PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2010-2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIJUNJUNG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 150 ayat (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun; b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung 2005-2025; c. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun memiliki sinkronisasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015. Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor: 28 Tahun 2010, Nomor: 0199/ M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 3
26. 27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16); Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13); Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 4); Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2010–2015. 4
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sijunjung. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung. 4. Bupati adalah Bupati Sijunjung. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung. 7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan dan berdaya saing. 9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. 12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten Sijunjung yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten. 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, sesuai masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung yang terpilih. 14. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 1 (satu) tahun. 16. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 19. Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi. 20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 5
21. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan terukur dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. 22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. 23. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program. 24. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 merupakan : a. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah; b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan. BAB III AZAS DAN TUJUAN Pasal 3 (1)
(2) (3)
RPJMD disusun berdasarkan asas: a. demokrasi; b. berkeadilan; c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; d. transparansi; e. tata kelola pemerintahan yang baik; f. berkelanjutan; dan g. berwawasan lingkungan. RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031. Pasal 4
RPJMD Kabupaten Sijunjung bertujuan untuk menjadi pedoman dalam: a. Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan pembangunan daerah berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karekteristik daerah; b. Penyusunan Renstra SKPD dan RKPD; dan c. Menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah. 6
BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 5 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Ruang lingkup RPJMD meliputi : a. visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih ; b. arah kebijakan keuangan daerah; c. strategi pembangunan daerah; d. kebijakan umum; e. program SKPD; f. program lintas SKPD; g. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan h. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui programprogram pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih. Arah kebijakan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Strategi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uruf c, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan dan berdaya saing. Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai tahapan dan jadwal pelaksanaan program prioritas beserta kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD. Program SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang memuat indikator kinerja, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan. Program Lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, tahun pelaksanaan dan sumber daya yang diperlukan. Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, sebagai dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.
7
BAB V DOKUMEN RPJMD TAHUN 2010-2015 Pasal 6 (1)
(2)
Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Bab VIII : Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 7
(1)
(2)
Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJMD Tahun 2010-2015, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). RPJMD Tahun 2010-2015 wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah. BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 8
(1) (2)
Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD. Pasal 9
(1) (2) (3)
(4) (5)
Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Bappeda. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD. Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin: a. program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan 8
(6)
b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah. Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD. Pasal 10
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD. Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD dimuat dalam RKPD tahun berkenaan. Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar yaitu suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional, maka Peraturan Daerah tentang RPJMD dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan DPRD. Pasal 11
Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, DPRD melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah lainnya yang terkait dengan rencana pembangunan daerah. Pasal 13 (1)
(2)
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2016 berpedoman pada sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sijunjung tahun 2005-2025 dan sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2010-2015 serta memperhatikan sasaran dan arah kebijakan pembangunan RPJMN tahun 2015-2019. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya. 9
(3)
Dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2010-2015 melalui Peraturan Daerah, maka Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 42 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Ditetapkan di Muaro Sijunjung, pada tanggal 2014 BUPATI SIJUNJUNG,
YUSWIR ARIFIN Diundangkan di Muaro Sijunjung, pada tanggal 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG,
ADE TAUFIK ROHENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014 NOMOR
10
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2010-2015
I. UMUM Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis posisi astronomis Kabupaten Sijunjung berada pada 0o 18’ 43” Lintang Selatan (LS) sampai dengan 1o 41’ 46” Lintang Selatan (LS) dan dari 100o 37’ 40” Bujur Timur (BT) sampai dengan 101o 30’ 52” Bujur Timur (BT). Posisi Kabupaten Sijunjung berada di bagian Timur Provinsi Sumatera Barat, pada jalur utama yang menghubungkan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Mengingat letaknya di persimpangan jalur tersebut, Kabupaten Sijunjung merupakan jalur ekonomi dan jalur pariwisata yang sangat strategis. Secara wilayah administrasi luas wilayah Kabupaten Sijunjung telah mengalami tiga kali perubahan sejak terbentuk pada tanggal 18 Februari 1949 melalui Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatra Barat Nomor: SK/9/GN/IST dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956. Perubahan terakhir terjadi ketika dilakukannya pembentukan Kabupaten Dharmasraya melalui Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 2003 dimana wilayahnya merupakan 49 persen dari wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, sehingga luas wilayahnya sekarang menjadi 313.080 ha. Luas tersebut setara dengan 7,40% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat dan merupakan kabupaten nomor dua terkecil di Provinsi Sumatra Barat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil- hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Berdasarkan pasal 11, ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih dan diuraikan kedalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta arah kebijakan keuangan yang menjadi landasan SKPD dalam mengimplementasikan program pembangunan sesuai dengan target indikator kinerja. Sedangkan periodesasi RPJMD Kabupaten Sijunjung adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2010-2015 atau sama dengan masa bakti Bupati/Wakil Bupati Sijunjung yang terpilih secara langsung pada Pemilukada tahun 2010 dan dilantik pada tanggal 22 September 2010. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 secara operasional dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Sijunjung yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Sijunjung.
11
RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 merupakan tahapan pembangunan yang kedua dari empat tahapan pembangunan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 yang merupakan penjabaran dari cita-cita masyarakat Kabupaten Sijunjung, yaitu; “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sijunjung yang Madani”. Oleh karena itu, periode 5 (lima) tahun mendatang tahapan pembangunan dititik beratkan kepada pemantapan akselerasi penataan pembangunan daerah dengan kemajuan kesejahteraan masyarakat dan penguatan basis perekonomian daerah. RPJMD diwujudkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun mendatang, yaitu : “Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata’. Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan misi pembangunan jangka menengah, yaitu: 1) Mewujudkan penataan dan penguatan ekonomi masyarakat; 2) Meningkatkan Kecerdasan, Keterampilan dan Kesehatan serta IMTAQ SDM Anak Nagari; 3) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur serta Prasarana Dasar Nagari; 4) Pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Sijunjung; 5) Mengentaskan Kemiskinan dan Ketertinggalan; 6) Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Adil, Peduli dan Berwibawa; 7) Mewujudkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan; 8) Revitalisasi Adat dan Seni Budaya Anak Nagari. Misi ini dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang diimplementasikan kedalam strategi dan arah kebijakan pembangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung ini terdiri dari 8 bab dan 14 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, kedudukan, asas dan tujuan, ruang lingkup dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini berimplikasi terhadap dicabutnya dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015 yang selama ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. Penetapan RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 melalui Peraturan Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dikuatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Penetapan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 ini melalui Peraturan Daerah merupakan tindaklanjut dari salah satu rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap penilaian Laporan Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Sijunjung tahun 2011, dimana Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar melakukan perbaikan RPJMD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Rekomendasi tersebut baru keluar pada bulan Oktober 2012, sehingga pelaksanaan kegiatan perbaikan RPJMD baru dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 ini. 12
Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung ini berikut lampirannya dan dilengkapi dengan Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan ”demokrasi” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan pendekatan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Huruf b Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat. Huruf c Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah. Huruf d Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah bahwa rencana pembangunan jangka menengah harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Huruf e Yang dimaksud dengan “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan. Huruf f Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Huruf g Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas. 13
Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Sistimatika penyusunan dokumen RPJMD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang terdapat dalam pasal 40 ayat 2. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. 14
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup Pasal 14 Cukup jelas.
jelas. jelas. jelas. jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR
15
