PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang
Perubahan
Kesebelas
Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok
Kepegawaian
Indonesia
Tahun
(Lembaran 1974
Nomor
Negara 55,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1999
Nomor
169,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 3. Peraturan ...
-2Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
PEMERINTAH
TENTANG
PERUBAHAN
KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal I 1. Mengubah
Lampiran
II
Peraturan
Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sepuluh kali diubah dengan Peraturan Pemerintah: a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
3162);
b. Nomor 15 . . . b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
-3c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90); d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21); e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19); f.
Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17); h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151); i.
Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25); dan
j.
Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23),
sehingga
menjadi
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran Peraturan Pemerintah ini. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
setiap
orang
pengundangan penempatannya Indonesia.
mengetahuinya,
Peraturan dalam
Agar . . . memerintahkan
Pemerintah
Lembaran
ini
Negara
dengan Republik
-4-
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 21 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 8 TAHUN 2009 TANGGAL : 16 JANUARI 2009 DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MKG 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
a
GOLONGAN I b c
d
MKG
a
GOLONGAN II b c
d
MKG
a
GOLONGAN III b c
d
MKG
a
b
GOLONGAN IV c
d
e
1.040.000 1.065.600 1.091.700 1.118.500 1.146.000 1.174.100 1.202.900 1.232.500 1.262.700 1.293.700 1.325.500 1.358.000 1.391.400 1.425.500
1.124.300 1.171.800 1.221.400 1.151.900 1.200.600 1.251.400 1.180.100 1.230.100 1.282.100 1.209.100 1.260.300 1.313.600 1.238.800 1.291.200 1.345.800 1.269.200 1.322.900 1.378.900 1.300.400 1.355.400 1.412.700 1.332.300 1.388.700 1.447.400 1.365.000 1.422.700 1.482.900 1.398.500 1.457.700 1.519.300 1.432.800 1.493.500 1.556.600 1.468.000 1.530.100 1.594.800 1.504.100 1.567.700 1.634.000
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1.320.300 1.336.500 1.369.300 1.427.300 1.487.600 1.550.600 1.403.000 1.462.300 1.524.200 1.588.600 1.437.400 1.498.200 1.561.600 1.627.600 1.472.700 1.535.000 1.599.900 1.667.600 1.508.800 1.572.700 1.639.200 1.708.500 1.545.900 1.611.300 1.679.400 1.750.500 1.583.800 1.650.800 1.720.700 1.793.400 1.622.700 1.691.400 1.762.900 1.837.500 1.662.500 1.732.900 1.806.200 1.882.600 1.703.400 1.775.400 1.850.500 1.928.800 1.745.200 1.819.000 1.895.900 1.976.100 1.788.000 1.863.700 1.942.500 2.024.700 1.831.900 1.909.400 1.990.200 2.074.400 1.876.900 1.956.300 2.039.000 2.125.300 1.923.000 2.004.300 2.089.100 2.177.500 1.970.200 2.053.500 2.140.400 2.230.900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1.655.800 1.725.900 1.798.900 1.875.000 1.696.500 1.768.200 1.843.000 1.921.000 1.738.100 1.811.600 1.888.300 1.968.200 1.780.800 1.856.100 1.934.600 2.016.500 1.824.500 1.901.700 1.982.100 2.066.000 1.869.300 1.948.400 2.030.800 2.116.700 1.915.200 1.996.200 2.080.600 2.168.700 1.962.200 2.045.200 2.131.700 2.221.900 2.010.400 2.095.400 2.184.100 2.276.400 2.059.700 2.146.900 2.237.700 2.332.300 2.110.300 2.199.600 2.292.600 2.389.600 2.162.100 2.253.600 2.348.900 2.448.200 2.215.200 2.308.900 2.406.500 2.508.300 2.269.600 2.365.600 2.465.600 2.569.900 2.325.300 2.423.600 2.526.200 2.633.000 2.382.400 2.483.100 2.588.200 2.697.600 2.440.800 2.544.100 2.651.700 2.763.900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1.954.300 2.036.900 2.123.100 2.212.900 2.306.500 2.002.300 2.086.900 2.175.200 2.267.200 2.363.100 2.051.400 2.138.200 2.228.600 2.322.900 2.421.200 2.101.800 2.190.700 2.283.300 2.379.900 2.480.600 2.153.400 2.244.500 2.339.400 2.438.300 2.541.500 2.206.200 2.299.500 2.396.800 2.498.200 2.603.900 2.260.400 2.356.000 2.455.700 2.559.500 2.667.800 2.315.900 2.413.800 2.515.900 2.622.400 2.733.300 2.372.700 2.473.100 2.577.700 2.686.700 2.800.400 2.431.000 2.533.800 2.641.000 2.752.700 2.869.100 2.490.700 2.596.000 2.705.800 2.820.300 2.939.600 2.551.800 2.659.700 2.772.200 2.889.500 3.011.700 2.614.400 2.725.000 2.840.300 2.960.400 3.085.700 2.678.600 2.791.900 2.910.000 3.033.100 3.161.400 2.744.400 2.860.500 2.981.500 3.107.600 3.239.000 2.811.800 2.930.700 3.054.700 3.183.900 3.318.500 2.880.800 3.002.600 3.129.600 3.262.000 3.400.000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil
guna
serta
kesejahteraan
Anggota
Tentara
Nasional Indonesia, perlu mengubah gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia; Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang
Nomor
19
Tahun
1958
tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1616); 3. Undang-Undang . . .
-23. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok
Kepegawaian
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2004
Nomor
Negara 127,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3006); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
51,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
MEMUTUSKAN: . . .
-3MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
PEMERINTAH
TENTANG
PERUBAHAN
KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA. Pasal I 1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional
Indonesia
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah: a. Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19); b. Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152); c. Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 29); dan d. Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25), sehingga
menjadi
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran Peraturan Pemerintah ini. 2. Ketentuan
sebagaimana
dimaksud
pada
angka
1
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . .
-4Agar
setiap
orang
pengundangan
mengetahuinya,
Peraturan
penempatannya
dalam
memerintahkan
Pemerintah Lembaran
ini
Negara
dengan Republik
Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 37 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 20 TAHUN 2009 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2009 DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
M K G
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
a
b
PRAJURIT DUA KELASI DUA
PRAJURIT SATU KELASI SATU
GOLONGAN I TAMTAMA c PRAJURIT KEPALA KELASI KEPALA
d
KOPRAL DUA
e
KOPRAL SATU
f
KOPRAL KEPALA
2 1,090,000
3 1,124,100
4 1,159,200
5 1,195,500
6 1,232,900
7 1,271,400
1,118,400
1,153,400
1,189,400
1,226,600
1,265,000
1,304,500
1,147,600
1,183,400
1,220,400
1,258,600
1,297,900
1,338,500
1,177,500
1,214,300
1,252,200
1,291,400
1,331,700
1,373,400
1,208,100
1,245,900
1,284,800
1,325,000
1,366,400
1,409,100
1,239,600
1,278,300
1,318,300
1,359,500
1,402,000
1,445,800
1,271,900 1,305,000 1,339,000
1,311,700 1,345,800 1,380,900
1,352,700 1,387,900 1,424,000
1,394,900 1,431,300 1,468,600
1,438,500 1,476,000 1,514,500
1,483,500 1,522,200 1,561,800
1,373,900
1,416,800
1,461,100
1,506,800
1,553,900
1,602,500
1,409,700
1,453,800
1,499,200
1,546,100
1,594,400
1,644,200
1,446,400
1,491,600
1,538,300
1,586,300
1,635,900
1,687,100
1,484,100
1,530,500
1,578,300
1,627,700
1,678,500
1,731,000
1,522,800
1,570,400
1,619,400
1,670,100
1,722,300
1,776,100
1,562,400
1,611,300
1,661,600
1,713,600
1,767,100
1,822,400
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
a
M K G
8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
SERSAN DUA
9
b
SERSAN SATU
10
GOLONGAN II BINTARA c
SERSAN KEPALA
11
d
SERSAN MAYOR
12
e
PEMBANTU LETNAN DUA
13
f
PEMBANTU LETNAN SATU
14
1,380,300
1,423,500
1,468,000
1,513,900
1,561,200
1,610,000
1,416,300
1,460,600
1,506,200
1,553,300
1,601,900
1,651,900
1,453,200
1,498,600
1,545,500
1,593,800
1,643,600
1,695,000
1,491,000
1,537,700
1,585,700
1,635,300
1,686,400
1,739,100
1,529,900 1,569,700 1,610,600
1,577,700 1,618,800 1,661,000
1,627,000 1,669,400 1,712,900
1,677,900 1,721,600 1,766,400
1,730,300 1,775,400 1,821,700
1,784,400 1,830,900 1,878,600
1,652,600
1,704,200
1,757,500
1,812,500
1,869,100
1,927,500
1,695,600
1,748,600
1,803,300
1,859,700
1,917,800
1,977,800
1,739,800
1,794,200
1,850,300
1,908,100
1,967,800
2,029,300
1,785,100
1,840,900
1,898,500
1,957,800
2,019,000
2,082,100
1,831,600
1,888,900
1,947,900
2,008,800
2,071,600
2,136,400
1,879,300
1,938,100
1,998,700
2,061,200
2,125,600
2,192,000
1,928,300
1,988,600
2,050,700
2,114,800
2,181,000
2,249,100
1,978,500
2,040,400
2,104,200
2,169,900
2,237,800
2,307,700
2,030,100 2,083,000
2,093,500 2,148,100
2,159,000 2,215,200
2,226,500 2,284,500
2,296,100 2,355,900
2,367,800 2,429,500
a
M K G
15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
GOLONGAN III PERWIRA PERTAMA b
LETNAN DUA
16
1,770,700 1,793,500
LETNAN SATU
17
GOLONGAN IV c
KAPTEN
18
1,826,100
1,883,200
1,873,600
1,932,200
1,922,400
1,982,500
1,972,500
2,034,200
2,023,900
2,087,200
1,840,200 1,888,100 1,937,300 1,987,800 2,076,600
2,141,600
2,130,700
2,197,300
2,039,600 2,092,700 2,186,200
2,254,600
2,243,200
2,313,300
2,301,600
2,373,600
2,361,600
2,435,400
2,423,100
2,498,800
2,486,200
2,563,900
2,551,000
2,630,700
2,617,400
2,699,300
2,685,600
2,769,600
2,755,600
2,841,700
2,147,200 2,203,200 2,260,600 2,319,400 2,379,900 2,441,900 2,505,500 2,570,700 2,637,700
a
M K G
19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
PERWIRA MENENGAH b
MAYOR
20
LETNAN KOLONEL
21
c
KOLONEL
22
d BRIGADIR JENDERAL LAKS. PERTAMA MARS. PERTAMA 23
PERWIRA TINGGI e f
g
MAYOR LETNAN JENDERAL JENDERAL LAKS.MUDA LAKS.MADYA MARS.MUDA MARS.MADYA
JENDERAL LAKSAMANA MARSEKAL
24
1,942,000
2,002,700
2,065,300
2,129,900
2,196,500
1,992,600
2,054,900
2,119,100
2,185,400
2,253,700
2,044,500
2,108,400
2,174,300
2,242,300
2,312,400
2,097,800
2,163,400
2,231,000
2,300,700
2,372,600
2,152,400
2,219,700
2,289,100
2,360,700
2,434,400
2,208,500
2,277,500
2,348,700
2,422,100
2,497,900
2,266,000
2,336,900
2,409,900
2,485,200
2,562,900
25
26
2,325,100
2,397,700
2,472,700
2,550,000
2,629,700
2,385,600
2,460,200
2,537,100
2,616,400
2,698,200
2,447,800
2,524,300
2,603,200
2,684,600
2,768,500
2,511,500
2,590,000
2,671,000
2,754,500
2,840,600
2,577,000
2,657,500
2,740,600
2,826,300
2,914,600
2,644,100
2,726,700
2,812,000
2,899,900
2,990,500
3,084,000
3,180,400
2,713,000
2,797,800
2,885,200
2,975,400
3,068,400
3,164,400
3,263,300
2,783,600
2,870,700
2,960,400
3,052,900
3,148,400
3,246,800
3,348,300
2,856,200
2,945,400
3,037,500
3,132,500
3,230,400
3,331,400
3,435,500
2,930,600
3,022,200
3,116,600
3,214,100
3,314,500
3,418,100
3,525,000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu mengubah gaji pokok Anggota
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun
Kepolisian beberapa
2001 Negara kali
tentang
Peraturan
Republik
diubah
Gaji
Indonesia
terakhir
Anggota
yang
dengan
telah
Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 21 TAHUN 2009 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2009 DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
a
M K G
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
BHAYANG KARA DUA
b
BHAYANG KARA SATU
GOLONGAN I TAMTAMA c
BHAYANG KARA KEPALA
d
e
AJUN BRIGADIR POLISI DUA
AJUN BRIGADIR POLISI SATU
f
AJUN BRIGADIR POLISI
2 1,090,000
3 1,124,100
4 1,159,200
5 1,195,500
6 1,232,900
7 1,271,400
1,118,400
1,153,400
1,189,400
1,226,600
1,265,000
1,304,500
1,147,600
1,183,400
1,220,400
1,258,600
1,297,900
1,338,500
1,177,500
1,214,300
1,252,200
1,291,400
1,331,700
1,373,400
1,208,100
1,245,900
1,284,800
1,325,000
1,366,400
1,409,100
1,239,600
1,278,300
1,318,300
1,359,500
1,402,000
1,445,800
1,271,900
1,311,700
1,352,700
1,394,900
1,438,500
1,483,500
1,305,000
1,345,800
1,387,900
1,431,300
1,476,000
1,522,200
1,339,000
1,380,900
1,424,000
1,468,600
1,514,500
1,561,800
1,373,900
1,416,800
1,461,100
1,506,800
1,553,900
1,602,500
1,409,700
1,453,800
1,499,200
1,546,100
1,594,400
1,644,200
1,446,400
1,491,600
1,538,300
1,586,300
1,635,900
1,687,100
1,484,100
1,530,500
1,578,300
1,627,700
1,678,500
1,731,000
1,522,800 1,562,400
1,570,400 1,611,300
1,619,400 1,661,600
1,670,100 1,713,600
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
1,722,300 1,767,100
1,776,100 1,822,400
a
M K G
8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
BRIGADIR POLISI DUA
9
b
BRIGADIR POLISI SATU
10
GOLONGAN II BINTARA c
BRIGADIR POLISI
11
d
e
f
BRIGADIR POLISI KEPALA
AJUN INSPEKTUR POLISI DUA
AJUN INSPEKTUR POLISI SATU
12
13
14
1,380,300
1,423,500
1,468,000
1,513,900
1,561,200
1,610,000
1,416,300
1,460,600
1,506,200
1,553,300
1,601,900
1,651,900
1,453,200
1,498,600
1,545,500
1,593,800
1,643,600
1,695,000
1,491,000
1,537,700
1,585,700
1,635,300
1,686,400
1,739,100
1,529,900
1,577,700
1,627,000
1,677,900
1,730,300
1,784,400
1,569,700
1,618,800
1,669,400
1,721,600
1,775,400
1,830,900
1,610,600
1,661,000
1,712,900
1,766,400
1,821,700
1,878,600
1,652,600
1,704,200
1,757,500
1,812,500
1,869,100
1,927,500
1,695,600
1,748,600
1,803,300
1,859,700
1,917,800
1,977,800
1,739,800
1,794,200
1,850,300
1,908,100
1,967,800
2,029,300
1,785,100
1,840,900
1,898,500
1,957,800
2,019,000
2,082,100
1,831,600
1,888,900
1,947,900
2,008,800
2,071,600
2,136,400
1,879,300
1,938,100
1,998,700
2,061,200
2,125,600
2,192,000
1,928,300
1,988,600
2,050,700
2,114,800
2,181,000
2,249,100
1,978,500
2,040,400
2,104,200
2,169,900
2,237,800
2,307,700
2,030,100
2,093,500
2,159,000
2,226,500
2,296,100
2,367,800
2,083,000
2,148,100
2,215,200
2,284,500
2,355,900
2,429,500
a
M K G
GOLONGAN III PERWIRA PERTAMA b
INSPEKTUR POLISI DUA
15
16
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1,770,700 1,793,500
INSPEKTUR POLISI SATU
17
GOLONGAN IV c
AJUN KOMISARIS POLISI
18
1,826,100
1,883,200
1,873,600
1,932,200
1,922,400
1,982,500
1,972,500
2,034,200
2,023,900
2,087,200
2,076,600
2,141,600
2,130,700
2,197,300
2,186,200
2,254,600
2,243,200
2,313,300
2,301,600
2,373,600
2,361,600
2,435,400
2,423,100
2,498,800
2,486,200
2,563,900
2,551,000
2,630,700
2,617,400
2,699,300
2,685,600
2,769,600
2,755,600
2,841,700
1,840,200 1,888,100 1,937,300 1,987,800 2,039,600 2,092,700 2,147,200 2,203,200 2,260,600 2,319,400 2,379,900 2,441,900 2,505,500 2,570,700 2,637,700
a
M K G
19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
PERWIRA MENENGAH b
KOMISARIS POLISI
20
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI
21
c
KOMISARIS BESAR POLISI
d
PERWIRA TINGGI e f
BRIGADIR INSPEKTUR JENDERAL JENDERAL POLISI POLISI
22
23
24
KOMISARIS JENDERAL POLISI
25
JENDERAL POLISI
26
1,942,000
2,002,700
2,065,300
2,129,900
2,196,500
1,992,600
2,054,900
2,119,100
2,185,400
2,253,700
2,044,500
2,108,400
2,174,300
2,242,300
2,312,400
2,097,800
2,163,400
2,231,000
2,300,700
2,372,600
2,152,400
2,219,700
2,289,100
2,360,700
2,434,400
2,208,500
2,277,500
2,348,700
2,422,100
2,497,900
2,266,000
2,336,900
2,409,900
2,485,200
2,562,900
2,325,100
2,397,700
2,472,700
2,550,000
2,629,700
2,385,600
2,460,200
2,537,100
2,616,400
2,698,200
2,447,800
2,524,300
2,603,200
2,684,600
2,768,500
2,511,500
2,590,000
2,671,000
2,754,500
2,840,600
2,577,000
2,657,500
2,740,600
2,826,300
2,914,600
2,644,100
2,726,700
2,812,000
2,899,900
2,990,500
3,084,000
3,180,400
2,713,000
2,797,800
2,885,200
2,975,400
3,068,400
3,164,400
3,263,300
2,783,600
2,870,700
2,960,400
3,052,900
3,148,400
3,246,800
3,348,300
2,856,200
2,945,400
3,037,500
3,132,500
3,230,400
3,331,400
3,435,500
2,930,600
3,022,200
3,116,600
3,214,100
3,314,500
3,418,100
3,525,000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Wisnu Setiawan
g
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25); 4. Peraturan …
-
4. Peraturan
2
Pemerintah
-
Nomor
100
Tahun
2000
tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL. Pasal 1 Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan. Pasal 2 Besarnya tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini. Pasal 3 (1) Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007. (2) Sejak ...
-
3
-
(2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan jabatan struktural berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan jabatan struktural.
Pasal 4 Pemberian tunjangan jabatan struktural dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diangkat dalam jabatan fungsional atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 5 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 6 Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7 ...
-
4
-
Pasal 7 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,
Lambock V. Nahattands
-
5
-
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 26 Tahun 2007 TANGGAL : 19 Juni 2007
TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
No
ESELON
BESAR TUNJANGAN
1
IA
Rp 5.500.000,00
2
IB
Rp 4.375.000,00
3
II A
Rp 3.250.000,00
4
II B
Rp 2.025.000,00
5
III A
Rp 1.260.000,00
6
III B
Rp
980.000,00
7
IV A
Rp
540.000,00
8
IV B
Rp
490.000,00
9
VA
Rp
360.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia dan sehubungan dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 5. Peraturan …
-
2
-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3700); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27); 8. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1983 tentang Pokok-Pokok dan Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
DI
LINGKUNGAN
ORGANISASI
TENTARA
NASIONAL INDONESIA. Pasal 1 ...
-
3
-
Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan : 1. Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, yang menduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia. 2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia. 3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil dalam susunan organisasi di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia. 4. Jabatan Struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5. Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia. 6. Golongan Jabatan adalah tingkatan dalam jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. 7. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara. Pasal 2 ...
-
4
-
Pasal 2 Kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan.
Pasal 3 Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan golongan jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4 Besarnya tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
Pasal 5 (1) Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007. (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia yang telah menerima tunjangan jabatan struktural berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan jabatan struktural. Pasal 6 ...
-
5
-
Pasal 6 (1) Selain Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia, Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan diberikan tunjangan jabatan setiap bulan. (2) Besarnya tunjangan jabatan Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Pasal 7 Pemberian tunjangan jabatan struktural dihentikan apabila Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan fungsional atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing. Pasal 9 Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 ...
-
6
-
Pasal 10 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,
Lambock V. Nahattands
-
7
-
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 27 Tahun 2007 TANGGAL : 19 Juni 2007
TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
No
GOLONGAN
BESAR TUNJANGAN
1
I
Rp 5.500.000,00
2
II
Rp 4.375.000,00
3
III
Rp 3.250.000,00
4
IV
Rp 2.025.000,00
5
V
Rp 1.260.000,00
6
VI
Rp
980.000,00
7
VII
Rp
540.000,00
8
VIII
Rp
490.000,00
9
IX
Rp
360.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia,
dan
sehubungan dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 4. Peraturan ...
-
2
-
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan
Gaji
Anggota
Kepolisian
Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28); 6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN JABATAN
PRESIDEN
TENTANG
STRUKTURAL
DI
TUNJANGAN LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Pasal 1 ...
-
3
-
Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan : 1.
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2.
Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3.
Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4.
Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan berupa uang yang
diberikan
kepada
Anggota
Kepolisian
Negara
Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 5.
Eselon Jabatan adalah tingkat dalam jabatan struktural di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 2 Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan. Pasal 3 ...
-
4
-
Pasal 3 Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan eselon jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4 Besarnya tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
Pasal 5 (1) Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007. (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menerima tunjangan jabatan struktural berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan jabatan struktural. Pasal 6 ...
-
5
-
Pasal 6 Pemberian tunjangan jabatan struktural dihentikan apabila Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dalam
jabatan
fungsional
atau
karena
hal
lain
yang
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9 ...
-
6
-
Pasal 9 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,
Lambock V. Nahattands
-
7
-
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 28 Tahun 2007 TANGGAL : 19 Juni 2007
TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No
ESELON
BESAR TUNJANGAN
1
IA
Rp 5.500.000,00
2
IB
Rp 4.375.000,00
3
II A
Rp 3.250.000,00
4
II B
Rp 2.025.000,00
5
III A
Rp 1.260.000,00
6
III B
Rp
980.000,00
7
IV A
Rp
540.000,00
8
IV B
Rp
490.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands
-
8
-
NO.
ESELON
PANGKAT
BESARAN TUNJANGAN
1
Ia
Komisaris Jenderal Polisi/Inspektorat Jenderal Polisi
Rp 5.500.000,00
2
Ib
Inspektur Jenderal Polisi
Rp 4.375.000,00
3
IIa
Brigadir Jenderal Polisi/Komisaris Besar Polisi
Rp 3.250.000,00
4
IIb
Komisaris Besar Polisi
Rp 2.025.000,00
5
IIIa
Ajun Komisaris Besar Polisi
Rp 1.260.000,00
6
IIIb
Komisaris Polisi
Rp
980.000,00
7
IVa
Ajun Komisaris Polisi
Rp
540.000,00
8
IVb
Inspektur Polisi
Rp
490.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
