SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN Nomor : W13-A7/25/OT.00/SK/I/2015 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TAHUN 2015 KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN Menimbang
:
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Lamongan.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 6. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor : 7
Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
Rencana
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden
Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 14. Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Memperhatikan
:
Hasil Rapat Tanggal 31 Desember 2014 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2015 – 2019. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TAHUN 2015
Pertama
:
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2015-2019.
Kedua
:
Ketiga
:
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Lamongan Pada tanggal : 02 Januari 2015 Ketua,
H. MUDJITO, S.H., M.H. NIP. 196106201982031001 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 1 Terwujudnya peningkatan Prosentase sisa perkara tahun penyelesaian sisa perkara yang lalu yang diselesaikan tepat sederhana, tepat waktu, waktu transparan dan akuntabel
PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA Perbandingan antara sisa Majelis Hakim dan Laporan Bulanan dan perkara tahun lalu yang Panitera Pengganti Laporan Tahunan. diselesaikan dengan sisa perkara tahun lalu yang harus diselesaikan
2 Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Perbandingan antara perkara putus dengan perkara yang diterima
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
3 Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan
Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu
Perbandingan antara Majelis Hakim dan perkara yang putus lebih Panitera Pengganti dari 5 bulan dengan perkara putus.
Laporan Tahunan.
4 Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu
Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu
Perbandingan antara perkara prodeo yang putus dengan perkara prodeo yang masuk
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
5 Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu
Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu
Perbandingan antara Ketua dan Panitera jumlah pemohon posyankum yang dilayani dengan jumlah pemohon posyankum.
Ketua, Majelis Hakim, Panitera, Kasir, dan Bendahara Pengeluaran
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
6 Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website
Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website
Perbandingan antara Ketua, Wakil Ketua, putusan yang diupload ke Panitera, Majelis Hakim website dengan jumlah dan Panitera Pengganti perkara putus.
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
7 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi
Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara
Perbandingan antara Ketua dan PPID jumlah pemohon informasi yang dilayani dengan jumlah pemohon informasi.
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
8 Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu
Prosetase peningkatan kualitas Perbandingan antara Majelis Hakim dan dan kwantitas minutasi berkas perkara yang diminutasi Panitera Pengganti perkara dengan perkara yang diputus.
9 Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel
Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi / registrasi penerimaan perkara
10 Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan
Prosentase persidangan Perbandingan antara perkara secara sederhana, tepat perkara yang diperiksa waktu, tranparan dan akuntabel dengan perkara yang diterima.
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Perbandingan Panitera, Wakil Panitera, Laporan Bulanan dan penyelesaian Panmud Gugatan dan Laporan Tahunan. administrasi penerimaan Permohonan perkara dengan perkara yang diterima. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
11 Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel
Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara
12 Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu
Panitera, Panitera Pengganti, dan Panmud Hukum
Buku Kontrol Penyampaian Salinan Putusan
14 Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu
Prosentase penyampaian Perbandingan antara salinan putusan / penetapan salinan yang diserahkan kepada para pihak tepat waktu kepada para pihak dengan salinan putusan yang diminta para pihak. Prosentase peningkatan Perbandingan antara akta penetbitan akta cerai secara cerai yang telah cepat dan tepat waktu diterbitkan dengan putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum Prosentase peningkatan Perbandingan antara akta penyerahan akta cerai kepada cerai yang disampaikan para pihak dengan akta cerai yang diminta oleh para pihak.
Majelis Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Pengganti, dan Panmud Hukum
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
15 Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi
Prosentase peningkatan pelayanan mediasi
Panitera dan Panmud Hukum
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
16 Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat
Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
13 Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu
Perbandingan antara administrasi putusan perkara dengan perkara yang diputus.
Perbandingan antara jumlah mediasi yang selesaikan dengan perkara yang harus dimediasi. Perbandingan antara perkara putus yang diajukan upaya hukum banding dengan perkara putus.
Ketua, Wakil Ketua, Laporan Bulanan dan Panitera, Wakil Panitera, Laporan Tahunan. Panmud Gugatan dan Permohonan
17 Terwujudnya peningkatan Prosentase pelayanan pelayanan permohonan permohonan eksekusi yang eksekusi atas putusan yang telah ditindaklanjuti telah berkekuatan hukum tetap 18 Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat
Perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan dengan permohonan eksekusi.
Prosentase peningkatan Perbandingan antara pengaduan yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang diterima.
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Hakim Pengawas, dan Panmud Hukum
Laporan Pengaduan Masyarakat
