BAB I PENDAHULUAN. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus,Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kudus mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kudus Tahun 2013 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Kantor Kesbangpol dan Linmas dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra Kantor Kesbangpol dan Linmas Kab. Kudus tahun 2008-2013. Pelaksanaan penyusunan LAKIP Tahun 2013 Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kudus berdasarkan pada Peraturan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Instruksi

Presiden

Nomor

5

Tahun

2004

tentang

Percepatan

Pemberantasan Korupsi. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penepatan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus

Tahun 2008-2013. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus; Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol dan Linmas melaksanakan 9 program dan 32 kegiatan. Agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Keberhasilan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja, keberhasilan pencapaian sasaran

serta

akuntabilitas

keuangan.

Indikator

yang

dipergunakan

dalam

pengukuran meliputi indikator input, output dan outcome yang telah disusun berdasarkan rencana kinerja pada awal tahun anggaran. Untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis ( Renstra ) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance , yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

B.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 1)

Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;

2)

Penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;

3)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan bangsa dan politik , perlindungan masyarakat , idiologi dan kewaspadaan ;

4)

Pemantauan , evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa , politik dan perlindungan masyarakat ;

5)

Pelaksanaan kesekretariatan kantor ; dan

6)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menghimpun bahan perumusan kebijakan , mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan , fasilitasi , monitoring , evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan , administrasi , keuangan , umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: 1)

Menyusun rencana, program dan kegiatan anggaran Subbagian Tata Usaha berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;

2)

Menjabarkan perintah Kepala Kantor melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan ;

3)

Membagi

tugas

kepada

bawahan

sesuai

dengan

bidang

tugasnya,

memberikan petunjuk dan arahan guna kelancaran pelaksanaan tugas ; 4)

Melaksanakan koordinasi dengan seksi di lingkungan kantor baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi , masukan serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal ;

5)

Menyiapkan rancangan kebijakan Kepala Kantor sesuai bidang tugas Subbagian Tata Usaha ;

6)

Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan seksi-seksi dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kantor ;

7)

Melaksanakan pengelolaan administrasi dan akuntansi keuangan kantor sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku ;

8)

Mengelola pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai agar berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas ;

9)

Melaksanakan

pelayanan

pengelolaan

kegiatan

administrasi

umum,

kepegawaian, kearsipan , perpustakaan perlengkapan dan rumah tangga, serta kehumasan dan keprotokolan kantor sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas ; 10)

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dalam rangka

mendukung pelaksanaan sistem informasi manajemen bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ; 11)

Menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

(

LAKIP

)

dan

Laporan

Keterangan

pelayanan

administrasi

Pertanggungjawaban Bupati ( LKPJ ) Kantor ; 12)

Melaksanakan

bimbingan

teknis

fungsi-fungsi

perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar kegiatan ketatausahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; 13)

Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang, inventarisasi barang kekayaan kantor untuk tertib administrasi serta memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;

14)

Melaksanakan pemantauan , evaluasi dan pelaporan di bidang kesekretariatan kantor dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan ;

15)

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi dan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

16)

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor sebagai dasar pengambilan kebijakan;

17)

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

18)

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Kantor ;

Seksi Ketahanan Bangsa dan Politik , mempunyai tugas pokok: 1)

Menyusun rencana program dan kegiatan anggaran Seksi Ketahanan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman kerja ;

2)

Menjabarkan perintah Kepala Kantor melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan ;

3)

Membagi

tugas

kepada

bawahan

sesuai

dengan

bidang

tugasnya,

memberikan petunjuk dan arahan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 4)

Melaksanakan koordinasi dengan Subbagian dan seksi-seksi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan

serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 5)

Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang ketahanan bangsa dan politik untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6)

Mempersiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan hubungan antar lembaga politik,

Pemilihan

Umum,

Pemilihan

Kepala

Daerah

dan

kehidupan

berdemokrasi serta hak asasi manusia guna meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat; 7)

Menyiapkan bahan koordinasi, kerjasama dan mediasi antar organisasi politik yang ada guna menciptakan situasi daerah yang kondusif;

8)

Mempersiapkan dan menyelenggarakan pembinaan, dan pendidikan politik, demokratisasi dan hak asasi manusia kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat;

9)

Memberikan fasilitasi kegiatan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah kepada organisasi penyelenggaraan pemilihan di daerah agar tercipta pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku;

10)

Menyiapkan petunjuk teknis pembinaan lembaga, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan , organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan daerah;

11)

Memberikan pelayanan administrasi terhadap pendaftaran dan rekomendasi izin kegiatan setiap lembaga , organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamanan , organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan di daerah;

12)

Mempersiapkan dan menyelenggarakan pembinaan lembaga, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

13)

Memberikan fasilitasi kegiatan terhadap Forum Kerukunan Antar Umat Beragama ( FKUB ) dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia ( FPBI ) guna menciptakan kerukunan antar umat beragama;

14)

Memberikan fasilitasi Kesatuan Aksi Masyarakat Anti Narkoba ( KAMA Narkoba ) guna pencegahan penyalahgunaan Narkoba;

15)

Melaksanakan

inventarisasi dan pendataan

permasalahan keberadaan

lembaga, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan , organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat di daerah sebagai bahan evaluasi; 16)

Melaksanakan

inventarisasi

dan

pendataan

permasalahan

di

bidang

Ketahanan Bangsa dan Politik di daerah sebagai bahan evaluasi ; 17)

Melaksanakan pemantauan , evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan bangsa dan politik dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan ;

18)


19)

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor sebagai

dasar

pengambilan kebijakan; 20)

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas ; dan

21)

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Kantor;

Seksi Idiologi dan Kewaspadaan mempunyai tugas : 1)

Menyusun rencana, program dan kegiatan anggaran Seksi Idiologi dan Kewaspadaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman kerja;

2)

Menjabarkan perintah Kepala Kantor melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3)

Membagi

tugas

kepada

bawahan

sesuai

dengan

bidang

tugasnya,


Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian dan seksi-seksi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

5)

Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang idiologi dan kewaspadaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6)

Merencanakan operasional konsultasi , koordinasi dan kerjasama dengan instansi

terkait

dalam

rangka

pembinaan

pengembangan

nilai-nilai

kebangsaan , kewaspadaan bangsa, ketahanan nasional dan bela negara guna meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi masyarakat; 7)

Merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi dalam rangka pemantauan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum guna menciptakan kondisi daerah yang kondusif;

8)

Memberikan fasilitasi terhadap kegiatan pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan pemberdayaan kerukunan serta kerukunan masyarakat guna pelestarian nilai-nilai kebangsaan dan terciptanya ketentraman serta ketertiban umum;

9)

Menyiapkan bahan konsultasi , koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan bangsa, ketahanan nasional dan bela negara bagi masyarakat;

10)

Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengembangan ketahanan bangsa dan penanggulangan segala bentuk ancaman terhadap idiologi Pancasila;

11)

Memberikan fasilitasi kegiatan terhadap Badan Komunikasi Pembauran Kesatuan Bangsa ( BAKOM PKB ) guna menciptakan pembauran dan kerukunan antar komponen bangsa;

12)

Menyiapkan bahan konsultasi , koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian ketentraman, ketertiban umum, politik, sosial dan budaya di daerah guna menciptakan kondisi daerah yang kondusif ;

13)

Melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat yang berdampak pada ketentraman, ketertiban umum, politik, sosial dan budaya yang dapat berpengaruh terhadap situasi daerah;

14)

Memberikan fasilitas kegiatan terhadap Forum Komunikasi Deteksi Dini Masyarakat (FKDM) dan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) guna menciptakan ketertiban dan ketentraman umum;

15)

Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan kewaspadaan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;

16)

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi prestasi dan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja ;

17)

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor sebagai dasar pengambilan kebijakan;

18)

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala kantor sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

19)

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Kantor

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas : 1)

Menyusun rencana, program dan kegiatan anggaran Seksi Perlindungan Masyarakat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman kerja; 2)

Menjabarkan perintah Kepala Kantor melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3)

Membagi

tugas

kepada

bawahan

sesuai

dengan

bidang

tugasnya,


Melaksanakan koordinasi dengan subbagian dan seksi-seksi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

5)

Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perlindungan masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;

6)

Menyiapkan bahan konsultasi , koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Perlindungan Masyarakat ( Satlinmas ) ;

7)

Menyusun rencana pengadaan alat dan perlengkapan operasional Satlinmas guna kelancaran pelaksanaan tugas;

8)

Merencanakan,

mempersiapkan

dan

menyelenggarakan

pembinaan,

pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) baik dari unsur Desa/Kelurahan maupun Instansi / perusahaan guna meningkatkan ketrampilan dan penguasaan tugas kelinmasan ; 9)

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan peningkatan kesejahteraan anggota dan atau mantan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat ( Satlinmas ) guna memberikan motivasi anggota dalam melaksanakan tugas;

10)

Mengadakan pembinaan dan pelatihan serta penyiapan penugasan unit drumd band / karsik Pemda guna mendukung pelaksanaan upacara – upacara tingkat Kabupaten;

11)

Menyiapkan bahan konsultasi , koordinasi dan kerja sama operasi dengan instansi

terkait

dalam

langkah–langkah

penanggulangan

bencana

(pencegahan, mitigasi, kesiap siagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi); 12)

Menyusun rencana pengadaan alat dan perlengkapan operasional bagi aparat penanggulangan bencana guna kelancaran pelaksanaan tugas;

13)

Merencanakan,

mempersiapkan

dan

menyelenggarakan

pembinaan,

pendidikan dan pelatihan bagi potensi masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam langkah–langkah penanggulangan bencana ( pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi ) guna memperkecil dampak yang ditimbulkan bencana; 14)

Memberikan penyiapan bahan fasilitasi permintaan bantuan korban bencana kepada instansi terkait guna kecepatan penanganan korban bencana;

15)

Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;

16)


17)

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor sebagai dasar pengambilan kebijakan ;

18)

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas ; dan

19)

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Kantor.

C. Lingkungan Strategis Dalam pembangunan daerah, pembangunan politik diarahkan pada terwujudnya tatanan kehidupan politik berdasarkan Demokrasi Pancasila yang mampu menjamin fungsi, peran, kualitas dan kemandirian organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, memperkuat kesatuan dan persatuan, mendorong prakarsa kreatifitas peran serta masyarakat, mempercepat upaya dan pemerataan pembangunan, memperlancar proses pengambilan kebijakan dan keputusan dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektifitas penyelenggaraan pemerintah. Stabilitas politik di Kabupaten Kudus menunjukkan kondisi yang kondusif sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban disamping peran serta organisasi politik, ormas serta segenap komponen masyarakat dalam proses pembangunan kehidupan politik yang semakin meningkat. Sedangkan dalam bidang ketentraman dan ketertiban diarahkan pada kemampuan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat Kabupaten Kudus yang tangguh dalam sistem keamanan swakarsa dan didukung oleh manusia yang profesional dijiwai oleh kesadaran bela negara yang tinggi, mantap dan dinamis serta didukung oleh sarana dan prasarana yang andal agar terjamin stabilitas keamanan daerah yang mantap dan dinamis serta kelangsungan pembangunan Nasional yang

berkelanjutan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Kudus selama ini berhasil meningkatkan kesadaran dan kemampuan bela negara serta mengembangkan kemampuan untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan yang dihadapi. Hal ini mencerminkan dengan terpeliharanya keamanan daerah Kabupaten Kudus yang mantap dan dinamis, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar dan aman. Kekuatan yang dimiliki Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kudus adalah : 1.

Struktur Organisasi Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kudus berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus ;

2.

Tersedianya sumber daya manusia yang dapat menunjang pelaksanaan tugas Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kudus sampai dengan 31 Desember 2013 sejumlah 20 orang dapat dirinci sbb : a.

b.

3.

Menurut Jabatan : -

Pejabat Struktural

:

5 orang

-

Pegawai Administrasi

:

15 orang

Menurut Tingkat Pendidikan : -

Pasca Sarjana

:

1 orang

-

Sarjana

:

8 orang

-

SLTA

:

10 orang

-

SLTP

:

1 orang

Tersedianya

sarana

dan

prasarana

kantor

yang

dapat

menunjang

penyelenggaraan tugas – tugas Kantor Kesbangpol dan Linmas 4.

Terciptanya hubungan yang harmonis antar pegawai dilingkungan kantor.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 1.

VISI Visi Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kudus adalah : “ MEWUJUDKAN STABILITAS DAERAH, PENINGKATAN KAMTRAMTIBMAS DAN KEHIDUPAN POLITIK, BERBANGSA DAN BERNEGARA ”.

2. M I S I Sebagai Penjabaran Visi yang telah ditetapkan Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kudus, maka ditetapkan Misi Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kudus yaitu : a.

Mewujudkan kehidupan politik, bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

b.

Mewujudkan keamanan , ketentraman dan ketertiban masyarakat.

c.

Mewujudkan kehidupan politik, bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

3. TUJUAN STRATEGIS Dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan tujuan Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kudus adalah sbb : a.

Meningkatkan pelayanan administrasi dan kinerja aparatur pemerintah;

b.

Menciptakan koordinasi dan komunikasi yang baik antar Pimpinan di daerah;

c.

Mewujudkan ketertiban sosial masyarakat.

B. Rencana Kinerja Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Rencana Kinerja Tahun 2013

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

1.

- Latihan Parade dan Defile Persiapan Lomba Tingkat Prov. Jateng - Pembinaan anggota Linmas

Meningkatnya kualitas anggota Satlinmas dan potensi masyarakat.

- 35 orang - 115 orang

1

2

3

4

2.

- Terlatihnya anggota Sat Linmas. - Pengiriman diklat kelinmasan Tingkat Provinsi

Terciptanya rasa aman di kalangan masyarakat.

3.

- Fasilitasi dan pemberdayaan FKDM - Pembinaan FKDM tingkat kecamatan - Bintek Deteksi Dini bagi Anggota FKDM Tingkat Kecamatan.. - Piket Kewaspadaan wilayah - Pengadaan pakaian PSH anggota FKDM.

Peningkatan pemberdayaan FKDM dan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.


- 1 tahun

4.

5.

6.

7.

8.

- 720 orang - 1 tahun - 132 stel

- Pengerahan Petugas PAM Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan PIlkada 2 putaran. - Pengerahan Petugas PAM Kampanye Pilkada 2 putaran. - Pengadaan PDL Linmas PAM Pilkada - Terlaksananya operasi intelijen dan pengawasan orang asing - Pelatihan Penguatan Jaring Informasi 4 kali - Terwujudnya fasilitasi pemberdayaan FORKOPINDA - Sosialisasi Forkopinda 9 kali - Bintek Pengamanan Wilayah Pra dan Pasca Pemilukada 9 kali

Meningkatnya operasi intelijen dan pengawasan orang asing.

- Dialog Kerukunan Antar Umat Beragama - Rakor Pengurus FKUB

Meningkatnya kerukunan umat beragama

- Fasilitasi Rakor Pengurus FPBI - Pembinaan FPBI 2 kali

Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan pemuda, pelajar, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Meningkatnyarasa nasionalisme di kalangan pemuda dan pelajar Meningkatnya pemahaman ideologi Negara dalam upaya peningkatan

9.

Terlaksananya Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

10.

- Seminar Penguatan Idiologi Negara bagi . Mahasiswa 3 kegiatan

- 720 orang

- 4.418 orang - 360 orang - 3.083 stel


Peningkatan Forkopinda

kinerja

- 1 tahun - 900 orang - 900 orang

- 110 orang - 1 tahun - 1 tahun - 300 orang - 300 orang - 240 orang.

1

2 - Seminar Penguatan Idiologi Negara bagi Pelajar 3 kegiatan. - Seminar Penguatan Idiologi Negara bagi Santri Pondok Pesantren 3 kegiatan. - Seminar Penguatan Ideologi Negara bagi Organisasi Wanita 3 kegiatan.

3 wawasan kebangsaan

11.

- Terlaksananya pentas seni dan budaya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.

Meningkatnya wawasan kebangsaan dan cinta budaya di masyarakat.

- 1 kali

12.

- Terselenggaranya Penyuluhan, Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) - Penguatan Politik Masyarakat

Menurunnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

- 110 orang

Meningkatnya pendidikan politik bagi masyarakat

- 110 orang

14.

- Workshop bagi Pimpinan Parpol, Ormas/LSM dan penatasahaan bantuan Parpol

Peningkatan pembinaan Parpol, Ormas/LSM

- 100 orang

15.

- Tersusunnya data base Parpol dan data base Ormas / LSM.

Tersedianya Partai Politik

base

- 2 paket

16.

- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilukada

Terlaksananya Pemilukada yang aman dan sukses.

- 1 tahun

13.

4 - 240 orang. - 240 orang.

- 240 orang

data

Penetapan Kinerja Tahun 2013

No

Sasaran Strategis

1

2

1.

- Latihan Parade dan DefilePersiapan Lomba Tingkat Prov. Jateng - Pembinaan anggota Linmas


-

35 orang

-

115 orang

- Terlatihnya anggota Sat

Terciptanya rasa aman di

- 50 orang

2.

Indikator Kinerja 3

Target 4

Program/Kegiat an 5

Anggaran

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Rp.50.000.000,-

Pelatihan Pengendalian

Rp. 25.000.000,-

6

1

2 Linmas. - Pengiriman diklat kelinmasan Tingkat Provinsi

3 kalangan masyarakat.

3.

- Fasilitasi dan pemberdayaan FKDM Pembinaan FKDM tingkat kecamatan - Bintek Deteksi Dini bagi Anggota FKDM Tingkat Kecamatan.. - Piket Kewaspadaan wilayah - Pengadaan pakaian PSH anggota FKDM.


- Pengerahan Petugas PAM PIlkada 2 putaran. - Pengerahan Petugas PAM Kampanye Pilkada 2 putaran. - Pengadaan PDL Linmas PAM Pilkada

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- Terlaksananya operasi intelijen dan pengawasan orang asing - Pelatihan Penguatan Jaring Informasi 4 kali


- 32 orang

- Terwujudnya fasilitasi pemberdayaan FORKOPINDA - Sosialisasi Forkopinda 9 kali - Bintek Pengamanan Wilayah Pra dan Pasca

Peningkatan kinerja Forkopinda

- 1 tahun

4.

5.

6.

4 - 50 orang

- 1 tahun

5 Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

6

Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat

Rp. 307.000.000,-

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Rp.4.415.825.000,-

- 720 orang

- 1 tahun -

132 stel

- 4.418 orang

- 360 orang

- 3.083 stel

- 360 orang

- 900 orang -

900 orang

Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakar sa di Daerah.

Rp. 80.000.000,-

Rp. 200.000.000,-

1

7.

8.

9.

2 Pemilukada 9 kali

3

4

6

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

Rp.38.000.000,-

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat.

Rp.65.000.000,-

- 300 orang

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

Rp.50.000.000,-

- 240 orang.

Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Rp. 115.000.000,-

Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya

Rp. 50.000.000,-

- Dialog Kerukunan Antar Umat Beragama - Rakor Pengurus FKUB


- 110 orang


Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan pemuda, pelajar, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

- 1 tahun

Terlaksananya Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

Meningkatnya rasa nasionalisme di kalangan pemuda dan pelajar Meningkatnya pemahaman ideologi Negara dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

10. - Seminar Penguatan Idiologi Negara bagi . Mahasiswa 3 kegiatan. - Seminar Penguatan Idiologi Negara bagi Pelajar 3 kegiatan - Seminar Penguatan Idiologi Negara bagi Santri Pondok Pesantren 3 kegiatan. - Seminar Penguatan Ideologi Negara bagi Organisasi Wanita 3 kegiatan. 11. - Terlaksananya pentas seni dan budaya dalam upaya peningkatan

5

- 1 tahun

- 300 orang

- 240 orang.

- 240 orang

- 240 orang

Meningkatny a wawasan kebangsaan dan cinta budaya di

- 1 kali

1

2 - wawasan kebangsaan.

3 masyarakat.

12. - Terselenggarany a Penyuluhan, Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 13. - Penguatan Politik Masyarakat

Menurunnya penyalahgun aan dan peredaran gelap narkoba

14. - Workshop bagi Pimpinan Parpol, Ormas/LSM dan penatasahaan bantuan Parpol 15. - Tersusunnya data base Parpol dan data base Ormas / LSM. 16. - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilukada

4

- 110 orang

Meningkatnya - 110 pendidikan orang politik bagi masyarakat Peningkatan - 100 pembinaan orang Parpol, Ormas/LSM

5 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Peng gunaan Minuman Keras dan Narkoba Penyuluhan Kepada Masyarakat

6

Rp.20.000.000,-

Rp. 20.000.000,-

Koordinasi Forum – forum Diskusi Politik

Rp. 15.000.000,-

Tersedianya - 2 paket data base Partai Politik

Penyusunan Data Base Partai Politik

Rp. 20.000.000,-

Terlaksanany - 1 tahun a Pemilukada yang aman dan sukses.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rp. 45.000.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian Kinerja Pengukuran kinerja kegiatan digunakan untuk mengetahui tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja atas kebijakan, program maupun kegiatan dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator kinerja yang digunakan dalam pencapaian kinerja meliputi indikator input, indikator output dan indikator outcome.

B. Pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS ) Pengukuran pencapian sasaran dilakukan guna mengetahui tingkat pencapian sasaran dari target yang telah ditetapkan pada masing-masing program. No 1 1.

2.

3.

Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja 3





- Fasilitasi dan pemberdayaan FKDM - Pembinaan FKDM tingkat kecamatan - Bintek Deteksi Dini bagi Anggota FKDM Tingkat Kecamatan..


Target 4

Realisasi 5

% 6

-

35 orang

100 %

- 115 orang

-

115 orang

100%

- 50 orang

- 50 orang

100%

- 50 orang

- 50 orang

100%

- 1 tahun

- 1 tahun

100%

- 720 orang

- 720 orang

100%

- 720 orang

100%

-

35 orang

- 720 orang

1

2

3

Piket Kewaspadaan wilayah - Pengadaan pakaian PSH anggota FKDM.

4

5.

6.

7.

8.

- Pengerahan Petugas PAM PIlkada 2 putaran. - Pengerahan Petugas PAM Kampanye Pilkada 2 putaran. - Pengadaan PDL Linmas PAM Pilkada

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan



- Terwujudnya fasilitasi pemberdayaan FORKOPINDA - Sosialisasi Forkopinda 9 kali - Bintek Pengamanan Wilayah Pra dan Pasca Pemilukada 9 kali


5

6

- 1 tahun

- 1 tahun

100%

- 132 stel

- 132 stel

100%

- 2.209 orang

50%

- 4.418 orang - 360 orang

- 3.083 stel

50% - 180 orang

0% -

- 32 orang

100%

- 360 orang

100%

- 1 tahun

- 1 tahun

100%

- 900 orang

- 900 orang

100%

- 900 orang

- 900 orang

100%

- 110 orang

- 110 orang

100%

- 1 tahun

- 1 tahun

100%

- 1 tahun

- 1 tahun

100%

- 300 orang

- 300 orang

100%

- 32 orang

- 360 orang

- Dialog Kerukunan Meningkatnya Antar Umat kerukunan umat Beragama beragama - Rakor Pengurus FKUB


4


1 9.

2 Terlaksananya Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

3 Meningkatnyarasa nasionalisme di kalangan pemuda dan pelajar

4 - 300 orang

5 300 orang

6 100%

-

10. - Seminar Penguatan Idiologi Negara bagi . Mahasiswa 3 kegiatan. - Seminar Penguatan Idiologi bagi Pelajar 3 kegiatan. - Seminar Penguatan Idiologi Negara bagi Santri Pondok Pesantren 3 kegiatan. - Seminar Penguatan Ideologi Negara bagi Organisasi Wanita 3 kegiatan. 11. - Terlaksananya pentas seni dan budaya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.

Meningkatnya pemahaman ideologi Negara dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

- 240 orang.

- 240 orang.

100%

- 240 orang.

- 240 orang.

100%

- 240 orang.

- 240 orang.

100%

- 240 orang

- 240 orang.

100%


- 1 kali

- 1 kali

100%

12. - Terselenggaranya Penyuluhan, Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).


- 110 orang

- 110 orang

100%

13. - Penguatan Politik Masyarakat


- 110 orang

- 110 orang

100%

14. - Workshop bagi Pimpinan Parpol, Ormas/LSM dan penatasahaan bantuan Parpol

Peningkatan pembinaan Parpol, Ormas/LSM

- 100 orang

-

100 orang

100%

1 2 15. - Tersusunnya data base Parpol dan data base Ormas / LSM.

3 Tersedianya data base Partai Politik

- 4 - 2 paket

5 -

6 0%

16. - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilukada

Terlaksananya Pemilukada yang aman dan sukses.

- 1 tahun

1 tahun

100%

B.1 Analisis Capaian Sasaran Pencapaian Kinerja Sasaran Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

1

2

3

4





- Fasilitasi dan pemberdayaan FKDM - Pembinaan FKDM tingkat kecamatan - Bintek Deteksi Dini bagi Anggota FKDM Tingkat Kecamatan.. - Piket Kewaspadaan wilayah - Pengadaan pakaian PSH anggota FKDM


-

35 orang

-

35 orang

- 115 orang

-

115 orang

- 50 orang

% capaian Th 2012 Th 2013 5 6 100%

100%

100%

100%

- 50 orang

100%

100%

- 50 orang

- 50 orang

-

100%

- 1 tahun

- 1 tahun

-

100%

- 720 orang

- 720 orang

-

100%

- 720 orang

- 720 orang

100%

100%

- 1 tahun

- 1 tahun

100%

100%

- 132 stel

- 132 stel

-

100%

1 - Pengerahan Petugas PAM PIlkada 2 putaran. - Pengerahan Petugas PAM Kampanye Pilkada 2 putaran. - Pengadaan PDL Linmas PAM Pilkada

2 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan



- Terwujudnya fasilitasi pemberdayan FORKOPINDA - Sosialisasi Forkopinda 9 kali - Bintek Pengamanan Wilayah Pra dan Pasca Pemilukada 9 kali


- Dialog Kerukunan Antar Umat Beragama - Rakor Pengurus FKUB - Fasilitasi Rakor Pengurus FPBI - Pembinaan FPBI 2 kali

3 - 4.418 orang

4 - 2.209 orang

5 -

6 50%

- 360 orang

- 180 orang

-

50%

-

100%

0%

- 32 orang

- 32 orang

100%

100%

- 360 orang

- 360 orang

100%

100%

- 1 tahun

- 1 tahun

100%

100%

- 900 orang

- 900 orang

100%

100%

- 900 orang

- 900 orang

-

100%

- 110 orang

- 110 orang

100%

100%

- 1 tahun

- 1 tahun

100%

100%

- 3.083 stel



- 1 tahun

- 1 tahun

100%

100%

- 300 orang

-

100%

100%

300 orang

1 - Terlaksananya Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

2 Meningkatnya rasa nasionalisme di kalangan pemuda dan pelajar

3 - 300 orang

-

- Seminar Penguatan Idiologi Negara bagi . Mahasiswa 3 kegiatan. - Seminar Penguatan Idiologi bagi Pelajar 3 kegiatan. - Seminar Penguatan Idiologi Negara bagi Santri Pondok Pesantren 3 kegiatan. - Seminar Penguatan Ideologi Negara bagi Organisasi Wanita 3 kegiatan. - Terlaksananya pentas seni dan budaya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.

Meningkatnya pemahaman ideologi Negara dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

- 240 orang.

4 300 orang

5 -

6 100%

- 240 orang.

100%

100%

- 240 orang.

-

240 orang.

100%

100%

- 240 orang.

- 240 orang.

100%

100%

- 240 orang

- 240 orang.

100%

100%


- 1 kali

- 1 kali

-

100%

- Terselenggaran ya Penyuluhan, Pencegahan, Penyalahgunaa n dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).


- 110 orang

100%

100%

- Penguatan Politik Masyarakat


- 110 orang

100%

100%

- 110 orang

- 110 orang

1 - Workshop bagi Pimpinan Parpol, Ormas/LSM dan penatausahaan bantuan Parpol

2 Peningkatan pembinaan Parpol, Ormas/LSM

3 - 100 orang

- Tersusunnya data base Parpol dan data base Ormas / LSM.

Tersedianya - 2 paket data base Partai Politik

- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilukada

Terlaksananya - 1 tahun Pemilukada yang aman dan sukses.

4

5 100%

6 100%

-

-

0%

- 1 tahun

-

100%

-

100 orang

C. Strategis Pemecahan Masalah Adapun strategi pemecahan masalah untuk mengatasi kendala dalam pencapaian target kinerja Kantor Kesbangpol dan Linmas adalah sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada. 2. Memanfaatkan secara optimal sarpras yang ada serta mengusulkan penambahan sarpras yang diperlukan. 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur. 4. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 akan direncanakan dan dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2014.

Kudus,

Pebruari 2014

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas

DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM Pembina NIP. 19680703 198803 2 009

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kudus Tahun 2013. LAKIP Kantor Kesbangpol dan Linmas Tahun 2013 merupakan

bentuk komitmen

nyata

Kantor

Kesbangpol dan

Linmas dalam

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan SK Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Pedoman Penyusunan LAKIP. LAKIP

adalah

wujud

pertanggungjawaban

pejabat

publik

kepada

masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses Kinerja Kantor Kesbangpol dan Linmas telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP. Adapun tujuan penyusunan LAKIP

adalah untuk menggambarkan

penerapan Rencana Strategis ( RENSTRA ) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Demikian LAKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak – pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kudus,

Pebruari 2014


DJATI SOLECHAH, Sos, MM Pembina NIP. 19680703 198803 2 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN .......................................................................................

1

A. Latar Belakang ..................................................................................

1

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ...............................................

2

C. Lingkungan Strategis .........................................................................

9

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .......................................

11

A. Perencanaan Strategis ......................................................................

11

B. Rencana Kinerja Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013

11

AKUNTABILITAS KINERJA .....................................................................

17

A. Pencapaian Kinerja ...........................................................................

17

B. Pengukuran Pencapaian Sasaran .....................................................

17

B.1 Analisis Capaian Sasaran .........................................................

20

C. Strategi Pemecahan Masalah ...........................................................

23

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat

Kabupaten

Kudus Tahun 2008 – 2013 telah

dicanangkan VISI yaitu “MEWUJUDKAN STABILITAS DAERAH, PENINGKATAN KAMTRAMTIBMAS DAN KEHIDUPAN POLITIK, BERBANGSA DAN BERNEGARA“ Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan aparat pemerintah yang profesional. 2. Mewujudkan keamanan , ketentraman dan ketertiban masyarakat. 3. Mewujudkan kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis. Dengan VISI dan MISI tersebut, maka tujuan yang dicapai adalah : 1. Terwujudnya pelayanan administrasi dan kinerja aparat pemerintah. 2. Terwujudnya iklim daerah yang kondusif dan kesiapsiagaan penanganan bencana. 3. Terwujudnya kerukunan antar umat beragama, ras, suku dan golongan. 4. Terwujudnya

kehidupan

berpolitik,

bermasyarakat

yang

demokratis dan

berwawasan kebangsaan. Indikator utama yang dikembangkan dalam menilai kinerja adalah kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kudus Tahun 2013 sbb : Program – program Kantor KesbangPol dan Linmas Kabupaten Kudus Tahun 2013. 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 4. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. -

Kegiatan penyiapan tenaga pengendali

keamanan dan kenyamanan

lingkungan. -

Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

-

Kegiatan pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat.

-

Pengendalian keamanan lingkungan.

5. Program pemeliharaan Kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal. -

Kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik

pencegahan kejahatan. -

Kegiatan peningkatan kapasitas aparat keamanan dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah.

6. Program pengembangan wawasan kebangsaan. -

Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

-

Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat.

-

Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

7. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. -

Kegiatan seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.

-

Kegiatan pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan Wawasan Kebangsaan.

8. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat). -

Kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.

9. Program pendidikan politik masyarakat. -

Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

-

Kegiatan koordinasi forum-forum diskusi politik.

-

Penyusunan data base partai politik.

-

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013 Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan kegiatan

Kantor

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

dapat

dijelaskan sebagai berikut : NO

URAIAN

1

2

ANGGARAN NILAI ( Rp ) 3

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi,

REALISASI NILAI (Rp ) 4

PERSEN (%) 5

498.000

498.000

100%

18.000.000

9.456.102

52.5%

dan

2.500.000

2.300.000

92 %

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

8.750.000

7.349.200

84%

22.800.000

22.796.000

100%

8.299.000

8.299.000

100%

&

1.000.000

1.000.000

100%

instalasi

500.000

500.000

100%

500.000

500.000

100%

Sumber Daya Air dan Listrik 3.

Penyediaan

Jasa

Peralatan

Perlengkapan Kantor 4.

Perijinan

Kendaraan

Dinas/Operasional 5.

Penyediaan

Jasa

Administrasi

Keuangan 6.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

7.

Penyediaan

Barang

Cetakan

Penggandaan 8.

Penyediaan

komponen

listrik/penerangan bangunan kantor 9.

Penyediaan

Peralatan

Rumah

Tangga

NO

URAIAN

1

2

10.

Penyediaan

Bahan

ANGGARAN NILAI ( Rp ) 3 Bacaan

dan

REALISASI NILAI (Rp ) 4

PERSEN (%) 5

2.400.000

2.320.000

96.7%

6.978.000

6.460.000

92.6%

dan

19.980.000

11.440.000

57.3%

Gedung

32.585.000

31.775.000

97.5%

23.000.000

20.072.200

87.3

1.500.000

1.500.000

100%

Peraturan PerUndang-Undangan 11.

Penyediaan Makanan dan Minuman

12.

Rapat

Rapat

Koordinasi

Konsultasi ke Luar Daerah 13.

Pengadaan

Peralatan

Kantor 14.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

15.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

16.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

10.000.000

-

0%

17.

Penyiapan Tenaga Pengendali

50.000.000

45.575.250

91.2 %

25.000.000

24.577.500

98.3%

307.000.000

285.166.000

92.9%

4.415.825.000

1.361.885.000

30.8%

80.000.000

76.377.000

95.5%

200.000.000

186.211.000

93.1%

38.000.000

30.661.000

80.7%

65.000.000

58.500.000

90 %

50.000.000

41.961.000

83.9%

115.000.000

112.680.000

98%

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 18.

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan

19.

Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat

20.

Pengendalian Keamanan Lingkungan

21.

Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

22.

Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

23.

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

24.

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

25.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

26.

Seminar, Talk Shaw, Diskusi Peningkatan Kebangsaan

1 27.

2

3

Pentas Seni dan Budaya, Festival,

4

5

50.000.000

48.000.000

96%

20.000.000

19.421.000

97.1%

Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wasbang 28.

Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras / Narkoba

29.

Penyuluhan kepada Masyarakat

20.000.000

19.086.000

95.4%

30.

Koordinasi Forum-Forum Diskusi

15.000.000

13.491.000

89.9%

Politik 31.

Penyusunan Data Base Partai Politik

20.000.000

-

32.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

45.000.000

20.069.000

44.6%

5.675.115.000

2.469.921.952

43.5%

Jumlah

0%

BAB IV PENUTUP A. Tinjauan Umum Keberhasilan Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapian sasaran (PPS) dan pengukuran Pencapaian Kinerja yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan baik indikator input, indikator output maupun indikator outcome, Kantor Kesbangpol dan Linmas

pada Tahun

Anggaran 2013 dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

B. Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kantor Kesbangpol dan Linmas pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia. 2. Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai. 3. Jadwal pengesahan APBD mengalami keterlambatan sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. C. Strategis Pemecahan Masalah Adapun strategi pemecahan masalah untuk mengatasi kendala dalam pencapaian target kinerja Kantor Kesbangpol dan Linmas adalah sebagai berikut: 5. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada. 6. Mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk menambah personil. 7. Memanfaatkan secara optimal sarpras yang ada serta mengusulkan penambahan sarpras yang diperlukan. 8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur. 9. Melaksanakan koordinasi baik ke dalam maupun ke luar. 10.

Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran

2013 akan direncanakan dan dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2014. Kudus,

Pebruari 2014


DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM Pembina NIP. 19680703 198803 2 009

BAB I PENDAHULUAN. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Recommend Documents