perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2006
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Paragraf 9-12). Ketepatwaktuan dalam laporan keuangan adalah suatu karakteristik yang signifikan terhadap informasi akuntansi (Owusu-Ansah, 2000). Ketepatwaktuan pelaporan keuangan secara tegas diakui sebagai karakteristik kualitatif yang penting dari informasi keuangan (Payne dan Jensen, 2002). Ketepatwaktuan dalam penyampaian laporan keuangan sangat penting bagi tingkat manfaat dan nilai laporan tersebut. Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Rachmawati, 2008).
commit to user
1
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 2
Untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan, suatu laporan keuangan terlebih dahulu harus melalui proses audit oleh auditor eksternal independen sebelum dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan. Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan serta arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Arens, 2003). Dikarenakan kebutuhan informasi yang relevan dan handal, maka dalam hal ini seorang auditor juga dituntut untuk mampu menyelesaikan pekerjaan audit dalam rentang waktu yang cukup agar informasi hasil audit bisa digunakan oleh pengguna laporan keuangan. Rentang waktu antara tanggal tutup buku hingga tanggal pelaporan laporan keuangan yang telah diaudit disebut audit delay (Johnson, 1998). Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemeriksaan LKPD oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 3
LKPD yang sudah diaudit akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan Negara. Audit delay mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak dapat menggunakan LKPD yang sudah diaudit untuk menyusun APBD tahun berikutnya, sehingga Pemerintah Daerah akan mengunakan APBD tahun sebelumnya yang belum tentu sesuai dengan pengeluaran dan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah tersebut. Pada prakteknya, audit delay masih banyak ditemui pada pemeriksaan LKPD yang dilakukan oleh BPK. Hal ini dapat dilihat pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2012 yang dibuat oleh BPK, diketahui LHP atas 520 LKPD TA 2011 telah diselesaikan BPK pada Tahun 2012. Dari jumah tersebut diketahui sebanyak 426 LHP LKPD telah diselesaikan dan dilaporkan pada Semester I Tahun 2012 sedangkan sisanya sebanyak 94 LHP LKPD diselesaikan dan dilaporkan pada Semester II Tahun 2012. Berdasarkan peraturan di atas, diketahui bahwa 94 LHP LKPD (18,08%) yang diselesaikan pada Semester II telah mengalami keterlambatan atau tidak tepat waktu. Audit delay telah menjadi subyek perhatian dan penelitian yang cukup besar di sektor swasta, terutama untuk perusahaan yang terdaftar di AS dan bursa saham internasional. Penelitian tentang audit delay di Indonesia belum banyak dilakukan untuk sektor publik, sementara untuk sektor privat sudah banyak dilakukan. Hal ini commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 4
bisa diketahui dari artikel-artikel pada Seminar Nasional Akuntansi (SNA) 13, SNA 14, dan SNA 15 tidak ada satupun yang membahas tentang audit delay pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menguji tentang fenomena audit delay pada pemerintah daerah di Indonesia. Ashton et al. (1987) dalam penelitiannya menyatakan bahwa audit delay secara signifikan menjadi lebih lama dikarenakan opini audit, klasifikasi entitas, nonpublik, menggunakan desember sebagai akhir tahun anggaran, memiliki SPI yang buruk, serta penggunaan pemrosesan data yang kurang kompleks. Johnson (1998) menyatakan bahwa audit delay berkorelasi terhadap kualitas audit, audit fee dan jenis pemerintahan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Payne dan Jensen (2002) berpendapat bahwa karakteristik auditor dan karakteristik pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap lamanya audit delay. Penelitian yang dilakukan Cohen dan Leventis (2012) menyimpulkan bahwa faktor politik memiliki pengaruh signifikan terhadap lamanya audit delay. Cohen dan Leventis (2012) melakukan penelitian pada pemerintah daerah di Yunani yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerahnya. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang laporan keuangan sektor pemerintahannya diaudit oleh BPK sesuai dengan mandat Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2004 pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 5
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penelitian ini menambahkan karakteristik auditor yang tidak digunakan oleh Cohen dan Leventis (2012). Judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Karakteristik Auditor, Auditing, Dan Auditee Pemerintah Daerah Di Indonesia”. 1.2
Rumusan Masalah Laporan keuangan memiliki nilai yang sangat penting bagi pengguna yang
akan mengambil keputusan dengan mendasarkan pada informasi dari laporan keuangan tersebut (Srimindarti, 2008). Informasi yang tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan (IAI, 2002). Mengingat pentingnya informasi yang terkandung dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, maka audit delay memegang peranan penting dalam ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan artikel-artikel pada Seminar Nasional Akuntansi (SNA) 13, SNA 14, dan SNA 15 di Indonesia belum banyak yang membahas tentang audit delay pada Pemerintah Daerah. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengangkat tema audit delay pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Sehingga dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Apakah karakteristik auditor (jenjang peran dan pengalaman kerja) berpengaruh terhadap audit delay?
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 6
2. Apakah karakteristik auditing (temuan atas kepatuhan dan SPI pemeriksaan tahun sebelumnya) berpengaruh terhadap audit delay? 3. Apakah karakteristik auditee (size daerah dan status daerah) berpengaruh terhadap audit delay? 1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh karakteristik auditor (jenjang peran dan pengalaman kerja) terhadap audit delay; 2. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh karakteristik auditing (temuan atas kepatuhan dan SPI pemeriksaan tahun sebelumnya) terhadap audit delay; 3. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh karakteristik auditee (size daerah dan status daerah) terhadap audit delay.
1.4
Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait
berikut ini. 1. Bagi Auditor di Badan Pemeriksa Keuangan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan sebagai evaluasi kinerja dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan daerah.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 7
2. Bagi Pemerintah Daerah di Indonesia Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya
ketepatwaktuan
penyerahan
laporan
keuangan
untuk
mengurangi audit delay yang panjang. 3. Bagi penelitian berikutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para akademisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada pemerintah daerah dan menjadi sumber referensi untuk penelitian berikutnya.
commit to user
