NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PEMTURAN PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHANKEEMPATATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2OO3TENTANGPEDOMAN PELAKSANAANPENGADAANBAMNG4ASA PEMERINTAH

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2OOS tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara, dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dan istilah di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2OOS sebagaimanatelah beberupa tali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7O T ahun 20 Os agar selaras dengan kedua undang- undang dimaksud;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam

pengadaan

mewujudkan

efisiensi

barang/jasa

pemerintah

dan efektifitas

sertra untuk

pengelolaan keuangan

negara, dipandang perlu melakukan penyempurtlaan tethadap ketentuan mengenai tata cara pengumuman

dalam rang?,a

p engadaan barung / j asap emerintah; bahwa untuk lebih memperoleh hasil yang maksimal dalam pelaksanaan sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komifmen dan panitia/pejabat kompetensi

pengadaan

keahlian

dalam

pengadaan

ranglca barang/ jasa

meningkatkan pemenntah,

dipandang perlu mengatur kembali batas waktu kewajiban syarat sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komifmen dan panina/pejabat pengadaan dalam pengadaan barcng / j asa pemenntah; d. bahwa... DISTRIBUSIil


- 2

d. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf

a, huruf

b dan huruf

c, dipandang perlu

iengubah Keputusan Presiden Nomor 8O Tahun 2OOg Tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Bar angfi asaPemerintah I Mengingat:

1. Pasal4 ayat (1) Undang-UndangD.asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2 . Peraturan

Pemerintah

Nomor

29

Tahun

ZOOO tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOONomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 9956); 3 . Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2ooz tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (r,embaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOOZ Nomor ZS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4ztz), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan presiden Nomor z2 Tahun zoo4 (I'embaran Negara Republik Indonesia Tahun zoo4 Nomor 92, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 44lS); 4 . Keputusan Presiden Nomor 8o rahun

2oog tentang pedoman Pelaksanarrrr Pengadaan Barungfiasa pemerintah (Inmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun zoog Nomor rzo, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4SgO), sebagaimana telah bebc'irpa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden Nomor 7O"l'nhun2OO5;

Menetapkan: 'ERAT'RAN -'*Jotill"rtffi:

'ERUBAHAN KEEM'AT ArAs

KEPUTUS$I PRESIDENNOMOR 80 TAHUN 2OO3 IENIANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG4ASA PEMERINTAH.

PasalI .. DISTRIBUSIil


- 3 -

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2OOg tentang Pedoman PeLak,sanaanPengadaanBarangfiasaPemerintah (Inmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOSNomor l2O, Tambahan lnmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor TOTahun 2005,diubah sebagaiberikut :

I. Ketentuan Pasal 1. angk
"Pasal l

D alam Per aturan Presiden ini, y ang dimaksud dengan : 1. Pengadaan barung/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barung/jasa yanS dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dllaksanatan secara swakelola maupun oleh penyediabarung/ jasa. la.Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangh,at oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (Bl)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik peke$aan, Yan9 b ertanggung j aw ab atas pelaksanaan pengadaan bar ang/ j asa. lb.Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam tJndang-tJndang Nomor 1 Tahun 20 O4 tentang Perbendaharaan Negara. lc. Kuasa... DISTRIBUSII .

' j,:

;ti]'\'+ri:: rx$illli.r


- 4

lc.Kuasa Pengguna Anggarun adalah pejabat yang ditunjuk

oleh Pengguna

Anggaran untuk m engSun ah,an anggaran Kementerian / Inmb aga/ Satuan Kerla PerangkatDaerah. 2. Dihapus. 3. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perceorangan

yang

kegiatanvsahanyamenyediakanbarang/layanan jasa; 4. Dihapus. 5. Dihapus. 6. Dihapus. 7. Dihapus. 8. Panitta pengadaan adalah ttm yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BllPimpinan BHMN/Direksi BUMN/ Direksi BUMD, untuk melaksanakanpemilihan penyedia barang/ jasa. 8a. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unil adalah satu unit yang terdin dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/ Gubernur/ Bupatt/WaLikota/Dewan

Gvbernur

Bl/Pvnpinan

BHMN/Direksi

BUMN/

Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk meliaksanakan pemilihan penyediabarang/ jasadi lingkungan Departemen/Lembaga/Se1
oleh pengguna

Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ D ewan Gubernur BllPimpinan BHMN/ Direksi BUMN/Direksi BUMD untuk melaksanah,an pengadaan barung/jasa dengan nilai sampai denganRp50.O00.000,00 (lima puluh ju? rupiah). 10. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetaplan penyedia barang/ jasayangakanditunjukunf ukmela?,sanakanpekeqaan.

ll.Barang...

DISTRIBUSI il


5 1 1 . Barang adalahbenda dalamberbagai bentuk dan uraian, baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan,

yang meliputi bahan yang spesifikasinya

ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai pewtgasan Kuasa Pengguna Anggaran.

t 2 . JasaPemboronganadalahlayananpekerjaanpelat-sanaan konstrulsi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya drtetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai perrugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta p elaksanaanny a diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

1 3 . JasaKonsultansi adalahLayananjasakeahlian profesional dalamberbagaibidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rungta, mencapai sasaran tertentu yang keluarannyaberbentuk piranti lunak yangdisusun secarasistematisberdasarkcan kerangka acvan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran L 4 . Jasa Iainnya adalah segala pekeqaan dan/atau penyedraan jasa selain jasa konsultansi,j asa pemborongan, dan pemasokan bar ang. 1 5 . Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah

adalah tanda bukti

pengakuan atas kompetensi dan kemamptean profesi di bidang pngadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/ jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau panitta/pejabat pengadaan atau anggota U nit Layanan Pengadaan (Procurem ent Uni I . 1 6 . Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitta/pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement IJni| sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon pnyedia barung / j a.saserta pedoman evaluasi penaw aran oleh p anitra/ pj abat pengadaan atau U nit Layanan Pengadaan (Procurem ent LInib . 17. Kontrak adalah perih'atan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedra bamng/ jasa dalam pelah-sanaanpengadaanbarang/ jasa. 18. Us aha... DISTRIBUSIil

PRESIDEN REPUBLIK lNDONESIA

- 6 18. Usaha kecil termasuk koperasi kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersh,ala kecil dan memenuhi kriteria yang ditetaph,an dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentangUsahaKecil. 19. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyediabarang/ jasa. 20. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yan9 jelas, berdasarh,an kesepakatan bercama y ang dltuangl
pengadaan/pejabat pengadaan/Unit

layanan

Pengadaan (Procurement Uni|/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pela?.sanaanpengadaan bar ang/ j asa. 22. Pekeqaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko tinggi dan/atau menggunah,an pralatan didesain (lima puluh miliar khusus dan/atav bernilai di atas Rp50.00O.00O.0OO,OO rupiah). 23. Surat kabar nasional adatah surat h,abar yang bruroplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar nasional yang ditetaptan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. 24. Surat tcabar provinsi adalah surat h,abar yang bercplah besar dan memiliki percdaran luas di daerah provinsi, yang tercantum dalam daftar surat h,abar y ang ditetaptan oleh Gubernur. 25.

Websitepengadaan nasional adalah websiteyan9 dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangvnan Nasional/Kepala Bappenas untuk mengumumkan rencana

pengadaan

bamng/ jasa

di

Departemen/Lembaga/Komisi/Bl/

Pemerintah D aerahl BHMN/ BUMN/ BUMD dan kegiatan pngadaan barang / jasa pemerrntah." 2.Ketenfiian... DISTRIBUSIII


- 7

2. KetentuanPasal4 diubah, sehinggaberbunyi sebagaiberikut: '(Pasal4

Kebijakan umum pemedntah daLampengadaanbarcng/ jasa adalah: a.

meningkatkan penggttnaan produlsi

dalam negeri, rancang bangttn dan

perclayasaan nasional yang sasarannya adaLah memperluas lapangan kerja dan mengembangt
meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyar ak
c.

menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk

mempercepat proses

pengambilan keputu san dalam pengadaanbarung / j asa; d.

meningkatkan profesionalisme, kemandfuian dan tanggrtng jawab penggvna barang/ jasa,panitia/ pejabat pengadaan,dan penyedia barung/ jasa;

e.

meningkatk,anpenerimaannegaramelaluisektorpetpajah,an;

f.

menumbuhkembangl
8.

mengharuskan pelahsanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia;

h.

mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/ jasa kecuali yang bersifat rahasia, pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakatluas;

l.

mengumumkan kegiatan pengadaan bar ang/ j asa pemerlrntah secar a terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat h,abarprovinsi.',

3. Diantaru ...

DISTRIBUSI II

lii .it

PRESIDEN FTEPUBLIK INDONESIA

- 8 -

3. Diantaru PasaI 4 d,an Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 44, sehingga berbunyi sebagaiberikut : "PasaI4A (1) Pemilihan surat labar

nasional dan surat lrao;barprovinsi

sebagaimana

dimaksud dalamPasal4 hvruf i, dilakukan sesuai tata cara pemilihan penyedia bamng / j asa sebagaimana diafi;rr dalam per afi;r:an presiden i ni. (D

Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanal
(3) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/lGpala

Bappenas dan

Gubernur melal<sanakanpemilihan surat h,abar sebagaimana dimaksud pada ayat (2') berdasar?,an daftar surat tabar yang bercplah besar dan memiliki peredaranluasyangdikelvarl
4. Ketentuan Pasal I ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayatryakni ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal9 berbunyi sebagaiberikut: (Pasal9 (1) PejabatPembuatKomitmen harus memenuhipersyaratan sebagaiberikut : a. memiliki integritas morull b. memiliki disiplin tinggi; c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakanfiigasya:ngdibeban?,ankepadanya; d. memiliki sertifikat keahlian pengadaanbarcng / jasa pemerintah; e. memiliki ... DISTRIBUSIil

i:)irl;(


- 9 e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bdr+ttndak tegas dan keteladanan dalam sikap dan p erilaku serta tidak pewtah terlib at KKN. (2) Pejabat Pembuat Komitmen diangL
Anggaran/Dewan

BllPemimpin

Gubennur

BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD. (3) Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah: a. men)rusun perenc anaan pengadaan bar ang/ jasa; b. menetapkan peningkatan

paket-paket

pekeqaan

penggunaan produksi

disertai

mengenai

ketentuan

dalam negeri

dan

peningh,atan

pembenan kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakcat; c. menetapkan dan mengesahkanharga perkiraan sendiri (HPS),jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitra pengadaan/ pejabat p engadaan/ unit Layanan pengadaanl d. menetapkan

dan

mengesahkan hasil

pengadaan

panitta/pejabat

pengadaan/ unit lay anan pengadaan sesuaikewenang annya; e. menetapkan besaran vang muka yang menjadi hak penyedia barung/ jasa sesuaiketentuan y ang berl,aku; f . menyiapka n dan melaksana?,an perl anjian / kontr ak dengan pihak penyedia barang/ jasa; g. meLaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa

kepada

pimpinan instansinya; h. mengendalika n p elaksanaan peq anjian / kontr ak; i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menten/Panglima

TNI/Kepala

Polri/Pimpinan

bmbaga/Pimpinan

Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negaru/ Fimpinan Kesekretariatan Komisi,/

Gubernur/ Bupati/ W alikota/ Dewan

Gubernur

BIlPemimpin

BHMN / D ire ksi BUMN / BUMD dengan benta acar a peny emhanl j. menandatangani... DISTRIBUSIU

. ; :riil,l

, ii;iiit:


- 1 0

j.

menandatangani

pakta

integritas

sebelum

peIak'sanaan pengadaan

bamng/ jasa dimulal (4) Pejabat Pernbuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perlanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau ttdak cukup tersedia anggaran yang akan mengahibatl
dapat

melaksanakan proses pengadaan

barang/ jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan surat penunj ukan penyedia barung / jasa (SPPBJ)dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa

dilaL
anggaran unfuk

kegiatan/ proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan."

5. Judul Parugraf Kedva Bagian Kedva Bab ll diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "ParagrafKedtm Pemben tukan, Persyar atan, Tugas Pokok dan Keanggotaan Panitia / Pejabat Pengadaan/ U nit Layanan Pengadaan (Procare m en t Uni i "

6. Ketenfuan Pasal L0 ayat (8') diubah, fun diantara Pasal 1,0 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat, yakni ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagaiberikut: c'Pasal10 ( 1) Panitia pengadaan wajlb dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp5O.00O.000,00(lima puluh juta rupiah).

(2) Untuk... DISTRIBUSI U


- 11

(2) Untuk pengadaan sampai dengan nilai RpSO.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah) dilaksanalcanoleh panitia atau pejabat pengadaan. (2a) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (Z) dapat dilal<sanakanoleh IJnit Layanan Pengadaan (proc urem ent Uni D. (3) Anggota

panitia

pengadaan/pejabat pengadaan/anggota unit

layanan

pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dan instansi sendiri maupun instansi teknis lainny a. (3a) Dalam

hal

pengadaan barang/jasa dilakukan

oleh

Badan peLahsana

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulatsan Nias Provinsi Sumatera lJtara, anggota panitia pengadaanberasal dar,irinstansinya sendiri atau instansi teknis Pemerintah, dan dapat menyertalcan pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pelaksana. (4) Panitia/pejabat pengadaan/ anggota unit layanan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (Z) di atas harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut: a.

memiliki

integritas

moral, disiplin

dan

tanggung

jawab

dalam

melaksanakan tugasl b.

memahami keseluruhan pekerj aanyang alan diadah,an;

c.

memahami jenis pekerjaan tertenfu yang menjadi tugas panitra/pejabat pengadaan/ unit lay anan p engadaanyang ber sangkvtan;

d.

memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Peraturan presidenini;

e.

tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan/ anggota unit layanan pengadaanl

f.

memiliki sertifikat keahlian pengadaanbarang/ jasa pemerintah. ( 5) Tugas ...

DISTRIBUSIII

'ili1iiii" l.r{r.,ilI{,


- t 2 -

(5) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitta pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurem en t Uni I meliputi sebagai berikut : jadwal dan menetapk,an cara pelal<sanaan serta lokasi

b.

menyusun dan menyi aph,anhar ga p er?ir aan sendiri (HPS);

c.

menyrapkan dokume n pengadaanl

d.

mengumumkan pengadaanbarung/jasa di surat tabar nasional dan/atau provinsi dan/ atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan dr websitepngadaan nasional;

e.

menilai kualifikasipenyedia melalui pascakualifikasi ataupralualifikasi;

f.

melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masukl

8.

mengusul kan c alon p emenang.

h.

membuat Iaporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/ atau pejabat yang mengangkatnya; menandatangani

pakta integritas

sebelum pelal<sanaan pengadaan

bamng/jasa dimulai. (6) Panitia berjumlah gasal berunggotal
yan1 bersangkutan

dan bidang lain yang

diperlul
(8) DiIarung ... DISTRIBUSIil

o=o, JfiF"lR53*r",o - 7 3 (8) Dllarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurem ent Uni t) : a.

PejabatPembvatKomitmendanbendaharu;

b.

Pegawai pada

Badan Pengawasan Keuangan

dan

Pembangunan

(BPKP)/Inspektorat Jendeml Departemen/Inspelctorat lJtama Inmbaga Pemerintah Non Departemen/Badan .Pengawas Daeruh Propinsi/ I(abup aten/ Kota, Pengawasan Internal BI / BHMN/ BUMN/ BUMD kecuali menjadi panitta/pejabat pengadaan/ anggota unit Layanan pengadaan untuk pengadaanbarang/ jasayang dibutuhkan instansinya; c.

Pejabat yangbertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dan/atau

pejabat yang bertugas

menandatangani

surat

perintah

membayar."

7. Ketentuan Pasa| 17 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan pasal LZ berbunyi sebagaiberikut : "PasaI!7 (1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelanganumum. (2) Pelelangan umum dilakukan

adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang

secara terbuka

dengan pengltmuman

secara luas sekurang-

kurangnya di satusurat h.abarnasional dan/atau safu surat l,abar provinsi. (3) Dalam hal jumLah penyedia barang/ jasa yang mampu melalcsanakandiyakini terbatas dan untuk peke{aan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa

dapat dilakukan

dengan metode pelelangan terbatas dan

diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat labar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yar.g mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia bar ang/ j asa lainny a y ang memen uh i kualifikasi. (4) Dalam ... DISTRIBUSIil

. :i

l


- 1 4 (4) Dalam hal metode pelelangan vmttm atau pelelangan terbatas dinilai trdak penyediabarang/jasadapat

efisien dari segi biayapelelangan,matapemilihan

dilakuk,an dengan metode pemilihan langsung, yaitu pemilihan

penyedia

barang/ jasa yang dilakukan dengan mernbandingkan sebanyak-banyahaya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik minimal

teknis maupun biaya serta harus diumumkan penerangan umum

pengumuman resmi untuk

melalui

papan

dan bila memungkinh,an

melalui internet. (5) Dalam keadaan tertenhs,dan keadaankhusus, pemilihan penyediabarcng/ jasa dapat dilakukan dengan car a pewtnjuh,an langsung terhadap 1 (safu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupvn biaya sehingga

diperoleh

harga dip ertanggung aw abk;In. "

yang

wajar

dan

secara teknis

dapat

8. DiantaraPasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal2OA yang berbunyi sebagaiberikut : "PasaI2OA Pengumuman pengadaan barang/jasa pemborongan/ jasa lainnya dengan metode pelelangan umum sebagaimanadimaksud daLam Pasal 20 ayat (l) dan metode pelelanganterbatas sebagaimanadimaksuddalam Pasal20 ayat (2) wajib dilakukan dengan ketentuan sebagaiberikut: a.

unfuk pengadaan dengan metode plelangan

umum yang bernllai sampai

dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diumumkan sekurangkurangnya di: 1)

satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatanbercangkutanl

2)

satu surat h'abar nasional, dalam hal jumlah penydia barung/jasa yang mampv melal<sanakan kegiatan tersebut yang berdomisili di provinsi setempatkurang dan 3 (trga) penyediabamng/ jasa.

b. DISTRIBUSII

untuk...


- 15 -

b.

untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum/terbatas yangbernilai di atas Rp1.00O.O00.0OO,00(satu miliar

rupiah\

diumumkan sekurang-

kurangnya di satu surat kabar nasional dan safii surat ?,abarprovinsi di lokasi ke giatan bersang ku tan." 9. Ketenfuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah,.sehingga keseluruhan Pasal22 berbunyi sebagaiberikut : "Pasal22 (1) Pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya harus dilakukan melalui seleksi umum,

dan

dalam keadaan tertentu pemilihan

penyedia jasa

konsultansi dapat dilakukan melalui seleksi terbatas, seleksi langsung atau penunjukan langsung. (2) Seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merapah,an metode pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi

yang diumumkan

secara luas sekurangkurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat t
DISTzuBUSI il

(5) Dalam ...

' at'::,';ii


-1,6(5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dengan menunjuk satu penyedia jasa konsultansi yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi baik dafi segi teknis maltpun biaya sehingga diperoleh biaya yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungawablcan.

10. Diantara PasaI23 dan Pasal26 disisipl
satu surat tabar

provinsi

di

lokasi kegiatan

bersangkutan atau sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dalamhal untuk kegiatan dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh sekurang-kurangnya 5 (lima)

penyedia

jasa

konsultansi

di

kabupaten/kota/prownsi

yang

bersangkutan."

11. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyr sebagaiberikut: "Pasal44 ( 1 ) Pengadaanbarung/ j asa supaya mengacv pada daftar inventaris asi barung/ j asa yang termasuk produksi dalam negen yang didasark,anpada kriteria tertentu, menurut bidang, subbidang,jenis, dan kelompokbarung/ jasa.

(2) Pengataran mengenai daftar inventarisasi dan penyebarluasan informasi barang/ jasa produksi dalam negeri sebagaimanadimaksudpada ayat (l) yang dikeluar?,an oleh departemen yang membidangi perindus trian." 12, Diantara.,. DISTRIBUSIil

ti.ir',


- 7 7 -

l2.Diantara ayat (5) dan ayat (6') Pasal48 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), sehinggakeseluruhan Pasal4 S berbunyi sebagaiberikut : "Pasal48 (1) Pejabat Pembuat Komitmen segera setelah pengangbatannya, men)rusun organisasi, vraian tugas dan fungsi secarajelas, kebijaksanaan pelaksanaatl, rencana kerja yang menggambartan kegiatan yang harus dilah,sanakan, bentukhubunganker jarsasaranyangharusdicapairtatalah,sanadanprosedur kerja secara tertulis, dan disampaikan kepada atasan langsung dan vnit p engawasan inter n instansi y ang bersangkutan. (2) Pejabat Pembuat Komitmen wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerj a pada settapkegiatan/ proy ek, baik kemaj uan mavpvn hambatan dalam pela?-sanaan tugasnya dan disampaih,an kepada atasan langsung dan unit p engawasan intern in stan si y ang bersangkutan. (3) Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyimpan dan memellhara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi. (4) Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan lingkungan

panitia/pejabat pengadaan/unit

layanan pengadaan di

instansi masing-masing, dan menugaskan kepada aparat

pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuaiketentuan yang berlaku. (5) Unit pengawasan intern pada tnstansi pemerintah melakukan pengawasan kegtatan/ proyek, menampung dan menindakl anjutt pengaduan masyarah,at yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, kemudran melaporkan hasil pemeriksaannya kepada menteri/pimpinan

instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (5a) DaIam ... DISTRIBUSIII


- 1 8 -

(5a) Dalam

hal

berdasarlan

tembusan laporan

hasil

pemeriksaan yang

disampailan oleh unit pengawasan intern sebagaimanadimaksud pada ayat (5), BPKP menilai terdapat penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, makcaBPKPdapat menindakl anjutiny a. (6) Pejabat

Pembvat

Komitmen

wajib

memberikan

tanggapan/informasi

mengenai pengadaan bamng / j asay ang ber ada di dalam batas kewenang annya kepada pesefta pengadaan/masyarah"at yang mengajukan pengaduan atau y ang memerlukan penjelasan. (7)

Masyaral
yang

disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dapat mengadukan kepada Menteri/Panglima TNl/Ibpolri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupan/ W alikota/ Dewan Guhernur BI / Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/BUMD.'

l3.Lampiran I Bab I Bagian O angka t huruf b diubah, sehingga Lampiran I Bab I BagianD angh,a1.hunri i' seluruhnyaberbvnyi sebagaiberikut: "b.Pelelangan umurti ,i*.ngan pasca kualifikasi : 1) Ketentuan alox',.i rvaktu dalam penyusunan jadual adalah sebagaiberikut: a) Penayan;:.,,': pcngumuman lelang sekurang-kurangnya

dilaksanakan

selama 7 il,*;rih) hari kerja di website pengadaan nasional. Penayangan pengumuntilri leLang yang dilal<sanah,an melalui surat tabar nasional/pr'*;xrr*i minimal dilakukan 1 (satu) L.a,Iitayang pada awal masa pengllmUltlii:r,

b) Pendaftara* ,,i;ul pengambilan dokumen penawaran dilalqrkan 1 (satu) hari setelaftFsr€umuman sampai &ngan safu hari sebelum batas akhir pemasukan dokume n penaw aran.

c) Penjelasan... DISTRIBUSIU

.'i{i}lud+,


-1,9-

c) Penjelasan (aanwijzing) dilaksana?,an paLing cepat 4 (empat) han kerla sejak tanggal pengumu man. d) Pemasukandokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurangkurangnya 2 (dua) hari kerja setelah

penjelasan. Penetapan wakfit

pemasukan dokumen penawaran harus memperhifungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas,dan lokasi pekerjaan. contoh : wakfu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan ATK cukup 2 (dua) hari kerja, waktu pemasukan dokumen wnawaran untuk pengadaan untuk peningkatan jaLan kabupaten/kota

14 (empat belas)

hari ker1a, waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan pekerjaan kompleks dapat lebih dariSO (ttgapuluh) hafkerla. e) Evaluasi penawaran dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) han atau sesuai denganwaktu yang diperlukan. contoh : evaluasi penawaran pengadaan sederhana, misal ATK dapat diselesaikan dalam waktu 1 (safu) hari, waktu evaluasi penawaran pekerlaan peningkatan jalan provinsi diperlukan selama kurang lebih 5 (lima) halj{, wakfu evaluasi penawaran pekeqaan pembangunan bendungan serbaguna (multi purpose dam') diperlukan lebih 15 (limabelas) hari.

selama dapat

2) Pengalokasian waktu di luar prosesbutir a) sampaidenganbutir d) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada pejabat pembuat Komitmen, kecuali ditentukanlain dalamPeraturanPresidenini.

3) Berikut... DISTRIBUSIT

ar: i,-.iil;

i;,i;it;li


- 2 0 -

3) Berikut ini contoh tabel jadwal pengadaan barang/ jasa pemborongan/jasa lainny a dengan p ascakualifikasi :

No

..

i i

Ur.Ln lbChtan

F;.o;iiiiffi;6i 'E-

---"

"*;ri;n.i;noJipc

t6

1l- !{

fa

it

ta

tt

2!

paNgx

r'-*ndrnn

I

i

a

i

i

ryw.rEF rTedta|I|'|Wn

l

)ab *tf pcm.*$, *r 2 lrl !.bldl mFlsl

I

.t

','..._-l -_......i..................... u,-reilFruM bt.ptNam

'

".*-'--i*^----1"---"^"

----r*

.i-'--

-

i"-- -r--' l

I

pmhrtril rffiflrvpcmbutaen rere h.O. (du [lWl !aoff

i

|

t i i .....;. ................i.............. ......"... .....1........ r i l

.U5d.,r elon pc@Etg

tangan

t h.rt ru..t bba. d.n dolrC 7 hd u&r di htaral 'l hal itLh pJE|lmdd lhai r!.ln brr CC*

dti

=

K.t

2-1...1'..?? 2l

. . . . . . . . -! ., . . . . .

- - l

l '.ed

btrbd

7 h.d ei.Ll

unb*upawau Loa

i

Ear 6ldrl

t0 iPrno|M

pcmEne

----t-' i

-

ndr Z tr rbhh aEbst

l

ii.' M;s;;'ci;h12 P.Miuta

sC

mlt5rrj|| il|em

pe@m'|e(SPPB.J)

...1.

t{,|g r.nbi Elr sFl treffi ----i------

,{re |ru 3PPA.r

Ia rsiar

l4.Lamptuan I Bab II Bagian A angka t huruf I butir Z) diubah, sehingga Lampfuan Bab ll Bagian A angka t huruf I butir 7) seluruhnyaberbvnyi sebagaiberikut : "7) DaIam hal ttdak ada sanggahan, SPPBJharus diterbitkan paling lambat 6 (enam) han kerja setelah pengumum an penetapan wmenang lelattg dan dalam hal terdapat sanggahan, SPPBJharus diterbitkan palinglambat I (satu) hari setelah jawaban atas semua sanggahantersebut dijawab serta segera SppBJ tersebutdisarnpaikankepadapemenanglelang.r,

PasalII ... DISTRIBUSIII


- 2 7 PasalII 1.

dapat

Sebelum pelak<sanaan sertifikasi keahLian pengadaan barang/jasa

dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OOg tentang Ketenagakerlaan,

ma?,a

pelaksanaan

sertifikasi

pengadaan

keahlian

barung / jasa dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembanganan Nasional / KepaLaBappenas. 2.

Dalam hal Pejabat Pembvat Komitmen dan panitta/pejabat pengadaan belum memiliki

sertifikat

keahlian pengadaan barang/jasa

pemenntah

sampai

dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 . ayat (1), maka panitra/pejabat pengadaan tetap dapat melakukan pengadaan barang/ jasa pemerintah sampaidengan tanggal31 Desember2007, sepanjang telah memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatthan pengadaan barang/jasa pemerintah. 3.

Pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dilal<sanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/panitia/pejabat pengadaan yang belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa sebelum berlakunya

Peraturan

Presiden ini,

dinyatakan tetap sah, sepanjang pada saat kegiatan pengadaan barung/jasa .

pemerintah dimaksud dilaksanakan, yang bersangkutan telah memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaanb arang/ j asa pemeri ntah.

4.

Sertifikat keahlian

pengadaan barang/jasa

yang telah diterbitkan

oleh

Kemen ter ian Negaru Per encanaan Pembangvnan Nasional / B appenas sebeIum berlakunya Peraturan Presiden ini, keahlian

pengadaan barang/jasa

dinyatah,an berlaLctt sebagai sertifikat sebagaimana diatur

dalam Keputusan

Presiden Nomor 8O Tahun 2OOS sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 7O T ahun 2OO5. 5.

Sebelum Menteri

Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Bappenas dan Gubernur menetapkan surat tabar nasional dan stxat h,abar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A, pengumuman kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah dilakukan sekurang -l
provinsi

surat L,abaryang mempunyai oplahbesar dan memiliki peredaranluas secara nasional dan/ atau wilayah provinsi. 6.

Peraturan...

DISTRIBUSIU

ti,;>ii

W PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

22-

6.

Peraturan Presidenini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diJatafia pada tanggal 20 Maret ZOOG PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,

ttd. DR.H. SUSIO BAMBANGYUDHOYONO

Salinan sesuaidenganaslinya, ti SekretarisIGbinet

ng Hukum, Z-4C---

k V. Nahattands

DistribusiII


PENJELASAN ATAS REPUBLIKINDONESI.A PERATUMN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG NOMOR 80 TAHUN 2OOg PERUBAHANKEEMPATATASKEPUTUSANPRESIDEN TENTANGPEDOMAN PELAKSANAANPENGADAANBAMNG4ASA PEMERINTAH PASALDEMI PASAL PasalI Angka 1 Dengan perubahan pada PasaII sebagaimanadimat-sud dalam Angka 1 ini, maka semua istilah di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberupa kali

diubah terakhir

dengan Petaturan

PresidenNomor TOTahun 2OO5yangberbunyi: a. Pengguna barang/jasa atau Pejabat yang disamatan sebagai pemilik pekerlaan yang bertanggung jawab atas pelatsanaan pengadaan bar ang/ j asauntuk selanj utny a dibaca Pejabat Pembuat Komitme n ; b. Pejabat/Panitia Pengadaan untuk selanjutnya dibaca Pejabat/Panitia Pengadaan/ lJ nit Layanan Pengadaan (Procurem en t Uni D. Angh,a2 Pasal4 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas

H u r u fc . . .

DISTRIBUSIU

i-\,:..'';i

Itliuil"r.t


Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Wilayah Republik Indonesia termasuk I(antor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Huruf h Pengumuman

secara

terburca

afttnya

rencana

pengadaan

D epartemen/ r.embaga/ Komisi/ BIl Pemerintah DaerahlBHMN/BUMN /BUMD diumumkan diwebsite pengadaan nasiona| dengan alamat www.pengadaannastonal-bappenas.go.id yang dikoordinasikan oleh Menteri

Negara

Perencanaan

Bappenas dan/ atau BllPemerintah

di

website

Pembangunan

Nasional/Kepala

Depafiemen/Lembaga/Komisi/

DaeraW/BHMN/BUMN/BUMD

yang

telah

diintegrasikan ke website pengadaannasional. Huruf i Cukup jelas Angka 3 ...

DISTRIBUSI I


- 3 -

Ang(a 3 Pasal4A Pemilihan surat l
informasi

mengenai

rencana

kegiatan

pngadaan

barung/jasa pemerintah. Di lain pihak, dengan telah dtlr;tapLcannya surat kabat untuk pengumuman kegiatan pengadaan bamng/jasa, pengguna barung/jasa ah,an mengelvarh,an biaya pengumuman lelang yang lebih murah sehingga pada akhirnya menghemat APBN/APBD. /.lrrgh,a4 Pasal9 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yangdimalcsudpersyaratanmanajerialrantaralain: 1) Berpendidlh,an sekurang-kurangnya Diploma g (Dg) sesuai dengan bidang keahlian y ang diperlukan; 2) Memiliki sertifikat pengadaanbarang/ jasa pemenntah; 3) Memiliki

pengalaman

minimal

2

(dua)

tahun

memimpin /mengorganisasi kelompok kerja yang berkaitan dengan kegiatan p engadaanbarung / jasal 4) Memiliki ketaatan yang tinggi daram mela|-sanakan setiap tugas/pekerlaannya; 5) Memiliki kemam pvan untuk mengambil keputus an, bertrndak tegas dan keteladanan dalam sikap dan penlak:u antara Iain tidak terlib at korupsi, kolusi, dan nepottsme (KKN); 6) Penilaian... DISTRIBUSIil

iiii;iii, li .!l{ir

PRESIDEN REPUBLIK ]NDONESIA

- 4

6) Penilaian kondite

dan prestasi keda

(Daftar

Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan) untuk masa 3 (trga) tahun terakhir dengan nilai rata-rata minimaI "Baik". Huruf d Dalam masa transisi, sebelum memiliki pengadaan barung/ jasa pemenntah, diangkat

menjadi

penggvna

harus

sertifikat keahlian

seseorang yang mengikuti

telah

pelatthan

pengadaan bar ang/ jasa pemer intah. Pqabat yang wajib mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa adalah: pemimpin proyek, pemimpin bagian proyek, pengguna anggaran daerah, pejabat yang disamal
surat penunjukan

dan/atau

menandatangani surat

p edntah kerj a/ kontrak. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas

Angka 5... DISTRIBUSIil


- 5 -

Angka 5

Cukupjelas

Angka 6 Pasal10 Ayat ( 1 ) Cukup jeias Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2a) Cukup jelas Ayat (3) Anggota panitia yang berasal dari instansi teknis Iain adalah anggota p anitia y ang diangkat dari unit kerj a/ inst ansi/ departemen/ lembaga lain

karena

di

instansi

yang

sedang melakukan

pngadaan

barang/jasa tidak mempunyai pegawai yang memahami masalah teknis yang ada dalam ketentuan pengadaan barung/jasa, jenis pekerjaan, dan isi dokumen pengadaan dari pekeiaan yang ak,an dilakul
Huruf d... DISTRIBUSIT

PFIESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf d Cukup jelas Huruf e Hubungan keluarga yang dimaksud adalah hubungan keluarga sedarah dan semenda. Huruf f Cukup jelas Ayat (S) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (Z) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas

Angh,a7 Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (Z) Pengumuman

pemilihan

penyedia

barung/ jasa

harus

dapat

memberikan informasi secara luas kepada masyamkat dunia usaha baikpengusahadaerahsetempatmaupunpengusahadaerahlainnya. Pengumuman pemilihan

penyedia barang/jasa

tersebut, selain

dilakukan melalui surat I
' i ; ;tlr::

;t{};;.i,..


- 7 -

Ayat (3) Pengumuman pemilihan

penyedia barang/ jasa dengan metode

pelelangan terbatas selain diumumkan secaraluas melalui surat V,abar diupayah,an pula melalui

sebagaimana dimaksud pada ayat ini, websitepengadaan.

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Y ang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah : a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan

keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekeqaannya ttdak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat

aliobat bencana alam serta tindakan

darvrat untuk

pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur

yang

apabila tidak segera diLaksanakandipastikan dapat membahayakan keselamatan masyar akat. Pekerlaan sebagaikelanjutan dan ttndah,an danxat di atas, untuk selanjutnya

dilakukan

sesuai

dengan

tatacara

pengadaan

barang/ jasa sebagaimana diafar di dalam Petaturan Presiden ini; dan/ atau b . pekerjaan yang perlu dfuahasia?,anyar'g menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presidenl dan/ atau pekerjaan

yar.g

berckaLa kecil

dengan

nilai

maksimum

Rp50.0 00.000,00 (lima puluh juta rupiah'1,dengan ketentuan: 1)

untuk keperluan sendiri; dan/atau 2) teknologi...

DISTRIBUSIII

;:'Iii.ltl ,).iii";i


8 -

2)

teknologi sederhana;dan / atau

3)

risiko kecil; dan/atau

4)

dilaksanah,an oleh

penyedia barung/jasa

usaha orang

perseorangan dan/atau badan vsaha kecil termasuk koperasi kecil. d. pekerjaan yang hanya dapat dilakwlcan oleh pemegang hak paten atau pihakyangtelah mendapat ijin; dan/ atau e . pekerjaan pemilihan

pengadaan barang

pendistribusian

dan

KepaIa Daerah dan Wakil

logistik

Kepala Daeruh yang

penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangl
sebagaimana dimaksud

pada

huruf

e

meliputi

pengadaan dan pendistribusian surat suararl<artu pemilih beser:ta perlengkapanlainnyauntukpelah,sanaanpemilihanKepalaDaerah dan Wakil Kepala D aerahl dan/ atau f.

pekeqaan

pengadaan

barung/ jasa

yang

penanganannya

memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangla rchabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi sumateru lJtaru yang dilatsanah,an oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah

dan Kehidupan Masyara(
Utara. Pekerjaan sebagaimanadimaksudpada huruf f meliputi: 1. peke$aan pengadaan permahan,

yang waktu pelaksanaan

pengadaannyadilakukan sebelum l Juli 2006;

2. peker1aan... DISTRIBUSIII


- 9 -

2. pekerjaan yang dilakukan dalam rungk,a meneruskan pekegaan pemberi

pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh

hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi,

yang penyelesaian

pekerjaannya perlu dilah-sanalsn secara cepat paLing Lama I (satu) tahun setelah pembenhibah tidak mamplt melaksanakan kewajibannya. Y ang dimaksud dalam keadaan khusus adalah: a. pekerjaan berdasark,an tafif resmi yang ditetaph,an pemerintah; atau b. pekerjaan/barung spesifik yang hanya dapat dilaksanah,anoleh satupenyediabamng/ jasarpabritanrpemeganghakpaten;atau merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang rcLatif stabil; atau d. pekerlaan yang kompleks yang hanya dapat drlat-sanalan dengan penSSunaanteknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/ jasa yang mampu mengaplih,asikannya. Angka 8 Pasal2OA Pengumuman pengadaan barang/jasa pemborongan/ jasa lainnya dengan metode

pelelangan

umum/terbatas

yang

bernilai

di

atas

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selain dilakukan di surat l
diupayalrc;n pula

untuk

diumumkan

di

website

pengadaannasional. Angka 9 Pa sa l 2 2

A y a t( 1 ) . . . DISTRIBUSII

.,i:i:) i;:

jii:''l;


- 1 0 Ayat (1) CukupJelas Ayat (2) Pengumuman pemilihan

penyedia jasa konsultansi harus

dapat

memberikan informasikepada masyarakat luas, teratama pnyedia jasa konsultansi baik dai daerah setempatmaupun dafi daeruhlainnya. Pengumuman pemilihan penyedia jasa konsultansi tersebut, selain diumumkan di surat r
pertahanan negata, keamanan dan

keselamatan masyarakatyang pelaksanaan pekerxaannyattdak dapat ditunda / harus dilakukan segera;dan / atau b. peny edia j asa fimggal- dan / atau c. pekerjaan yang perlu dirahasial
d. peke$aan yang berch,aLakecil dengan ketentuan: wrtuk keperluan sendiri, mempvrlyai risiko kecil, menggunakan teknologi xAerhwna, drlaksanakanoleh penyedia jasa usaha orar.gwrrrrlrar€lan danbadan usaha kecil, dan/ataubdrnllai sampai dengan Rpso.ooo.ooo,oo (lima puluh juta ntpiah); dan/ atau e. peker1aan... DISTRIBUSI II

''


- 11-

pekeqaan yanghanya dapat dilalcukan oleh pemeganghak paten atau pihak y ang teLahmendapat ljin- dan/ atau f.

pke4aan yang memerlukan penyelesaian selara cepat dalam rang;ka pengembalian kelayaan negara yang Wnanganannya dilakukan ffr,ara khususberdasarh,anperaturanperundang-vndartgan. Pekerlaan sebagaimanadimaksud pada fuinaf t adaJahpekeqaan yang dilakukan untuk menyelesaikan peke$aan yang diserahkan kepada Pemerintah oleh badan khusus yang dibentuk

dalam rangh,a

penyehatanperbankansebagaimanadrmak.suddalamUndang-Undang Nomor 7 Tahvn 7992 tentang Perbarth,ansebagwmana teLah drubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk penilaian perbnggungj aw abanbadan kfi ususdimaksud; dart/ atau g. p,kerlaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rurry$a rehabilitasi dan rekonstrulai di Provinsi Nanggrce Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utaruyarg dilalaanakan oleh Badan Rehabilitasi dan

Rekonstrulai Wilayah

dan

Kehidupan

Ivlasyarah,atProvinsi NAD dan Ytepulauan Nias Pnovinsi Sumatera Utara. Pekeryaan sebagaimana dimaksfi

pada huruf g adalah pekerlaan

desain dan Wrencanaan, yan9 waktu pebt-sanaan pengaAaawrya dilakukan sebelumI Jvh,2006." Angka 10 Pasal2SA Ayat (1) Pengumuman pengadaanj asakonsultansi sebagaimana drattll^pada ayat ini, selain diumumkan di surat h,abarnasional dan suratLabar provinsi diup ay akan pula untuk diumumka n di websi te p engadaan nasional. Ayat(2) ... DISTRIBUSIU

):iri')-

a

PRE9IDEN REPUBLIK INDONESIA

12Ayat (Z) Cukup jelas Angka 1 1 PasaI44 Cukup jelas

Angka 12 Pasal48 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (Z) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (b) Cukup jelas Ayat (5a) Cukup jelas Ayat (6) Informasiyangwajibdiberikankepadamasyaralatadalah: a. Perencanaan paket- p aket pekerj aan; b. Pengumuman pengadaanbarang/ jasa; c. Hasil evaluasi prakualifikasi; d. Hasil ... DISTRIBUSI il


- 1 3 -

d. Hasilevaluasipemilihanpenyedia; e. Dokumenkontrak;

kontrak. f. Pelaksanaan

Ayat(7) Cukupjelas Angka13 Cukupjelas

Ang(a 14 Cukup jelas

Pasal II Angka 1 CukupJelas Angka 2 Dalam hal BUMN/BUMD

Departemen/ Lembaga/Kornisi/Bl/Pemerintah Daeruh/BHMN/ sudah terdapat pejabat yang memiliki sertifikat keahlian

pengadaan barang/jasa sebagaimana diatw dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Keputusan PresidenNomor 80 Tahun 2OO3,mataPejabatPembuat Komitmen wajib mengutamakan pejabat yang telah mempunyai sertifikat keahlian tersebut untuk diangkat menjadi Pejabat/Panitia Pengadaan/Anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurem ent Uni I di D epartemen/ lnmb aga/ Komisi/ BI/ Pemerintah D aerah/ BHMN/ BUMN/BUMD. Angka 3 CukupJelas

Angb,a 4 ... DISTRIBUSIU

, . | .

,'|:4.

!

gJL

iiiiir,'


- 1 4 -

Angk
DISTRIBUSI U

NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG

Recommend Documents