17


1.500.000.000 DINSOSNAKERTRANS; Bagian Kesra

2.615.000.000

DINSOSNAKERTRANS


2.115.000.000 DINSOSNAKERTRANS

35.000.000 725 orang


115.000.000

100 pengusaha ; 100 pekerja; 850 perusahaa n

2.160.000.000


9.192.152.000 DININDAGKOP UMKM

1 15

xx

15

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Meningkatnya kualitas/kuantitas produk

3 kelompok

3 kelompok

35 UMKM

240.000.000 115 orang

450.000.000 115 orang

450.000.000

115 orang

475.000.000 115 orang

475.000.000

35 kelompok; 460 orang

2.090.000.000

DININDAGKOP UMKM

1 15

1

16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Meningkatnya pengetahuan UMKM

20 koperasi; 10 UMKM

-

50 UMKM

142.852.000

135 orang

390.000.000

135 orang

390.000.000

135 orang

400.000.000 135 orang

400.000.000 50 UMKM; 540 orang

1.722.852.000

DININDAGKOP UMKM

1 15

1

17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Meningkatnya kualitas usaha bagi UMKM

50 UMKM

50 UMKM

60 orang; 16 pasar

240.300.000 150 orang; 16 pasar

965.000.000

150 orang; 16 pasar

965.000.000

150 orang; 16 pasar

970.000.000 150 orang; 16 pasar

975.000.000 150 orang; 16 pasar

4.115.300.000

DININDAGKOP UMKM

1 15

1

18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya kualitas pengelola koperasi

20 koperasi

20 koperasi

20 orang

310.000.000

140 koperasi

310.000.000 140 koperasi

310.000.000

310.000.000

1.264.000.000

DININDAGKOP UMKM

494.963.895

362.980.285

1 16

1 16

Penanaman Modal Daerah

xx

16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

24.000.000

140 koperasi

377.449.500

Jumlah Investor berskala Nasional


889

523

600

202.449.500

422.694.450

600

222.694.450

600

244.963.895

600

162.980.285

140 koperasi

140 koperasi

379.278.313

600

179.278.313

1.204.278.313 KP2T; BAPPEDA

600

179.278.313

KP2T; BAPPEDA

VIII-11

Kode



2

1

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1 17

Tahun 2012

Tahun 2010

Tahun 2011

Target

3

(4a)

(4b)

5

Terlaksananya kegiatan promosi dan kerjasama investasi

3 event

4 event

3 event

15

Program Pengembangan Nilai Budaya

1 17

xx

16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 17

xx

17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1 17

xx

18

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

1 18

20

Target 6

175.000.000

7 4 event

1.430.000.000

1 TMP; 3 1 TMP; 3 Terpeliharanya kualitas dan 1 TMP; 3 Monumen; Monumen; kuantitas nilai-nilai budaya Monumen; kegiatan kegiatan kegiatan di Banjarnegara peringatan peringatan peringatan HUT RI dan HUT RI dan HUT RI Hari Jadi Hari Jadi dan Hari Kabupaten Kabupaten Jadi Kabupate Banjarnegara Banjarn negara Banjarneg ara

Tahun 2014

Rp.

Target 8

200.000.000

9 5 event

4.405.000.000

Tahun 2015

Rp.

Target 10

250.000.000

11 4 event

3.418.000.000


Tahun 2016

Rp.

Target 12

200.000.000

13 3 event

2.365.000.000

Rp.

Target 14

200.000.000

15 19 event


Rp. 16 1.025.000.000

17 BAPPEDA

DINBUDPAR; DINSOS13.913.000.000 NAKERTRANS; Bagian Tata Pemerintahan

2.295.000.000

540.000.000

1 TMP; 3 Monumen; kegiatan peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara

580.000.000


675.000.000


675.000.000


665.000.000


3.135.000.000 DINSOSNAKERTRANS; Bagian Tata Pemerintahan; DINBUDPAR

Terlestarinya benda cagar budaya

8 unit

340.000.000

8 unit

930.000.000

8 unit

693.000.000

8 unit

725.000.000

8 unit

680.000.000

40 unit

3.368.000.000

Dikenalnya senibudaya Banjarnegara

2 event

550.000.000

2 event

2.845.000.000

2 event

2.000.000.000

2 event

915.000.000

2 event

950.000.000

10 event

7.260.000.000

DINBUDPAR

150.000.000

DINBUDPAR

Pemuda dan Olah Raga

xx

Tahun 2013

Rp.

Kebudayaan

1 17 04

1 18



Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah gedung olahraga

50.000.000

50.000.000

50.000.000

125.000.000

445.000.000

530.000.000

555.000.000

645.000.000

1.715.000.000

125.000.000

445.000.000

530.000.000

555.000.000

645.000.000

1.715.000.000

4

4

4

4

4

4

4

4

Jumlah organisasi pemuda

24

24

24

24

24

24

24

24

Jumlah organisasi olahraga

27

27

27

27

27

27

27

27

Jumlah kegiatan kepemudaan

7

7

7

7

7

7

7

7

Jumlah kegiatan olahraga

5

5

5

5

5

5

5

5

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

4

4

4

4

4

4

4

4

46 1 tim peserta porseni

46 -


46


46



Lapangan olahraga Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis


DINBUDPAR

DINDIKPORA; DINSOSNAKERT RANS; Bagian Kesra

DINDIKPORA; DINSOSNAKERTRANS; Bagian Kesra

VIII-12

Kode

1 1 18

xx

21



2

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Terbangunnya komplek pusat olah raga di Stadion, Parakancanggah



Tahun 2012

Tahun 2010

Tahun 2011

Target

(4a)

(4b)

5

xx

15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk

99,618

85,518

1 19

xx

16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Penurunan kasus pelanggaran Perda, trantibum dan kriminalitas

1

117.074

1 19

xx

17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang

-

-

Pemeliharaan tempat ibadah xx

18

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1 19

xx

19

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1 19

xx

20

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Target 6

86,444

1

5 unsur

550.000.000

99.000.000

457.060.000

35%

Tahun 2014

Rp.

Target

7

8

80% (Pembangunan gedung bulu tangkis )

2.500.000.000 85% (Pembangunan lapangan Tenis)

15.646.360.000

1 19

1 19

Rp.

1

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19

Tahun 2013

20.019.500.000

86,444

1

5 unsur

1.832.000.000

135.000.000

2.000.000.000

78% 50.000.000 300 orang

-

-

200 orang

Jumlah data situasi dan kondisi daerah

-

-

3 dok

107.800.000

3 dok

131.000.000

Persentase penanganan kasus PEKAT yang terjadi dan yang ditangani

1

-

100%

159.000.000

100%

228.000.000

Jumlah peserta sosialisasi tentang bahaya narkoba

240 orang

500 orang

400 orang

Target 10

86,760

1

5 unsur

1.860.500.000

Jumlah peserta kegiatan pendidikan politik masyarakat

100 orang

100 orang

630 orang

Tertatanya kawasan rawan bencana

13 titik

26 titik

30 titik

87,070

667.000.000

1

5 unsur

300 orang

3 dok

131.000.000

100%

258.000.000

750 orang

22.854.000.000

87,653

2.038.500.000

1

5 unsur

87,711

189.000.000

1.015.000.000

90%

1

5 unsur

744.000.000

Kesbangpolin mas; SATPOL PP SATPOL PP

5.667.060.000 Kesbangpolinma s; Bagian Kesra; DPU

1.400 orang

465.000.000 Kesbangpolinma s

3 dok

131.000.000

3 dok

131.000.000

3 dok

631.800.000

100%

263.000.000

100%

288.000.000

100%

1.196.000.000

Kesbangpolin mas; SATPOL PP

1.670.500.000

Kesbangpolin mas

800 orang

xx

22

Program Pencegahan Bencana

1 19

xx

23

Program Kesiapsiagaan

kesiapsiagaan kawasan rawan bencana

175 orang

225 orang

500 orang

1 19

xx

24

Program Pengelolaan Logistik Kebencanaan

Terpeliharanya pengelolaan logistik

-

-

1 paket

80.000.000

1 paket

80.000.000

1 paket

80.000.000

1 paket

90.000.000

1 paket

90.000.000

4 paket

1 19

xx

25

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

-

23 lokasi

6 lokasi

37.500.000

6 lokasi

37.500.000

12 lokasi

75.000.000

12 lokasi

75.000.000

17 lokasi

87.500.000

63 lokasi

30 titik 500 orang

387.500.000

1.130 orang

415.000.000

14.275.000.000

30 titik

15.400.000.000

2.905.000.000 500 orang

Kesbangpolin mas

3.500 orang

1 19


Kesbangpolin mas; SATPOL PP; Bagian Kesra

115.000.000

356.000.000 1.130 orang

2.890.000.000

99.909.860.000

90%

Program Pendidikan Politik Masyarakat

2.625.000.000 500 orang

DPU

105.000.000 300 orang

800 orang

14.225.000.000

17

10.000.000.000

6.948.000.000

21

1.900.000.000 500 orang

30 titik

16

1

xx

30 titik

12.600.000.000

2.000.000.000


Rp.

15

1 19

11.950.000.000

1.130 orang

1.010.000.000

Target 14

100 % (Pembangu nan sarpras penunjang)

165.000.000

85% 100.000.000

256.000.000

2.500.000.000

Rp.

13

20.073.500.000

156.000.000

1.505.000.000

Target 12

3.000.000.000 95 % (Pembangunan lapangan basket)


Tahun 2016

Rp.

11

21.636.500.000

95.000.000 300 orang

750 orang

630 orang

Rp.

83%

Jumlah peserta kegiatan kemitraan pengembangan wasbang

256.000.000

9

Tahun 2015

3.085.000.000

4.650 orang 189 titik

68.450.000.000

BPBD

2.900 orang

13.405.000.000

BPBD

420.000.000

BPBD

312.500.000

BPBD

VIII-13

Kode

1

1 20



2

3



Tahun 2012

Tahun 2010

Tahun 2011

Target

(4a)

(4b)

5

xx

13

Program Pemberdayaan Jasa Usaha

1 20

xx

15

1 20

xx

17

Target 7

Rp.

Target 8

15.042.541.000

9

Target 11

13

15.587.674.776

15

17

50 orang

6.390.950.000

50 orang

6.454.859.500

50 orang

6.519.408.095

50 orang

6.584.602.176

50 orang

6.650.448.198

50 orang

32.600.267.969

Sekretariat DPRD

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

opini laporan keuangan daerah

WDP

WDP

WDP

5.659.500.000

WDP

5.372.100.000

WDP

5.119.000.000

WTP

5.093.200.000

WTP

5.119.820.000

WTP

26.363.620.000

DPPKAD; DINHUB KOMINFO ; DININDAGKOP UMKM;Bagian Perekonomian

Laba dan Kinerja Perusahaan Daerah semakin meningkat

4 Unit

4 Unit

100% (4 unit)

Laporan APBD tepat waktu

tepat

tepat

tepat

120.000.000

tepat

266 Desa

320.000.000

266 Desa

100%

827.591.000

100%

1 20

xx

19

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1 20

xx

20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 20

xx

24

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat di lingkungan PEMDA

100%

100%

persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan

71,15%

28,01%

% cakupan pembinaan pelayanan publik Terwujudnya Produk Hukum Daerah Berupa Peraturan Daerah, Sarana dan prasarana, penyuluhan hukum, buku himpunan hukum, dan terwujudnya pokja RANHAM


80% 1 skpd, 67 unit

80%

80%

40%

2.065.000.000

843.429.400

82% 90.000.000 1 skpd, 37 skpd, 1 dok 265.000.000

40%

tepat

120.000.000

tepat

266 Desa

170.000.000

266 Desa

100%

860.415.000

100%

90.000.000

1 skpd

85% 90.000.000

310.000.000

1 skpd, 1dok 40%

100% (4 unit) 120.000.000

50%

Bagian Pembangunan

100% (4 unit) 120.000.000

tepat

600.000.000

DPPKAD

190.000.000 266 Desa

190.000.000 266 Desa

3.135.041.000

Bagian Pemerintahan Desa

877.622.600

100%

895.123.500

4.304.181.500

INSPEKTORAT

90.000.000

1 skpd

85%

470.000.000

tepat

100%

875.000.000

50 orang

100% (4 unit)

175.000.000

16

DPPKAD; DINHUB KOMINFO ; DININDAGKOP UMKM;Bagian Perekonomian; Bagian 78.073.965.469 Pemerintahan Desa; INSPEKTORAT; Bagian Organisasi; Bagian Tata Pemerintahan; Bagian Pembangunan; BKD

15.865.596.698

100%

Rp.

50 orang

120.000.000

175.000.000

Target 14

Meningkatnya kapasitas wakil rakyat

100% (4 unit)

100%

Rp.

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

175.000.000

Target


100%

100% (4 unit)

100%

Rp. 12

15.504.723.095


Tahun 2016

21,66%

18

175.000.000

Rp. 10

17.065.388.900

100%

Tahun 2015

62,70%

xx

175.000.000

Tahun 2014

Terlatihnya 225 orang yang bergerak dalam bidang jasa/kontraktor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah guna menunjang ketertiban dalam administrasi pelelangan kegiatan

1 20

1 20 XX 26

Rp. 6

Pemerintahan Umum

1 20

Tahun 2013

85%

360.000.000

60%

100%

85% 90.000.000

410.000.000

450.000.000

60%

623.000.000

Bagian Organisasi Bagian Hukum

VIII-14

Kode



2

3

1



Tahun 2012

Tahun 2010

Tahun 2011

Target

(4a)

(4b)

5

Tahun 2013

Rp.

Target 6

7

Tahun 2014

Rp.

Target 8

Tersedianya pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa 1 20

xx

27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

6 raperda, 100%

% lembaga perangkat daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku

1 21

Ketahanan Pangan

1 21

xx

15

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian /Perkebunan)

Meningkatkan kinerja kelembagaan

24 SKPD

24 SKPD

Ketersediaan pangan utama; Terlaksananya penambahan luas areal tanaman perkebunan (ha)

112,2; 10

tersedianya / terbangunnya sarana prasarana dan infrastruktur pertanian, alsintan, gedung

JUT, JIDES, , JUT 43 lokasi, alsintan30

112,67; 47.575

114,34; 30

24 SKPD (100%)

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Jumlah kader pemberdayaan 280 orang masyarakat

1 22

xx

16

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Jumlah desa yang difasilitasi dalam pembentukan BumDes

1 22

xx

17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Jumlah desa yang di monitoring dan dievaluasi

1 22

xx

19

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1 23 06

15

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

15

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Meningkatnya sistem adminiastrasi arsip daerah

1 set otomasi kearsipan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Terselamatkannya dokumen/ arsip daerah

2 unit AC; 5 unit rak arsip; 2 SKPD

Jumlah Kader PKK yang terlatih

-

0

66

15

20

116,23; 45

Target 10

11

Rp.

Target 12

13

Rp.

Target 14

266 desa

-

266desa

296

-

0

-

185.000.000 9 raperbup

11.820.721.900

118,23; 44

125.000.000 9 raperbup

5 dokumen 1.795.900.000

24 SKPD (100%)

14.835.222.200

14.835.222.200

JUT 20 unit, JITUT 20 unit, JIDES 20 unit 1.395.000.000

- 500 orang

510.000.000

24 SKPD (100%)

15

5 dokumen 1.972.250.000

24 SKPD (100%)

19.499.886.900

120,84; 45

19.499.886.900

JUT 23 unit, JITUT 25 unit, JIDES 20 unit alsintan 1.430.000.000

16

280.000.000

500 orang

84

265.000.000

84

285.000.000

266desa

750.000.000

266desa

296

100.000.000

296

20 dokumen 2.090.205.000

24 SKPD (100%)

122,56; 49

26.465.875.600

JUT 25 unit, JITUT 28 unit, JIDES 23 unit

81.773.135.600

JUT 25 unit, JITUT 28 unit, JIDES 23 unit 1.615.000.000

Bagian Organisasi

Bagian Tata Pemerintahan 8.293.855.000

81.773.135.600

122,56; 139.5

17 Bagian Pemdes

829.000.000

26.465.875.600

1.455.000.000

280.000.000 500 orang

125.000.000


Rp.

3 draft; 798 exp

5 dokumen 1.375.000.000

JUT 17 unit, JITUT17 unit, JIDES 17 unit

30.000.000

10 raperbup, 100%

11.820.721.900

540.000.000

15

BKD; Bagian Organisasi KKP; Bagian Perekonomian; DINHUTBUN; DINTANKANNA K KKP; Bagian Perekonomian; DINHUTBUN

DINTANKANNAK

6.435.000.000

KPMD

280.000.000 500 orang

405.000.000 2000 orang

1.245.000.000

KPMD

74

275.000.000

74

295.000.000

1.150.000.000

KPMD

765.000.000

266desa

800.000.000

266desa

815.000.000

266desa

3.640.000.000

KPMD; Bagian Pembangunan

100.000.000

296

100.000.000

296

100.000.000

296

400.000.000

KPMD

Statistik

1 24

Kearsipan

1 24 24

1 24

9.151.429.000

JUT, JIDES, , JUT 15 JITUT 36 unit, JITUT lokasi, 15 unit, alsintan 30 JIDES unit 15unit

xx

260.000.000

5 dokumen 1.060.500.000

9.151.429.000

1 22

1 23

134.000.000 28 raperda, 100%

24 SKPD (100%)

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 22

Rp.


Tahun 2016

3 draft; 798 exp

Tersedianya Dokumen batas wilayah Kecamatan 1 20 30

9

Tahun 2015

xx

16


230.000.000

185.000.000

145.000.000

165.000.000

180.000.000

50.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

pemelihara an 1 set otomasi

80.000.000 2 unit AC; 5 unit rak arsip; 2 SKPD


80.000.000

2 unit Vacum Cleaner; 1 SKPD

pemeliharaa n 1 set otomasi

40.000.000

1 set perlengkapa n pengolahan arsip; 2 SKPD


60.000.000

2 unit Vacum Cleaner; 3 SKPD

905.000.000

KPAD

1 set Otomasi arsip yang handal

70.000.000

KPAD

75.000.000 4 unit ac; 10 rak arsip; 2 vacum clener; 10 SKPD

335.000.000

KPAD

VIII-15

Kode



2

3

1 1 24 24

18

1 25

1 25

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Tahun 2011

Target

(4a)

(4b)

5

Meningkatnya kualitas pelayanan informasi arsip daerah

200 buku; 25.000 berkas; 50 orang

Komunikasi dan Informatika

xx

15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1 25

xx

16

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

1 25

xx

17

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

1 25

xx

18

Program kerjasama informasi dan media massa

xx

19

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1

15

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 26

Desa yang terkoneksi internet

-

-

7

0,2

12

Urusan Pilihan

2 01

Pertanian

Rp.

Target 6

7

100.000.000

Program penelitian

-

-

-

Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan bidang Kominfo

20 orang

-

-

Kegiatan penyebaran informasi pembangunan

Siaran Radio; Bintek PPID; Sosialisasi IT di sekolah

Siaran Radio; Sosialisasi IT di sekolah

Bintek PPID

7

7

49

56

Jumlah jaringan E-Gov dan website Pemkab Banjarnegara

370.000.000

12


56


1 unit mobil perpusling; juara 3 provinsi; 15 perpus desa; 50 peserta; 1.500 eksemplar; 2.666 jam

-

-

Rp.

Target 8

100.000.000

-

-

220.000.000

10 Desa

730.000.000

548.000.000


Tahun 2015

Rp.

Target 10

100.000.000

11 200 buku; 25.000 berkas; 50 orang

1.455.000.000

10 Desa

725.000.000

16

Rp.

Target 12

13

100.000.000 200 buku; 25.000 berkas; 77 orang

1.522.500.000

10 Desa


Tahun 2016

865.000.000

18

Rp.

Target 14

100.000.000

15 1.000 buku; 125 berkas; 277 orang

1.460.000.000

10 Desa

750.000.000

20

16 500.000.000

17 KPAD

DINHUBKOMINFO; Bagian Humas

2.040.000.000 DINHUBKOMINF O; Bagian Humas

20

20.000.000

Program USO

20.000.000

5 orang

10.000.000

5 orang

10.000.000

5 orang

10.000.000

5 orang

10.000.000

20 orang

40.000.000

DINHUB KOMINFO


335.000.000


350.000.000


365.000.000


390.000.000


850.000.000

DINHUB KOMINFO; Bagian Humas

290.000.000

Bagian Humas

76

7 270.000.000

88

553.500.000 1 unit mobil perpusling; juara 3 provinsi; 15 perpus desa; 50 peserta; 1.500 eksemplar; 2.666 jam


- Program USO

Rp.

3.280.000.000

40 Desa


Program USO

7 -

9

1.365.000.000

548.000.000 Meningkatnya Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Tahun 2014

14

7

Perpustakaan

2

Tahun 2013

590.000.000

Jumlah surat kabar nasional dan lokal.

1 26

Tahun 2012

Tahun 2010

Jumlah Sistem Informasi Managemen Pemda

1 25



7 350.000.000

93

558.500.000 558.500.000 1 unit mobil perpusling; juara 3 provinsi; 15 perpus desa; 50 peserta; 1.500 eksemplar; 2.666 jam

20.000.000

7 282.500.000

98

570.000.000 570.000.000

60.000.000 DINHUBKOMINF O

7 290.000.000

98


625.000.000

66.165.234.000

102.042.500.000

101.947.350.000

103.799.930.000

107.139.972.500

58.067.000.000

83.016.500.000

83.563.150.000

87.475.465.000

90.054.011.500

5 unit mobil perpusling; juara 3 provinsi; 75 perpus desa; 250 peserta; 1.500 eksemplar; 13.330 jam

2.855.000.000

KPAD

2.855.000.000

KPAD

481.084.986.500

DINTANKANNA 402.176.126.500 K; DINHUTBUN; KKP

VIII-16

Kode

1



2

2 01

xx

15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2 01

xx

17

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

2 01

xx

18

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Tahun 2011

Target

(4a)

(4b)

5

6

terselenggaranya pelatihan dan pembinaan kelompok tani , pelaku agribisnis dalam pengembangan perbenihan budidaya dan peningkatan nilai tambah produk

190 kelompok

240 kelompok

290 kelompok

575.000.000 340 kelompok

terfasilitasinya temu bisnis dan promosi produk pertanian unggulan

-

Terlaksananya pelatihan teknologi tepat guna (kel)

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Terlaksananya peremajaan areal tanaman perkebunan (ha) tersedianya bibit unggul komoditas pertanian dan sarpras pertanian


-

pameran 2 pameran 2 kali kali

5 kel

terselenggarakannya pelatihan dan bantuan paket sarana prasarana teknologi tepat guna

19

Tahun 2013

3

Informasi harga dan akses pangan

xx

Tahun 2012

Tahun 2010

Penganekaragaman konsumsi pangan

2 01



4 kel

-

5 kel

pembinaa n pengemba ngan 4 jenis bibit komoditas unggulan dan 15 paket infrastrukt ur pertanian

Rp.

Target 7

Tahun 2014

Rp.

Target 8

9

1.825.000.000 390 kelompok

Tahun 2015

Rp.

Target 10

11

2.770.000.000 440 kelompok


Tahun 2016

Rp.

Target 12

13

4.230.000.000 490 kelompok

Rp.

Target 14

15

6.554.000.000 1950 kelompok

84,00

86,00

88,00

90,00

90,00

90,00

temu bisnis 2 kali, pameran 2 kali

405.000.000 temu bisnis 2 kali, pameran 2 kali dan pembangun an dan sarana prasarana penangana n pasca panen 2 unit

1.050.000.000 temu bisnis 3 kali, pameran 3 kali dan pembangun an dan sarana prasarana penangana n pasca panen 2 unit

1.650.000.000 temu bisnis 3 kali, pameran 3 kali dan pembangun an dan sarana prasarana pasca panen 2 unit

2.610.000.000 temu bisnis 3 kali, pameran 3 kali dan pembangu nan dan sarana prasarana penangana n pasca panen 3 unit

4.146.000.000 temu bisnis 13 kali, pameran 13 kali, sarpras penangana n pasca panen 9 unit

60 4 kel

-

0

40

110

pembinaan pembinaan pengembanga pengemban n 4 jenis bibit gan 6 jenis komoditas bibit unggulan komoditas dan 20 paket unggulan infrastruktur dan 20 pertanian paket infrastruktu r pertanian

70 227.000.000

5 kel

80 702.000.000

- pelatihan 2 kali dan paket srpras TTG 3 unit

1.775.000.000

110

pembinaan dan pengemban gan 6 jenis bibit komoditas unggulan dan 20 paket infrastrukt ur pertanian, alsintan 20 unit, peralatan pasca panen 20 unit

5 kel

90 795.000.000

pelatihan 2 kali dan paket srpras TTG 4 unit

6.315.000.000

110

pembinaan dan pengemban gan 6 jenis bibit komoditas unggulan dan 25 paket infrastruktu r pertanian, alsintan 25 unit, peralatan pasca panen 20 unit

5 kel

90 844.500.000

110

pembinaan dan pengembang an 6 jenis bibit komoditas unggulan dan 30 paket infrastruktu r pertanian, alsintan 30 unit, peralatan pasca panen 20 unit

7.537.450.000

110

pembinaan dan pengemba ngan 6 jenis bibit komoditas unggulan dan 35 paket infrastrukt ur pertanian, alsintan 30 unit, peralatan pasca panen 30 unit

Rp. 16 15.954.000.000

17 DINTANKAN NAK; DINHUTBUN; KKP

9.861.000.000

DINTANKAN NAK; KKP

3.442.450.000

DINHUTBUN

90 873.950.000



6.879.500.000

5 kel


24 kel


8.261.195.000

550

30.768.145.000 DINTANKANNAK; DINHUTBUN

pembinaan dan pengemba ngan 6 jenis bibit komoditas unggulan dan 130 paket infrastrukt ur pertanian, alsintan 105 unit, peralatan pasca panen 90 unit

VIII-17

Kode



2

3

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Terlaksananya pelatihan penyuluh (orang)

1 2 01

xx

20

peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2010

Tahun 2011

Target

(4a)

(4b)

5

6

7

0

405.000.000

36

36

-

Rp.

Target

87 87 penyuluh, 87 penyuluh 240 petani penyuluh, dan dan fasilitasi 4 250 petani fasilitasi 2 lomba dan lomba fasilitasi 4 lomba

2 01

xx

21

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

terlaksananya pemeriksaan , pencegahan penyakit ternak dan keamanan produk pangan asal hewan

125 ekor

2 01

xx

22

Program peningkatan produksi hasil peternakan

tersedianya bibit ternak berkualitas

135 ekor

2 01

xx

23

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

terfasilitasinya pemasaran produk peternakan

2 01

xx

24

Program peningkatan penerapan teknologi petemakan

pelatihan penerapan tekhnologi tepat guna peternakan dan bantuan sarpras peternakan

2 02

xx

15

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2 02

xx

16

Program rehabilitasi hutan dan lahan

2 02

xx

17

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

2 02



Terlindunginya Sumber Daya Hutan


Target 8

824.500.000

87 penyuluh, 300 petani dan fasilitasi 4 lomba

9 36

Rp.

Target 10

888.650.000



Tahun 2016

Rp.

Target

11

12

13

36

973.515.000

36

Rp.

Target 14

1.066.866.500

15 144



87 penyuluh , 1590 petani dan fasilitasi 4 jenis lomba 7 kali


Rp. 16

17

4.158.531.500 DINTANKANNAK; DINHUTBUN

28.225.000.000 2000 ekor 3 kali pengawasa n produk pangan asal hewan lab kesmavet 1 unit

37.365.000.000 2000 ekor 3 kali pengawasa n produk pangan asal hewan RPU 1 unit

36.480.000.000 3000 ekor 3 kali pengawasan produk , sarapras RPU

36.840.000.000 3000 ekor 3 kali pengawasa n produk , RPU dan sarpras 1 unit

35.722.000.000 pemeriksa an 12450 ekor, pengawasa n keamnaan pangan asal hewan 14 kali , 1 unit lab kesmavet dan 2 unit RPU

174.632.000.000 DINTANKANNAK

115 ekor dan infrastruktu r pertanian 3 unit

15.500.000.000 225 ekor dan infrastrukt ur pertanian 5 unit

20.520.000.000 250 ekor dan infrastruktu r pertanian 5 unit

20.020.000.000 300 ekor dan infrastruktu r pertanian 5 unit

20.220.000.000 325 ekor dan infrastrukt ur pertanian7 unit

19.612.000.000 1.411 ekor dan infrastrukt ur pertanian2 5 unit


7.750.000.000 1 unit pasar hewan, fasilitasi pemasaran produk 1 kali


10.010.000.000


9.806.000.000 3 unit pasar hewan dan fasilitasi pemasaran produk 6 kali


4.012.000.000


1594 ekor unggas , 97 ekor ternak ruminansia

91.743

37.884

2 kali pelatihan dan 50 ekor

3 kali pelatihan TTG dan 196 ekor ternak ruminansia besar/kecil

18

50

456,82

434,09

1 kabupaten

1 kabupaten

3 kali pelatihan TTG dan 125 ekor

3.205.000.000


1.595.000.000

Telaksananya rehabilitasi lahan kritis dan penghijauan lingkungan

Rp.

Tahun 2015

0 2000 ekor, 2 kali pengawasa n produk pangan asal hewan

Kehutanan Penambahn areal hutan/kebun rakyat (ha)

Tahun 2014

30 413,64

1 kabupaten

175.000.000 1.260.000.000

80.000.000

4.155.000.000


2.255.000.000 30 577,27

1 kabupaten

175.000.000 1.550.000.000

400.000.000

4.070.000.000


2.190.000.000 30 520,45

1 kabupaten

190.000.000 1.500.000.000

4.110.000.000


2.210.000.000 30 543,18

370.000.000 1 kabupaten

190.000.000 1.520.000.000

370.000.000


2.092.000.000 30 543,18

1 kabupaten

200.000.000 1.520.000.000

262.000.000

10.342.000.000 150

DINHUTBUN

930.000.000

DINHUTBUN

2597,73

7.350.000.000

DINHUTBUN

1 kabupaten

1.482.000.000

DINHUTBUN

VIII-18

Kode



2

3

1 2 02

xx

19

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

2 02

xx

20

Program perencanaan dan pengembangan hutan

2 03

Tahun 2011

Target

(4b)

5

6

7

80

50.000.000

80

1 unit

30.000.000

1 unit

-

1 unit

60

1 unit

Energi dan Sumberdaya Mineral

15

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Penertiban Penambang Liar (%)

26

2 03

xx

17

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE) %

59

2 03

xx

20

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Air Tanah

Jumlah Pemakai dan Pengusahaan Air Tanah Berijin %

29

2 03

xx

21

Program Pengembangan Potensi Panas Bumi

2 03

xx

22

xx

x

2 03

xx

Target

62

29

Tahun 2014

Rp.

Target 8

100.000.000

30.000.000

9 130

1 unit

3.295.000.000

Tahun 2015

Rp.

Target 10

100.000.000

30.000.000

Rp.

Target

11

12

13

130

100.000.000

100

2 unit

1 unit

30.000.000

3.225.000.000


Tahun 2016 Rp.

Target 14

3.261.500.000


Rp.

15

16

50.000.000

520

400.000.000

DINHUTBUN

60.000.000

6 unit

180.000.000

DINHUTBUN

3.224.650.000

17

14.386.150.000

DPSDA ESDM

69

170.000.000

76

305.000.000

83

320.000.000

90

340.000.000

97

350.000.000

97

1.475.000.000

DPSDA ESDM

60

1.090.000.000

65

1.265.000.000

70

1.425.000.000

75

1.600.000.000

80

1.810.000.000

80

7.190.000.000

DPSDA ESDM

45

40.000.000

61

225.000.000

77

157.500.000

93

175.000.000

111

790.000.000

DPSDA ESDM

192.500.000

111

Peningkatan Pemanfaatan Potensi Panas Bumi

60 MW

60 MW

60 MW

15.000.000

60 MW

560.000.000

60 MW

567.500.000

115 MW

325.000.000

175 MW

82.500.000

170 MW

1.550.000.000

DPSDA ESDM

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi

Data Potensi Energi Baru Terbarukan

6 desa

11 desa

15 desa

75.000.000

20 desa

715.000.000

25 desa

515.000.000

30 desa

565.000.000

35 desa

515.000.000

35 desa

2.385.000.000

DPSDA ESDM

Program Pengembangan Minyak dan Gas

Pemanfaatan Potensi Gas Rawa

25 KK

35 KK

35 KK

60 KK

225.000.000

85 KK

240.000.000

110 KK

256.500.000

135 KK

274.650.000

135 KK

996.150.000

DPSDA ESDM

Tersusunnya peta risiko bencana dan terpantaunya daerah rawan bencana

50 titik

100 titik

150 titik

200 titik

565.000.000

200 titik

1.045.000.000

200 titik

1.045.000.000

200 titik

Program Mitigasi Bencana

2 04

Rp.

1.390.000.000

xx

2 03

Tahun 2013

(4a)

2 03

Pariwisata

725.000.000

2.094.500.000

2 04 01

15

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2 04 01

16

Program Pengembangan Destinasi Meningkatnya pembangunan Destinasi Pariwisata Pariwisata

-

-

2 04 01

17

Program Pengembangan Kemitraan

-

-

2 05

Tahun 2012

Tahun 2010 Terbinanya pelaku penatausahaan hasil hutan Tersusunnya Dokumen Perencanaan RHL



Jaminan Keselamatan Wisatawan

Meningkatnya kerjasama kemitraan Pariwisata

Kelautan dan Perikanan


-

-

500.000 wisatawan

1 objek

200.000.000

1.815.000.000

6.721.000.000

5.449.200.000

550.000 wisatawan

1.030.000.000

600.000 wisatawan

1.085.000.000

5 objek

5.521.500.000

4 objek

4.185.250.000

2.692.465.000 650.000 wisatawan

0

1.155.000.000 1100 titik

2.931.261.000

1.121.000.000

700.000 wisatawan

1.417.515.000

0

1.212.600.000 3.000.000 wisatawan

1.559.266.000

10 objek

4.535.000.000

BPBD

19.888.426.000

DINBUDPAR

4.648.600.000

DINBUDPAR

14.498.531.000

DINBUDPAR

DINBUDPAR

79.500.000

169.500.000

178.950.000

153.950.000

159.395.000

741.295.000

2.203.734.000

4.950.000.000

5.705.000.000

6.275.500.000

6.903.050.000

26.037.284.000

DINTANKANNA K

VIII-19

Kode



2

3

1 2 05

20

Pengembangan Budidaya Perikanan

tersedianya sarana prasarana dan infrastruktur budidaya perikanan



Tahun 2012

Tahun 2010

Tahun 2011

Target

(4a)

(4b)

5 JIUP 5 titik, rehab gedung dan penyempur naan BBIL 5 paket, pengadaan induk 2 jenis, pengadaan peralatan 1 paket

Tahun 2013

Rp.

Target 6

7

2.203.734.000

Tahun 2014

Rp.

Target 8

9

4.630.000.000

Tahun 2015

Rp.

Target 10

11

5.353.000.000

infrastrukt ur perikanan 7 unit, rehab /pembangu nan gedung pembeniha n 7 paket, pengadaan induk 5 jenis, pengadaan peralatan 2 paket

infrastruktu r perikanan 9 unit, rehab /pembangu nan gedung pembeniha n 8 paket, pengadaan induk 7 jenis, pengadaan peralatan 5 paket


Tahun 2016

Rp.

Target 12

13

Rp.

Target 14

15

6.477.130.000

5.888.300.000


Rp. 16

17

24.552.164.000 DINTANKAN NAK

infrastruktu r perikanan 9 unit, rehab /pembangu nan gedung pembenihan /pengolahan 8 paket, pengadaan induk 7 jenis, pengadaan peralatan 8 paket

infrastrukt ur perikanan 10 unit, rehab /pembang unan gedung pembeniha n/pengola han 8 paket, pengadaan induk 7 jenis, pengadaan peralatan 10 paket

infrastrukt ur perikanan 40 unit, rehab /pembang unan gedung pembeniha n /pengolaha n 36 paket, pengadaan induk 7 jenis, pengadaan peralatan 26 paket

2 05

xx

23

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

tersedianya sarana prasarana peningkatan nilai tambah dan pemasaran ikan budidaya

-

pengadaan sarpras alat pengolah abon ikan 2 unit

- pengadaan sarpras alat pengolah pasca panen ikan 3 unit

200.000.000 pengadaan sarpras alat pengolah pasca panen ikan 4 unit

220.000.000

pengadaan sarpras alat pengolah pasca panen ikan 5 unit



928.200.000 DINTANKANNAK

2 05

xx

24

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

tersebarnya benih ikan perairan umum

-

3 perairan umum 600.000 ekor

- 3 perairan umum 700.000 ekor

120.000.000 4 perairan umum 750.000 ekor

132.000.000


145.200.000 4 perairan umum 800.000 ekor

159.720.000

556.920.000 DINTANKAN NAK

2 06

2 06

2 06

2 07

Perdagangan

xx

1

15

18

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

450.000.000

Persentase jumlah konsumen yang dilindungi

-

-

20%

Tingkat Penyerapan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tepat sasaran dan tepat manfaat

13 SKPD

14 SKPD

1

Terwujudnya sarana perdagangan

9 pasar; 10 UMKM

5 pasar; 80 UMKM

5 pasar; 130 UMKM

Perindustrian


20.000.000

1.200.000.000

50%

50.000.000

1

430.000.000

285.000.000

110 orang

1.200.000.000

50%

50.000.000

1

1.150.000.000

340.000.000

110 orang

1.220.000.000

50%

60.000.000

1

1.150.000.000

340.000.000

110 orang

1.240.000.000

50%

70.000.000

1

1.160.000.000 110 orang

370.000.000


5.310.000.000

50%

250.000.000

1

1.170.000.000

390.000.000

5 pasar; 130 UMKM; 440 orang

DININDAGKOP UMKM; Bagian Perekonomian

DININDAGKOP UMKM Bagian Perekonomian

5.060.000.000

1.725.000.000

DININDAGKOP UMKM

DININDAGKOP UMKM; Bagian Perekonomian

VIII-20

Kode



2

3

1

Tahun 2011

Target

(4a)

(4b)

5

xx

15

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Jumlah IKM yang menggunakan teknologi

-

2 07

1

16

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Tingkat kemajuan IKM

-

Jumlah Perajin Perorangan dan Kelompok yang dapat dibina Meningkatnya kemandiriin usaha

1

17

2 08

2 08

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Tahun 2012

Tahun 2010

2 07

2 07



-

15

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Rp.

Target 6

7

JUMLAH TOTAL


Rp.

Target 8

9

70.000.000 1 kelompok

80.000.000 1 kelompok

25 UMKM

1 kelompok

75.000.000 5 kelompok IKM

100.000.000 5 kelompok IKM

4 Perajin

4 Perajin

100%

4 Kelompok

4 Kelompok

3 Kelompok

100%

140.000.000

40 orang

80.000.000

Meningkatnya kuantitas dan kualitas transmigrasi

Tahun 2014

1 kelompok

Transmigrasi

xx

Tahun 2013

3 lokasi/ 5 KK

-

3 lokasi

3 lokasi/ 10 KK

-

80.000.000

405.136.032.500

Rp.

Target 10

160.000.000

40 orang

265.000.000

466.167.055.440

11

80.000.000 1 kelompok

100.000.000

100%

265.000.000

3 lokasi/ 30 KK

Tahun 2015

5 kelompok IKM

40 orang

275.000.000

3 lokasi/ 30 KK

Rp.

Target 12

275.000.000

493.036.175.924

13

Target 14

15

Rp. 16

17

1 kelompok

100.000.000

1 kelompok

420.000.000

DININDAGKOP UMKM

110.000.000

5 kelompok IKM

120.000.000

5 kelompok IKM

505.000.000

DININDAGKOP UMKM

100%

170.000.000

40 orang

295.000.000

3 lokasi/ 35 KK

Rp.


90.000.000

100%

160.000.000


Tahun 2016

295.000.000

518.282.851.768

100%

170.000.000

305.000.000

3 lokasi/ 35 KK

305.000.000 15 lokasi/ 140 KK

540.562.415.436

Bagian Perekonomian

800.000.000

DININDAGKOP UMKM

1.220.000.000 DINSOSNAKERTRANS 1.220.000.000 DINSOSNAKERTRANS

2.410.641.407.939

VIII-21

BAB BAB IX V PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau

kualitatif

untuk

masukan,

proses,

keluaran,

hasil,

manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya

saing.

Keberhasilan

ditunjukan

dari

pencapaian

target

indikator pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan indikator keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2012-2016. Keberhasilan indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh

masyarakat

dalam

rangka

perwujudan

akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator keberhasilan pembangunan daerah yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara periode 2011-2016 terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu: Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

10.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek

kesejahteraan

masyarakat

adalah

gambaran

tentang kondisi kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2011 - 2016

IX - 1

Tabel 9.1. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator No Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi I Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 2 Laju inflasi kabupaten 3 4

PDRB per kapita (Rp 000) Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

5

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Fokus Kesejahteraan Sosial I Pendidikan 1

Angka melek huruf

2

Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka rata-rata lama sekolah

3

4

5

6

7

8

II

Kesehatan

1

Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka usia harapan hidup Persentase balita gizi buruk (BB/TB) Ketenagakerjaan

2

3 4 III

Rasio penduduk yang bekerja

Kondisi Kinerja Awal 2010

Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kondisi Kinerja Akhir

4,89

-

5,39

5,42

5,61

5,89

6,07

6,07

7,13

4,73

7,23

7,17

7,52

7,34

7,03

7,03

7.214,07

-

0,53

-

0,52

0,50

0,49

80,83

-

82,11

84,52

86,92

89,32 91,72

99,96

99,96

99,97

99,98

99,98

99,99

100

100

103,95

97,31

97,85

98,38

98,92

99,46

100

100

95,81

80,83

83,67

86,50

89,33

92,17

95,00

95,00

51,06

52,47

53,24

54,01

54,78

55,54

56,31

56,31

98,05

96,93

97,47

98,01

98,55

99,08

99,62

99,62

95,81

78,76

81,59

84,43

87,26

90,09

92,93

92,93

45,91

45,14

45,91

46,68

47,45

48,22

48,99

48,99

6,51

6,65

6,8

6,95

7,10

7,10

6,33

8.011,94 8.898,06 9.882,1 9

10.975,1 12.189,0 6 1

0,48

0,47

12.189,01

0,47

91,72

15,09

15,78

10,1

10,0

9,8

9,0

8,5

8,5

61,18

74,29

74,25

74

70

60

60

60

69,04

69,38

69,55

69,77

70,01

70,30

70,30

0,14

69.22 0,07

1

1

1

1

1

1

0,97

0,97

0,97

0,97

0,98

0.98

0,99

0,99


IX - 2

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Seni Budaya dan Olahraga Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk Gedung kesenian per 10.000 penduduk Pemuda dan Olahraga

No I V 1 2 3 a

Jumlah klub olahraga per 10.000 jumlah penduduk Jumlah gedung olahraga per 10.000 jumlah penduduk

b


Tahun 2013

2014

2015


2011

2012

2016

0,069

0,069

0,070

0,070

0,070

0,070

0,070

0,070

0

0

0

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0016

-

0,001 6

0,0016

0,0016

0,0016

0,0016

0,0016

0,0003

-

0,000 3

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

10.2. Aspek Pelayanan Umum Aspek pelayanan umum adalah gambaran mengenai pelayanan pemerintah dalam 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 5 (lima) urusan pilihan. Tabel 9.2. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016 Aspek Pelayanan Umum Aspek/Fokus/Bidan g Urusan/Indikator No Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Layanan Urusan Wajib I Pendidikan 1

Pendidikan dasar:

a

Angka partisipasi sekolah: Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio guru/murid SD/MI Rasio guru/murid SMP/MTs Pendidikan menengah Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid

b

c d 2 a b

c

Kondisi Kinerja Awal

Tahun

2010

2011

99,60

96,95

97,49

98,03

98,57

99,11

99,65

99,65

91,54

80,57

83,4

86,23

89,06

91,89

94,72

94,72

67,56

63,36

67,56

67,56

67,56

67,56

67,56

67,56

1:16

1:17

1:18

1:19

1:20

1:20

1:15

1:15

2012

2013

2014

2015


2016

1:17

1:15

1:17

1:18

1:19

1:20

1:21

1:21

47,13

44,66

45,43

46,20

46,97

47,74

48,51

48,51

9,75

10,24

10,44

10,64

10,84

11,04

11,24

11,24

1:16

1:16

1:17

1:18

1:19

1:20

1:21

1:21


IX - 3

No 3 a

b

c

4

5

6

7

Aspek/Fokus/Bidang Kondisi Kinerja Urusan/Indikator Awal Kinerja Pembangunan 2010 2011 Daerah Fasilitas Pendidikan: Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 (tiga) km untuk SD / MI dan 6 (enam) km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman didaerah terpencil Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis. Disetiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 (tiga puluh enam) peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya dan disetiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

Tahun 2012

2013

2014

2015

2016


66,50

66,71

76,50

81,50

86,50

91,50

96,50

96,50

79,70

80,75

85,70

88,70

91,70

94,70

97,70

97,70

90,17

91,56

92,17

93,17

94,17

95,17

96,17

96,17

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


IX - 4

No

8

9

10

11

12

13

Aspek/Fokus/Bidang Kondisi Kinerja Urusan/Indikator Awal Kinerja Pembangunan 2010 2011 Daerah Disetiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan , dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan. Disetiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran Kunjungan pengawsas kesatuan pendidikan dilakukan minimal satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 (tiga) jam untuk melakukan supervise dan pembinaan Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia,Matematik a,IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optic, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta.

Tahun 2012

2013

2014


2015

2016


100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

IX - 5

No

14

15

16

17

18

19

Aspek/Fokus/Bidan g Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Setiap SD/MI memiliki minimal 100 (seratus) judul buku pengayaan dan 10 (sepuluh) judul buku referensi, dan setiap SMP/MTS memiliki 200 (dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) judul buku referensi. Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua)orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik. Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% (tujuh puluh per seratus) dan separuh diantarnya 35% (tiga pulu lima perseratus) dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masingmasing sebanyak 40% (empat puluh per seratus) dan 20% (dua puluh perseratus) Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika , IPA, Bahasa Indonesia ,dan Bahasa Inggris Disetiap SD/MI semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Disetiap SMP/MTs semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik


2011

Tahun 2012

2013

2014


2015

2016


100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

IX - 6

No

20

21

22

23

24

25

26

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualitas akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Seetiap guru tetap bekerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 4 (empat) kali dalam setiap semester. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik Kepala Sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga atau Kantor Kementrian Agama


2011

Tahun 2012

2013

2014

2015

2016


100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


IX - 7

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator No Kinerja Pembangunan Daerah 27 Angka Rata-rata UN


2011

Tahun 2012

2013

2014

2015

2016


a

Angka rata-rata UN SD/MI

7,21

7,33

7,50

7,65

7,75

7,80

7.83

7,83

b

Angka rata-rata UN SMP/MTs

6,66

6,99

7,04

7,20

7,35

7,45

7,50

7,50

c

Angka rata-rata UN SMA/MA

7,87

8,34

8,42

8,48

8,52

8,56

8,58

8,58

d

Angka rata-rata UN SMK

7,42

8,07

8,13

8,18

8,22

8,25

8,27

8,27

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

28

a

b

c

d

29

30

31

32 a b c 33 a b c 34 a

b

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran 34 (tiga puluh empat) minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : Kelas I-II : 18 (delapan belas) jam per minggu; Kelas III :24 (dua puluh empat) jam per minggu; Kelas IV-VI: 27 (dua puluh tujuh ) per minggu; Kelas VII-IX: 27 (dua puluh tujuh) per minggu; Satuan pendidikan menerapkan KTSP sesuai ketentuan yang berlaku. setiap satuan pendidikan menerapkan prinsipprinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah: Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan:

69,05

60,68

69,15

69,20

69,25

69,30

69,35

69,35

0,27

0,29

0,23

0,21

0,19

0,17

0,15

0,15

0,76

0,99

0,66

0,61

0,56

0,51

0,46

0,46

0,86

1,19

0,76

0,71

0,66

0,61

0,56

0,56

Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan

97,65

99,85

99,90

99,95

99,96

99,97

99,98

99,98

99,19

96,44

97,56

98,12

98,68

99,24

99,80

99,80

97,27

99,93

99,94

99,95

99,96

99,97

99,98

99,98

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

89,87

87,98

89,97

91,97

93,97

95,97

97,97

97,97

67,19

69,06

70,06

71,06

72,06

73,06

74,06

74,06


IX - 8

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator No Kinerja Pembangunan Daerah 35 Kualifikasi Guru a

b

c

d

II 1 2


64,63

69,63

74,63

74,63

89,10

90,55

92,10

93,60

95,10

96,60

98,10

98,10

95,78

96,64

96,78

97,28

97,78

98,28

98,78

98,78

89,89

95,60

96,60

97,10

97,60

98,60

99,00

99,00

Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

20/ 1000 0,1/ 1.000

20/ 1000 0,1/ 1.000

20/ 1000 0,1/ 1.000

20/ 1000 0,1/ 1.000

20/ 1000 0,1/ 1.000

20/ 1000 0,1/ 1.000

20/ 1000 0,1/ 1.000

20/ 1000 0,1/ 1.000

0,003/ 1000

0,003/ 1000

0,003/ 1000

0,003/ 1000

0,004/ 1000

0,004/ 1000

0,06/1 000 1,146/ 1000

0,06/1 000 1,170/ 1000

0,07/1 000 1,170/ 1000

0,08/1 000 1,180/ 1000

0,09/1 000 1,180/ 1000

0,09/1 000 1,180/ 1000

100

0,004 /100 0 0,06/ 1000 1,146 /100 0 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

87

87,9

90

90

95

95

100

100

88,13

93,2

94

95

97

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

90

89

90

95

97

99

100

100

0,06/ 1000 1,146/ 1000

10

2016

59,63

Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

9

2015

54,63

4

8

2014

49,63

0,004/ 1000

7

2013

26,71

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

6

2012


Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kesehatan

3

5

2011

Tahun

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)

11

Kesembuhan penderita TBC BTA Positif

12

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Penderita malaria yang diobati

0,46

0,87

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

100

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah penderita malaria baru (API)

0,83

0,6

0,45

0,35

0,19

0,09

0,09

13 14

0,87


IX - 9

No

15

16

17

18

19 20 21 22 23

24

25 26 27 28

29 30

31

32

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun b. Penemuan penderita pneumonia balita c. Penemuan pasien baru TB BTA (+) d.

Penderita DBD yang ditangani

e.

Penemuan penderita diare

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Cakupan pelayanan nifas Cakupan pelayanan anak balita Persentase cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani Cakupan pemberian makanan pendam ping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Cakupan puskesmas Persentase cakupan rawat jalan Persentase cakupan rawat inap Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan Desa Siaga Aktif Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat


4

2011

6

Tahun 2012

2013

6

6

100

100

2014

2015

6

7

7

7

43,2

42

42,3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

56,6

100

100

100

100

100

100

50

60

100

2016

100

45

100


100

70

100

80

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98

97,3

100

90

87,6

95

95

82,1

87,9

77

100

100

100

100

100

100

100

100

6,4

100

100

100

100

100

100

80

90 85

95

100

95,52

100

90

95

85

100 90

95

95

175

175

175

175

175

175

175

175

23,1

27,36

28

29

30

30

30

30

1,08

2,82

3

100

100

100

100

100

100

100

100

47,8

34,2

35

40

45

50

50

50

57,3

64

65

66

67

68

69

69

52,36

53

55

60

70

75

80

80

13,47

18,17

20

25

30

35

45

45

3

4


5

5

5

IX - 10

No

33

34

35

36

37 38 39 40

41

42

43

44

45

46

47 48 49 50

51

52

53

54

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Persentase penduduk tidak Buang air Besar Sembarangan (BABS) Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan Balita yang datang dan ditimbang Balita yang naik berat badannya Balita bawah garis merah Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vit A Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif Persentase desa dengan garam beryodium baik Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Persentase Posyandu Purnama Persentase Posyandu Mandiri Cakupan Peserta KB Aktif (%)

BOR (Bed Occupancy Rate) / Pemanfaatan TT rawat inap (%) LOS (Average Length of Stay/Av LOS) / Rata-rata hari perawatan pasien (hari) TOI ( Turn Over Interval) / Ratarata TT tidak digunakan (hari) BTO ( Bed Turn Over) / Frekuensi pemakaian TT (kali) Kelengkapan jenis pelayanan spesialis (%/jenis)

Kondisi Kinerja Awal 2010 40,08

67

31,48

56

Tahun

2011

2012

42,85

45

50

60

75

80

80

80

82

85

90

90

90

30

45

65

85

85

85

60

70

85

100

100

100

70

23,22

57

2013

2014

2015

2016


69,73

70,84

70

70

75

75

80

80

72,39

71,54

73

74

75

77

80

80

1,48

1,45

<15

<15

<10

<10

<5

<5

99,12

97,72

100

100

100

100

100

100

99,08

97,93

100

100

100

100

100

100

95,52

95,91

96

97

98

99

100

95

77,8

85,75

90

90

90

95

95

95

52,36

56,33

65

65

65

70

70

70

74,52

79,94

90

90

90

95

95

95

78

97,1

98

98,5

99

100

100

100

22,37

22,37

25

30

40

45

55

55

11,8

11,8

13

15

18

20

25

25

70

79,4

80

85

90

100

100

100

63.90

65

75

75

75

75

75

3,4

3,8

4 sd 6

4 sd 6

4 sd 6

4 sd 6

4 sd 6

4 sd 6

2 sd 3

2 sd 3

2 sd 3

2 sd 3

2 sd 3

2 sd 3

60 70

60 - 70

60 70

60 - 70

60 - 70

60 - 70

58

62,5 (10 jenis

67 (11 Jenis)

75 (12 Jenis)

92 (14 Jenis)

95 (15 Jenis)

100 (16 Jenis)

100 (16 Jenis)

1.7

2.2

77.4

62,5 (10 jenis)

75


IX - 11

No

57

III 1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah


2011

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu terlaksana KIP / A dan PPT / PKT di Rumah Sakit

Tahun 2012

2013

80

90

45,00

46,00

2014


2015

2016

100

100

100

47,00

48,00

49,00

49,00

100

Pekerjaan Umum Persentase rumah tinggal bersanitasi Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/Jam) Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Tersediannya pedoman Harga Standar Bangunan Negara (HSBGN) di Kabupaten Tersediaanya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih 30 cm, selama 2 jam ) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada Rasio Jaringan Irigasi (%) Jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

43,84

44,5

50,94

51,32

55,82

59,75

63,13

65,95

68,20

68,20

30

60

100

100

100

100

30

60

100

100

100

100

20

60 40

20

60 40

1,80

1,80

2,03

100

2,21

100

2,41

100

2,61

2,81

2,81

100

100 100

20

30

40

50

30

60

100

100

100

100

8,46

9,09

9,23

10,36

10,99

12,15

12,26

12,26

10.052

10.80 1

11.342

12.283

13.025

13.766

14.507

14.507


IX - 12

No

IV 1 2 3 4 5

6

7

V 1

2

3

4

5

Aspek/Fokus/Bidan g Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Perumahan Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga pengguna listrik (%) Rasio rumah layak huni (%) Cakupan layanan rumah layak huni Berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dng jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/ orang/ hari Penataan Ruang Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten beserta rincinya Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincian melalui peta analog dan peta digital Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan anakanak ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja Tersedianya luasan (RTH) publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan


2011

Tahun 2012

2013

2014

2015

2016


45,40

41,5

55,00

62,00

70,00

80,00

85,00

85,00

59,01 45,5

64,70 46,5

67,00 47,00

70,00 48,00

73,00 49,00

76,00 50,00

79,00 51,00

79,00 51,00

11

22

33

44

55

55

11

22

33 44

55

100

100

100%

100%

-

-

55

30

60

100

100

58

64

70

80

33,30

66,60

100%

100%

33,30

66,60

100

33,30

66,60

100

33,30

66,60

100


100

100

100

100

100

100

100

100

100

IX - 13

No

VI 1

2

3

4

VII 1

2

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%) Perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek


2011

Tahun 2012

2013

2014

2015

2016


1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

2 dok

3 dok

4 dok

5 dok

5 dok

100

100

100

100

100

100

100

100

947.965 928.12 2

908.274

882.554

838.427

796.505

756.680

756.680

0,00041

0,00041

0,00041 0,00041

0,00041

1.138

1.188

1.244

0,0004 1 1.297

1.351

1.351

1.032

4

Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Terminal Bis

0,000 41 1.085

7

7

7

7

7

7

7

7

5

Angkutan darat

0,040

0.048

0,043

0,044

0,047

0,050

0,053

0,053

6

Kepemilikan KIR angkutan umum (%) Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan Ramburambu (%) Lingkungan Hidup

93,48

96,19

96,97

97,11

97,56

97,83

98,06

98,06

3

7

8

9 VIII 1 3 4

5

6

7 8

Persentase penanganan sampah Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan (%) Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)

0,00041

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

43.500

43.50 0

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

15,98

24,49

39,57

54,64

69,71

84,78

100

100

43,85 95,00

48,66 95,00

60 100

65 100

70 100

80 100

85 100

85 100

12,30

15,60

18,00

21,00

24,00

27,00

30,00

30,00

100

100

100

100

100

100

100

100

0.03

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.08

25,00

0

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

50,00

11

22

33

44

55

55


IX - 14

No

9

10

11

12

13

14

15

16

IX 1 2 3 X 1 2

3 4 5

6

7

8

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai Tersedianya sistem air limbah sekala komunitas/ kawasan/ kota Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan Pertanahan Jumlah bidang lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah Negara (%) Penyelesaian izin lokasi (%) Kependudukan dan Catatan Sipil Kepemilikan KTP (%) Cakupan penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP untuk yang pertama kali Rasio bayi berakte kelahiran (%) Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Cakupan pelayanan penerbitan akte kelahiran


2011

Tahun 2012

2013

2014

2015

2016


50

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100

100

45

90

100

100

100

100

24

36

48

60

10

20

30

40

10

20

30

40

55

60

70

100

100

100

2658

4388

3000

3200

3500

3700

4000

17400

100

100

100

100

100

100

100

100

95,00

100

100

100

100

100

100

100

87,87

94,77

94,76

96,06

97,36

98,66

100

100

60

70

80

90

100

100

76,27

83,70

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

58,53

60,93

62,83

64,64

66,37

67,93

69,21

69,21

Belum

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

76,27

83,70

100

100

100


100

100

IX - 15

100

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator No Kinerja Pembangunan Daerah XI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) 2 Rasio KDRT 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlin dungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan dasar Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan menengah Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun Persentase perempuan di lembaga legislative Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu ter laksana KIP / A dan PPT / PKT di RS Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang men dapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu


69,23

0,0120

Tahun

2011

65,58

0,0091

2012

2013

2014

2015

2016


66,00

66,02

66,20

66,35

66,37

66,37

0,0077

0,0075

0,0074

0,0072

0,0071

0,0071

22,21

-

21,91

23,00

24,00

25,00

26,00

26,00

90,00

75,00

80,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,95

0,96

0,96

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,93

0,93

0,92

0,92

0,98

0,98

0,98

0,98

0,97

0,97

0,98

0,98

0,98

0,99

0,99

0,99

16,00

16,00

16,00

16,00

30,00

30,00

30,00

30,00

100

100

100

100

100

100

100

100

64

65 70

85

100

100

100

100

64

75

75

75

75

75

75

75

75

75

53

55 60

54

59

60


IX - 16

No

13

14

15

16

XII

1 2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Cakupan penegakan hukum dan tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan yang mendapat pelayanan bantuan hukum Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan pelayanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB (%) Jumlah peserta KB aktif Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun Cakupan sasaran pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Cakupan PUS peserta KB anggota Usia Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Ratio Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB Desa (PPKBD) setiap desa / kelurahan 2 PPKBD Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa / kelurahan 1 PPKBD Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I


2011

Tahun 2012

2013

2014

2015


2016

67

69

40

45

55

34

37

40

45

50

35

39

40

45

50

64

67

70

80

100

100

100

100

2,20

2,20

2,17

2,15

2,13

2,10

2,00

2,00

81,01

76,59

76,70

77,00

78,00

79,00

80,00

80,00

157.614

149.5 75 3,54

149.696

150.000

151.000

152.000

3,54

3,52

3,46

3,46

3,46

3,46

74,10

74,20

74,20

74,20

74,20

74,20

3,60

153.000 153.000

7,54

7,40

7,25

7,00

5,00

5,00

5,00

5,00

60,20

60,30

60,50

60,75

70,00

75,00

75,00

75,00

64

69

70,00

75,00

87,00

87,00

87,00

87,00

33,00

24,60

86,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

33,30 30

66,60 30

100,00 30

100,00 30

100,00 30

100,00 30

53,00

52,75

52,50

52,25

52,25

52,00

53,72

53,70


IX - 17

No

XIII 1

2

3

4

5

6

XIV 1 2

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh Bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Persentase Panti Sosial skala kabupaten yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Ketenagakerjaan Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun


4

2011

4

Tahun 2012

2013

2014

2015

2016


4

4

4

4

4

4

28

41

53

67

80

80

27,95

40,95

53,95

66,95

80,00

80,00

45

50

60

80

20,90

30,70

14,00

21,00

27,00

34,00

40,00

40,00

60,00

69,99

71,97

73,95

75,93

77,91

79,89

81,87

81,87

8,13

5,10

10,01

14,92

19,83

24,74

29,65

29,65

3

Tingkat partisipasi angkatan kerja

69,99

71,97

73,95

75,93

77,91

79,89

81,87

81,87

4

Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

65,17

48,24

50,00

53,00

59,00

62,7

70,00

70,00

Tingkat pengangguran terbuka

3,10

3,10

2,83

2,56

2,29

2,02

1,75

1,75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

40,0

42

44

46

50

50

38

41

44

47

50

50

5

6 7

8

9

Keselamatan dan perlindungan Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama


IX - 18

No

10 11

12

13

14

XV 1 2 3 XVI 1 2

3 4

5

XVI I 1

2

3

XVIII 1 2 3 4 5

6

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Besaran pemeriksaan perusahaan Besaran pengujian peralatan di perusahaan Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase koperasi aktif Jumlah BPR/LKM (buah/unit) Usaha Mikro dan Kecil (buah/unit) Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional Jumlah nilai investasi berskala nasional (Rp 000.000) Daya serap tenaga kerja Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga


2011

Tahun 2012

2013

2014

2015

2016


24

29

34

39

45

45

22,0

29

36

43

50

50

40

50

60

70

75

75

33

40

50

58

60

60

37

41

46

52

60

60

79,16

79,75

80,24

80,72

81,18

81,61

82,02

82,02

209

227

240

255

267

280

294

294

21.394

23.329

23.562

23.798

24.036

24.276

24.519

24.519

889

685

719

754

791

830

871

871

343.60 7,48

360.78 7,85

360.78 7,85

198.462, 282.68 296.821, 04 6,72 06

311.662, 327.245, 11 22

3.035

2.927

3.073

3.226

3.387

3.556

3.733

3.733

O,42

44,07

19,25

21,17

23,29

25,62

28,18

28,18

100%

100%

33,33

66,66

100%

100%

100%

100%

66 Kali

66 Kali

66 Kali

70 Kali

75 Kali

80 Kali

85 Kali

85 Kali

0,0002

0,000 2

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,00%

0,00 %

0,00%

2,44%

2,44%

4,88%

4,88%

4,88%

24

24

24

24

24

24

24

24

27

27

27

27

27

27

27

27

7

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

46

46

46

46

46

46

46

46


IX - 19

No

XIX

1

2 3

4

5

6

XX

1

2

3

4 5 6

7 8

9

10

11 12

13

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Prosentase Bencana yang tertangani dengan baik Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima Bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persentase korban bencana skala Kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarpras tanggap darurat lengkap Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Laju Pertumbuhan PDRB


2011

Tahun 2012

2013

2014

2015

2016


2

1

6

12

18

24

30

30

1 95

1 100

5 100

10 100

15 100

20 100

25 100

25 100

-

27

41

54

67

80

80

35

50

70

80

80

90

90

90

0,69

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,10

99,62

85,52

86,44

86,76

87,07

87,65

85,71

85,71

2,37

2,34

2,38

2,42

2,45

2,49

2,52

2,52

4,89

-

5,39

5,42

5,61

5,89

6,07

6,07

19,17 17,89 15,48 Sistem informasi didi- realisasi PengemPelayanan Perijinan bangun bangun bangan dan adiministrasi pemerintah Penegakan PERDA 100 100 100 100 Cakupan patroli 3x 3x 3x 3x petugas Satpol PP (dalam 24 jam) Tingkat penyelesaian 100 100 100 100 pelanggaran K3 (keter tiban, ketentraman, keindahan) di Kab. (%) Petugas 0,996 0,856 0,864 0,876 Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (%) Cakupan petugas 20 30 Linmas (%) Cakupan pelayanan bencana kebakaran 0.0018 0.001 0.0037 0.0037 kabupaten 7 87 39 39 Cakupan pelayanan 6 13 bencana kebakaran (%)

13,08 Pengembangan

-

Angka Kemiskinan 10,68 8,28 Pengem- Pengembangan bangan

8,28

100 3x

100 3x

100 3x

100 4x

100

100

100

100

0,871

0,873

0,876

0,876

40

50

60

60

0.0046 74 19

0.0046 74 25

0.0065 44

0.0065 44


IX - 20

No

14

15

16 17

18 19

20 21

22

23

24

25 26

27

28

29

30

31

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%) Cakupan sarana prasarana perkan toran pemerintahan desa yang baik (%) Sistim Informasi Manajemen Pemda Jumlah clien yang terhubung dengan web Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Persentase ketepatan waktu SKPD dalam penyampaian laporan kinerja (LAKIP dan TAPKIN) Pembinaan pelayanan publik Tersedianya laporan asset yg mendukung laporan Neraca Meningkatnya jumlah PAD (Rp Milyar) Rasio PAD terhadap pendapatan daerah Tersusunnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu Opini Laporan Keuangan Prosentase penyelesaian TLHP Reguler Inspektorat Kab Banjarnegara Prosentase penyelesaian penanganan kasus Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi

Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Persentase Jumlah SKPD yang berSPIP


Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

2016


20

75,19

75,19

78,95

82,71

84,59

86,45

88,35

5

5

1

1

1

1

1

57

2

32

35

20

32

30

88,35

5 149

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

90

96,4

100

100

100

100

100

100

0

0

0

15

15

15

14

59

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

62,48

71,10 6

63,548

65,985

81,747

85,017

88,418

88,418

7,35

6,59

5,68

5,68

6,78

6,77

6,76

6,76

ya

ya

ya

ya

ya

ya

Ya

WDP

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

85%

85%

87%

89%

91%

93%

95%

95%

90%

92%

92%

94%

94%

96%

96%

96%

94%

96%

96%

97%

97%

98%

98%

98%

81,82

82

84

86

88

90

90

65,22

66

68

70

72

74

78

78

0

0

0

10

40

70

100

100

-


IX - 21

No

32 33 34

35

36

XXI 1 2 3

4

5

6 7 8

9 XXI I 1

2

3 4

5 6

XXIII 1 2


Rasio PNS Lulusan S1 Rasio PNS Lulusan S2/S3 Rasio pejabat struktural yang mengikuti diklatpim Rasio penanganan pelanggaran disiplin aparatur Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis


Tahun


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

33,51

36,87

40,16

43,00

46,46

49,98

53,57

53,57

1,56

1,68

1,79

1,84

1,98

2,07

2,20

2,20

59,39

59,51

60,12

66,26

71,17

76,07

80,98

80,98

64,71 55,81

51,43

69,23

83,33

90,91

100

100

8,96

9,74

10,53

10,87

10,87

6,80

7,56

8,31

Ada

Ada

Ada

Ketahanan Pangan Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Energi dan protein per kapita Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Ketersediaan cadangan pangan Stabilisasi harga dan pasokan pangan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Penanganan Kerawanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM, ormas dan Parpol yang difasilitasi PKK aktif (%) Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa Posyandu aktif

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

114,34

116,23

118,44

120,84

122,56

122,56

82,70

84

86

88

90

-

-

60

70

80

90

-

-

60

70

80

90

-

-

30

40

50

60

-

-

60

70

80

90

-

-

50

60

70

80

-

-

30

40

50

60

57,10

65,84

65,90

66,00

66,05

66,10

66,15

66,15

13

13

13

15

17

19

21

21

100

100

100

100

100

100

100

100

33,30

66,60

100,00

100,00

100,0 0

100,0 0

93,31

97,45

97,45

20,00

20,00

20,00

110,20 112,67 82,30

81,97

82

85,80

89

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Statistik

20,00

33,00

33,00

20,00

Buku ”kabupaten dalam angka” Buku ”PDRB kabupaten”

1 dok

1 dok 1 dok

1 dok

89,42 20,00

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

5 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

5 dok


IX - 22

No

XXIV 1 2 XXV 1 2 3 4 5 6 7

8

XXVI 1 2

3

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kearsipan Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan Komunikasi dan Informatika Jumlah jaringan komunikasi Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo


2013

2014

2,99 % -

1,79%

5,36%

1,79%

5,36%

3,57%

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

7,11

7,13

7,13

7,23

7,28

7,29

7,29

7,29

0,0112

0,0095

0,009

0,0084

0,0078

0,0078

0,0078

6

0,013 4 7

7

7

7

7

7

7

13

13

14

14

14

14

15

15

3

9

10

11

12

13

14

14

26

36

41

46

51

56

61

61

8

10

12

1 keg

Pelaksanaan desiminasi pendistribusian informasi nasional melalui: a. Media massa seperti majalah , radio dan televisi b. Media baru seperti website c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat d. Media interpersonal seperti sarasehan ceramah / diskusi dan loka karya Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan Perpustakaan Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

-

2015


2012

1,79%

2011

Tahun 2016

3,57%

setiap hari 12

8

10

12

50

1

1

1

1

1

1

1

1

4,72

3,51

4,50

4,55

4,60

4,65

4,70

4,70

38,47

34,20

36,92

37,40

37,59

37,78

37,96

37,96


IX - 23

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator No Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Layanan Urusan Pilihan I Pertanian 1

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar - Produktivitas padi (kw/ha) - Produktivitas Jagung (kw/ha) - Produktivitas Kedelai (kw/ha) Produktivitas Tanaman Hortikultura

3

4

2015

2016

62.12

62.47

62.47

41.89

44.16

45.00

45.85

46.90

47.50

48.20

48.20

7.84

9.58

10,00

10,53

11,20

11,65

12,20

12,20

- Durian (kg/pohon)

21.63

52.40

- Salak (kg/pohon)

15.36

17.73

24,98 15,67

28,73 15,83

33,04 15,98

38,00 16,14

43,69 16,30

43,69 16,30

34.51 149.36

43.12 136.6 5 35,59

Kontribusi sektor pertanian/peternakan/ perikanan terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian (tabama) terhadap PDRB sektor pertanian Jumlah Populasi Ternak

- Domba Prosentase Keberhasilan Inseminasi Buatan - Perbandingan Jmlh Kelahiran dengan Pemakaian Semen

35,85

38,78 164.67

41,10 172.90

43,57

46,18

48,95

48,95

181.55

190.63

200.16

200.16

35.23

34.88

34.53

34.19

33.85

33,85

32,70

32,37

32,05

31,73

31,41

31,41

34.835

35.357

35.888

36.426

36.972

36.972

2.867

2.910

2.954

2.998

3.043

3.089

3.089

184.847 185.056

188.75 7

192.53 2

196.38 3

200.31 1

204.31 7

204.31 7

108.318 108.915

110.00 4

111.10 4

112.21 5

113.33 7

114.47 1

114.47 1

69,86

70,56

71,27

71,98

72,70

4.46%

4.46%

4.50%

4.50%

4.60%

4.60%

33,36

33,03

41.842 34.320 42

59,72

69,17

72,70

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Produktivitas perkebunan Kopi Robusta (ton/ha)

4.38%

0,36

0,36

0,36

0,4

0,45

0,5

0,55

0,55

Kopi Arabika (ton/ha)

0,23

0,17

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,4

Kelapa Dalam (ton/ha)

0,77

0,77

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,78

8,4

8,08

8

8,2

8,4

8,6

8,8

8,8

1,16

1

1

Teh (ton/ha)

1,1

1,2

1,3

1,4

1,4

0,16

0,19

0,26

0,31

0,31

70

75

80

80

80

80

79,57

81,95

84,41

86,10

86,10

17,66

20,26

22,86

25,45

25,45

Karet (ton/ha) Tebu (ton/ha)

9

2014

61.85

Kepala Deres (ton/ha)

8

2013

61.50

- Kambing

7

2012

61,24

- Sapi Perah

6

2011


61.14

- Sapi

5

2010

Tahun

55.69

- Pisang (kg/pohon) - Kentang (kw/ha) 2


Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Cakupan bina kelompok petani (%)

65,00

71,50

76,51

9,97

12,47

15,06


IX - 24

No II

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kehutanan

1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

2

Kerusakan Kawasan Hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Energi dan Sumber Daya Mineral Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi Pemanfaatan potensi gas rawa Pariwisata

3

III 1 2

3

4 IV 1

Kunjungan wisata (%)

2

Pendapatan sektor pariwisata (%) Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan (ton) Konsumsi ikan (kg/Kpt/th) Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan

V 1 2 3

4 VI 1

2

3

VII 1

2

3

Produksi perikanan tangkap (ton) Perdagangan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan (Rp 000.000) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Perindustrian Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Pertumbuhan Industri


Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


3.82%

5,59 %

4.57%

4.39%

3.33%

3.33%

3.33%

3.33%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0.66%

0.66%

0.67%

0.67%

0.68%

0.68%

0,00%

2,18 %

0.64%

26,00

62,00

69,00

76,00

83,00

90,00

97,00

97,00

0,53

0,52

0,52

0,52

0,53

0,53

0,54

0,54

60

60

60

60

110

110

170

170

25

35

35

60

85

110

235

235

126,8

115,3

100

100

100

100

100

100

100,58 102,47

100

100

100

100

100

100

6.524,95 7.051,0 0 11,93 10,74

9.009,9 5

10.967, 94 12,88

13.308, 93 13,91

16.453, 66 14,88

20.254, 07 15,77

20.254, 07 15,77

20.00

20.73

22.05

22.73

24.00

1.081,40 1.257,00 1.282,00

1.308,00

1.334,00

1.360,70

1.381,40

1.381,40

11,81 21.25

18.97

13,56

13,63

13,56

13,62

13,71

13,76

13,82

13,82

24.775

24.77 5

25.518

26.284

27.073

27.885

28.722

28.722

8.726

9.162

9.620

10.101

10.660

11.193

11.753

11.753

12,73

11,51

12,74

12,76

12,77

12,78

12,79

12,79

2,02

2,21

3,41

2,64

2,89

3,16

3,46

3,46

19.829

20.107

20.385

20.663

20.663

8.442

9.445

10.673

13.870

13.870

35

35

35

35

175

19.083

19.273 19.551

4 VIII 1

Cakupan bina kelompok pengrajin

24.00

8.041

8.362 12.167

Ketransmigrasian Jumlah transmigran yang ditempatkan (KK)

5

35


35

IX - 25

10.3. Aspek Daya Saing Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan

otonomi

daerah

sesuai

dengan

potensi,

kekhasan, dan unggulan daerah. Daya saing (competitiveness) merupakan

salah

satu

faktor

kunci

keberhasilan

pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia. Tabel 9.3. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016 Aspek Daya Saing Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator No Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II Pertanian 1


Tahun 2012

2013

2014

2015

2016


143.97

147.00 147.73

148.47

149.21

149.96

150.71

150.71

196.67

192.02 192.98

193.94

194.91

195.89

196.87

196.87

101.02

102.21 102.72

103.23

103.75

104.27

104.79

104.79

2010

2011

Nilai tukar petani - NTP Petani Tan. Pangan & Hortikultura - NTP Peternakan - NTP Perikanan

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur I Perhubungan 1 2

3

II 1 III

1 2 3

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun Penataan Ruang Ketaatan terhadap RTRW Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jumlah bank Jenis dan jumlah perusahaan asuransi Jenis, kelas dan jumlah restoran

0,73

0,65

0,59

0,53

0,49

0,45

0,42

0,42

947.965 928.122 929.005

882.554

838.427

796.505

756.680

756.680

947.965 928.122 929.005

882.554

838.427

796.505

756.680

756.680

100

100

100

100

100

100

33

34

37

39

42

44

46

46

2

3

3

3

3

3

3

3

10,34%

10,34 %

10,34%

10,00%

10,00%

9,68%

9,68%

9,68%


IX - 26

No



Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

2016


Fokus Iklim Berinvestasi I

1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Angka kriminalitas

2

Jumlah demonstrasi

3

Lama proses perijinan

4

5

6

Fokus

355

225

240

250

270

280

280

280

5

5

6

6

8

8

10

10

HO

3 hari

3 hari

3 hari

3 hari

3 hari

3 hari

3 hari

IMB

3 hari

3 hari

3 hari

3 hari

3 hari

3 hari

3 hari

SIUP

1-3 hari 3 hari

1-3 hari 3 hari

1-3 hari 3 hari

1-3 hari 3 hari

1-3 hari 3 hari

1-3 hari 3 hari

1-3 hari 3 hari

34

3 hari 3 hari 1-3 hari 3 hari 34

34

35

35

35

35

35

2

-

-

-

Penggunaan Alunalun Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun Sumber Daya Manusia

3

4

5

5

5

5

20

40

60

80

100

100

119,37

124,57

129,77

134,97

140,17

140,17

38,05

37,20

36,35

35,50

34,65

34,65

I 1 2

Ketenagakerjaan Rasio lulusan S1/S2/S3 Rasio ketergantungan

108,97 39,75

114,17 38,90


IX - 27

BAB X BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN KAIDAH TRANSISI DAN PEDOMAN PELAKSANAAN

10.1. PEDOMAN TRANSISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Banjarnegara

Tahun

2011-2016

merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah selama lima tahun mendatang, yang dalam penyusunannya mengacu pada

RPJMN

Banjarnegara

Tahun

2010-2014

Tahun

2005-2025.

dan

RPJPD

RPJMD

Kabupaten

ini

sekaligus

merupakan pedoman, landasan dan rujukan dalam penyusunan Renstra-SKPD, yang selanjutnya pada setiap tahun dalam kurun waktu 2011-2016 akan dijabarkan menjadi RKPD Kabupaten Banjarnegara Pedoman transisi yang disusun secara terpadu dalam RPJMD

2011-2016

ini

dimaksudkan

untuk

menjaga

kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya untuk tahun anggaran 2017. Program pembangunan daerah tahun transisi (2017) perlu disusun untuk membantu Bupati/Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masa jabatan periode 2016-2021, khususnya perencanaan tahunan pada tahun 2017, baik RKPD maupun APBD Tahun 2017.

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, terutama unsur pemerintah maupun unsur non pemerintah, secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif, dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merumuskan beberapa kaidah terkait dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 20112016 dalam langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1.

Seluruh

SKPD

Banjarnegara

di dan

lingkungan seluruh

Pemerintah pemangku


Kabupaten kepentingan X-1

(stakeholders) berkewajiban untuk melaksanakan programprogram RPJMD dengan sebaik-baiknya. 2.

Seluruh

SKPD

di

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Banjarnegara, berkewajiban untuk menyusun RenstraSKPD dengan berpedoman pada RPJMD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja-SKPD. 3.

Seluruh

SKPD

di

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Banjarnegara berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen

perencanaan

Pusat,

Provinsi

Jawa

Tengah,

Kabupaten Banjarnegara, dan Sektoral. RPJMN Tahun 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 20082013. 4.

Dalam

rangka

meningkatkan

efektivitas

pelaksanaan

RPJMD, Bappeda Kabupaten Banjarnegara berkewajiban untuk

melakukan

penjabaran

monitoring

RPJMD

dan

kedalam

evaluasi RKPD

terhadap Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2012 sampai tahun 2016, baik dalam mekanisme evaluasi tahunan maupun lima tahunan. 5.

Substansi RPJMD digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, baik untuk evaluasi akhir tahun anggaran (1 tahun) maupun evaluasi akhir masa jabatan Kepala Daerah (lima tahun).

BUPATI BANJARNEGARA

SUTEDJO SLAMET UTOMO


X-2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN

Recommend Documents