PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR

1

TAHUN 2014

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG, Menimbang

: a. bahwa pemerintahan daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; c. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018; Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64); 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembanggunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014- 2018. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang. 2. Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Sumedang. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang.

unsur

penyelenggara

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat

RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 11. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD

adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan. 16. Misi

adalah rumusan umum mengenai dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

upaya-upaya

yang

akan

17. Strategi

adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah

untuk mencapai tujuan. 19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 20. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun

berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. 21. Indikator

kinerja adalah alat ukur untuk pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

menilai

keberhasilan

22. Musyawarah

Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

23. Pemangku kepentingan atau disebut dengan stakeholders adalah pihak-

pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 (1)

RPJMD diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

(2)

RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Pasal 3

Tujuan Penyusunan RPJMD adalah tersedianya dokumen RPJMD sebagai: a.

penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dengan berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan kepada RPJM Nasional dan Provinsi;

b.

pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD;

c.

pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan

d.

pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP RPJMD Pasal 4 RPJMD memuat kebijakan, sasaran, indikator dan target pencapaian kinerja tahunan satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN Pasal 5 RPJMD Tahun 2014-2018 disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan RPJMD; b. penyusunan rancangan awal RPJMD; c. penyusunan rancangan RPJMD; d. pelaksanaan musrenbang RPJMD; e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan f.

penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

BAB V SISTEMATIKA RPJMD Pasal 6 RPJMD Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan sistematika sebagai berikut: BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan BAB IV Analisis Isu-isu Strategis BAB V Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah BAB VIII Indikasi Rencana Proram Prioritas disertai Kerangka Pendanaan BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Pasal 7 Isi uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Pasal 8 RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD setiap tahun sebagai dasar: a. penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara oleh Kepala Daerah; dan b. penyusunan Rencana Kerja SKPD yang ditetapkan oleh kepala SKPD.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 9 (1)

Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2)

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bappeda.

(3)

Mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(4)

Apabila terjadi kebijakan strategis dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap capaian target dan sasaran yang telah ditetapkan, dokumen RPJMD akan dievaluasi dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah. BAB VII KELEMBAGAAN Pasal 10

(1)

Kepala Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah.

dan

bertanggung

jawab

atas

(2)

Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD lainnya dengan mempertimbangkan aspirasi berbagai stakeholders daerah.

(3)

Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPJPD dan RPJMD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB VIII MASA TRANSISI Pasal 11 (1)

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, RPJMD tahun 2014–2018 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD pada masa transisi di tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah pada periode berikutnya.

(2)

RPJMD tahun 2014–2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi target pembangunan yang belum tercapai sampai dengan akhir periode RPJMD dan target pembangunan yang akan dicapai pada tahun pertama masa pemerintahan baru.

(3)

RKPD pada masa transisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah pada periode berikutnya.

(4)

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan RPJMD baru.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 (1)

Dokumen Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya mengenai perencanaan pembangunan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan RPJMD masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini.

(2)

RKPD yang berdasarkan pada Renstra 2009-2013 setelah di tetapkannya peraturan daerah ini harus dilakukan perubahan dan penyesuaian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 - 2013, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 3 Januari 2014 BUPATI SUMEDANG WAKIL, Ttd. ADE IRAWAN Diundangkan di Sumedang pada tanggal 3 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, Ttd. ZAENAL ALIMIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 1

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDAG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018 I.

UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdurasi waktu tahunan. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang bersinergi dengan visi, misi Provinsi Jawa Barat dan Nasional serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dengan tetap memperhatikan dinamika kondisi daerah. Secara umum materi RPJMD berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kepala daerah. Adapun aspek pembangunan yang dijabarkan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJMN Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RTRW Kabupaten lainnya. RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra SKPD dan Penyusunan RKPD serta digunakan sebaga instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 sangat tergantung dari komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kabupaten Sumedang.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya pula dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 telah selesai kami susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 adalah untuk menjabarkan visi, misi dan kebijakan Kepala Daerah terpilih yang ditawarkan pada saat kampanye dalam bentuk dokumen perencanaan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. RPJMD merumuskan tantangan serta strategi kebijakan dan target yang akan diambil untuk menjawab permasalahan dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, RPJMD merupakan pedoman bagi seluruh komponen baik itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan secara sinergis. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Sumedang, 3 Januari 2014 BUPATI SUMEDANG WAKIL,

Ttd. ADE IRAWAN

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal - i

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR .........................................................................

i

DAFTAR ISI ......................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ...............................................................................

iv

DAFTAR GAMBAR ...........................................................................

ix

BAB I

PENDAHULUAN ................................................................

I-1

1.1. Latar Belakang ..........................................................

I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan .......................................

I-4

1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ....................................................................

BAB II

BAB III

I-8

1.4. Sistematika Penulisan ..............................................

I - 10

1.5. Maksud dan Tujuan ...................................................

I - 12

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ...........................

II - 1

2.1.

Aspek Geografi dan Demografi .................................

II - 1

2.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat ...........................

II - 11

2.3.

Aspek Pelayanan Umum .........................................

II - 37

2.4.

Aspek Daya Saing Daerah ........................................

II - 50

GAMBARAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN

DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN ...................................

III - 1

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ...................................

III - 1

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..........

III - 32

3.3. Kerangka Pendanaan ...............................................

III - 33

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .......................................

IV - 1

4.1. Permasalahan Pembangunan ..................................

IV - 1

4.2. Isu Strategis .............................................................

IV - 9

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ................................

V-1

5.1. Visi ............................................................................

V-1

5.2. Misi ...........................................................................

V-2

5.3. Tujuan ......................................................................

V-3

5.4. Sasaran ....................................................................

V-4

BAB V


Hal - ii

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH ............................................................................

VI - 1

6.1. Strategi Umum ..........................................................

VI - 1

6.2. Arah Kebijakan .........................................................

VI - 5

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ............................................................................

VII - 1

7.1. Kebijakan Umum ......................................................

VII - 1

7.2. Kebijakan Kewilayahan ............................................

VII - 2

7.3. Program Pembangunan Daerah ...............................

VII - 4

BAB VIII INDIKASI

RENCANA

PROGRAM

PRIORITAS

DAN

PENDANAAN .....................................................................

VIII - 1

8.1. Program Unggulan Kepala Daerah ...........................

VIII - 1

8.2. Program Strategis Kabupaten ..................................

VIII - 2

8.3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah .......

VIII - 2

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .................

IX - 1

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN .....

X-1

10.1. Pedoman Transisi ....................................................

X-1

10.2. Kaidah Pelaksanaan ................................................

X-1

BAB XI PENUTUP ..........................................................................

XI - 1


Hal - iii

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang ......................................................................

II - 1

Tabel 2.2

Curah Hujan (mm) Per Kecamatan Tahun 2012 .............

II - 4

Tabel 2.3

Fluktuasi Curah Hujan Bulanan (mm) Tahun 2012 ........

II - 4

Tabel 2.4

Potensi Unggulan Tiap Kecamatan ................................

II - 6

Tabel 2.5

Jumlah

dan

Laju

Pertumbuhan

Penduduk (LPP)

Kabupaten Sumedang Tahun 2010-2012 ....................... Tabel 2.6

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Per Kecamatan Tahun 2011-2012 ........................................

Tabel 2.7

II - 12

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang Menurut Sektor dan Kelompok Sektor Tahun 2008-2012 ...........

Tabel 2.9

II - 10

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 .................

Tabel 2.8

II - 9

II - 13

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang

dengan

Daerah

Sekitarnya

Tahun

2008-2012.......................................................................

II - 16

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan di Kabupaten Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012 .......

II - 17

Tabel 2.11 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2000 dan 2012 ...............

II - 18

Tabel 2.12 Peranana Setiap Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 ........................................

II - 19

Tabel 2.13 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 ......................................................................

II - 20

Tabel 2.14 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Per Kecamatan Tahun 2011-2012 .......................................

II - 21

Tabel 2.15 Indeks Harga Implisit dan Laju Inflasi PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 ........................................ Tabel 2.16 Capaian

Indeks

Pembangunan

Manusia

II - 24

(IPM)

Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2012 ......................

II - 27

Tabel 2.17 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 .......................................................... RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

II - 28 Hal - iv

Tabel 2.18 Jumlah

Penduduk Kategori

Miskin

di Kabupaten

Sumedang Tahun 2008 dan 2011 .................................

II - 29

Tabel 2.19 Jumlah Penduduk Kategori Sangat Miskin di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 dan 2011 ................................. Tabel 2.20 Jumlah

Penduduk Kategori

Miskin

II - 30

di Kabupaten

Sumedang Tahun 2008 dan 2011 .................................

II - 31

Tabel 2.21 Jumlah Pencari Kerja di Kabupaten Sumedang Tahun 2012 ...............................................................................

II - 32

Tabel 2.22 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2012 ................................

II - 33

Tabel 2.23 Jumlah Penganggur di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012.......................................................................

II - 34

Tabel 2.24 Jumlah Sertifikat yang telah Diterbitkan di Kabupaten Sumedang Tahun 2013 ..................................................

II - 35

Tabel 2.25 Persentase Penduduk Bekerja di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ...........................................................

II - 35

Tabel 2.26 Jumlah Kriminalitas di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012....................................................................... Tabel 2.27 Perkembangan

Seni

Budaya

dan

Olahraga

di

Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ....................... Tabel 2.28 Perkembangan

Pendidikan

SD/MI

di

II - 36

II - 37

Kabupaten

Sumedang Tahun 2009-2012 .........................................

II - 38

Tabel 2.29 Rasio Murid terhadap Ruang Kelas SD/MI di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 .........................................

II - 39

Tabel 2.30 Perkembangan Pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 .........................................

II - 39

Tabel 2.31 Perkembangan Pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 .........................................

II - 40

Tabel 2.32 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 .........................................

II - 42

Tabel 2.33 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan Tahun 2009-2012 ..........................................................

II - 43

Tabel 2.34 Perkembangan Penanganan Lahan Kritis di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................


II - 45

Hal - v

Tabel 2.35 Panjang

Jalan

di

Kabupaten

Sumedang

Tahun 2009-2012 ..........................................................

II - 47

Tabel 2.36 Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Sumedang Tahun 2012

II - 47

Tabel 2.37 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Sumedang dan Sekitarnya Tahun 2011-2012 ......................................................................

II - 51

Tabel 2.38 Panjang Jalan Menurut Status dan Fungsi Jalan di Kabupaten Sumedang Tahun 2012 ............................... Tabel 2.39 Data

Panjang

Jalan

dan

Jumlah

Kendaraan

II - 51

di


II - 52

Tabel 2.40 Data Infrastruktur Perumahan di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ..........................................................

II - 54

Tabel 2.41 Data Jenis, Kelas dan Jumlah Usaha Jasa dan Akomodasi (UJA) di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ......................................................................

II - 56

Tabel 2.42 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ......................................................................

II - 56

Tabel 2.43 Jumlah Investor di Kabupaten Sumedang Tahun 2009- 2012 .....................................................................

II - 57

Tabel 2.44 Rasio Ketergantungan ...................................................

II - 58

Tabel 3.1

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ......................................................................

Tabel 3.2

Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ..........................................................

Tabel 3.3

Pertumbuhan

Pendapatan

Daerah

III - 5

Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ..........................................................

Tabel 3.8

III - 4

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ......................................................................

Tabel 3.7

III - 3

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ..........................................................

Tabel 3.6

III - 2

Kabupaten

Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................ Tabel 3.5

III - 2

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ..........................................................

Tabel 3.4

III - 1

Realisasi

Pendapatan

Asli

Daerah

Kabupaten

Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................ RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

III - 5

III - 6 Hal - vi

Tabel 3.9

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................

Tabel 3.10 Realisasi

Pendapatan

Asli

Daerah

Kabupaten

Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................ Tabel 3.11 Dana

Perimbangan

Kabupaten

III - 7

Sumedang

III - 8

Tahun

2009-2012 ......................................................................

III - 9

Tabel 3.12 Struktur Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ..........................................................

III - 9

Tabel 3.13 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 .......................................................... Tabel 3.14 Pertumbuhan

Dana

Perimbangan

III - 10

Kabupaten

Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................

III - 10

Tabel 3.15 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ..........................................................

III - 11

Tabel 3.16 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................ Tabel 3.17 Struktur

Lain-lain Pendapatan

Daerah yang

III - 12

Sah


III - 13

Tabel 3.18 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ......................

III - 13

Tabel 3.19 Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ......................

III - 14

Tabel 3.20 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ...................... Tabel 3.21 Total

Belanja

Kabupaten

Sumedang

Tahun

2009-2012 ...................................................................... Tabel 3.22 Struktur

Belanja

Kabupaten

Sumedang

Belanja

Kabupaten

Sumedang

III - 17

Tahun

2009-2012 ...................................................................... Tabel 3.23 Realisasi

III - 15

III - 18

Tahun

2009-2012 ......................................................................

III - 19

Tabel 3.24 Pertumbuhan Belanja Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ......................................................................

III - 19

Tabel 3.25 Rincian Pertumbuhan Belanja Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 .......................................................... Tabel 3.26 Belanja

Urusan

Wajib

dan

Pilihan

Kabupaten

Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................ RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

III - 19

III - 20 Hal - vii

Tabel 3.27 Rincian

Realisasi

Belanja

Daerah

Kabupaten

Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................ Tabel 3.28 Realisasi

Belanja

Menurut

Urusan

III - 21

Kabupaten

Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................

III - 23

Tabel 3.29 Asset Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 .............

III - 25

Tabel 3.30 Kewajiban Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 .....

III - 27

Tabel 3.31 Ekuitas

Dana

Kabupaten

Sumedang

Tahun

2009-2012.......................................................................

III - 28

Tabel 3.32 Neraca Keuangan Dana Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ......................................................................

III - 29

Tabel 3.33 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2012 ...................................................................... Tabel 3.34 Rasio

Solvabilitas

Kabupaten

Sumedang

Tahun

2011-2012 ...................................................................... Tabel 3.35 Analisis

Proporsi

Belanja

Pemenuhan

Anggaran

Kabupaten

III - 31

Kebutuhan

Aparatur Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2012 ....... Tabel 3.36 Surplus

III - 30

Sumedang

III - 32

Tahun

2009-2012 ......................................................................

III - 32

Tabel 3.37 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 ..........................................................

III - 41

Tabel 3.38 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Sumedang Tahun 2014-2018 ........................................

III - 43

Tabel 5.1

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....................

V-6

Tabel 6.1

Strategi dan Arah Kebijakan ..........................................

VI - 6

Tabel 7.1

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah ..

VII - 15

Tabel 8.1

Indikasi Rencana Program dan Pendanaan ..................

VIII - 4

Tabel 9.1

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 ........................................

Tabel 9.2

IX - 2

Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintah

Kabupaten

Sumedang Tahun 2014-2018 ........................................


IX - 6

Hal - viii

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU Nomor 25 Tahun 2014 ................................................

I-8

Gambar 1.2

Hubungan antara Perencanaan Makro dan Sektoral ..

I-9

Gambar 1.3

Kedudukan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Kabupaten Sumedang dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .............................................

I - 10

Gambar 2.1

Peta Administratif Kabupaten Sumedang ...................

II - 2

Gambar 2.2

Peta Kerawanan Bencana di Kabupaten Sumedang .

II - 9

Gambar 2.3

Nilai

PDRB

Kabupaten

Sumedang

Tahun

2008-2012 .................................................................. Gambar 2.4

LPE Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012...................................................................

Gambar 2.5

II - 11

II - 13

PDRB Per Kapita dan LPE Per Kecamatan terhadap PDRB Per Kapita dan LPE Kabupaten Sumedang Tahun 2012 ................................................................

Gambar 2.6

II - 22

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2009-2012 ..................................................................

Gambar 2.7

Perkembangan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ....................................

Gambar 2.8

II - 28

II - 33

Jumlah Sarana Ibadah di Kabupaten Sumedang Tahun 2012 ................................................................


II - 50

Hal - ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

merupakan

satu

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan

yang

dilaksanakan

oleh

unsur

penyelenggara pemerintahan dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang

Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Sumedang selama 20 tahun yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat. RPJPD Kabupaten Sumedang 2005-2025 memiliki empat tahap rencana pembangunan jangka menengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008 merupakan tahapan pertama RPJPD Kabupaten Sumedang, dan tahap kedua tahun 2009-2013. Dengan telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Sumedang masa jabatan 2013-2018, maka Bupati Sumedang alm. Endang Sukandar dan Wakil Bupati Sumedang Ade Irawan yang telah dilantik pada tanggal 5 Juli 2013 berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Sumedang sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah untuk kurun waktu lima tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten

Sumedang

pembangunan

dan

disusun

isu-isu

berdasarkan

strategis

daerah,

analisis tujuan

permasalahan dan

sasaran

pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah,


Hal I - 1

indikator sasaran dan target pencapaian pembangunan daerah yang bertumpu pada program pembangunan daerah lengkap dengan kerangka pendanaan serta kaidah pelaksanaannya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : a.

Persiapan penyusunan RPJMD Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber sebagai tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.

b.

Penyusunan rancangan awal RPJMD Penyusunan

rancangan

awal

dilakukan

melalui

tahap-tahap

penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program SKPD dan lintas SKPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif. c.

Penyusunan rancangan RPJMD Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Renstra SKPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

d.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD Kabupaten Sumedang. Tujuan Musrenbang RPJMD untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Sumedang menjadi rancangan akhir RPJMD Kabupaten Sumedang.

e.

Perumusan rancangan akhir RPJMD Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait


Hal I - 2

dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan

kesepakatan

hasil

Musrenbang

dan

ditampung

dalam

rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Sumedang diajukan dan dikonsultasikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat. f.

Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD melalui Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018 dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018

dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut : a.

Pendekatan Teknokratis Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode ini merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan

data

dan

informasi

yang

akurat,

serta

dapat

dipertanggungjawabkan dengan kerangka manajemen strategis dan berbasis kinerja. b.

Pendekatan Politis Pendekatan politis merupakan pendekatan yang ditawarkan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye melalui penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program pembangunan serta pembahasan dengan DPRD dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018.

c.

Pendekatan Top Down dan Bottom Up Hasil dari pendekatan bottom up melalui penjaringan aspirasi masyarakat bersama stakeholder dan Musrenbang RPJMD serta pendekatan

top

down

dengan

penyelarasan

pada

dokumen

perencanaan provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan provinsi dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Sumedang.


Hal I - 3

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 1.2.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018

mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan, yakni antara lain: 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Nomor 4286); 5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran


Hal I - 4

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal I - 5

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);


Hal I - 6

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2007 tentang Prosedur

Perencanaan

dan

Penganggaran

Daerah

Kabupaten

Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembanggunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang

Tahun

2005-2025

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Sumedang Tahun 2008 Nomor 2); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2).


Hal I - 7

1.3.

HUBUNGAN

RPJMD

DENGAN

DOKUMEN

PERENCANAAN

LAINNYA Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018 dengan dokumen perencanaan lainnya memiliki keterkaitan secara vertikal maupun secara horisontal sebagai berikut : Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 RPJP NASIONAL

pedoman

dijabarkan

diperhatikan

diacu

RPJP DAERAH PROPINSI

RPJM NASIONAL

pedoman

RPJM DAERAH PROPINSI

diperhatikan

dijabarkan

5 Tahun

20 Tahun

RKP

RKP DAERAH PROPINSI 1 Tahun

pedoman

pedoman

diperhatikan

diacu

RENSTRA SKPD PROPINSI

diperhatikan

RENJA SKPD PROPINSI

5 Tahun RPJP DAERAH KAB/KOTA 20 Tahun

Pedoman Penyusunan RAPBD Propinsi

pedoman

RPJM DAERAH KAB/KOTA 5 Tahun

pedoman diperhatikan

1 Tahun RKP DAERAH KAB/KOTA 1 Tahun

pedoman RENSTRA SKPD KAB/KOTA

pedoman

diperhatikan pedoman RENJA SKPD KAB/KOTA 1 Tahun

5 Tahun UU SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pedoman Penyusunan RAPBD Kab/Kota

UU KEUANGAN NEGARA

Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan mengacu kepada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 dan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005–2025. Selain itu mengacu pula pada RPJMN Tahun 20102014 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018;

2.

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD untuk jangka waktu lima tahun dan RKPD Kabupaten Sumedang yang merupakan rencana kerja tahunan;

3.

Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJM Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum


Hal I - 8

Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang. 4.

Sebagai perencanaan makro, RPJMD selanjutnya diterjemahkan ke dalam perencanaan sektoral yang dikaitkan dengan perencanaan regional dan spasial. Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan hubungan antara perencanaan makro, perencanaan regional, dan spasial. Hubungan antara perencanaan makro dan sektoral dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini. Gambar 1.2 Hubungan antara Perencanaan Makro dan Sektoral PERENCANAAN MAKRO SKPD

Regulasi Pembiayaan

PERENCANAAN SEKTORAL (Keterkaitan antar Wilayah)

Sumberdaya Lokal

Spasial, Efektivitas Kebijakan, Efisiensi Sumberdaya, dan Kapasitas Kelembagaan

Keperluan Wilayah

PERENCANAAN REGIONAL (Keterkaitan antar Sektor)

KESEJAHTERAAN, PELAYANAN, DAN DAYA SAING Sumber : PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 juga harus memperhatikan perencanaan tata ruang Kabupaten. Visi dan Misi Bupati terpilih akan diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 harus diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang. Hal ini dimaksudkan agar keselarasan perencanaan pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan rencana penataan ruang wilayah. Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan kedudukan RTRW Kabupaten Sumedang dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kedudukan Rencana Tata


Hal I - 9

Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dapat dilihat pada gambar 1.3 di bawah ini. Gambar 1.3 Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJP NASIONAL

RPJM NASIONAL RTRW NASIONAL

RPJPD PROV. JABAR

RPJMD PROV. JABAR RTRW PROV. JABAR

RPJPD KAB. SUMEDANG

RPJMD KAB. SUMEDANG RTRW KAB. SUMEDANG

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menjabarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan.

Gambaran umum ini

meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bab ini menyajikan hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi kinerja keuangan masa


Hal I - 10

lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan. BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini merupakan bagian terpenting yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB V

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Berisikan tentang visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2014-2018

yang

memuat

strategi,

kebijakan

dan

sasaran

pembangunan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sumedang 2005-2025. BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja serta penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta pencapaian

target

indikator

kinerja

pada

akhir

periode

perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator

kinerja

setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal I - 11

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab

ini

menguraikan

penyusunan

RKPD

dan

bahwa

RPJMD

RAPBD

tahun

menjadi pertama

pedoman dibawah

kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalahmasalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan

akhir

periode

RPJMD

dan

masalah-masalah

pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. BAB XI 1.5.

PENUTUP

MAKSUD DAN TUJUAN RPJMD

Kabupaten

Sumedang

2014-2018

adalah

dokumen

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun disusun dengan maksud memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaransasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana pembanguan tahunan Pemerintah Daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 adalah tersedianya dokumen RPJM Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 sebagai : 1.

Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dengan berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan kepada RPJM Nasional dan Provinsi;

2.

Pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD;

3.

Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang tertuang dalam RKPD;

4.

Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Hal I - 12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.

ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat 06º34’46,18’’-7º00’56,25’’

Lintang

Selatan

108º21’59,04’’ Bujur Timur, menurut

dan

antara

107º01’45,63’’-

Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 luas wilayah Kabupaten Sumedang adalah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 276 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Buahdua yaitu 10.768,28 Ha dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua yaitu 1.770,74 Ha.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Sumedang Luas Wilayah Kecamatan (Ha) Jatinangor 3.160,35 Cimanggung 5.555,18 Tanjungsari 4.486,04 Sukasari 4.181,77 Pamulihan 5.069,83 Rancakalong 5.506,87 Sumedang Selatan 9.251,27 Sumedang Utara 3.040,17 Ganeas 2.289,70 Situraja 4.323,37 Cisitu 6.502,82 Darmaraja 4.937,64 Cibugel 5.951,82 Wado 8.426,83 Jatinunggal 7.212,00 Jatigede 10.624,03 Tomo 8.474,29 Ujungjaya 8.622,62 Conggeang 10.697,52 Paseh 3.162,36 Cimalaka 4.328,85 Cisarua 1.770,74


Jumlah Desa/Kelurahan 12 11 12 7 11 10 10/4 10/3 8 14 10 16 7 11 9 12 10 9 12 10 14 7

Hal II - 1

No. 23 24 25 26

Luas Wilayah (Ha) 4.372,13 6.067,27 10.768,28 7.088,23

Kecamatan Tanjungkerta Tanjungmedar Buahdua Surian

Jumlah Desa/Kelurahan 12 9 14 9

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Sumedang Kabupaten Indramayu Kabupaten Subang

Kec. Suriah Kec. Buahdua Kec. Conggeang

Kec. Tanjungmedar

Kec. Tanjungkerta Kec. Cimalaka Kec. Tanjungsari Kec. Sukasari

Kabupaten Bandung

Kec. Paseh

Kec. Tomo

Kabupaten Majalengka

Kec. Kec. Kec. Rancakalong Sumedang Cisarua Kec. Utara Situraja Kec. Pamulihan

Kec. Jatinangor

Kec. Ujungjaya

Kec. Ganeas

Kec. Cisitu

Kec. Sumedang Selatan Kec. Cimanggung

Kec. Jatigede

Kec. Darmaraja Kec. Jatinunggal Kec. Cibugel Kec. Wado

Kabupaten Garut


Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut : a) Sebelah Utara

: Kabupaten Indramayu

b) Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung c) Sebelah Barat

: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat : dan Kabupaten Subang

d) Sebelah Timur

: Kabupaten Majalengka

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Berdasarkan pola ruang wilayah Kabupaten Sumedang didominasi oleh kawasan budidaya seluas 82.009,23 Ha (52,61 persen) serta sisanya dijadikan sebagai kawasan lindung seluas 73.862,75 Ha (47,39 persen). Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.


Hal II - 2

Kondisi topografi kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sumedang dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu : 1. 0–8 persen, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12,24 persen. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan perkabupatenan. 2. 8–15 persen, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37 persen. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya. 3. 15–25 persen, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68 persen. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat. 4. 25–40 persen, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58 persen. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur. 5. Lebih dari kemiringan 40 persen, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36 persen. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya. Aspek

hidrologi

suatu

wilayah

sangat

diperlukan

didalam

pengendalian dan pengaturan tata air wilayah tersebut. Berdasarkan hidrogeologinya, aliran-aliran sungai besar di wilayah Kabupaten Sumedang bersama anak-anak sungainya membentuk pola Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 4 DAS dengan 6 Sub DAS yaitu : 1.

DAS Cimanuk meliputi Sub DAS Cimanuk Hulu, Sub DAS Cipeles, Sub DAS Cimanuk Hilir, dan Sub DAS Cilutung;

2.

DAS Citarum meliputi Sub DAS Citarik;

3.

DAS Cipunegara meliputi Sub DAS Cikandung; dan

4.

DAS Cipanas. Tahun 2012 curah hujan paling tinggi terjadi di Kecamatan Wado

sebanyak 5.182 mm/Tahun dan paling rendah di Kecamatan Sumedang Selatan dan Sumedang Utara sebanyak 1.427 mm/Tahun sedangkan Curah hujan secara ekstrim terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 10.606 Mm. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal II - 3

Curah hujan per kecamatan dan fluktuasi curah hujan dapat dilihat pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 dibawah ini.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Tabel 2.2 Curah Hujan (mm) Per Kecamatan Tahun 2012 2012 Kecamatan Mm Jatinangor 1,890 Cimanggung 1,886 Tanjungsari 1,577 Sukasari Pamulihan Rancakalong 2,085 Sumedang Selatan 1,427 Sumedang Utara 1,427 Ganeas Situraja 2,135 Cisitu Darmaraja 2,352 Cibugel 2,029 Wado 5,182 Jatinunggal Jatigede 3,481 Tomo 2,216 Ujungjaya 2,216 Conggeang 3,051 Paseh 2,066 Cimalaka 1,870 Cisarua Tanjungkerta 1,462 Tanjungmedar Buahdua 2,966 Surian Sumedang 41,318 Rata-rata 2,295

Hh 178 184 130 129 91 91 109 116 116 171 129 98 98 149 143 97 117 149 2,295 128

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Sumedang

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabel 2.3 Fluktuasi Curah Hujan Bulanan (mm) Tahun 2012 2012 Bulan Mm Januari 5,869 Februari 6,971 Maret 5,857 April 3,681 Mei 1,969 Juni 913 Juli Agustus September 148


Hh 351 387 287 220 139 77 11 Hal II - 4

No. 10 11 12

2012

Bulan

Mm

Oktober Nopember Desember

Hh

697 4,607 10,606

81 271 471

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Sumedang

Berdasarkan data curah hujan Tahun 2012 diatas, kondisi iklim mikro sangat berpengaruh pada produksi pertanian di Kabupaten Sumedang namun perubahan iklim tersebut tidak dapat diprediksi karena suatu hal yang alami tapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan mencermati kondisi siklus iklim sebelumnya dan juga memperhatikan informasi cuaca dari Badan Meteorologi

Nasional.

Sehingga

dengan

demikian

dapat

mencegah

terjadinya kegagalan panen produk pertanian di Kabupaten Sumedang. 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031, potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Sumedang meliputi Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). 1. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) a. Kawasan

Strategis

Kabupaten

(KSK)

Sumedang

dari

sudut

dari

sudut

kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi : 1)

Kawasan Perkotaan Sumedang;

2)

Rintisan Kawasan Industri Ujungjaya;

3)

Kawasan Waduk Jatigede;

4)

Kawasan Tanjungsari dan sekitarnya;

5)

Kawasan DI Sentig;

6)

Kawasan DI Ujungjaya.

b. Kawasan

Strategis

Kabupaten

(KSK)

Sumedang

kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Kampung Sunda yang terletak di kawasan Jatigede. c. Kawasan

Strategis

Kabupaten

(KSK)

Sumedang

dari

sudut

kepentingan sumberdaya alam dan Iptek berupa Kawasan Gunung Tampomas

dan

sekitarnya

serta

Kawasan

Agroteknobisnis

Sumedang (KAS).


Hal II - 5

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) perkotaan Sumedang sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat bisnis regional, pusat jasa, pusat pendidikan menengah, jasa pariwisata dan pertanian. Terdapat dua pusat kegiatan lokal yaitu PKL Sumedang Utara dan PKL Sumedang Selatan. 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi : a. PPK Tanjungsari sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan lokal, pusat industri, pertanian, jasa wisata, dan pusat pendidikan tinggi; b. PPK Tanjungkerta sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, peternakan, pariwisata, perkebunan, dan pusat perdagangan lokal; c. PPK Conggeang sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, peternakan, pariwisata, perkebunan, dan pusat perdagangan lokal; d. PPK Wado sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, peternakan, dan pusat perdagangan lokal; e. PPK Tomo

sebagai

pusat pemerintahan

kecamatan,

industri,

pertanian, pusat perdagangan regional, dan pariwisata. 4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pusat

Pelayanan

Lingkungan

terdiri

dari

Hegarmanah,

Sindang

pakuwon, Sukarapih, Pamulihan, Nagara Wangi, Ganeas, Linggajaya, Situraja, Darmajaya, Tarikolot, Cijeungjing, Ujungjaya, Buahdua, Legok Kidul, Surian, Jingkang, Cimalaka, Cisarua dan Cibugel sebagai pusat pemerintahan desa, pusat permukiman, pusat pengolahan pertanian, pusat koleksi dan distribusi, jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan. Potensi unggulan yang dimiliki oleh setiap kecamatan sesuai potensi daerah yang ada dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut : Tabel 2.4 Potensi Unggulan Tiap Kecamatan No.

Kecamatan

1.

Jatinangor

2.

Cimanggung

Jenis Potensi Unggulan Jagung, Sapi Potong, Domba, Ukiran Kayu, Senapan Angin, Tekstil, Padang Golf, Kawasan Perguruan Tinggi serta Perkemahan Kiara Payung Jagung, Ikan Nila, sapi Perah, Domba, Opak Ketan, serta Curug Sindulang


Hal II - 6

No.

Kecamatan

3.

Tanjungsari

4.

Sukasari

5.

Pamulihan

6.

Rancakalong

7.

Sumedang Selatan

8.

Sumedang Utara

9.

Ganeas

9.

Situraja

10.

Cisitu

11.

Darmaraja

12.

Cibugel

13.

Wado

14. 15.

Jatinunggal Jatigede

16.

Tomo

17.

Ujungjaya

18.

Conggeang

Jenis Potensi Unggulan Jagung, Ikan Lele, Sapi Perah, Domba, Tembakau Rajangan serta Perkemahan Cijambu Tomat, Sapi Perah, Domba Gaut, Tembakau Rajangan, serta Perkemahan Baru Beureum Ubi Cilembu, Sapi Perah, Domba, Kerajinan Wayang Golek, Tape Singkong serta Cadas Pangeran Ubi Cilembu, Talas semir, Jagung, Sapi Potong, Sapi Perah, Domba, serta Desa Wisata Ngalaksa Padi Sawah, Talas semir, Jeruk Cikoneng, Teh Margawindu, Ikan Nila, Ikan Mas, Ikan Lele, Sapi Potong, Tahu Sumedang, Wisata alam Cibingbin, Alun-Alun Sumedang, Kampung Toga, Museum Prabu Geusan Ulun, Makam Cut Nyak Dien, dan Taman Hutan Rakyat Inten Dewata Talas Semir, Jeruk Cikoneng, Ikan Nila, Ikan Mas, Ikan Lele, Ikan Hias, Sapi Potong, Sapi Perah, Domba, Tahu Sumedang, Sale Pisang, serta Lapangan Pacuan Kuda Kacang Tanah, Sawo Sukatali, Kayu Mahoni, Ikan Nila, Udang Galah, Sapi Potong, Sapi Perah, Domba, Kolam Kacang Tanah, Sawo Sukatali, Kayu Mahoni, Ikan Nila, Udang Galah, sapi Potong, Sapi Perah, Domba, Kolam serta Kolam Renang Kacang Tanah, Sawo Sukatali, Kayu Mahoni, Ikan Mas, Sapi Potong, Sapi Perah, Domba, Gula Aren serta Gunung Lingga Kacang Tanah, Padi Sawah,Kedelai, Sawo Sukatali, Tembakau, Ikan Nila, Sapi Potong, Domba, serta Kolam Renang Jagung, Tomat, Kayu Manglid, Kayu Suren, Sapi Potong, Domba, Serta Sapi Perah Jagung, Kayu Mahoni, Ikan Mas, Udang galah, Sapi Potong, Domba, Serta Sapi Perah Kedelai, Kayu Jati, Udang Galah dan Gula Aren Mangga, Pisang, Kayu Jati, Sapi Potong, Domba, serta Perkemahan Parakankondang dan Proyek Waduk Jatigede Padi Sawah, Kacang Tanah, Mangga, Tembakau, Domba, Meubeul, serta Situ Sari Kedelai, Mangga, Tembakau, Kayu jati, Ikan Lele, Sapi Potong, serta Domba Padi Sawah, Salak Bongkok, Mangga, Ikan Nila, Ikan Mas, Ikan Hias, Sapi Potong, Domba,, Meubel, Opak Ketan, Emping Melinjo, Wana wisata Gunung Tampomas, atraksi Kuda Renggong serta Air Panas Conggeang


Hal II - 7

No.

Jenis Potensi Unggulan

Kecamatan

19.

Paseh

20.

Paseh

21.

Cimalaka

22. 23.

Cisarua Tanjungkerta

24.

Tanjungmedar

25.

Buahdua

26.

Surian

Salak Bongkok, Kayu Tisuk, Bambu, Sapi Potong, Oncom Pasir Reungit, serta Pemandian Salak Bongkok, Kayu Tisuk, Bambu, Sapi Potong, Oncom Pasir Reungit, serta Pemandian Ikan Mas, Ikan Nila, Sapi Potong, Domba, serta Kolam Renang Cipanteneun Padi Sawah, Jeruk Cikoneng, serta Ikan Mas Padi Sawah, Kencur, Jeruk Cikoneng, Ikan Mas, Ikan Nila, Sapi Potong, serta Domba Jagung, Pisang, Kayu Sengon, Sapi Potong, dan Domba Padi Sawah, Pisang, Kayu Jati, Udang Galah, sapi Potong, Kolam renang Cigireng, serta Air Panas Cileungsing Kencur, Pisang, Kayu Jati, Kayu Sengon, Sapi Potong, Sapi Perah, Domba dan Gula Aren

Sumber : Masterplan Pertanian, Bappeda.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi dan banjir setempat. Kejadian gerakan tanah disamping akibat kegempaan, sering terjadi akibat hujan yang terus menerus dan cukup besar. Begitu pula erosi yang terjadi pada sungaisungai setempat sedangkan banjir sering terjadi disebabkan drainase yang kurang memadai dan banyaknya tutupan lahan, seperti di sekitar Jalan Raya Rancaekek (sekitar Kecamatan Cimanggung) dan Jatinangor. Gerakan tanah yang terjadi di daerah Kabupaten Sumedang pada umumnya banyak dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasar dan tanah pelapukan pembentuk lereng terutama pada daerah-daerah yang dibentuk oleh batuan dasar batu lempung ataupun terdapatnya lapisan batu lempung dalam batuan dasar pembentuk lereng. Sifat fisik batuan/tanah pelapukan merupakan salah satu faktor alam penyebab terjadinya gerakan tanah disamping faktor-faktor alam lainnya seperti curah hujan, struktur geologi (perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi (kedudukan bidang perlapisan terhadap

kemiringan

lerengnya),

Tataguna

Lahan,

Morfologi

dan

kegempaan. Untuk gerakan tanah sering terjadi di bagian utara terutama di sekitar

Surian,

Buahdua,

Tanjungkerta,

Cimalaka,

Conggeang

dan

Rancakalong sedangkan yang di bagian timur terutama yang berada pada jalur sesar berada di Tomo, Jatigede, Darmaraja dan Jatinunggal. Secara RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal II - 8

umum mengenai daerah rawan bencana di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini. Gambar 2.2 Peta Kerawanan Bencana di Kabupaten Sumedang

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sumedang Tahun 2011-2031

2.1.4. Demografi Penduduk Kabupaten Sumedang pada Tahun 2012 tercatat sebanyak 1.121.787 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1.23 persen dari tahun 2011. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 menunjukan penurunan walaupun penurunannya tidak signifikan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang masih terkendali hal ini dikarenakan keberhasilan dari programprogram keluarga berencana yang selama ini dilakukan dan tingkat migrasi penduduk ke wilayah sumedang secara umum masih rendah. Tabel 2.5 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Sumedang Tahun 2010-2012 No.

Tahun

Jumlah

LPP

1

2010

1,093,602

-

2

2011

1,108,169

1.33

3

2012

1,121,787

1.23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang


Hal II - 9

Selanjutnya jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk (LPP) per Kecamatan di wilayah Kabupaten Sumedang tahun 2011-2012 dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini :

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Tabel 2.6 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Per Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2012 Jumlah Penduduk Kecamatan LPP 2011 2012 Jatinangor 110,727 113,586 2.6 Cimanggung 82.406 84,320 2.3 Tanjungsari 78,451 80,505 2.6 Sukasari 31,615 32,092 1.5 Pamulihan 55,340 56,308 1.7 Rancakalong 37,796 38,074 0.7 Sumedang Selatan 74,570 75,203 0.8 Sumedang Utara 89,989 97,702 1.9 Ganeas 23,609 23,804 0.8 Situraja 36,195 36,459 0.7 Cisitu 26,330 26,463 0.5 Darmaraja 37,113 37,189 0.2 Cibugel 20,896 20,997 0.5 Wado 43,221 43,461 0.6 Jatinunggal 41,512 41,801 0.7 Jatigede 23,737 23,769 0.1 Tomo 23,707 23,842 0.6 Ujungjaya 29,122 29,205 0.3 Conggeang 28,854 28,851 0 Paseh 36,004 36,148 0.4 Cimalaka 57,041 57,573 0.9 Cisarua 19,068 19,105 0.2 Tanjungkerta 33,696 33,934 0.7 Tanjungmedar 24,301 24,491 0.8 Buahdua 32,014 32,098 0.3 Surian 10,855 10,861 0.1 Jumlah 1,108,169 1,121,787 1.2


Berdasarkan tabel diatas, laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi tercatat di wilayah cepat tumbuh yaitu di kecamatan Jatinangor dan Tanjungsari sebesar 2.6 persen serta di kecamatan Cimanggung sebesar 2.3 persen. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini dikarenakan wilayah ini merupakan daerah industri dan pusat pendidikan sehingga banyak penduduk pendatang yang menjadi warga di wilayah tersebut.


Hal II - 10

2.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kinerja

pembangunan

pada

aspek

kesejahteraan

masyarakat

merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat selama periode 2009-2012 diuraikan sebagai berikut : 2.2.1.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nilai

Produk

Domestik

Regional

Bruto

(PDRB)

Kabupaten

Sumedang atas dasar harga berlaku tahun 2012 mencapai Rp.14.923,72 milyar mengalami peningkatan sebesar Rp.1.391,94 milyar jika dibanding tahun 2011 dengan nilai PDRB sebesar Rp.13.531,78 milyar. Sedangkan pencapain nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 mengalami peningkatan 4,69 persen yaitu dari Rp.5.879,09 milyar tahun 2011 naik menjadi Rp.6.154,59 milyar pada tahun 2012. Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Sumedang lima tahun terakhir dapat diamati pada gambar 2.3 dibawah ini. Gambar 2.3 Nilai PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 (Triliyun Rupiah)

Triliyun Rp 16.00

14.92 13.53

14.00 12.00

12.27

11.19

10.30

10.00 8.00

5.61

5.38

5.14

6.00

5.88

6.15

4.00 2.00 2008

2009 Berlaku

2010 Konstan

2011

2012

Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012

Jika sembilan sektor ekonomi dikelompokkan menjadi 3 sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier tampak bahwa kelompok sektor tersier RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal II - 11

merupakan kelompok sektor paling dominan yaitu sekitar 44 persen dari total PDRB Kabupaten Sumedang. Total nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dari kelompok sektor tersier di tahun 2011 mencapai Rp.6.567,35 milyar atau meningkat 11,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kelompok sektor primer mengalami peningkatan 8,53 persen yaitu dari Rp.3.915,66 milyar tahun 2011 menjadi Rp.4.249,83 milyar di tahun 2012 sedangkan kelompok sekunder meningkat 9,65 persen atau dari Rp.3.745,30 milyar tahun 2011 menjadi Rp.4.106,54 milyar tahun 2012. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini. Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 (Milyar Rupiah) Kelompok Sektor

2008

2009

2010

2011*

2012**

PRIMER

2.999,02

3.261,94

3.544,01

3.915,66

4.249,83

Pertanian

2.984,42

3.247,57

3.528,78

3.899,62

4.232,98

14,60

14,37

15,23

16,04

16,85

SEKUNDER

2.895,41

3.141,98

3.430,91

3.745,30

4.106,54

Industri Pengolahan

2.399,35

2.604,46

2.815,68

3.045,08

3.307,88

Listrik Gas & Air Bersih

273,61

290,43

333,52

386,02

449,81

Bangunan

222,45

247,09

281,71

314,19

348,84

4.406,51

4.784,25

5.290,76

5.870,82

6.567,35

2.676,18

2.916,63

3.261,15

3.654,86

4.123,62

448,05

482,50

525,68

575,43

633,03

434,49

478,66

527,25

582,48

649,21

847,79 906,46 976,68 10.300,9 11.188,1 12.265,6 PDRB 4 7 8 Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012

1.058,05 13.531,7 8

1.161,49 14.923,7 2

Pertambangan & Penggalian

TERSIER Perdagangan Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & JP Jasa - Jasa

Ket : *) Angka perbaikan **) Angka Sementara

2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kinerja perekonomian Kabupaten Sumedang dari sisi sektoral pada tahun 2012 menunjukan pertumbuhan yang moderat. Jika dibandingkan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal II - 12

dengan kinerja perekonomian pada tahun sebelumnya pertumbuhan ini menunjukan sedikit perlambatan dimana pada tahun 2011 tumbuh sebesar 4,82 persen sedangkan pada tahun 2012 tumbuh sebesar 4,69 persen. Perlambatan ini di sebabkan oleh melambatnya kinerja tiga sektor dominan yang menjadi engine growth perekonomian Kabupaten Sumedang. Gambar 2.4 LPE Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012

6.48 6.21

6.21

Persen

6.20

4.82

4.76

4.69

4.58

2008

4.19

4.22

2009

2010 Jabar

2011

2012

Sumedang


Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat selama kurun waktu tiga tahun yaitu 2010-2012 mampu tumbuh diatas 6 persen sedangkan LPE Kabupaten Sumedang selama kurun waktu ini mampu tumbuh stabil yaitu pada kisaran 4 persen. Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 mengalami sedikit perlambatan, perlambatan ini hampir terjadi di semua sektor ekonomi, kecuali sektor angkutan, keuangan dan jasa-jasa. Begitupun perekonomian Jawa Barat secara umum juga mengalami perlambatan, melambatnya perekonomian Jawa Barat pada tahun 2012 disebabkan oleh melambatnya kinerja sektor industri yang merupakan sektor dominan bagi perekonomian Jawa Barat. Tabel 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang Menurut Sektor dan Kelompok Sektor Tahun 2009-2012 (Persen) Kelompok Sektor PRIMER Pertanian

2009

2010

2011*

2012**

4,85 4,89

0,66 0,65

1,26 1,25

1,11 1,11


Hal II - 13

Kelompok Sektor

2009

2010

2011*

2012**

Pertambangan & Penggalian SEKUNDER Industri Pengolahan Listrik Gas & Air Bersih Bangunan TERSIER Perdagangan Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa – Jasa PDRB

(3,94) 4,51 4,08 4,81 8,56 4,90

3,21 5,18 4,48 5,73 11,40 5,80

2,82 5,33 4,92 5,90 8,61 6,61

2,79 4,77 4,35 6,44 7,04 6,68

4,99

6,25

7,33

6,99

6,36

6,34

6,66

7,23

5,59

5,97

6,20

7,50

3,50 4,76

3,87 4,22

4,20 4,82

4,79 4,69

Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 Ket : *) Angka perbaikan **) Angka Sementara

Berdasarkan tabel 2.8 diatas dapat diperhatikan bahwa pada tahun 2012 petumbuhan sektor keuangan dan angkutan mampu menjadi leading sektor dimana selama empat tahun terakhir sektor bangunan selalu menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mampu tumbuh 7,50 persen pada tahun 2012. LPE tertinggi kedua dan ketiga diikuti oleh sektor angkutan dan komunikasi serta sektor bangunan masing-masing tumbuh sebesar 7,23 dan 7,04 persen. Namun demikian sektor pertanian yang merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Sumedang pada tahun 2012 ini hanya mampu tumbuh sebesar 1,11 persen. Pertumbuhan sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian serta pertambangan dan penggalian menunjukkan pertumbuhan positif selama empat tahun terakhir dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2009 mencapai 4,85 persen dan terendah terjadi pada tahun 2010 yang tumbuh 0,66 persen. Melemahnya

kinerja

sektor

primer

lebih

dipengaruhi

oleh

rendahnya kinerja sektor pertanian yang merupakan pendukung sektor primer cukup dominan dibandingkan dengan sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini dapat dilihat dari tren tumbuhnya sektor primer mengikuti trennya sektor pertanian. Pada tahun 2012 sektor primer tumbuh 1,11 persen. Naik turunnya laju pertumbuhan sektor pertanian


Hal II - 14

sangat dipengaruhi oleh tumbuhnya sub sektor tabama terutama sangat tergantung dari produktivitas komoditi padi yang cukup dominan dalam sektor ini. Dan yang tidak bisa diabaikan dari tumbuhnya sektor pertanian adalah faktor iklim atau perubahan cuaca yang sangat berpengaruh dan tidak dapat dihindari terhadap kinerja sektor pertanian. Pertumbuhan sektor sekunder dalam periode 2009-2012 relatif stabil yaitu dengan pertumbuhan berada pada kisaran 4-5 persen dimana pada tahun 2012 mampu tumbuh sebesar 4,77 persen. Sektor sekunder yang yang meliputi sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan, lebih didominasi oleh tumbuhnya sektor industri pengolahan sehingga tren pertumbuhan sektor sekunder pun mengikuti pola yang terjadi pada pertumbuhan sektor industri pengolahan. Dari tabel 2.8 diatas tampak bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam kurun waktu 2009-2012 relatif stabil dengan pertumbuhan tiap tahunnya mencapai 4 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara umum di Kabupaten Sumedang juga berpengaruh terhadap kinerja sektor industri pengolahan. Jika kita amati dari LPE sektor industri pengolahan kabupaten Sumedang, faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi sektor ini secara umum di Jawa Barat ternyata tidak terlalu berdampak terhadap kinerja sektor industri pengolahan dimana pada tahun 2012 tumbuh sebesar 4,35 persen sedangkan pada tahun 2011 tumbuh sebesar 4,92 persen. Sementara sektor listrik, gas dan air bersih mampu tumbuh sebesar 6,44 persen karena sektor ini sangat tergantung dari pola permintaan dalam hal ini konsumen listrik dan air baik rumah tangga maupun swasta. Sektor pendukung lainnya yaitu sektor bangunan/kontruksi selama periode 2009-2012 sektor ini mampu tumbuh stabil yaitu pada kisaran 8 persen kecuali pada tahun 2012. Sama halnya seperti sektor lainnya sektor ini juga mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan jika dibanding tahun 2011. Kelompok sektor terakhir adalah sektor tersier yang merupakan kegiatan sektor penghasil jasa meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan kemudian sektor jasa-jasa yang meliputi jasa pemerintahan dan jasa swasta. Pada tahun 2012 sektor tersier RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal II - 15

tumbuh 6,68 persen yang didukung oleh pertumbuhan sektor-sektor di dalamnya yaitu pada sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 6,99 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh 7,23 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa tumbuh sebesar 7,50 persen dan jasa-jasa tumbuh sebesar 4,79 persen. Keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat dilihat dengan cara melakukan perbandingan antara wilayah tersebut dengan daerah sekitarnya. Melihat letak geografisnya, wilayah Kabupaten Sumedang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, Indramayu dan Subang. Oleh karena itu, akan diamati kinerja perekonomian Kabupaten Sumedang dengan kabupaten-kabupaten tersebut melalui perkembangan laju pertumbuhan ekonomi. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dengan daerah sekitarnya dapat dilihat pada tabel 2.9 dibawah ini. Tabel 2.9 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dengan Daerah Sekitarnya Tahun 2008-2012 (persen) Kabupaten

2008

2009

2010

2011*

2012**

Garut

4,69

5,57

5,34

5,48

4,61

Bandung ***

5,31

4,32

5,90

5,99

6,26

Majalengka ***

4,57

4,92

4,66

4,69

4,69

Sumedang

4,58

4,76

4,22

4,82

4,69

Indramayu ***

2,66

7,33

6,47

6,48

6,52

Subang ***

4,24

4,86

4,48

5,02

4,21

Rata-rata

4,34

5,36

5,18

5,41

5,16

Jawa Barat

6,21

4,19

6,20

6,48

6,21

Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 Ket : *) AngkaPerbaikan **) Angka Sementara ***) Tanpa Migas

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang dengan daerah sekitarnya

dari

tahun

2008-2012

seperti

pada

tabel

2.9

diatas

menggambarkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang berada pada posisi yang cukup baik kecuali pada tahun 2010 berada pada posisi terendah. Namun demikian selama tahun 2008-2012 laju pertumbuhan ekonomi kabupaten sumedang selalu dibawah rata-rata dan dibawah Jawa Barat.


Hal II - 16

Laju pertumbuhan ekonomi suatu kecamatan menggambarkan tumbuh tidaknya perekonomian kecamatan tersebut. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi yang dimiliki kecamatan tersebut. Bagi daerah indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 dari 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang, 6 kecamatan memiliki laju pertumbuhan lebih tinggi dari pertumbuhan kabupaten yaitu Kecamatan Sumedang Utara 6,25 persen, Sumedang Selatan 5,85 persen, Jatinangor 5,63 persen, Tanjungsari 5,35 persen, Cimanggung 4,77 persen dan Cimalaka 4,74 persen. Enam kecamatan ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan Kabupaten dikarenakan wilayah ini merupakan wilayah perkotaan yang perekonomiannya ditopang oleh sektor persewaan dan jasa, dan sektor keuangan. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi 20 kecamatan lainnya berada di bawah pertumbuhan ekonomi kabupaten yang merupakan wilayah basis pertanian. Laju pertumbuhan ekonomi kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumedang tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 2.10 dibawah ini.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan di Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012(Persen) Kecamatan 2008 2009 2010 2011* 2012** Jatinangor 5,22 5,19 5,33 5,97 5,63 Cimanggung 4,72 4,54 4,79 5,20 4,77 Tanjungsari 5,09 5,11 5,01 5,46 5,35 Rancakalong 4,59 4,68 3,69 4,13 4,05 Sumedang Selatan 5,04 5,07 5,27 5,90 5,85 Sumedang Utara 5,16 5,18 5,58 6,41 6,25 Situraja 4,04 4,61 3,01 3,63 3,68 Darmaraja 3,99 4,56 3,10 3,72 3,68 Wado 4,18 4,45 3,55 4,01 3,97 Jatigede 3,86 4,04 2,70 3,08 3,00 Tomo 4,03 4,46 3,25 3,86 3,64 Ujungjaya 3,93 4,77 2,57 3,20 3,10 Conggeang 4,22 4,72 3,34 3,93 3,87 Paseh 4,29 4,79 3,97 4,64 4,46 Cimalaka 4,60 4,80 4,29 4,84 4,74 Tanjungkerta 4,01 4,48 3,03 3,69 3,74 Buahdua 4,50 4,92 2,73 3,30 3,30 Cibugel 3,78 4,11 2,54 2,75 2,71


Hal II - 17

No. 19 20 21 22 23 24 25 26

Kecamatan Tanjungmedar Cisitu Pamulihan Ganeas Jatinunggal Sukasari Cisarua Surian Kabupaten

2008 3,96 3,91 4,08 3,98 4,02 3,97 3,83 3,71 4,58

2009 4,02 4,26 4,49 4,05 4,06 4,03 4,12 4,01 4,76

2010 3,13 3,23 3,84 3,64 3,33 3,31 3,63 2,19 4,22

2011* 3,56 3,82 4,61 4,05 3,88 3,91 4,23 2,82 4,82

2012** 3,68 3,88 4,48 4,09 3,86 3,89 4,24 2,81 4,69

Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 Ket : *) Angka diperbaiki **) Angka sementara

2.2.1.3. Struktur Ekonomi Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar pula pengaruh sektor tersebut didalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Disamping itu, distribusi persentase dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi mesin penggerak pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabel 2.11 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2000 dan 2012 Kotribusi Terhadap PDRB (%) Sektor Lapangan Usaha 2000 2012** Pertanian 30.2 28.36 Pertambangan & Penggalian 0.09 0.11 Industri Pengolahan 25.4 22.17 Listrik Gas & Air Bersih 1.99 3.01 Bangunan 2.16 2.34 Perdagangan Hotel & Restoran 26.05 27.63 Pengangkutan & Komunikasi 3.07 4.24 Keuangan, Persewaan & Jasa 3.37 4.35 Perusahaan Jasa – Jasa 7.67 7.78



Hal II - 18

Tabel 2.11 diatas memperlihatkan struktur ekonomi Kabupaten Sumedang pada tahun 2000 dan 2012 menurut sektor. Dalam kurun waktu 13 tahun ini terjadi sedikit pergeseran kontribusi dari sektor dominan yaitu sektor pertanian dari 30,20 persen tahun 2000 menjadi 28,36 persen di tahun 2012. Menyusutnya peranan sektor pertanian lebih disebabkan kinerja sektor pertanian yang sedikit tertinggal perkembangannya dari sektorsektor lainnya. Penurunan sektor pertanian juga lebih disebabkan karena semakin susutnya areal pertanian dikarenakan alih fungsi lahan yang semakin tidak terelakan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk serta masih rendahnya pengetahuan dan teknologi yang digunakan dalam pengelolaannya. Disamping itu sektor pertanian sangat tergantung pada keadaan alam dimana faktor musim sangat menentukan kualitas dan kuantitas produksinya. Walaupun telah terjadi sedikit pergeseran besaran peranan sektor pertanian dari tahun 2000 sampai dengan 2012, sektor ini masih merupakan sektor dominan dalam

pembentukan nilai

tambah di

Kabupaten Sumedang yang diikuti sektor perdagangan dan industri pengolahan. Ketiga sektor tersebut masih merupakan tiga sektor yang peranannya cukup besar dalam menggerakkan perekonomian Sumedang. Tabel 2.12 Peranan Setiap Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 (Persen) Sektor

2008

2009

2010

2011*

2012**

Pertanian

28,97

29,03

28,77

28,82

28,36

Pertambangan & Penggalian

0,14

0,13

0,12

0,12

0,11

Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan & JP Jasa-jasa PDRB

23,29 2,66 2,16

23,28 2,60 2,21

22,96 2,72 2,30

22,50 2,85 2,32

22,17 3,01 2,34

25,98

26,07

26,59

27,01

27,63

4,35

4,31

4,29

4,25

4,24

4,22 4,28 4,30 4,30 4,35 8,23 8,10 7,96 7,82 7,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Hal II - 19

2.2.1.4. Pendapatan Per Kapita Indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita atau Percapita Income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (transfer out) sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk (transfer in) maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk maupun keluar. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Secara rinci pendapatan per kapita Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut ini. Tabel 2.13 Pendapatan Perkapita Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 Tahun

ADH Berlaku (Rp.)

Pertb. (%)

ADH Konstan 2000 (Rp.)

Pertb. (%)

2008

9.622.444,63

12,72

4.798.470,01

3,39

2009

10.334.391,76

7,40

4.970.910,24

3,59

2010

11.215.856,87

8,53

5.128.683,52

4,17

2011*

12.326.291,57

9,90

5.355.350,09

4,42

2012**

13,405,685.19

8.76

5,528.546,34

3.23


Tabel 2.13 diatas menunjukkan pendapatan per kapita Kabupaten Sumedang

terus

mengalami

peningkatan

selama

periode

tahun

2008-2012. Tahun 2008 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku masyarakat Kabupaten Sumedang mencapai Rp.9.622.444,63 terus mengalami peningkatan sampai tahun 2012 mencapai Rp.13.405.685,19 atau rata-rata naik 9,46 persen per tahun selama lima tahun terakhir. Walaupun demikian, peningkatan PDRB perkapita di atas masih belum menggambarkan secara riil peningkatan daya beli masyarakat Sumedang secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB per kapita yang


Hal II - 20

dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat secara riil bisa digunakan PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan. Dari tabel 2.13 diatas dapat pula diamati bahwa PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2008

sebesar

Rp.4.798.470,01

dan

pada

tahun

2012

menjadi

Rp.5.528.546,34. Dari dua kondisi diatas memberi gambaran bahwa secara riil daya beli masyarakat sebenarnya hanya meningkat rata-rata 3,56 persen setiap tahunnya. Ketersediaan data PDRB per kapita menurut daerah kecamatan pada suatu kurun waktu yang relatif panjang akan membantu para pemakai data dalam melakukan perbandingan baik antar wilayah maupun antar tahun. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.14 dibawah ini.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tabel 2.14 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Per Kecamatan Tahun 2011-2012 PDRB Per Kapita Pertb Kecamatan (%) 2011 2012 Buahdua 18.203.652 19.916.822 9,41 Sumedang Utara 17.317.861 19.020.648 9,83 Cimanggung 16.484.439 17.898.909 8,58 Conggeang 16.296.929 17.644.650 8,27 Situraja 15.437.304 16.829.828 9,02 Tomo 15.202.504 16.529.801 8,73 Ujungjaya 15.067.632 16.421.082 8,98 Jatinangor 14.562.647 16.062.076 10,30 Sumedang Selatan 14.405.003 15.515.805 7,71 Darmaraja 12.910.889 14.112.803 9,31 Tanjungkerta 12.622.912 13.721.215 8,70 Wado 12.379.143 13.527.145 9,27 Cimalaka 12.302.140 13.416.347 9,06 Paseh 11.898.649 13.012.528 9,36 Rancakalong 10.243.061 11.149.934 8,85 Tanjungsari 10.130.788 10.991.847 8,50 Cibugel 9.997.592 10.788.961 7,92 Jatigede 9.805.766 10.681.204 8,93 Cisarua 8.025.233 8.775.308 9,35 Cisitu 7.535.858 8.189.600 8,68 Surian 7.115.735 7.700.726 8,22 Ganeas 6.298.167 6.830.214 8,45 Tanjungmedar 5.208.049 5.625.632 8,02


Hal II - 21

No. 24 25 26

Kecamatan Sukasari Pamulihan Jatinunggal Kabupaten Sumedang

PDRB Per Kapita 2011 2012 5.070.645 5.449.636 4.886.511 5.260.575 4.745.228 5.141.642 12.326.292 13.405.685

Pertb (%) 7,47 7,66 8,35 8,76

Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang 2008-2012 Keterangan : * ) AngkaPerbaikan **) Angka Sementara

Tabel 2.14 diatas menunjukkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku setiap kecamatan dan perbandingannya dengan PDRB per kapita kabupaten pada tahun 2011-2012. Dari tabel tersebut pada tahun 2012 tampak bahwa 13 kecamatan mempunyai nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di atas rata-rata PDRB per kapita Kabupaten Sumedang yaitu Kecamatan Buahdua, Sumedang Utara, Cimanggung, Conggeang, Situraja, Tomo, Ujungjaya, Jatinangor, Sumedang Selatan, Darmaraja, Tanjungkerta, Wado dan Cimalaka sedangkan 13 kecamatan lainnya berada di bawah rata-rata PDRB per kapita Kabupaten Sumedang yaitu Kecamatan Paseh, Rancakalong, Tanjungsari, Cibugel, Jatigede, Cisarua, Cisitu, Surian, Ganeas, Tanjungmedar, Sukasari, Pamulihan dan Jatinunggal. Gambar 2.5 PDRB Per Kapita dan LPE Per Kecamatan terhadap PDRB Per Kapita dan LPE Kabupaten Sumedang Tahun 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Buahdua Conggeang Situraja Tomo Ujungjaya Darmaraja Tanjungkerta Wado

1. 2. 3. 4. 5.

Jatinangor Sumedang Utara Sumedang Selatan Cimanggung Cimalaka

II

I PDRB per Kapita Kab. Sumedang

Rp. 13.405.685

III 1. 2. 3. 4. 5.

Paseh Rancakalong Cibugel Jatigede Cisarua 6. Cisitu

IV 7. Surian 8. Ganeas 9. Tanjungmedar 10.Sukasari 11.Pamulihan 12. Jatinunggal

1. Tanjungsari



Hal II - 22

Kinerja pembangunan masing-masing wilayah dilihat dari aspek ekonomi dapat dilakukan dengan membandingkan posisi suatu kecamatan terhadap

Kabupaten

Sumedang.

Disamping itu

dengan

mengetahui

posisinya dapat pula dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang. Dengan demikian diharapkan masing-masing kecamatan dapat mengevaluasi serta menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi sampai pada tingkat yang optimum. Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel kuadran perbandingan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita seluruh Kecamatan dibandingkan dengan

Kabupaten Sumedang seperti

terihat gambar 2.5 diatas. Kuadran I mengandung arti bahwa kecamatan yang berada di daerah ini memiliki LPE yang lebih tinggi dan PDRB per kapita lebih besar dari angka kabupaten. Bila diasumsikan terdapat pemerataan pendapatan maka masyarakat di kecamatan yang berada di kuadran ini relatif paling sejahtera dibandingkan yang berada pada kuadran lainnya. Kuadran II menunjukkan kecamatan yang memiliki PDRB per kapita lebih besar

namun LPE-nya lebih rendah dibandingkan dengan angka

kabupaten. Masyarakat kecamatan pada kuadran II relatif lebih sejahtera namun pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan rata-rata kecamatan lainnya. Kuadran III

menunjukkan rendahnya pertumbuhan ekonomi juga

rendahnya tingkat kesejahteraan penduduknya dibandingkan daerah lainnya di Kabupaten Sumedang sedangkan Kuadran IV ditempati oleh kecamatan yang tingkat kesejahteraan penduduknya lebih rendah dibandingkan angka kabupaten, namun memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih pesat. Dengan memperhatikan data kecamatan pada masing-masing kuadran, kecamatan yang berada di Kuadran I merupakan kecamatan perkotaan sebaliknya Kuadran III didominasi oleh kecamatan yang berbasis sektor pertanian. Dengan demikian kecamatan-kecamatan yang berada di Kuadran III perlu lebih didorong pertumbuhan ekonominya dengan menerapkan meningkatkan

program-program yang nilai

tambah

produk

berbasis pertanian pertanian

antara

yang lain

dapat

program

peningkatan SDM petani dan program penanganan pasca panen produk pertanian.


Hal II - 23

2.2.1.5. Tingkat Inflasi Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang sangat diperlukan untuk memantau perubahan harga. Yang dimaksud dengan inflasi adalah proses kenaikan harga secara terus-menerus. Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan antara lain : 1. Indeks Harga Konsumen/IHK (Consumer Price Indeks); 2. Indeks Harga Perdagangan Besar/IHPB (Wholesale Price Indeks); 3. Indeks Harga Implisit (Implisit Price Indeks;) IHK

merupakan

indeks

yang

dihitung

dengan

mencatat

perkembangan harga komoditas yang dikonsumsi penduduk secara rutin dan IHPB merupakan indeks yang dihitung berdasarkan perkembangan harga beberapa komoditas yang diperdagangkan di pedagang besar bukan di pedagang eceran. Indeks Implisit merupakan indeks yang dihitung dari nilai tambah (NTB) seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indeks Implisit merupakan perbandingan NTB yang dihitung atas dasar harga berlaku dan NTB yang dihitung atas dasar harga konstan (riil). Dengan demikian, inflasi sangat berhubungan dengan daya beli masyarakat. Tingginya tingkat inflasi yang terjadi di suatu region, dengan asumsi pendapatan masyarakat tetap, maka akan menurunkan daya beli masyarakat secara umum. Untuk mengukur tingkat inflasi di Kabupaten Sumedang digunakan indeks harga implisit, sehubungan dengan kesinambungan data yang tersedia. Tabel 2.15 dibawah menunjukkan perkembangan indeks harga implisit dan perkembangan laju inflasi PDRB di Kabupaten Sumedang tahun

2008-2012.

Perkembangan

indeks

harga

implisit

akan

menggambarkan laju inflasi PDRB dari tahun ke tahun. Tabel 2.15 Indeks Harga Implisit dan Laju Inflasi PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 Tahun

Indeks Implisit

Inflasi PDRB ( persen)

2008 2009 2010 2011* 2012**

200,53 207,90 218,69 230,17 242,48

9,02 3,67 5,19 5,25 5,35

Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 Ket : * ) Angka Perbaikan **) Angka Sementara


Hal II - 24

Dari tabel 2.15 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat inflasi yang terjadi di Kabupaten Sumedang selama lima tahun terakhir terjadi fluktuatif tetapi masih terjaga. Tingkat inflasi yang terjadi di Kabupaten Sumedang tidak bisa terlepas dari pengaruh ekternal yaitu kebijakan pemerintah pusat dan terjadinya perubahan harga di luar wilayah Sumedang. Pada tahun 2008 tingkat inflasi PDRB sebesar 9,02 persen dan pada tahun 2012 berada pada level 5,35. Tingkat inflasi terendah ada pada tahun 2009 dengan tingkat inflasi sebesar 3,67 persen. 2.2.2.

Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial erat kaitannya dengan

upaya

meningkatkan

kualitas

manusia

dan

masyarakat

Kabupaten

Sumedang yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menggambarkan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah pada satu kurun waktu tertentu. Menurut kepentingannya yang diperlukan saat ini, maka komponen Indeks Pembangunan Manusia ditentukan mencakup 3 (tiga) dimensi pembangunan manusia, yakni Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli Masyarakat. 2.2.2.1. Pendidikan Indeks Pendidikan sebagai salah satu komponen utama dalam IPM merupakan nilai rata-rata dari variabel Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indeks Pendidikan Kabupaten Sumedang pada tahun 2011 sebesar 82,81 poin dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 82,90 poin. Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di wilayah perdesaan menunjukkan masih banyak penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Selain itu AMH juga menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. AMH di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 97,75 persen menjadi 97,82 persen pada tahun 2012.


Hal II - 25

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Hasil evaluasi pada dua tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Sumedang, yaitu dari 7,94 pada tahun 2011 menjadi 7,96 pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sumedang rata-rata sudah menempuh pendidikan formal selama 8 (delapan) Tahun atau setingkat SMP kelas dua. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan selain tergantung pada kemampuan daerah untuk menggunakan dan memanfaatkan segala sumberdaya termasuk alokasi anggaran juga sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun

tidak

langsung

dalam

penyelenggaraaan

dan

pengelolaan

pendidikan. 2.2.2.2. Kesehatan Indeks Kesehatan mempresentasikan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu yang diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH). Pada tahun 2011 Indeks Kesehatan Kabupaten Sumedang mencapai 70,87 poin dan pada tahun 2012 menjadi 71,05 poin. Angka tersebut merupakan gambaran kinerja pembangunan kesehatan yang dilihat dari meningkatnya AHH masyarakat Sumedang dari 67,52 tahun pada tahun 2011 menjadi 67,53 tahun pada Tahun 2012. 2.2.2.3. Ekonomi Indeks Daya Beli Masyarakat sebagai komponen utama IPM mengalami peningkatan dari 64,33 poin pada tahun 2011 menjadi 64,90 poin pada tahun 2012. Angka ini dipengaruhi oleh nilai Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity) masyarakat Sumedang yang pada tahun 2011 mencapai Rp.638.360,00 dan pada tahun 2012 mencapai Rp.640.620,00. Indeks daya beli sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan dan inflasi (peningkatan harga barang dan jasa). Hasil penghitungan ketiga komponen tersebut diatas diketahui bahwa

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development

Index (HDI) Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dari 72,67 poin pada tahun 2011 menjadi 72,95 poin pada tahun 2012. Adapun


Hal II - 26

perkembangan

data

dari

tahun

2011-2012

besaran

IPM

beserta

komponennya sebagaimana disajikan pada tabel 2.16 berikut ini. Tabel 2.16 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2012 No.

Komponen Utama

2011

2012

Ket.

1

Indeks Pendidikan

82.81

82.90

Meningkat 0,09

2

Indeks Kesehatan

70.87

71.05

Meningkat 0,18

3

Indeks Daya Beli

64.33

64.90

Meningkat 0,57

Realisasi IPM

72.67

72.95

Meningkat 0,28

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang

Capaian IPM pada tahun 2012 tidak terlepas dari kontribusi capaian ketiga komponen yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Oleh karena itu masih diperlukan upaya maksimal untuk meningkatkan derajat pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun, derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan, serta peningkatan daya beli masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja bagi penduduk, peningkatan kompetensi kerja dan peningkatan daya saing. Selanjutnya dengan memperhatikan capaian dari ketiga komponen IPM sebagaimana data diatas ternyata Indeks Daya Beli memberikan kontribusi yang paling rendah dibandingkan 2 agregat pembentuk IPM lainnya. Pencapaian indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang cukup tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan pada bidang-bidang tersebut selama ini telah berhasil dengan baik. Tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Sumedang akan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh besar terhadap capaian indikator tersebut. Kemudian untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan

pokok

erat

kaitannya

dengan

peningkatan

pendapatan

masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya dalam menciptakan

iklim

usaha

yang

kompetitif

dengan

ditopang

upaya

menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha sehingga daya beli masyarakat akan meningkat serta angka pengangguran dan jumlah masyarakat yang berkategori miskin secara bertahap akan berkurang.


Hal II - 27

2.2.2.4. Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumedang selama periode tahun 2009-2012 cenderung menurun. Berdasarkan hasil rekapitulasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sumedang pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin sebanyak 145.300 orang menurun menjadi sebanyak 132.483 orang pada tahun 2012. Tabel 2.17 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 Tahun

Uraian

2009

2010

2011

2012

Jumlah Penduduk Miskin

145,300

141,400

139,400

132,483

Jumlah Penduduk

1,061,669

1,093,602

1,132,238

1,121,787

13.69

12.94

12.48

11.81

Persentase Sumber : BPS Kabupaten Sumedang

Berdasarkan tabel 2.17 diatas persentase penduduk miskin pada tahun 2009 sebesar 13,69 persen dan pada tahun 2012 sebesar 12,8 persen. Hal ini menunjukkan adanya penurunan persentase penduduk miskin sebesar 1,88 persen. Penurunan dimaksud karena adanya berbagai intervensi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat yang didukung pola identifikasi dan verifikasi penduduk miskin yang mendekati kondisi riil. Gambar 2.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Sumedang, Jabar dan Nasional Tahun 2009-2012 16

14

14.2

13.69 11.96

12

13.3

12.94 11.27

12.5

12.48

10.57

12

11.81 9.89

10 8 6 4 2 0 2009

2010 Nasional

2011 Jawa Barat

2012

Sumedang

Sumber : Data diolah, Bappeda Kab. Sumedang


Hal II - 28

Untuk melihat status tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang perlu dilakukan perbandingan dengan jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Berdasarkan gambar 2.6 diatas, pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumedang masih berada diatas jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Barat dan mendekati jumlah penduduk miskin Nasional. Kondisi ini harus menjadi perhatian walaupun penduduk miskin di Kabupaten Sumedang terus mengalami penurunan namun secara jumlah masih cukup tinggi oleh sebab itu program-program penanggulangan

kemiskinan

di

Kabupaten

Sumedang

harus

terus

ditingkatkan dan diefektifkan. Strategi yang diperlukan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin adalah perlu diketahuinya perkembangan jumlah penduduk miskin di setiap kecamatan sehingga program-program penanggulangan kemiskinan bisa difokuskan ke kecamatan-kecamatan yang perkembangan jumlah penduduk miskinnya cukup tinggi. Terdapat

perbedaan

jumlah

penduduk miskin

di

Kabupaten

Sumedang antara data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data hasil pendataan Program Perlindungan Sosial. Hal ini dikarenakan perbedaan indikator dalam penentuan status miskin. Berdasarkan data Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 dan tahun 2011 penduduk miskin dibagi dalam tiga kategori yaitu penduduk miskin, hampir miskin dan sangat miskin. Jumlah penduduk kategori miskin di setiap kecamatan rata-rata mengalami penurunan seperti terlihat pada tabel 2.18 dibawah. Dari 26 Kecamatan, 24 Kecamatan mengalami penurunan jumlah penduduk kategori miskin diatas 100 persen kecuali Kecamatan Pamulihan (86,93 persen) dan Kecamatan Wado (59,45 persen). Tabel 2.18 Jumlah Penduduk Kategori Miskin di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 dan 2011 Jumlah Penduduk Kategori Miskin Kecamatan 2011 2008 % Pengurangan Jatinangor 1,422 7,525 429,18 Cimanggung 3,563 8,440 136,88 Tanjungsari 2,233 8,606 285,40 Sukasari 1,379 4,617 234,81 Pamulihan 3,565 6,664 86,93 Rancakalong 1,180 4,507 281,95 RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal II - 29

Jumlah Penduduk Kategori Miskin 2011 2008 % Pengurangan 1,492 6,888 361,66 1,673 9,646 476,57 684 2,751 302,19 1,357 4,446 227,63 899 3,703 311,90 1,420 4,164 193,24 868 1,957 125,46 2,636 4,203 59,45 2,234 5,443 143,64 965 2,037 111,09 717 1,582 120,64 1,437 4,665 224,63 701 1,924 174,47 373 1,604 330,03 683 5,170 656,95 418 1,589 280,14 905 3,184 251,82 882 2,742 210,88 696 1,750 151,44 431 1,605 272,39 34,813 111,412 220,03

Kecamatan Sumedang Selatan Sumedang Utara Ganeas Situraja Cisitu Darmaraja Cibugel Wado Jatinunggal Jatigede Tomo Ujungjaya Conggeang Paseh Cimalaka Cisarua Tanjungkerta Tanjungmedar Buahdua Surian Kabupaten Sumber : PPLS Tahun 2008 dan 2011

Jumlah penduduk kategori sangat miskin di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan walaupun penurunannya tidak signifikan. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 jumlah penduduk sangat miskin hanya mengalami penurunan sebesar 10,23 persen. Kecamatan yang mengalami peningkatan

jumlah

penduduk

sangat

miskin

adalah

Kecamatan

Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Cisitu, Wado, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang,Tanjungkerta, Buahdua dan Surian. Tabel 2.19 Jumlah Penuduk Kategori Sangat Miskin di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 dan 2011 Jumlah Penduduk Kategori Sangat Miskin Kecamatan 2011 2008 % Pengurangan Jatinangor Cimanggung Tanjungsari Sukasari Pamulihan Rancakalong

2,164 7,060 5,055 3,462 5,784 1,407


6,556 6,611 4,982 2,231 3,118 1,363

202,96 -6,36 -1,44 -35,56 -46,09 -3,13

Hal II - 30

Jumlah Penduduk Kategori Sangat Miskin 2011 2008 % Pengurangan 2,595 6,806 162,27 2,615 5,689 117,55 674 1,345 99,55 1,613 1,805 11,90 2,029 1,822 -10,20 2,039 3,190 56,45 813 877 7,87 3,488 2,230 -36,07 4,322 2,889 -33,16 2,070 791 -61,79 1,414 717 -49,29 1,864 2,095 12,39 1,287 695 -46,00 411 551 34,06 841 2,358 180,38 607 1,596 162,93 1,388 1,280 -7,78 1,280 1,285 0,39 981 607 -38,12 986 720 -26,98 58,249 64,209 10,23

Kecamatan Sumedang Selatan Sumedang Utara Ganeas Situraja Cisitu Darmaraja Cibugel Wado Jatinunggal Jatigede Tomo Ujungjaya Conggeang Paseh Cimalaka Cisarua Tanjungkerta Tanjungmedar Buahdua Surian Kabupaten Sumber : PPLS Tahun 2008 dan 2011

Jumlah penduduk hampir miskin dari tahun 2008-2011 mengalami peningkatan

sebesar

43,30

persen.

Kecamatan

Paseh

merupakah

satu-satunya yang jumlah penduduk kategori hampir miskinnya berkurang. Sementara itu Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Pamulihan, Sumedang Selatan, Ganeas, Wado, Ujung Jaya, Cisarua dan Surian merupakan kecamatan-kecamatan yang mengalami peningkatan jumlah penduduk kategori hampir miskin diatas 50 persen. Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Kategori Hampir Miskin di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 dan 2011 Jumlah Penduduk Kategori Hampir Miskin Kecamatan 2011 2008 % Pengurangan Jatinangor 5,928 2,570 -56,65 Cimanggung 10,691 3,908 -63,45 Tanjungsari 5,885 3,698 -37,16 Sukasari 3,926 2,320 -40,91 Pamulihan 8,953 3,754 -58,07 Rancakalong 4,362 3,139 -28,04 Sumedang Selatan 5,671 2,712 -52,18 Sumedang Utara 6,950 5,097 -26,66 RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal II - 31

Kecamatan Ganeas Situraja Cisitu Darmaraja Cibugel Wado Jatinunggal Jatigede Tomo Ujungjaya Conggeang Paseh Cimalaka Cisarua Tanjungkerta Tanjungmedar Buahdua Surian Kabupaten

Jumlah Penduduk Kategori Hampir Miskin 2011 2008 % Pengurangan 2,910 1,411 -51,51 4,234 3,143 -25,77 4,144 2,445 -41,00 4,182 2,438 -41,70 2,750 1,465 -46,73 6,729 2,547 -62,15 6,062 3,256 -46,29 2,585 1,837 -28,94 2,270 1,417 -37,58 4,632 2,302 -50,30 2,650 1,821 -31,28 2,010 2,220 10,45 3,568 3,505 -1,77 1,896 888 -53,16 3,575 2,251 -37,03 2,674 1,915 -28,38 3,265 1,875 -42,57 1,301 596 -54,19 113,803 64,530 -43,30

Sumber : PPLS Tahun 2008 dan 2011

2.2.2.5. Ketenagakerjaan Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 sebanyak 9.636 orang yang terdiri dari 4.909 berjenis kelamin laki-laki dan 4.727 berjenis kelamin perempuan. Jumlah pencari kerja yang terdaftar tersebut berlatar belakang pendidikan yang berbeda-beda dimana pencari kerja terbanyak berpendidikan SMK sebanyak 3.587 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.21 dibawah ini.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

SD SMP SMA MAN SMK DI DII DIII

Tabel 2.21 Jumlah Pencari Kerja di Kabupaten Sumedang Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012 Jumlah Pencari Kerja Tingkat Pendidikan L P L+P 109 105 214 642 699 1,341 1,228 1,011 2,239 215 84 299 1,792 1,795 3,587 25 33 58 9 10 19 215 259 474


Hal II - 32

No. 9 10

Jumlah Pencari Kerja L P L+P 3 5 8 671 726 1,397 4,909 4,727 9,636

Tingkat Pendidikan DIV S1 Jumlah

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang

Lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Sumedang tahun 2012 adalah sektor pertanian, kehutanan, pemburuan dan perikanan yaitu sebanyak 117.502 orang dan yang terendah dari sektor industri pengolahan yaitu sebanyak 59.607 orang. Tabel 2.22 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Jumlah Tenaga Lapangan Pekerjaan Kerja

No. 1

Pertanian, Kehutanan, Pemburuan dan Perikanan

117.502

2

Industri Pengolahan

59.607

3

Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, Hotel, dan Restoran

87.931

4

Jasa Kemasyarakatan

79.686

5

Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air)

82.913


Gambar 2.7 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (%) 10.00 9.76 9.50

9.00 8.50

8.00

8.04

7.90

7.50

7.42

7.00 2009

2010

2011

2012


Berdasarkan gambar 2.7 diatas, tingkat pengangguran di Kabupaten Sumedang dari tahun 2009-2012 mengalami perkembangan yang fluktuatif.


Hal II - 33

Tahun 2012 tingkat pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,62 persen dari tahun sebelumnya. Dilihat dari perkembangannya tingkat pengangguran di Kabupaten Sumedang mengalami perubahan yang kurang signifikan hal ini menandakan bahwa program-program pemerintah belum efektif dalam menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2012 Kecamatan-kecamatan yang memiliki jumlah penganggur cukup besar yaitu diatas 2000 orang adalah Kecamatan Darmaraja, Situraja, Conggeang, Buahdua, Tanjungsari, Cimanggung, Jatinangor, Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. Sembilan Kecamatan ini merupakan Kecamatan dengan jumlah angkatan kerja cukup besar sedangkan tingkat penyerapan tenaga kerja rendah akibatnya jumlah penganggur di Kecamatan ini cukup tinggi. Tabel 2.23 Jumlah Penganggur di Kabupaten SumedangTahun 2009-2012 Kecamatan 2009 2010 2011 Wado 1,889 1,899 1,848 Jatinunggal 1,950 1,960 1,716 Darmaraja 2,307 2,325 2,269 Cibugel 1,891 1,892 1,694 Cisitu 796 800 1,047 Situraja 2,374 2,387 2,506 Conggeang 2,247 2,262 2,046 Paseh 1,072 1,077 1,323 Surian 408 410 505 Buahdua 2,783 2,793 2,311 Tanjungsari 2,492 2,504 2,412 Sukasari 797 800 912 Pamulihan 2,265 2,276 2,031 Cimanggung 3,403 3,420 3,325 Jatinangor 3,855 3,881 3,850 Rancakalong 1,826 1,839 1,863 Sumedang Selatan 3,612 3,629 3,690 Sumedang Utara 5,007 5,047 4,547 Ganeas 1,802 1,810 1,589 Tanjungkerta 1,200 1,206 1,168 Tanjungmedar 663 667 727 Cimalak 3,020 3,020 3,005 Cisarua 1,213 1,219 1,183 Tomo 3,139 3,152 2,327 Ujungjaya 2,988 3,003 2,722 Jatigede 1,105 1,110 1,086

2012 1,829 1,698 2,246 1,677 1,036 2,480 2,025 1,309 500 2,287 2,388 902 2,011 3,290 3,810 1,844 3,653 4,500 1,573 1,156 720 2,975 1,171 2,303 2,694 1,075

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Sumedang


Hal II - 34

2.2.2.6. Kepemilikan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang sampai dengan bulan Mei tahun 2013 telah menerbitkan 117.930 sertifikat yang terdiri dari sertifikat hak milik sebanyak 105.049 sertifikat atau sekitar 89,08 persen dari keseluruhan sertifikat yang diterbitkan. Sementara sertifikat hak guna bangunan yang diterbitkan sebanyak 1.008 sertifikat dan 845 sertifikat hak pakai. Tabel 2.24 Jumlah Sertifikat yang Telah Diterbitkan di Kabupaten Sumedang Tahun 2013 No

Jenis Hak

1

Hak Milik

2

Hak Guna Bangunan

3

Hak Pakai

4

Hak Guna Usaha

5

Hak Wakaf

6

Hak Pengelolaan

7

Hak Milik Satuan Rumah Susun

Jumlah * 105,049 11,008 845 4 19 2 1,003

Jumlah

117,930

Sumber : Badan Pertanahan Kabupaten Sumedang Ket : *) Data sampai bulan Mei 2013

2.2.2.7. Kesempatan Kerja Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Persentase penduduk yang bekerja mengalami kenaikan dari 90,24 persen pada tahun 2009 menjadi 92,58 persen pada tahun 2012 seperti terlihat pada tabel 2.25 berikut. Tabel 2.25 Persentase Penduduk Bekerja Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 Uraian

Tahun 2009

2010

Jumlah Penduduk yang Bekerja

470.557

483.406

457.222 487.639

Angkatan Kerja

521.423

524.856

497.177 451.456

90.24

92.1

Persentase

2011

91.96

2012

92.58



Hal II - 35

Dari tabel 2.25 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang bekerja dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif. Pada tahun 2009 persentase penduduk yang bekerja sebesar 90,24 persen meningkat 1,86 persen menjadi 92,10 persen pada tahun 2010. Kemudian dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 0,14 persen menjadi 91,96 persen dan tahun 2011 mengalami peningkatan kembali dari 91,96 persen menjadi 92,58 persen pada tahun 2012. Rata-rata persentase kenaikan jumlah penduduk yang bekerja dari tahun 2009-2011 hanya sebesar 0,86 persen. Hal ini tentunya tidak terlalu berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Sumedang. 2.2.2.8. Angka Kriminalitas Kondisi keamanan suatu wilayah dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi. Jumlah tindak kriminalitas di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan dari tahun 2009 sebanyak 417 tindak kriminal menjadi 376 tindak kriminal pada tahun 2012. Tindak kriminal yang sering terjadi adalah tindak kriminal pencurian. Namun jumlah kasusnya menurun dari tahun ke tahun. Berikut disajikan data angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Sumedang Tahun 2009 hingga tahun 2012. Tabel 2.26 Jumlah Kriminalitas di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 No.

Tahun

Jenis Tindakan Kriminal 2009

2010

2011

2012

1

Jumlah kasus Narkoba

2

-

-

-

2

Jumlah kasus Pembunuhan

2

2

2

1

3

Jumlah Kejahatan Seksual (Kesusilaan/Cabul)

7

5

6

4

Jumlah kasus Penganiayaan

31

26

32

22

5

Jumlah kasus Pencurian

312

266

278

254

6

Jumlah kasus Penipuan

61

83

80

90

7

Jumlah kasus Pemalsuan Uang

2

3

2

2

8

Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun

417

385

400

376

7

Sumber : BKBPMPB Kabupaten Sumedang


Hal II - 36

2.2.3.

Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga Perkembangan Seni, Budaya, dan Olah Raga di Kabupaten

Sumedang tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel 2.27 berikut. Tabel 2.27 Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 No.

Capaian Pembangunan

Tahun 2009

2010

2011

2012

1

Jumlah Grup Kesenian

56

69

48

75

2

Jumlah Gedung Kesenian

0

0

0

0

3

Jumlah Klub Olah Raga

233

326

466

510

4

Jumlah Gedung Olah Raga

312

316

318

500

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang

Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Sumedang baru bisa ditunjukan dengan jumlah grup kesenian. Tahun 2009 jumlah grup kesenian sebanyak 56 grup dan bertambah menjadi 75 grup pada tahun 2012 sedangkan jumlah gedung kesenian belum terbangun dari tahun ke tahun selama tahun 2009-2012. Perkembangan Olahraga di Kabupaten Sumedang bisa dinilai cukup pesat. Hal ini terlihat dari jumlah klub olahraga yang bertambah cukup signifikan. Jika pada tahun 2009 hanya terdapat 233 klub maka pada tahun 2012 terdapat 510 klub. Kenaikan jumlah klub Olahraga ini mencapai 118,90 persen selama periode 2009-2012. Begitupun jumlah gedung olahraga meningkat sebesar 60,30 persen. Jika pada tahun 2009 terdapat 312 Unit maka pada tahun 2012 terdapat 500 Unit gedung olahraga. 2.3.

ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1.

Pendidikan

2.3.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2012 menunjukan peningkatan kuantitas dan kualitas yang berarti dibanding tahun-tahun sebelumnya, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal. Jumlah lembaga PAUD pada tahun 2012 sebanyak 674 lembaga terdiri dari PAUD Non Formal 463 lembaga dan PAUD Formal 211 lembaga yang tersebar di 26 kecamatan.


Hal II - 37

Jumlah penduduk usia 4-6 tahun sasaran PAUD di Kabupaten Sumedang sebanyak 47.935 orang yang tertampung pada lembaga yang ada saat ini baru sebesar 52,90 persen (25.358 orang) dan yang tidak tertampung masih cukup banyak yaitu sebesar 47,10 persen (22.577 orang). 2.3.1.2. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Perkembangan pendidikan dasar tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel 2.28 berikut ini:

No. 1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

Tabel 2.28 Perkembangan Pendidikan SD/MI di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 Indikator 2009 2010 2011 2012 Penduduk Usia 106.480 107.660 100.436 104.467 7-12 Tahun Jumlah SD/MI - Sekolah Dasar - Madrasah Ibtidaiyah Jumlah Ruang Kelas - Sekolah Dasar - Madrasah Ibtidaiyah Jumlah Murid SD/MI - SD(Negeri /Swasta) - Madrasah Ibtidaiyah Jumlah Lulusan - Lulusan SD - Lulusan MI Jumlah Yang mengulang SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI

657 606

657 606

657 606

667 609

51 4.244

51 4.261

51 4.292

58 4.328

3.996

3.996

4.018

4.042

248

265

274

286

116.624

119.394

121.492

119.148

110.875

113.363

114.478

112.189

5.619 16.073 13.615 2.458 800

6.031 17.352 14.640 2.712 8

7.014 17.345 16.471 874 7

6.959 19.486 18.184 894 3

70,91

84,51

85,71

97,91

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Berdasarkan tabel 2.28 diatas ruang kelas SD/MI telah mengalami peningkatan sebanyak 36 ruang kelas dimana pada tahun 2012 sebanyak 4.328 ruang kelas dibanding tahun 2011 berjumlah 4.292 ruang kelas. Sementara untuk jumlah murid SD Negeri/Swasta mengalami penurunan dari berjumlah 114.478 pada tahun 2011menurun menjadi sebanyak 112.189 pada tahun 2012, kemudian untuk jumlah murid Madrasah Ibtidaiyah


Hal II - 38

mengalami penurunan dari 7.014 pada tahun 2011 menjadi 6.959 orang pada tahun 2012. Tabel 2.29 Rasio Murid Terhadap Ruang Kelas di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 No.

Jenjang Pendidikan

2009

2010

2011

2012

1.

Sekolah Dasar

27,74

28,37

28,50

28,63

2.

Madrasah Ibtidaiyah

22,65

22,76

25,59

25,62


Berdasarkan tabel 2.29 diatas rasio murid terhadap ruang kelas sekolah dasar meningkat dari 27,74 pada tahun 2009 menjadi 28,63 pada tahun 2012, begitupun untuk Madrasah Ibtidaiyah mengalami peningkatan dari sebelumnya 22,65 pada tahun 2009 menjadi 25,62 pada tahun 2012. Dengan memperhatikan rasio murid terhadap ruang kelas menurut standar Pelayanan Minimal yang dikeluarkan Kementrian Pendidikan Nasional maksimal 32 siswa/ruang kelas SD/MI maka di Kabupaten Sumedang siswa kemungkinan besar dapat belajar secara nyaman. 2.3.1.3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Perkembangan Pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Sumedang selama tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel 2.30 dibawah ini. Tabel 2.30 Perkembangan Pendidikan SMP/MTS di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 No. Indikator 2009 2010 2011 2012 Penduduk Usia 1. 58.293 58.428 53.842 52.126 13-15 Tahun Jumlah SMP 93 94 94 96 2. Jumlah MTs 49 50 50 63 Ruang kelas SMP 1.301 1.426 1.446 1.456 3. Ruang Kelas MTs 286 308 328 335 Jumlah Murid SMP 45.947 47.023 43.646 53.617 4. Jumlah Murid MTs 8.866 9.124 9.971 10.689 Jumlah Guru SMP 2.603 2.671 2.718 2.658 5. Jumlah Guru MTs 896 962 982 1.020 Jumlah Lulusan SMP 13.615 14.640 14.850 14.337 6. Jumlah Lulusan MTs 2.458 2.712 2.936 2.868 Jumlah Yang 7. 7 6 4 2 mengulang Angka Melanjutkan 8. 70.90 86,22 86,35 72,94 SMP/MTs Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang


Hal II - 39

Pada tahun 2012 jumlah SMP dan Jumlah MTs mengalami perubahan dari tahun sebelumnya begitupun jumlah ruang kelas SMP meningkat sebesar 10 ruang kelas. Jumlah murid SMP meningkat sebanyak 9.971 orang karena sebagian lulusan Sekolah Dasar (SD) banyak yang melanjutkan ke SMP hal ini dapat dilihat dari angka melanjutkan SD/MI pada tahun 2012 yang cukup tinggi. Jumlah Guru SMP mengalami penurunan, tahun 2011 yang berjumlah 2.718 orang menjadi 2.658 orang pada tahun 2012 atau 60 orang dan jumlah guru untuk MTs meningkat 38 orang pada tahun 2012 dimana tahun sebelumnya hanya berjumlah 982 orang. Selanjutnya jumlah lulusan SMP mengalami penurunan dimana tahun 2011 jumlah lulusan sebesar 14.850 orang menjadi 14.337 pada tahun 2012 atau turun sebesar 513 orang lulusan, begitupun jumlah lulusan MTs pada tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 68 orang dari 2.936 orang pada tahun 2011 menjadi 2.868 orang pada tahun 2012. 2.3.1.4. SMA/SMK/MA Perkembangan Pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten Sumedang selama tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel 2.31 dibawah ini. Tabel 2.31 Perkembangan Pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 No.

Indikator

1.

Penduduk Usia 16-18 Tahun

2.

Jumlah Sekolah a. SMA b. SMK c. MA

3.

4.

5.

Jumlah Ruang kelas a. SMA b. SMK c. MA Jumlah Murid a. SMA b. SMK c. MA Jumlah Guru a. SMA b. SMK c. MA

2009

2010

2011

2012

56.178

49.158

47.564

47.729

25 41 14

26 54 14

26 54 14

26 60 18

381 370 65

394 386 65

427 502 65

538 506 69

13.754 15.199 1.269

13.920 18.150 1.465

13.194 18.820 536

12.925 19.402 1.774

1.022 1.186 259

1.073 1.288 265

1.094 1.349 269

945 1740 279


Hal II - 40

No. 6.

7. 8.

Indikator Jumlah Lulusan a. SMA b. SMK c. MA Jumlah Mengulang SMA/SMK/MA % Angka Putus Sekolah

2009

2010

2011

2012

4518 2795 395

4.518 3.633 410

4.205 4.331 416

4305 4933 212

10

9

5

9

0,93

0,60

0,57%

0,53


Berdasarkan tabel 2.31 diatas secara umum perkembangan pendidikan menengah memperlihatkan capaian peningkatan yang sangat signifikan terutama jumlah ruang kelas sekolah dan jumlah guru. Pada tahun 2012 jumlah ruang kelas untuk SMA mengalami peningkatan 111 ruang kelas sedangkan jumlah guru SMK meningkat sebanyak 391guru. Jumlah murid SMA mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 12.925 murid, untuk SMK meningkat menjadi 19.402 murid dan MA meningkat menjadi 279 murid. Jumlah Murid SMA mengalami penurunan dikarenakan banyak siswa yang melanjutkan ke Sekolah Kejuruan karena SMK lebih siap untuk memasuki Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Jumlah guru SMA mengalami penurunan dimana pada tahun 2011 berjumlah 1.094 guru sementara pada tahun 2012 menjadi 945 guru. Selain itu guru SMK mengalami peningkatan menjadi 1.749 orang pada tahun 2012 dari tahun 2011 yang berjumlah 1.349 orang, sementara guru MA pun mengalami peningkatan dari 269 orang pada tahun 2011 menjadi 279 orang pada tahun 2012. Prestasi bidang pendidikan jika diperhatikan dari jumlah murid SMA/SMK/MA yang mengulang dimana pada tahun 2011 berjumlah 5 orang pada tahun 2012 meningkat menjadi hanya 9 orang. Dengan meningkatnya angka mengulang siswa terlihat bahwa daya serap siswa menurun, hal ini dimungkinkan dikarenakan kurang efektifnya teknis pembelajaran dan media pembelajaran yang kurang memadai. Selanjutnya untuk prosentase angka putus sekolah menunjukan perkembangan yang cukup signifikan dimana angka mengulang pada tahun 2011 sebesar 0,57 persen sedangkan pada tahun 2012 menurun menjadi hanya sebesar 0,53 persen. Berkurangnya angka putus sekolah ini antara


Hal II - 41

lain disebabkan status sosial ekonomi masyarakat Sumedang yang terus meningkat. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dari setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Sumedang tahun 2009-2012 dapat diamati pada tabel 2.32 dibawah ini. Tabel 2.32 Angka Partisipasi Kasar dan Angkat Partisipasi Murni SD/MI/Paket A, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 No. Indikator 2009 2010 2011 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA

109,53

110,90

111,02

114,05

96,87

96,90

98,34

99,84

96,30

96,40

98,58

101,02

80,82

81,96

88,56

97,87

55,29

68,22

68,43

78,90

41,38

67,47

67,54

70,69


2.3.2.

Kesehatan Pencapaian indikator derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari

angka kematian bayi dan kematian ibu. Jumlah kematian bayi di Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan dari 297 bayi per 21.557 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 282 bayi per 21.210 kelahiran hidup pada tahun 2012 sedangkan kematian ibu mengalami penurunan dari 15 orang per 21.557 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 14 per 21.210 kelahiran hidup pada tahun 2012. Gambaran tentang kondisi status gizi balita di Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 menunjukkan adanya perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan persentase gizi buruk dari 0,72 persen pada tahun 2011 menjadi 0,69 persen pada tahun 2012. Capaian sasaran cakupan imunisasi, perkembangan kegiatan imunisasi untuk mencapai UCI (Universal Children Imunization) desa di Kabupaten Sumedang selama kurun waktu dua tahun terlihat bahwa kegiatan imunisasi untuk setiap jenisnya menunjukkan adanya peningkatan. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal II - 42

Kenaikan cakupan imunisasi tersebut juga berpengaruh terhadap kenaikan cakupan UCI Desa sehingga diharapkan target UCI Desa sesuai SPM 100 persen dapat tercapai. Cakupan UCI Desa pada tahun 2011 sudah mencapai 88,50 persen, dan pada tahun 2012 sebesar 97,50 persen. Upaya

meningkatkan

kualitas

lingkungan

yang

sehat

telah

dikembangkan penciptaan dan pengelolaan sanitasi yang bersih dan sehat dengan metode Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang meliputi 5 (lima) pilar yaitu stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), cuci tangan pakai sabun, pengembangan air minum rumah tangga, pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Hasil dari pelaksanaan STBM yang dicapai hingga tahun 2012, antara lain sebanyak 114 desa dan 4 kecamatan telah dinyatakan stop BABS, dan telah dikembangkan 4 (empat) pilar STBM lainnya melalui keterpaduan SKPD-SKPD terkait, Pokja AMPL dan unsur masyarakat lainnya. Pencapaian program kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit

Umum (RSU)

Unit

Swadana

Daerah

Kabupaten

Sumedang,

merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh melalui upaya penyembuhan (kuratif) dan rehabilitasi (pemulihan) di samping upaya promotif dan preventif (pencegahan penyakit).

Pelayanan prima yang merupakan prioritas

peningkatan mutu pelayanan yang dilaksanakan RSU untuk mencapai sasarannya

dilaksanakan

dengan

meningkatkan

kualitas

dan

profesionalisme SDM. Upaya lain adalah meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan fasilitas dan instalasi, mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat khususnya dalam mobilisasi dana untuk alternatif pembayaran serta meningkatkan dan menyempurnakan manajemen dalam rangka otonomi pengelolaan rumah sakit. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kesehatan lainnya di Kabupaten Sumedang selama periode tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel 2.33 berikut ini:

No. 1

Tabel 2.33 Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan Tahun 2009-2012 Tahun Indikator 2009 2010 2011 Rasio Puskesmas per satuan penduduk

1:35.446


1:35.943

1:34.104

2012 1:34.820

Hal II - 43

No. 2 3 4

5 6 7

8

9

10

Indikator

2009

Rasio Tenaga Medis Rasio Tenaga Keperawatan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan UCI Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi

Tahun 2010 2011

2012

1:18.295

1:18.257

1:20.210

1:21.421

1:2.278

1:1.820

1:1.614

1:2.162

100

76,51

89,88

122,25

70,75

105,92

82,92

89,83

88,45

88,3

88,5

97,5

100

100

100

100

427

466

586

764

77.24

89.16

86.42

81.24

70,00

94,24

85,16

90,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Berdasarkan tabel 2.33 diatas, ada beberapa indikator perlu ditingkatkan antara lain rasio puskesmas per satuan penduduk yang masih kurang optimal sehingga perlu ada penambahan puskesmas di beberapa wilayah. Kondisi ideal satu puskesmas melayani 30.000 penduduk. Pada tahun 2012 rasio puskesmas per satuan penduduk baru mencapai 1:34.820. Indikator lain yang masih perlu ditingkatkan adalah cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Pada tahun 2011 cakupan pelayanan mencapai angka 86,42 persen dan pada tahun 2012 menurun menjadi 81,24 persen. 2.3.3.

Lingkungan Hidup Pemerintah

daerah

terus

melakukan

berbagai

upaya

dalam

penanganan lahan kritis serta pencemaran lingkungan sebagai dampak berkembangnya sektor industri. Kondisi Eksisting lahan kritis di luar kawasan hutan di Kabupaten Sumedang awal tahun 2009 yang perlu ditangani seluas 10.445,50 Ha. Penanganan lahan kritis selama tahun 2009-2012 dilakukan melalui program DAK Sektor Kehutanan, kegiatan Gerakan Rehabilitasi Lahan


Hal II - 44

Kritis (GRLK), kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Prioritas Pola Agroforestry, kegiatan RHL (APBN) dan melalui kegiatan Kebun Bibit Rakyat. Sisa lahan kritis yang belum tertangani sampai dengan tahun 2012 seluas 2.327,05 Ha. Tabel 2.34 Perkembangan Penanganan Lahan Kritis di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 Uraian Luas Lahan Kritis (Ha)

Penanganan Lahan Kritis

Kondisi Awal

2009

2010

2011

2012

Kondisi Akhir

10.445,50

162,5

3.961

2.745

1.250

2.327,05

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang

Lahan kritis memiliki sifat yang dinamis, di satu sisi dilakukan penanganan namun di sisi lain akibat aktifitas pertanian yang melebihi daya dukung lahannya

dan kurang memperhatikan kaidah konservasi tanah,

lahan kritis tersebut bertambah pula. Dalam penanganan dan pengendalian erosi pada tahun 2012 sudah dilaksanakan dengan membangun bangunan sipil teknis pengendali erosi dan aliran permukaan berupa DAM Penahan Erosi sebanyak 25 unit, Gully Plug sebanyak 89 unit dan Sumur Resapan sebanyak 129 unit. Kemudian upaya reklamasi galian C, peran dan tanggungjawab para pengusaha senantiasa terus ditingkatkan sehingga diharapkan luasan lahan bekas galian C yang direklamasi oleh para pengusaha lebih meningkat lagi. Upaya tersebut bukan hanya langsung melalui bimbingan pengawasan dan pengendalian dari pihak dinas, namun dicoba pula dengan memfasilitasi kelompok lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sekitar galian yang mempunyai perhatian besar terhadap lingkungan untuk berperan serta mendorong

kesadaran

para

pengusaha

sehingga

mereka

merasa

berkewajiban untuk melakukan reklamasi. Dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan diperlukannya penetapan kawasan yang berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa yang berupa kawasan lindung. Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Sumedang adalah berupa kawasan lindung hutan dan kawasan lindung non hutan. Kawasan lindung hutan terdiri atas hutan lindung dengan luas kurang lebih 9.277 ha, cagar alam berupa Cagar RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal II - 45

Alam Gunung Jagat dengan luas kurang lebih 127 ha, taman wisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas dengan luas kurang lebih 1.250 ha, taman hutan raya berupa Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Palasari dengan luas 34,8875 ha dan taman buru berupa Kawasan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi dengan luas kurang lebih 7.453 ha. Adapun kawasan lindung non hutan adalah terdiri dari kawasan gerakan tanah yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih 34.338 ha, kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 18.080 Ha, sempadan sungai tersebar diseluruh wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih 2.338 Ha, dan perlu dialokasikan juga sempadan waduk untuk waduk Jatigede dan waduk Sadawarna. 2.3.4.

Pariwisata Salah satu tujuan mendasar yang ingin dicapai negara berkembang

seperti Indonesia saat ini adalah tercapainya suatu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mantap di semua sektor. Usaha kepariwisataan merupakan salah satu sektor pembangunan yang secara terus menerus diupayakan pengembangannya agar dapat didayagunakan sebagai salah satu andalan kegiatan perekonomian nasional dan daerah. Penerimaan devisa dan pendapatan daerah dari sektor pariwisata masih belum memenuhi jumlah yang diharapkan sehingga peran serta pemerintah, dunia usaha dan masyarakat masih terus dituntut peran aktifnya. Berkembangnya kegiatan pariwisata di suatu daerah akan memberikan pengaruh dan mendorong pembangunan sektor-sektor lain khususnya dalam hal memperluas lapangan pekerjaan dan peluang untuk berusaha. Sehubungan dengan pembangunan dan pengembangan pariwisata maka diperlukan perencanaan secara komprehensif dan terpadu dalam satu sistem Masterplan Pariwisata sehingga pemerintah mempunyai acuan dalam pembangunan sektor pariwisata maupun program investasi dimasa depan. Adapun beberapa obyek dan daya tarik wisata yang ada dan sudah dikenal di Kabupaten Sumedang, yaitu : 1. Alun-alun Kabupaten Sumedang; 2. Wisata Alam Cipanas Sekarwangi; 3. Wisata Alam Cipanas Cileungsing; 4. Wisata Alam Cadas Pangeran; 5. Wisata Alam Curug Sindulang; RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal II - 46

6. Lapangan Golf Giri Gahana; 7. Tahura Palasari – Kunci; 8. Bumi Perkemahan Kiara Payung; 9. Wisata Alam Cipanteneun; 10. Kawasan Wisata Kampung Toga. 2.3.5.

Jaringan Prasarana Jalan Panjang jalan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 sepanjang

1.901,240 Km yang terdiri atas jalan negara 80,435 Km, jalan provinsi 115,638 Km, jalan kabupaten 796,056 Km, jalan desa sepanjang 909,111 Km.

Kualitas

Infrastruktur

jalan

menjadi

perhatian

utama

dalam

pembangunan, oleh sebab itu ke depan perlu dilakukan perubahan status jalan terutama status jalan Kabupaten menjadi Jalan Provinsi agar pembiayaan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan bisa lebih maksimal. Tabel 2.35 Panjang Jalan di Kabupaten Sumedang (Km) Tahun 2009-2012 No

Status

2009

2010

2011

2012

1

Nasional

60.724

62.130

62.130

80.435

2

Provinsi

139.840

111.140

111.140

115.638

3

Kabupaten

756.480

796.057

796.057

796.056

4

Desa

941.220

909.111

909.111

909.111**

1.898,27

1.878,438

1.878,438

1,901.240

Jumlah

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang Keterangan : **) Angka Sementara

Tabel 2.36 Kondisi Ruas Jalan di Kabupaten Sumedang Tahun 2012 No.

Kondisi

Panjang Jalan (Km)

Persen

1

Baik

203.870

25.61

2

Sedang

311.019

39.07

3

Rusak Ringan

118.851

14.93

4

Rusak Berat

162.316

Jumlah

796,056

20.39 100.00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang

Kondisi ruas jalan Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 hanya 25,61 persen berada pada kondisi baik sedangkan sekitar 35,32 persen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal II - 47

dalam kondisi rusak, baik rusak berat maupun rusak ringan. Tingginya kerusakan jalan ini diakibatkan kurangnya pemeliharaan jalan. Selain itu juga pembangunan jalan tidak diikuti dengan pembangunan drainase yang memadai. 2.3.6.

Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan menjadi hal yang

mutlak harus dilakukan karena dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah maka ketergantungan masyarakat akan semakin berkurang sekaligus akan langsung memberikan dampak signifikan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang karena 80,00 persen masyarakat di Kabupaten Sumedang berada di wilayah pedesaan. Program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang adalah Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa, Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Pasca Krisis, Generasi Sehat dan Cerdas, P2SPP/ Sauyunan. 2.3.7.

Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara faktual dihadapkan

pada problematika dan tantangan yang mendasar baik di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun kerukunan umat beragama serta gangguan ketentraman dan ketertiban. Berdasarkan kondisi umum tersebut dapat melumpuhkan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya perencanaan program dan kegiatan yang terpadu dalam suatu kebijakan pemerintahan secara terus-menerus dan berkesinambungan yaitu dengan mewujudkan prinsip-prinsip good governance

baik

secara

rutin,

berkala

maupun

berjenjang

dan

pertangungjawaban kinerja yang berakumulasi serta perencanaan yang jelas, terarah, efektif disertai dengan pengendalian yang teruji dan terukur sehingga program-program pembangunan di Kabupaten Sumedang dapat dicapai secara optimal. Berkaitan dengan pembangunan keamanan dan ketertiban dapat dikemukakan

bahwa

kondisi

keamanan


dan

ketertiban

masyarakat Hal II - 48

merupakan prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan berbagai agenda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumedang relatif kondusif sehingga memberikan dukungan konstruktif bagi stabilitas daerah. Kondisi tersebut terwujud antara lain disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peran dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Kesadaran tersebut didorong oleh kebutuhan rasa aman dan nyaman serta oleh meningkatnya kualitas kesadaran politik rakyat yang lebih matang. Operasionalisasi kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat sebagai komponen dasar dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional. 2.3.8.

Pemuda dan Olahraga Dalam bidang olahraga, prestasi para atlet dari Kabupaten

Sumedang cukup membanggakan dari mulai tingkat provinsi, nasional, Asia Tenggara, bahkan Internasional.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari

dukungan berbagai pihak baik itu pemerintah, masyarakat khususnya masyarakat olah raga di Kabupaten Sumedang. Dukungan dari masyarakat selama ini tidak terlepas dari meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap dunia olahraga sebagai sarana kesehatan, rekreasi, dan prestasi. Dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat ini diharapkan ke depan dapat menunjang peningkatan kapasitas SDM generasi muda dalam berbagai aspek kehidupan. 2.3.9.

Tempat Ibadah Kehidupan beragama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam

kehidupan sosial sehari-hari. Kehidupan beragama akan semakin baik bila ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana keagamaan yang baik pula. Pada tahun 2012 jumlah sarana peribadatan secara keseluruhan di Kabupaten Sumedang tercatat sebanyak 5.514 buah. Jumlah sarana ibadah Agama Islam yang terdiri dari mesjid, langgar dan mushola berjumlah 5.501. buah sedangkan untuk sarana ibadah agama lainnya terdiri dari 9 buah Gereja, 2 Kuil/Pura dan 2 buah Vihara. Sarana peribadatan mesjid, langgar dan mushola tersebar hampir merata di seluruh kecamatan kecuali untuk Gereja hanya ada di kecamatan Sumedang Selatan dan Jatinangor, Vihara di Kecamatan Jatinangor dan Kuil/Pura berada di Kecamatan Cimanggung RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal II - 49

dan Jatinangor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.8 berikut ini. Gambar 2.8 Jumlah Sarana Ibadah di Kabupaten Sumedang Tahun 2012 3000

2665

2500

1683

2000 1500

1153

1000 500

9

2

2

0 Mesjid

Langgar

Mushola

Gereja

Pura

Vihara

Sumber : Kemenag Kabupaten Sumedang

2.4.

ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4 .1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah ditunjukkan oleh nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Sumedang berdasarkan harga berlaku tahun 2012 mencapai Rp.14.923,72 milyar atau meningkat 10,29 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp.13.531,78 milyar. Kemampuan

ekonomi

daerah

juga

dapat

ditunjukkan

oleh

pendapatan per kapita Kabupaten Sumedang yang berada diatas rata-rata pendapatan per kapita Jawa Barat selain Kabupaten Bandung dan Indramayu, sedangkan tiga kabupaten lainnya yaitu Majalengka, Subang, dan Garut memiliki pendapatan per kapita di bawah rata-rata. Dari keenam Kabupaten tersebut, Kabupaten Bandung menempati urutan pertama sebagai kabupaten yang memiliki pendapatan per kapita terbesar bila dibandingkan dengan lima kabupaten lainnya. Hal ini sangat didukung oleh luas wilayah yang dimiliki juga potensinya yang cukup banyak untuk mendukung perolehan nilai tambah.


Hal II - 50

Tabel 2.37 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Sumedang dan Sekitarnya Tahun 2011-2012 Tahun

Kabupaten 2011*

2012**

Garut

11.233.513

12,150,454

Bandung***

15.680.185

17,078,143

9.136.411

9,932,212

Sumedang

12.326.292

13,405,685

Indramayu***

12.238.773

13,732,631

Subang***

10.672.137

11,483,200

Rata-rata

11.852.725

12,940,554

Jawa Barat

19.645.670

20,392,402

Majalengka***

Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 Keterangan : * Angka Perbaikan ** Angka Sementara ***) Tanpa migas

2.4.2

Fokus FasilitasWilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Infrastruktur Transportasi Jaringan jalan merupakan salah satu infrastruktur penunjang kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya dan aktivitas manusia yang lainnya. Dengan

adanya

jaringan

jalan

maka

kegiatan

manusia

yang

menghubungkan antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya dapat terhubung dengan baik. Panjang jalan Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel 2.38 berikut ini. Tabel 2.38 Panjang Jalan Menurut Status dan Fungsi Jalan Kabupaten Sumedang Tahun 2012 No 1

2

3

Status Jalan

Panjang (KM)

Jalan Nasional

80,435

- Jalan arteri

80,435

Jalan Provinsi

115,638

- Jalan kolektor 2

115,638

Jalan Kabupaten

796,056

- Jalan Kolektor 4

133,698

- Jalan Kolektor Sekunder - Jalan Lokal

43,771 618,587



Hal II - 51

Berdasarkan status, panjang jalan di KabupatenSumedang meliputi jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten. Sedangkan berdasarkan fungsinya terdiri dari jalan arteri, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal. Jalan Nasional hanya berfungsi sebagai jalan arteri dengan panjang 80,435 KM. Sama halnya dengan jalan Nasional, jalan provinsi hanya sebagai jalan kolektor 2 dengan panjang jalan 115,638 KM. Jalan Kabupaten memiliki tiga fungsi yaitu jalan kolektor 4 sepanjang 133,698 KM, jalan kolektor sekunder sepanjang 43,771 KM dan panjang jalan lokal sepanjang 618,587 KM. Panjang jalan kabupaten dari tahun 2009-2012 tidak banyak mengalami

perubahan

sedangkan

volume

kendaraan

di

Kabupaten

Sumedang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Jumlah kendaraaan roda empat pada tahun 2009 mencapai 13.480 Unit dan pada tahun 2012 mencapai 17.468 Unit. Data jumlah kendaraan dan panjang jalan dapat dilihat pada tabel 2.39 di bawah ini. Tabel 2.39 Data Panjang Jalan dan jumlah kendaraan di KabupatenSumedang Tahun 2009-2012 Tahun

Uraian

2009

2010

2011

2012

Panjang Jalan (KM)

756,48 796,06 796,06 796,06

Jumlah Kendaraan Roda 4 (Unit)

13.480 14.355 15.498 17.468

Rasio Panjang Jalan Kabupaten terhadap Jumlah Kendaraan

17,82

18,03

19,47

21,94

Sumber : Dinas PU Kab. Sumedang dan Kantor Bersama SAMSAT Kab.Sumedang

Dari tabel 2.39 diatas dapat dilihat kepadatan kendaraan dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2009 kepadatan kendaraan mencapai 17,82 yang artinya bahwa setiap panjang jalan satu KM kepadatan kendaraan mencapai 17,82 kendaraan per KM sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi 21,94 kendaraan per KM. 2.4.2.2. Infrastruktur Irigasi Fungsi meningkatkan

irigasi

memegang

produksi

tanaman

peranan pangan,

sangat

penting

hortikultura,

dalam

perkebunan,

kehutanan, peternakan dan perikanan. Pengelolaan irigasi adalah salah satu faktor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian terutama dalam rangka peningkatan serta perluasan tujuan pembangunan pertanian


Hal II - 52

dari program swasembada beras menjadi swasembada pangan. Penyediaan air irigasi dalam kuantitas dan kualitas yang memadai merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang ketahanan pangan tersebut. Pembangunan sarana irigasi sebagai salah satu faktor penunjang kearah upaya mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan membutuhkan persyaratan sosial yang pada dasarnya merekam dan mengkaji secara seksama keinginan, harapan dan kemajuan para petani. Sehingga ketersediaan sarana irigasi yang hendak dibangun sebagai perwujudan dari petani dan bersifat buttom up yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang optimal dari suatu kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani. Daerah Irigasi ini adalah merupakan daerah yang cukup subur sehingga perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan maupun pembangunan fisik sarana irigasinya. Jumlah maupun mutu pembangunan sarana irigasi di Kabupaten Sumedang sampai saat ini belum mencapai target yang dikehendaki. Hal ini terlihat dari masih banyaknya lahan pertanian yang belum memperoleh air secara proporsional. Luas Areal Irigasi di Kabupaten Sumedang adalah 52.393 Ha dengan rincian Daerah Irigasi Kabupaten berjumlah 1.035 dengan luas areal 46.157 Ha dan Daerah Irigasi Tadah Hujan berjumlah 107 dengan luas 6.236 Ha. Dari total luas areal tersebut masih banyak yang mengalami kerusakan baik disebabkan oleh umur bangunan maupun akibat bencana alam. 2.4.2.3. Infrastruktur Perumahan Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan keperluan lainnya. Masyarakat di Kabupaten Sumedang dalam memanfaatkan prasarana air bersih, diperoleh dari mata air, air tanah (sumur) dan air permukaan dengan sistem pengelolaan air perdesaan. Sementara sistem air bersih perpipaan masih terbatas diperkotaan yang dipasok oleh PDAM Tirta Medal. Untuk lingkup pelayanan perpipaan ini meliputi Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Situraja, Darmaraja, Cimalaka, Tanjungkerta dan Paseh.

Khusus

untuk air bersih skala Kecamatan dikelola oleh SPAB IKK yang secara kelembagaan terkait dengan PDAM dan skala

desa oleh Mitra Air

Pedesaan. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal II - 53

PDAM

Kabupaten

Sumedang

sebagai penyelenggara

Sistem

Penyediaan Air Bersih (SPAB) baru dapat melayani penduduk keseluruhan yang ada di Kabupaten Sumedang sebesar kurang lebih 11 persen saja dan baru 14 Kecamatan yang dapat dilayani oleh PDAM Sumedang. Dari seluruh pelanggan tersebut hanya 60,00 persen saja yang dapat menerima air selama 24 jam sedangkan sisanya dilakukan secara bergiliran bahkan pada kondisi musim kemarau panjang ada yang tidak dapat dilayani melalui jaringan pipa sehingga harus disuplai dengan menggunakan tangki air. Dengan adanya kondisi tersebut diatas terlihat bahwa kinerja pelayanan air bersih PDAM Sumedang belum optimal Selain air bersih yang menyangkut dengan infrastruktur perumahan adalah mengenai rumah tidak layak huni. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sumedang tahun 2011 sebanyak 10.428 KK. Layanan rumah tidak layak huni salah satunya berasal dari

bantuan

Kementeriaan

Perumahan

Rakyat

Republik

Indonesia

(Kemenpera RI). Pada tahun 2011 Kabupaten Sumedang mendapatkan bantuan perbaikan RTLH untuk 375 KK dan pada tahun 2012 sebanyak 1.207 KK sehingga sisa jumlah KK yang memiliki RTLH sebanyak 8.846 KK. Perbaikan rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 12.1 persen.

No.

Tabel 2.40 Data Infrastruktur Perumahan Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 Tahun Uraian 2009 2010 2011

2012

1

Jumlah rumah tidak layak huni

n/a

n/a

10.428 10.053

2

Layanan rumah tidak layak huni

n/a

n/a

375

1.207

3

Cakupan layanan rumah tidak layak huni

n/a

n/a

3,59

12,01

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang Keterangan : n/a (Data tidak tersedia)

2.4.2.4. Infrastruktur Pariwisata Objek wisata di Kabupaten Sumedang diantaranya Bumi Girigahana Golf

dan Resort, Barubeureum, Bumi Perkemahan Kiarapayung, Curug

Sindulang, Desa Wisata Rancakalong, Museum Petani, Museum Geusan Ulun, Gunung Kunci, Gunung Palasari, Makam Cut Nyak Dien, Makam


Hal II - 54

Pasarean Gede, Kampung Toga, Curug Cigorobog, Cibingbin, Curug Cipongkor, Makam Dayeuh luhur, Gunung Lingga, Parakakondang, Makam Marongge, Situ sari, Cipanas Sekarwangi, Cipanas Cileungsi, Bumi Perkemahan

Cijambu

dan

Cipanteuneun

sedangkan

yang

akan

direncanakan kedepan terkait dengan Sumedang Puseur Budaya Sunda adalah

rencana

Kawasan

Wisata

Kampung

Sunda

di

Pasirreungit

Kecamatan Sumedang Selatan, rencana Kawasan Wisata Jatigede yang didalamnya terdapat wisata modern, semi modern dan tradisional serta ada kawasan relokasi untuk situs-situs yang akan terendam dialokasikan pada Kampung Munjul di Desa Sukamenak, Kecamatan Darmaraja, diperkirakan akan menjadi perkampungan tersendiri di tengah Waduk Jatigede (berupa tanah perbukitan/pulau). Selain itu Tim Satgas Penanganan dan Percepatan Relokasi Situs dan Cagar Budaya di Jatigede akan menempatkan situs-situs lainnya di dekat Situs Tajimalela yang berada di Desa Lingga Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang yang selama ini dikenal sebagai Bukit Taji Malela seluas 3 (tiga) Ha. Dari 94 objek di 42 situs, ditargetkan 5 situs di Kecamatan Darmaraja yang dapat direlokasi. Situs tersebut adalah Situs Karamat Babuy, Kp. Babuy Desa Sukamenak, Situs Nangewer Kp. Nangewer Desa Leuwihideung, Situs Betok Kp. Betok Desa Sukamenak, Situs Leuwiloa Kp. Leuwiloa Desa Leuwihideung, dan Situs Sawah Jambe Kp. Leuwiloa Desa Leuwihideung. Selain itu, situs lain yang juga secara bertahap akan dipindahkan saat ini ada 15 situs yaitu Situs Nangewer Kp. Nangewer Desa Leuwihideung, Situs Leuwiloa dan Sawah Jambe Kp. Leuwiloa, Situs Marongpong Kp. Marongpong Desa Leuwihideung Kecamatan Darmaraja, Situs Gunung Penuh Kp. Bantar Awi Desa Padajaya Kecamatan Wado, Situs Gagak Sangkur Kp. Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado. Kemudian Situs Pasir Leutik Dalem Wangsadipa atau Tulanggintung Kp. Cisurat Desa Cisurat Kecamatan Wado, Situs Ciwangi Kp. Ciwangi Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja, Situs Munjul I dan Munjul II Kp. Munjul Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja, Situs Makam Keramat Nangkod Kp. Nangkod Desa Leuwihideung Kecamatan Darmaraja, Situs Cadas Ngampar Kp. Cadas Ngampar Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede, dan Situs Curug Mas Kp. Cadas Ngampar Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede.


Hal II - 55

Sehubungan dengan banyaknya potensi wisata di Kabupaten Sumedan maka harus siap dengan segala infrastruktur pendukung kegiatan pariwisatanya. Infrastruktur pendukung pariwisata tersebut antara lain hotel, rumah makan, tempat parkir dan lain sebagainya. Berikut disajikan data usaha jasa akomodasi sebagai berikut : Tabel 2.41 Data Jenis, Kelas dan Jumlah Usaha Jasa dan Akomodasi (UJA) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 Tahun No. Uraian 2009 2010 2011 2012 1

Hotel Bintang 5

0

0

0

0

2

Hotel Bintang 4

0

0

0

0

3

Hotel Bintang 3

2

2

2

2

4

Hotel Bintang 2

0

0

0

1

5

Hotel Bintang 1

0

0

0

0

6

Hotel Non Bintang/Melati

17

17

17

18


Berikut disajikan data jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sumedang dari tahun 2009-2012. Jumlah wisatawan baik yang berasal dari mancanegara maupun nusantara mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 jumlah wisatawan mancanegara mencapai 1.953 orang sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 2.274 orang. Begitu juga dengan wisatawan asal Nusantara. Pada tahun 2009 mencapai 115.643 orang sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 134.534 orang.

No.

Tabel 2.42 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 Tahun Jumlah Wisatawan 2009 2010 2011

1

Mancanegara

2

2012

1.953

2.056

2.165

2.274

Nusantara

115.643

121.72

128.127

134.534

Jumlah

117.596

123.776

130.292

136.808


2.4.3

Fokus Iklim Berinvestasi Penanaman modal (investasi) menjadi faktor yang sangat penting

dalam pembangunan perekonomian yang dinamis baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional dan lokal. Hal ini terjadi karena investasi sangat RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal II - 56

signifikan

berpengaruh

terhadap

pertumbuhan

ekonomi,

penciptaan

lapangan kerja, pengembangan sumber daya strategis, implementasi dan transfer keahlian

dan teknologi, pertumbuhan ekspor dan meningkatkan

neraca pembayaran. Kondisi umum Investasi di Kabupaten Sumedang didominasi oleh investor lokal. Pertumbuhan jumlah investor di Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari banyaknya jumlah yang mengajukan perijinan usaha ke Kabupaten Sumedang. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 jumlah yang mengajukan ijin usaha terus meningkat namun pada tahun 2012 mengalami penurunan. Pada tahun 2009 jumlah yang mangajukan ijin usaha sebanyak 4.384 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 5.110 orang dengan 49 jenis perijinan. Tabel 2.43 Jumlah Investor Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 Tahun

Jumlah yang mengajukan ijin

Jenis Perijinan

2009

4384

49 Ijin

2010

4843

49 Ijin

2011

5228

49 Ijin

2012

5110

49 Ijin

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sumedang

2.4.4

Fokus Sumber Daya Manusia Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan modal utama dalam

pembangunan. Kualitas SDM ini berkaitan erat1dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan yang artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan pendidikan S1, S2, dan S3. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Sumedang sebanyak 1.093.602 orang dengan jumlah lulusan S1/S2/S3 sebanyak 25.101 orang. Nilai rasio lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2010 sebesar 0,023. Pada tahun 2012 jumlah penduduk sebanyak 1.121.787 orang dengan jumlah lulusan S1/S2/S3 sebanyak 31.943. Nilai rasio lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2012 sebesar 0,028. Nilai rasio lulusan S1/S2/S3 mengalami kenaikan ini artinya


Hal II - 57

bahwa masyarakat mulai menyadari bahwa akan pentingnya pendidikan tinggi dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun1ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif demikian pula sebaliknya. Tabel 2.44 Rasio Ketergantungan No

Uraian

1

Jumlah Penduduk Usia <15 Tahun (Belum Produktif)

2

Jumlah Penduduk Usia >64 Tahun (Tidak Produktif Lagi)

3

Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun

4

Rasio Ketergantungan ((1+2)/3)

2010

2011

2012

286,957

298,906

302,554

89,578

81,108

102,855

717,067

728,155

716,378

0.53

0.52

0.57

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Sumedang, Bappeda.

Dari tabel 2.44 diatas menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan kabupaten Sumedang mengalami kenaikan, hal ini terlihat dari nilai rasio ketergantungan pada tahun 2010 sebesar 0,53 meningkat menjadi 0,57 pada tahun 2012. Nilai rasio ketergantungan sebesar 0,57 pada tahun 2012 menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 57 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.


Hal II - 58

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1.

KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1.

Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1. Sumber Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pemerintahan, Pemerintah Daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dalam perencanaan APBD ditetapkan target pendapatan daerah yang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki serta tingkat pertumbuhan ekonomi sedangkan pada akhir tahun anggaran diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah yang merupakan

salah

satu

indikator

keberhasilan

dalam

pengelolaan

pendapatan. Tabel 3.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah) Uraian

2009

2010

2011

2012

Pendapatan Asli Daerah

104.172,7

108.658,0

139.823,3

161.995,6

Dana Perimbangan

736.447,4

816.535,9

974.499,2

1.239.295,3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

128.089,2

161.374,6

234.876,6

93.161,9

Pendapatan Daerah

968.709,3 1.086.568,5 1.349.199,0

1.494.452,8

Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012

Berdasarkan tabel 3.1 diatas Pendapatan Daerah dari tahun 2009-2012 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 pendapatan daerah mencapai Rp.968.709,3 juta dan pada tahun 2012 mencapai Rp.1.494.452,8 juta. Penyumbang terbesar pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah dan


Hal III - 1

terakhir bersumber dari pendapatan asli daerah. Struktur masing-masing sumber pendapat daerah dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini. Tabel 3.2 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 Struktur (%) Uraian 2009

2010

2011

2012


10.75

10.00

10.36

10.84

Dana Perimbangan

76.02

75.15

72.23

82.93

Lain-lain pendapatan yang sah

13.22

14.85

17.41

6.23

100.00

100.00

100.00

100.00

Pendapatan Daerah


Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2009-2012 secara keseluruhan melebihi target yang telah ditetapkan hal ini dapat dilihat dari nilai realisasi di setiap tahunnya yang melebihi 100 persen. Pada tahun 2009 realisasi pendapatan daerah mencapai 101,46 persen sedangkan pada tahun 2012 mencapai 101,35 persen. Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Persen) Uraian 2009 2010 2011 Pendapatan Asli Daerah

2012

94.93

90.52

96.48

107.68

Dana Perimbangan

101.78

101.02

102.19

101.16


105.46

103.35

99.39

94.01

Pendapatan Daerah

101.46

100.19

101.08

101.35


Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami fluktuatif selama tahun 2009-2012. Hal ini terlihat dari tabel 3.4 dibawah dimana pertumbuhan pendapatan mencapai 12,17 persen pada tahun 2009-2010 kemudian naik menjadi 24,17 persen pada tahun 2011-2010 dan turun kembali pada tahun 2011-2012 menjadi 10,77 persen.


Hal III - 2

Tabel 3.4 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Persen) Uraian 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Pendapatan Asli Daerah

4.31

28.68

15.86

Dana Perimbangan

10.67

19.35

27.17


25.99

45.55

(60.34)

Pendapatan Daerah

12.17

24.17

10.77


Realisasi Pendapatan Daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini.


Hal III - 3

Tabel 3.5 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 Tahun 2009 Uraian

Target

Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain pendapatan yang sah Pendapatan Daerah

109.731.802.606,96 723.597.060.576,85 121.455.293.487 954.784.156.670,81

Realisasi 104.172.660.220,71 736.447.411.403 128.089.213.461,20 968.709.285.084,71

Tahun 2010 Capaian (%) 94,93 101,78 105,46 101,46

Target 120.039.975.404,25 808.302.239.978,06 156.140.009.865,69 1.084.482.225.248

Tahun 2011 Uraian Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain pendapatan yang sah Pendapatan Asli Daerah

Target

Realisasi

144.923.681.183,28 139.823.277.566,34 953.583.162.485,63 974.499.179.692 236.324.479.032,67 234.876.557.580 1.334.831.322.701,58 1.349.199.014.838,34



Hal III - 4

Realisasi 108.658.025.581,20 772.268.823.082 185.276.024.389 1.086.567.521.812,20

Capaian (%) 90,52 101,02 103,35 100,19

Tahun 2012 Capaian Target (%) 96,48 150.444.039.299,86 102,19 1.225.044.738.566 99,39 99.095.985.483 101,08 1.474.584.763.348,86

Realisasi 161.995.577.347,89 1.239.295.317.936 93.161.896.978 1.494.452.792.261,89

Capaian (%) 107,68 101,16 94,01 101,35

3.1.1.2. Pendapatan Daerah A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah. Tabel 3.6 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah) Uraian

2009

2010

2011

2012

Pajak Daerah

28.195,9

34.117,7

51.419,7

60.701,2

Retribusi Daerah

13.669,7

6.663,8

10.537,4

12.774,2

3.418,8

3.579,3

3.111,7

2.876,3

58.888,2

64.297,3

74.754,5

85.643,9

104.172,7

108.658,0

139.823,3

161.995,6

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Asli Daerah


Berdasarkan tabel 3.6 diatas, realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2009-2012 cenderung meningkat walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2009 pendapatan asli daerah mencapai Rp.104.172,7 juta dan pada tahun 2012 mencapai Rp.161.995,6 juta. Tabel 3.7 Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Persen) Struktur (%) Uraian 2009 2010 2011

2012

Pajak Daerah

27.07

31.40

36.77

37.47

Retribusi Daerah

13.12

6.13

7.54

7.89

3.28

3.29

2.23

1.78

56.53

59.17

53.46

52.87

100,00

100,00

100,00

100,00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain lain PAD Pendapatan Asli Daerah



Hal III - 5

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, penyumbang terbesar pendapatan asli daerah berasal dari lain-lain PAD yang sah dan pajak daerah. Hal tersebut mencerminkan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan dalam optimalisasi peningkatan

pendapatan

baik

intensifikasi

maupun

ekstensifikasi

pendapatan. Berdasarkan tabel 3.8 dibawah pendapatan asli daerah tidak terealisasi sempurna dari tahun 2009-2011. Pada tahun 2009-2011 realisasi pendapatan asli daerah hanya sekitar 93,98 persen. Realisasi pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah tahun 2009-2012 melebihi target yang telah ditetapkan kecuali pada tahun 2010 yang hanya terealisasi sebesar 94,01 persen, hal tersebut dikarenakan tidak tercapainya target pajak hiburan dan pajak penerangan jalan. Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Persen) Uraian Pajak Daerah

2009

2010

2011

2012

100.68

94.01

109.97

116.59

21.61

79.22

97.90

111.44

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

100.00

101.36

100.00

101.87

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

391.31

89.54

88.69

101.84


94.93

90.52

96.48

107.68

Retribusi Daerah


Realisasi retribusi daerah pada tahun 2009 hanya sebesar 21,61 persen, hal tersebut disebabkan oleh terdapatnya pergeseran pencatatan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah yang semula dicatat pada pendapatan retribusi daerah menjadi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai amanat Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD sedangkan realisasi pada tahun 2012 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 107,68 persen. Hal tersebut

disebabkan oleh bertambahnya

pengguna jasa umum diantaranya dari pengendalian menara telekomunikasi dan jasa pelayanan tertentu salah satunya dari Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).


Hal III - 6

Tabel 3.9 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Persen) Uraian

2009-2010

2010-2011

21.00

50.71

18.05

(51.25)

58.13

21.23

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.69

(13.06)

(7.56)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

9.17

16.28

14.57


4.29

28.70

15.86

Pajak Daerah Retribusi Daerah

2011-2012


Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami fluktuatif selama tahun 2009-2012. Hal ini terlihat dari tabel 3.9 diatas dimana pertumbuhan pendapatan mencapai 4,29 persen pada tahun 2009-2010 kemudian naik menjadi 28,70 persen pada tahun 2010-2011 dan turun kembali pada tahun 2011-2012 menjadi 15.86 persen. Data realisasi pendapatan asli daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.10 dibawah ini.


Hal III - 7

Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 Tahun 2009 Uraian Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain lain PAD Pendapatan Asli Daerah

Target

Realisasi

28.006.018.959,00 63.257.875.369,00

28.195.858.941,00 13.669.715.540,00

3.418.832.959,52 3.418.835.883,00 15.049.075.319,44 58.888.249.856,71 109.731.802.606,96 104.172.660.220,71

Tahun 2010 Capaian (%) 100,68 21,61

Target

Realisasi

36.291.886.724,00 8.411.765.379,83

34.117.673.936,00 6.663.756.297,00

Capaian (%) 94,01 79,22

100,00 3.531.360.704,42 3.579.260.493,00 391,31 71.804.962.596,00 64.297.334.855,20 94,93 120.039.975.404,25 108.658.025.581,20

101,36 89,54 90,52

Tahun 2011 Uraian Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain lain PAD Pendapatan Asli Daerah

Target

Realisasi

51.419.720.898,00 10.537.414.701,00

Capaian (%) 109,97 97,90

52.062.696.000,00 11.462.536.214,86

60.701.249.763,00 12.774.157.243,00

Capaian (%) 116,59 111,44

3.111.672.649,00

100,00

2.823.578.676,27

2.876.307.235,00

101,87

88,69 84.095.228.408,73 85.643.863.106,89 96,48 150.444.039.299,86 161.995.577.347,89

101,84 107,68

Target

Realisasi

46.759.162.767,00 10.763.611.940,51 3.111.672.648,00

84.289.233.827,77 74.754.469.318,34 144.923.681.183,28 139.823.277.566,34



Tahun 2012

Hal III - 8

B. Dana Perimbangan Dalam penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana perimbangan terhadap APBD relatif besar dimana pada tahun 2012 mencapai 82,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumedang dalam pendanaan daerah masih relatif bergantung pada pemerintah pusat. Tabel 3.11 Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah) Uraian Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Tunjanga Profesi Dana Perimbangan

2009

2010

2011

2012

66.670,5

71.928,2

83.374,2

96.904,7

629.006,9

634.169,8

730.821,1

923.623,9

40.770,0

66.170,9

72.069,9

77.202,5

-

44.267,1

88.234.0

141.564,3

736.447,4

816.535,9

974.499,2 1.239.295,3


Berdasarkan tabel 3.11 diatas dana perimbangan dari tahun 2009-2012 terus meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2009 dana perimbangan mencapai Rp.736.447,4 juta dan pada tahun 2012 mencapai Rp.1.239.295,3 juta. Penyumbang terbesar dana perimbangan berasal Dana Alokasi Umum (DAU). Struktur dana perimbangan dapat dilihat pada tabel 3.12 di bawah ini. Tabel 3.12 Strukutur Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Persen) Uraian Dana bagi hasil pajak & Bukan Pajak Dana Alokasi Umum (DAU)

Struktur (%) 2009

2010

2011

2012

9.05

8.81

8.56

7.82

85.41

77.67

74.99

74.53


Hal III - 9

Struktur (%)

Uraian

2009

Dana Alokasi Khusus(DAK)

2010

2012

5.54

8.10

7.40

6.23

-

5.42

9.05

11.42

100.00

100.00

100.00

100.00

Dana Tunjangan Profesi Dana Perimbangan

2011


Berdasarkan tabel 3.13 dibawah dari tahun 2009-2012 dana perimbangan terealisasi dengan sempurna artinya selalu melebihi target. Dari tahun 2009-2012 realisasi dana perimbangan terealisasi dengan rata-rata capaian realisasi sebesar 101,54 persen. Tabel 3.13 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Persen) Uraian

2009

2010

2011

2012

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

123.88

112.93

133.52

117.24

Dana Alokasi Umum (DAU)

100.00

100.00

100.00

100.00

Dana Alokasi Khusus (DAK)

100.00

100.00

99.98

100.00

-

100.00

100.00

100.00

101.78

101.22

101.20

101.16

Dana Tunjanga Profesi Dana Perimbangan


Pertumbuhan dana perimbangan mengalami kenaikan selama tahun 2009-2012. Hal ini terlihat dari tabel 3.14 dibawah dimana pertumbuhan pendapatan pada tahun 2009-2010 mencapai 10,87 2011-2012

menjadi

27,17

persen.

Data

persen pada tahun

mengenai

realisasi

dana

perimbangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.15. Tabel 3.14 Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Persen) Uraian

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

7.89

15.91

16.23

Dana Alokasi Umum (DAU)

0.82

15.24

26.38

Dana Alokasi Khusus (DAK)

62.30

8.91

7.21

-

99.32

60.44

10.87

19.35

27.17

Dana Tunjanga Profesi Dana Perimbangan



Hal III - 10

Tabel 3.15 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 Tahun 2009 Uraian Dana bagi hasil pajak & bukan Pajak Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus(DAK) Dana Tunjangan Profesi Dana Perimbangan

Tahun 2010

53.820.147.576,85 66.670.498.403,00 629.006.913.000,00 629.006.913.000,00 40.770.000.000,00 40.770.000.000,00

Capaian (%) 123,88 100,00 100,00

723.597.060.576,85 736.447.411.403,00

101,78

Target

Realisasi

Target

63.694.457.378,06 71.928.156.082,00 634.169.767.000,00 634.169.767.000,00 66.170.900.000,00 66.170.900.000,00 44.267.115.600,00 44.267.115.600,00 808.302.239.978,06 816.535.938.682,00

Tahun 2011 Uraian Dana bagi hasil pajak & bukan Pajak Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus(DAK) Dana Tunjangan Profesi Dana Perimbangan

Target

Realisasi

62.443.846.765,63 83.374.163.972,00 730.821.109.000,00 730.821.109.000,00 72.084.200.000,00 72.069.900.000,00 88.234.006.720,00 88.234.006.720,00 953.583.162.485,63

974.499.179.692,00



Hal III - 11

Realisasi

Capaian (%) 112,93 100,00 100,00 100,00 101,02

Tahun 2012 Capaian (%) 133,52 100,00 100,00 99,98 102,19

Target

Realisasi

82.654.116.566,00 96.904.695.936,00 923.623.866.000,00 923.623.866.000,00 77.202.460.000,00 77.202.460.000,00 141.564.296.000,00 141.564.296.000,00 1.225.044.738.566,00

1.239.295.317.936,00

Capaian (%) 117,24 100,00 100,00 100,00 101,16

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pos lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam APBD di Kabupaten Sumedang terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya, dan bagi hasil bukan pajak dari propinsi atau pemda lainnya. Tabel 3.16 Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah) Uraian

2009

2010

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

33.200,9

34.388,7

41.048

42.173,5

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

22.501,5

33.691,0

122.135

11.523,0

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

72.386,8

93.218,9

71.694

39.411,3

-

75,9

(1,2)

54,2

161.374 234.876,6

93.161,9

Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

128.089,2

2011

2012


Berdasarkan tabel 3.16 diatas sumber pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah bersifat fluktuatif. Tahun 2009-2011 mengalami peningkatan namun pada tahun 2012 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tahun 2011 lain-lain pendapatan yang sah mencapai Rp.234.876,6 juta menurun tajam menjadi Rp.93.161,9 juta pada tahun 2012. Hal tersebut disebabkan oleh fluktuatifnya besaran penerimaan dari dana penyesuaian dan otonomi khusus dimana mulai tahun 2012 pencatatan penerimaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) tidak lagi dicatat sebagai penerimaan dalam APBD Kabupaten.


Hal III - 12

Tabel 3.17 Struktur Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 Struktur (%)

Uraian 2009

2010

2011

2012

Dana bagi hasil Pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya

25.92

21.31

17.48

45.27

Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus

17.57

20.88

52.00

12.37

Bantuan Keuangan dari propinsi/pemerintah daerah lainnya

56.51

57.77

30.52

42.30

Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi atau pemerintah

-

0.05

-

0.06

100.00

100.00

100.00

100.00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah


Berdasarkan tabel 3.17 diatas penyumbang terbesar lain-lain pendapatan daerah yang sah setiap tahunnya bervariasi. Pada tahun 2009 dan 2010 penyumbang terbesar lain-lain pendapatan yang sah berasal dari bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnnya sebesar 56,51 persen dan 57,77 persen sedangkan pada tahun 2011 berasal dari dana penyesuaian dan otonomi khusus yaitu sebesar 52,00 persen. Pada tahun 2012 dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari propinsi/pemerintah daerah lainnya memberikan sumbangan cukup besar yaitu 45,27 persen dan 42,30 persen. Tabel 3.18 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Persen) Uraian

2009

2010

2011

2012


100.08

92.78

96.42

95.11


63.74

100.00

100.19

100.00


136.63

111.36

99.78

91.22


Hal III - 13

Uraian

2009

2010

2011

2012

-

602.36

100.00

213.04

105.46

103.35

99.39

94.01

Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah


Berdasarkan tabel 3.18 diatas, tahun 2009-2010 realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapi 100 persen lebih sedangkan pada tahun 2011-2012 realisasinya dibawah 100 persen yaitu 99,39 persen pada tahun 2011 dan 94,01 persen pada tahun 2012. Hal tersebut dikarenakan tidak terealisasinya pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan tabel 3.19 dibawah dapat dilihat bahwa Pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah bersifat fluktuatif. Pada tahun 2009-2010 pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 32,87 persen sedangkan pada tahun 2010-2011 mencapai 45,55 persen. Tabel 3.19 Pertumbuhan Lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Persen) Uraian

2009-2010

2010-2011


3.58

19.37

2.74


49.73

262.52

(90.57)


28.78

(23.09)

(45.03)

Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

-

(101.62)

-

32.87

45.55

(60.34)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2011-2012


Data mengenai realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilihat pada tabel 3.20 dibawah ini.


Hal III - 14

Tabel 3.20 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 Tahun 2009 Uraian Dana bagi hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya Dana bagi hasil pajak dari Propinsi : BH PKB BH BBNKB BH Pajak BBKB BH Pajak pengambilan dan pemanfaatan A B T Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Dana Penyesuaian & otonomi kusus Dana Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dr Prop/ Pemda Lainya Bantuan keuangan dari Propinsi Bagi hasil bukan pajak dari Propinsi atau pemda lainnya Bagi hasil bukan pajak dari provinsi Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

33.175.311.987,00

33.200.870.861,00

33.175.311.987,00 6.434.678.850,00 6.628.549.473,00 18.174.682.338,00 1.643.760.200,00 293.641.126,00

33.200.870.861,00 6.434.678.850,00 6.628.549.473,00 18.174.682.338,00 1.643.760.200,00 319.200.000,00

100,08 100,00 100,00 100,00 100,00 108,70

37.064.796.355,69 7.127.445.103,50 8.526.444.252,19 19.550.447.000,00 1.575.280.000,00 285.180.000,00

34.388.687.987,00 7.060.732.837,85 8.526.444.252,19 17.142.638.052,66 1.373.692.844,30 285.180.000,00

92,78 99,06 100,00 87,68 87,20 100,00

35.300.000.000,00 35.300.000.000,00 52.979.981.500,00 52.979.981.500,00

22.501.500.000,00 22.501.500.000,00 72.386.842.600,00 72.386.842.600,00

63,74 63,74 136,63 136,63

35.352.175.000,00 35.352.175.000,00 83.710.437.040,00 83.710.437.040,00 12.601.470,00

35.352.175.000,00 35.352.175.000,00 93.218.963.840,00 93.218.963.840,00 75.905.722,00

100,00 100,00 111,36 111,36 602,36

121.455.293.487,00

128.089.213.461,00

105,46

12.601.470,00 156.140.009.865,69

75.905.722,00 161.374.557.549,00

602,36 103,35



Tahun 2010 Capaian (persen) 100,08

Hal III - 15

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

37.064.796.355,69

34.388.687.987,00

Capaian (persen) 92,78

Tabel 3.20 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 Tahun 2011 Uraian Dana bagi hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya Dana bagi hasil pajak dari Propinsi : BH PKB BH BBNKB BH Pajak BBKB BH Pajak pengambilan dan pemanfaatan A B T Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Dana Penyesuaian & otonomi kusus Dana Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dr Prop/ Pemda Lainya Bantuan keuangan dari Propinsi Bagi hasil bukan pajak dari Propinsi atau pemda lainnya Bagi hasil bukan pajak dari provinsi Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Target

Realisasi

42.572.708.382,67

41.048.126.930,00

42.572.708.382,67 8.409.246.674,26 12.318.814.954,41 21.480.376.458,00 (70.066.371,00) 434.336.667,00

41.048.126.930,00 8.202.739.918,00 12.129.940.795,00 20.415.483.196,00 (70.066.371,00) 299.963.021,00

96,42 97,54 98,47 95,04 100,00 69,06

44.343.974.195,00 12.095.748.349,00 9.590.838.050,00 22.096.908.771,00 560.479.025,00

42.173.475.945,00 11.934.173.194,00 9.590.838.050,00 20.087.985.676,00 560.479.025,00

95,11 98,66 100,00 90,91 100,00

121.902.295.000,00 50.955.914.000,00 70.946.381.000,00 71.850.707.500,00 71.850.707.500,00 (1.231.850,00)

122.135.334.000,00 50.955.914.000,00 71.179.420.000,00 71.694.328.500,00 71.694.328.500,00 (1.231.850,00)

100,19 100,00 100,33 99,78 99,78 100,00

11.523.000.000,00 11.523.000.000,00 43.203.590.860,00 43.203.590.860,00 25.420.428,00

11.523.000.000,00 11.523.000.000,00 39.411.265.440,00 39.411.265.440,00 54.155.593,00

100,00 100,00 91,22 91,22 213,04

(1.231.850,00) 236.324,479.032,67

(1.231.850,00) 234.876.557.580,00

100,00 99,39

25.420.428,00 99.095.985.483,00

54.155.593,00 93.161.896.978,00

213,04 94,01



Tahun 2012 Capaian (Persen) 96,42

Hal III - 16

Target

Realisasi

44.343.974.195,00

42.173.475.945,00

Capaian (Persen) 95,11

3.1.1.3. Belanja Daerah Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari program/kegiatan pada setiap SKPD baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Penggunaan anggaran untuk mendanai program/kegiatan urusan wajib dilakukan dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing SKPD sedangkan penggunaan anggaran untuk mendanai program/kegiatan urusan pilihan dilakukan melalui pendekatan kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program terrnasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok belanja aparatur dan belanja pelayanan publik berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasar Permendagri Nomor

13 Tahun 2006 dan juga

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Belanja daerah terdiri dari : 1. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga. 2. Belanja Langsung Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal. Tabel 3.21 Total Belanja Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah) Uraian Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Total Belanja

2009

2010

2011

2012

679.382,8

822.804,0

831.956,9

965.617,1

272.308,6

297.482,1

447.122,8

501.934,1

951.691,4 1.120.286,2 1.279.079,8

1.467.551,2



Hal III - 17

Berdasarkan tabel 3.21 diatas total belanja Kabupaten Sumedang tiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 total belanja mencapai Rp.951.691,4 juta dan pada tahun 2012 mencapai Rp.1.467.551,2 juta. Dari tahun 2009-2012 belanja terbesar merupakan belanja tidak langsung. Pada tahun 2012 belanja tidak langsung mencapai Rp.965.617,1 juta sedangkan belanja langsung mencapai Rp.501.934,1 juta. Hal tersebut dikarenakan didalam belanja tidak langsung terdapat belanja untuk pegawai. Pada tahun 2012 proporsi belanja pegawai mencapai 90,06 persen dari total belanja tidak langsung sedangkan belanja langsung sebagian besar digunakan untuk belanja modal dan barang jasa. Struktur belanja beserta rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.22 dibawah ini. Tabel 3.22 Struktur Belanja Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 Struktur (persen)

Uraian 2009

2010

2011

2012

71.39

73.45

65.04

65.80

84.68

81.71

90.85

90.06

- Bunga

0.00

0.28

0.20

0.10

- Hibah

0.86

6.04

1.56

4.72

- Bantuan Sosial

8.28

6.94

2.65

0.50

- Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa

0.00

0.00

0.38

0.38

- Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa

0.00

4.73

3.99

4.08

- Belanja Tidak Terduga

0.15

0.30

0.26

0.16

-

-

0.11

-

28.61

26.55

34.96

34.20

- Pegawai

22.31

18.24

20.16

20.00

- Barang dan Jasa

42.15

47.27

45.18

39.28

- Modal

35.54

34.49

34.66

40.72

Total Belanja

100.00

100.00

100.00

100.00

BelanjaTidak Langsung - Pegawai

- Belanja Bantuan Keuangan Belanja Langsung


Realisasi belanja daerah dari tahun 2009-2012 bila dibandingkan dengan anggaran belanja selalu dibawah target. Pada tahun 2009 realiasi total belanja daerah mencapai 95,01 persen sedangkan tahun 2012 hanya


Hal III - 18

mencapai 94,95 persen. Realisasi belanja yang lebih kecil dari anggaran secara umum disebabkan oleh adanya efisiensi belanja serta adanya kegiatan-kegiatan yang tidak diserap tetapi diluncurkan kembali pada tahun berikutnya. Realisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel 3.23 dibawah ini. Tabel 3.23 Realisasi Belanja Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Persen) Uraian

2009

2010

2011

2012

Belanja Langsung

95.00

98.92

98.27

96.41

Belanja Tidak Langsung

95.04

96.36

88.87

92.26

Total Belanja

95.01

98.22

94.76

94.95


Berdasarkan tabel 3.24 dibawah pertumbuhan belanja selama tahun 2009-2012 cenderung stabil. Pertumbuhan tahun 2010-2011 hanya 14.17 persen sedangkan pada tahun 2011-2012 hanya 14,73 persen. Perbedaan pertumbuhan tahun 2010-2011 dengan tahun 2011-2012 hanya 0.56 persen. Tabel 3.24 Pertumbuhan Belanja Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Persen) Uraian

2009-2010

Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Total Belanja

2010-2011

2011-2012

21.11

1.11

16.07

9.24

50.30

12.26

17.72

14.17

14.73


Rincian pertumbuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat dilihat pada tabel 3.25 dibawah ini. Tabel 3.25 Rincian Pertumbuhan Belanja Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 Uraian

Pertumbuhan (persen) 2009-2010

2010-2011

2011-2012

21.11

1.11

16.07

16.86

12.43

15.05

- Bunga

158.61

-29.41

-37.97

- Hibah

745.72

-73.84

250.68

BelanjaTidak Langsung - Pegawai


Hal III - 19

Pertumbuhan (persen)

Uraian

2009-2010

2010-2011

2011-2012

1.51

-61.37

-78.02

- Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa

10.23

9.300,31

15.60

- Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa

-4.86

-14.72

18.57

147.30

-12.63

-29.02

-

-

(1.00)

9.24

50.30

12.26

-10.67

66.09

11.38

22.50

43.66

-2.39

- Modal

6.02

51.06

31.86

Total Belanja

17.72

14.17

14.73

- Bantuan Sosial

- Belanja Tidak Terduga - Belanja Bantuan Keuangan Belanja Langsung - Pegawai - Barang dan Jasa


Bila dilihat berdasarkan urusan maka belanja dapat dibagi menjadi belanja untuk Urusan Wajib dan belanja untuk Urusan Pilihan. Proporsi yang terbesar adalah untuk Urusan Wajib karena terkait dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tabel 3.26 Belanja Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah) Uraian Urusan Wajib Urusan Pilihan

2009

2010

915.759,9 1.073.990,7 35.931,5

46.295,5

2011

2012

1.234.284,4 1.413.187,3 44.795,3

54.363,9


Berdasarkan tabel 3.26 diatas, belanja wajib dari tahun 2009-2012 terus meningkat sedangkan belanja pilihan cenderung stabil. Pada tahun 2009 belanja wajib sebesar Rp.915.759,9 juta dan tahun 2012 sebesar Rp.1.413.187,3 juta sedangkan belanja urusan pilihan pada tahun 2009 sebesar Rp.35.931,5 juta dan pada tahun 2012 sebesar Rp.54.363,9 juta. Rincian realisasi belanja daerah dan belanja menurut urusan dapat dilihat pada tabel 3.27 dan tabel 3.28 dibawah ini.


Hal III - 20

Tabel 3.27 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012

Uraian BelanjaTidak Langsung - Pegawai - Bunga - Subsidi - Hibah - Bantuan Sosial - Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa - Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa - Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung - Pegawai - Barang dan Jasa - Modal Total Belanja

Target

Tahun 2009 Realisasi

Target

Persen

715.156.750.428,41 614.898.556.537,16 300.067.099,06

679.382.785.259,00 575.305.625.125,00 14.424.584,00

95,00 93,56 4,81

831.829.597.221,81 680.743.240.664,65 2.307.220.734,16

822.804.030.104,00 672.287.350.377,00 2.291.138.529,00

98,92 98,76 99,30

5.929.000.000,00 51.316.243.681,00 32.000.000,00

5.876.660.000,00 56.241.887.117,00 30.600.500,00

99,12 109,60 95,63

49.695.984.540,00 55.584.989.140,00 32.000.000,00

49.700.087.690,00 57.093.464.882,00 33.731.700,00

100,01 102,71 105,41

41.680.883.111,19

40.914.487.933,00

98,16

55.584.989.140,00

38.927.506.926,00

99,08

1.000.000.000,00 286.513.740.123,43 64.669.733.898,95 121.834.582.855,75 100.009.423.368,73 1.001.670.490.551,84

999.100.000,00 272.308.623.866,00 60.739.947.020,00 114.791.553.345,00 96.777.123.501,00 951.691.409.125,00

99,91 95,04 93,92 94,22 96,77 95,01

4.175.750.000,00 308.733.356.204,58 54.022.444.082,34 146.413.077.018,24 108.297.835.104,00 1.140.562.953.426,39

2.470.750.000,00 297.482.129.207,00 54.261.707.850,00 140.617.529.075,00 102.602.892.282,00 1.120.297.380.981,00

59,17 96,36 100,44 96,04 94,74 98,22



Persen

Tahun 2010 Realisasi

Hal III - 21

Tabel 3.27 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012

Uraian 1. BelanjaTidak Langsung - Pegawai - Bunga - Subsidi - Hibah - Bantuan Sosial - Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa - Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa - Belanja Tidak Terduga 2. Belanja Langsung - Pegawai - Barang dan Jasa - Modal Total Belanja

Target 846.631.325.025,70 765.931.506.474,70 1.991.846.469,00

Tahun 2011 Realisasi 831.956.992.301,00 755.840.387.480,00 1.625.271.909,00

Target 1.001.581.432.085,42 891.056.770.422,17 1.312.935.419,00

Tahun 2012 Realisasi 965.617.069.061,00 869.600.569.913,00 1.008.080.045,00

13.794.444.500,00 23.653.335.169,00 3.187.989,500,00

13.002.386.500,00 22.054.689.629,00 3.170.884.380,00

94,26 93,24 99,46

48.418.661.768,00 5.187.715.919,25 3.717.919.500,00

45.597.368.368,00 4.847.941.250,00 3.665.518.900,00

94,17 93,45 98,59

41.680.883.111,19

33.198.746.045,00

96,13

40.623.825.032,00

39.365.394.169,00

96,90

2.622.497.262,00 503.126.253.876,65 95.060.527.352,20 216.228.301.189,65 191.837.425.334,80 1.349.757.578.902,35

2.158.747.262,00 447.122.769.909,00 90.125.974.217,00 202.009.751.341,00 154.987.044.351,00 1.279.079.762.210,00

82,32 88,87 94,81 93,42 80,79 94,76

11.263.604.025,00 544.048.768.536,07 107.803.144.299,00 212.986.620.654,07 223.259.003.583,00 1.545.630.200.621,49

1.532.196.416,00 501.934.138.901,00 100.380.716.899,00 197.182.415.019,00 204.371.006.983,00 1.467.551.207.962,00

13,60 92,26 93,11 92,58 91,54 94,95



Hal III - 22

Persen 98,27 98,68 81,60

Persen 96,41 97,59 76,78

Tabel 3.28 Realisasi Belanja Menurut Urusan Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 Realisasi (Rp)

Tahun 2009 Capaian (%)

915.759.935.439,00

95,11

1.073.990.660.263,00

98,44

370.434.250.736,00 110.169.474.690,00 7.821.000.055,00

90,85 94,99 93,98

40,45 12,03 0,85

490.318.567.058,00 147.501.616.918,00 10.750.328.587,00

100,04 93,84 98,57

45,65 13,73 1,00

41.870.150.694,00

97,08

4,57

63.322.999.266,00

98,84

5,90

7.622.833.000,00

92,50

0,83

8.753.894.395,00

97,58

0,82

9. Penataan modal; 10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11. Kependudukan dan Casip;

2.586.658.442,00 3.309.730.832,00 5.167.704.542,00

97,25 98,38 99,79

0,28 0,36 0,56

5.481.610.615,00 4.193.361.138,00 5.071.823.545,00

99,06 99,71 99,31

0,51 0,39 0,47

12. Ketenagakerjaan; 13. Ketahanan pangan; 14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anank;

9.261.576.355,00

98,53

1,01

12.449.177.609,00

101,11

1,16

15. KB dan keluarga sejahtera; 16. Perhubungan;

7.686.139.840,00 5.489.064.349,00

98,90 96,16

0,84 0,60

8.296.687.138,00 6.031.658.388,00

97,94 98,91

0,77 0,56

Uraian I. URUSAN WAJIB 1. 2. 3.

Pendidikan; Kesehatan; Lingkungan hidup

4. 5. 6.

Pekerjaan umum; Penataan ruang; Perencanaan pembangunan;

7. 8.

Perumahan; Kepemudaan dan olahraga;

17. Komunikasi dan informatika; 18. Pertanahan; 19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 20. Otda, pemerintahan umum, adm. keuangan daerah, perangkat daerah,kepegawaian, dan persandian 21. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

Struktur (%)

Realisasi (Rp)


Struktur (%)

5.201.505.735,00

93,78

0,57

4.629.270.782,00

102,78

0,43

323.569.825.826,00

99,92

35,33

287.692.963.625,00

97,76

26,79

4.211.094.853,00

97,71

0,46

4.629.270.782,00

102,78

0,43

22. Sosial; 23. Kebudayaan;

5.866.086.761,00 3.728.501.620,00

97,91 97,97

0,64 0,41

6.631.969.856,00 7.713.352.733,00

99,20 105,02

0,62 0.72

24. Statistik; 25. Kearsipan; 26. Perpustakaan

901.628.709,00 862.708.400,00

97,54 99,24

0,10 0,09

951.133.066,00 1.180.700.344,00

98,58 99,49

0,09 0,11

II. URUSAN PILIHAN 1. Pertanian; 2. Kehutanan;

35.931.473.686,00 20.250.655.429,00 5.436.656.645,00

92,42 88,00 103,03

56,36 15,13

46.295.499.048,00 20.578.260.867,00 9.957.950.981,00

93,38 89,21 98,52

4,45 21,51

3. 4.

Energi dan sumber daya mineral; Pariwisata;

5.575.633.632,00

96,36

15,52

8.611.338.864,00

95,24

18,60

5. 6. 7.

Industri; Perdagangan; dan Ketransmigrasian.

4.668.527.980,00

97,27

12,99

7.147.948.336,00

97,09

15,44


Tabel 3.28


Hal III - 23

Realisasi Belanja Menurut Urusan Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 Uraian I. URUSAN WAJIB

Realisasi (Rp)


1.234.284.420.955,00

94,68

Struktur (%)

Realisasi (Rp)


1.413.187.330.371,00

94,99

Struktur (%)

1. 2. 3.

Pendidikan; Kesehatan; Lingkungan hidup

657.353.980.788,00 174.014.239.583,00 10.518.605.883,00

98,84 90,09 98,69

53.36. 14.1 0.85

723.470.955.821,00 173.923.045.239,00 13.904.725.321,00

97,82 94,08 97,01

51.19 12.31 0.98

4. 5.

Pekerjaan umum; Penataan ruang;

74.824.236.202,00

97,34

6.06

125.642.640.432,00

94,93

8.89

6. 7. 8.

Perencanaan pembangunan; Perumahan; Kepemudaan dan olahraga;

12.229.626.992,00

98,23

0.99

14.990.448.759,00

90,91

1.06

9. Penataan modal; 10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11. Kependudukan dan Casip;

4.055.283.374,00 4.253.263.138,00 6.165.839.316,00

98,94 99,79 99,21

0.33 0.34 0.5

6.412.021.879,00 5.739.194.688,00 6.966.959.880,00

90,44 97,64 97,54

0.45 0.41 0.49

12. Ketenagakerjaan; 13. Ketahanan pangan;

12.892.765.299,00

99,46

1.04

15.495.662.289,00

96,17

1.1

14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anank; 15. KB dan keluarga sejahtera; 16. Perhubungan;

9.220.353.487,00 10.719.740.802,00

93,11 91,51

0.75 0.87

11.729.054.440,00 9.648.673.753,00

96,24 93,73

0.83 0.68

68,21

0.89

17. Komunikasi dan informatika; 18. Pertanahan; 19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 20. Otda, pemerintahan umum, adm. keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian 21. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 22. Sosial; 23. Kebudayaan; 24. Statistik; 25. Kearsipan; II. URUSAN PILIHAN

5.502.932.656,00

99,14

0.45

12.523.266.158,00

232.004.285.801,00

95,92

18.8

264.263.157.452,00

3.880.463.417,00 7.434.098.953,00 6.461.337.202,00

99,52 99,40 97,95

0.31 0.6 0.52

6.289.406.657,00 9.746.260.632,00 7.475.789.404,00

96,33 98,68 93,92

0.45 0.69 0.53

1.351.807.389,00 44.795.341.255,00

98,87 97,07

0.1

3.118.922.585,00 54.363.877.591,00

98,75 93,88

0.22

18.7

1. 2.

Pertanian; Kehutanan;

19.630.942.831,00 11.055.426.579,00

95,28 98,24

43.82 24.68

23.800.904.900,00 9.562.774.080,00

93,94 97,70

43.78 17.59

3. 4. 5.

Energi dan sumber daya mineral; Pariwisata; Industri;

7.438.688.283,00

98,52

16.61

9.570.915.419,00

97,94

17.61

6.670.283.562,00

98,95

14.89

11.429.283.192,00

87,83

21.02

6. 7.

Perdagangan; dan Ketransmigrasian.



Hal III - 24

3.1.2.

Neraca Daerah Neraca adalah laporan yang mengtabelkan posisi keuangan suatu

entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah

akan

memberikan

informasi

penting

kepada

manajemen

pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Biro/Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. 3.1.2.1. Aset Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dimasa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Tabel 3.29 Jumlah Asset Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah) Uraian Asset

2009

2010

2011

2012

1.652.459,6 1.725.016,5 1.980.791,2 2.266.087,1

Asset Lancar

70.766,5

32.541,9

100.932,5

126.803,7

Investasi Jangka Panjang

29.113,5

34.617,9

37.366,4

44.314,7

Asset Tetap Dana Cadangan Asset Lainnya

1.551.540,5 1.656.840,9 1.841.320,7 2.087.309,2 -

-

-

6.407,7

1.039,1

1.015,8

1.171,6

1.251,8


Berdasarkan tabel 3.29 diatas jumlah asset Kabupaten Sumedang terus meningkat. Pada tahun 2009 jumlah asset senilai Rp.1.652.459,6 juta dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.2.266.087,1 juta.


Hal III - 25

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar Kabupaten Sumedang pada tahun 2009 senilai Rp.70.766,5 juta dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.126.803,7 juta. Bagian terbesar dari aset lancar berupa kas di kas daerah yang merupakan saldo kas di Bank Jabar Cabang Sumedang, Bank BNI 46, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BTN yang merupakan Bank Persepsi Kas Daerah. Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2009 investasi jangka panjang baru sebesar Rp.29.113,5 juta meningkat menjadi Rp.44.314,7 juta pada tahun 2012. Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Sumedang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi Non Permanen merupakan dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat yaitu berupa Dana Bergulir Paket Kredit Petani, Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK). Investasi Permanen merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Badan Usaha Milik Daerah yang dinilai berdasarkan Metode equitas dan metode biaya. Aset Tetap adalah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada tahun 2009 aset tetap senilai Rp.1.551.540,5 juta dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.2.087.309,2 juta. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya kenaikan pada Tanah Kantor, Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas, Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar, Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum Lanjutan dan Kejuruan, Tanah Sarana Umum Pasar, Tanah Sarana Umum Tempat Ibadah, Tanah Pertanian dan Tanah Perkampungan. 3.1.2.2. Kewajiban Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal III - 26

Tabel 3.30 Kewajiban Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah) Uraian

2009

2010

2011

2012

Kewajiban Jangka Pendek

13.458,7

25.816,8

35.762,7

49.416,1

Kewajiban Jangka Panjang

18.362,7

12.241,8

6.120,9

Kewajiban

31.821,4

38.058,6

41.883,6

49.416,1


Berdasarkan tabel 3.30 diatas jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2009 jumlah kewajiban sebesar Rp.31.821,4 juta meningkat menjadi Rp.49.416,1 juta. Kewajiban jangka pendek yang diharapkan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan tumbuh rata-rata 56,17 persen per tahun. Peningkatan utang jangka pendek ini didorong adanya peningkatan Utang Perhitungan Pihak Ketiga yaitu utang pada PT. ASKES, Utang bunga pada Bank, Utang Pajak PPh pasal 21 dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Sementara itu, kewajiban jangka panjang yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan mengalami penurunan rata-rata 61,11 persen per tahun. Kewajiban jangka panjang yang harus diselesaikan berupa Utang Dalam Negeri sektor perbankkan yaitu utang jangka panjang Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Bank Jabar Cabang Sumedang tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. 3.1.2.3. Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.


Hal III - 27

Tabel 3.31 Ekuitas Dana Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah) Uraian Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas Dana

2009

2010

2011

2012

65.169,8

77.387,7

1.563.330,4 1.680.232,8 1.873.737,9

2.132.875,7

57.307,8

6.725,1

-

-

-

6.407,7

1.620.638,2 1.686.957,9 1.938.907,6

2.216.671,1


Berdasarkan tabel 3.31 diatas nilai ekuitas dana Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 mencapai Rp.2.216.671,1 juta. Nilai ekuitas dana yang terbesar adalah berupa ekuitas dana investasi. Pada tahun 2012 ekuitas dana investasi mencapai Rp.2.132.875,7 juta. Neraca keuangan daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.32 dibawah ini.


Hal III - 28

Tabel 3.32 Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 No.

Tahun

Uraian 2009

1

2011

2012

1.652.459.629.746,65

1.725.016.542.158,50

1.980.791.232.980,94

2.266.087.127.353,24

ASSET LANCAR

70.766.533.401,26

32.541.921.200,21

100.932.455.663,81

126.803.739.172,65

1

Kas

63.904.209.841,09

22.547.167.246,52

84.976.131.460,63

97.948.410.994,52

2

Piutang

2.208.288.760,67

1.823.418.382,00

4.712.976.878,17

15.776.793.556,00

3

Piutang lain-lain

108.604.483,00

10.850.003,00

21.375.003,00

45.275.007,00

4

Persediaan

4.545.430.316,50

8.160.485.568,69

11.160.534.655,34

12.937.113.081,80

5

Belanja dibayar dimuka

-

-

61.437.666,67

96.146.533,33

29.113.543.319,50

34.617.985.434,75

37.366.428.806,87

44.314.712.505,22

29.113.543.319,50

34.617.985.434,75

37.366.428.806,87

43.667.164.772,22

1.551.540.463.533,89

1.656.840.869.411,54

1.841.320.700.576,26

2.087.309.193.483,56

1.1

1.2.

ASSET

2010

Investasi Jangka Panjang

1

Investasi Non Permanen

2

Investasi Permanen

1.3

647.547.733,00

ASSET TETAP

1

Tanah

261.408.223.034,00

280.412.539.061,00

288.492.590.394,00

293.010.288.545,05

2

Peralatan dan Mesin

182.818.690.690,70

183.398.022.188,35

253.692.459.976,97

313.081.809.013,81

3

Gedung dan Bangunan

272.982.298.473,22

323.158.095.967,22

364.974.230.956,72

483.933.477.301,30

4

Jalan, Jaringan dan Instalasi

814.215.277.305,97

851.864.208.578,97

903.641.696.882,50

947.617.859.436,64

5

Aset Tetap Lainnya

14.684.400.030,00

13.911.373.616,00

30.519.722.366,07

46.687.501.131,76

6

Konstruksi dalam pengerjaan

5.431.574.000,00

4.096.630.000,00

-

2.978.258.055,00

-

6.407.662.402,00

1.039.089.492,00

1.015.766.112,00

1.171.647.934,00

1.251.819.789,81

1.652.459.629.746,65

1.725.016.542.158,50

1.980.791.232.980,94

2.266.087.127.353,24

1.4

DANA CADANGAN

1.5

ASSET LAINNYA TOTAL AKTIVA KEWAJIBAN

31.821.446.362,85

38.058.580.427,65

41.883.590.663,65

49.416.068.231,65

2.1.

2

Kewajiban Jangka Pendek

13.458.713.225,60

25.816.758.336,15

35.762.679.617,90

49.416.068.231,65

2.2.

Kewajiban Jangka Panjang

18.362.733.137,25

12.241.822.091,50

6.120.911.045,75

-

1.620.638.183.383,80

1.686.957.961.730,85

1.938.907.642.317,29

2.216.671.059.121,59

57.307.820.175,66

6.725.162.864,06

65.169.776.045,91

77.387.670.941,00

1.563.330.363.208,14

1.680.232.798.866,79

1.873.737.866.271,38

2.132.875.725.778,59

3

EKUITAS DANA

3.1

Ekuitas Dana Lancar

3.2.

Ekuitas Dana Investasi

3.3.

Ekuitas Dana Cadangan TOTAL PASIVA



Hal III - 29

-

-

-

6.407.662.402,00

1.652.459.629.746,65

1.725.016.542.158,50

1.980.791.232.980,94

2.266.087.127.353,24

3.1.2.4. Rasio Likuiditas Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek sedangkan Quick Ratio adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Tabel 3.33 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2012 No.

Tahun

Uraian

2011

2012

1

Rasio lancar (current ratio)

2.82

2.57

2

Rasio quick (quick ratio)

2.51

2.30

3

Rasio total hutang terhadap total aset

0.02

0.02

4

Rasio hutang terhadap modal

0.02

0.02

5

Rata-rata umur piutang

-

-

6

Rata-rata umur persediaan

-

-

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sumedang

Berdasarkan tabel 3.33 diatas, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang tahun 2011 sebesar 2,82 dan tahun 2012 sebesar 2,57. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang

atau

kewajiban

jangka

pendeknya.

Walaupun

begitu

perlu

diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan pemerintah

daerah

dalam

melunasi

kewajibannya.

Jika

ditelurusi

penyebabnya, hal ini dapat disebabkan oleh semakin berkurangnya jumlah asset lancar akibat semakin berkurangnya kas, namun di sisi lain utang jangka pendek juga semakin meningkat. Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (Current Ratio) karena Quick Ratio telah


Hal III - 30

mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya rasio ini tidak kurang dari 1. Pada tahun 2011 nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebesar 2,51 dan pada tahun 2012 sebesar 2,30. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Sumedang setelah dikurangi persediaan mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. 3.1.2.4. Rasio Solvabilitas Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah

Daerah

dalam

memenuhi

kewajiban-kewajiban

jangka

panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvablitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Tabel 3.34 Rasio Solvabilitas Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2012 No.

Rasio Solvabilitas

Tahun 2011

2012

1

Rasio Kewajiban Terhadap Aset

0.02

0.02

2

Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas

0.02

0.02


Berdasarkan tabel 3.34 diatas, nilai rasio kewajiban terhadap aset tahun 2011 dan tahun 2012 sama yaitu sebesar 0,02. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin baik rasio rasio kewajiban terhadap asset. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang selama tahun 2011-2012 cukup kuat untuk membayar jika Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan pinjaman ke kreditor dan kemampuan membayar tersebut cenderung meningkat. Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan kewajiban dibagi dengan ekuitas. Nilai rasio kewajiban tahun 2011 dan tahun 2012 sama yaitu sebesar 0,02. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin baik rasio kewajiban terhadap ekuitas karena menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal III - 31

3.2.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1.

Proporsi Penggunaan Anggaran Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang

selama 2009-2012 menunjukkan proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur bersifat fluktuatif, cenderung meningkat. Tabel 3.35 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2012

No.

Tahun Anggaran

Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Total Pengeluaran (Belanja+Pembiaya an Pengeluaran) (Rp)

Persen

1

2011

755.840.387.480

1.286.700.673.255

58,74

2

2012

869.600.569.913

1.481.472.119.008

58,70


Berdasarkan tabel 3.35 diatas, tahun 2011 proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 58,74 persen dan mengalami penurunan sebesar 0,04 persen menjadi 58,70 persen pada tahun 2012. Kondisi ini memperlihatkan bahwa APBD Kabupaten Sumedang meskipun sebagian besar masih dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai akan tetapi secara bertahap mengalami pergeseran sehingga diharapkan akan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi publik. 3.2.2.

Analisis Pembiayaan Selama kurun waktu 2009-2012 APBD Kabupaten Sumedang selalu

mengalami surplus. Pada

awal pelaksanaan RPJMD 2009-2013, APBD

Kabupaten Sumedang mengalami surplus anggaran sebesar Rp.63.787,1 juta dan pada tahun 2012 mengalami surplus sebesar Rp.97.947,0 juta. Tabel 3.36 Surplus Anggaran Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah) No

Uraian

1.

Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2009

2010

2011

2012

968.709,3

1.086.568,5

1.349.199,0

1.494.452,8


Hal III - 32

No

Uraian

Tahun 2009

2010

2011

2012

951.691,5

1.120.297,4

1.279.07,8

1.467.551,2

Pembiayaan Netto

46.769,2

56.196,9

14.847,1

71.045,4

Surplus

63.787,1

22.468,0

84.966,3

97.947,0

Dikurangi realisasi : 2.

Belanja Daerah Ditambah Pembiayaan Netto

3.


Berdasarkan tabel 3.36 diatas, tahun 2009 surplus anggaran mencapai

Rp.63.787,1

juta

kemudian

tahun

2010

surplus sebesar

Rp.22.468,0 juta. Selanjutnya pada tahun 2011, APBD Kabupaten Sumedang surplus sebesar Rp.84.966,3 juta dan pada tahun 2012 sebesar Rp.97.947,0 juta. Terjadinya Surplus anggaran pada pelaksanaan RPJMD 2009-2012 setiap tahunnya disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan daerah lebih besar bila dibandingkan dengan belanja daerah dan pembiayaan. Pendapatan

daerah

tahun

2009

sebesar

Rp.968.709,3

juta

meningkat menjadi Rp.1.494.452,8 juta pada tahun 2012 atau terjadi pertumbuhan sebesar 54,27 persen sedangkan pertumbuhan belanja daerah selama pelaksanaan RPJMD 2009-2012 adalah sebesar 54,20 persen dimana pada tahun 2009 belanja daerah sebesar Rp.951.691,5 juta meningkat menjadi Rp.1.467.551,2 juta pada tahun 2012. 3.3.

KERANGKA PENDANAAN

3.3.1

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2014-2018

3.3.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah. Pendapatan

asli daerah harus secara terus menerus

diupayakan peningkatannya sehingga diharapkan akan dapat memperkecil


Hal III - 33

ketergantungan terhadap penerimaan dari pemerintah pusat. Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan eksentifikasi. A. Intensifikasi Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan dengan lebih giat, ketat, dan teliti. Upaya intensifikasi mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia. Aspek-aspek tersebut dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Penyesuaian aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah sesuai dengan kebutuhan yang

berkembang dengan

berorientasi fungsi-fungsi (by function) sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat yang mengarah pada pola koordinasi yang lebih terarah, sistem pengawasan menjadi lebih baik dan akan memberikan dampak pada peningkatan pendapatan asli daerah karena dapat mendorong terciptanya : - peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah; - peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi daerah; - peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya; - peningkatan sistem pembukuan yang akan memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya. 2. Penyesuaian aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional yang meliputi penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif, dan penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan; 3. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian; Sebaik apapun perencanaan jika tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana. Penyimpangan dari prosedur yang ditentukan atau penyimpangan-penyimpangan pemerintah

daerah,

untuk

lainnya itu

yang

diperlukan

dapat

merugikan

pengawasan

dan

pengendalian yang meliputi : RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal III - 34

- Pengawasan dan Pengendalian Yuridis Pengawasan dan pengendalian yuridis diarahkan pada proses pemungutan pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi) agar mengacu pada undang-undang atau peraturan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada; - Pengawasan dan Pengendalian Teknis Pengawasan dan pengendalian teknis menitikberatkan pada pelaksanaan pemugutan dengan sasaran menyempurnakan sistem

dan

prosedur

pungutan

dan

pembayaran

serta

peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat kepada para wajib pajak/wajib retribusi. - Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Pengawasan dan pengendalian ini lebih ditujukan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi. 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Pendapatan; Peningkatan sumber daya manusia merupakan fungsi yang sangat penting

dalam

pengelolaan

pendapatan

daerah

dalam

menggerakkan dan mengerahkan sumber daya pegawai dalam organisasi agar berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini antara

lain

dengan

mengikutsertakan

aparat

dalam

Kursus

Keuangan Daerah (KKD) sert program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah. 5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah; 6. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah; 7. Meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah; 8. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan para stakeholder pendapatan daerah; 9. Fasilitasi peningkatan kinerja pengelola pendapatan daerah. B....Ekstensifikasi Ekstensifikasi

adalah

usaha-usaha

untuk

menggali

sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Dalam upaya RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal III - 35

ekstensifikasi ini tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional yakni pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa

sumber

penerimaan

yang

memadai

tetapi

juga

untuk

melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan masyarakat. Upaya ekstensifikasi pajak tidak cukup hanya mengandalkan kondisi sarana prasarana daerah yang ada seperti saat ini. Prioritas pembangunan daerah harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat serta tetap memperhatikan

keseimbangan

dalam

segala

aspek

kehidupan

masyarakat Kabupaten Sumedang. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang dominan dalam struktur APBD. Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan dari dana perimbangan kebijakan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan adalah : 1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21; 2. Meningkatkan akurasi data potensi sumber-sumber pendapatan sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan; 3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. 3.3.1.2. Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan berlandaskan pada azas pengelolaan keuangan yang meliputi efisien, efektif, ekonomis dan taat pada aturan perundangan yang berlaku (3E1T). Belanja daerah dikelompokan ke dalam belanja langsung dan tidak langsung yang masing-masing kelompok dirinci kedalam jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung, jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja


Hal III - 36

bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu, untuk belanja langsung jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Prinsip efisiensi dan efektifitas harus diterapkan pada semua pos belanja daerah tersebut di atas. A. Belanja Tidak Langsung Arah

kebijakan

belanja

tidak

langsung

tahun

2014-2018

diperkirakan akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar. Namun demikian diharapkan pada tahun tahun kedepan proporsi belanja pegawai terhadap total APBD akan turun secara bertahap. Proporsi pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bantuan hibah dengan presentasi sebesar 3 persen. Belanja yang signifikan pada kelompok belanja tidak langsung adalah belanja bantuan sosial. Alokasi bantuan sosial diarahkan kepada masyarakat

dan

berbagai

organisasi

baik

profesi

maupun

kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja bantuan sosial merupakan manifestasi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Mekanisme anggaran yang dilaksanakan adalah bersifat block grant artinya masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku. Selain itu, komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, infrastuktur, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif dengan memfasilitasi usaha kecil dan menengah dalam bantuan permodalan juga berimplikasi pada meningkatnya belanja tidak lagsung dalam lima tahun kedepan. Alokasi belanja tidak langsung antara lain diprioritaskan untuk: a) Pemenuhan kewajiban mutlak yang bersifat tetap (fixed cost) dalam kerangka peningkatan kinerja pemerintahan; b) Pemberian insentif

yang

berbasis kompetensi

kinerja

dalam

penyelenggaraan pelayanan publik; c) Pemberian penghargaan atas capaian kinerja pendapatan asli daerah; d) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


Hal III - 37

e) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa; f)

Pemberian Bantuan Keuangan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Sumedang;

g) Penganggaran Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat, keadaan darurat, keperluan mendesak, dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. B. Belanja Langsung Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan Rencana Strategis SKPD serta harus mendukung kepada pencapaian target Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini ditujukan agar tercipta suatu sistem penganggaran yang berbasis perencanaan. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan, dan belanja kursus. Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi lima tahun, antara lain untuk pembinaan akhlak/ moral masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan, pendidikan gratis sampai dengan SLTA dan jaminan pelayanan kesehatan gratis, memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan jaringan irigasi, meningkatkan kesejahteraan petani dan memberikan

bantuan

modal

untuk

usaha

kecil,

koperasi

serta

perlindungan kepada pasar tradisional dan peningkatan anggaran untuk pembangunan pedesaan. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing–masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal III - 38

prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Sumedang yaitu Sumedang “SENYUM MANIS” (sejahtera, nyunda, maju, mandiri, dan agamis). 3.3.1.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Dengan diberlakukannya anggaran kinerja maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah yang harus dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain diharapkan memberikan pemasukan pada PAD juga mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat. Kebijakan pembiayaan daerah 2014-2018 diarahkan untuk : 1) Pembayaran utang yang jatuh tempo; 2) Pembentukan dana cadangan dalam rangka membiayai kegiatan yang tidak dapat dianggarkan dalam satu tahun anggaran; 3) Pemenuhan kebutuhan Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah; 4) Investasi

non-permanen

dalam

rangka

pemberdayaan

ekonomi

masyarakat; 5) Penerimaan pinjaman daerah.


Hal III - 39

3.3.2.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014-2018

3.3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah Proyeksi keuangan

daerah merupakan kelengkapan dokumen

perencanaan untuk melakukan analisis keuangan daerah yang akan digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan daerah yang tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan

menekankan

konsekuensi

hubungan

pada

prinsip

keuangan

money antara

follow

function

pemerintah

pusat

sebagai dengan

pemerintah daerah. Dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, pengelolaan keuangan daerah

bertumpu pada upaya

peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Pendapatan daerah dalam struktur APBD merupakan elemen penting bagi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan kontrol terhadap alokasi sumber daya. Dengan

mempertimbangkan

kecenderungan

pencapaian

pendapatan daerah, kondisi ekonomi serta kapasitas SKPD penghasil maka proyeksi pendapatan daerah tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 3.37 dibawah ini.


Hal III - 40

Tabel 3.37 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Tahun No

Uraian 2014

1


2

Dana Perimbangan

3

2015

2016

2017

2018

206.684.380.078,54

225.575.793.418,09

244.727.815.372,18

264.143.657.562,01

283.826.901.097,93

1.535.048.418.197,18

1.675.355.267.478,01

1.830.102.458.599,83

1.988.956.161.645,78

2.151.406.276.831,90

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

96.970.156.723,02

105.833.445.335,15

116.398.878.535,05

127.371.150.129,55

138.234.729.445,04

Jumlah Pendapatan Daerah*

1.838.702.954.998,74

2.006.764.506.231,25

2.191.229.152.507,06

2.380.470.969.337,33

2.573.467.907.374,86

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sumedang Ket : *) Perhitungan berdasarkan asumsi rata-rata rasio pendapatan daerah terhadap PDRB Kabupaten Sumedang dan PBB P2 menjadi Pajak Daerah


Hal III - 41

3.3.2.2. Kerangka Pendanaan Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi daerah untuk memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah diarahkan agar tetap mengedepankan efisiensi maupun efektivitas sesuai dengan prioritas untuk memberikan dukungan pada strategi pembangunan daerah. Penentuan pendanaan setiap program/kegiatan didasarkan pada prinsip prioritas yang diartikan bahwa pendanaan selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan yang terbatas. Proyeksi Kemampuan riil keuangan daerah Kabupaten Sumedang dihitung berdasarkan Pendapatan Daerah ditambah dengan sisa lebih riil perhitungan anggaran dikurangi Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.38 dibawah ini.


Hal III - 42

Tabel 3.38 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018

No.

Uraian

1

Pendapatan Daerah

2

Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)

3

Sisa lebih riil perhitungan anggaran Total Penerimaan

2014

Tahun 2016

2015

2017

2018

1.838.702.954.998,74 2.006.764.506.231,25 2.191.229.152.507,06 2.380.470.969.337,33 2.573.467.907.374,86 -

-

-

-

-

2.263.671.549,84

2.263.671.549,84

2.263.671.549,84

2.263.671.549,84

2.263.671.549,84

1.840.966.626.548,58 2.009.028.177.781,09 2.193.492.824.056,90 2.382.734.640.887,17 2.575.731.578.924,70

Dikurangi : 4

Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan

1.014.698.840.734,00 1.123.068.676.924,00 1.243.012.411.620,00 1.375.766.137.181,00 1.522.697.960.631,00 826.267.785.814,58

885.959.500.857,09



Hal III - 43

950.480.412.436,90 1.006.968.503.706,17 1.053.033.618.293,70

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1.

PERMSALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMEDANG Pembangunan

daerah

yang

baik

harus

didasarkan

pada

permasalahan yang terjadi di masyarakat agar pembangunan yang dilakukan tepat sasaran. Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Sumedang yang harus diselesaikan 5 (lima) tahun ke depan dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1)

Masih tingginya tingkat kemiskinan khususnya kategori sangat miskin dan hampir miskin. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 hampir mendekati angka kemiskinan nasional dan masih diatas angka kemiskinan provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 11,81 persen. Perkembangan penduduk miskin berdasarkan pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2008 dan tahun 2011, penduduk kategori miskin mengalami penurunan sedangkan kategori hampir miskin

dan

sangat

penanggulangan

miskin

kemiskinan

terus harus

meningkat.

Oleh

memprioritaskan

sebab

itu

kecamatan-

kecamatan yang memiliki kenaikan jumlah penduduk sangat miskin dan hampir miskin paling besar. 2)

Masih tingginya angka pengangguran. Dilihat dari perkembangannya angka pengangguran di Kabupaten Sumedang terus mengalami penurunan namun angka ini masih dirasakan cukup tinggi. Tahun 2012 angka pengangguran di Kabupaten sebesar 7,42 persen. Jumlah penduduk menganggur banyak berada di wilayah perkotaan dikarenakan jumlah angkatan kerja yang cukup tinggi sedangkan tingkat penyerapan tenaga kerja yang rendah. Berbeda halnya di wilayah perdesaan, dimana angkatan kerja banyak diserap oleh sektor pertanian.

3)

Rekruitmen dan promosi Pegawai Negeri Sipil yang belum sesuai aturan.


Hal IV - 1

Idealnya formasi pegawai ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan macammacam pekerjaan, rutinitas pekerjaan, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah dan sumber daya manusia yang diperlukan, maka formasi pegawai harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan beban kerja, jenis pekerjaan, sifat pekerjaan. Selain itu, formasi pegawai harus memprioritaskan jabatan yang bersifat teknis strategis. Namun hingga saat ini Pemerintah

Kabupaten

Sumedang

belum

secara

konsisten

menggunakan standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja dan lain-lain dalam melakukan proses rekruitmen, mutasi, promosi dan demosi pegawai. 4)

Profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang masih rendah. Profesionalisme erat kaitannya dengan kompetensi. Pejabat struktural di Kabupaten Sumedang yang telah mengikuti assesment sampai dengan tahun 2013, esselon II sebanyak 33 orang dari 33 formasi yang terisi, esselon III sebanyak 160 orang dari 176 formasi yang terisi, esselon IV sebanyak 34 orang dari 849 formasi yang terisi dan dari 65 orang yang menduduki esselon V semuanya belum mengikuti assesment. Sedangkan untuk pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim), dari 33 orang yang menempati esselon II baru 29 orang yang telah mengikuti diklatpim II, dari 176 orang yang menduduki esselon III baru 140 orang yang telah mengikuti diklatpim III dan dari 849 orang yang menduduki esselon III baru 369 orang yang telah mengikuti diklatpim IV dan dari 65 orang yang menduduki esselon V semuanya belum mengikuti diklatpim. Terkait dengan kesejahteraan pegawai sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang belum menerapkan insentif berbasis kinerja sehingga kondisi ini tidak mampu memberikan motivasi kepada pegawai untuk melaksanakan pelayanan publik secara optimal.

5)

Biaya pendidikan cenderung masih dirasakan tinggi oleh orang tua siswa. Biaya pendidikan untuk setiap tingkatan pendidikan masih dirasakan tinggi oleh masyarakat walaupun pemerintah telah memberikan dana


Hal IV - 2

Bantuan Opersional Siswa (BOS). Biaya pendidikan yang dirasakan mahal terutama di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebetulnya Pemerintah pusat telah menetapkan standar biaya operasional non personal pendidikan melalui Permendiknas Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pembiayaan Pendidikan. Berdasarkan Permendiknas tersebut ditetapkan biaya operasional untuk jenjang pendidikan SMA biaya operasional non personal bulanan per siswa Rp.76.760,00 untuk jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Rp.72.960,00 untuk jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Namun faktanya sebagian besar SMA menetapkan biaya melampaui ketetapan biaya standar tersebut. 6)

Beratnya tekanan lingkungan hidup dan kebencanaan. Masalah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara umum yaitu beratnya tekanan lingkungan hidup di hampir seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Penyebab tekanan lingkungan hidup di Kabupaten Sumedang diantaranya adalah: - Laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang tahun 2012 adalah 1,23 persen. Jika dilihat per Kecamatan, Kecamatan Jatinangor, Cimanggung dan Tanjungsari merupakan Kecamatan dengan LPP tertinggi yaitu 2,6 persen, 2,3 persen dan 2,6 persen. Oleh karenanya diperlukan pengendalian LPP khususnya di ketiga kecamatan tersebut. - Berkembanganya area permukiman. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan atas perumahanpun semakin meningkat. Saat ini banyak tumbuh perumahan baru di Kabupaten Sumedang. Tumbuhnya perumahan baru ini berdampak pada adanya alih fungsi lahan, khususnya dari lahan sawah menjadi lahan permukiman. Dampak lainnya dari tumbuhnya perumahan baru adalah bertambahnya produksi volume sampah dan limbah domestik. Volume timbunan sampah pada tahun 2012 diproyeksikan sebanyak 3.207,6 m3/hari. - Pencemaran lingkungan dari kegiatan industri. Terdapat 59 perusahaan industri besar dan 5.751 perusahaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sumedang. Dari sejumlah


Hal IV - 3

perusahaan industri besar tersebut, 52,54 persen berupa industri tekstil. Pencemaran yang diakibatkan oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi tekanan terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan Laporan Survey Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2012, terdapat setidaknya 14 perusahaan penghasil limbah B3 di Kabupaten Sumedang. - Semakin bertambahnya luasan kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 mencapai luasan 195,21 hektar atau meningkat 136,16 hektar dibandingkan tahun 2011. Kegiatan pertambangan di Kabupaten Sumedang

terdapat

di

beberapa

wilayah

kecamatan

yaitu

Kecamatan Tanjungsari, Cimalaka, Paseh, Jatigede, Cisitu, Tomo, Ujungjaya dan Surian dengan potensi bahan tambang terdiri dari Pasir Darat, Pasir Sungai, Batu Andesit dan Tanah Urug. Semakin luasnya kegiatan pertambangan ini mengakibatknya terjadi alih fungsi lahan dan degradasi kualitas lahan. Lebih jauh kegiatan pertambangan ini dapat menjadi penyebab terjadinya bencana pergeseran lahan/longsor. 7)

Kualitas infrastruktur jalan yang rendah. Secara umum fokus utama pembangunan pemerintah Kabupaten Sumedang lima Tahun ke depan adalah peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Berdasarkan data identifikasi Jalan Kabupaten Tahun 2013, panjang jalan kabupaten adalah 796,056 KM dimana kondisi jalan dalam kondisi baik hanya 25,5 persen, 39,07 persen dalam kondisi sedang, 14,93 persen dalam kondisi rusak ringan dan 20,39 persen dalam kondisi rusak berat. Oleh sebab itu, perbaikan kondisi infrastruktur jalan menjadi fokus utama mengingat bahwa infrastruktur

jalan

merupakan

salah

satu

faktor

penting untuk

mendongkrak perekonomian wilayah. 8)

Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan yang masih terbatas. Masyarakat Kabupaten Sumedang yang telah menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar pada tahun 2012 hanya mencakup 31,20 persen dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Sumedang. Secara rinci, jumlah peserta jaminan pemeliharaan kesehatan di


Hal IV - 4

Kabupaten Sumedang tahun 2012 menurut penyelenggaranya adalah Askeskin/Jamkesmas sebanyak 260.830 orang, Askes sebanyak 58.566 orang, dan Jamkesda sebanyak 34.451 orang. Sementara itu, hanya 93,00 persen penduduk miskin di Kabupaten Sumedang yang sudah

mendapatkan

fasilitas

jaminan

pemeliharaan

kesehatan

masyarakat. Cakupan kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat belum mencapai seluruh penduduk di Kabupaten Sumedang, termasuk penduduk

miskin.

Hanya

Kecamatan

Jatinangor,

Tanjungsari,

Rancakalong, Sumedang Selatan, Sumedang Utara dan Tanjungkerta yang seluruh penduduk miskin di kecamatan tersebut sudah terlindung jaminan pemeliharaan kesehatan. Oleh karena itu, program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan untuk wilayahwilayah yang penduduk miskinnya belum menjadi peserta jaminan kesehatan. 9)

Rendahnya perlindungan serta pemberdayaan petani. Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor pertanian memberikan kontribusi terkecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, jika dilihat dari besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB yaitu 28,36 persen. Besarnya kontribusi sektor pertanian tersebut berbanding terbalik dengan rendahnya perlindungan dan pemberdayaan pelaku pertanian. Berdasarkan hasil sementara sensus pertanian tahun 2013, Jumlah rumah tangga pertanian di tahun 2013 menurun sebanyak 39,5 ribu rumah tangga

dibandingkan tahun 2003. Demikian halnya dengan

perusahaan pertanian yang mengalami penurunan juga yaitu jika tahun 2003 ada 6 perusahaan pada tahun 2013 hanya ada 5 perusahaan. Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa faktor yang diindikasikan turut mempengaruhi rendahnya perlindungan dan pemberdayaan pelaku pertanian, antara lain: - Tidak memiliki faktor produksi apapun kecuali tenaga kerja; - Terbatasnya lahan pertanian yang semakin berkurang karena tekanan konversi lahan;


Hal IV - 5

- Terbatasnya akses terhadap bantuan pembiayaan; - Tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih baik; - Tidak

memadainya

infrastruktur

produksi

(air,

listrik,

jalan,

telekomunikasi); - Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebuttawar (Bargaining Position) yang sangat lemah; dan - Keterbatasan kapasitas petani sendiri. 10) Lemahnya kelembagaan dan aturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya air. Kabupaten Sumedang termasuk daerah yang memiliki potensi sumber daya air cukup besar, baik yang berasal dari air permukaan, air tanah ataupun mata air. Namun demikian, potensi sumber daya air ini belum termanfaatkan dengan optimal. Jika potensi ini tidak dimanfaatkan secara optimal ditambah dengan semakin tingginya alih fungsi lahan dan pencemaran serta lemahnya kelembagaan dan penegakan aturan perundang-undangan terkait maka tidak terhindarkan akan terjadi penyusutan debit air setiap tahunnya. 11) Terabaikannya sistem irigasi lahan pertanian. Infrastruktur utama selain jalan yang terabaikan di Kabupaten Sumedang adalah jaringan irigasi lahan pertanian. Saat ini jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 34,70 persen, 41,60 persen dalam kondisi sedang dan 23,70 persen dalam kondiri rusak berat. Kerusakan-kerusakan yang terjadi mulai dari rusak ringan sampai berat disebabkan kelongsoran pada tebing saluran, kebocoran saluran, kerusakan pondasi tanggul, dan longsor pada badan saluran. Perbaikan-perbaikan jaringan irigasi menjadi program prioritas untuk mendukung ketahanan pangan Kabupaten Sumedang. Saat ini lahan produktif yang memerlukan pengairan irigasi adalah seluas 31.000 hektar. 12) Pengelolaan infrastruktur pasar yang kurang proporsional. Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 memiliki 12 pasar milik Pemerintah Daerah dengan 2.201 kios dan 456 los serta 1.353 pedagang kaki lima yang berjualan di luar pasar dan di pinggir jalan.


Hal IV - 6

Selain itu, terdapat pula pasar desa sebanyak 30 pasar desa dengan 813 kios dan 442 los serta 35 pedagang kaki lima. Mengacu pada data diatas, terdapat beberapa permasalahan terkait infrastruktur pasar dan pengelolaannya di Kabupaten Sumedang yaitu meliputi : - Terbatasnya dan tidak teraturnya ruang untuk lapak serta banyaknya pedagang yang beroperasi di luar pasar dan di pinggir jalan. Kondisi ini diperburuk dengan semakin tingginya aktivitas pasar sehingga penampilan pasar semakin semrawut, kumuh, dan tidak higienis. Selain itu, sirkulasi orang dan barang di dalam pasar pun menjadi sulit dan kurang nyaman; - Rendahnya kualitas pengelolaan sampah karena tidak tersedianya tempat sampah dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang memadai; - Tidak tersedianya sarana prasarana yang memadai, termasuk fasilitas

penyimpanan,

penerangan,

jalan,

dan

air

bersih.

Ketidaktersediaan air bersih yang memadai menyebabkan tidak adanya proses pembersihan komoditas yang dijual secara layak; - Lemahnya pengelolaan pasar. - Semakin

bertambahnya

jumlah

minimarket

(54

buah)

dan

supermarket (8 buah) yang menjadi pesaing pedagang pasar tradisional. 13) Kurang tertib dan berkembangnya sistem jaringan transportasi. Sistem jaringan trasnportasi memang telah membawa dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia dari waktu ke waktu, namun tidak dapat dipungkiri bahwa seiring perkembangannya, transportasi juga membawa dampak negatif tersendiri. Volume pergerakan yang tinggi tidak diimbangi dengan kualitas dan kuantitas jalan yang memadai serta pengaturan pergerakan yang efektif menimbulkan masalah-masalah seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pergerakan yang tidak efisien juga menimbulkan masalah lain seperti polusi udara dan tingginya tingkat konsumsi energi. 14) Sikap pelayan publik yang belum mencerminkan pelayanan prima. Beberapa permasalahan yang masih dirasakan masyarakat terkait sikap pelayan publik antara lain: RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal IV - 7

a. Kurang responsif; Kondisi ini terjadi pada unsur pelayanan dimana respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat masih dirasa lambat. b. Kurang informatif; Banyak Informasi yang lambat tersampaikan kepada masyarakat, bahkan tidak sampai kepada masyarakat. c. Jangkauan pelayanan yang terbatas; Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat

sehingga

menyulitkan

bagi

masyarakat

yang

memerlukan pelayanan tersebut. d. Kurang koordinatif. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya kurang berkoordinasi, akibatnya sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait. e. Birokratis; Pelayanan khususnya pelayanan perijinan pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level sehingga penyelesaian pelayanan memakan waktu yang cukup lama. f. Kurang mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat; Pada umumnya pelayanan kurang mendengar keluhan/saran/ aspirasi dari masyarakat, akibatnya pelayanan dilaksanakan dengan kurang optimal. g. Inefisien; Berbagai persyaratan yang diperlukan khususnya dalam pelayanan perijinan

seringkali

kurang

relevan

dengan

pelayanan

yang

diberikan. 15) Belum terselesaikannya

permasalahan

warga

genangan

proyek

Jatigede. Permasalahan sosial yang muncul sebagai dampak pembangunan Waduk Jatigede ini adalah tuntutan ganti rugi atas bangunan tumbuh, bangunan baru, relokasi penduduk, dan relokasi situs/cagar budaya. Tuntutan ganti rugi diantaranya dikarenakan oleh pembebasan tanah pada periode tahun 1982-1986. Proses tersebut belum sepenuhnya


Hal IV - 8

terselesaikan karena kasus terlewat, salah klasifikasi, kurang luasan, atau tertukar kepemilikan. Permasalahan lain adalah relokasi situs cagar budaya di mana terdapat 42 situs atau 97 obyek yang harus dipindahkan. Sementara itu, penduduk yang berada di lokasi genangan berjumlah 10.447 KK dan yang berhak mendapat relokasi sebanyak 4.590 KK. 4.2.

ISU STRATEGIS Berangkat dari identifikasi permasalahan yang dihadapi Kabupaten

Sumedang, isu-isu strategis yang harus diangkat dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : 1)

Perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur. Hal-hal yang termasuk dalam isu ini adalah keterbatasan akses terutama jalan ke pedalaman dan perbukitan. Selain itu, kualitas jalan yang berkualitas buruk (rusak ringan dan rusak berat) menjadi sorotan. Kondisi ini menghambat perekonomian, serta menghambat mobilitas barang dan jasa. Hal lain yang menjadi isu adalah kurang tertib dan berkembangnya

sistem

jaringan

transportasi

sehingga

kurang

terintegrasi. 2)

Pengentasan

kemiskinan,

pengangguran,

dan

peningkatan

Hal ini meliputi tingginya angka pengangguran dan

pengentasan

pemberdayaan dalam perekonomian.

kemiskinan yang kurang efektif dan optimal terutama di pedesaan. Hal lainnya yang berkaitan dengan hal ini adalah rendahnya produktivitas petani serta rendahnya pemberdayaan petani sehingga banyak ditemukan buruh tani yang secara ekonomi tidak cukup dan tidak berdaya serta rentan masuk dalam kategori orang miskin. 3)

Reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik. Isu ini berkaitan dengan keluhan mengenai rumitnya perijinan. Hal selanjutnya mengenai kualitas pelayanan yang belum optimal meliputi lamanya waktu pelayanan, sistem pelayanan yang tidak rapi, dan sebagainya. Hal-hal menyangkut Miss-Match antara keahlian aparatur pemerintahan dengan penempatannya juga menjadi bagian dari isu ini.


Hal IV - 9

4)

Keterjangkauan, kualitas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan IPTEK, dan daya saing SDM. Isu ini berkaitan dengan meningkatnya biaya operasional yang dibebankan kepada orang tua siswa dan aksesibilitas yang cukup rendah untuk beberapa wilayah. Selain itu, hadirnya beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Sumedang masih belum berdampak optimal

pada

perguruan

kemajuan

tinggi

kerjasama

dalam

antara

pemerintah

menyelesaikan

dengan

masalah-masalah

pembangunan. 5)

Kemudahan akses pelayanan kesehatan, perilaku hidup sehat, dan lingkungan yang bersih. Hal-hal yang menjadi isu utama di dalam pelayanan kesehatan adalah kurangnya rumah sakit besar di Kabupaten Sumedang. Hal ini krusial mengingat terbatasnya pelayanan yang dapat diberikan puskesmas atau posyandu setempat.

6)

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan menjadi motor kemajuan ekonomi. Hal yang menjadi fokus dalam isu ini adalah pengelolaan sumber daya alam yang kurang proporsional dalam arti masih kurangnya rehabilitasi dibandingkan eksploitasi terhadap lingkungan. Kemudian, masalah kelangkaan sumber air dan pengairan juga menjadi isu yang mengemuka terutama di musim kemarau.

7)

Ketahanan pangan dan energi daerah. Hal yang tercakup dalam isu strategis ini adalah rendahnya produktivitas serta pemberdayaan petani. Isu mengenai maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan penduduk di daerah perkotaan juga menjadi isu yang harus disikapi secara serius.

8)

Pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Kebijakan pemerintah pusat untuk mengembangkan ekonomi kreatif memberikan

peluang

besar

bagi

masyarakat

mengembangkan

ekonomi. Isu yang mengemuka adalah belum berkembangnya ekonomi kreatif di Kabupaten Sumedang akibat dari akses pasar yang kurang mendukung.


Hal IV - 10

9)

Kelestarian budaya dan kemajuan pariwisata. Hal yang menjadi isu adalah semakin meningkatnya tradisi dan produkproduk seni dari luar Kabupaten Sumedang. Hal ini membawa dampak berpeluang terancamnya kelestarian budaya Sunda di Kabupaten Sumedang. Hal lain yang menjadi perhatian adalah potensi Pariwisata di Kabupaten Sumedang yang sangat besar belum bisa dioptimalkan baik dari sisi akses, pengelolaan, dan promosi pariwisata.

10) Dampak sosial ekonomi pembangunan Waduk Jatigede dan Tol Cisumdawu. Dampak lingkungan Pembangunan Waduk Jaditege harus menjadi perhatian dan perlu diantisipasi, terutama warga yang bertempat tinggal di lokasi yang terkena genangan. Selain itu, dampak negatif mega proyek nasional lain seperti pembangunan Tol Cisumdawu pun perlu diantisipasi dan diminimalkan, sementara dampak positifnya dapat dimanfaatkan

sebagai

peluang

untuk

perkembangan

ekonomi

Kabupaten Sumedang.


Hal IV - 11

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

RPJMD Kabupaten Sumedang merupakan tahap ketiga dari RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025. Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, RPJMD tahap ketiga ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam yang tetap mengandalkan potensi agrobisnis dan kepariwisataan daerah yang dikembangkan pada sumber daya air terbangun (bendungan Jatigede) dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terapan yang terus meningkat. 5.1.

VISI Dengan

mempertimbangkan

potensi,

kondisi,

permasalahan,

tantangan, peluang, dan isu-isu strategis serta budaya hidup dalam masyarakat maka visi Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 ini adalah: “PADA TAHUN 2018 SUMEDANG SENYUM MANIS” Senyum manis merupakan singkatan dari Sejahtera, Nyunda, Maju, Mandiri, dan Agamis. Penjelasan dari kata-kata kuncinya adalah sebagai berikut : 

SEJAHTERA adalah kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya IPM, rendahnya kemiskinan (persentase), meningkatnya indeks pemerataan (Gini Coefficient), dan berkurangnya kasus kejahatan.



NYUNDA adalah karakter masyarakat Kabupaten Sumedang yang dilandasi

filosofi

Pembangunan. kebudayaan,

dan

nilai-nilai

Ditandai

dengan

partisipasi

dalam

kesundaan

sebagai

banyaknya kegiatan

pengungkit

kegiatan-kegiatan kebudayaan

dan

kepariwisataan. 

MAJU adalah kondisi terwujudnya akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya


Hal V - 1

manusia dan hasil-hasil pembangunan, ditandai dengan meningkatnya PDRB (pertumbuhan ekonomi). 

MANDIRI adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mengelola potensi sumberdaya yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kearifan lokal sehingga memiliki daya saing untuk mencapai kesejahteraan. Ditandai dengan meningkatnya Pendapatam Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama pemerintahswasta-akademisi,

meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi. 

AGAMIS adalah sikap dan prilaku hidup masyarakat Kab. Sumedang yang

mencerminkan

diyakininya.

Ditandai

meningkatnya

dan

merefleksikan

dengan

partisipasi

nilai-nilai

banyaknya kegiatan

masyarakat

dalam

agama

yang

keagamaaan,

kegiatan-kegiatan

keagamanaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). 5.2.

MISI Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi

pada tahun 2018 Sumedang Senyum Manis maka disusunlah lima misi. Misi tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas demokrasi. Peningkatan efektivitas pemerintahan daerah akan berkontribusi dalam mewujudkan

reformasi

birokrasi

yang

mendukung

pelayanan

masyarakat yang berkualitas. 2.

Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Dengan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif dalam 5 (lima) tahun ke depan, diharapkan Kabupaten Sumedang dapat mengembangkan potensi lokal melalui kemampuan pemanfaatan ilmu dan teknologi.

3.

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah. Infrastruktur wilayah yang memadai dan berkualitas merupakan elemen penting untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi Kabupaten


Hal V - 2

Sumedang berbasis potensi agrobisnis dan pariwisata, khususnya dalam hal peningkatan aksesibilitas ke sentra-sentra ekonomi dan pariwisata melalui infrastruktur jalan dan jembatan serta peningkatan cakupan irigasi untuk mendukung kegiatan pertanian. 4.

Mengembangkan

perekonomian

Kabupaten

Sumedang

yang

berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah. Perekonomian yang kokoh adalah perekonomian yang berbasis pada kapasitas lokal. Oleh karena itu, pencapaian misi keempat ini akan mewujudkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berpilarkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mampu mengolah dan memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam dan potensi lokal serta memperkuat informasi pasar dan infrastruktur ekonomi. 5.

Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan. Misi kelima ini bermaksud untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang berkelanjutan sehingga masyarakatnya dapat hidup dengan aman dan nyaman. Selain lingkungan yang lestari, Kabupaten Sumedang pun akan berkembang tanpa kehilangan jati diri budayanya. Oleh karena itu, melalui pencapaian misi kelima ini, Kabupaten Sumedang akan menjadi wilayah yang memanfaatkan lingkungan dan budayanya sebagai daya ungkit pembangunan dengan pendekatanpendekatan yang berkelanjutan.

5.3.

TUJUAN Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dari setiap misi adalah sebagai berikut : 1.

Misi pertama : Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi. Tujuan Misi pertama adalah : a. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik.


Hal V - 3

b. Meningkatkan kualitas demokrasi. 2.

Misi kedua : Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Tujuan

Misi

kedua

adalah

Meningkatkan

kualitas

kehidupan

masyarakat Kabupaten Sumedang. 3.

Misi ketiga : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah. Tujuan Misi ketiga adalah Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas.

4.

Misi keempat : Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah. Tujuan Misi keempat adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.

Misi kelima : Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan. Tujuan Misi kelima adalah Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan nilai-nilai kesundaan di Kabupaten Sumedang.

5.4.

SASARAN Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berikut penjabaran masing-masing sasaran dari setiap tujuan. 1.

Tujuan 1 : Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik. Sasaran pencapaian tujuan 1 ini antara lain : 1)

Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif;

2)

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah;

3)

Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

4)

Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel.


Hal V - 4

2.

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas demokrasi Sasaran pencapaian tujuan 2 ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3.

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang Sasaran pencapaian tujuan 3 ini antara lain: 1)

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan.

2)

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

3)

Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.

4.

Tujuan 4 : Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas. Sasaran pencapaian tujuan 4 ini adalah 1)

Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah.

2)

Terwujudnya infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru.

5.

Tujuan 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran pencapaian tujuan 5 ini antara lain:

6.

1)

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang.

2)

Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat.

3)

Meningkatnya ketahanan pangan daerah.

Tujuan 6 : Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan nilai-nilai kesundaan di Kabupaten Sumedang. Sasaran pencapaian tujuan 6 ini adalah sebagai berikut: 1)

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan.

2)

Lestarinya nilai-nilai kesundaan.

Tabel 5.1 dibawah ini menunjukkan hubungan logis antara visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dijabarkan sebelumnya.


Hal V - 5

TABEL 5.1 HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN VISI : PADA TAHUN 2018 SUMEDANG SEJAHTERA, NYUNDA, MAJU, MANDIRI DAN AGAMIS MISI TUJUAN SASARAN 1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan 1.1. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam 1.1.1. Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang daerah dalam mewujudkan pelayanan kelembagaan, SDM, dan sistem efisien dan efektif publik dan kualitas demokrasi pelayanan publik 1.1.2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah 1.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1.1.4. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel

2.

Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan

1.2. Meningkatkan kualitas demokrasi

1.2.1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

2.1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang

2.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan 2.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2.1.3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat

3.

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah

3.1. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas

3.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah 3.1.2


Hal V - 6

Terwujudnya infrastrukur di kawasan pengembangan ekonomi baru

4.

MISI Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah

TUJUAN 4.1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SASARAN 4.1.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang 4.1.2. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat 4.1.3. Meningkatnya ketahanan pangan daerah

5.

Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan


5.1. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan nilai-nilai kesundaan di Kabupaten Sumedang

5.1.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan 5.1.2. Lestarinya nilai-nilai kesundaan

Hal V - 7

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap misi dalam rangka mewujudkan visi. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran

yang telah dijelaskan

sebelumnya, berikut ini strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018. 6.1.

STRATEGI UMUM Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018,

maka strategi yang dilakukan harus mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi tersebut. Secara umum strategi yang akan dilakukan adalah melalui peningkatan akuntabilitas pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan hak-hak dasar masyarakat, dan peningkatan tingkat perekonomian daerah. 1.

Misi pertama meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi. Untuk mencapai misi tersebut terdapat beberapa strategi yang dilakukan antara lain melalui : 1)

Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah. Strategi ini dilakukan untuk mengevaluasi struktur SKPD yang ada selama ini, sehingga mampu mendorong sistem pemerintahan yang efektif dan efisien.

2)

Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Strategi

ini

dilakukan

untuk menciptakan

kinerja

aparatur

pemerintah yang jujur, transparan dan memiliki etos kerja serta budaya kerja yang tinggi, sehingga mampu mengurangi tingkat atau

peluang

korupsi

di

lingkungan

pemerintahan

serta

meningkatkan efektifitas kerja. 3)

Standarisasi sistem penyelenggaraan pelayanan publik. Adanya standarisasi sistem penyelenggaraan pelayanan publik akan menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan standar yang seharusnya (tidak dibeda-bedakan).


Hal VI - 1

4)

Peningkatan

kualitas

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan. Kualitas perencanaan pembangunan sangat menentukan arah pembangunan ke depan dan pengendalian pembangunan akan memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target-target yang ingin dicapai. 5)

Pengakuan

hak-hak

partisipasi

masyarakat

dalam

masyarakat

dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Pengakuan

hak-hak

penyelenggaraan

partisipasi

pemerintahan

akan

mampu

mendorong

tercapainya akuntabilitas sistem pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 6)

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hukum dan HAM. Strategi ini dilakukan untuk memberikan akses informasi yang lebih terbuka terkait hak dan perlindungan hukum masyarakat.

2.

Misi kedua mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Untuk mencapai misi tersebut dilakukan melalui : 1)

Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan. Kurangnya cakupan layanan pendidikan di sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang perlu menjadi perhatian utama khususnya bagi siswa yang kurang mampu. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang.

2)

Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan. Kesehatan selalu menjadi perhatian utama di tingkat nasional maupun dunia. Untuk mendorong pencapaian target kesehatan dunia, maka perlu ditingkatkan akses, mutu, dan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sumedang.

3)

Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.


Hal VI - 2

Kehidupan masyarakat yang agamis telah menjadi ciri khas Kabupaten Sumedang selama ini. Untuk melestarikan dan menjaga

ciri

khas

tersebut,

strategi

ini

dilakukan

untuk

meningkatkan ketakwaan dan kesalehan sosial dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang. 3.

Misi ketiga meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.

Untuk

mendorong

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Sumedang, perlu diciptakan aksesibilitas jalan yang memiliki kualitas baik. Untuk mendorong tujuan tersebut, strategi yang dilakukan difokuskan pada : 1)

Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah di perdesaan dan perkotaan. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan dan memelihara infrastruktur yang memadai sehingga mampu mendukung aktifitas masyarakat di segala bidang.

2)

Peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru. Strategi ini dilakukan untuk membangun infrastruktur di kawasan pengembangan

ekonomi

baru

sebagai

upaya

untuk

memanfaatkan peluang-peluang ekonomi akibat dari berbagai pembangunan yang akan menjadi pusat aktifitas masyarakat. 4.

Misi keempat mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah. Untuk mencapai misi tersebut, ditetapkan 4 strategi, yaitu: 1)

Peningkatan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah menjadi hal sangat penting untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu melalui peningkatan daya saing daerah diharapkan mempu meningkatkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

2)

Pengembangan koridor ekonomi Kabupaten Sumedang.


Hal VI - 3

Kabupaten Sumedang memiliki posisi strategis dengan adanya rencana pembangunan Tol Cisumdawu dan Bandara Udara Kartajati.

Untuk mengimbangi

pengembangan

kawasan

pertumbuhan ekonomi

tersebut, perlu

disekitar

wilayah

pembangunan. 3)

Peningkatan kelembagaan dan kapasitas ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Struktur perekonomian daerah kabupaten Sumedang mayoritas bertumpu pada UMKM. Oleh karena itu perlu penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas ekonomi UMKM dan koperasi agar mampu berkembang dan bersaing serta menjalin kerjasama dengan sektor industri.

4)

Peningkatan produktivitas sektor pertanian. Kehidupan

masyarakat

mengandalkan

Kabupaten

perekonomiannya

Sumedang dari

sektor

mayoritas pertanian.

Sementara itu tingkat konversi lahan dan tekanan penduduk terhadap lahan semakin tinggi yang berdampak pada menurunnya tingkat produksi pertanian dan tingginya tingkat konsumsi. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah peningkatan produksi pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi lahan pertanian dan diversifikasi komoditi pertanian. 5.

Misi kelima mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan. Strategi yang harus dilakukan untuk mencapai misi tersebut antara lain: 1)

Peningkatan fungsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau. Strategi ini dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kawasan lindung yang sudah ada serta memanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

2)

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup. Strategi ini dilakukan untuk mengendalikan penggunaan ruang sesuai dengan fungsinya, sehingga dapat menjamin kelestarian lingkungan hidup.

3)

Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.


Hal VI - 4

Strategi ini merupakan upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana dan penanggulangannya dengan melibatkan masyarakat. 4)

Penerapan

nilai-nilai

kesundaan

sebagai

daya

ungkit

pembangunan. Strategi ini dilakukan untuk menjaga nilai-nilai kesundaan dan mendorong

tumbuhnya

spirit

pembangunan

masyarakat

sumedang dalam melakukan aktifitas pembangunan sekaligus akan menjadi daya tarik wisatawan yang mampu menjadi daya ungkit pembangunan. 6.2.

ARAH KEBIJAKAN Strategi yang sudah ditentukan harus dituangkan kedalam arah

kebijakan agar masing-masing misi dapat tercapai. Arah kebijakan dari masing-masing strategi untuk mencapai setiap misi dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini.


Hal VI - 5

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI 1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi

STRATEGI

KEBIJAKAN

1.1. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah

1.1.1

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik

1.2. Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah

1.2.1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur 1.2.2. Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif kepegawaian

2. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan


1.3. Standarisasi sistem penyelenggaraan pelayanan publik

1.3.1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

1.4. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan

1.4.1. Meningkatkan sinergitas antar dokumen perencanaan

1.5. Pengakuan hak-hak partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

1.5.1. Meningkatkan fungsi kontrol dan partisipasi masyarakat

1.6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hukum dan HAM

1.6.1. Meningkatkan rasa aman, nyaman, dan budaya tertib di masyarakat

2.1. Peningkatan akses, mutu, dan layanan pendidikan

2.1.1. Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan

2.2. Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan

2.2.1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang terjangkau

Hal VI - 6

MISI

STRATEGI

KEBIJAKAN

2. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan

2.3. Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai 2.3.1. Meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan nilaikeagamaan dalam kehidupan bermasyarakat nilai keagamaan

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah

3.1. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah di wilayah perdesaan dan perkotaan

3.1.1. Meningkatkan status dan kualitas jalan, jembatan, dan irigasi 3.1.2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana air bersih masyarakat dan penyehatan lingkungan 3.1.3. Meningkatkan penataan lingkungan perkotaan dan perdesaan 3.1.4. Meningkatkan infrastruktur permukiman

3.2 4. Mengembangkan perekonominan Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah

Peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru

4.1. Peningkatan daya saing daerah

3.2.1

Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan kawasan ekonomi baru

4.1.1. Meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif 4.1.2. Mengembangkan sentra-sentra ekonomi berbasis potensi lokal 4.1.3. Meningkatkan kewirausahaan masyarakat 4.1.4. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja


Hal VI - 7

MISI 4. Mengembangkan perekonominan Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah

STRATEGI 4.2. Pengembangan koridor ekonomi Kabupaten Sumedang

KEBIJAKAN 4.2.1. Mengembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi 4.2.2. Mendorong pengembangan objek dan daya tarik wisata daerah

4.3. Peningkatan kelembagaan dan kapasitas ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi

4.3.1. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM 4.3.2. Mendorong akses pemasaran

5. Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan


4.4. Peningkatan produktivitas sektor pertanian

4.4.1. Revitalisasi sektor pertanian

5.1. Peningkatan fungsi kawasan lindung

5.1.1. Meningkatkan daya dukung kawasan lindung melalui konservasi lingkungan dan ekowisata

5.2. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup

5.2.1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum dalam pemanfaatan lahan

5.3. Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial

5.3.1. Meningkatkan kesadaran dan kesiagaan masyarakat tanggap bencana dengan prinsip sarasa, sariksa, keur sarerea

5.4. Penerapan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan

5.4.1. Menerapkan sistem dan tata nilai kesundaan dalam kegiatan masyarakat dan pemerintahan yang dijiwai semangat Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)

Hal VI - 8

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi dalam pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 20142018 perlu diterjemahkan dalam rumusan kebijakan umum dan program secara konsisten dan spesifik. Kebijakan umum dan program pembangunan merupakan suatu jembatan konseptual untuk menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran dalam RPJMD sedangkan program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 7.1.

KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018 adalah :

1.

Meningkatkan

efektivitas

pelaksanaan

tugas

pokok dan

fungsi

organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 2.

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur;

3.

Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif kepegawaian;

4.

Meningkatkan

kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik; 5.

Meningkatkan sinergitas antar dokumen perencanaan;

6.

Meningkatkan fungsi kontrol dan partisipasi masyarakat;

7.

Meningkatkan rasa aman, nyaman, dan budaya tertib di masyarakat;

8.

Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan;

9.

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan

dasar

dan

rujukan

yang

terjangkau; 10. Meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan; 11. Meningkatkan status dan kualitas jalan, jembatan, dan irigasi;


Hal VII - 1

12. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana air bersih masyarakat dan penyehatan lingkungan; 13. Meningkatkan penataan lingkungan perkotaan dan perdesaan; 14. Meningkatkan infrastruktur permukiman; 15. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan kawasan ekonomi baru; 16. Meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif; 17. Mengembangkan sentra-sentra ekonomi berbasis potensi lokal; 18. Meningkatkan kewirausahaan masyarakat; 19. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja; 20. Mengembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi; 21. Mendorong pengembangan objek dan daya tarik wisata daerah; 22. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM; 23. Mendorong akses pemasaran; 24. Revitalisasi sektor pertanian; 25. Meningkatkan daya dukung kawasan lindung melalui konservasi lingkungan dan ekowisata; 26. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum dalam pemanfaatan lahan. 27. Meningkatkan kesadaran dan kesiagaan masyarakat dalam tanggap bencana dengan prinsip sarasa, sariksa, keur sarerea. 28. Menerapkan sistem dan

tata

nilai

kesundaan dalam kegiatan

masyarakat dan pemerintahan yang dijiwai semangat Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS). 7.2.

KEBIJAKAN KEWILAYAHAN Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan daerah perlu disusun

suatu kebijakan pembangunan kewilayahan. Pada RPJMD tahun 2014-2018 difokuskan pada pengembangan wilayah yang meliputi Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional

dapat berperan mendorong

pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya, kebijakan pembangunan kewilayahan pada RPJMD ini adalah sebagai berikut : RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal VII - 2

1.

Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan.

2.

Peningkatan pembangunan lintas wilayah diarahkan untuk mengurangi kesenjangan

antar

wilayah

sehingga

tidak terjadi

kesenjangan

pembangunan. Untuk itu dilakukan percepatan pembangunan wilayah melalui pendekatan peningkatan sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana. 3.

Meningkatkan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat storing dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan

perdesaan

diarahkan

pada

pengembangan

desa

pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri dan sektor lainnya sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan sumberdaya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. 4.

Meningkatkankan fungsi dan mempertahankan

luasan kawasan

lindung yang berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, serta nilai budaya, dan

sejarah

bangsa

guna

kepentingan

pembangunan

yang

berkelanjutan. 5.

Mengoptimalkan fungsi dan luasan kawasan budidaya yang diarahkan pengembangannya meliputi kawasan pedesaan/budidaya pertanian (pertanian lahan basah, petanian lahan kering, tanaman tahunan, dan permukiman pertanian

perdesaan) (industri,

dan

kawasan

perkotaan/budidaya

perdagangan,

jasa,

non

pariwisata,

pertambangan/penggalian dan permukiman perkotaan). 6.

Meningkatkan peran wilayah Sumedang dalam pengembangan Wilayah Cekungan Bandung dengan fokus pengembangannya diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung serta menjadi pusat pendidikan tinggi di Jatinangor, Agrobisnis dan industri non polutif.


Hal VII - 3

7.

Meningkatkan fasilitasi pembangunan jalan tol CISUMDAWU dan pembangunan Waduk Jatigede untuk mendukung pengembangan perekonomian masyarakat melaui penetapan kebijakan

kawasan,

penyediaan sarana dan prasarana pendukung. 8.

Mempersiapkan wilayah Ujungjaya sebagai rintisan kawasan industri diwilayah bagian timur Kabupaten Sumedang melalui penyiapan regulasi, sumberdaya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana.

9.

Mempersiapkan pengembangan pariwisata yang ditetapkan menjadi 8 satuan kawasan wisata melalui penyiapan regulasi, sumberdaya manusia dan promosi.

10. Mengoptimalkan

fungsi

dan

peran

kawasan

perkotaan

melalui

peraturan zonasi kegiatan dan revitalisasi pemanfaatan ruang publik sebagai upaya untuk mengurangi beban kegiatan yang terkonsentrasi di suatu wilayah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rencana pembangunan strategis kewilayahan di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut : a.

Reaktifasi

Jalur

Kereta

Api

Perkotaan

Rancaekek-Jatinangor-

Tanjungsari; b.

Pengembangan Hunian Vertikal di Kawasan Pendidikan Jatinangor;

c.

Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor;

d.

Penuntasan Pembangunan Waduk Jatigede;

e.

Pembangunan Jalan Sukasari lembang (Kabupaten Sumedang) Lembang (Kabupaten Bandung Barat);

f.

Pembangunan Jalan Lintas Cepat Selatan Sumedang/Lingkar Selatan (Gapura-Rancamulya);

g.

Penuntasan Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU);

h.

Pembangunan Daerah Irigasi Rengrang;

i.

Pembangunan Jalur KA Tanjungsari-Sumedang-Kertajati-Kadipaten;

j.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga;

7.3.

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program–program pembangunan yang disusun dalam RPJMD untuk

kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang terdiri dari 3 jenis program


Hal VII - 4

yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang kewenangannya. Program program tersebut antara lain: 1.

Program

SKPD

yang

merupakan

program

yang

dirumuskan

berdasarkan tugas dan fungsi SKPD 2.

Program lintas SKPD yang merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan

3.

Program kewilayahan yang merupakan program pembangunan daerah untuk

terciptanya

keterpaduan,

keserasian,

keseimbangan

laju

pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/antar kawasan dalam kecamatan di wilayah kota Sumedang. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD Tahun 2014-2018 berdasarkan urusan wajib dan pilihan adalah sebagai berikut: A. URUSAN WAJIB 1. Pendidikan, meliputi : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini; b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; c.

Program Pendidikan Menengah;

d. Program Pendidikan Non Formal; e. Program Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; f.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;

g. Program Pengembangan SDM dalam Bidang Kesehatan; h. Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kesehatan. 2. Kesehatan, meliputi : a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; c.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat; e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat; f.

Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular;

g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; h. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; i.

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;


Hal VII - 5

j.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

k.

Program Jaminan Persalinan;

l.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;

m. Program

Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana

Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; n. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; p. Program pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan; q. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK). 3. Lingkungan Hidup, meliputi : a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; c.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;

d. Program Peningkatan Pengendalian Polusi; e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); f.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 4. Pekerjaan Umum, meliputi : a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; c.

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;

d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; e. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan; f.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;

g. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa. dan Jaringan Pengairan Lainnya; h. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; i.

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;


Hal VII - 6

j.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;

k.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;

l.

Program Peningkatan Sarana Aparatur.

5. Penataan Ruang, meliputi : a. Program Perencanaan Tata Ruang; b. Program Pemanfaatan Ruang; c.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

6. Perencanaan Pembangunan, meliputi : a. Program Pengembangan Data/Informasi; b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; c.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

d. Program Kerjasama Pembangunan; e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; f.

Program Perencanaan Sosial Budaya;

g. Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Stragtegis dan Cepat Tumbuh. 7. Perumahan, meliputi : a. Program Lingkungan Sehat Perumahan; b. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. 8. Kepemudaan dan Olahraga, meliputi : a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; c.

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda;

d. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba; e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; f.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keolahragaan;

g. Program Penguatan Kelembagaan; h. Program Peningkatan Mutu Pembinaan dan Pembangunan Olahraga; i.

Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Olahraga Pendidikan.

9. Penanaman Modal, meliputi : a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal VII - 7

c.

Program Penyiapan

Potensi

Sumber

Daya,

Sarana

dan

Prasarana Daerah; d. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan. 10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, meliputi : a. Program Penciptaan

Iklim Usaha

Kecil

Menengah

yang

Kondusif; b. Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah; c.

Program Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha

Bagi

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; e. Program Peningkatan

Iklim Usaha

Kecil

Menengah

dan

Produktif. 11. Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi : a. Program Penataan Administrasi Kependudukan. 12. Ketenagakerjaan, meliputi : a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; b. Program Peningkatan Ketenagakerjaan; c.

Program Perluasan Kesempatan Kerja;

d. Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial; e. Program Perlindungan Pengembangan Ketenagakerjaan; f.

Program Peningkatan Lembaga Hubungan Industrial;

g. Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 13. Ketahanan Pangan, meliputi : a. Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

(Pertanian/Perkebunan). 14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi : a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; c.

Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan; d. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. 15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, meliputi : RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal VII - 8

a. Program Keluarga Berencana; b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja; c.

Program Pelayanan Kontrasepsi;

d. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri; e. Program Pengembangan

Pusat

Pelayanan

Informasi

dan

Konseling KRR; f.

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;

g. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AID's; h. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga; i.

Program Pengembangan Model Operasional Bina Keluarga Balita (BKB), Posyandu- Paud;

j.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

16. Perhubungan, meliputi : a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; c.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; e. Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; f.

Program Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor. 17. Komunikasi dan Informatika, meliputi : a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa; b. Program Kerja Sama Informasi dengan Media Massa; c.

Program Pembinaan Telematika Daerah;

d. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika; e. Program

Pengembangan

Aplikasi

Sistem

dan

Konten

Telematika;


Hal VII - 9

f.

Program

Pengembangan

Sumber

Daya

Komunikasi

dan

Informatika; g. Program

Pengembangan

Pelayanan

Komunikasi

dan

Informatika. 18. Pertanahan, meliputi : a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; b. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan; c.

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, meliputi : a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; c.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; e. Program Pendidikan Politik Masyarakat; f.

Program

Pencegahan

Dini

dan

Penanggulangan

Korban

Bencana Alam. 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, meliputi : a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; b. Program Pendidikan Kedinasan; c.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

d. Program

Peningkatan

dan

pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah; e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota; f.

Program

Peningkatan

Pemerintahan

Kualitas

(Kabupaten/Kota,

Kebijakan

manajemen

Kecamatan

dan

Desa/Kelurahan); g. Program

Peningkatan

Kualitas

Kebijakan

manajemen

Pemerintahan; h. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; i.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;

j.

Program Penerapan dan Penegakan Hukum;


Hal VII - 10

k.

Program Penataan Sarana dan Prasarana Hukum;

l.

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah;

m. Program Pengamanan Berita Persandian dan Radiogram; n. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; o. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; p. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan-Kebijakan KDH; q. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; r.

Penataan

dan

Penyempurnaan

Sistem

dan

Prosedur

Pengawasan. 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi : a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; c.

Program

Peningkatan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan

Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan; d. Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan; e. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. 22. Sosial, meliputi : a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil; (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; c.

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya);

d. Program Pembinaan Anak Terlantar; e. Program Pembinaan Lanjut Usia Terlantar; f.

Program Pemberdayaan Sosial bagi PMKS yang termasuk dalam kriteria Korban Bencana;

g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; h. Program Pembinaan dan Latihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma. 23. Kebudayaan, meliputi : RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal VII - 11

a. Program Pengembangan Nilai Budaya; b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; c.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

24. Statistik, meliputi : a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. 25. Kearsipan, meliputi : a. Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Kearsipan; b. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber

Daya

Aparatur Pengelola Kearsipan; c.

Program Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan;

d. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip; e. Program Pengembangan Khasanah Kearsipan; f.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;

g. Program Penelusuran Arsip yang Bernilai Sejarah. 26. Perpustakaan, meliputi : a. Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan

Perpustakaan. 2. URUSAN PILIHAN 1. Perikanan dan Kelautan, meliputi : a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan; b. Program Pembinaan Kelembagaan Budidaya Perikanan; c.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang perikanan;

d. Program Peningkatan Konsumsi Hasil Perikanan; e. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan. 2. Pertanian, meliputi : a. Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Pertanian/Perkebunan; b. Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan; c.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;

d. Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian;


Hal VII - 12

e. Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Pertanian; f.

Program Pengembangan Agribisnis;

g. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; h. Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan; i.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan;

j.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;

k.

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Bidang

Peternakan; l.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;

m. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner; n. Program Peningkatan Pengelolaan Hasil Produksi Peternakan; o. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; p. Program Pengembangan Data/Informasi Peternakan/Perikanan; q. Program

Peningkatan

kapasitas

sumber

daya

manusia

peternakan dan perikanan. 3. Kehutanan, meliputi : a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; c.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;

d. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. 4. Energi dan Sumberdaya Mineral, meliputi : a. Program Pengendalian Air Tanah; b. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan; c.

Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Bidang

Ketenagalistrikan; d. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan; e. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan. 5. Pariwisata, meliputi : a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; c.

Program Pengembangan Kemitraan.

6. Perindustrian, meliputi : RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Hal VII - 13

a. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; c.

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

7. Perdagangan, meliputi : a. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri; b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; c.

Program

Perlindungan

Konsumen

dan

Pengamanan

Perdagangan; d. Program Pemberdayaan dan perlindungan pasar tradisional; e. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. 8. Ketransmigrasian, meliputi : a. Program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian; b. Program Transmigrasi Lokal; c.

Program Transmigrasi Regional.


Hal VII - 14

TABEL 7.1 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

CAPAIAN KINERJA MISI

Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi

SASARAN

Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif

STRATEGI

Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah

KEBIJAKAN

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan kualitas SDM akuntabilitas kinerja kapasitas dan aparatur pemerintah aparatur pemerintah kompetensi aparatur Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif kepegawaian

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Standarisasi sistem penyelenggaraan pelayanan publik

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

INDIKATOR KINERJA

KONDISI AKHIR

Interval 0-100

41,45

52,00

Penilaian LPPD

Interval 0-4

2,559

3,000

WDP

WTP

Persen

13,93

30,00

Implementasi standar kompetensi jabatan struktural

Kali

8

32

Penerapan insentif berbasis kinerja

Persen

0,00

70,00

Penerapan sistem reward

Orang

2.579

11.000

Penerapan sistem punishment

Persen

100,00

100,00

Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Persen

74,72

77,26

Penerapan SPM/SP

Persen

20,00

100,00

Unit Kerja

4

14

Opini BPK

Penerapan SMM/SNI/ISO 9001-2008

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018

KONDISI AWAL

Penilaian LAKIP

Rasio belanja modal terhadap total belanja

SKPD PENANGGUNGJAWAB

SATUAN UTAMA Setda, DPPKAD, BKD, Bappeda

MITRA UTAMA Inspektorat, Setwan

PENDUKUNG BPMPD, BPMPP, Distamben, Disperindag, BKBPP, BLH, BKBMPB, Disdik, Akper, Satpol PP, Arsip, BKP4K, Diskop UMKM, Disbudparpora, Perpustakaan, Dinsosnaker, Disnakan, Dishutbun, Disduk Casip, Dinkes, Dishubkominfo, PU, RSUD, Distan

Hal VII - 15


Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi

SASARAN

Terwujudnya kelembagaan dan perencanaan pemerintah yang pengendalianpemba efisien dan efektif ngunan daerah yang akuntabel

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif dilandasi dengan nilainilai keimanan dan ketaqwaan

STRATEGI

Restrukturisasi Peningkatan kualitas Organisasi dan perencanaan Perangkat Daerah pengendalian pembangunan

KEBIJAKAN

Meningkatkan efektivitas antar sinergitas pelaksanaan tugas dokumen pokok dan fungsi perencanaan organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik

INDIKATOR KINERJA Persentase kesesuaian antara muatan Renstra SKPD dengan RPJMD Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan RPJMD Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Turunannya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

SATUAN KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

Persen

70,00

100,00

Persen

80,00

100,00

Persen

60,00

100,00

Interval 1-8 (Tangga Arstein)

5-6

6-7

Persen

100,00

70,00

Pengakuan hak-hak partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

Meningkatkan fungsi kontrol dan partisipasi masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hukum dan HAM

Meningkatkan rasa Tingkat aman, nyaman, dan penyelesaian budaya tertib di pelanggaran K3 masyarakat

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan

Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan penyelenggaran pendidikan

Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan

Indeks Pendidikan

Poin

82,95

84,42

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan

Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang terjangkau

Indeks Kesehatan

Poin

71.05

72.55


SKPD PENANGGUNGJAWAB UTAMA

MITRA UTAMA

PENDUKUNG

Setda, DPPKAD, BKD, Bappeda

Inspektorat, Setwan

BPMPD, BPMPP, Distamben, Disperindag, BKBPP, BLH, BKBMPB, Disdik, Akper, Satpol PP, Arsip, BKP4K, Diskop UMKM, Disbudparpora, Perpustakaan, Dinsosnaker, Disnakan, Dishutbun, Disduk Casip, Dinkes, Dishubkominfo, PU, RSUD, Distan

Setda, Disdik, Dinkes, Dinsosnaker, RSUD, Akper

BLH, Disbudparpora, DPPKAD, Bappeda, PU, BPMPD, BKBPP

Setwan, BPMPP, Distambern, Disperindag, Inspektorat, BKBMPB, Satpol PP, Arsip, BKP4K, Diskop UMKM, Perpustakaan, BKD, Disnakan, Dishutbun, Disduk Casip, Dishubkominfo, Distan

Hal VII - 16


SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

Meningkatkan Mengembangkan efektivitas sumber daya manusia pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang dalamsehat, mewujudkan yang cerdas, pelayanan publik dan terampil, dan produktif kualitas demokrasi dilandasi dengan nilainilai keimanan dan ketaqwaan

Terwujudnya Meningkatnya kelembagaan penerapan nilai-nilai pemerintah yang agama dalam efisien dan efektif kehidupan bermasyarakat

Restrukturisasi Peningkatan Organisasi nilaipelaksanaan Perangkat Daerah nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat

Meningkatkan efektivitas dan kesadaran tugas pelaksanaan nilaipokok dan fungsi nilai keagamaan organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Jumlah insiden yang disebabkan masalah perbedaan agama/keyakinan

Kasus

0

0


Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah

Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah di wilayah perdesaan dan perkotaan

Meningkatkan status dan kualitas jalan, jembatan, dan irigasi

Jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik

Persen

25,5

86,1

Panjang jalan kabupaten

Km

796,056

846,050

Cakupan daerah irigasi terhadap area pertanian

Ha

17.077,20

24.022,20


SKPD PENANGGUNGJAWAB

Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana air bersih masyarakat dan penyehatan lingkungan

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan

Persen

50,19

67,00

Meningkatkan penataan lingkungan perkotaan dan perdesaan

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan

Persen

35,00

75,00

UTAMA

MITRA UTAMA

Setda, DPPKAD, Disdik, BKD, Dinkes, Bappeda Dinsosnaker, RSUD, Akper

Inspektorat, BLH, Setwan Disbudparpora, DPPKAD, Bappeda, PU, BPMPD, BKBPP

Setda, PU, BPMPD, DPPKAD, Bappeda

PENDUKUNG

BPMPD, BPMPP, BPMPP, Setwan, Distamben, Disperindag, Distambern, Disperindag, BKBPP, BLH, BKBMPB, Inspektorat, BKBMPB, Disdik, PP, Akper, Satpol PP, Satpol Arsip, BKP4K, Arsip, DiskopBKP4K, UMKM, Diskop UMKM, Disbudparpora, Perpustakaan, BKD, Perpustakaan, Disnakan, Dishutbun, Dinsosnaker, Disduk Casip,Disnakan, Dishutbun, Disduk Casip, Dishubkominfo, Distan Dinkes, Dishubkominfo, PU, RSUD, Distan Distamben, BKBPP, Inspektorat, Dishubkominfo, BKBMPB, Disdik, Akper, BPMPP, Satpol PP, Arsip, BKP4K, Disperindag, Diskop UMKM, BLH Dinsosnaker, Perpustakaan, BKD, Disnakan, Dishutbun, Disduk Casip, Disbudparpora, Dinkes, RSUD, Distan, Setwan

Hal VII - 17


Meningkatkan efektivitas ketersediaan dan pemerintahan daerah kualitas infrastruktur dalam mewujudkan wilayah pelayanan publik dan kualitas demokrasi

SASARAN

Terwujudnya Meningkatnya kelembagaan kualitas infrastruktur pemerintah yang wilayah dalam efisien dan efektif mendorong pengembangan wilayah Terwujudnya infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru

Mengembangkan perekonominan Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompokkelompok usaha kecil dan menengah

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kabupaten Sumedang

STRATEGI

KEBIJAKAN

Restrukturisasi Peningkatan kualitas Organisasi wilayah infrastruktur Perangkat Daerah di wilayah perdesaan dan perkotaan

Meningkatkan efektivitas infrastruktur pelaksanaan tugas permukiman pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah Peningkatan kualitas dalam Meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur di infrastruktur untuk pelayanan publik kawasan pengembangan pengembangan kawasan ekonomi ekonomi baru baru Peningkatan daya saing daerah

INDIKATOR KINERJA Cakupan Layanan Rumah Tidak layak Huni

Kawasan Pengembangan Ekonomi Baru


SATUAN

Persen

Kawasan

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

12,01

87,01

0

2

Meningkatkan iklim Tingkat Investasi usaha dan investasi (PMTB) yang kondusif Indeks Daya Beli

Rupiah (Milyar)

2.780,8

3.700,67

Poin

64,90

67,85

Mengembangkan sentra-sentra ekonomi berbasis potensi lokal

Kluster industri mikro dan kecil

Industri

5.751

5.761

Kluster industri menengah

Industri

18

20

Meningkatkan kewirausahaan masyarakat

Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah

UMKM

6.898

10.000

Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Pelatihan kerja

Orang

256

600

Penempatan tenaga kerja

Orang

2.820

500-1.500

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Kasus

7

0-12

Perusahaan

300

845

Pengawasan Ketenagakerjaan


MITRA UTAMA

PENDUKUNG

Setda, PU, DPPKAD, BPMPD, BKD, DPPKAD, Bappeda

Inspektorat, Distamben, Setwan Dishubkominfo, BPMPP, Disperindag, BLH

BPMPD, Inspektorat, BPMPP, BKBPP, Distamben,Disdik, Disperindag, BKBMPB, Akper, BKBPP,PP, BLH, BKBMPB, Satpol Arsip, BKP4K, Disdik, Akper, Diskop UMKM,Satpol PP, Arsip, BKP4K, Diskop Dinsosnaker, UMKM, Disbudparpora, Perpustakaan, BKD, Perpustakaan, Disnakan, Dishutbun, Dinsosnaker, Disduk Casip,Disnakan, Dishutbun, Disduk Casip, Disbudparpora, Dinkes, Dinkes, Distan, Dishubkominfo, RSUD, Setwan PU, RSUD, Distan

Setda Diskop UMKM, BKP4K, Dinsosnaker, Disnakan, Distamben, Dishutbun, Disperindag, BPMPP, Disbudparpor a, Distan

BPMPD, Disdik, Bappeda, DPPKAD, Dishubkominfo, PU

Setwan, BKBPP, Inspektorat, BKBMPB, BLH, Akper, Satpol PP, Arsip, Perpustakaan, BKD, Disduk Casip, Dinkes, RSUD

Hal VII - 18


Meningkatkan Mengembangkan efektivitas perekonominan pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang dalamberdaya mewujudkan yang saing pelayanan publik serta dan dan berkeadilan, kualitas demokrasi memberdayakan dan melindungi kelompokkelompok usaha kecil dan menengah

SASARAN

Terwujudnya Meningkatnya kelembagaan pertumbuhan pemerintah yang ekonomi kabupaten efisien dan efektif Sumedang

STRATEGI

Restrukturisasi Peningkatan daya Organisasi saing daerah Perangkat Daerah

Meningkatkan efektivitas perluasan pelaksanaan kerja tugas kesempatan pokok dan fungsi dan produktivitas organisasi tenaga kerja perangkat daerah Mengembangkan dalam kawasan penyelenggaraan pertumbuhan pelayanan publik ekonomi Mendorong pengembangan objek dan daya tarik wisata daerah

Perlindungan tenaga kerja

Peningkatan kelembagaan dan kapasitas ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi

Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM

Kredit Perbankan kepada UKM

Mendorong akses pemasaran

Akses pasar untuk produk lokal

Peningkatan produktivitas sektor pertanian

Revitalisasi sektor pertanian

Pengembangan koridor ekonomi Kabupaten Sumedang

Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat

Meningkatnya ketahanan pangan daerah Mengembangkan Meningkatnya lingkungan Kabupaten kualitas lingkungan Sumedang yang hidup berkelanjutan aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan

KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan fungsi kawasan lindung

Kawasan strategis kabupaten

Penggunaan teknologi dan rekayasa produk pertanian Meningkatkan daya Rasio luas kawasan dukung kawasan lindung untuk lindung melalui menjaga konservasi keanekaragaman lingkungan dan hayati terhadap ekowisata total luas kawasan hutan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rasio Lahan Kritis terhadap total luas wilayah


SATUAN KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

Orang

55.813

66.000

Kawasan

6

6

3

8

Rupiah (Juta)

3.025

5.500

Poin

0,3

0,25

Jenis Produk

16

16

Jenis Teknologi

1

2

Persen

42,24

42,27

Persen

4,76

10,83

Persen

9,16

5,95

Jumlah objek Objek Wisata wisata daerah yang dikembangkan

Indeks Gini


MITRA UTAMA

PENDUKUNG

Setda,Diskop Setda DPPKAD, UMKM, BKD, BKP4K, Bappeda Dinsosnaker, Disnakan, Distamben, Dishutbun, Disperindag, BPMPP, Disbudparpor a, Distan

Inspektorat, BPMPD, Setwan Disdik, Bappeda, DPPKAD, Dishubkominfo, PU

BPMPD, BKBPP, BPMPP, Setwan, Distamben, Disperindag, Inspektorat, BKBMPB, BKBPP, BLH,Satpol BKBMPB, BLH, Akper, PP, Disdik,Perpustakaan, Akper, Satpol PP, Arsip, Arsip, BKP4K,Casip, Diskop BKD, Disduk UMKM, Disbudparpora, Dinkes, RSUD Perpustakaan, Dinsosnaker, Disnakan, Dishutbun, Disduk Casip, Dinkes, Dishubkominfo, PU, RSUD, Distan

Setda, Disbudparpor a, BLH, Distamben, Dishutbun, BKBMPB

Distan, RSUD, Disdik, Satpol PP, Bappeda, Disnakan, Dinsosnaker, DPPKAD, PU, Dinkes, BPMPD

BKBPP, Inspektorat, Diskop UMKM, Akper, BKP4K, Arsip, Perpustakaan, BKD, Disperindag, Disduk Casip, Disubkominfo, BPMPP, Setwan

Hal VII - 19


Meningkatkan Mengembangkan efektivitas Kabupaten lingkungan pemerintahan daerah Sumedang yang dalam mewujudkan aman, nyaman, dan pelayanan publik dan lestari berbasis kualitas demokrasi budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan

SASARAN

Terwujudnya Meningkatnya kelembagaan kualitas lingkungan pemerintah yang hidup berkelanjutan efisien dan efektif

STRATEGI

Restrukturisasi Pengawasan dan Organisasi pengendalian Perangkat Daerah pemanfaatan lingkungan hidup

Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial

Lestarinya nilai-nilai kesundaan

KEBIJAKAN

Meningkatkan efektivitas kesadaran pelaksanaandan tugas masyarakat pokok dan fungsi penegakan hukum organisasi dalam pemanfaatan perangkat daerah lahan dalam Meningkatkan penyelenggaraan kesadaran dan pelayanan kesiagaan publik

masyarakat tanggap bencana dengan prinsip sarasa, sariksa, keur sarerea Penerapan nilai-nilai Menerapkan sistem kesundaan sebagai dan tata nilai daya ungkit kesundaan dalam pembangunan kegiatan masyarakat dan pemerintahan yang dijiwai semangat Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)


INDIKATOR KINERJA

SATUAN KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

Persen

27,25

30,00

Jumlah daerah yang sudah terlatih tanggap bencana

Kecamatan

3

13

Terlaksananya perlindungan, pengembangan, dan pewarisan nilainilai kasundaan

Kegiatan

50

50

Kunjungan wisatawan meningkat per 20 persen per ahun

Persen

10,00

100,00

Penggunaan bahasa sunda dalam proses belajar mengajar dan kegiatan pemerintahan

Persen

0,00

100,00

Luas lahan hutan


MITRA UTAMA

Setda, DPPKAD, Disbudparpor BKD, a, BLH, Bappeda Distamben, Dishutbun, BKBMPB

Inspektorat, Distan, RSUD, SetwanSatpol Disdik, PP, Bappeda, Disnakan, Dinsosnaker, DPPKAD, PU, Dinkes, BPMPD

PENDUKUNG BPMPD, Inspektorat, BPMPP, BKBPP, Distamben, Disperindag, Diskop UMKM, Akper, BKBPP, Arsip, BLH, BKBMPB, BKP4K, Disdik, Akper, Satpol Perpustakaan, BKD, PP, Arsip, BKP4K,Disduk Diskop Disperindag, UMKM, Disbudparpora, Casip, Disubkominfo, Perpustakaan, BPMPP, Setwan Dinsosnaker, Disnakan, Dishutbun, Disduk Casip, Dinkes, Dishubkominfo, PU, RSUD, Distan

Hal VII - 20

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan kemudian disusunlah indikasi rencana program prioritas pembangunan. Indikasi rencana program prioritas di Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018 meliputi Program Unggulan Kepala Daerah, Program Strategis Kabupaten dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah. 8.1.

PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH Program unggulan kepala daerah disusun berdasarkan janji-janji

politik kepala daerah pada saat kampanye pemilihan kepala daerah. Program unggulan tersebut meliputi : 1.

Pembinaan akhlak/ moral masyarakat;

2.

Penciptaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan;

3.

Pendidikan gratis sampai dengan SLTA dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis;

4.

Rehabilitasi dan peningkatan jalan, pembangunan jalan lingkar selatan, bunderan

polres,

poros sukasari-lembang,

bendungan

beureum

beungeut, bendungan rengrang, jaringan irigasi dan penyelesaian permasalahan warga yang terkena genangan waduk jatigede; 5.

Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;

6.

Peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberian bantuan modal untuk usaha kecil, koperasi serta perlindungan kepada pasar tradisional;

7.

Peningkatan anggaran untuk Pembangunan Pedesaan dan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan tunjangan RT/RW;

8.

Peningkatan

kesejahteraan

Guru

PNS/Honorer,

Buruh,

Tenaga

Kesehatan dan PNS Lainnya/ TPP; 9.

Peningkatan tunjangan Ustadz, Kyai/ Guru Ngaji, Pesantren, Masjid, TPA, MDT, MUI, Ormas, Seni Budaya, Olahraga dan Kepemudaan;

10. Penataan Kawasan Perkotaan dan Pedagang Kaki Lima. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 -2018

Hal VIII - 1

8.2.

PROGRAM STRATEGIS KABUPATEN Program strategis Kabupaten disusun berdasarkan analisis terhadap

perkembangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sumedang selama tahun

2009-2013.

Program

strategis

ini

merupakan

strategi

untuk

menghadapi dan mengantisipasi berbagai tantangan Kabupaten Sumedang kedepan. Program strategis ini meliputi : 1.

Pembangunan Jalan Sukasari – Lembang;

2.

Pembangunan Tol Cisumdawu;

3.

Pembangunan Stadion Kabupaten Sumedang;

4.

Pembangunan Jalan Lingkar Selatan;

5.

Tahu Sumedang Industrial Park;

6.

Kawasan Ekonomi Industri Ujungjaya;

7.

Pemanfaatan Panas Bumi Tampomas;

8.

Kawasan Agrowisata dan Agropolitan Jatigede;

9.

Local Industrial-Education Linkage;

10. Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang; 11. DI Rengrang; 12. Pembangunan Bundaran Polres; 13. Reaktifasi

Jalur

Kereta

Api

Perkotaan

Rancaekek-Jatinangor-

Tanjungsari. 8.2.

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH Pelaksanaan

program

penyelenggaraan

Urusan

Pemerintah

dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tanggung jawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan. Program-program yang disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang berhubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Masing masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya sampai akhir periode RPJMD. Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (out comes) sebagian merupakan indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk urusan-urusan yang telah diatur dengan peraturan menteri sesuai dengan bidang urusannya. Indikator SPM yang belum menjadi indikator

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 -2018

Hal VIII - 2

sasaran maupun indikator program, akan dicantumkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD menjadi indikator kegiatan. Indikator kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilakukan SKPD. Pencapaian target indikator kinerja program disusun secara rinci untuk setiap tahunnya dan disertai dengan kerangka pendanaan yang merupakan pagu indikatif untuk masing masing program. Untuk progam yang karena pencapaiannya dilaksanakan oleh beberapa SKPD/lintas SKPD maka pencapaian target hasil dan kerangka pendanaan didistribusikan kepada SKPD terkait. Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dapat dilihat pada tabel 8.1 dibawah ini.

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 -2018

Hal VIII - 3

TABEL 8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

NO

URUSAN/PROGRAM PRIORITAS

A

URUSAN WAJIB

1

Urusan Pendidikan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SATUAN

KONDISI KINERJA AWAL

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 TARGET

2015 Rp (000)

TARGET

81,984,797

2016 Rp (000)

TARGET

88,651,924

2017 Rp (000)

TARGET

95,987,860

KONDISI KINERJA AKHIR

2018 Rp (000)

TARGET

107,050,530

Rp (000)

TARGET

118,911,807

Rp (000)

492,586,918

Dinas Pendidikan Tercapainya angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini

Angka Partisipasi Kasar (APK) - PAUD (TK/RA)

Persen

75.70

79.10

- PAUD (TK/RA)

82.90 8,507,960

Angka Partisipasi Murni (APM)

86.70 9,749,560

90.50 11,011,160

94.50 12,272,760

94.50 13,534,360

55,075,800

Persen

63.13

63.33

63.73

64.33

65.03

65.93

65.93

- SD/MI sederajat

Persen

120.00

115.35

116.65

117.95

119.35

120.95

120.95

- SMP/MTs sederajat

Persen

99.75

101.64

Tercapainya Angka Partisipasi Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Kasar (APK)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

103.14 32,850,000

Angka Partisipasi Murni (APM)

104.74 34,685,000

106.34 36,850,000

108.14 42,470,000

108.14 48,480,000

195,335,000

- SD/MI sederajat

Persen

99.95

101.14

102.44

103.74

105.14

106.74

106.74

- SMP/MTs sederajat

Persen

98.79

99.17

100.67

102.27

103.27

105.67

105.67

Persenatase SD/MI Gratis

Persen

100.00

100.00

Persenatase SMP/MTs Gratis

Persen

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 BOS

100.00 BOS

100.00 BOS

100.00 BOS

100.00 BOS

BOS

Tercapainya Partispasi Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah

Program Pendidikan Menengah

- SMA/MA sederajat

Persen

75.00

78.47

81.94

85.41

88.88

92.35

92.35

- SMK

Persen

60.00

67.44

74.88

82.32

89.76

97.20

97.20

- SMA/MA Sederajat

Persen

68.00

71.80

- SMK

Persen

50.00

57.90

- SMA/MA Sederajat

Persen

50.00

53.80

57.60

61.40

65.20

69.00

- SMK

Persen

40.00

47.90

55.80

63.70

71.60

79.50

79.50

Persentase SMA/SMK/MA Gratis

Persen

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Angka Partisipasi Kejar Paket A

Persen

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

2.80

2.80

Angka Partisipasi Kejar Paket B

Persen

5.00

5.40

Angka Partisipasi Kasar (APK) 75.60 29,703,058

65.80

79.40 32,673,364

73.70

83.20 35,940,700

81.60

87.00 39,534,770

89.50

87.00 43,448,247

89.50

181,300,139

Angka Partisipasi Murni (APM) 69.00

Tercapainya Partispasi Pendidikan Non Formal

Program Pelayanan Pendidikan Non Formal

5.80 1,117,500

6.20 1,272,500

6.60 1,417,500

7.00 1,562,500

7.00 1,665,500

7,035,500

Angka Partisipasi Kejar Paket C

Persen

5.00

5.40

5.80

6.20

6.60

7.00

7.00

Angka Melek Huruf

Persen

97.82

97.92

98.02

98.12

98.22

98.32

98.32


Hal VIII - 4

NO



SATUAN

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN


2014 TARGET

2015 Rp (000)

TARGET

2016 Rp (000)

TARGET

2017 Rp (000)

TARGET


2018 Rp (000)

TARGET

Rp (000)

TARGET

Rp (000)

Tercapainya Kinerja Pendidikan Angka RLS

Tahun

7.96

8.08

- SD/MI

Persen

99.99

100.00

- SMP/MTs

Persen

99.90

99.90

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

- SMA/MA

Persen

99.98

99.99

99.99

99.99

100.00

100.00

100.00

- SMK

Persen

99.95

99.96

99.98

99.99

100.00

100.00

100.00

Kelayakan Guru SD

Persen

75.53

81.03

85.73

90.23

93.73

96.43

98.13

Program Mutu Pendidik Kelayakan Guru SMP dan Tenaga Kelayakan Guru SMA Kependidikan

Persen

90.62

91.82

Persen

90.76

91.96

92.98

94.52

96.93

98.98

100.00

Kelayakan Guru SMK

Persen

90.59

91.79

92.81

94.34

96.80

98.98

100.00

Rasio

1:8

1:7

538,971

1:7

550,000

1:6

605,000

1:6

665,500

1:5

732,050

1:5

3,091,521

Kepala Keluarga

600

120

211,308

120

212,000

120

215,000

120

236,500

120

260,150

120

1,134,958

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

8.19

8.29

8.39

8.49

8.49

Angka tingkat pendidikan yang ditamatkan 5,886,000

100.00

6,319,500

92.84 3,170,000

100.00

6,738,500

94.36 3,190,000

100.00

7,078,500

96.80 3,210,000

100.00

7,546,500

98.98 3,230,000

100.00

33,569,000

100.00 3,245,000

16,045,000

Akademi Keperawatan Program pengadaan dan peningkatan sarana Rasio sarana praktek/mahasiswa prasarana pendidikan kesehatan Pengembangan SDM Jumlah keluarga yang terbina dalam dalam bidang kesehatan bidang kesehatan 2

Urusan Kesehatan

90,170,000

69,600,900

70,214,990

69,997,309

71,586,898

371,570,097

Dinas Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas

Unit

4

9

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

Jumlah Puskesmas

Unit

32

33

Jumlah Puskesmas Perawatan

Unit

6

10

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

947,000

13 34

Unit

Jumlah Rumah Sakit Tanpa Kelas

Unit

11

16

persen

100.00

100.00

UPTD yang mendapatkan biaya penunjang kegiatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar

Persen

100.00

100.00

Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi syarat

Persen

73.00

85.00

Persentase Penduduk/RT yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas

Persen

50.19

62.00

Cakupan PHBS di Rumah tangga

Persen

43.80

52.00

20


21

1,285,452

36

14 7,250,000

8,100,000

100.00

25

2,010,537

28

7,894,000

90.00

9.30

15.00

6,250,000

44,750,000 32

32

1 8,940,000

100.00

10,084,000

100.00

8,604,000

62.50

95.00

9,022,000

98.00

100.00

9,022,000

100.00

100.00

9,022,000

100.00

43,564,000

67.00

70.00

70.00 4,070,198 40.00

51,024,000

100.00

67.00

3,363,800 35.00

12,572,000

100.00

65.00 3,363,800

25.00

11,328,000

63.50

60.00 3,058,000

100.00

100.00

63.00

55.00 20.00

6,463,509

16

16 6,250,000

25 36

36

15 7,250,000

24

100.00

2,780,000 Persen

1,166,320

1

Ketersediaan Obat dan Alat kesehatan

Cakupan Desa siaga aktif Purnama

17 35

12 17,750,000

Jumlah Puskesmas PONED

1,054,200

16,635,798 40.00

Hal VIII - 5

NO


Program Pengembangan Lingkungan Sehat


Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat Cakupan Desa yang melaksanakan STBM

SATUAN

Persen



2014 TARGET

36.98

2015 Rp (000)

64.00

TARGET

Rp (000)

67.00 2,250,000

desa

12

40

2016 TARGET

2017 Rp (000)

69.00 2,300,000

50

TARGET

Rp (000)

72.00 2,350,000

60


2018 TARGET

Rp (000)

70

Rp (000)

75.00

75.00 2,400,000

TARGET

2,500,000

11,800,000 80

80

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Persentase penduduk yang terlindungi jaminan pemeliharaan kesehatan berbasis asuransi

Persen

28.10

30.00

12,597,000

35.00

13,282,200

40.00

13,478,920

45.00

14,692,872

50.00

16,428,411

50.00

70,479,403

Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

Tersedianya data terpilah perspektif gender (berdasarkan jenis kelamin)

Persen

-

100.00

802,000

100.00

830,500

100.00

861,550

100.00

893,405

100.00

928,346

100.00

4,315,801

Penemuan pasien baru TB BTA + (CDR)

Persen

66.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

Penemuan penderita Pneumoni pada Balita

Persen

32.80

50.00

55.00

60.00

70.00

86.00

86.00

Penanganan penderita HIV/AIDS

Persen

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Penanganan penderita malaria

Persen

100.00

100.00

Penemuan dan Penanganan penderita penyakit menular:

Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program Jaminan Persalinan

Penanggulangan penyakit DBD :

100.00 4,135,000

100.00 4,605,000

100.00 4,877,000

100.00 5,551,200

100.00 5,737,820

24,906,020

- Penderita DBD yang ditangani

Persen

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

- Case Fatality Rate (CFR)

Persen

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

Desa/Kel UCI

Persen

89.61

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Persen

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4

Persen

87.95

95.00

95.00

95.00

96.00

96.00

96.00

Cakupan Pelayanan Balita

Persen

50.87

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

Kunjungan neonatus KN3

Persen

92.45

95.00

Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani

Persen

32.00

70.00

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Persen

89.83

89.00

Cakupan MP ASI anak usia 6 - 24 bln gakin

Persen

9.62

100.00

Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan

Persen

100.00

100.00

Persentase balita gizi buruk

Persen

<1

<1

1,390,000

95.00

1,595,000

70.00

BPJS

89.50

72.00

BPJS

100.00 1,525,000

100.00

95.00

1,711,000

90.00

72.00

BPJS

100.00 1,582,000

<1

100.00

96.00

1,778,100

90.00

72.00

BPJS

100.00 1,650,400

<1

100.00

96.00

80.00 1,836,610

90.00

<1

100.00

8,310,710

72.00

BPJS

90.00

BPJS

100.00

100.00 1,732,480

96.00

1,830,976

<1

100.00

8,320,856

<1

Rumah Sakit Umum Daerah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah Jumlah Tempat tidur pasien sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata


Unit

310

100

30,000,000

50

16,500,000

40

14,400,000

30

11,700,000

20

8,400,000

240

81,000,000

Hal VIII - 6

NO

URUSAN/PROGRAM PRIORITAS Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

3


Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke rumah sakit pada setiap unit

SATUAN

Persen



2014 TARGET

100.00

2015 Rp (000)

100.00

Urusan Lingkungan Hidup

BPJS

TARGET

2016 Rp (000)

100.00

BPJS

10,015,000

TARGET

2017 Rp (000)

100.00

BPJS

6,411,500

TARGET

Rp (000)

100.00

BPJS

7,287,000


2018 TARGET

Rp (000)

100.00

BPJS

8,831,500

TARGET

Rp (000)

100.00

9,500,000

BPJS

42,045,000

Badan Lingkungan Hidup Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

15

18

21

24

27

30

30

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

100.00

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau Pengaduan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

10

5

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara

Usaha/ Kegiatan

10

12

14

16

18

20

20

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL UKL/UPL

Persen

65

70

75

80

85

90

400

Jumlah sungai yang terpantau kualitas airnya

Sungai

1

2

Jumlah titik pantau kualitas udara ambient

Lokasi

-

2

Taman

-

1

Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program Perlindungan Jumlah taman keanekaragaman dan Konservasi Sumber hayati Daya Alam Jumlah mata air permanen

4

Usaha/ Kegiatan

Persen

2,800,000

5

3 360,000

8

5

5

1,425,000

4 795,000

3

5

4

5

5

5

5

4,475,000 6

875,000

8,640,000

6

6

5

25

995,000

750,000

1,620,000

6 1,065,000

625,000

1,475,000

5 1,260,000

1,275,000

Mata Air

1,320,000

1 1,000,000

5

4,525,000 25

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah pengunjung yang mengakses data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Orang

-

50

150,000

100

180,000

150

210,000

200

240,000

250

270,000

250

1,050,000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase penanganan sampah

Persen

34.00

35.00

3,725,000

36.00

2,056,500

37.00

2,190,000

38.00

3,521,500

39.00

3,705,000

39.00

15,198,000

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Capaian Luas RTH (Ha)

Ha

68.73

90.68

1,705,000

122.95

1,435,000

135.15

1,452,000

145.84

1,655,000

156.37

1,910,000

156.37

8,157,000

Urusan Pekerjaan Umum

200,027,466

262,125,171

230,198,968

173,252,781

204,189,368

1,069,793,754

Dinas Pekerjaan Umum Terwujudnya dan terbangunnya Program pembangunan peningkatan jalan strategis dan non jalan dan jembatan strategis serta jembatan yang mantap


Km

752.01

56.96

28,049,967

17.74

10,857,502

162.82

78,265,318

236.63

114,949,376

277.86

87,930,606

752.01

320,052,769

Hal VIII - 7

NO



Terwujudnya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan per tahun dilaksanakan Program rehabilitasi dan pada 30% total panjang jalan pemeliharaan jalan dan Terwujudnya pemeliharaan Periodik jembatan Jalan dilaksanakan pada interval tiap 3 tahun setelah dilaksanakannya pemeliharaan rutin jalan

5

SATUAN

Km


777.66


2015 Rp (000)

203.98

TARGET

2016 Rp (000)

278.10 84,658,499

TARGET

2017 Rp (000)

101.75 124,445,169

Rp (000)

175.86 119,009,650

203.65

TARGET

Rp (000)

17.97 26,295,405

17.64

TARGET

Rp (000)

777.66 70,475,762

62.72

424,884,485

Km

739.20

118.66

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Ketersediaan data base jalan dan Base Jalan dan jembatan Jembatan

Persen

80.00

100.00

450,000

100.00

525,000

100.00

600,000

100.00

675,000

100.00

750,000

100.00

3,000,000

Program Pengendalian Banjir

Jumlah bantaran dan tanggul sungai yang terehabilitasi

Persen

55.00

60.00

2,250,000

65.00

2,750,000

70.00

2,000,000

75.00

2,750,000

80.00

1,500,000

80.00

11,250,000

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan

Luasan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi

17,077.20

19016.19

45,375,000

20632.03

91,873,500

21878.54

10,435,000

22940.38

8,172,000

24,022.20

18,138,000

Ha

236.53

TARGET


2018

639.20

24,022.20

173,993,500

Program Pengembangan kinerja Ketersediaan MCK Pengelolaan Penyehatan Lingkungan

Persen

60.00

65.00

38,544,000

70.00

23,924,000

75.00

15,890,000

80.00

16,561,000

85.00

21,795,000

85.00

116,714,000

Program pembangunan saluran drainase/gorong- Berkurangnya jumlah titik genangan gorong

Persen

30.00

27.00

700,000

23.00

7,750,000

20.00

3,999,000

17.00

3,850,000

15.00

3,600,000

15.00

19,899,000

Urusan Penataan Ruang

3,950,000

5,945,000

6,509,500

5,945,450

6,074,995

28,424,945

Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

6

Program Perencanaan Tata Ruang

Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis

Persen

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai RTRW

Persen

75.00

60.00

80.00

64.00

Urusan Perencanaan Pembangunan

3,800,000

150,000

85.00

68.00

14,857,500

5,645,000

300,000

90.00

72.00

11,626,250

6,209,500

300,000

95.00

76.00

9,208,875

5,595,450

350,000

100.00

80.00

7,841,263

5,724,995

350,000

100.00

26,974,945

80.00

1,450,000

9,054,389

52,588,276

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi tahunan

Persen

82.06

100.00

3,285,000

100.00

3,510,000

100.00

4,043,500

100.00

3,670,850

100.00

4,947,435

100.00

19,456,785

Program Kerjasama Pembangunan

Persentase kerjasama pemda dengan perusahaan (CSR) dan perguruan tinggi

Persen

50.00

60.00

550,000

70.00

635,000

80.00

445,000

90.00

455,000

100.00

465,000

100.00

2,550,000

Program Perencanaan Sosial Budaya

Persentase kesesuaian sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi tahunan bidang sosial budaya

Persen

85.47

100.00

1,350,000

100.00

1,350,000

100.00

1,350,000

100.00

350,000

100.00

350,000

100.00

4,750,000


Hal VIII - 8

NO

7



SATUAN



2014 TARGET

2015 Rp (000)

TARGET

2016 Rp (000)

TARGET

2017 Rp (000)

TARGET


2018 Rp (000)

TARGET

Rp (000)

TARGET

Rp (000)

Program Perencanaan Persentase kesesuaian sasaran Pengembangan rencana menengah daerah dengan Kawasan Stragtegis dan realisasi tahunan bidang infrastruktur Cepat Tumbuh

Persen

66.51

100.00

6,737,500

100.00

3,041,250

100.00

1,375,375

100.00

1,565,413

100.00

1,486,954

100.00

14,206,491

Persentase kesesuaian sasaran Program Perencanaan rencana menengah daerah dengan Pembangunan Ekonomi realisasi tahunan bidang ekonomi

Persen

79.38

100.00

2,275,000

100.00

2,800,000

100.00

1,675,000

100.00

1,450,000

100.00

1,425,000

100.00

9,625,000

Program Pengembangan data/informasi

Persen

100.00

100.00

660,000

100.00

290,000

100.00

320,000

100.00

350,000

100.00

380,000

100.00

2,000,000

Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan yang dapat diakses

Urusan Perumahan

9,981,250

8,531,250

8,331,250

9,081,250

8,631,250

44,556,250

Dinas Pekerjaan Umum Program Lingkungan Sehat Perumahan

Ketersediaan saluran drainase/goronggorong di Kawasan IPP

Program Pengembangan wilayah Peningkatan infrastruktur di wilayah strategis dan cepat strategis tumbuh Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Ketersediaan air baku Baku 8

Persen

50.00

100.00

2,000,000

Persen

60.00

68.00

2,650,000

76.00

3,000,000

84.00

2,500,000

92.00

3,000,000

100.00

Persen

60.00

68.00

5,331,250

76.00

5,531,250

84.00

5,831,250

92.00

6,081,250

100.00

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

100.00

2,000,000

2,300,000

100.00

13,450,000

6,331,250

100.00

29,106,250

3,000,000

15,000,000

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

9

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan

Persen

6 Organisasi Pemuda

20.00

1,000,000

20.00

1,000,000

20.00

1,000,000

20.00

1,000,000

20.00

1,000,000

20.00

5,000,000

Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga

Persen

5 Cabang Olahraga

20.00

2,000,000

20.00

2,000,000

20.00

2,000,000

20.00

2,000,000

20.00

2,000,000

20.00

10,000,000

Urusan Penanaman Modal

2,300,000

2,050,000

2,150,000

2,575,000

2,725,000

11,800,000

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Program Peningkatan promosi dan kerjasama

Terciptanya iklim usaha yang kondusif Perda/Perbu bagi penanam modal. memperkuat p/Informasi daya saing perekonomian dan Peluang mempercepat peningkatan Usaha penanaman modal Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan hak. kewajiban dan tanggungjawab penanaman modal Terselenggaranya kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pemerintah Meningkatnya citra sumedang sebagai daerah tujuan penanaman modal dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif


5

3

500,000

3

500,000

3

500,000

3

650,000

3

650,000

15

2,800,000

100.00

100.0

100,000

100.00

100,000

100.00

100,000

100.00

100,000

100.00

100,000

100.00

500,000

Kali

4

3

200,000

3

200,000

3

200,000

3

325,000

3

325,000

15

1,250,000

Kali

3

2

400,000

2

400,000

2

400,000

2

450,000

2

450,000

10

2,100,000

Persen

Hal VIII - 9

NO


Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah

10


SATUAN



2014 TARGET

2015 Rp (000)

TARGET

2016 Rp (000)

TARGET

2017 Rp (000)

TARGET


2018 Rp (000)

TARGET

Rp (000)

TARGET

Rp (000)

Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal

Persen

100.00

100.00

350,000

100.00

400,000

100.00

500,000

100.00

600,000

100.00

750,000

100.00

2,600,000

Tersusunnya dokumen basis data potensi daerah, dokumen daya tarik daerah, dokumen strategi pemikat investor dan dokumen prosedur investasi

Persen

-

100.00

500,000

100.00

200,000

100.00

200,000

100.00

150,000

100.00

150,000

100.00

1,200,000

Kali

1

1

250,000

1

250,000

1

250,000

1

300,000

1

300,000

5

1,350,000

Peningkatan pengetahuan masyarakat, dunia usaha dalam bidang penanaman modal

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

6,500,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

32,500,000

Dinas Koperasi dan UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Meningkatnya kualitas SDM KUMKM berbasis sumber daya lokal

Orang

816

100

1,000,000

100

1,000,000

100

1,000,000

100

1,000,000

100

1,000,000

500

5,000,000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Jatidiri Koperasi dan Akses Kemitraan Koperasi

Koperasi

213

73

750,000

72

750,000

72

750,000

72

750,000

72

750,000

361

3,750,000

UKM

210

100

1,250,000

100

1,250,000

100

1,250,000

100

1,250,000

100

1,250,000

500

6,250,000

Terwujudnya fasilitasi bantuan permodalan dan sarana usaha KUMKM

KUKM

620

100

1,000,000

100

1,000,000

100

1,000,000

100

1,000,000

100

1,000,000

500

5,000,000

Terciptanya akselerasi pasar yang kuat bagi KUMKM

KUKM

364

130

1,000,000

130

1,000,000

130

1,000,000

130

1,000,000

130

1,000,000

650

5,000,000

Meningkatnya Kualitas Pemasaran dan jaringan usaha UKM yang kompetitif

UMK

640

240

1,500,000

240

1,500,000

240

1,500,000

240

1,500,000

240

1,500,000

1,200

7,500,000

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM

11

Meningkatnya Jaringan Usaha. kemitraan dan fasilitasi PIRT dan Halal

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2,963,572

2,963,572

2,963,572

2,963,572

2,963,572

14,817,860

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Transmigrasi

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Penduduk bernomor induk kependudukan (NIK) Nasional

Persen

90.00

95.00

97.50

100.00

100.00

100.00

100.00

Rasio kepemilikan kartu keluarga per satuan kepala keluarga

Persen

25.56

56.53

75.00

99.00

99.00

99.00

99.00

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk wajib KTP

Persen

61.32

87.59

97.87

99.00

99.00

99.00

99.00

Rasio bayi berakte kelahiran

Persen

25.11

35.00

50.00

60.00

70.00

80.00

80.00

Rasio pasangan berakte nikah

Persen

39.47

45.00

52.50

60.00

70.00

80.00

80.00


2,963,572

2,963,572

2,963,572

2,963,572

2,963,572

14,817,860

Hal VIII - 10

NO



SATUAN



12 Urusan Ketenagakerjaan

2015 Rp (000)

TARGET

11,308,254

2016 Rp (000)

TARGET

11,308,254

2017 Rp (000)

TARGET

11,308,254


2018 Rp (000)

TARGET

11,308,254

Rp (000)

TARGET

11,308,254

Rp (000) 56,541,270

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persen

43.00

100.00

Persen

81.00

100.00

Persen

80.00

100.00

100.00

3,556,160

100.00

100.00

3,556,160

100.00

100.00

100.00

3,556,160

100.00

100.00

100.00

3,556,160

100.00

100.00

100.00

3,556,160

100.00

100.00

17,780,800

100.00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Persen

23.48

100.00

600,000

100.00

600,000

100.00

600,000

100.00

600,000

100.00

600,000

100.00

3,000,000

Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial

Besaran Kasus diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

Persen

25.00

100.00

49,550

100.00

49,550

100.00

49,550

100.00

49,550

100.00

49,550

100.00

247,750

Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek

Persen

71.56

100.00

Besaran Pemeriksaan Perusahan

Persen

35.63

100.00

Besaran Pengujian Peralatan Perusahaan

Persen

55.58

100.00

Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan

13

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat pelatihan berbasis kopetensi Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat pelatihan berbasis masyarakat Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Urusan Ketahanan Pangan

100.00 7,102,544

100.00

100.00 7,102,544

100.00

2,075,000

100.00

100.00 7,102,544

100.00

2,349,500

100.00

100.00 7,102,544

100.00

2,757,500

100.00

100.00 7,102,544

100.00

3,239,000

100.00

35,512,720

100.00

3,840,000

14,261,000

Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Persen

89.00

89.50

90.00

90.50

91.00

91.50

91.50

Persentase Pangan

Persen

46.83

53.43

60.00

66.60

73.20

79.80

79.80

Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan di Daerah

Persen

60.00

75.00

90.00

95.00

100.00

100.00

100.00

Persentase Stabilitas Pasokan Pangan

Persen

80.00

85.00

Persen

85.90

87.80

90.00

91.90

93.80

95.70

95.70

Persen

66.25

73.13

80.00

86.90

93.80

100.00

100.00

Persen

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

75.00

75.00

Penguatan

Persentase Skor Harapan (PPH)

Cadangan

Harga

Pola

Pangan

Persentase Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan Persentase Penanganan Rawan Pangan Urusan Pemberdayaan 14 Perempuan dan Perlindungan Anak

dan

dan

Daerah

2,075,000

609,050

90.00

2,349,500

724,458

95.00

2,757,500

844,126

100.00

3,239,000

965,245

100.00

3,840,000

1,088,032

100.00

14,261,000

4,230,911

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan


Hal VIII - 11

NO

URUSAN/PROGRAM PRIORITAS Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan


SATUAN



Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Rp (000)

TARGET

159,050 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu

Persen

100.00

100.00

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

2015

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Persen

20.00

150,000

Rp (000)

TARGET

184,458

100.00

175,000

2017 Rp (000)

TARGET

214,126

100.00

200,000

Rp (000)

TARGET

245,245

100.00


2018

225,000

Rp (000)

TARGET

278,032

100.00

250,000

Rp (000)

1,080,911

100.00

1,000,000

130,000

165,000

200,000

235,000

270,000

1,000,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

250,000

20.00

Urusan Keluarga 15 Berencana dan Keluarga Sejahtera

2016

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

130,000

155,000

180,000

205,000

230,000

900,000

6,985,820

7,101,320

7,617,570

8,129,070

8,333,820

38,167,600

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Progaram Kesehatan Reproduksi Remaja

300,000

Program Cakupan Pasangan Usia Subur yang Pengembangan Pusat isterinya dibawah usia 20 tahun Informasi dan Konseling (3.5%) KRR

Persen

3.50

3.25

Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi Program Keluarga Berencana Program Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan KBKR Yang Mandiri Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program Pengembangan Model Operasional BKB. Posyandu- Paud

2.97

180,000

Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%

Persen

67.82

6.24

69.11

Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB) ber-KB (70%)


Persen

89.54

400,000

500,000

2.75

180,000

1,234,000 Persen

500,000

650,000

2.65

180,000

1,259,000 70.92

2.50

180,000

1,384,000 72.73

550,000

650,000

2.50

180,000

1,475,000 73.51

550,000

2,500,000

900,000

1,600,000 74.28

2,350,000

6,952,000 74.28

950,000

950,000

1,050,000

1,100,000

1,100,000

5,150,000

320,000

370,000

370,000

420,000

420,000

1,900,000

6.00

Program Keluarga Berencana Program penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga

350,000

400,000

5.80

5.50

5.00

4.50

4.50

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

550,700

550,700

561,450

551,450

550,700

2,765,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

3,000,000

90.29

91.04 400,000

91.79 400,000

92.54 400,000

93.29 400,000

.93.29 400,000

2,000,000

Hal VIII - 12

NO



Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berKB (87%)

Program pembinaan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB-KR Ratio Petugas Lapangan Keluarga yang mandiri Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan

SATUAN

Persen



2014 TARGET

93.29

2015 Rp (000)

93.54

TARGET

37.3

49.90

Rp (000)

93.79 1,090,000

Persen

2016 TARGET

2017 Rp (000)

94.40 900,000

62.50

TARGET

Rp (000)

94.29 900,000

75.10


2018 TARGET

Rp (000)

94.54 900,000

87.70

TARGET

Rp (000)

94.54 900,000

100.00

4,690,000 100.00

Program Pembinaan peranserta masyarakat dalam KB-KR yang mandiri

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan

Persen

39.51

42.33

558,120

45.15

588,120

47.97

618,120

50.79

648,120

53.61

678,120

53.61

3,090,600

Program Pelayanan Kontrasepsi

Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun

Persen

-

30.00

300,000

30.00

300,000

30.00

300,000

30.00

350,000

30.00

350,000

30.00

1,600,000

Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB-KR yang mandiri

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun

Persen

100.00

100.00

103,000

100.00

153,500

100.00

204,000

100.00

254,500

100.00

305,000

100.00

1,020,000

16 Urusan Perhubungan

10,988,000

10,064,000

12,094,000

8,999,000

9,954,000

52,099,000

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Ketersediaan Peraturan/Dokumen Pendukung Bidang Perhubungan

Peningkatan Penurunan tingkat kecelakaan lalu Keselamatan Lalu Lintas lintas Dan Angkutan Jalan

Ketersediaan fasilitas lalu lintas

Rehabilitasi dan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Pemeliharaan Prasarana LLAJ yang Terpelihara dan Fasilitas LLAJ Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 17

66.84

73.00

75.00 2,585,000

Peningkatan Pelayanan Jumlah Orang yang terangkut Angkutan angkutan umum/hari

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Persen

Peningkatan KIR angkutan umum

96.00 2,585,000

Orang

38,777

44,000

2,056,000

41,000

1,886,000

47,000

2,016,000

45

1,946,000

49,000

2,076,000

49,000

9,980,000

410

360

1,102,000

325

1,118,000

292

1,143,000

263

1,168,000

237

1,193,000

237

5,724,000

Persen

40.00

50.00

2,725,000

55.00

1,825,000

60.00

1,800,000

65.00

1,800,000

70.00

1,900,000

70.00

10,050,000

Persen

40.00

50.00

1,050,000

55.00

900,000

60.00

1,350,000

65.00

1,200,000

70.00

1,800,000

70.00

6,300,000

Kendaraan

3,376

3,500

1,470,000

3,525

1,750,000

3,550

300,000

3,575

300,000

3,600

300,000

3,600

4,120,000

4,510,000

4,670,000

100.00

15,925,000

31.38

4,425,350

82.83

100.00 2,685,000

14.23

Urusan Komunikasi dan Informatika

65.68

100.00 2,585,000

Persen

Kejadian

48.53

98.00 5,485,000

4,230,000

100.00

5,290,000

23,125,350

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kerja sama Informasi dengan Media Massa

Frekuensi pelaksanaan diseminasi informasi Nasional


Kecamatan

15

26

1,805,350

26

1,615,000

26

1,925,000

26

1,735,000

26

2,395,000

26

9,475,350

Hal VIII - 13

NO



Peningkatan sistem informasi Pengembangan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan melalui electronic government sistem dan konten telematika Jumlah Pengunjung Web Site www.sumedangkab.go.id Pengembangan Sumber Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Daya Komunikasi dan dan BTS Informatika Pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Pengembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika Pembinaan Telematika Daerah

Pengembangan komunikasi, informasi, dengan media masa

SATUAN



2014 TARGET

2015 Rp (000)

TARGET

Rp (000)

TARGET

2017 Rp (000)

TARGET


2018 Rp (000)

TARGET

Rp (000)

TARGET

Rp (000)

Persen

26.15

35.00

820,000

40.00

820,000

45.00

770,000

50.00

270,000

55.00

270,000

55.00

2,950,000

Orang

155,166

200,000

350,000

210,000

350,000

220,000

350,000

230,000

350,000

240,000

350,000

240,000

1,750,000

Radio/TV lokall/BTS

297

309

200,000

310

200,000

311

200,000

312

200,000

312

200,000

312

1,000,000

225,000

45.00

150,000

50.00

250,000

55.00

150,000

60.00

300,000

60.00

1,075,000

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika

Persen

35.00

40.00

Pengadaan barang dan jasa melalui LPSE

Hari

365

365

365 325,000

Jumlah kegiatan yang terinformasikan melalui Layanan M-CAP

Kali

Jumlah Wilayah, Media Elektronik dan Media Komunikasi yang Terbina

Persen

47.53

69.42

Jumlah Jaringan Komunikasi Stasioner

Jaringan

7,256

7,300

Jumlah Jaringan Komunikasi Mobile

Jaringan

350,000

360,000

0.21

0.21

Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk

2016

Rasio

48

58

18 Urusan Pertanahan

365 350,000

68

600,000

71.17

78

625,000

7,310 100,000

370,000

71.92

400,000

380,000

650,000

73.17

150,000

390,000

675,000

79.42

450,000

400,000

700,000

79.42

3,250,000

7,340 650,000

400,000

1,750,000

0.22

0.22 465,850

1,875,000 100

7,340

0.22 423,500

365 425,000

100

7,330

0.21 385,000

365 400,000

88

7,320

0.21 350,000

365 375,000

512,435

2,136,785

Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan Penataan Penguasaan, Tersedianya data, informasi dan Pemilikan, Penggunaan administrasi pertanahan dan Pemanfaatan Tanah

Paket

5

1

200,000

1

220,000

1

242,000

1

266,200

1

292,820

5

1,221,020

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Paket

3

1

150,000

1

165,000

1

181,500

1

199,650

1

219,615

5

915,765

Terfasilitasinya Kebutuhan lahan untuk Kepentingan umum

Urusan Kesatuan 19 Bangsa dan Politik Dalam Negeri

5,604,500

5,192,500

5,317,500

5,842,500

6,752,300

28,709,300

Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Frekuensi konflik antar suku Frekuensi Konflik beragama/Keyakinan

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Jumlah petugas Menjaga Ketertiban dan masyarakat (linmas) Keamanan Program Pendidikan Politik Masyarakat

antar

perlindungan

Jumlah LSM, Ormas dan OKP Jumlah Organisasi Politik Daerah


Konflik umat

0

0

0 100,000

Konflik

0

0

Orang

4,137

4,137

LSM/Ormas/ OKP

347

70

Partai Politik

12

0

190,000

4,137

190,000

4,137

200,000

4,137

250,000

4,137

680,000 0

275,000

69 345,000

12

0 180,000

0

69 340,000

12

0 160,000

0

69 285,000

12

0 140,000

0

70 280,000

12

0 100,000

4,137

347 350,000

12

1,105,000

1,600,000 12

Hal VIII - 14

NO

URUSAN/PROGRAM PRIORITAS Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam


Frekuensi kriminalitas di dusun/desa

Peningkatan jumlah tanggap bencana

kecamatan

SATUAN



2014 TARGET

2015 Rp (000)

TARGET

2016 Rp (000)

TARGET

2017 Rp (000)

TARGET


2018 Rp (000)

TARGET

Rp (000)

TARGET

Rp (000)

Kasus

0

0

90,000

0

90,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

480,000

Kecamatan

3

5

1,900,000

7

1,750,000

9

1,660,000

11

1,990,000

13

2,095,000

13

9,395,000

0.0

45.00

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Cakupan patroli siaga, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (3 x Patroli dalam 1 hari)

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (1 orang setiap RT atau sebutan lainnya) Program Pemeliharaan Keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal

Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Persen

50.00 1,494,500

Persen

58.00

60.00

Persen

100.00

70.00

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan 20 Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

60.00 2,027,500

62.00

1,550,000

75.00

53,618,475

65.00 2,027,500

65.00

750,000

80.00

63,116,823

70.00 2,027,500

70.00

850,000

85.00

63,402,055

70.00 1,682,300

75.00

970,000

90.00

62,161,272

9,259,300 75.00

2,070,000

90.00

65,971,132

6,190,000

308,269,756

Sekretariat Daerah Program peningkatan Kualitas Kebijakan manajemen Pemerintahan

Persentase kualitas kebijakan manajemen pemerintahan

100.00

100.00

3,262,500

100.00

2,675,000

100.00

2,250,000

100.00

2,325,000

100.00

3,000,000

100.00

13,512,500

-

75

150,000

75

175,000

75

175,000

75

175,000

75

175,000

75

850,000

Persen

74.72

75,20

2,400,000

75,65

2,100,000

76,42

2,500,000

76,93

1,700,000

77,26

1,700,000

77,26

10,400,000

Pemberian layanan hukum terhadap Program Penerapan dan aduan/pengajuan permasalahan penegakan hukum hukum yang diterima

Persen

-

100.00

925,000

100.00

1,225,000

100.00

1,250,000

100.00

1,250,000

100.00

1,250,000

100.00

5,900,000

Program Penataan Sarana dan Prasarana Hukum

Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Publik dibidang Informasi Hukum (JDIH)

Persen

-

100.00

100,000

100.00

125,000

100.00

125,000

100.00

125,000

100.00

125,000

100.00

600,000

Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Persen

100.00

100.00

2,390,000

100.00

2,500,000

100.00

2,510,000

100.00

2,560,000

100.00

2,575,000

100.00

12,535,000

Ketercapaian fungsi pengawasan DPRD

Persen

100.00

100.00

Ketercapaian fungsi legislasi DPRD

Persen

100.00

100.00

Ketercapaian fungsi budgeting DPRD

Persen

100.00

100.00

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien

Persen

Daerah/Piha k Ke-3

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


100.00 11,546,134

100.00 100.00

100.00 12,700,747

100.00 100.00

100.00 13,970,822

100.00 100.00

100.00 15,367,904

100.00 100.00

100.00 16,904,694

100.00

70,490,300

100.00

Hal VIII - 15

NO



SATUAN



2014 TARGET

2015 Rp (000)

TARGET

2016 Rp (000)

TARGET

2017 Rp (000)

TARGET


2018 Rp (000)

TARGET

Rp (000)

TARGET

Rp (000)

Badan Kepegawaian Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Ketersediaan pendukung kediklatan Aparatur

Paket

1

2

86,848

3

512,180

3

523,398

3

535,737

3

549,311

14

2,207,474

Program Pendidikan Kedinasan

Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat

orang

134

419

3,805,388

1,262

11,399,189

1,002

8,578,335

517

5,164,335

517

5,307,335

3,695

34,254,582

Penyusunan regulasi kepegawaian

Paket

-

1

1

1

2

1

6

Frekuensi Penataan dan Penempatan Pegawai dalam jabatan

Kali

21

22

19

19

19

19

98

Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan dan kenaikan pangkat

orang

2,573

2,150

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2,200 3,745,821

2,225 4,365,118

2,225 4,770,227

11,000 5,172,532

20,664,203

Jumlah Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai, ijin perceraian dan perkawinan

Persen

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah Pelayanan Pengelolaan administrasi Kepegawaian

orang

2,319

9,428

8,368

7,556

7,437

7,322

40,111

2

2

2

2

2

2

10

Terlaksananya rekruitmen pegawai Program Pengembangan Data dan Informasi

2,200 2,610,505

Tersedianya Data Base Pegawai

kali paket

1

2

Persen

10.74

12.45

12.53

12.70

12.88

13.04

13.04

Perda/ Perbup/Dok

14

14

14

14

14

14

14

237,420

3

421,496

1

316,739

1

364,250

1

418,888

4

1,758,793

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Rasio APBD terhadap PDRB Tersedianya data dan informasi keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Tersedianya data penggajian pegawai

SKPD

63

63

Tersedianya dokumen pelaksanaan APBD

Dokumen

2

2

2

2

2

2

2

Pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah

Dokumen

4

4

4

4

4

4

4

Raperda/Ra perbup

4

4

525,000

4

561,750

4

601,073

4

643,148

4

681,736

4

3,012,706

Tersedianya data APBD Hasil evaluasi

15,579,680

63

14,975,640

63

16,236,571

63

17,180,671

63

18,111,636

63

82,084,197

Inspektorat Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Orang

10

26

500,000

26

500,000

26

500,000

26

500,000

26

500,000

26

2,500,000

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakankebijakan KDH

Menurunnya jumlah temuan terhadap ketaatan dan sistem pengendalian internal

Temuan

471

150

9,350,000

110

9,350,000

97

9,350,000

70

9,350,000

50

9,350,000

50

46,750,000

Program Penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan

Tersedianya sistem dan prosedur pengawasan

1

1

150,000

1

150,000

1

150,000

1

150,000

1

150,000

1

750,000


Paket

Hal VIII - 16

NO



SATUAN



2014 TARGET

2015 Rp (000)

Urusan Pemberdayaan 21 Masyarakat dan Desa

TARGET

2016 Rp (000)

4,510,500

TARGET

2017 Rp (000)

5,052,600

TARGET

Rp (000)

6,123,120


2018 TARGET

Rp (000)

7,102,944

TARGET

8,523,533

Rp (000) 31,312,697

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Frekuensi Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Paket

3

3

3 691,500

Frekuensi Fasilitasi dan Evaluasi DBH Pajak Daerah, Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD

3 829,800

Kali

4

4

305,000

4

366,000

4

439,200

4

527,040

4

632,448

20

2,269,688

Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Frekuensi Fasilitasi peningkatan Ekonomi dan ekonomi masyarakat perdesaan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan

Paket

7

7

1,929,000

5

2,074,800

5

2,489,760

5

2,987,712

5

3,585,254

27

13,066,526

Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan

Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna, Perilaku Hidup Sehat, dan Lingkungan yang Bersih

Paket

3

3

570,000

3

684,000

3

820,800

3

984,960

3

1,181,952

15

4,241,712

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Intensitas Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Paket

10

10

1,015,000

8

1,098,000

9

1,377,600

7

1,408,320

7

1,689,984

41

6,588,904

1,487,645

1,487,645

1,487,645

2

5,145,866

2

22 Urusan Sosial

2

15 1,433,894

2

Frekuensi Fasilitasi Kegotong royongan

2

3 1,194,912

Paket

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

2

3 995,760

1,487,645

10

1,487,645

7,438,225

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Persentase PMKS skala Kabupaten Sumedang yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Persentase PMKS skala Kabupaten Narapidana, Sumedang yang menerima program PSK,Narkoba dan pemberdayaan sosial melalui Penyakit Sosial lainnya) kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis Program Pembinaan lainnya Lanjut Usia Terlantar

Persen

27.19

20.00

163,350

20.00

163,350

100.00

163,350

100.00

163,350

100.00

163,350

100.00

816,750

Persen

34.00

39.65

84,100

39.65

84,100

100.00

84,100

100.00

84,100

100.00

84,100

100.00

420,500

Persen

100.00

100.00

72,375

100.00

72,375

100.00

72,375

100.00

72,375

100.00

72,375

100.00

361,875

Program Pembinaan Anak Terlantar Persentase panti sosial skala Program pelayanan dan Kabupaten Sumdang yang rehabilitasi menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial pelayanan kesejahteraan sosial


Hal VIII - 17

NO



Persentase Wahana Kesejahteraan Program Pemberdayaan Sosial Berbasis Masyarakat Kelembagaan (WKSBM) yang menyediakan sarana Kesejahteraan Sosial dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Program Perlindungan Sosial bagi PMKS yang termasuk dalam kriteria Korban Bencana.

Program Pembinaan dan latihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Persentase korban bencana skala Kabupaten Sumedang yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat

SATUAN



2014 TARGET

2015 Rp (000)

Persen

34.62

100.00

Persen

100.00

100.00

376,020

TARGET

Rp (000)

100.00

Persen

100.00

100.00

Persentase Penyandak Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia tidak Potensial yang telah menerima jaminan sosial

Persen

12.50

27.50

23 Urusan Kebudayaan

376,020

100.00 439,250

Persentase Korban Bencana skala Kabupaten Sumedang yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap

2016 Rp (000)

100.00

439,250

27.50

2,500,000

376,020

100.00

100.00

352,550

TARGET

2017 Rp (000)

100.00

439,250

100.00

2,500,000

TARGET

376,020

100.00

100.00

352,550

TARGET

Rp (000)

100.00

439,250

100.00

2,500,000

TARGET

376,020

100.00

100.00

352,550


2018

100.00

439,250

100.00

2,500,000

1,880,100

100.00

100.00

352,550

Rp (000)

2,196,250 100.00

352,550

100.00

2,500,000

1,762,750

12,500,000

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Program pengembangan nilai budaya

Persentase peningkatan apresiasi masyarakat terhadap nilai budaya

persen

20 Kali

20

1,000,000

20

1,000,000

20

1,000,000

20

1,000,000

20

1,000,000

20

5,000,000

Program pengelolaan kekayaan budaya

Persentase peningkatan apresiasi masyarakat terhadap karya budaya

persen

5 Kali

20

1,500,000

20

1,500,000

20

1,500,000

20

1,500,000

20

1,500,000

20

7,500,000

24 Urusan Statistik

1,125,000

1,760,000

1,620,000

1,680,000

1,865,000

8,050,000

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan data statistik daerah

Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan

Persen

80.00

100.00

25 Urusan Kearsipan

1,125,000

100.00

2,820,000

1,760,000

100.00

2,794,500

1,620,000

100.00

3,408,950

1,680,000

100.00

3,066,745

1,865,000

100.00

3,373,420

8,050,000

15,463,615

Kantor Arsip Daerah Program Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pengelola kearsipan

Ketersediaan jumlah arsiparis/pengelola arsip

Orang

224

157

340,000

157

374,000

157

411,400

157

452,540

157

497,794

785

2,075,734

Program Pengembangan/Pemelih Ketersediaan sarana/prasarana kearsipan Paket araan sarana dan prasarana kearsipan

199

23

1,325,000

20

1,100,000

21

1,600,000

20

1,210,000

20

1,331,000

104

6,566,000

798,600

37,500

878,460

162,500

3,663,060

3

331,000

Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip

Jumlah arsip daerah yang terpelihara

Dokumen

25,000

27,500

600,000

30,000

660,000

32,500

726,000

35,000

Program Penelusuran arsip yang bernilai sejarah

Jumlah sejarah

Dokumen

3

1

100,000

1

110,000

1

121,000

-


dokumen

yang

bernilai

-

-

-

Hal VIII - 18

NO



SATUAN

Program Peningkatan kualitas layanan informasi kearsipan

Terlayaninya SKPD, Desa dan masyarakat dalam hal informasi kearsipan

SKPD

Program Pengembangan khasanah kearsipan

Jumlah SKPD yang menyerahkan arsip statis

SKPD

Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan

Ketersediaan Peraturan tentang Tata Kearsipan

Perbup

Bupati



2014 TARGET 0

7

0

2015 Rp (000)

TARGET

2016 Rp (000)

TARGET

2017 Rp (000)

TARGET


2018 Rp (000)

TARGET

Rp (000)

TARGET

Rp (000)

18

355,000

18

390,500

18

429,550

18

472,505

18

519,756

90

2,167,311

2

100,000

2

110,000

2

121,000

2

133,100

2

146,410

10

610,510

1

50,000

1

50,000

-

26 Urusan Perpustakaan

-

575,000

-

1,444,400

-

-

1,184,400

-

-

1,264,400

-

1,359,400

5,827,600

Kantor Perpustakaan Daerah Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Jumlah Perpustakaan Baca dan Pembinaan Perpustakaan Jumlah Bahan Pustaka B

URUSAN PILIHAN

1

Urusan Perikanan dan Kelautan

Orang Perpustakaa n Eksemplar

25,852

26,852

489

494

264,200

272,200

28,352 575,000

501

30,552 1,444,400

283,200

7,450,000

511

33,552 1,184,400

298,200

6,675,000

526

37,552 1,264,400

316,200

9,675,000

546

37,552 1,359,400

339,200

12,675,000

546

5,827,600

339,200

12,500,000

48,975,000

Dinas Peternakan dan Perikanan Peningkatan produksi ikan : Program Pengembangan budidaya perikanan

2

a. Ikan konsumsi

Ton

5,987

6,286

6,601 2,000,000

7,931 1,225,000

10,277 4,225,000

24,000 7,225,000

24,000 7,050,000

21,725,000

b. Ikan Hias

Ekor

528,644

541,860

555,406

569,291

583,524

598,112

598,112

c. Benih Ikan

Ribek

125,717

132,006

138,620

155,198

172,955

211,629

211,629

Persen

50.00

10.00

Program Peningkatan sarana dan prasarana bidang perikanan

Persentase peningkatan sarana prasarana produksi perikanan

Program Peningkatan Konsumsi Hasil Perikanan

Peningkatan tingkat konsumsi ikan

Kg/Kapita

15.20

16.40

100,000

16.90

100,000

17.40

100,000

17.90

100,000

18.40

100,000

Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan

Peningkatan kualitas produk olahan perikanan

Unit Usaha

35.00

10.00

100,000

5.00

100,000

5.00

100,000

5.00

100,000

5.00

100,000

Urusan Pertanian

5,250,000

10.00

29,128,000

5,250,000

10.00

31,563,000

5,250,000

10.00

30,038,000

5,250,000

10.00

30,398,000

5,250,000

50.00

18.40

30.00

30,358,000

26,250,000

500,000

500,000

151,485,000

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Peningkatan produksi padi sebesar 2% per tahun Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

ton GKG

510,862

521,079

Peningkatan produksi palawija sebesar 2% per tahun

ton

244,028

248,909

Peningkatan produksi hortikultura unggulan dan prospektif daerah

ton

160,259

218,000


531,501 9,000,000

253,887 228,000

542,131 9,250,000

258,964 239,000

552,973 9,500,000

264,144 250,000

564,033 9,750,000

269,427 262,000

564,033 10,000,000

269,427

47,500,000

262,000

Hal VIII - 19

NO



SATUAN



2014 TARGET

2015 Rp (000)

TARGET

2016 Rp (000)

TARGET

2017 Rp (000)

TARGET


2018 Rp (000)

TARGET

Rp (000)

TARGET

Rp (000)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Bertambahnya jumlah kelompok tani yang menerapkan pengelolaan pasca panen dan perbaikan mutu pengelolaan hasil pertanian

Kelompok tani

207

5

275,000

5

275,000

5

275,000

5

275,000

5

275,000

25.00

1,375,000

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Meningkatnya kemitraan usaha tani

Kelompok tani

12

13

350,000

14

350,000

15

350,000

16

350,000

17

350,000

17

1,750,000

Ketersediaan sarana, prasarana dan infrastruktur pertanian Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan - Alsintan Infrastruktur Lainnya - Jaringan Irigasi Perdesaan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian lainnya Program Pengembangan Agribisnis

250

2,200

250

Ha

2,000

500

- Jalan Usaha Tani

Km

8

10

Peningkatan lahan produktif perkebunan

Ha

10,606

73

1,294,000

73

1,294,000

73

1,294,000

73

1,294,000

73

1,294,000

365

6,470,000

Ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur perkebunan

Kel

143

21

959,000

23

1,034,000

21

749,000

21

749,000

21

749,000

107

4,240,000

Frekuensi fasilitasi kemitraan usaha agrobisnis komoditas perkebunan

Kel

5

1

475,000

1

225,000

1

225,000

1

125,000

1

125,000

5

1,175,000

Persen

80.00

4.00

10,000,000

500

250 10,000,000

10

500

250

1,250

Unit

10,000,000

10

500

250 10,000,000

500

10

10,000,000

2,500

50,000,000

50

10

Dinas Peternakan dan Perikanan Persentase peningkatan produksi daging, telur dan susu

4.00

4.00

4.00

4.00

20

Program Peningkatan produksi hasil peternakan

a. Daging

Ton

11,852

12,284

b. Telur

Ton

1,362

1,376

1,390

1,404

1,418

1,432

7,020

c. Susu

Ton

12,644

13,277

13,941

14,638

15,370

16,138

73,364

Program Peningkatan sarana dan prasarana bidang peternakan

Persentase peningkatan sarana dan prasarana bidang peternakan

Persen

50.00

10.00

1,000,000

10.00

1,000,000

10.00

1,000,000

10.00

1,000,000

10.00

1,000,000

50

5,000,000

Persen

100.00

100.00

950,000

100.00

950,000

100.00

950,000

100.00

950,000

100.00

950,000

100.00

4,750,000

Persen

100.00

100.00

325,000

100.00

325,000

100.00

325,000

100.00

325,000

100.00

325,000

100.0000

1,625,000

5

500,000

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program Peningkatan Kesehatan masyarakat veteriner Program Peningkatan pengelolaan hasil produksi peternakan Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternakan dan perikanan

Persentase pengendalian tingkat kematian ternak dan pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan Zoonosis Tingkat keamanan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) Peningkatan kualitas produk olahan peternakan

Unit Usaha

3

1

Jumlah sarana dan prasarana Pasar Hewan Lokal yang terpelihara

Unit

1

1

Persentase peningkatan sarana dan prasarana Pasar Hewan Regional

Persen

0

Jumlah aparatur / pelaku usaha peternakan dan perikanan yang mengikuti pelatihan teknis/magang, dsj.

orang

20

Persentase peningkatan data dan informasi


4,050,000

100,000

12,547

1

-

10.00

1

100,000

13,122

1

1

100,000

22,350,000

2

-

10

3,200,000 100.00

50

10 300,000

16.00

64,779

4,890,000

500,000

300,000 16.00

14,000

100,000

10.00

10 400,000

4,680,000

500,000

10.00

10

32.00

4,470,000

-

80.00

10

12,826

2,100,000

250,000 10.00

100,000

1 100,000

Persen

4,260,000

300,000 16.00

1,550,000 90.00

Hal VIII - 20

NO

3



SATUAN



2014 TARGET

2015 Rp (000)

Urusan Kehutanan

TARGET

2016 Rp (000)

5,027,000

TARGET

2017 Rp (000)

4,837,000

TARGET

Rp (000)

4,707,000


2018 TARGET

Rp (000)

4,707,000

TARGET

Rp (000)

4,707,000

23,985,000

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

4

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Jumlah kelompok usaha aneka Hasil Hutan Non Kayu

Kelompok

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Persentase Lahan Kritis terhadap Luas Wilayah Kabupaten Sumedang

Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan Program perencanaan dan pengembangan hutan

74

7

Persen

9.16

0.64

2,987,000

0.64

3,087,000

0.64

2,987,000

0.64

2,987,000

0.64

Persentase Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Persen

16.67

16.67

150,000

16.67

150,000

16.67

150,000

16.67

150,000

Persentase Luasan Kawasan Hutan minimal yakni 30% dari luas wilayah

Persen

27.25

0.55

630,000

0.55

600,000

0.55

600,000

0.55

600,000

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

1,260,000

7

8,023,500

1,000,000

7

8,138,500

970,000

7

8,265,000

970,000

7

35

5,170,000

2,987,000

3.20

15,035,000

16.67

150,000

83.33

750,000

0.55

600,000

2.75

3,030,000

8,137,950

970,000

8,264,395

40,829,345

Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan Program pengendalian air tanah

Ketersediaan air bersih yang bersumber dari air tanah

Program pembinaan dan Berkembangnya Energi Alternatif di pengembangan bidang masyarakat energi baru terbarukan Program pembinaan dan Rasio elektrifikasi pengembangan bidang Ketersediaan lampu penerangan jalan ketenagalistrikan umum Program pembinaan dan Persentase pengawasan pemegang pengawasan bidang IUP pertambangan Program pengawasan dan penertiban kegiatan Menurunnya resiko bencana di rakyat yang berpotensi daerah rawan bencana geologi merusak lingkungan 5

Titik

0

KK

387

2

500,000

2

550,000

2

605,000

2

665,500

2

732,050

10

3,052,550

20

150,000

20

150,000

20

150,000

20

150,000

20

150,000

100

750,000

Persen

75.21

0.50

2,973,500

0.50

2,973,500

0.50

2,973,500

0.50

2,973,500

0.50

2,973,500

2.50

14,867,500

PJU

1,629

750

3,750,000

750

3,750,000

750

3,750,000

750

3,750,000

750

3,750,000

3,750

18,750,000

100

100

400,000

100

440,000

100

484,000

100

266,200

100

292,820

100

1,883,020

2

5

250,000

4

275,000

4

302,500

4

332,750

4

366,025

21

1,526,275

Persen

Desa

Urusan Pariwisata

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

30,000,000

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

6

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Persentase peningkatan kunjungan wisatawan 20 persen per tahun

Persen

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Destinasi wisata unggulan yang dikembangkan

Lokasi

Urusan Perindustrian

10,00

3

20,00

1,000,000

40,00

1,000,000

60,00

1,000,000

80,00

1,000,000

100,00

1,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

2,200,000

2,100,000

1,800,000

1,900,000

1,900,000

100,00

5

5,000,000

25,000,000

9,900,000

Dinas Perindustrian dan Perdagangan


Hal VIII - 21

NO

URUSAN/PROGRAM PRIORITAS Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri




2014 TARGET

Kelompok

2

5

Peningkatan jumlah IKM yang dilatih dalam pengelolaan usaha dan legalitas usaha

kelompok

3

5

Pengembangan sistem dan jaringan Program informasi Perindustrian Pengembangan SentraSentra Industri Potensial Peningkatan Jumlah promosi produk IKM yang diikuti

2015 Rp (000)

Peningkatan jumlah usaha Industri yang menggunakan teknologi yang lebih maju

Program Pengembangan Industri Peningkatan jumlah Kecil dan Menengah perajin/pengusaha dalam industri kreatif yang berbasis budaya unggulan

7

SATUAN

550,000

TARGET

Rp (000) 5

20

20

Kecamatan

0

26

5

Urusan Perdagangan

Rp (000) 5

550,000

Rp (000) 5

Rp (000) 5

Rp (000)

25

4,200,000 100

26 500,000

3 7,050,000

2,750,000

25

26 500,000

3

TARGET

850,000 20

26

9,750,000

550,000

5

20

2 5,550,000

550,000

TARGET

850,000

450,000


2018

5

26 750,000

2

TARGET

800,000 20

26

7,275,000

2017

5

20

2

TARGET

800,000

750,000 kali

550,000

5 900,000

orang

2016

2,950,000 12

6,375,000

36,000,000

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport

Prgram Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam negeri

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

8

Peningkatan pengusaha industri dan perdagangan di Kabupaten Sumedang yang menguasai prosedur ekspor dan impor

Orang

30

Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan serta penggunaan produk dalam negeri

Orang

60

30

60

30

60

30

210

Bertambahnya Jumlah promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah

Kali

0

4

5

6

5

4

24

Terbangunnya lembaga dan kerjasama kemitraan antara Pelaku usaha besar/asosiasi pengusaha dengan Pelaku usaha kecil/UKM

Kali

3

1

Terlaksananya sistem resi gudang untuk komoditi unggulan daerah

Persen

0

100

100

100

100

100

100

Meningkatnya kualitas SDM pengelola dan pedagang Pasar Tradisional

Orang

50

150

150

175

175

175

825

Meningkatnya Sarana dan prasarana pasar yang representatif

Persen

55

60

65

70

75

75

Sinkronisasi kebijakan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Lembaga

Meningkatnya Iklim Usaha perdagangan yang kondusif

50

1

30

150,000

6,275,000

6

30

2

70

4,425,000

6 400,000

Persen

150,000

75

30

1

200,000

5,750,000

6 525,000

80

30

1

200,000

5,825,000

6 3,350,000

85

30

150,000

5,150,000

6 575,000

90

150

5

850,000

27,425,000

6 625,000

95

5,475,000 95

Program Pemberdayaan Meningkatnya omset pasar tradisional dan Perlindungan Pasar 1 persen per tahun Tradisional

Rupiah (Juta)

1,023

1,025

200,000

1,035

200,000

1,045

200,000

1,056

200,000

1,066

200,000

1,066

1,000,000

Program Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan

Wilayah

-

1

250,000

1

250,000

1

250,000

1

250,000

1

250,000

5

1,250,000

Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang tertata

Urusan Ketransmigrasian


5,300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

7,000,000

Hal VIII - 22

NO



SATUAN



2015 Rp (000)

TARGET

2016 Rp (000)

TARGET

2017 Rp (000)

TARGET


2018 Rp (000)

TARGET

Rp (000)

TARGET

Rp (000)

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Transmigrasi Program Jumlah calon lokasi penerima Pengembangan Wilayah transmigran Ketransmigrasian

Lokasi

3.00

3.00

300,000

3.00

350,000

3.00

400,000

3.00

450,000

3.00

500,000

3.00

2,000,000

Program Transmigrasi lokal

Penanganan pemindahan penduduk miskin asal wilayah genangan jatigede melalui pola sisipan pedesaan

KK

4,250

4,250

4,000,000

4,250

4,000,000

Program Transmigrasi Regional

Penanganan pemindahan penduduk miskin asal wilayah genangan jatigede melalui pola resseltemen (penerima manfaat Cirebon, Majalengka, Indramayu)

KK

600

600

1,000,000

600

1,000,000


Hal VIII - 23

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 mempunyai tujuan memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD yang diinginkan dilihat dari pencapaian indikator outcome prioritas pembangunan daerah setiap tahun. Pada dasarnya indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator sasaran prioritas yang telah ditetapkan (outcomes). Indikator Kinerja Daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 meliputi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang menjelaskan tentang pencapaian setiap Misi RPJM Daerah dan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya daerah. Indikator kinerja daerah dapat dilihat pada tabel 9.1 dan tabel 9.2 dibawah ini.


Hal IX - 1

TABEL 9.1 INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018

MISI Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET CAPAIAN KINERJA


2014

2015

2016

2017

2018


Penilaian LAKIP

Interval 0-100

41,45

43,56

45,67

47,78

49,89

52,00

52,00

Penilaian LPPD

Interval 0-4

2,559

2,600

2,700

2,800

2,900

3,000

3,000

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Opini BPK Rasio belanja modal terhadap total belanja

Persen

13,93

20,00

22,50

25,00

27,50

30,00

30,00

Implementasi standar kompetensi jabatan struktural

Kali

8

8

6

6

6

6

32

Penerapan insentif berbasis kinerja

Persen

0,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

70,00

Penerapan sistem reward

Orang

2.573

2.150

2.200

2.200

2.225

2.225

11.000

Penerapan sistem punishment

Persen

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100

Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Persen

74,72

75,20

75,65

76,42

76,93

77,26

77,26

Penerapan SPM/SP

Persen

20,00

40,00

60,00

75,00

90,00

100,00

100,00

Unit Kerja

4

6

8

10

12

14

14

Persen

70,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Penerapan SMM/SNI/ISO 9001-2008 Persentase kesesuaian antara muatan Renstra SKPD dengan RPJMD RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018

Hal IX - 2

MISI Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN



2014

2015

2016

2017

2018


Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan RPJMD

Persen

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Turunannya

Persen

60,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Interval 1-8 (Tangga Arstein)

5-6

5-6

5-6

6-7

6-7

6-7

6-7

Persen

100,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif dilandasi dengan nilainilai keimanan dan ketaqwaan

Indeks Pendidikan

Poin

82,90

83,24

83,54

83,83

84,13

84,42

84,42

Indeks Kesehatan

Poin

71,05

71,35

71,65

71,95

72,25

72,55

72,55

Jumlah insiden yang disebabkan masalah perbedaan agama/keyakinan

Kasus

0

0

0

0

0

0

0



Persen

25,5

37,73

54,04

68,88

70,24

86,1

86,1

Status jalan kabupaten

Km

796,05

806,05

816,05

826,05

836,05

846,05

846,05

Cakupan daerah irigasi terhadap area pertanian

Ha

17.077,20

19.016,19

20.632,03

21.878,54

22.940,38

24.022,2

24.022,2


Persen

50,19

62,00

63,50

67,00

67,00


62,50

63,00

Hal IX - 3

MISI Meningkatkan efektivitas ketersediaan dan pemerintahan daerah kualitas infrastruktur dalam mewujudkan wilayah pelayanan publik dan kualitas demokrasi

INDIKATOR KINERJA



2014

2015

2016

2017

2018



Persen

35,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

75,00

Cakupan Layanan Rumah Tidak layak Huni

Persen

12,01

27,01

42,01

57,01

72,01

87,01

87,01

0

0

0

1

2

0

0

2

Rupiah (Milyar)

2.780,80

3.163,35

3.289,89

3.421,48

3.558,34

3.700,67

3.700,67

Poin

64,90

65,49

66,08

66,67

67,26

67,85

67,85

Kluster industri mikro dan kecil

Industri

5.751

5.753

5.753

5.755

5.759

5.761

5.761

Kluster industri menengah

Industri

18

18

18

19

19

20

20

Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah

UMKM

6.898

7.518

8.138

8.758

9.378

10.000

10.000

Pelatihan kerja

Orang

256

600

600

600

600

600

600

Penempatan tenaga kerja

Orang

2.82

500-1.500

500-1.500

500-1.500

500-1.500

500-1.500

500-1.500

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Kasus

7

0-12

0-12

0-12

0-12

0-12

0-12

Perusahaan

300

845

845

845

845

845

845

Orang

55.813

66.000

66.000

66.000

66.000

66.000

66.000

Kawasan

6

6

6

6

6

6

6

Lokasi

3

1

1

1

1

1

5

Kawasan Pengembangan Ekonomi Mengembangkan perekonominan Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan. serta memberdayakan dan melindungi kelompokkelompok usaha kecil dan menengah

SATUAN

Tingkat Investasi (PMTB) Indeks Daya Beli

Pengawasan Ketenagakerjaan Perlindungan tenaga kerja Kawasan strategis kabupaten Jumlah objek wisata daerah yang dikembangkan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018

Hal IX - 4

MISI

INDIKATOR KINERJA



2014

2015

2016

2017

2018


Rupiah (Juta)

3.025

4.450

4.600

4.750

5.250

5.500

5.500

Poin

0,30

0,29

0,28

0,27

0,26

0,25

0,25

Jenis Produk

16

16

16

16

16

16

16

Jenis Teknologi

1

1

2

2

2

2

2

SATUAN

Meningkatkan Mengembangkan efektivitas perekonominan pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang dalamberdaya mewujudkan yang saing dan pelayanan publik berkeadilan serta dan kualitas demokrasi memberdayakan dan melindungi kelompokkelompok usaha kecil dan menengah

Kredit Perbankan kepada UKM

Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan

Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan

Persen

42,24

42,25

42,25

42,26

42,26

42,27

42,27

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Persen

4,76

6,28

8,52

9,36

10,10

10,83

10,83

Rasio Lahan Kritis terhadap total luas wilayah

Persen

9,16

8,51

7,90

7,23

6,59

5,95

5,95

Luas lahan hutan

Persen

27,25

27,80

28,35

28,90

29,45

30,00

30,00

Kecamatan

3

5

7

9

11

13

13

Terlaksananya perlindungan, pengembangan, dan pewarisan nilainilai kasundaan

Kegiatan

50

50

50

50

50

50

50

Kunjungan Wisatawan Meningkat 20 Persen Per Tahun

Persen

10,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

100,00

Penggunaan bahasa sunda dalam proses belajar mengajar dan kegiatan pemerintahan

Persen

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

100,00

Indeks Gini Akses pasar untuk produk lokal Penggunaan teknologi dan rekayasa produk pertanian



Hal IX - 5

TABEL 9.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018

NO

I

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH


2014

2015

2016

2017

2018



Aspek Kesejahteraan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia

Poin

72,95

73,36

73,76

74,15

74,55

74,94

74,94

Indeks Daya Beli

Poin

64,90

65,49

66,08

66,67

67,26

67,85

67,85

Indeks Pendidikan

Poin

82,90

83,24

83,54

83,83

84,13

84,42

84,42

Indeks Kesehatan

Poin

71,05

71,35

71,65

71,95

72,25

72,55

72,55

Rupiah (Ribu)

13.405,70

14.179,80

15.056,00

15.932,30

16.808,50

17.684,80

17.684,80

Poin

0,30

0,29

0,28

0,27

0,26

0,25

0,25

Persen

11,81

11,31

10,81

10,31

9,80

9,32

9,32

Angka Melek Huruf

Persen

97,82

97,92

98,02

98,12

98,22

98,32

98,32

Rata-rata Lama Sekolah

Tahun

7,96

8,08

8,19

8,29

8,39

8,49

8,49

Angka Harapan Hidup

Tahun

67,53

67,81

67,99

68,17

68,35

68,53

68,53

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan

Persen

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke rumah sakit pada setiap unit

Persen

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Pendapatan Perkapita (adhb) Indeks Gini Tingkat Kemiskinan II

Aspek Pelayanan Umum

A

Fokus Layanan Urusan Wajib

1

Pendidikan

2

SATUAN

Kesehatan


Hal IX - 6

NO

3

4

5

6

2014

2015

2016

2017

2018


89,83

89,00

89,50

90,00

90,00

90,00

90,00

Persen

34,00

35,00

36,00

37,00

38,00

39,00

39,00

Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat

Persen

36,98

64,00

67,00

69,00

72,00

75,00

75,00

Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan

Persen

42,24

42,25

42,25

42,26

42,26

42,27

42,27


Persen

25,50

37,73

54,04

68,88

70,24

86,10

86,10


Persen

50,19

62,00

62,50

63,00

63,5

67,00

67,00


Persen

35,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

75,00

Kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW Kabupaten

Persen

70,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Persen

4,76

6,28

8,52

9,36

10,10

10,83

10,83

Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses

Persen

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Persentase kesesuaian antara muatan Renstra SKPD dengan RPJMD

Persen

70,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


SATUAN

Aspek Kesejahteraan Cakupan pertolongan Masyarakat persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Persen

Persentase Penanganan Sampah



Lingkungan Hidup

Pekerjaan Umum

Penataan Ruang

Perencanaan Pembangunan


Hal IX - 7

NO

7

8

9


2014

2015

2016

2017

2018



Persen

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Turunannya

Persen

60,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Persentase rumah tangga pengguna air bersih perpipaan di wilayah perkotaan

Persen

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

16,00

Cakupan Layanan Rumah Tidak layak Huni

Persen

12,01

27,01

42,01

57,01

72,01

87,01

87,01

Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga

Persen

60,00

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Peningkatan fasilitas layanan pemuda dan olahraga

Persen

70,00

80,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Persen

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Orang

816

916

1.016

1.116

1.216

1.316

1.316

Koperasi

213

220

240

260

280

300

300

Persentase kepemilikan kartu keluarga

Persen

25,56

56,53

75,00

99,00

99,00

99,00

99,00

Persentase kepemilikan KTP

Persen

61,32

87,59

97,87

99,00

99,00

99,00

99,00

Perumahan

Kepemudaan dan Olahraga

Penanaman Modal

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Jumlah wirausaha UMKM Jumlah Koperasi Aktif yang melaksanakan RAT

11


Aspek Kesejahteraan Masyarakat Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan RPJMD

Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal 10

SATUAN

Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Hal IX - 8

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Aspek Kesejahteraan Masyarakat Persentase bayi berakte kelahiran

12

14

2015

2016

2017

2018

35,00

50,00

60,00

70,00

80,00

80,00

Persen

7.42

7,04

6,66

6,28

5,90

5,52

5,52

Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan

Persen

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

75,00

Persentase Penguatan Cadangan Pangan

Persen

46,83

53,43

60,00

66,60

73,20

79,80

79,80

Persen

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Rasio kekerasan terhadap perempuan

Rasio

0,0087

0,008

0,0075

0,0069

0,0064

0,0058

0,0058

Rasio kekerasan terhadap anak

Rasio

0,0078

0,0087

0,0081

0,0079

0,0077

0,0075

0,0075

Persen

28,90

30,34

31,86

33,45

35,12

36,88

36,88

Anak

2,318

2,230

2,220

2,210

2,200

2,190

2,190

Cakupan peserta KB Aktif

Persen

67,82

69,11

70,92

72,73

73,51

74,28

74,28

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

Persen

0,57

0,57

0,58

0,59

0,60

0,61

0,61

Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan

Persen

66,84

73,00

75,00

96,00

98,00

100,00

100,00

Rasio Ijin Trayek

Persen

22,00

22,00

23,00

24,00

25,00

25,00

25,00

Ketenagakerjaan

Ketahanan Pangan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi angkatan kerja perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rata-rata jumlah anak per keluarga

16

2014



25,11

Cakupan penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan

15


Persen

Tingkat Pengangguran 13

SATUAN

Perhubungan


Hal IX - 9

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Aspek Masyarakat JumlahKesejahteraan Terminal

17

18

20


2014

2015

2016

2017

2018



Unit

8

8

9

10

11

12

12

Layanan pengadaan barang dan jasa berbasis IT

Persen

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Website milik pemerintah

Website

1

1

1

1

1

1

1

Persen

50,00

55,00

60,00

70,00

75,00

75,00

75,00

Penurunan kasus tindak kriminal

Kasus

376

338

300

262

224

186

186

Penurunan kasus konflik sosial

Kasus

0

0

0

0

0

0

0


Kecamatan

3

5

7

9

11

13

13

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)

Persen

58,00

60,00

62,00

65,00

70,00

75,00

75,00

Penurunan kasus pelanggaran perda

Kasus

31

21

15

15

12

7

7

Penurunan kasus pekat

Kasus

62

20

18

12

10

10

10

Persen

74,72

75,20

75,65

76,42

76,93

77,26

77,26

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Kali

8

8

6

6

6

6

32

Persen

20,00

40,00

60,00

75,00

90,00

100,00

100,00

Komunikasi dan Informatika

Pertanahan Pemenuhan Kebutuhan Lahan untuk Kepentingan umum

19

SATUAN

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Opini BPK Implementasi standar kompetensi jabatan struktural Penerapan SPM/SP


Hal IX - 10

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Aspek Kesejahteraan Masyarakat Penerapan SMM/SNI/ISO 9001-2008

21

23

2014

2015

2016

2017

2018


14

14


4

6

8

10

12

Penurunan jumlah temuan terhadap ketaatan dan sistem pengendalian internal

Temuan

471

150

110

97

70

50

50

Persentase prolegda yang terselesaikan

Persen

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Interval 1-8

5-6

5-6

5-6

6-7

6-7

6-7

6-7

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

(Tangga Arstein)

Persentase PKK Aktif

Persen

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Persentase Posyandu Aktif

Persen

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial

Persen

11,76

29,41

47,06

64,71

82,36

100,00

100,00

Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar

Persen

4,64

7,39

10,14

12,89

15,64

18,39

18,39

Persentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana

Persen

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Persentase penerimaan jaminan, perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma

Persen

3,48

7,03

10,58

14,13

17,68

21,23

21,23

Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin

Persen

13,93

27,66

39,43

47,86

58,08

66,87

66,87

Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial

Persen

10,00

28,00

46,00

64,00

82,00

100,00

100,00

Persen

25,00

35,00

40,00

50,00

75,00

100,00

100,00

Sosial

Kebudayaan Persentase sumberdaya kebudayaan yang dilestarikan

24


Unit Kerja

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

22

SATUAN

Statistik


Hal IX - 11

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Persentase ketersediaan data/analisis data yang dibutuhkan dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat perencanaan

25

26

2015

2016

2017

2018

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Peningkatan cakupan pengelolaan arsip SKPD berkategori baik

Persen

42,00

53,00

64,00

75,00

86,00

100,00

100,00

Ketersediaan SDM bidang kearsipan yang mampu melaksanakan penilaian dan penyusutan arsip secara prosedural

Orang

6

5

5

5

5

5

30

Orang

25.852

26.852

28.352

30.552

33.552

37.552

37.552

Ton

5.702

6.286

6.601

7.931

10.277

24.000

24.000

Persen

28,82

29,06

29,29

29,53

29,76

30,00

30,00

Rasio lahan kritis terhadap total luas wilayah

Persen

9,16

8,51

7,90

7,23

6,59

5,95

5,95

Luas lahan hutan

Persen

27,25

27,80

28,35

28,90

29,45

30,00

30,00

Persen

75,21

75,71

76,21

76,71

77,21

77,71

77,71

KK

387

407

427

447

467

487

487

Kearsipan

Perpustakaan

Fokus Layanan Urusan Pilihan

1

Perikanan dan Kelautan Peningkatan produksi ikan Pertanian Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

4

2014



80,00

B

3


Persen

Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan

2

SATUAN

Kehutanan

Energi dan Sumber Daya Mineral Pencapaian rasio elektrifikasi Berkembangnya Energi Alternatif di masyarakat


Hal IX - 12

NO

5

6

7


2014

2015

2016

2017

2018



Jumlah Kunjungan Wisatawan meningkat 20 persen per tahun

Persen

10,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

100,00

Jumlah objek wisata daerah yang dikembangkan

Lokasi

3

1

1

1

1

1

5

Jumlah Industri Mikro dan Kecil

Industri

5.751

5.753

5.753

5.755

5.759

5.761

5.761

Jumlah Industri Menengah

Industri

18

18

18

19

19

20

20

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Persen

22,50

22,62

22,75

22,87

23,00

23,12

23,12

Ribu Rupiah

212.218,94

219.340,11

223.726,91

282.014,5

232.765,48

237.420,79

237.420,79

Persen

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

KK

75

75

75

75

75

75

75

Laju Pertumbuhan Ekonomi (adhk)

Persen

4,69

4,87

5,05

5,24

5,42

5,60

5,60

PDRB (adhb)

Rupiah (Milyar)

14.923,72

15.885,24

16.846,75

17.808,27

18.769,78

19.731,34

19.731,34

Tingkat Investasi (PMTB)

Rupiah (Milyar)

2.780,80

3.163,35

3.289,89

3.421,48

3.558,34

3.700,67

3.700,67

Perindustrian

Perdagangan

Ketransmigrasian Jumlah calon transmigran yang mendapat pelatihan dasar umum Jumlah KK yang ditempatkan sesuai surat pemberitahuan pemberangkatan

III


Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pariwisata

Nilai ekspor 8

SATUAN

Aspek Daya Saing Daerah

Ket : Adhk (Atas Dasar Harga Konstan) Adhb (Atas Dasar Harga Berlaku)


Hal IX - 13

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. PEDOMAN TRANSISI Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka : 1.

RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya;

2.

RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan

masalah-masalah

pembangunan

yang

belum

seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru; 3.

Selanjutnya RKPD pada masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan menjadi pedoman bagi setiap SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidahkaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1.

SKPD serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaikbaiknya;

2.

SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;


Hal X - 1

3.

SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD;

4.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD.


Hal X - 2

BAB XI PENUTUP

Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam yang tetap mengandalkan potensi agrobisnis dan kepariwisataan daerah yang dikembangkan pada sumber daya air terbangun (bendungan Jatigede) dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terapan yang terus meningkat. Visi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 adalah Pada Tahun 2018 Sumedang Sejahtera, Nyunda, Maju, Mandiri dan Agamis (Senyum Manis). Visi ini dijabarkan kedalam lima misi yaitu : 1)

Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas demokrasi.

2)

Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.

3)

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.

4)

Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berdaya saing

dan

berkeadilan,

serta

memberdayakan

dan

melindungi

kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah. 5)

Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari berbasis nilai-nilai budaya sunda sebagai daya ungkit pembangunan. Keberhasilan implementasi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun

2014-2018 secara umum ditandai dengan capaian pada tahun 2018 sebagai berikut : 1)

Struktur ekonomi; -

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 19.731,34 (Milyar);

-

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 persen;

-

Nilai Investasi (PMTB) mencapai Rp. 3.700,67 (Milyar);


Hal XI - 1

-

Pendapatan Per Kapita mencapai Rp.17.684.800,00.

2)

Kemiskinan berada pada angka 9,32 persen;

3)

Pengangguran berada pada angka 5,52 persen;

4)

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,94 poin dengan tiap-tiap indeks pembangun sebagai berikut : -

Indeks Pendidikan sebesar 84,42 poin;

-

Indeks Kesehatan sebesar 72,55 poin;

-

Indeks Daya Beli sebesar 67,85 poin. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten

Sumedang Tahun 2014-2018 sangat tergantung dari komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat serta pemangku kepentingan di Kabupaten Sumedang. Untuk itu RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 dapat dijadikan pedoman dan arahan

bagi

seluruh

pemangku

kepentingan

pembangunan

dan

penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Sumedang serta terintegrasi dengan arah pembangunan Nasional dan Provinsi selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BUPATI SUMEDANG WAKIL,

Ttd.

ADE IRAWAN


Hal XI - 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN

Recommend Documents