PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR :
TAHUN 2013
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014 BUPATI SIJUNJUNG, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai rencana tahunan daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014.
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Pembentukan
Nomor Daerah
12
Tahun
Otonom
1956
tentang
Kabupaten
dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang
Tahapan,
Pengendalian
Dan
Pembangunan
Daerah
Tata
Evaluasi
Cara
Penyusunan,
Pelaksanaan
(Lembaran
Negara
Rencana Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2006 Nomor 6); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 7); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 15); 14. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 42 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010 Nomor 42); 15. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 41);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
RENCANA
KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat
daerah
pada
pemerintah
daerah
selaku
pengguna
anggaran/pengguna barang. 5.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
6.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN Pasal 2 Sistematika RKPD terdiri atas: BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI
PENUTUP
BAB III PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2014 Pasal 3 RKPD Tahun Anggaran 2014 merupakan Rencana Strategis Tahunan Daerah Tahun 2014 menjadi pedoman dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2014. Pasal 4 RKPD Tahun Anggaran 2014 secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 5
RKPD Tahun Anggaran 2014 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 20112015.
Pasal 6
(1) RKPD Tahun Anggaran 2014 disusun berdasarkan visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam RPJMD Tahun 2011-2015. (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA, PPAS, dan Rencana APBD Tahun Anggaran 2014.
Pasal 7 Prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2011-2015.
Pasal 8 (1) Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014, dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. (2) Setiap Kepala SKPD berkewajiban mendukung pelaksanaan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 9 Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Tahun Anggaran 2014 dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung. Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 2013 BUPATI SIJUNJUNG, dto YUSWIR ARIFIN Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG, dto ADE TAUFIK ROHENDI BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013 NOMOR....... Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
ERMAWATI. B, SH Pembina IV/a NIP. 19660603 199803 2 001
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
ERMAWATI. B, SH Pembina IV/a NIP. 19660603 199803 2 001
MATRIK KEGIATAN TAHUN 2013 PEMBIAYAAN APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI DAN APBN
