PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010-2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan rencana pembangunan lima tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 20102015 yang merupakan perwujudan visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran yang memuat kebijakan penyelenggaraan Pembangunan; c.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2015;
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025; 16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010-2015 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
3.
Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
6.
Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah 2010-2015, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
7.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan. 12. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 13. Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis dan Dinas Daerah yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran; 14. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Pasal 2 (1)
RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional.
(2)
RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(3)
Rincian RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 3 (1)
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dan mendorong partisipasi masyarakat.
(2)
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD setiap tahun. BAB III PELAKSANAAN Pasal 4
(1)
RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD.
(2)
Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif.
(3)
Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pasal 5
SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun Renstra SKPD. Pasal 6 Bappeda melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD. Pasal 7 Dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah setelah masa akhir jabatan Bupati pada tahun 2015, maka program transisi disususn dengan agenda menyelesaikan masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2015 dan masalah pembangunan yang dihadapi pada tahun 2016.
BAB V PENUTUP Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.
Ditetapkan di Gedong Tataan. pada tanggal 27 Desember 2011 BUPATI PESAWARAN, ttd ARIES SANDI DARMA PUTRA
Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 27 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, ttd KESUMA DEWANGSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2011 NOMOR 24 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN,
SUSI PATMININGTYAS, S.H. PEMBINA NIP. 19661015 199503 2 002
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010-2015 I. UMUM Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati sesuai dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung, serta RPJM Nasional.
RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun
2010-2015, memuat Gambaran Pengelolaan Keuangan dan kebijakan Keuangan Daerah; Analisis Isu-isu Strategis; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan; Strategi dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; Indikator Kinerja Daerah; dan Pedoman Transisi serta Kaidah Pelaksanaan. Penyusunan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2015 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2015, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran pada setiap tahun anggaran.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2015. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 30
