BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip Akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, pada Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015 atau paling lambat 4 tahun (empat) dari anggaran Tahun 2010, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Setiap pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaporkan keuangan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam membuat laporan keuangan di bidang sektor publik, pemerintah harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari akuntabilitas, tranparansi, peran serta masyarakat dan supermasi hukum. Salah satu upaya untuk mewujudkan good goverance adalah meningkatkan prinsip-prinsip dari good goverance dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam pemerintah yang bersih dan akuntabel tentunya segala sesuatu peristiwa dan informasi terekam dengan jelas dan diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya dapat menjadi informasi yang relevan di suatu entitas, yaitu pemerintah daerah khususnya di Bappeda Kota Yogyakarta. Salah satu dampak pada akuntansi sektor publik adalah otonomi daerah, yaitu pemerintah daerah perlu membenahi sistem akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah serta selalu mengawasi kinerja dari lembaga teknis maupun Satuan Kerja Pemerintah Daerah 1
(SKPD), karena sangat penting dilakukan untuk memenuhi tuntutan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolan keuangan publik. Maka pemerintahan khususnya Bappeda Kota Yogyakarta dalam pembuatan laporan keuangan perlu adanya
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diteruskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014 , Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:
1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Neraca 6. Laporan Arus Kas 7. Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan keuangan
merupakan alat pengendalian
internal dan evaluasi kinerja
pemerintah dan unit kerja pemerintah daerah. Guna dibuat laporan keuangan salah satunya adalah sebagai pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Namun pemerintah daerah khususnya Bappeda Kota Yogyakarta belum siap dalam penerapan tentang Peraturan Pemerintah tentang SAP yang berbasis akrual, sehingga pemerintah daerah hampir seluruhnya masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 pasal 38. Pemerintah daerah disyaratkan untuk menyajikan pelaporan keuangan
2
yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Aliran Kas, Laporan Kinerja Keuangan/Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Laporan keuangan Bappeda Kota Yogyakarta bagi pihak internal merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban intenal yang dilakukan oleh pengelola keuangan daerah kepada pihakpihak yang memiliki akses yang lebih mudah yakni, karyawan Bappeda Kota Yogyakarta dan auditor internal. Sedangkan bagi pihak eksternal, laporan keuangan Bappeda Kota Yogyakarta merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada Badan pemeriksa Keuangan dan Instansi Dinas Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta serta masyarakat atau pengguna informasi akuntansi laporan keuangan Bappeda Kota Yogyakarta yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Akuntabilitas publik dari Bappeda Kota Yogyakarta merupakan pemberian informasi dan pengungkapan kinerja finansial lembaga teknis daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan sebagai alat pengendali dari lembaga teknis Bappeda terhadap siklus keuangan lembaga teknis tersebut. Supaya pengelolaan keuangan daerah dapat tersalurkan sesuai kebutuhan dan dapat dikontrol oleh masyarkat dengan baik dan transparansi serta akuntabiltas publik merupakan prinsip dari good governance dapat diwujudkan.
3
1.2 Rumusan Masalah Dari uraian yang sudah dijabarkan di latar belakang dalam penelitian Penerapan Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Laporan Keuangan Bappeda Kota Yogyakarta (studi kasus pada Bappeda Kota Yogayakarta), maka penulis merumuskan hanya satu masalah yaitu: “Apakah laporan keuangan Bappeda Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasni Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 64 Tahun 2013?” 1.3 Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui laporan keuangan Bappeda Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2013. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 1. Penerapan dari akuntansi sektor publik di laporan keuangan Bappeda Kota Yogyakarta sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. 2. Memberikan ilmu baru dan pendalaman kepada penulis tentang prinsip standar akuntansi pemerintahan di laporan keuangan pemerintahan dikarenkan hanya satu semester penulis mendapatkan matakuliah sektor publik. 3. Dapat sebagai informasi untuk makalah yang berhubungan dengan sektor publik pemerintahan.
4
1.5 Batasan Masalah Batasan masalah yang diteliti oleh penulis dalam penelitian Tugas Akhir adalah : 1. Sistem pelaporan akuntansi keuangan pemerintah daerah yang diterapkan di Bappeda Kota Yogyakarta sampai saat ini. 2. Penerapan SAP sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 di laporan keuangan Pemerintah Daerah di Bappeda Kota Yogyakarta. 3. Bappeda Kota Yogyakarta hanya membuat Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
5
1.6 Kerangka Penulisan Kerangka penelitian pada penulisan ini merupakan dasar berpikir ilmiah yang menjadi tolak ukur penulisan ini. Adapun kerangka pemikiran yang dipakai dalam penulisan ini ialah: Gambar 1.1 Kerangka Penelitian Laporan keuangan Bappeda Kota Yogyakarta adalah wujud pertangungjawaban Bappeda Kota Yogyakarta terhadap kinerja Bappeda dalam pengelolaan dana pemerintah daerah. Dalam pembuatan laporan keuangan di bidang sektor publik, akan terlihat Bappeda sudah mewujudkan prinsip-prinsip good governanceatau belum.
SAP adalah peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 yang menjelaskan prinsip penyajian dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.
PERMASALAHAN Bappeda adalah lembaga teknis pemerintah daerah yang harus menyajikan laporan pertangguungjawaban dana APBD. Maka dari itu Bappeda dalam penyajian laporan keuangan harus mempunyai patokan dalam penyajian laporan keuangan agar terlihat prinsip good goverance dariBappeda Kota Yogyakarta.
ANALISIS 1. 2. 3. 4. 5.
Analisis penyajian Laporan Realisasi Anggaran Analisis penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Analisis penyajian Neraca Analisis penyajian Laporan Arus Kas Analisis penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
KESIMPULAN 1. Menganalisis laporan keuangan Bappeda Kota Yogyakarta sesuai urutan laporan keuangan. 2. Mencocokan pelaporan laporan keuangan Bappeda Kota Yogyakarta dengan SAP.
6
1.7 Sistematika Penulisan 1. KATA PENGANTAR 2. DAFTAR ISI 3. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berisi tentang latar belakang suatu masalah yang akan diangkat oleh penulis. 1.2. Rumusan Masalah Berisi tentang masalah-masalah yang akan dibahas, dan permasalahan tersebut akan di pecahkan dengan penulisan ilmiah tersebut. 1.3. Tujuan Penulisan Berisi tentang tujuan pokok permasalahan yang di ambil oleh penulis. 4. BAB II GAMBARAN UMUM PENULISAN 2.1
Deskripsi Topik Penulisan
Menjelaskan secara detail mengenai aktivitas umum dari topik penulisan. Yanga ada didalamnya termasuk kondisi terkini dari topik penulisan. 3.2
Tinjauan Pustaka
Bagian yang merangkum tentang tulisan ilmiah yang terkait dengan topik penulisan. 3.3
Metodologi Penulisan
Menjelaskan tentang bagaimana cara penulis akan menganalisis topik penulisan.
7
3.4
Sumber Data
Bagaimana penulis mendapatkan data yang akan diolah dalam topik penulisan ini 5. BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bagian yang mencangkup tentang semua analisis dalam Tugas Akhir penulis yang mengacu dalam topik penulisan. 6. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini adalah bab terkahir dalam penyusunan Tugas Akhir. Merangkum hal yang menjadi pokok bahasan dalam Tugas Akhir yang tercantum dalam kesimpulan. Jika penulis memberikan saran atau rekomendasi apa yang berdasarkan kesimpulan penulisan maka masuk dalam sub bagian saran. 7. DAFTAR PUSTAKA Referensi bacaan yang terkait dalam penyususnan Tugas Akhir.
8
