SIJUNJUNG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR

4 TAHUN 2006 TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG, Menimbang

Mengingat

:

:

Retribusi KTP & Capil

a.

bahwa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil merupakan dokumen penduduk yang penting digunakan sebagai bukti identitas dan legalitas keperdataan;

b.

bahwa untuk terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang baru berbasiskan teknologi, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu disesuaikan tarifnya dengan perkembangan keadaan saat ini;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 );

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853)

3.

Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

tentang Dalam Tengah

1


5.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3745);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13.

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah;

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

2

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 21 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG Dan BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung;

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

3.

Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;

4.

Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut Kantor KCKB adalah Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

5.

Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

6.

Retribusi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas cetak Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah pribadi atau badan;


Akta Catatan Sipil penggantian biaya Sipil yang khusus untuk kepentingan

3

7.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi , Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana Pensiun, bentuk usaha tetap , dan bentuk badan usaha lainnya;

8.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, memanfaatkan dan memperoleh unsur pelayanan;

9.

Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

10.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah Kartu sebagai tanda bukti diri bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

11.

Kartu Tanda Penduduk Sementara adalah Kartu Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas di Wilayah Republik Indonesia;

12.

Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah Kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga yang tersimpan baik dan dipergunakan selanjutnya untuk kepentingan administrasi;

13.

Surat Keterangan Kependudukan yang selanjutnya disebut SKK adalah surat keterangan mengenai data penduduk yang meliputi surat keterangan lahir, surat keterangan mati, surat keterangan lahir mati, surat keterangan pindah, surat keterangan pendaftaran penduduk sementara, surat keterangan pendaftaran penduduk, surat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan kependudukan lainnya;

14.

Akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengangkatan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil;

15.

Kelahiran Umum adalah kelahiran yang pencatatannya dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran;

16.

Pencatatan Kelahiran Terlambat adalah kelahiran yang pencatatannya dilaksanakan setelah kelahiran tersebut lewat 60 (enam puluh) hari kerja;

17.

Pencatatan Kelahiran Dispensasi adalah pencatatan kelahiran bagi penduduk yang lahir 31 Desember 1985 dan sebelumnya;

18.

Surat Kenal Lahir adalah surat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil yang menerangkan tentang kelahiran seseorang, karena surat keterangan kelahirannya tidak ada dan sifatnya sementara dan dapat dikeluarkan untuk keperluan yang tidak dapat ditunda-tunda dan hanya dapat dipergunakan untuk sekali kepentingan;


4

19.

Pencatatan Perkawinan Biasa adalah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan sebelum 60 (enam puluh ) hari kerja sejak tanggal pemberkatan perkawinan yang bersangkutan dilembaga agama yang bersangkutan;

20.

Pencatatan Perkawinan Terlambat adalah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pemberkatan perkawinan yang bersangkutan di lembaga agama yang bersangkutan;

21.

Salinan Akta Perkawinan adalah salinan dari seluruh data formulir yang ada pada akta perkawinan;

22.

Surat Keterangan Perkawinan adalah surat keterangan yang memuat data perkawinan/pernikahan seseorang;

23.

Adopsi adalah pengangkatan anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil;

24.

Pengesahan/Pengakuan Anak adalah pengakuan/pengesahan anak oleh seorang ayah setelah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil;

25.

Pencatatan Kematian Terlambat adalah pencatatan kematian yang dilaporkan oleh ahli warisnya ke Kantor Catatan Sipil setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian;

26.

Kutipan Akta Kedua adalah kutipan Akta yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil apabila kutipan akta catatan sipil yang asli tidak ditemukan lagi karena hilang, musnah dan sebagainya;

27.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah yang mengelola KTP, KK, SKK sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;

28.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah suatu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;

29.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

30.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;

31.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

32.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi;


5

33.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta keterangan lainnya dalam rangka pengawasan , kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Perundang undangan retribusi Daerah;

34.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut dengan Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3 Objek retribusi meliputi : 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Kartu Keluarga (KK) 3. Surat Keterangan Kependudukan (SKK); 4. Akta Kelahiran; 5. Akta Ganti Nama; 6. Akta Perkawinan; 7. Akta Pengangkatan Anak (adopsi); 8. Akta Kematian. 9. Akta Perceraian; 10. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak; 11. Kutipan Akta Kedua; 12. Surat Kenal Lahir.

Pasal 4 (1)

Subjek Retribusi adalah setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan KTP, KK, SKK dan Akta Catatan Sipil;

(2)

Setiap Penduduk Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin harus memiliki KTP;

(3)

Setiap Keluarga di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung harus memiliki KK;


6

(4)

Setiap penduduk Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung harus mengurus/memiliki: Akta Kelahiran; Akta Perkawinan/Perceraian (Non Islam); Akta Kematian. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP, KK, SKK dan atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR SERTA BESARNYA TARIF Bagian Pertama Prinsip dan Sasaran Pasal 7 (1)

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur serta besarnya tarif Retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya cetak;

(2)

Biaya Cetak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah biaya cetak persatuan jumlah KK, KTP, SKK dan Akta Catatan Sipil yang dibayar Pemerintah Daerah kepada percetakan.

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 8 (1)

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

(2)

Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah daerah kepada perusahaan percetakan;


7

(3)

Besarnya tarif dihitung berdasarkan penggantian biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4)

Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu dan usia lanjut.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghitungan Tarif Pasal 9 (1)

Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun rencana biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan percetakan dan potensi pengguna jasa;

(2)

Besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan potensi penggunaan jasa sebagai berikut:

NO

JENIS

KTP • Biasa • Sementara II. KK III. SKK

WARGA NEGARA INDONESIA

WARGA NEGARA ASING

KET

I.

IV.

Akta Catatan Sipil A. Akta Kelahiran 1. Pencatatan Umum • Anak 1 dan 2 • Anak 3 dst 2. Pencatatan Kelahiran Terlambat • Anak 1 dan 2 • Anak 3 dst 3. Pencatatan Kelahiran Dispensasi • Anak 1 dan 2 • Anak 3 dst 4. Surat Kenal Lahir B. Akta Perkawinan 1. Perkawinan Biasa • Pencatatan perkawinan dalam kantor •


Rp. 10.000,Rp. 5.000,Rp. 2.500,-

Rp. Rp. Rp. Rp.

50.000,50.000,25.000,10.000,-

Rp. 15.000,Rp. 20.000,-

Rp. 100.000,Rp. 150.000,-

Rp. 17.500,Rp. 25.000,-

-

Bukti pembayaran berupa tempelan lansung pada SKK

Rp. 20.000,Rp. 25.000,Rp. 3.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 150.000,-

Rp. 75.000,-

Rp. 150.000,-

8

Pencatatan perkawinan luar kantor 2. Perkawinan terlambat • Pencatatan perkawinan dalam kantor • Pencatatan perkawinan luar kantor 3. Salinan Akta Perkawinan 4. Surat Keterangan perkawinan Akta Perceraian Akta pengangkatan Anak/Adopsi Akta Pengesahan dan Pengakuan anak Akta Ganti Nama Akta Kematian 1. Pencatatan kematian biasa 2. Pencatatan kematian terlambat 3. Pencatatan Salinan Akta Kematian Kutipan Akta Kedua •

C. D. E. F. G.

H.

Rp. 75.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 250.000,-

Rp. 30.000,Rp. 50.000,-

Rp. 100.000,Rp. 125.000,-

Rp. 50.000,Rp. 25.000,-

Rp. 150.000,Rp. 100.000,-

Rp. 20.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 50.000,-

-

Rp. 10.000,-

Rp. 75.000,-

Rp. 25.000,-

Rp. 80.000,-

Rp. 15.000,-

Rp. 90.000,-

Rp. 25.000,

-

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 10 (1)

Masa retribusi untuk KTP dan KK adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun;

(2)

Masa retribusi KTP untuk WNI yang berusia 60 (enam Puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup;

(3)

Masa retribusi untuk Kartu Tanda Penduduk Sementara dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing lamanya 6 (enam ) bulan.

Pasal 11 Saat retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.


9

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 12 Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan KTP, KK, SKK dan atau Akta Catatan Sipil diberikan.

BAB VIII TATA CARA PENDAFTARAN Pasal 13 (1)

Wajib retribusi diwajibkan mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) dan atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2)

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) dan atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;

(3)

Bentuk, isi serta tata cara pengujian dan penyampaian Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) dan atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 14 (1)

Berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2)

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15 (1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2)

Retribusi dipungut dengan mempergunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;


10

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1)

Pembayaran retribusi yang terhutang dilunasi sekaligus;

(2)

Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan STRD;

(3)

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17

(1)

Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Pihutang dan Lelang Negara ( BUPLN );

(2)

Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan perundang-undangan yang berlaku.

berdasarkan

peraturan

BAB XIII KEBERATAN Pasal 18

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

(3)

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;

(4)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;


11

(5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

(6)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 19

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib permohonan pengembalian kepada Bupati;

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memberikan keputusan;

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;


Retribusi

dapat mengajukan

12

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 ( dua ) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 21

(1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. nama dan alamat Wajib Retribusi ; b. masa retribusi ; c. besarnya kelebihan pembayaran ; d. alasan yang singkat dan jelas.

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara langsung atau melalui pos tercatat;

(3)

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

retribusi

disampaikan

pos

Pasal 22 (1)

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;

(2)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23

(1)

Bupati dapat retribusi;

(2)

Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar, atau mahasiswa;

(3)

Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk wajib retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan keluarga miskin;

(4)

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan atas penduduk korban bencana alam;

(5)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;


memberikan

pengurangan,

keringanan

dan

pembebasan

13

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 24 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) persen setiap bulan dari retribusi terhutang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan tanda terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 25 (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b.

c.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah; Meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi Daerah;

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

g.

Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;


tugas

14

(3)

j.

Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang di pertanggung jawabkan;

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan serta menyampaikan hasil penyelidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 26 (1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat) kali jumlah retribusi terhutang;

(2)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya karena kelalaiannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Retribusi yang terhutang; Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

(3)

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Pada Saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


15

Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di pada tanggal

: :

di Muaro Sijunjung 12 Januari 2006

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

DARIUS APAN

Diundangkan di pada tanggal

: di Muaro Sijunjung : 12 Januari 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ZULFIKAR. BA NIP. 410003473,-

LEMBARAN NOMOR 4

DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG TAHUN 2006


16

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR

4 TAHUN 2006 TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL I.

PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, khususnya Pasal 4 ayat (2) huruf c tentang Retribusi

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda

Penduduk dan Akta Catatan Sipil, maka dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan diperlukan adanya usaha-usaha untuk menggali dan mengintensifkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas


17

Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas


18

Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 4


19

SIJUNJUNG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG

Recommend Documents