PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2006 TENTANG PERIZINAN MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING DAN ORANG ASING Kementerian Riset dan Teknologi
LANDASAN YURIDIS PP 41/2006 Pasal 17 – UU. No. 18/2002 (1) Kerja sama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur kelembagaan Iptek untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional. Penjelasan: Kerja sama internasional yang dimaksud mencakup kerja sama dengan lembaga iptek di negara lain atas inisiatif sendiri. Kerja sama tersebut merupakan pelaksanaan kesepakatan antar-negara, baik secara bilateral maupun multilateral, atau keanggotaan pada berbagai organisasi internasional yang berkaitan dengan Iptek (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (3)Pemerintah bertanggung jawab memberikan dukungan bagi perguruan tinggi dan lembaga litbang dalam rangka kerja sama internasional di bidang Iptek
4) Perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing yang tidak berdomisili di Indonesia yang akan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang. Penjelasan: Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya kegiatan penelitian dan pengembangan oleh pihak asing yang merugikan masyarakat atau negara karena: Kegiatan tersebut dapat mengakibatkan kekayaan hayati dan nonhayati, artefak, dan harta karun yang dimiliki oleh negara dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak asing; Kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan wabah, merusak fungsi lingkungan hidup, gangguan sosial kemasyarakatan, atau gangguan lain yang merugikan.
STRUKTUR PP 41 TAHUN 2006 BAB I - KETENTUAN UMUM (1 Pasal) BAB II- PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (12 Pasal) Bagian Kesatu : Kewenangan Pemberian Izin Bagian Kedua : Obyek Perizinan Bagian Ketiga : Tata Cara Perizinan Bagian Keempat : Persetujuan dan Penolakan Permohonan Izin Bagian Kelima : Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin Bagian Keenam : Biaya Perizinan BAB III - LEMBAGA PENJAMIN DAN MITRA KERJA (4 Pasal) BAB IV - PELAPORAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN LITBANG (4 Pasal) BAB V - PENGAWASAN (1 Pasal) BAB VI - SANKSI (3 Pasal) BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN (2 Pasal) BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP (2 Pasal)
BAB II - PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (12 Pasal) Bagian Kesatu
: Kewenangan Pemberian Izin
Bagian Kedua : Obyek Perizinan Bagian Ketiga
: Tata Cara Perizinan
Bagian Keempat : Persetujuan dan Penolakan Permohon Izin Bagian Kelima
: Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin
Bagian Keenam
: Biaya Perizinan
PERIZINAN
• • • • •
Kewenangan Pemberian Izin – Pasal 2 Obyek Perizinan – Pasal 3, dan 4 Tata Cara Perizinan–Pasal 5, 6, dan 7 Persetujuan dan Penolakan – Pasal 8, 9 dan 10 Jangka Waktu – Pasal 11 dan 12 Biaya – Pasal 13
TATA CARA PERIZINAN Melengkapi persyaratan permohonan izin Rencana kegiatan litbang: a) keterangan pemohon izin (profile) b)nama pemohon izin c) maksud dan tujuan penelitian d)obyek dan bidang penelitian e) lokasi dan daerah dilaksanakannya penelitian f) keuntungan penelitian bagi Indonesia Rekomendasi atau persetujuan dari lembaga penjamin
Surat keterangan kerjasama dengan mitra kerja dari lembaga litbang dan/atau perguruan tinggi di Indonesia Membayar biaya izin •
Mengajukan izin tertulis kepada Menteri
•
Pemberian izin dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil penilaian tim koordinasi
•
Penilaian dilakukan atas obyek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan
Persetujuan dan Penolakan Izin •
• •
Dalam jangka waktu paling lama 90 hari Menteri harus memberikan jawaban terhadap permohonan izin - Pasal 8 Penolakan izin disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya – Pasal 9 Persetujuan izin disampaikan secara tertulis dengan tembusan kepada pimpinan instansi Pemerintah yang berwenang – Pasal 10
BAGAN Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin Jangka Waktu Izin Paling Lama 1 Tahun (Pasal 11)
Perpanjangan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut untuk masing-masing jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 12 ayat (1)) Kelengkapan Persyaratan (Pasal 12 ayat (3)) Selambat-lambatnya 30 hari (Pasal 12 ayat (4))
Diajukan secara tertulis ke Menteri (Pasal 12 ayat (2)
Diterima atau ditolak Pasal 12 ayat (5))
BAGAN PERSETUJUAN PERIZINAN PASAL 10 Izin Disetujui Menteri
Perguruan tinggi Asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing
secara tertulis dengan tembusan kepada pimpinan instansi pemerintah yang berwenang.
Penelitian Dijalankan
BAGAN PENOLAKAN PERIZINAN PASAL 10 Perguruan tinggi Asing,
Izin Ditolak Menteri
lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing
secara tertulis disertai alasan alasan penolakan
Penelitian tidak Dijalankan
BAB III Lembaga Penjamin dan Mitra Kerja Lembaga Penjamin Orang perorangan atau organisasi di Indonesia atau di luar negeri yang bertindak sebagai penjamin kegiatan penelitian - Pasal 1 angka 9 Mitra Kerja Lembaga litbang dan/atau perguruan tinggi pemerintah/swasta berbadan hukum Indonesia – Pasal 1 angka 10
•
Kompetensi dan kelayakan lembaga penjamin dan mitra kerja ditentukan oleh tim koordinasi – Pasal 14 ayat (2)
•
Lembaga Penjamin bertanggung jawab terhadap perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing selama berada dan melaksanakan penelitian di Indonesia – Pasal 15
•
Mitra kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian yang dilakukan – Pasal 16
•
Persyaratan lembaga penjamin dapat dikecualikan apabila mitra kerja memiliki kompetensi dan kelayakan sebagai lembaga
• • • • • • • • • • •
KRT (Ketua, Wakil & Sekretaris) LIPI BPPT LAPAN BAKOSURTANAL BATAN BIN BAIS – TNI Ditwilhan-Dephan Baintelkam Mabes Polri Setneg
• • • • • • • • • • •
Ditjen HKI BRKP DKP Balitbang Depkes Kemenlu Kemendagri Kemendiknas Kemenhut Kementan Kantor Meneg LH Ditjen Imigrasi KemenESDM
BAGAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN DAN MITRA KERJA
MITRA KERJA
LEMBAGA PENJAMIN
BERTANGGUNG JAWAB
Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing (Pasal 15)
Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan (Pasal 16)
BAB IV PELAPORAN DAN PELAKSANAAN • Pelaporan – melaporkan kedatangan dan maksud kegiatan penelitian kepada Gubernur, Walikota/Bupati, dan kepolisian negara setempat – Pasal 18 – melaporkan hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan kepada Menteri secara berkala – Pasal 19 ayat (1)
• Pelaksanaan Penelitian – penelitian dilakukan harus sesuai dengan izin yang diberikan – Pasal 20 ayat (1) – tidak diperkenankan membawa sample dan/atau spesimen keluar wilayah NKRI, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan – Pasal 20 ayat (2) – Menghormati adat istiadat dan norma-norma kebudayaan yang berlaku – Pasal 21
BAB V Dan VI PENGAWASAN DAN SANKSI Pengawasan – Pengawasan kegiatan dilakukan oleh Pemerintah – Pasal 22 ayat (1) Sanksi Pelanggaran dikenakan sanksi administratif , berupa: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; c) pemberhentian sementara kegiatan; d) pembatalan dan/atau pencabutan izin.
– Sanksi pembatalan dan/atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Menteri – Pasal 23 ayat(3) – Pengenaan sanksi administratif tidak mengurangi kemungkinan dikenakan sanksi hukum lainnya sesuai peraturan perundangundangan – Pasal 25
BAB VII dan VIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP • Izin yang dikeluarkan berdasarkan Keppres No 100 Tahun 1993 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin – Pasal 26 • Izin kepada Kepala LIPI sesuai Keppres No 100 Tahun 1993 tetap diproses dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2006 – Pasal 27 • Pada saat PP ini berlaku, Keppres No 100 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku – Pasal 28 ayat (1) • PP ini berlaku 1 tahun sejak tanggal pengundangan (15 Desember 2006) – Pasal 29
Alur Perizinan Peneliti Asing PENGAJUAN
Kantor Perwakilan RI
EVALUASI
IZIN
PENGAWASAN
Pemohon Izin
1. Mitra Kerja 2. Lembaga Penjamin
Menteri SekTKPIPA
Tim Koordinasi
Alur Perizinan Peneliti Asing PENGAJUAN
Kantor Perwakilan RI
EVALUASI
IZIN
• Rencana kegiatan litbang • Rekomendasi lembaga penjamin • Rekomendasi mitra kerja • Biaya
Menteri SekTKPIPA
• DAFTAR KEGIATAN LITBANG
Pemohon Izin
PENGAWASAN
1. Mitra Kerja 2. Lembaga Penjamin
Tim Koordinasi penilaian dan pengkajian • Persetujuan / Penolakan
Aspek-aspek: • manfaat, polkam, ekosos-bud, dll
KAITAN PP 41 TAHUN 2006 DENGAN MATERIAL TRANSFER AGREEMENT (MTA) Pasal 20 ayat (2)
Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dimaksud pada ayat (1) tidak dapat membawa sampel dan/atau spesimen bahan penelitian dan pengembangan keluar wilayah NKRI, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
PENJELASAN PASAL 20 AYAT (2) Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai Material Transfer Agreement (Perjanjian Pengalihan Bahan) yang memperbolehkan pertukaran sampel dan/atau spesimen antar negara untuk kepentingan penelitian.
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR:15/Permentan/OT.140/3/2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL (MATERIAL TRANSFER AGREEMENT)
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 732/Menkes/SK/VII/2008 Tentang Pedoman Pengiriman Spesimen untuk Keperluan Penelitiam dan Pengembangan Kesehatan
Kementerian Riset dan Teknologi Sekretariat Perizinan Peneliti Asing Gedung BPPT II Lt. 8 Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 Tel.: 62 (0)21 3169293 Fax: 62 (0)21 39836180; 39836181 Homepage www.ristek.go.id E-mail :
[email protected]
Sekretariat Perizinan Penelitian Asing Gd. II BPPT Jl. MH. Thamrin No.8 JAKARTA
