BAB I PENDAHULUAN. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah memuat pengertian Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra merupakan perencanaan yang dirumuskan secara matang dengan mempertimbangkan segala kemungkinan, termasuk resiko yang harus dihadapi guna mencapai tujuan organisasi. Dalam penyusunan Renstra SKPD dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011- 2015. Untuk menjaga kesinambungan dalam pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Visi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015, “Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul Di Bidang Agribisnis dan Berbasis Perdesaan“. Perencanaan harus dirumuskan secara komprehensif dan integratif dan menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai hal upaya pengambilan kebijakan, aplikasi operasional di lapangan serta diharapkan dapat menciptakan sinergitas yang baik dan produktif terhadap pengembangan tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan daerah pada umumnya. Dengan perencanaan yang baik tentunya diharapkan output atau sasaran yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan bernilai guna secara optimal.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015

1

1.2.

LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya didasarkan pada Tahun 2011 - 2015 : 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Di Jawa Barat;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53).

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


2

Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan


3

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

17.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

18.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

19.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

20.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 45); 23.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);


4

24.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);

25.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025;

26.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 -2013 ;

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;

28.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);

29.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

30.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

31.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;

32.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;

33.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;


5

34.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;

35.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 – 2015;

36.

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya.

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan dari adanya Perencanaan Strategis adalah agar langkahlangkah yang telah ditetapkan SKPD semakin terarah. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Adapun tujuannya adalah : 1.

Menjamin adanya kesinambungan perencanaan yang disesuaikan dengan potensi dan kemampuan daerah;

2.

Melanjutkan kesepakatan yang telah dibuat yang melibatkan semua komponen sebagai wujud rencana kegiatan dalam melakukan pembangunan daerah;

3.

Mewujudkan program kegiatan yang terukur dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Kantor Kesatuan Bangsa dan

Linmas Kabupaten Tasikmalaya kemudian diketahui aspek-aspek apa saja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lain baik teknis maupun non teknis yang dapat mempengaruhinya. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015

6

1.4.

HUBUNGAN RENSTRA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN LINMAS DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Dalam penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya berkaitan erat dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya yang dalam hal ini dijadikan acuan dan pedoman. Alur hubungan tersebut :

Pedoman

RPJP Nasional

Diacu RPJP Provinsi

Pedoman

Dijabarkan

RPJM Provinsi

Dijabarkan

RKP

Pedoman

RAPBN

APBN

RKPD

Pedoman

RAPBD

APBD

RKA SKPD

Rincian APBD

Pemerintah Provinsi

Pedoman

Diperhatikan Pedoman

Rincian APBN

Diacu

Pedoman

RPJP Kabupaten

RKA K/L

Diserasikan melalui Musrenbang

Renstra SKPD

Diacu

Pedoman

Diacu

RPJM Nasional

Diperhatikan Pedoman

Renja K/L

Pemerintah Pusat

Pedoman

Renstra K/L

Renja SKPD

Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang

Dijabarkan RPJM Kabupaten

Pedoman

APBD

RKA SKPD

Rincian APBD

Pemerintah Kabupaten

RAPBD

Diacu

Pedoman Renstra SKPD

RKPD

Pedoman

UU No. 25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional


Renja SKPD

Pedoman

UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara

7

1.5.

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015, ini disusun : BAB I

: PENDAHULUAN Merupakan latar belakang dari penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan Undang–Undang yang berlaku serta peraturan lainnya. Maksud dan tujuan

terrwujudnya Ketertiban dan

Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakatuan dari penyusunan

Renstra

yang

digambarkan

secara

jelas

dan

keterkaitannya dengan penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini merupakan gambaran umum yang akan diperjelas kembali pada bab – bab berikutnya BAB II

: GAMBARAN PELAYAN SKPD Mendeskripsikan tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III

: ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Mendeskripsikan kondisi secara umum tentang analisis Renstra sebelumnya dan harapan yang akan datang.

BAB IV

: VISI,

MISI,

TUJUAN,

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN Mendeskripsikan Visi-Misi Kabupaten yang dikaitkan dengan visi misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas serta memaparkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD, dan rumusan pernyataan strategi, kebijakan SKPD dalam 5 tahun mendatang


8

BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Memaparkan rencana dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam 5 tahun BAB VI

: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII

: PENUTUP Mendeskripsikan kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan serta catatan dan harapan Kepala SKPD

LAMPIRAN


9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD KANTOR KESATUAN BANGSA DAN LINMAS

2.1.

TUGAS DAN FUNGSI Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas fungsinya mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan tindak lanjut Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya. Tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya

yakni melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan

kebijakan

pemerintahan daerah dalam bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat serta tugas lain yang diberikan Bupati. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. 2. Penyelenggaraan pembinaan teknis dalam pemeliharaan hubungan antar lembaga dan penanganan masalah aktual, ketahanan bangsa dan peningkatan sumber daya manusia serta perlindungan masyarakat; 3. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.


10

Sementara itu, dijelaskan kemudian dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut : Rincian Tugas Unit Kepala Kantor (1) Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, mengkordinasikan, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. (2) Rincian tugas Kepala Kantor: a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja kantor; b. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang kesatuan bangsa, penanganan, masalah aktual, hubungan antar lembaga, peningkatan sumber daya manusia, dan kesiagaan Satuan Perlindungan Masyarakat; c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan tugas pembinaan di bidang ke satuan bangsa dan perlindungan masyarakat; d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; e. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian,

keuangan dan material

di

lingkungan kantor; f.

Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan hubungan antar lembaga dan penanganan masalah aktual;

g. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan ketahanan bangsa dan peningkataan sumber daya manusia; h. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan perlindungan masyarakat; i.

Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dalam rangka pemahaman demokratisasi;


11

j.

Menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor;

k. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketahanan bangsa; l.

Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Sub Bagian Tata Usaha (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga kantor. (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha : a.

Melaksanakan Penyusunan rencana kegitan Sub Bagian Tata Usaha;

b.

Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan analisis data ketatausahaan;

c.

Melaksanakan pengelolaan

administrasi kepegawaian

dan

administrasi

keuangan; d.

Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

e.

Melaksanakan pembinaan dan ketatalaksanakan di lingkungan kantor;

f.

Melaksanakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundan – undangan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

g.

Melaksanakan penyusunan anggaran satuan kerja yang meliputi anggaran pendapatan dan anggaran belanja;

h.

Melaksanakan penyusunan bahan pengajuan / usulan program pembangunan;

i.

Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan;

j.

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

k.

Melaksanakan eveluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;


12

l.

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Seksi Hubungan Antara Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual. (2) Rincian tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual : a.

Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual;

b.

Melaksanakan

inventarisasi,

identifikasi,

dan

analisis

data

organisasi

kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi politik; c.

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional dengan merujuk pada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah;

d.

Melaksanakan

kegiatan

di

bidang

sistem

dan

implementasi

politik,

kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah; e.

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah;

f.

Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di


13

Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah; g.

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional dengan merujuk pada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;

i.

Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;

j.

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Hubungan Antara Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual;

k.


Seksi Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (1) Seksi Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pembauran bangsa dalam rangka ketahanan, persatuan bangsa dan pembinaan sumber daya manusia. (2) Rincian tugas Seksi Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia : a.

Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia:

b.

Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;


14

c.

Melaksanakan kegiatan ketahanan idiologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

d.

Melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;

e.

Melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah;

f.

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional dengan merujuk pada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,

organisasi

kemasyarakatan,

penanganan

masalah

sosial

kemasyarakatan ; g.

Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanaan seni dan budaya, agama dan kepercayaan pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

h.

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya organisasi kemasyarakataan, penanganan masalah sosial masyarakat;

i.

Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahaan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat, di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi


15

kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; j.

Melaksanakan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;

k.


Seksi Perlindungan Masyarakat (1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan untuk kegiatan perlindungan masyarakat. (2) Rincian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat: a.

Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;

b.

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data perlindungan masyarakat;

c.

Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data dalam rangka kesiagaan terhadap bencana;

d.

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan perlindungan masyarakat

e.

Melaksanakan penyiapan bahan pemetaan daerah rawan bencana;

f.

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana dan pengungsi;

g.

Melaksanakan pengolahan penyusunan dan menganalisis data potensi dan pengorganisasian Satuan Perlindungan Masyarakat;

h

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan peingkatan kapasitas aparatur dan Satuan Perlindungan Masyarakat;

i

Melaksanakan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur dan Satuan Perlindungan Masyarakat;

j

Melaksanakan pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat ;

k

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kesejahteraan Satuan Perlindungan


16

Masyarakat; l

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penanganan penjinakan (mitigasi) di daerah rawan bencana;

m

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengadilan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana;

n

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat;

o


STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014

KEPALA KANTOR

SUBAG TATA USAHA

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI KETAHANAN BANGSA & PENINGKATAN SDM


SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA & PENANGANAN MASALAH AKTUAL

SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

17

2.2.

SUMBER DAYA MANUSIA

IWAN RIDWAN, S.IP

DINDIN,S.Pd -

GUNAWAN, S.IP

-

HENDRA YOGASWARA,M.Si

-

YUSUP SUPIANA,S.Sos

-

AYI CAHYADI,S.IP -

IIK HIKMAT H, SE JABATAN FUNGSIONAL

- PIPING NOVIATI, S.IP

SUPARTO, S.IP - DADAN HERDIANA - ARIEF SUTRISNA W, S.IP

DEDE KOSASIH - Y.MOEMOE S - CUCU EDWIN,S.IP

- ADDYA NOOR H, S.IP


18

2.3.

SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN 1.

Susunan Kepegawaian Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat memiliki jumlah pegawai sebanyak 16 orang dengan rincian sebagai berikut : Komposisi Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Berdasarkan Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) 15 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK)

- orang

Tenaga Kerja Sukarela (TKS)

1 orang

Jumlah

16 orang

Menurut hasil penelitian, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berkorelasi positif terhadap kinerja suatu organisasi, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas SDM perlu senantiasa dilakukan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penambahan kemampuan teknis manajerial baik melalui jalur pendidikan formal (swadana atau beasiswa) maupun melalui kegiatan pendidikan latihan (diklat) teknis ataupun fungsional. Berdasar jenjang pendidikan, di Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya saat ini sebagian besar telah menempuh pendidikan sarjana, dengan rincian sebagai berikut : Komposisi Pegawai Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Berdasar Tingkat Pendidikan S2 2 orang S1

11 orang

D3

-

SMA

2 orang

SMP

1 orang

Jumlah

16 orang


19

Dari jumlah pegawai diatas beberapa diantaranya sedang dalam proses melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Rekapitulasi Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Berdasarkan Jenjang Pendidikan TINGKAT PENDIDIKAN JUM LAH

S3

S2

S1

D3

D2

SLTA

SLTP

SD

NON SD

2 Kepala Kantor Kesbang dan Linmas

3 1

4 −

5 −

6 1

7 −

8 −

9 −

10 −

11 −

12 −

DATA TIDAK ADA 13 −

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha Kepala Seksi HAL dan PMA

1

−

−

1

−

−

−

−

−

−

−

−

4

−

1

3

-

−

-

-

−

−

−

−

1

−

−

1

−

−

−

−

−

−

−

−

Pelaksana Seksi HAL dan PMA Kasi Tahbang dan SDM

3

−

−

2

−

−

1

−

−

−

−

−

1

−

−

1

−

−

−

−

−

−

−

−

7

Pelaksana Seksi Tahbang dan SDM

1

−

−

1

−

−

−

−

−

−

−

−

8

Kasi Linmas

1

−

1

−

−

−

-

-

−

−

−

−

9

Pelaksana Seksi Linmas

2

−

-

1

−

−

-

1

−

−

−

−

10

Kelompok Jabatan Fungsional

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Jumlah Total

16

−

2

11

-

−

1

1

−

−

−

−

NO

UNIT KERJA

1 1

2

3

4

5

6


20

KET 14 −

Rekapitulasi Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Berdasarkan Jenis Kelamin NO

UNIT KERJA

1

JENIS KELAMIN

JUMLAH

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

2

3

4

5

1

Kepala Kantor Kesbang dan Linmas

1

-

1

2

Sub Bagian Tata Usaha

5

-

5

3

Seksi HAL dan PMA

4

-

4

4

Seksi Tahbang dan SDM

1

1

2

5

Seksi Linmas

3

6


-

-

-

Jumlah Total

14

1

15

3

Rekapitulasi Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG NO

UNIT KERJA

JUM LAH

1

2

1

IV/ b

IV/ a

III /d

III/ c

III/ b

III/ a

II/ d

II/ c

II/b

II/a

DATA TIDAK ADA

KET

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kepala Kantor Kesbang dan Linmas

1

1

-

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

2

Sub Bagian Tata Usaha

5

−

−

1

−

1

3

-

-

-

-

−

−

3

Seksi HAL dan PMA

4

−

−

−

1

1

2

-

−

−

−

−

−

4

Seksi Tahbang dan SDM

2

−

−

1

−

−

1

−

−

−

−

−

−

5

Seksi Linmas

3

−

1

-

−

−

1

−

1

−

-

−

−

6


−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Jumlah Total

15

1

1

2

1

2

7

-

1

−

-

−


−

21

Sedangkan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat pimpinan orang dengan rincian sebagai berikut : Rekapitulasi Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Yang Telah Mengikuti Diklat Fungsional SPAMEN/DIKLATPIM II 0 orang SPAMA/DIKLATPIM III

1 orang

ADUM/DIKLATPIM IV

3 orang

Jumlah

4 orang


22

2.

Susunan Perlengkapan Perlengkapan sebagai ’perangkat keras’ suatu organisasi, merupakan salah

satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaraan pelaksanaan tugas suatu organisasi. Saat ini perlengkapan yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas adalah sebagai berikut : Rekapitulasi Pengadaan Barang Inventaris Kantor Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya No

JENIS BARANG

1.

Meja Kerja  Meja Kerja  Meja Samping  Meja Komputer  Meja Gambar  Meja Rapat  Meja Tambahan Kursi  Kursi Kerja  Kursi Stainless/Lipat  Kursi Tamu Filling Cabinet & Lemari  Filling Cabinet  Lemari Arsip  Lemari Besi Mesin Tik  Mesin Tik Manual  Mesin Tik Elektrik Peralatan Elektronik  Audio Video  Pendingin Makanan  Air Conditioned (AC)  Kipas Angin  Exos Fan  Pompa Air  Alat Studio & Komunikasi  Telepon  Facsimile  UPS  Infocus  Layar Infocus  Kamera Komputer  Server  PC Tablet / Laptop  Monitor

2.

3.

4.

5.

6.

JUMLAH (UNIT)


KONDISI BAIK RUSAK

18 -

18 -

-

18 6 2

18 1

6 1

8 5 1

8 5 1

-

3 -

2 -

1 -

1 1 1 3 1 1 1 1 3

1 1 1 3 1 1 2

1 1 1

3 4

1 3

2 1 23

No

7.

JENIS BARANG  Printer  Scanner  CPU Komputer  Plotter Kendaraan  Kendaraan Roda Dua  K. Roda Empat

JUMLAH (UNIT) 3 1 4 3 3

KONDISI BAIK RUSAK 2 1 1 3 1 2 3

1 -

Selain menunjang kelancaran tugas, implikasi dari keberadaan perlengkapan tersebut antara lain adalah adanya upaya peningkatan kemampuan operasional baik melalui sharing ilmu di antara pegawai maupun dengan mengikuti diklat-diklat teknis di tingkat eksternal, yang hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas SDM.

2.4.

KINERJA PELAYANAN SKPD Agar upaya pencapaian tujuan dan

misi tersebut di atas dapat dilakukan

secara efektif dan efisien serta lebih terfokus maka perlu ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang dirumuskan melalui metoda analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi. 1.

Analisis Lingkungan Internal a) Kekuatan a.1

Tersedianya job description yang jelas, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya;

a.2

Terbangunnya koordinasi pelaksanaan tugas antar unit kerja, sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing; dan


24

a.3

Tersedianya pedoman umum perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya, yang berisi Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya khususunya dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Pembangunan Politik Dalam Negeri.

b) Kelemahan b.1

Kondisi SDM yang kurang memadai, dilihat dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas, SDM Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya masih memerlukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme, mengingat masih banyak personil yang kurang memiliki latar belakang pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sedangkan dari sisi kuantitas, belum seluruh formasi jabatan memiliki staf pendukung sebagaimana Job Spesification Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya yang ideal. Sehingga dalam menyelesaikan tugas terkadang masih dibantu oleh seksi lain karena kurangnya personil terutama untuk tenaga fungsional;

b.2

Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya;;

b.3

Masih sangat minimnya kemampuan organisasi dalam program peningkatan kompetensi aparatur melalui penyertaan Diklat Teknis dan Fungsional di dan ke luar daerah; dan

b.4

Masih terbatasnya data dan informasi, sistem dan implementasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang lengkap, akurat dan akuntabel.

2.

Analisis Lingkungan Ekstrenal


25

a) Peluang a.1

Otonomi Daerah yang diperluas berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dengan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Kabupaten Tasikmalaya mempunyai keleluasaan untuk

menyelenggarakan

urusan

wajib

pemerintahan

dengan

kewenangan yang bulat dan utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi termasuk penyelenggaraan urusan teknis daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Pembangunan Politik Dalam Negeri; a.2

Potensi Daerah, jumlah penduduk yang cukup besar dan budaya masyarakat yang religius, merupakan peluang bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya untuk mengembangkan eksistensinya;

a.3

Keterbukaan kesempatan untuk peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan teknis fungsional, baik yang diselenggarakan oleh institusi Pemerintah Pusat, Propinsi Jawa Barat, Perguruan

Tinggi

(Negeri,

Swasta)

maupun

Organisasi

Non

Pemerintah (LSM) terutama yang berkaitan erat dengan penunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya; dan a.4

Ketersedian konstitusi dan peraturan perundang undangan yang menjadi landasan hukum bagi operasionalisasi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

b) Ancaman/Tantangan b.1

Masih lemahnya sistem koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi antara lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik di daerah;


26

b.2

Maraknya forum-forum diskusi ipoleksosbud hankam, bentuk manifestasi kebebasan berserikat berkumpul menyatakan pendapat yang dalam pelaksanaannya tidak jarang cenderung kebablasan dan mengabaikan etika dan moral kepatutan;

b.3

Masih sering terjadinya perselisihan (konflik) antar maupun inter lembaga partai politik, Ormas, Orsos, LSM dan lembaga non pemerintah lainnya, sebagai konsekuensi dari kurangnya pemahaman makna demokrasi dan wawasan kebangsaan berdasarkan nilai nilai Pancasila dan UUD 1945;

b.3. Masih kurangnya tingkat pendidikan rata-rata penduduk, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, menurunnya rasa kebangsaan dan Bela Negara, serta dalam pelaksanaan berbagai bidang pembangunan daerah; b.4

Meningkatnya gejala disintegrasi bangsa, yang ditandai dengan merebaknya berbagai kerusuhan dan unjuk rasa ketidakpuasan masyarakat, tindak kriminal dan berbagai penyakit masyarakat; dan

b.5

Kepesatan / kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi dan informasi di era globalisasi dengan berbagai ekses yang menyertainya.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis sebagaimana diuraikan diatas, maka sebelum melaksanakan SWOT Analysis untuk menentukan alternatif strategi, terlebih dahulu akan dilakukan penentuan asumsi terpilih, yang merumuskan asumsi-asumsi dengan keterkaitan tertinggi.


27

Faktor Kekuatan dan Kelemahan Lingkungan Internal, Peluang dan Tantangan Eksternal , serta Asumsi-Asumsi FAKTOR LINGKUNGAN

ASUMSI-ASUMSI

Kekuatan:  Adanya job description yang 1. Beban kerja akan semakin jelas meningkat.  Koordinasi antar unit kerja 2. Efektifitas kelembagaan dengan  Tersedianya pedoman umum sarana dan prasarana yang perencanaan pembangunan memadai akan menentukan daerah pencapaian sasaran kinerja Internal Kelemahan manajemen Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten  SDM kurang memadai Tasikmalaya.  Keterbatasan anggaran, sarana 3. Kualitas manajemen sangat dan prasarana ditentukan oleh kompetensi dan  Minimnya kemampuan profesionalisme SDM peningkatan kompetensi 4. Kekayaan budaya, religiusitas dan aparatur kepedulian sosial masyarakat  Terbatasnya data dan informasi merupakan aset yang harus dan Peluang dimanfaatkan dalam upaya  Otonomi daerah membangun kesatuan bangsa,  Kekayaan budaya, religiusitas sistem politik demokratis, dan kepedulian sosial perlindungan, dan masyarakat kamtrantibmas.  Keterbukaan kesempatan 5. Kebijakan Otonomi Daerah sangat pendidikan dan latihan aparatur menunjang bagi pengembangan  Ketersediaan perangkat hukum produktifitas, kreativitas dan dan perundang undangan. kapasitas Kantor Kesatuan Bangsa Tantangan dan Linmas Kabupaten  Lemahnya sistem koordinasi Tasikmalaya dan KIE antar supra dan Eksternal 6. Pengembangan fungsi koordinasi, infrastruktur politik komunikasi, informasi dan  Maraknya forum diskusi politik, edukasi sangat menunjang oleh institusi supra dan infra penyelenggaraan pembangunan struktur politik kesatuan bangsa, sistem politik  Rendah tingkat pendidikan dan demokratis, perlindungan, dan partisipasi kamtrantibmas.  Gejala disintegrasi bangsa dan 7. Pengembangan evaluasi dan potensi konflik. pelaporan serta tindak lanjut  Kemajuan iptek dan globalisasi diperlukan bagi pengembangan kinerja yang responsible dan akuntabel.


28

Analisis dan Pilihan Stratejik Faktor Lingkungan

Bobot

Rating

Skor

Prioritas

10

2

20

XII

10 20

3 2

30 40

V IV

10

3

30

VI

10 20

3 3

30 60

VII II

10 10 100

3 2

30 20

VIII XIII

15 10

2 2

30 20

IX XIV

10

4

80

I

15

2

30

X

10

2

20

XV

10

3

30

XI

10

4

40

III

10

2

20

XVI

Internal

Kekuatan:  Adanya job description yang jelas  Koordinasi antar Unit Kerja  Tersedianya pedoman umum perencanaan pembangunan daerah  Komitmen Pimpinan SKPD Kelemahan

Eksternal

 SDM kurang memadai  Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana  Kurangnya kompetensi aparatur  Terbatasnya data dan informasi JUMLAH Peluang  Otonomi Daerah yang diperluas  Keterbukaan kesempatan diklat aparatur  Potensi daerah : kekayaan budaya, religiusitas, persatuan dan kesatuan, kondusifitas kamtrantibmas.  Tersedia landasan hukum bidang kesatuan bangsa dan pembangunan politk dalam negeri Tantangan  Maraknya ekspresi demokratisasi sebagai manifestasi kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat.  Rendah tingkat pendidikan dan partisipasi masyarakat  Gejala disintegrasi bangsa dan potensi konflik.  Kemajuan iptek komunikasi dan informasi. JUMLAH

100

Keterangan : Rating 1 = Keterkaitan rendah

Rating 3 = Keterkaitan tinggi

Rating 2 = Keterkaitan sedang

Rating 4 = Keterkaitan sangat tinggi


29

SWOT ANALYSIS Faktor Internal Faktor Eksternal Peluang(O)  Otonomi Daerah yang diperluas  Keterbukaan kesempatan diklat aparatur  Potensi daerah : kekayaan budaya, religiusitas, persatuan dan kesatuan, kondusifitas kamtramtibmas.  Tersedia landasan hukum bidang kesatuan bangsa dan pembangunan politik dalam negeri, linmas dan kamtrantibmas


Kekuatan (S)  Adanya job description yang jelas  Koordinasi antar Unit Kerja  Tersedianya pedoman umum perencanaan pembangunan daerah  Komitmen Pimpinan SKPD Strategi S0 1. Manfaatkan job description untuk meningkatkan kemampuan teknis fungsional aparatur 2. Optimalkan koordinasi unit kerja untuk pengembangan potensi daerah sesuai peraturan perundangan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah 3. Dayagunakan pedoman perencanaan pembangunan daerah untuk mengembangkan pembangunan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat 4. Dayagunakan komitmen pimpinan SKPD untuk pengembangan pelaksanaan tugas pembangunan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat

Kelemahan (W)  Kuantitas SDM kurang memadai  Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana  Kurangnya kompetensi aparatur  Terbatasnya data dan informasi Strategi WO 1. Tingkatkan kapasitas SDM sesuai rasio tugas, fungsi, cakupan dan jangkauan pembangunan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat 2. Tingkatkan anggaran, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat 3. Tingkatkan kompetensi SDM dengan memanfaatkan kesempatan diklat 4. Tingkatkan akurasi data dan informasi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengembangan kinerja SKPD

30

Tantangan (T) Strategi ST Manfaatkan Job description untuk menyusun 1.  Maraknya ekspresi demokratisasi program dan pelaksanaan tugas pembangunan sebagai manifestasi kebebasan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat berserikat, berkumpul dan ditujukan untuk menghadapi dan mengatasi menyampaikan pendapat berbagai tantangan dan ancaman  Rendah tingkat pendidikan dan 2. Optimalkan koordinasi antar unit kerja untuk partisipasi masyarakat meningkatkan pendidikan dan partisipasi stake  Gejala disintegrasi bangsa dan holder dalam membangun kesatuan bangsa dan potensi konflik. perlindungan masyarakat  Kemajuan iptek komunikasi dan Dayagunakan pedoman perencanaan 3. informasi pembangunan daerah untuk menyusun program kerja yang efektif untuk menghadapi dan mengatasi tantangan dan ancaman. 4. Dayagunakan komitmen pimpinan SKPD untuk meningkatkan kinerja tugas pembangunan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat


Strategi WT Tingkatkan kapasitas SDM untuk mengeliminir kesenjangan kualitas personil SKPD dalam rangka pembangunan bidang kesbang dan perlindungan masyarakat berikut tantangan dan ancamannya 2. Tingkatkan anggaran-anggaran sarana prasana untuk meningkatkan pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kesbang dan perlindungan masyarakat 3. Tingkatkan kompetensi SDM untuk menunjang pelaksanaan pembangunan bidang kesbang dan perlindungan masyarakat 4. Tingkatkan akurasi dan manfaatkan data dan informasi untuk pengembangan pembangunan bidang kesbang dan perlindungan masyarakat 1.

31

2.5. hhJENIS PELAYANAN UMUM KANTOR KESATUAN BANGSA DAN jjLINMAS KABUPATEN TASIKMALAYA

I. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan, Organisasi Masyarakat (Ormas) A. Dasar Hukum 1.

UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2.

PP 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

3.

Permendagri No. 5 Tahun 1986 tentang Ruling, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pem Serta Papan Nama & Lambang Organisasi;

4.

Surat Mendagri No. 220/290 Tanggal 15 April 2003; dan

5.

Surat Dirjen Pajak Depkeu RI No. S.202/PJ/203 Tanggal 22 Juni 2003

B. Prosedur/ Persyaratan 1.

Surat Pengantar ditujukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya ditanda tangani oleh Ketua;

2.

Fc. Akte Pendirian (Akte Notaris);

3.

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja;

4.

Struktur dan Surat Keputusan Pengurus Tingkat Kabupaten;

5.

Biodata Pengurus + Foto 3x4 dan Fotocopy KTP (Ketua, Sekretaris, Bendahara);

6.

Logo/Lambang Organisasi ukuran Postcard disertai penjelasannya;

7

Foto Kantor/Sekretariat Tampak Depan dan terlihat Papan Nama Organisasi;

8.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n Organisasi;

9.

Surat Keterangan Domisili Kantor/Sekretariat dari Kelurahan/Desa dan Kecamatan setempat;

Rencana Stategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015

32

10.

Surat

Pernyataan

Organisasi

tidak

dalam

keadaan

sengketa,

ditandatangani oleh Ketua Organisasi; 11.

Surat Pernyataan Organisasi tidak terafiliasi terhadap partai politik di tandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Organisasi;

12.

Minimal 3 kepengurusan di Tingkat Kabupaten/Kota;

13.

Profil Selayang Pandang Ormas/LSM;

14.

Selain dalam bentuk cetak, menyertakan kelengkapan dalam bentuk file digital (CD), yang terdiri : (1) Photo pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara (File Jpg); (2) Logo/Lambang Organisasi (File Jpg); (3) Photo Kantor/Sekretariat (File Jpg) (4) Profil Selayang Pandang Organisasi (File Doc)

15.

Apabila persyaratan lengkap/sesuai ketentuan akan diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar; dan

16.

Masa berlaku SKT adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Waktu Lama pengurusan surat 3 (tiga) hari. D. Biaya Tidak dipungut biaya.

II. Ijin Riset / Survey di Kabupaten Tasikmalaya A. Dasar Hukum 1.


2.

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Rincian


33

Tugas Unit di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya; dan 3.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 300/ SK 1215 Huk / 1990, tentang Cara Memperoleh Ijin atau Rekomendasi Kegiatan yang Berkaitan Dengan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Propinsi Jawa Barat.

B. Prosedur / Persyaratan : 1.

Surat

permohonan

ijin

riset/survey

secara

tertulis

dari

Dekan/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi ditujukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya; 2.

Kartu Tanda Mahasiswa / Tanda Pengenal Lainnya;

3.

Mengisi Blanko Ijin Riset/Survey yang disediakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas; dan

4.

Proposal.

C. Waktu Lama pengurusan 15 (lima belas) menit. D. Biaya Tidak dipungut biaya.

III. Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktek Kerja Lapangan (PKL) A. Dasar Hukum 1.


2.

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor. 43 Tahun 2008 Tentang Rincian


34

Tugas Unit Di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya; dan 3.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 300 / SK 1215 Huk / 1990, tentang Cara Memperoleh Ijin atau Rekomendasi Kegiatan yang Berkaitan Dengan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Propinsi Jawa Barat.

B. Prosedur/Persyaratan: 1.

Surat permohonan ijin Kuliah Keja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktek Kerja Lapangan (PKL) secara tertulis dari Dekan/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi ditujukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya;

2.

Proposal Kegiatan; dan

3.

Tanda Pengenal (KTP, KTM)

C. Waktu Lama pengurusan 15 (lima belas) menit D. Biaya Tidak dipungut biaya

IV. Santunan / Uang Duka Bagi Anggota Linmas Yang Meninggal Dunia A. Dasar Hukum SK Bupati Nomor 841.3/Kep.57-BKPLD/2007 Tanggal 15 Oktober 2007 tentang Pemberian Tunjangan Kematian Bagi Ahli Waris Anggota Linmas Kabupaten Tasikmalaya dan / atau ketentuan terbaru Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Rencana Stategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015

35

B. Prosedur/Persyaratan 1.

Surat Pengantar dari Camat

2.

Surat kematian yang dikeluarkan oleh Camat dan / atau Kepala Desa;

3.

Foto copy Kartu Keluarga;

4.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan

5.

Foto copy Kartu Tanda Anggota Linmas.

C. Waktu Lama pengurusan 6 (enam) hari D. Biaya Tidak dipungut biaya


36

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.

KONDISI UMUM DAERAH SAAT INI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah memberikan warna tersendiri dalam berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Sejumlah kewenangan yang diberikan semakin membuka kesempatan bagi Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan diversifikasi dan variasi pengolahan pembangunan. Otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah – daerah untuk mengurus kewenangannya sendiri. Dalam membangun daerah terutama Kabupaten Tasikmalaya memerlukan dukungan semua pihak baik oleh pemerintah, masyararakat, pihak swasta agar terwujud good governance, pelayanan prima serta keterlibatan masyarakat secara partisipasif. Pada tataran politik praktis, gejala demokratisasi juga terlihat dan aktivitas politik masyarakat yang meningkat. Setelah pemilu 2009, politik Indonesia telah ditandai dengan semaraknya/bermunculannya partai-partai politik baru sebagai cerminan keinginan berbagai kelompok masyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi politiknya yang diberi peluang oleh UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang kemudian diamandemen menjadi UU No 2 Tahun 2011. Dalam pelaksanaan pemilu tahun sebelumnya berjalan sistem multipartai, yaitu di Kabupaten Tasikmalaya tampak sebagaimana isi lampiran. Dalam menjamin demokrasi salah satu tempat atau wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka adalah LSM/Ormas. Pasca reformasi keterbukaan informasi semakin nyata dirasakan, hal ini pun menunjang partisipasi masyarakat dengan semakin bertambahnya LSM/Ormas di Kabupaten Tasikmalaya. Tumbuh


37

dan berkembangnya partai politik organisasi massa yang berorientasi pada penonjolan agama, etnis, dan kedaerahan merupakan tantangan cukup berat dalam mewujudkan sistem politik yang stabil, transparan, demokrasi, dan tetap dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Disamping itu dapat diamati adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin meningkat, hal ini, paling tidak dalam konteks legalitas dan keteraturan secara administratif, yang ditunjukkan dari meningkatnya jumlah ormas dan LSM yang didaftarkan/terdaftar. Trend ini bisa dikatakan sebagai indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek legal formal akan eksistensi dan fungsi organisasinya. Selain itu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa bukanlah suatu hal yang mudah. Masyarakat yang sudah tergilas modernisasi dan globalisasi mulai kehilangan jati diri sebagai bangsa timur yang penuh kesopan santunan sehingga muncul gejala apatis di lingkungan masyarakat. Kekurang pedulian inilah yang menyebabkan masyarakat rentan terhadap konflik karena kurangnya komunikasi. Untuk itulah penanaman wawasan kebangsaan yang dilandaskan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 perlu dilakukan sedini mungkin kepada generasi penerus bangsa. Kehidupan masyarakat yang hidup rukun tanpa adanya isu – isu SARA akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Kehidupan masyarakat yang tentram juga perlu dukungan adanya keamanan di lingkungan masyarakat. Hal tersebut perlunya dukungan anggota Satuan Linmas sebagai pengaman lingkungan di tingkatan Desa. Untuk anggota linmas Kabupaten Tasikmalaya secara kuantitas sudah tercukupi namun dari segi kualitas belum semuanya anggota terbina. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten / Kota yang langsung memfokuskan jenis pelayanan dasar yaitu pemeliharaan kentramanan ketertiban Masyarakat dengan tercukupinya jumlah anggota linmas pada saat pelaksanaan pemilu/pemilu Kepala Daerah disetiap TPS Rencana Stategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015

38

yang tersebar diwilayah Kabupaten Tasikmalaya masing – masing dua orang untuk tiap TPS. Sebuah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang demokratif.

3.2.

KONDISI YANG DIHARAPKAN Kondisi ideal yang diharapkan di masa-masa yang akan datang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas, secara konseptual, dapat diproyeksikan dari visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas yang dijabarkan kedalam beberapa misi. Berdasarkan dari uraian diatas tentang keadaan kondisi saat ini, proyeksi ke depan tentunya diharapkan adanya peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi yang makin baik. Suasana keterbukaan yang terus didorong oleh pemerintah diharapkan dapat diimbangi oleh peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai salah satu upaya mewujudkan Clean Government dan Good Governance di Kabupaten Tasikmalaya. Upaya pencapaian stabilitas politik memang sangat diperlukan namun jangan sampai berjalan secara eksesif, apalagi kemudian berkembang ekses-ekses yang bersifat destruktif dari penggunaan kebijakan keamanan dan ketertiban, keterlibatan politisi sipil serta birokrat dalam mendukung pola-pola operasional dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud, bukanlah sesuatu yang mudah, akan tetapi perlu adanya langkah-langkah yang kongkret dari semua unsur dan berbagai komponen termasuk peranan Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas yang terkait erat dengan upaya mewujudkan kondisi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.


39

Berkenaan dengan hal itu, maka untuk mencapai kondisi yang diharapkan tersebut perlu ditopang dengan : -

Meningkatnya profesionalisme kerja pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas;

-

Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan diseluruh lapisan masyarakat sebagai upaya menanamkan nilai – nilai luhur Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;

-

Mengupayakan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

-

Memelihara, menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, serta menjalin komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan

untuk

menumbuhkan,

memantapkan,

memelihara

dan

mengembangkan pembauran kebangsaan; -

Peningkatan kehidupan berpolitik dan kehidupan berdemokrasi yang beretika ketimuran dan dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa;

-

Meningkatnya pendidikan politik masyarakat melalui partisipasi dalam proses pergantian kepemimpinan;

-

Hubungan pemerintah dengan kelembagaan masyarakat dan masyarakat yang harmonis;

-

Terpenuhinya anggota Satuan Linmas melalui pembinaan dalam rangka proses pemenuhan kebutuhan pengamanan untuk memelihara ketertiban dan kenyaman dilingkungan masyarakat; dan

-

Terciptanya situasi dan kondisi daerah yang kondusif serta mampu meminimalisir terjadinya konflik melalui kewaspadaaan dini masyarakat;


40

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.

VISI DAN MISI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN LINMAS Berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2011 – 2015, melihat kondisi umum, masalah dan tantangan yang dihadapi, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka Visi

Kantor

Kesatuan

Bangsa

dan

Perlindungan

Masyarakat

Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2011 – 2015 dirumuskan sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA YANG KOKOH DALAM KEHIDUPAN BERPOLITIK YANG DEMOKRATIS TAHUN 2015”. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 2 (dua) misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Yang Baik, Dan Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Melalui Kompetensi Personil Berbasis Kinerja; 2. Mewujudkan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh Melalui Pemantapan Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan, Dalam Kehidupan Berpolitik Yang Demokratis Dengan Melibatkan Partsipasi Masyarakat.

4.2.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 – 2015 Rencana Program Misi 3 Tujuan No. 4 dan No. 5 sebagaimana tabel berikut :


41

Visi : Misi 3 :

Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Unggul dan Mandiri Berbasis Perdesaan Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Sasaran Strategi (Cara untuk mencapai tujuan dan Sasaran) Tujuan Uraian Indikator Capaian Sasaran Kebijakan Program Indikasi Kegiatan

4. Terwujudnya Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

4.1

Meningkatnya Penegakkan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta perlindungan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat

1

Menurunnya Pelanggaran Perda

2

Meningkatnya Operasi Penegakan Perda (Perda Pajak dan Retribusi, Perda Miras, Perda Perijinan, Perda PSK/WTS)

4.1.1

Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran terhadap Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta perlindungan Masyarakat

1 Peningkatan Penegakan Perda

1

Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat

2

Operasi pemberantasan penyakit masyarakat, dan pelaksanaan GDD ( Gerakan Disiplin Daerah ) Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

3

2 Peningkatan Pemberatasan penyakit masyarakat


43

1

Penyuluhan pencegahan berbagai macam penyakit masyarakat (Perdaran/penggunaan miras, prostitusi, perjudian, dll)

SKPD PENANGGUNG JAWAB Kantor Pol PP dan Kesbanglinmas

Sasaran Tujuan

Uraian

Strategi (Cara untuk mencapai tujuan dan Sasaran)

Indikator Capaian Sasaran 3

4

Kebijakan

Program

Jumlah pos induk/pos kamling di desa

3

Peningkatan keamanan kenyamanan lingkungan

Indikasi Kegiatan 1 dan

Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk Koordinasi Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Daerah Jumlah Tindakan anarkis dan konflik

2

7

5

Penyiapan tenaga pengendali dan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkunngan Pengembangan Pos jaga / ronda

3

Pengendalian keamanan lingkungan

4

Peningkatan keamanan, pengawalan pejabat, dan tamu daerah

Jumlah Patroli Wilayah Pengamanan dan Pengawalan

5

8

Pengamanan pemilu kada Bupati/wakil Bupati

6

9

Pengamanan pemilu kada Gubernur/wakil Gubernur

7

Peningkatan keamanan dan ketertiban pada Pemilu kada Bupati/Wakil Bupati Peningkatan keamanan dan ketertiban pada Pemilu kada Gubernur/Wakil Gubernur Peningkatan keamanan dan ketertiban pada Pemilu Legislatip

10

Pengamanan keamanan dan ketertiban pada Pemilu Legislatip

8

6


44

Peningkatan keamanan dan ketertiban pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden

SKPD PENANGGUNG JAWAB

Tujuan

Sasaran Uraian



12

Kebijakan

Program

Pengamanan keamanan dan ketertiban pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden Jumlah Satuan Linmas yang Aktif dan terlatih

4

Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Indikasi Kegiatan

1

2

13

Pelatihan penanggulangan bencana

14

Ketersediaan tempat penampungan sementara / evakuasi bagi korban bencana

2

15

Ketersediaan Logistik dan Obat-obatan bagi korban bencana

3


5

45

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

1

Pembentukan dan peningkatan kapasitas satuan keamanan lingkungan di masyarakat Monitoring dan Evaluasi Ketertiban, Kenyamanan dan Ketentraman Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana tempat penampungan sementara/evakuasi bagi korban bencana alam Pengadaan logistik dan obat-obatan di tempat penampungan sementara bagi korban bencana alam


Kesbang

Kesbang

BPBD

BPBD

BPBD

Tujuan 5. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis serta pemantapan wawasan kebangsaan

Sasaran Uraian 5 Meningkatnya . kehidupan berpolitik 1 yang demokratis berdasarkan nilainilai agama dan budaya, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemantapan wawasan kebangsaan



2

3


Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu

Kebijakan 5.1.1

Program

Peningkatan pendidikan politik dan pengembangan wawasan kebangsanaan bagi masyarakat

1

Pendidikan Politik Masyarakat

Indikasi Kegiatan 1

Sosialisasi Penyuluhan masyarakat

a. Pemilu Kada Bupati/Wakil Bupati

2

b. Pemilu Kada Gubernur/Wakil Gubernur c. Pemilukada Legislatip

3

Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik Fasilitasi dan koordinasi forumforum diskusi politik Penyusunan data base partai politik, ormas dan LSM

4

d. Pemilu Kada Presiden / Wapres Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Pemilu legislatip dan Pil Pres Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Pemilu Gubernur

46

dan kepada

SKPD PENANGGUNG JAWAB Kantor Pol PP dan Kesbanglinmas

Tujuan

Sasaran Uraian



5

Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Pemilu Bupati Jumlah orpol

6

Jumlah ormas / LSM

7

Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi nilai-nilai demokrasi, wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi kerukunan umat beragama Jumlah konflik antar umat beragama

8

9

10 11


Kebijakan

Program

2 Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Indikasi Kegiatan

1

2

3

Jumlah peserta Bintek ormas dan LSM Jumlah peserta orientasi deteksi dini

4

47

Fasilitasi pencapaian Halqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Seminar, sosialisasi, talkshow dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Sosialisasi, Diseminasi tentang perundangundangan ormas dan LSM Bintek Ormas dan LSM



48

NO

TUJUAN

1

Meningkatnya Penegakkan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat

INDIKATOR SASARAN 1

SATUAN

KONDISI AWAL (2010)

2011

2012

2013

2014

2015

KONDISI AKHIR RPJMD

TARGET 2016

Menurunnya Pelanggaran Perda / angka kriminalitas

PENANGGUNG JAWAB Kantor SatPol PP serta Kantor Kesbang dan Linmas

Pencurian Berat

Kasus

Kantor Satpol PP

Pencurian Biasa

Kasus

Kantor Satpol PP

Pencurian Kekerasan

Kasus

Kantor Satpol PP

Pencurian kendaraan bermotor

Kasus

Kantor Satpol PP

Penggelapan

Kasus

Kantor Satpol PP

Pembunuhan

Kasus

Kantor Satpol PP

Penipuan

Kasus

Kantor Satpol PP

Uang Palsu

Kasus

Kantor Satpol PP

Narkotika

Kasus

Kantor Satpol PP

WTS

Kasus

Kantor Satpol PP

Perkosaan

Kasus

Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP

2

Operasi Penegakan Perda (Perda Pajak dan Retribusi, Perda Miras, Perda Perijinan, Perda PSK/WTS)

Keg

3

Jumlah pos induk/pos kamling di desa

Buah

4

Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk

%

5

Koordinasi Ketertiban, Kemanan dan Kenyamanan Daerah ( Pertemuan Kominda)

Kali

6

4

6

6

6

6

28

6

Kantor Kesbang dan Linmas

6

Menurunnya tindakan anarkis dan konflik

Kali

40

35

30

25

20

15

15

10



2,754

2,793

2,832

2,871

2,910

1,949

1,949

Dihapus Kantor Satpol PP

48

2

Meningkatnya kehidupan berpolitik yang demokratis berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemantapan wawasan kebangsaan

7

Jumlah Satuan Linmas yang aktif dan terlatih

Orang

8

Patroli Wilayah, Pengamanan dan Pengawalan

Keg

9

Pengamanan Pemilu Bupati / Wakil Bupati

Keg

1

0

0

0

0

1

1

0


10

Pengamanan Gubernur

Keg

0

0

0

1

0

0

1

0


11

Pengamanan Pemilu Legislatif

Keg

0

0

0

0

1

0

1

0


12

Pengamanan Pemilu Presiden / Wakil Presiden

Keg

0

0

0

0

1

0

1

0


13

Pelatihan penanggulangan bencana

Keg

BPBD

14

Ketersediaan tempat penampungan sementara / evakuasi bagi korban bencana

Buah

BPBD

15

Ketersediaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana

Paket

BPBD

1

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu

Pemilu

Gubernur

/

Wakil

1001

140

390

390

390

390

2701

390

Kantor Kesbang dan Linmas Kantor Satpol PP

Kantor Kesbang dan Linmas serta KPU

a. Pemilu Bupati/Wakil Bupati

%

66,22 (2006)

66,92

0

0

0

0

66,92

70,05


b. Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur

%

68,28 (2008)

0

0

69

0

0

69

0


c. Pemilu Legislatip

%

0

0

0

70

0

70

0

d. Pemilu Presiden / Wapres

%

75,25 (2009) 75,71 (2009)

0

0

0

70

0

70

0

Kantor Kesbang dan Linmas Kantor Kesbang dan Linmas

2

Kegiatan sosialisasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden / Wapres

Keg

0

0

0

1

0

0

1

0


3

Kegiatan sosialisasi Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur

Keg

0

0

1

0

0

0

1

0



49

4

Kegiatan sosialisasi Bupati

5

Keg

0

0

0

0

0

1

1

0


Jumlah Orpol

Buah

29

29

29

29

29

29

29

34


6

Jumlah Ormas / LSM

Buah

185

205

210

215

220

225

225

230


7

Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan

Orang

1500

1550

1850

2150

2450

2750

2750

2800


8

Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi kerukunan umat beragama

Orang

750

750

1050

1350

1650

1950

1950

2250


9

Jumlah peserta bintek ormas/LSM

Orang

250

250

350

500

650

800

800

950


10

Jumlah peserta orientasi deteksi dini

Orang

208

208

247

286

325

364

364

403



Pemilu

Bupati/Wakil

50

Dari tabel diatas dapat digambarkan orientasi tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kab. Tasikmalaya Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut:

Tujuan : 1. Terwujudnya ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat. 2. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis serta pemantapan wawasan kebangsaan.

Sasaran : 1. Meningkatnya

penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketentraman serta

perlindungan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat; dan 2. Meningkatnya kehidupan berpolitik yang demokratis berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemantapan wawasan kebangsaan.

Selanjutnya sesuai dengan hal diatas, ditetapkan Sasaran Pembangunan sebagai berikut: a.

Sasaran pembangunan Ketahanan Bangsa dan Peningkatan SDM, antara lain : 1). Terbangunnya wawasan dan watak kebangsaan bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya dengan membangun kembali moralitas dan jati diri bangsa dengan meninggalkan cara – cara berpikir lama serta menggunakan cara berpikir baru yang sesuai dengan kepribadian bangsa; 2). Terpeliharanya persatuan dan kesatuan masyarakat sebagai bagian integral bangsa Indonesia serta keutuhan wilayah negara dan daerah dalam kerangka NKRI;


51

3). Terselenggaranya hubungan dan kemitraan antar lembaga dan/atau antar daerah yang dapat mendukung kepentingan masing-masing lembaga dan/atau daerah dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan, ketahanan sosial budaya, kesadaran nasional dan upaya memelihara

stabilitas

kawasan

serta

bertujuan

akhir

untuk

meminimalisir terjadinya konflik; 4). Terwujudnya budaya masyarakat untuk memiliki rasa satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air serta berkembangnya kesadaran atas hak dan kewajiban dalam setiap upaya pembelaan negara; dan 5). Terciptanya dampak pencegahan dan penangkalan secara dini baik untuk mendukung penegakan kewibawaan pemerintah daerah dan penegakan hukum (peraturan daerah) maupun untuk mendukung setiap upaya koordinasi hubungan kerjasama antar daerah. b.

Sasaran pembangunan Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual, antara lain : 1). Terwujudnya kehidupan politik yang kapabel, kredibel, dan memiliki kepekaan yang tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan/atau kepentingan rakyat; 2). Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 3). Terbangunnya budaya dan komunikasi politik yang berlandaskan etika dan moral yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan keadilan; 4). Terbangunnya komunikasi, informasi, edukasi politik antar lembaga pemerintah maupun dengan Lembaga Swadaya Masyarakat/Ormas; 5). Tertanganinya konflik sosial melalui kerjasama yang baik dengan instansi lain dan masyarakat melalui kewaspadaan dini masyarakat guna

menjaring,


menampung,

mengkoordinasisikan,

dan 52

mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan 6). Adanya pemetaan konflik sosial melalui Conflict Preventif Framework (CPF). c.

Sasaran pembangunan Perlindungan Masyarakat, antara lain : 1) Terbangunnya pusat-pusat informasi bagi penyebarluasan informasi potensi bencana alam kepada seluruh warga masyarakat; 2) Mengidentifikasi daerah yang memiliki potensi bencana alam, pemetaan kawasan rawan bencana serta menyusun rekomendasi standar

operasi

penanggulangan

bencana

alam

di

Kabupaten

Tasikmalaya; 3) Terwujudnya kesiapan mental dan perilaku terutama untuk anggota satuan linmas, kesadaran dan kepedulian sosial masyarakat untuk bersama-sama dalam upaya mencegah dan menanggulangi setiap kejadian bencana alam maupun bencana sosial di wilayah daerah Kabupaten Tasikmalaya khususnya; 4) Tersedianya tempat penampungan sementara, sarana dan prasarana evakuasi penduduk, dari ancaman/korban bencana alam dan bencana lainnya; 5) Terjalinnya kemantapan hubungan dan koordinasi inter dan antar lembaga terkait dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya; 6) Terwujudnya pembinaan dan pengendalian potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana; dan 7) Terwujudnya kemampuan operasional dalam kapasitas yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat terutama pada saat intensitas Rencana Stategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015

53

gangguan kamtramtibmas sudah bergeser menjadi ancaman yang menjurus ke arah disintegrasi masyarakat, bangsa dan negara.

4.3.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD Strategi merupakan suatu cara agar sebuah tujuan bisa terlaksana dengan baik terutama dalam hal perencanaan. Untuk mencapai tujuan yang telah dicita– citakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya maka kebijakan yang akan diterapkan adalah sebagai berkut : 1. Meningkatkan profesionalisme pegawai agar terwujud pelayanan publik yang optimal, serta menghasilkan pegawai yang amanah, kredibel, dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap melakukan komunikasi yang baik dan terarah; 2. Memberikan keterampilan – keterampilan yang dibutuhkan oleh pegawai terutama yang berhubungan dengan teknologi dan informasi terbaru sehingga meningkatkan kinerja aparatur dalam melaksanakan manajemen perkantoran; 3. Memotivasi tokoh – tokoh agama, organisasi keagamaan untuk turut serta dalam pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama guna mewujudkan suasana yang tentram dan harmonis serta ketenangan beribadah bagi masyarakat dalam menjalankan ajaran agamannya; 4. Memotivasi para pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat secara sistemastis

untuk menguatkan semangat dan

tanggungjawab bersama antar komponen bangsa

untuk mau dan mampu

bersama

memepertahankan

–

sama

menjaga,

memelihara

dan

serta

memeperkokoh persatuan, kesatuan dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia; 5. Memotivasi ormas, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya untuk selalu peka, siaga dan mampu mengantisipasi dalam menghadapi potensi dan


54

indikasi timbulnya bencana, baik perang, kerusuhan sosial, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia; 6. Memotivasi para generasi penerus bangsa yaitu pelajar sebagai tonggak perubahan dalam upaya memahamkan wawasan kebangsaan dan ketahananan bangsa; 7. Memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk menanamkan rasa bela negara sebagai salah satu wujud untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa; 8. Memfasilitasi dan memperluas jaringan komunikasi penyelesaian konflik sosial politik serta penanganan dan rehabilitasi akibat konflik sosial politik; 9. Menfasilitasi pendidikan politik masyarakat melalui bintek bantuan keuangan partai politik sehingga terwujud sistem pengadministrasian dan manajemen yang baik serta akuntabel; 10. Melakukan pembinaan bagi ormas dan lsm sebagai sarana atau wadah penyalur aspirasi masyarakat dalam usahanya untuk menyukseskan pembangunan nasional; 11. Mengembangkan kerangka hubungan etnisitas antar daerah, bangsa dan antar negara serta koordinasi penanganan dampak sosial kegiatan orang asing; 12. Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi antara daerah dengan pusat dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi masalah strategis di Kabupaten Tasikmalaya; 13. Mempercepat penjaringan data dan informasi serta perkembangan situasi dan kondisi daerah di bidang sosial politik; 14. Mengembangkan

komunikasi terhadap

semua kekuatan

bangsa

dalam

pengembangan demokratisasi; 15. Melakukan antisipasi pencegahan dan penanggulangan bencana untuk mengidentifikasi daerah yang memiliki potensi bencana alam, efisiensi dan efektifitas menejemen informasi data peta sebaran kawasan rawan bencana alam


55

di kabupaten tasikmalaya serta menyusun rekomendasi standar operasi dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Tasikmalaya; 16. Mengorganisasikan anggota masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan dibidang perlindungan masyarakat guna memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan turut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara; dan 17. Penataan data base anggota Satuan Linmas dan melakukan pembinaan dalam rangka menjalankan standar pelayanan minimal sesuai dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008, terpenuhinya anggota Satuan Linmas dalam penjagaan TPS pada saat Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kada.


56

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam merencanakan pembangunan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas memiliki beberapa program dan kegiatan sebagai salah satu wujud indikator kerja pemerintah daerah. Dalam perencanaan strategis lebih dititik beratkan pada program yang bersifat prioritas. Dengan adanya program dan kegiatan akan lebih mengetahui kebijakan yang telah diambil pemerintah dan perencanaan apa saja yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah pada khususnya Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas. Berikut adalah Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya : SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KERJA DAN PROGRAM/KEGIATAN Sasaran Strategis

Indikator Kerja

Program/Kegiatan

(1) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

(2) Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

(3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Pengamanan Gedung Kantor

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik

-

Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

Penyediaan Barang Penggandaan

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung Kantor

-

Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman

-

Penyediaan Makanan dan Minuman

-

Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi

-

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi

-

Tersusunya Renstra SKPD sebanyak 1 buah

-

Penyusunan Renstra SKPD

-

Asistensi RKA

Penyusunan

-

Penyusunan RKA

-

Asistensi DPA

Penyusunan

-

Penyusunan DPA

-

Rencana RKAP

Penyusunan

-

Penyusunan RKAP

-

Asistensi DPAP

-

Penyusunan DPAP

-


Cetakan

dan

57

(1) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

(1) Meningkatnya keamanan dan terpeliharanya kenyamanan/ kondusifitaslingkungan serta tercegahnya tindak kriminal

(2) Terpeliharanya Sarana Prasarana Aparatur

dan

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

Terpeliharanya Gedung Kantor

-

Pemeliharaan Kantor

Rutin/Berkala

Gedung

-

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Peralatan

(2) Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

(3) Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan

-

Tersedianya Tenaga Pengendali Keamanan dan kenyamanan lingkungan Terbangunnya pos jaga/ronda Terlatihnya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan/ pengendalian massa Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

-

Pembangunan pos jaga/ronda

-

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan/pengendalian massa

-

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terkendalinya keamanan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden/wapres Terlatihnya teknis deteksi dini dalam pengendalian keamanan lingkungan Terwujudnya situasi yang aman pada hari – hari besar

-

Pengendalian keamanan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden/wapres

-

Bimbingan teknis deteksi dini dalam pengendalian keamanan lingkungan

-

Pengamanan hari – hari besar

Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman pada saaat Pemilu Kada Prov. Jawa Barat Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman pada saaat Pemilu Kada Kab.Tasikmalaya Terjalinnya kerjasama dan konsolidasi sesama anggota KOMINDA

-

Pengendalian Keamanan Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Prov. Jawa Barat

-

Pengendalian Keamanan Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kab.Tasikmalaya

-

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Terpeliharanya kamtrantibmas dan tercegahnya tindak kriminal Meningkatnya Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

-

Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

-

Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Keamanan

dan

58

-

Terberdayakannya masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Terbentuknya Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

-

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

-

Pembentukan Satuan Lingkungan di Masyarakat

Terkondisikannya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) Terlaksananya edukasi/tersampaikannya informasi terhadap masyarakat akan bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan minuman keras dan narkoba Terlaksananya edukasi/tersampaikannya informasi terhadap masyarakat akan bahaya berkembangnya praktek prostitusi Terlaksananya edukasi/tersampaikannya informasi terhadap masyarakat akan bahaya peredaran uang palsu Terlaksananya edukasi/tersampaikannya informasi terhadap masyarakat akan bahaya aksi premanisme Terlaksananya edukasi/tersampaikannya informasi terhadap masyarakat akan bahaya praktek perjudian (2) Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat

-

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

-

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

-

Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

-

Penyuluhan Pencegahan Peredaran Uang Palsu

-

Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme

-

Penyuluhan Perjudian

-

Terlatihnya pengurus parpol penerima bantuan keuangan dalam pengadministrasian pertanggungjawaban bantuan keuangan

-

Bintek Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol bagi Pengurus Parpol

-

Terfasilitasinya pemberian bantuan keuangan bagi partai politik dengan keterwakilan di DPRD Kabupaten Tasikmalaya Terbinanya pendidikan poltik masyarakat

-

Verifikasi Administrasi Keuangan Bagi Parpol

-

Penyuluhan kepada masyarakat

Terfasilitasinya penyelesaian perselisihan politik

-

Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik

-

-

(1) Meningkatnya kehidupan berpolitik yang demokratis

-


Pencegahan

Keamanan

Praktek

(3) Program Pendidikan Politik Masyarakat

Bantuan

partai

59

-

Terkoordinasinya forum – forum diskusi politik Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

Koordinasi forum – forum diskusi politik

-

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

Terlaksanaya diseminasi arah kebijakan Ormas, LSM dan OKP

-

Diseminasi arah kebijakan Ormas, LSM dan OKP

-

Terlaksananya monitoring Pemilu Legislatif dan Pilpres

-

Monitoring Pemilu Legislatif dan Pilpres

-

Terlaksananya fasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

-

Fasilitasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

-

Terlaksananya fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

-

Fasilitasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

-

(1) Meningkatnya pemahaman dan kemitraan wawasan kebangsaan di masyarakat serta kerukunan hidup dalam beragama

(2) Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Program Kebangsaan

(3) Pengembangan

-

Terkirimnya Peserta Orientasi Wasbang,Tahbang, Pembauran Bangsa dan Deteksi Dini

-

Pengiriman Orientasi Wasbang, Tahbang, Pembauran Bangsa dan Deteksi Dini

-

Tebinannya Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar se- Kab. Tasikmalaya

-

Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar se- Kabupaten Tasikmalaya

-

Terwujudnya Kerukunan dalam Kehidupan Umat Beragama

-

Fasilitasi dan Sosialisasi FKUB, FPBK dan Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawsan Kebangsaan

-

Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

-

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

-

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai – nilai luhur budaya bangsa

-

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai – nilai luhur budaya bangsa

Wawasan

Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

-

-

Terlaksananya seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan


Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

60

-

(1) Terlatihnya anggota Satuan Linmas dalam upaya pembelaan negara serta tanggap terhadap bencana

Terlaksananya pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan (2) Meningkatnya keterampilan anggota Satuan Linmas dalm pembelaan negara dan kepekaan/tanggap terhadap bencana Terlatihnya Kasatgas Linmas Kecamatan di Kab.Tasikmalaya

-

-

Penyuluhan Penanggulangan Bencana

-

-

Pelatihan Suskalak B Bagi Kasatgas Linmas Kecamatan dan Desa seKabupaten Tasikmalaya

-

Monitoring bencana

-

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

-

Terlatihnya aparat/Kasatgas Linmas Kecamatan dan Desa di Kabupaten Tasikmalaya dalam penanggulangan bencana Terlaksananya monitoring bencana Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam


Pentas seni dan budaya, festival. Lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

(3) Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam

dan

61

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya merupakan pedoman dan acuan rencana kerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sekaligus merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan. Dalam kerangka perencanaan secara menyeluruh, Rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas merupakan bagian integral dari perencanaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian keberadaan Renstra SKPD sebagai penjabaran dari perencanaan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD merupakan pedoman penting dan mendasar bagi SKPD dalam setiap rencana kerja yang ditetapkan.Dalam Renstra ini ada beberapa perubahan yang menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya yang mengalami revisi atau perubahan. Akhirnya, perencanaan yang baik dapat dikatakan bermanfaat manakala perencanaan yang ditetapkan tersebut dapat benar-benar diimplementasikan secara baik, tepat sasaran, efektif dan efisien serta menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan.


62

BAB I PENDAHULUAN. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata

Recommend Documents