RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN BANJAR

DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN BANJAR TAHUN 2005-2025

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR

DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN BANJAR TAHUN 2005-2025

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya 1.4. Sistematika Penulisan 1.5. Maksud dan Tujuan

I-1 I-1

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

II-1 II-1 II-7 II-17 II-102

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 3.1. Isu Strategis

III-1 III-1 III-38

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH 4.1. Visi 4.2. Misi BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 5.1. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi 5.2. Tahapan dan Prioritas 5.3. Skenario indikator pembangunan ekonomi makro kabupaten banjar tahun 2010 - 2025

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

I-4 I-9 I-10 I-12

IV-1 IV-1 IV-6 V-1 V-1 V-11 V-38 VI-1

PENDAHULUAN

BAB I

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mendukung terkoordinasianya proses pelaksanaan pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat, pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber potensi daerah yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu. Diberlakukanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan pembangunan daerah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan dan bertanggung jawab untuk mengelola pembangunan di daerah sesuai potensi daerah masing-masing sehingga

RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

I- 1

PENDAHULUAN

BAB I

pembangunan dapat berjalan efektif, efisien serta mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur. Mengingat peran penting dan strategis dari rencana pembangunan dalam dimensi

jangka

panjang

sebagai

bagian

dari

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka penyusunan RPJPD merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus disusun secara terarah, terpadu dan terkoordinasi yang kemudian ditetapkan menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Untuk tujuan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Banjar menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun (2005-2025) sebagai suatu sistem rencana pembangunan yang berkelanjutan. RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah Kabupaten Banjar demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.


I- 2

PENDAHULUAN

BAB I

Penyusunan RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan (stakeholder), serta mengacu pada RPJP Nasional 2005-2025 yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan dengan Perda nomor 17 tahun 2009. RPJPD Kabupaten Banjar ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdimensi waktu 5 tahunan untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

tahunan.

Penetapan

visi

dan

misi

pembangunan

selain

mempertimbangkan norma dan nilai yang diusulkan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), juga memperhitungkan kondisi saat ini, potensi, isu strategis yang perlu diatasi, serta perkiraan masa depan dalam waktu 20 tahun mendatang. Pedoman Penyusunan RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 berlandaskan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yaitu melalui serangkaian proses sebagai berikut:


I- 3

PENDAHULUAN

BAB I

a. Persiapan penyusunan RPJPD; b. Penyusunan rancangan awal RPJPD; c. Pelaksanaan musrenbang RPJPD; d. Perumusan rancangan akhir RPJPD; dan e. Penetapan RPJPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPJPD Kabupaten Banjar 2005-2025 Penyusunan RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2031 didasarkan pada Pancasila sebagai Landasan Idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional dan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perencanaan sebagai landasan operasional, yaitu: 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;


I- 4

PENDAHULUAN

BAB I

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Pertanggungjawaban Keuangan Negara; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang; 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ; 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;


I- 5

PENDAHULUAN

BAB I

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata


I- 6

PENDAHULUAN

BAB I

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 23. Surat Edaran Mendagri No. 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah; 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 9 Th 1998 tentang Rencana kota ibukota kecamatan Aluh-Aluh 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 10 Th 1998 tentang Rencana kota ibukota kecamatan Gambut 27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 11 Th 1998 tentang Rencana kota ibukota kecamatan Karang Intan 28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 20 Tahun 2008 tentang Pembangunan desa terisolasi, 29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 21 Th 2008 tentang Perencanaan pembangunan desa 30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun


I- 7

PENDAHULUAN

BAB I

2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, 31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar 32. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor ... Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2011 – 2031, 33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 34. Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2011, 35. Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2012.


I- 8

PENDAHULUAN

BAB I

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya Sebagaimana halnya daerah Kabupaten/Kota yang lain, Kabupaten Banjar merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan dan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena itu perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Menuju perencanaan yang utuh dan tidak terpisahkan, maka penyusunan RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang tercantum pada RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025 serta berpedoman pada RTRW Provinsi Kalimantan Selatan dan RTRW kabupaten/kota lainnya. Adapun Hubungan antara RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten

Banjar Tahun 2005-2025 disusun sesuai dengan kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan. Mengacu diartikan bahwa rencana pembangunan dengan mengupayakan pengembangan diri secara optimal sesuai dengan potensi dan kemampuan


I- 9

PENDAHULUAN

BAB I

serta kebutuhan riil Kabupaten selaras dengan pengembangan dari provinsi maupun pusat. Hubungan antara Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat merupakan peluang bagi terbangunnya sinergi yang lebih holistik agar seluruh kegiatan pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien. 2. RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sehingga RPJPD ini menjadi pijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat menuju pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, terpadu, serasi, dan bertanggung jawab. 3. RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 bersinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar, RTRW Kabupaten/Kota disekitar wilayah Kabupaten Banjar, serta RTRW Provinsi Kalimantan Selatan sehingga pembangunan menjadi utuh dan saling melengkapi. 1.4. Sistematika Penulisan Penulisan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 mengacu pada sistematika yang ditetapkan Permendagri No.54 tahun 2010 yaitu dengan sistematika sebagai berikut:


I- 10

PENDAHULUAN

BAB I

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya 1.4. Sistematika Penulisan 1.5. Maksud dan Tujuan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 3.2. Isu Strategis BAB IV VISI DAN MISI DAERAH 4.1. Visi 4.2. Misi BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 5.1. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi 5.2. Tahapan dan Prioritas BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN


I- 11

PENDAHULUAN

BAB I

1.5. Maksud dan Tujuan RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka panjang daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh tahun) tahun mendatang. Selain itu, penyusunan RPJPD juga dimaksudkan untuk menjamin terjadinya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah dalam mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Adapun Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat, serta dunia usaha untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan diharapkan dapat sinergis dan terpadu baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pusat; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; serta menjaga kesinambungan pembangunan daerah juga dapat melengkapi satu sama lain baik didalam bersikap maupun bertindak.


I- 12

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Luas, Wilayah Administrasi dan Kondisi Alam Kabupaten Banjar terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berada pada 114° 30' 20" dan 115° 33' 37" Bujur Timur serta 2° 49' 55" dan 3° 43' 38 Lintang Selatan. Luas wilayahnya 4.668,50 Km2 atau sekitar 12,20 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Secara administratif, Kabupaten Banjar berbatasan dengan: a. Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah Utara; b. Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu di sebelah Timur; c. Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru di sebelah Selatan, dan; d. Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di sebelah Barat. Berdasarkan data Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2011, Kabupaten Banjar terbagi ke dalam 19 wilayah Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Aranio yaitu 1.166,35 Km² (24,98 %), dan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah KecamatanMartapura Timur, yaitu 29,99 Km² (0,64 %). Adapun rincian data luas wilayah

RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 1


BAB II

Kabupaten Banjar menurut kecamatan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini. Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Banjar Menurut KecamatanTahun 2010 NO

KECAMATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Aluh-Aluh Baruntung Baru Gambut Kertak Hanyar Tatah Makmur Sungai Tabuk Martapura Martapura Timur Martapura Barat Astambul Karang Intan Aranio Sungai Pinang Paramasan Pengaron Sambung Makmur Matraman Simpang Empat Telaga Bauntung Kabupaten Banjar

JUMLAH DESA KELURAHAN 19 0 12 0 12 2 10 3 13 0 20 1 19 7 20 0 13 0 22 0 26 0 12 0 11 0 4 0 12 0 7 0 15 0 26 0 4 0 277 13

2

LUAS (KM ) 82,48 61,42 129,3 45,83 35,47 147,3 42,03 29,99 149,38 216,5 215,35 1166,35 458,65 560,85 433,25 134,65 148,4 453,3 158 4.668,50

% LUAS WILAYAH 1,77 1,32 2,77 0,98 0,76 3,16 0,90 0,64 3,20 4,64 4,61 24,98 9,82 12,01 9,28 2,88 3,18 9,71 3,38 100,0

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2011

Pengamatan Badan Meteorologi dan Geofisika Banjarbaru pada tahun 2010, suhu udara di Kabupaten Banjar rata-rata berkisar antara 22,3°C 32,8°C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Mei (32,8°C) dan suhu minimum terjadi pada bulan Juni dan Juli (22,3°C). Sebagai daerah tropis, kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar 40,0% - 100,0%,


II- 2


BAB II

dengan kelembaban maksimum pada bulan Pebruari, Maret, April, Oktober, Nopember dan Desember serta minimum pada bulan September. Curah hujan bulanan berkisar antara 54,4 – 554,3 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret, yaitu 554,3 mm, dan yang terendah terjadi pada bulan Mei, yaitu 54,4 mm. Hari hujannya 263 hari dengan hari hujan terbanyak pada bulan Maret yaitu 27 hari. Tekanan udara berkisar antara 1.008,2 mb - 1.014,8 mb. Sedangkan kecepatan angin, setiap bulannya berkisar antara 2 - 16 knot. Penyinaran dengan intensitas tertinggi terjadi pada bulan Mei dan September, yaitu 4,83 % dan terendah pada bulan Desember yaitu sekitar 2,17 %. Ketinggian wilayah Kabupaten Banjar berkisar antara 0 – 1,878 meter dari permukaan laut (dpl), dimana 35 % berada di ketinggian 0-7 m dpl, 55,54% ada pada ketinggian 50 – 300 m dpl, sisanya 9,45 % lebih dari 300 m dpl. Rendahnya letak Kabupaten Banjar dari permukaan laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. Akibatnya sebagian wilayah selalu tergenang (29,93 %) sebagian lagi (0,58 %) tergenang secara periodik. Pada umumnya tanah di wilayah ini bertekstur halus (77,62 %) yaitu meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. Sementara 14,93% bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir, sisanya 5,39% bertekstur kasar yaitu pasir berlempung, pasir berdebu.


II- 3


BAB II

Kedalaman efektif tanahnya sebagian besar lebih besar dari 90 cm (66,45 %), sementara kedalaman 60 – 90 cm meliputi 18,77 %, dan 30 – 60 cm hanya 14,83 %.Jenis tanah; tanah organosol, gleihumus dengan bahan induk bahan aluvial dan fisiografi dataran meliputi 3,72 %. Tanah komplek podsolik merah kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan fisiografi dataran meliputi 14,29 %. Tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi instrusi meliputi 24,84 %. Tanah komplek podsolik merah kuning, latosol dengan batu induk endapan dan metamorf meliputi 28,57 %.

2.1.2. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Banjar berdasarkan statistik daerah Kabupaten Banjar pada tahun 2006 berjumlah 464.148 jiwa meningkat menjadi hingga tahun 2010 berjumlah 506.839 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 257.320 jiwa, penduduk perempuan 249.519 jiwa dan rumah tangga berjumlah 134.289 RT. Hal ini berarti terjadi peningkatan rata-rata penduduk sebesar 1,83 % setiap tahunnya. Persoalan kependudukan di Kabupaten Banjar terutama distribusi penduduk yang tidak merata, hal ini sangat dirasakan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat antara lain pelayanan dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur. Sejauh ini upaya yang dilakukan dengan


II- 4


BAB II

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat seperti pemekaran kecamatan dan peningkatan fasilitas hingga ke tingkat desa. Berikut ini indikator kependudukan Kabupaten Banjar tahun 20068 sampai dengan 2010 : Tabel 2.2. Indikator Kependudukan Kabupaten Banjar Tahun 2006 – 2010 Uraian Jumlah Penduduk (jiwa) Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Rasio Jenis Kelamin (persen) Jumlah Rumah Tangga (000 jiwa) Rata-rata ART (Jiwa/Ruta) Persen Penduduk Menurut Umur 0 - 14 tahun 15 -64 tahun ≥ 65 tahun

2006 2007 464.148 470.160 99 101 105 105 130.390 133.464 3,56 3,52 30 67 3

28 68 4

2008 480.056 105 97 128.427 3,74

2009 498.088 107 97 131.640 3,78

2010 506.839 109 103 134.288 3,77

27 70 3,15

30 67 3,98

29 68 3,58

Sumber : Statistik daerah Kabupaten Banjar, 2011 Jika dilihat dari tingkat kepadatan Penduduk, Rata-rata Kepadatan penduduk Kabupaten Banjar pada tahun 2010 sebesar 109 jiwa/km². Kecamatan yang terpadat adalah Kecamatan Martapura dengan kepadatan penduduk 2.414 jiwa/km² dan Kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Aranio dengan kepadatan penduduk 7 jiwa/km². Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2010 sebesar 47,83%, ini menunjukan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Banjar menanggung 48 penduduk yang belum/tidak produktif. Berikut ini gambaran mengenai kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Banjar pada Tahun 2010 :


II- 5


BAB II

Gambar 2.1. Grafik Distribusi Penduduk Kab. Banjar Tahun 2010 Sementara itu penduduk menurut suku yang mendiami wilayah Kabupaten Banjar: Suku Banjar sekitar 87,81%, Suku Jawa sekitar 7,24%, Suku Madura sekitar 3,17%, Suku Bukit sekitar 0,42% dan Suku Sunda sekitar 0,29%. Gambaran komposisi penduduk yang mendiami wilayah Kabupaten Banjar sebagaimana di tunjukan Gambar 2.2.. Meskipun komposisi penduduk yang cukup heterogen namun sejauh ini kehidupan sosial dimasyarakat berlangsung dengan harmonis. Hal ini perlu juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk menjaga keharmonisan yang telah berlangsung.


II- 6


BAB II

Gambar. 2.2. Penduduk di wilayah Kabupaten Banjar berdasarkan suku 2.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banjar

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup 3 (tiga) bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah oleh UNDP dibagi ke dalam tiga kategori yaitu: rendah (kurang dari 50), sedang/menengah bawah (50- 65,99), menengah atas (antara 66 - 79,99) dan tinggi (80 ke atas). Indikator yang mewakili bidang pendidikan untuk menggambarkan IPM adalah angka melek huruf penduduk dewasa serta rata-rata lama sekolah. Faktor-faktor lainnya yang bepengaruh terhadap kualitas pendidikan adalah


II- 7


BAB II

belum idealnya rasio siswa terhadap guru, rasio siswa terhadap daya tampung sekolah dan rasio guru terhadap sekolah. Pencermatan atas data sebaran ratarata lamanya sekolah dan angka melek huruf menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas serta kondisi sosial ekonomi, berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. a. Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Perubahan paradigma pembangunan pada pembangunan SDM terus dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hal itu dapat dilihat dari komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menaikkan anggaran pendidikan sehingga dapat mencapai 20 persen dari total anggaran (APBD) setiap tahunnya. Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan baca tulis (Angka Melek Huruf) penduduk yang pada tahun 2010 sudah mencapai 96,03 persen. Hal ini berarti sampai tahun 2010 penduduk Kabupaten Banjar yang masih buta huruf masih sekitar 3,97 persen atau dari 100 penduduk Kabupaten Banjar terdapat 4 jiwa yang masih buta huruf. Selain angka melek huruf, tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat dari capaian rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2006 sudah mencapai 7,10 tahun, ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut penduduk Kabupaten Banjar rata-rata pendidikannya sudah


II- 8


BAB II

tamat SD dan sedang menempuh SMP sederajat. Namun demikian rata-rata lama sekolah hingga akhir tahun 2010 belum ada peningkatan yang cukup berarti yaitu 7,25 tahun, dengan kata lain penduduk hanya mampu sekolah pada tingkat SMP sederajat dari tahun 2006-2010. Berdasarkan kondisi ini dengan melihat rata-rata

lama sekolah, penduduk Kabupaten Banjar belum dapat

menuntaskan pendidikan dasar 9 tahun hingga akhir 2010 sebagaimana di amanatkan

undang-undang sikdiknas pendidikan dasar wajib yang harus

ditamatkan anak usia sekolah minimal 9 tahun. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah kabupaten Banjar dimasa yang akan datang, karena pendidikan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk. Tabel. 2.3 Angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 NO 1 2

INDIKATOR

2006 96,00 7,10

Angka Melek Huruf (%) Rata-rata Lama Sekolah (Th)

TAHUN 2007 2008 95,99 95,99 7,10 7,10

2009 96,02 7,16

2010 96,03 7,25

Sumber: BPS Provinsi Kalsel, beberapa terbitan (diolah) 96.04 96.03 96.02 96.01 96 95.99 95.98 95.97 2006

2007

2008

2009

2010

Gambar. 2.3. Angka Melek Huruf Kabupaten Banjar Tahun 2006 – 2010 RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 9


BAB II

7.3 7.25 7.2

7.15 7.1 7.05 7 2006

2007

2008

2009

2010

Gambar. 2.4. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banjar Tahun 2006 – 2010 b. Angka Harapan Hidup Dimensi umur panjang dan sehat dapat dilihat dari Indikator Angka Harapan Hidup. Pada tahun 2006 Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Banjar 64,00 kemudian meningkat pada tahun 2010 menjadi 65,25, AHH capaiannya baru berada pada usia 65 tahun. Dengan kisaran idealnya usia menurut standar nasional 25 – 85 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa umur panjang dan sehat penduduk Kabupaten Banjar belum mencapai umur maksimal 85 tahun. Tabel 2.4. Angka Harapan Hidup Kabupaten Banjar 2006 -2010 INDIKATOR ANGKA HARAPAN HIDUP

2006 64,00

2007 64,04

2008 64,62

2009 64,93

2010 65,25

Sumber : Statistik Daerah kabupaten Banjar 2011


II- 10


BAB II

c. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan untuk wilayah Kabupaten Banjar, Indeks Pembangunan Manusia yang telah dicapai pada tahun 2006 adalah 68,97 dan pada tahun 2010 telah mencapai 70,94. Hal ini menunjukkan satu perkembangan yang cukup baik dimana sesuai dengan kriteria dan tingkatan status pembangunan manusia menurut ukuran UNDP yang telah dirumuskan di atas dimana capaian pada tahun 2006 sampai dengan 2010 tersebut berada pada tingkatan status menengah atas antara 66 sampai dengan 79,99. Perkembangan IPM Kabupaten Banjar selama tahun 2006-2010 secara rinci ditunjukanTabel 2.5 berikut. Tabel 2.5. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar Tahun 20062010 NO 1 2 3 4 5

TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010

IPM 68,97 69,43 70,16 70,52 70,94

Sumber: IPM Kab. Banjar Berbagai Terbitan

Gambar. 2.5. Perkembangan IPM Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 11


BAB II

2.2.2. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) sering digunakan untuk menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia formal terhadap penduduk usia sekolah. Berikut ini gambaran mengenai APK di Kabupaten Banjar : Tabel 2.6. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010

JENJANG PENDIDIKAN SD SMP SMA 105,15 75,52 45,00 106,25 83,73 48,34 109,20 89,67 56,41 115,73 95,80 61,78 119,50 97,90 72,45

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, 2011 350.00

Angka Partisipasi Kasar

300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 2006

2007

JENJANG PENDIDIKAN SD

2008

2009

2010

JENJANG PENDIDIKAN SMP

JENJANG PENDIDIKAN SMA

Gambar. 2.6. Perkembangan APK Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010


II- 12


BAB II

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari tahun ketahun Angka Partisipasi Kasar mengalami peningkatan. Untuk Jenjang Pendidikan SD pada tahun 2006 105,15 meningkat menjadi 119,50 pada tahun 2010. Untuk Jenjang Pendidikan SMP pada tahun 2006 APK sebesar 75,52 meningkat menjadi 97,90 pada tahun 2010 yang berari dari 100 anak usia pendidikan SMP 98 orang sedang melaksanakan pendidikan formal di tingkat SMP. Demikian juga untuk jenjang pendidikan SMA, dari 45 pada tahun 2006 meningkat menjadi 72,45 pada tahun 2010. Hal ini berarti bahwa program pemerintah kabupaten Banjar pada bidang pendidikan selama ini cukup berhasil. 2.2.3. Angka Partisipasi Murni Pendidikan juga merupakan instrumen pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk diantaranya untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Dalam konteks lebih luas, pendidikan merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi prioritas tertinggi kebijakan pembangunan sumber daya manusia dalam kerangka pembangunan nasional yang komprehensif, misalnya : pendidikan dasar dikaitkan dengan upaya penanggulangan

kemiskinan;

pendidikan

menengah

diarahkan

untuk

meningkatkan potensi kebekerjaan (employment); dan pendidikan tinggi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan dalam


II- 13


BAB II

masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan nasional perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, holistik serta mengedepankan cara pandang anak didik sebagai manusia utuh. Salah satu ukuran indikator kinerja pembangunan bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni. Berikut ini adalah data mengenai angka partisipasi murni (APM) Kabupaten Banjar tahun 2006 – 2010 : Tabel 2.7. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010

JENJANG PENDIDIKAN SD SMP SMA 93.76 67.10 28.11 91.49 68.30 37.31 93.32 69.19 30.70 95.12 81.27 56.41 93.66 81.27 61.78

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, 2011

Gambar. 2.7. Perkembangan APM Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010


II- 14


BAB II

Berdasarkan tabel 2.7 dan gambar 2.7 dapat dilihat perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banjar dari Tahun 2006 sampai dengan 2010. APM untuk tiap jenjang pendidikan dari tahun 2006 sampai dengan 2010 mengalami peningkatan, terutama pada jenjang pendidikan SMA dimana pada tahun 2006 APMnya sebesar 32,08 meningkat menjadi 75,60 pada tahun 2010. 2.2.4. Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar. Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angakatan kerja yang terserap pada lapangan kerja. Tingginya angkatan kerja disuatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian di suatu daerah. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Banjar. Pada tahun 2006 jumlah angkatan kerja sebesar 232.836 jiwa dengan tingkat kesempatan kerja tercatat sebesar 215.544 jiwa atau 92,57 persen. Ini berarti tingkat pengangguran di Kabupaten Banjar pada tahun 2006 sebesar 17.292 jiwa atau 7,43 persen dan pada tahun 2009 tingkat angkatan kerja ini menjadi 223.393 jiwa dengan tingkat pengangguran sebesar 9.255 jiwa. Berarti pengangguran di Kabupaten Banjar mengalami penurunan hingga angka 4,15 persen. Pada tahun 2010 Tingkat kesempatan kerja meningkat menjadi 96,28 % dan Tingkat Pengangguran terbuka menurun menjadi 3,72 %. Penurunan angka pengangguran ini merupakan salah satu


II- 15


BAB II

indikasi yang positif bahwa kegiatan perekonomian di Kabupaten Banjar berkembang dengan baik. Gambaran tentang kesempatan kerja selama tahun 2006-2010 termuat pada Tabel 2.8. berikut ini. Tabel 2.8. Kesempatan Kerja di Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 NO

INDIKATOR

1 2 3 4

Bekerja Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Mencari Pekerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2006 215.544 92,57 2.118 7,43

2007 193.306 93,37 5.561 6,63

TAHUN 2008 202.183 95,12 3.203 4,88

2009 2010 214.138 264.000 95,85 96,28 4.164 4.109 4,15 3,72

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banjar, 2011 2.3.

Aspek Pelayanan Publik Kabupaten Banjar Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundan-undangan. Ruang lingkup aspek pelayanan umum ini mencakup pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum. Penyelenggaraan aspek pelayanan umum ini dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih baik kepada publik. Secara terinci pada bagian berikutnya akan digambarkan berupa existing condition dari beberapa bidang yang termasuk ke dalam aspek pelayanan umum ini sehingga memberikan gambaran


II- 16


BAB II

keperluan dasar untuk disediakan pada periode pembangunan selama 20 tahun kedepan. 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang No 32 tentang Pemerintah Daerah yang terdiri dari 26 bidang yaitu : 1. Pendidikan Fokus layanan layanan dasar pendidikan umum, merupakan hal yang penting dan menentukan keberhasilan pembangunan kualitas SDM di suatu daerah, seiring dengan perkembangan kondisi saat ini di Kabupaten Banjar dibutuhkan adanya SDM yang berkualitas dalam rangka memenuhi permintaan bursa tenaga kerja yang ada serta untuk mengantisipasi persaingan global.Oleh karenanya perlu adanya terobosan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menyiapkan SDM yang berkualitas memalui peningkatan jenjang pendidikan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : a. Angka Partisipasi Sekolah Pembangunan bidang pendidikan terus dipacu khususnya pendidikan dasar melalui program-program: peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pendidikan anak usia dini, Wajib Belajar (WAJAR) pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun, pendidikan menengah,


II- 17


BAB II

pendidikan non formal, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta program manajemen pelayanan pendidikan. Keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Banjar, periode 2005– 2010 dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) . Indikator ini menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 100 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai APS di Kabupaten Banjar perjenjang pendidikan selama kurun waktu 2006 – 2010 : Tabel 2.9. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 No 1 2 3 1 2 3

Jenjang Pendidikan 2006 2007 2008 MUTU PENDIDIKAN DASAR (9 TAHUN) Jumlah murid SD/MI 44258 44258 45813 Jumlah murid SMP 6962 6962 8107 APS Pendidikan Dasar 108,17 112,02 113,61 MUTU PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Murid SMA 3344 3344 3383 Jumlah Murid SMK 1205 1205 1314 APS Pendidikan Menengah 78,04 89,67 82,46

2009

2010

46362 9809 115,73

47754 14415 114,61

3503 1720 82,75

3496 1580 50,64

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka,2007 – 2011 b. Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah merupakan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 18


BAB II

mengindikasikan kemampuan untuk menampung penduduk usia pendidikan. Tabel berikut memperlihatkan mengenai kondisi ketersediaan sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Banjar 2006 – 2010 : Tabel 2.10. Perbandingan Jumlah Sekolah berdasarkan Pendududuk usia Sekolah di Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 Jenjang Pendidikan Jumlah Sekolah SD Jumlah Sekolah SMP Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Usia 7 – 15

2006 2007 2008 Pendidikan Dasar 353 353 359 43 43 59

2009

2010

358 60

366 68

1,05

1,08

1,09

Na

1,06

Pendidikan Menengah Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Usia 16 – 18

15

15

16

18

18

0,54

0,42

0,39

0,48

Na

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka,2007 – 2011 Selama kurun waktu 2006 sampai dengan 2010 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan menengah (SD/MI dan SMP/MTs) mengalami peningkatan. Jika dilihat dari rasio jumlah sekolah dengan jumlah penduduk usia 7 – 15 Tahun pada tahun 2006 sebesar 1,05 meningkat menjadi 1,09 pada tahun 2009. Peningkatan nilai ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah sekolah SD dari tahun 2006 sebesar 353 menjadi 366 pada tahun 2010. Demikian juga dengan jumlah sekolah SMP/MTs yang mengalami peningkatan dari 43 sekolah pada tahun 2006 menjadi 68 sekolah pada tahun 2010. Berbeda dengan


II- 19


BAB II

tingkat pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) yang peningkatan jumlah sekolahnya sangat kecil yaitu selam kurun waktu 5 tahun hanya menambah 3 sekolah untuk tingkat menengah. c.

Rasio Guru/ Murid Rasio ini memperlihatkan jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per

10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel berikut ini memperlihatkan data ketersediaan guru/murid di Kabupaten Banjar per jenjang pendidikan selama periode 2006 – 2010 : Tabel 2.11. Perbandingan Jumlah Guru dan Murid berdasarkan jenjang Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 Jenjang Pendidikan Jumlah murid SD Jumlah Guru SD Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Jumlah murid SMP Jumlah Guru SMP Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Jumlah Murid SMA Jumlah Guru SMA/SMK Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid

2006 2007 Sekolah Dasar 44258 44258 3441 3210

2008

2009

2010

45813 3021

46362 3525

47754 4258

1 : 15,16

1 : 13,15

1 : 11,22

Sekolah Menengah Pertama 6962 6962 8107 884 986 1019

9809 1213

14415 1237

1 : 12,86

1 : 7,88

1 : 13,78

1 : 7,06

1 : 7,96

Sekolah Menengah Atas 4549 4549

1 : 8,09

1 : 11,65

4697

5223

5076

436

443

468

517

466

1 : 10,43

1 : 10,27

1 : 10,04

1 : 10,10

1 : 10,89

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka,2007 – 2011 RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 20


BAB II

Berdasarkan Tabel 2.11. dapat dilihat mengenai rasio ketersediaan guru/murid di kabupaten Banjar perolde 2006 – 2010 untutk seluruh jenjang pendidikan. Untuk jenjang pendidikan SD rasio guru/murid pada tahun 2006 adalah 1 : 12,86 yang berarti setiap guru melayani 13 siswa. Rasio ini mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 1 : 15,16. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah guru dari 3.441 pada tahun 2006 menjadi 3.021 pada tahun 2008. Pada tahun 2010 rasio guru /murid kembali mengalami peningkatan menjadi 1 : 11,22 akibat adanya peningkatan jumlah guru yang cukup signifikan sebesar 4258 guru. Untuk jenjang pendidikan SMP rasio guru/murid terus menerus mengalami penurunan dimana pada tahun 2006 rasio guru/murid sebesar 1 : 7,88 menjadi 1 : 11,22. Penurunan rasio guru/murid ini disebabkan karena peningkatan jumlah murid yang cukup tinggi dibandingkan dengan peningkatan jumlah guru. Untuk Jenjang pendidikan SMA/SMK rasio guru/murid dari tahun 2006 – 2010 rata-rata sebesar 1 : 10. d.

Rasio Guru/ Murid per Kelas Rata-rata Rasio ini memperlihatkan rasio guru/murid perkelas berdasarkan tingkat

pendidikan per 10.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan satu kelas terdiri dari berapa jumlah murid dan guru. Tabel berikut ini memperlihatkan data rasio


II- 21


BAB II

guru per kelas rata-rata terhadap jumlah murid di Kabupaten Banjar per jenjang pendidikan selama periode 2006 – 2010 : Tabel 2.12. Rasio Guru Per Kelas Rata-rata terhadap Jumlah Murid di Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 Jenjang Pendidikan Jumlah murid SD Jumlah Guru SD Jumlah Kelas Rasio Guru Per Kelas Rasio Jumlah murid/Kelas Rasio guru/kelas terhadap jumlah Murid Jumlah murid SMP Jumlah Guru SMP Jumlah Kelas Rasio Guru Per Kelas Rasio Jumlah murid/Kelas Rasio guru/kelas terhadap jumlah Murid Jumlah Murid SMA Jumlah Guru SMA/SMK Jumlah Kelas Rasio Guru Per Kelas Rasio Jumlah murid/Kelas Rasio guru/kelas terhadap jumlah Murid

2006

2008

2009

2010

44.258 3.441 2.224 1 : 1.55

2007 Sekolah Dasar 44.258 3.210 2.061 1 : 1.56

45.813 3.021 2.140 1 : 1.41

46.362 3.525 2.176 1 : 1.62

47.754 4.258 2.187 1 : 1.95

1:20

1:21

1:21

1:21

1:22

1 : 1.55 : 20

1 : 1.56 : 21

1 : 1.41 : 21 1 : 1.62 : 21 1 : 1.95 : 22

Sekolah Menengah Pertama 6.962 6.962 8.107 884 986 1019 255 313 320 1 : 3.47 1 : 3.15 1 : 3.18 1:27

1:22

1 : 3.47 : 27

1 : 3.15 : 22

1:25

1:25

1 : 3.23 : 25

1 : 3.33 : 25

14.415 1237 445 1 : 2.78

1:30

1:32

1 : 3.18 : 25 1 : 3.72 : 30 1 : 2.78 : 32

Sekolah Menengah Atas 3.344 3.344 3.383 436 443 468 135 133 154 1 : 3.23 1 : 3.33 1 : 3.04 1:25

9.809 1213 326 1 : 3.72

1:22

3.503 517 160 1 : 3.23

3.496 466 183 1 : 2.55

1:22

1:19

1 : 3.04 : 22 1 : 3.23 : 22 1 : 2.55 : 19

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka,2007 – 2011 Berdasarkan Tabel 2.12. diketahui mengenai rasio guru/kelas terhadap jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan. Dari tabel tersebut di ketahui


II- 22


BAB II

pada tahun 2006 setiap kelas Sekolah Dasar dilayani (di ajar) oleh 1,55 ≈ 2 orang guru dimana kelas tersebut terdiri dari 27 siswa. Untuk tahun 2010 setiap kelas sekolah dasar di ajar oleh 1,95 ≈ 2 orang guru dan terdiri dari 32 siswa. Demikian pula untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA. e.

Sarana dan Prasarana Sekolah Penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kabupaten Banjar merupakan

pilar utama dalam prioritas pembangunan daerah. Terkait erat dengan persoalan luas wilayah dan distribusi penduduk yang tidak merata menjadikan upaya peningkatan pelayanan pendidikan ini perlu dilakukan satu langkah percepatan. Sejak tahun 2008 pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD telah direalisasikan. Pada tahun 2010 proporsi anggaran pendidikan sudah berkisar lebih dari 30% dari APBD Kabupaten Banjar. Prioritas kegiatan di bidang pendidikan lebih ditekankan pada peningkatan fasilitas pendidikan baik di tingkat dasar maupun menengah. Termasuk dalam bagian ini adalah peningkatan

mutu

tenaga

pendidik

melalui

peningkatan

kompetensi

gurusehingga secara bertahap dapat memenuhi standar pelayanan pendidikan. Selain aspek-aspek yang telah disebutkan di atas, salah satu pendukung keberhasilan pembangunan pendidikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana seperti sekolah, ruang kelas, dan pengajar yang memadai. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang baik sebagai penunjang pelaksanaan


II- 23


BAB II

pendidikan di setiap daerah sangat penting, karena itu semestinya pemerintah memperhatikan keberadaaan prasarana ini. f.

Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah

tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini merupakan salah satu indikator berhasil tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Tabel berikut ini memperlihatkan Angka Putus Sekolah Berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2006 -2010 : Tabel 2.13. Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Banjar 2006 – 2010 Jenjang Pendidikan Angka Putus Sekolah (%) Angka Putus Sekolah (%) Angka Putus Sekolah (%)

2006 2007 SD/MI/SDLB 1,90 1,80 SLTP/MTs/SMPLB 2,12 1,38 SMU/MA/SMK/PLB 1,37 3,11

2008

2009

2010

1,70

1,60

0,62

1,55

1,12

0,68

1,82

1,79

2,40

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar


II- 24


BAB II

3.50 3.00 2.50 2.00

SD

1.50

SMP

1.00

SMA

0.50

SMA SMP SD

0.00

2006

2007

2008

2009

2010

Gambar 2.8 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Banjar 2006 – 2010 Berdasarkan tabel 2.13 diketahui mengenai Angka Putus Sekolah Kabupaten Banjar untuk masing-masing jenjang pendidikan tahun 2006 -2010. Untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP angka Putus Sekolah dari tahun ketahun mengalami penurunan. Pada tahun 2006 Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan SD sebesar 1,9 % turun menjadi 0,62 % pada tahun 2010. Untuk jenjang pendidikan SLTP pada tahun 2006 sebesar 2,12 % turun menjadi 0,68 % pada tahun 2010. Namun, untuk jenjang pendidikan SLTA Angka Putus Sekolah mengalami fluktuasi berturut-turut sebesar 1,37 %, 3,11%, 1,82%, 1,79% dan terakhir 2,40% pada tahun 2010. Peningkatan Angka Putus Sekolah untuk jenjang pendidikan SMA disebabkan karena tingginya biaya pendidikan pada tingkat pendidikan SMA sehingga sejumlah siswa di Kabupaten Banjar


II- 25


BAB II

tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan mengalami Putus Sekolah. g. Angka Kelulusan Siswa Meningkatnya jumlah Kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun ajaran menjadi harapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Tabel 2.14 memperlihatkan Angka Kelulusan Siswa disetiap jenjang pendidikan pada periode 2006 – 2010 : Tabel 2.14. Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Banjar 2006 – 2010 Jenjang Pendidikan Angka Lulus Sekolah (%) Angka Lulus Sekolah (%) Angka Lulus Sekolah (%)

2006 2007 2008 Sekolah Dasar 99,27 99,31 99,37 Sekolah Menengah Pertama 93,26 94,28 89,43 Sekolah Menengah Atas 97,63 92,80 91,20

2009

2010

99,46

99,50

92,70

97,40

93,63

99,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar 2.

Kesehatan Kualitas sumber daya manusia secara utuh dapat dilihat dari aspek fisik

dan aspek non fisik. Adapun indikator Kinerja bidang kesehatan Kabupaten Banjar dapat dilihat sebagai berikut : a.

Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk Pembangunan bidang kesehatan dapat dilaksanakan secara maksimal

jika didukung oleh ketersediaan fasilitas pokok dan penunjang penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kesehatan. Hal ini dirasakan sangat RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 26


BAB II

berpengaruh mengingat pada beberapa permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya seperti distribusi penduduk yang tidak merata dan luasnya cakupan pelayanan yang harus dilakukan memerlukan suatu upaya khusus untuk memberikan pelayanan publik termasuk di bidang kesehatan. Rumah Sakit merupakan salah satu layanan kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersedian rumah sakit, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Tabel berikut ini

memperlihatkan jumlah dan rasio/ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Banjar tahun 2006 – 2010 : Tabel 2.15. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk di Kabupaten Banjar 2006 – 2010 URAIAN Rumah Sakit Pemerintah Rumah Sakit TNI Rumah Sakit Swasta Jumlah Penduduk Rasio

2006 1 1 1 464.148 1 : 154716

2007 1 1 1 470.160 1 : 156720

2008 1 1 1 480.056 1 : 160019

2009 1 1 1 498.088 1 : 166029

2010 1 1 1 506.839 1 : 168946

Sumber : Kabupaten Banjar dalam Angka 2007 -2011 Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Banjar tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak tiga buah, sedangkan jumlah penduduk dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan yang


II- 27


BAB II

menyebabkan terjadinya peningkatan nilai rasio dimana pada tahun 2006 rasio ketersediaan Rumah Sakit di kabupaten Banjar sebesar 1 : 154.716 meningkat menjadi 1 : 168.946 pada tahun 2010 yang berarti bahwa untuk 1 Rumah Sakit melayani 168.946 penduduk. b.

Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskemas Desa dan Puskesmas Keliling per Satuan Penduduk. Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Desa dan Puskesmas

Keliling merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semkin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Data jumlah dan Rasio Puskesmas per jumlah penduduk dapat dilihat Pada tabel 2.17 dibawah. Berdasarkan tabel tersebut diketahu bahwa Rasio total Puskesmas (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Desa dan Puskesmas Keliling) terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Banjar dari tahun ke tahun mengalami kinerja yang cukup baik. Pada tahun 2006 rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 3.868 menurun menjadi 1 : 1.273 pada tahun 2010 yang berarti bahwa untuk 1 puskesmas melayani 1.273 penduduk. Peningkatan kinerja ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar melakukan pembangunan puskesmas desa dari 51 Puskesdes pada tahun 2007 meningkat


II- 28


BAB II

menjadi 285 pada tahun 2010. Rata-rata kecamatan di kabupaten Banjar memiliki satu Puskesmas. Meskipun demikian, sarana kesehatan di Kabupaten Banjar belum merata sepenuhnya, ada beberapa kecamatan memiliki puskesmas lebih dari 1 (satu) puskesmas seperti Kecamatan Martapura, Sungai Tabuk dan Karang Intan. Berikut ini adalah data mengenai rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Desa dan Puskesmas Keliling terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Banjar : Tabel 2.16. Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Desa dan Puskesmas Keliling per Jumlah Penduduk di Kabupaten Banjar 2006 – 2010 INDIKATOR Puskesmas Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling Peskesmas Desa Jumlah Total Jumlah Penduduk Jumlah Kecamatan Jumlah Kelurahan/Desa Rasio Puskesmas/ penduduk Rasio Pustu/ penduduk Rasio Pusling/ penduduk Rasio Puskedes/ penduduk Rasio Total Puskesmas/ penduduk Rasio Puskesmas/Kecamatan

2006 22 70 28 120 464148 17 288 1 : 21098 1 : 6.631 1 : 16577 -

2007 22 70 28 51 171 470160 17 288 1 : 21370 1 : 6.717 1 : 16791 1 : 9.219

TAHUN 2008 22 70 27 95 214 480056 19 290 1 : 21.820 1 : 6.858 1 : 17780 1 : 5.053

2009 20 69 24 285 398 498088 19 290 1 : 24904 1 : 7.295 1 : 24904 1 : 1.748

2010 20 69 24 285 398 506839 19 290 1 : 25341 1 : 7.345 1 : 25341 1 : 1.778

1 : 3.868 1:1

1 : 2.749 1:1

1 : 2.243 1:1

1 : 1.251 1:1

1 : 1.273 1:1

Sumber : Kabupaten Banjar dalam Angka 2007 - 2010


II- 29


c.

BAB II

Rasio Pos Pelayanan Terpadu per satuan Balita, Kelangsungan Hidup Bayi dan persentase balita gizi buruk Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak sejak usia dini merupakan suatu

strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi : peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman serta perlindungan anak. Salah satu jenis pelayanan kesehatan yang fokus pada ibu dan anak adalah Posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari,oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kesehatan dasar untuk menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi. Tabel berikut memperlihatkan Rasio Posyandu per satuan Balita, Kelangsungan Hidup Bayi dan persentase balita gizi buruk dikabupaten Banjar Periode 2006 – 2010 : Tabel 2.17. Jumlah Posyandu dan Balita, Angka kelangsungan hidup bayi, Angka usia harapan hidup dan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Banjar Tahun 2005 - 2009 URAIAN Jumlah Posyandu Jumlah Balita Rasio Posyandu per jumlah Balita Angka Kelangsungan Hidup Bayi % Balita Gizi Buruk

2006 440 Na Na 55 0,13

2007 440 Na Na 56 0,05

TAHUN 2008 2009 478 496 39585 40258 1 : 83 1 : 81 55 55 0,04 0,01

2010 496 48017 1 : 97 Na Na

Sumber : Berbagai Sumber data di olah


II- 30


.

BAB II

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 jumlah

posyandu sebesar 440 buah meningkat menjadi 496 buah pada tahun 2010. Untuk jumlah balita pada tahun 2007 sebesar 39.585 jiwa meningkat menjadi 48.017 jiwa pada tahun 2010 yang berarti bahwa setiap Posyandu melayani 97 bayi.

Untuk persentase Balita yang mengalami Gizi Buruk juga semakin

menurun dari 0,13 % pada tahun 2006 menjadi 0,01 % pada tahun 2010. Untuk Angka kelangsungan hidup bayi rata- rata setiap tahunnya sebesar 55. d. Rasio Dokter, Rasio Perawat dan Bidan serta Jumlah Tenaga NonMedis Kabupaten Banjar Sampai tahun 2010, ketersediaan tenaga perawat puskesmas di setiap Kecamatan, masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani, kecuali di Kecamatan, Tatah Makmur, dan Paramasan yang sudah memiliki rasio standar pelayanan kesehatan yaitu 117,5 tenaga perawat berbanding 100.000 penduduk, sementara Kecamatan Barutung Baru dan Aranio

sudah mendekati pelayanan standar minimal. Begitu pula dengan

standar yang harus dilayani tenaga bidan, baru Kecamatan Baruntung Baru, Tatah Makmur, Martapura Barat, Karang Intan dan Aranio yang sudah memenuhi standar pelayanan yaitu 100 bidan untuk 100.000 penduduk. Secara lebih rinci capaian standar pelayanan kesehatan untuk masing-masing Kecamatan di Kabupaten Banjar disajikan pada Tabel 2.18.


II- 31


BAB II

Tabel 2.18. Rasio Dokter, Rasio Perawat dan Bidan serta Jumlah Tenaga Non-Medis Kabupaten Banjar Tahun 2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KECAMATAN Aluh-Aluh Baruntung Baru Gambut Kertak Hanyar Tatah Makmur Sungai Tabuk Martapura Martapura Timur Martapura Barat Astambul Karang Intan Aranio Sungai Pinang Paramasan Pengaron Sambung Makmur Matraman Simpang Empat Telaga Bauntung

JUMLAH JUMLAH PENDUDUK DOKTER 27.285 13.181 35.956 38.909 10.974 56.869 101.482 29.200 16.972 33.009 30.679 8.246 14.511 4.214 15.764 10.562 23.662 32.252 3.112 506.839

1 1 4 1 1 6 8 3 2 1 5 1 1 1 0 1 2 5 0 44

RASIO RASIO RASIO TENAGA DOKTER TENAGA PERAWAT BIDAN BIDAN NON /100.000 PERAWAT /100.000 /100.000 MEDIS PENDUDUK PENDUDUK PENDUDUK 3,67 10 36,65 18 65,97 2 7,59 14 106,21 15 113,80 3 11,12 13 36,16 20 55,62 2 2,57 13 33,41 22 56,54 4 9,11 14 127,57 22 200,47 0 10,55 31 54,51 31 54,51 3 7,88 26 25,62 37 36,46 9 10,27 9 30,82 25 85,62 6 11,78 7 41,24 17 100,16 1 3,03 9 27,27 19 57,56 1 16,30 16 52,15 36 117,34 1 12,13 9 109,14 11 133,40 0 6,89 9 62,02 6 41,35 2 23,73 5 118,65 1 23,73 0 0,00 7 44,40 8 50,75 1 9,47 8 75,74 3 28,40 0 8,45 9 38,04 14 59,17 2 15,50 20 62,01 17 52,71 1 0,00 0 0,00 1 32,13 0 8,68 229 45,18 323 63,73 38

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2010, (diolah)

Secara umum ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Banjar masih belum memadai dengan jumlah penduduk. Rasio perbandingan Dokter dengan penduduk masih berada pada posisi 8,68 per 100.000 penduduk, sementara standar pelayanan 40 dokter utuk 100.000 penduduk, begitu pula rasio perbandingan antara tenaga perawat dan bidan dengan jumlah penduduk masing-masing masih berada pada posisi 45,18 dan 63,73 untuk 100.000 penduduk. 3. Pekerjaan Umum Kondisi daerah Kabupaten Banjar terkait dengan urusan pekerjaan umum dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 32


a.

BAB II

Jalan dan Jembatan Pembangunan infrastruktur terus dilakukan Pemerintah Kabupaten

Banjar untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mobilitas barang dari pusat-pusat produksi ke tempat konsumen. Data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar dari panjang jalan Kabupaten mencapai 721,73 Km pada tahun 2005 kondisi jalan cukup baik mencapai 98,88 Km, tahun 2006 meningkat menjadi 124,55 Km, tahun 2007 dan 2008 kondisi jalan yang baik mencapai 153,20 Km, sedang tahun 2010 menjadi 360,60 Km. Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2006 melaksanakan pembangunan infrastruktur berupa jalan desa mencapai

177,23 Km dari

panjang jalan mencapai 1.132,14 Km dan tahun 2007 panjang jalan yang diperbaiki mencapai 102,00 Km, sedang tahun 2008 pembangunan yang dilaksanakan sepanjang 135,20 Km. Pembangunan infrastruktur jembatan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar yaitu tahun 2005 sebanyak 47 buah yang terdiri dari 1 buah jembatan kabupaten dan 46 buah jembatan desa, tahun 2006 sebanyak 56 buah yang terdiri dari 28 buah jembatan kabupaten dan 28 buah jembatan desa, tahun 2007 jembatan kabupaten sebanyak 11 buah dan 13 buah jembatan desa sedang pada tahun 2008 pembangunan jembatan sebanyak 22 buah yang terdiri dari 16 buah jembatan kabupaten dan 6 buah jembatan desa dan tahun


II- 33


BAB II

2009 pembangunan jembatan kabupaten sebanyak 8 buah dan jembatan desa sebanyak 10 buah. Terakhir, pada tahun 2010 pemerintah Kabupaten Banjar membuat 8 jembatan kabupaten dan 32 jembatan Desa. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah benar-benar mempunyai komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pengembang wilayahnya. Tabel. 2.19. Fasilitas Jalan dan Jembatan di Kabupaten Banjar Tahun 20052010

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2010

Dilihat dari kontruksi Jembatan sebanyak 94,47 % jembatan di Kabupaten Banjar terbuat dari rangka ulin dan sebesar 5,53 % terbuat dari rangka baja. Dari 615 buah jembatan yang di miliki oleh kabupaten Banjar 34 buah terbuat dari rangka baja dan dalam kondisi baik, sedangkan jembatan dari kayu ulin sebanyak 581 buah dalam kondisi rusak. 328 buah keadaannya rusak ringan sedangkan 253 dalam keadaan rusak berat. Hal ini perlu menjadi


II- 34


BAB II

perhatian bagi dinas terkait mengingat jembatan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Banjar. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjar khususnya jalan dan jembatan, dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan sumber pendanaan yang tersedia. Sebagaimana beberapa kali diungkapkan pada bagian terdahulu bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Banjar terdiri dari daerah rawa yang memerlukan perlakuan khusus dalam membangun infrastruktur berupa jalan. Di samping itu besarnya cakupan wilayah yang harus ditangani tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar. Hingga tahun 2010 dari 747,58 Km Jalan Kabupaten sebesar 232,26 Km dalam kondisi baik, 124,05 Km dalam keadaan sedang, 221,62 Km dalam keadaan rusak dan 169,65 Km dalam keadaan rusak berat. Jika dilihat dari jenis permukaan jalannya sebesar 70 % permukaan jalan dalam kondisi beraspal, 20 % berkerikil dan 10 % berupa jalan tanah. Tabel 2.15 memperlihatkan Kondisi keadaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Banjar tahun 2010. Dengan demikian maka jumlah penambahan panjang jalan dan jembatan hingga tahun 2010, terdiri dari jalan kabupaten yang dibangun sepanjang 747,58 Km, jalan desa yang dibangun sepanjang 1,132.14 Km.


II- 35


BAB II

Tabel. 2.20. Keadaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Banjar Tahun 2005-2010 URAIAN PERMUKAAN JALAN ASPAL KERIKIL TANAH KEADAAN JALAN BAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT KELAS JALAN KELAS I KELAS II KELAS III KELAS IIIa KELAS IIIb KELAS IIIc

PANJANG JALAN (Km) NEGARA PROVINSI KABUPATEN 69,48 -

93,52 16

487,18 188,2 72,2

69,48 -

93,52 16 -

232,26 124,05 221,62 169,65

69,48 -

109,52 -

747,58

Sumber : Statistik daerah Kabupaten Banjar, 2011 b.

Irigasi Kawasan Sub DAS Riam Kanan bagian terbesar berada di wilayah

Kabupaten Banjar, kawasan ini dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian, perikanan, transportasi air, juga dimanfaatkan untuk energi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Ir. Pangeran M. Noor sejak tahun 1972 dan juga menjadi bahan baku pembuatan air mineral kemasan. Guna memaksimalkan potensi perairan yang dimiliki, diantaranya dioptimalkan untuk pengembangan jaringan irigasi guna mendukung upaya masyarakat di bidang pertanian dalam arti luas. Pembangunan saluran irigasi


II- 36


BAB II

untuk mendukung pembangunan sektor pertanian khususnya swasembada beras terus dilakukan. Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa rehabilitasi saluran irigasi tahun 2005 sepanjang 44.250 meter, pada tahun 2006 sepanjang 55.713 meter, tahun 2007 sepanjang 85.980 meter dan tahun 2008 sepanjang 94.780 meter sedang tahun 2009 sepanjang 33.281 meter. Selain itu pemerintah Kabupaten Banjar juga melaksanakan pembangunan /perbaikan tanggul. 4.

Penataan Ruang Penyelenggaraan kegiatan tata ruang dalam pembangunan daerah

kabupaten Banjar ditekankan pada pendekatan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu, hal ini menjadi satu rumusan yang diinginkan melalui revisi materi ke ruangan yang dilakukan pada tahun 2011 terhadap perkembangan pemanfaatan ruang yang telah dilakukan dalam kurun waktu keberadaan Perda Tata Ruang sejak tahun 2003. Rencana Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Lindung, Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarianlingkungan yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna menyukseskan sistem pembangunan yang berkelanjutan.


II- 37


BAB II

Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Adapun sasaran yang ingin di capai dalam pengelolaan kawasan lindung adalah: a.

Meningkatkan fungsi lindung terhadap air, iklim (hidrologi), tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah budaya bangsa.

b.

Mempertahankan keanekaragamanan tumbuhan satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan guna pembangunan berkelanjutan mengacu pada Keppres Nomor 57 tahun 1989, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Kawasan Lindung yang ditetapkan terdiri dari tiga sub kawasan utama yaitu: a.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya yang terdiri dari:  Kawasan Hutan Lindung  Kawasan Bergambut

b.

Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari:  Sempadan Sungai  Kawasan Sekitar Danau/Waduk


II- 38


c.

BAB II

Kawasan suaka alam dan cagar alam terdiri:  Taman Hutan Raya  Kawasan Cagar Alam

Kriteria umum untuk penetapan tiap kawasan atau sub kawasan lindung di atas, secara umum didasarkan pada faktor-faktor fisik dasar yang didalamnya tercakup lereng, jenis tanah, curah hujan elevasi, hidrologi, serta keberadaan flora dan fauna yang harus dilindungi. Berdasarkan Peta Padu Serasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 1996, yang kemudaian direvisi tahun 1998, alokasi Kawasan Penggunaan Ruang Kawasan Lindung di Kabupaten Banjar adalah sebesar 32% atau seluas 165.889 Ha dari luas seluruh Kabupaten Banjar. Kawasan Lindung di Kabupaten Banjar terdiri dari: a.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya seluas 55.886 Ha, yang terdiri dari Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Bergambut.

b.

Kawasan perlindungan setempat seluas 2.073 Ha, yang terdiri dari Sempadan Sungai dan Kawasan Sekitar Danau atau Waduk.

c.

Kawasan Cagar Alam dan Cagar Budaya seluas 107.850 Ha, yang terdiri Cagar Alam dan Taman Hutan Raya.

Adapun sebaran daripada Kawasan Lindung adalah sebagai berikut :


II- 39


a.

BAB II

Kawasan Hutan Lindung yang meliputi Kawasan Hutan Lindung yang berada di Kecamatan Aranio, Simpang Empat, Pengaron,dan Sungai Pinang.

b.

Kawasan Bergambut berada di sebelah Utara

yaitu di Kecamatan

Simpang Empat dan Astambul serta Mataraman. c.

Sempadan Sungai terdapat di Sepanjang Sungai , terutama sungaisungai besar yaitu Martapura, Riam Kanan dan Riam Kiwa selain itu terdapat sungai-sungai lain yaitu: Mangkaok, Paluangan, Hanjawa dan Maluka. Padasungai-sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dari sisi kanan dan kiri sungai, sedangkan pada anak sungai sekurang-kurangnya 50 meter disisi kanan dan kiri sungai. Kawasan sekitar Danau atau Waduk terdapat Waduk Riam Kanan di Kecamatan Aranio dengan lebar yang proporsional dengan kondisi fisik danau/waduk antara 50

–100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat dan

tangkapan air hujan di sekitar waduk terdapat di Kecamatan Aranio dan Pengaron sepanjang Sungai Riam Kanan dan Riam Kiwa. Kawasan Suaka Alam yaitu berupa Kawasan Taman Hutan Raya yang terdapat di sekitar Waduk Riam Kanan (Kecamatan Aranio).

Sedangkan

Kawasan Cagar Alam terdapat di Kecamatan Gambut.


II- 40


BAB II

5. Perencanaan Pembangunan Kondisi daerah Kabupaten Banjar terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan dokumen perencanaan. Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 6. Perhubungan Pelayanan umum yang berkaitan dengan bidang perhubungan adalah pelayanan izin trayek untuk angkutan. Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Banjar wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum sehingga dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para angkutan umum. Tabel berikut ini memperlihatkan Jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Banjar 2006 – 2010 :


II- 41


BAB II

Tabel. 2.21. Perkembangan Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Banjar Tahun 2006 -2010 Uraian Jumlah Uji KIR Jumlah Angk Umum yang melakukan Uji KIR Jumlah Mobil Bus yang melakukan Uji KIR Jumlah

2006 1205

2007 1597

2008 1558

2009 1342

2010 1373

3

0

2

0

2

603

870

909

809

685

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banjar 2010 7. Lingkungan Hidup Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : a. Penanganan sampah Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten Banjar adalah masalah persampahan. Masalah persampahan yang masih rumit dalam penyelesaiannya adalah masalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA). Seiring dengan pertambahan penduduk yang terus meningkat produksi sampah terus meningkat pula. Produksi sampah Kota Martapura tahun 2006 kurang lebih 54.460,73 m3 per tahun namun baru bisa ditangani sebanyak 41.367,60 m3 atau 75,95 persen. Fakta empirik menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan di Kabupaten Banjar menghadapi banyak tekanan terutama akibat

pertambahan jumlah

penduduk dan pola konsumsi yang semakin tinggi. Hal ini berakibat kepada


II- 42


BAB II

bertambahnya permasalahan pelayanan publik yang dilaksanakan, seperti bertambahnya timbunan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen.

Hal ini diperparah dengan masih dipertahankannya

paradigma lama di dalam pengelolaan sampah yang masih mengandalkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan;

kesemuanya

membutuhkan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu. Tabel berikut menyajikan persentase Volume Sampah yang tertangani di Kabupaten Banjar : Tabel. 2.22. Persentase Volume Sampah yang Tertangani di Kabupaten Banjar Tahun 2006 -2010 No

Uraian

2006

2007

2008

2009

1

Volume sampah yang tertangani (m3)

41367,60

42962,40

54151,19

54910,80

2

Volume sampah yang di hasilkan (m3) Persentase (%)

54460,75

56985,01

76186,18

77278,78

75,96

75,39

71,08

71,06

3

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banjar Tahun 2011 TPA yang sekarang ini berada di Desa Padang Panjang Kecamatan Karang Intan, luas keseluruhan 16,5 Ha dan sudah beroperasi dimulai tahun 2002 hingga saat ini. Setiap hari TPA sudah menangani 90% volume sampah yang masuk ke TPA yang mencapai 250 m3 per hari. Untuk itulah ke depan diharapkan ada suatu metode yang tepat untuk pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat sebagai “pioneer” untuk mengatasi permasalahan sampah.


II- 43


b.

BAB II

Pertambangan Perhatian Pemerintah terhadap kelestarian lingkungan hidup ditunjukan

melalui berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pembinaan terhadap usaha pertambangan. Selama periode tahun 2006 sampai dengan 2010 terjadi peningkatan luasan pembukaan tambang. Pada tahun 2006 luasan bukaan tambang seluas 1.466,48 Ha meningkat menjadi 1.350,00 Ha pada tahun 2010. Tabel berikut ini memperlihatkan data Luasan Bukan Tambang Batu Bara dari tahun 2006 – 2010 : Tabel. 2.23. Luasan Bukaan Tambang Batu Bara di Kabupaten Banjar Tahun 2006 -2010 No 1 2

Uraian IUP KP PKP2B Jumlah

2006 233.1 1,233.38 1,466.48

Jumlah (Ha) 2007 2008 299.48 426.68 1,275.10 1,322.87 1,574.58 1,749.55

2009 521.07 1,408.92 1,929.99

2010 125.00 1,225.00 1,350.00

Sumber : Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar 2011 Dalam rangka melakukan pembinaan usaha pertambangan telah diterapkan pemulihan kondisi lahan terhadap kegiatan eksploitasi yang telah dilakukan. Usaha ini dijalankan sesuai dengan ketentuan yang mengatur perlunya pelestarian sumber daya alam terlebih terhadap lahan eks usaha pertambangan. Tabel Berikut ini memperlihatkan Jumlah Luasan Reklamasi dan Revegetasi Tambang Batu Bara selama periode 2006 sampai dengan 2010 :


II- 44


BAB II

Tabel. 2.24. Luasan Reklamasi dan Revegetasi Tambang Batu Bara di Kabupaten Banjar Tahun 2006 -2010 Jumlah (Ha) 2006 2007 2008 1 IUP KP 60.00 60.00 154.31 2 PKP2B 111.00 226.00 325.00 Jumlah 171.00 286.00 479.31 Sumber : Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar 2011 No

Uraian

2009 204.31 610.00 814.31

2010 254.31 810.00 1,064.31

c. Wilayah Rawan Bencana Bencana merupakan

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Rawan bencana merupakan satu kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu. Kabupaten Banjar merupakan daerah yang secara rutin menghadapi persoalan bencana berupa banjir, kebakaran hutan dan lahan. Secara periodik tahunan sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Banjar mengalami kebanjiran. Di samping musibah banjir, pada musim kemarau di Kabupaten Banjar juga menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Tercatat pada tahun tahun 2006 dan tahun 2009 Kabupaten Banjar terdapat titik panas terbanyak diantara 13 RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 45


BAB II

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini tentunya memerlukan satu perhatian khusus dalam penanganan permasalahan dimaksud. Berikut gambaran jumlah titik panas mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 sebagaimana termuat pada tabel 2.28 di bawah ini. Tabel 2.25. Jumlah Titik Panas di Kabupaten Banjar tahun 2006 – 2010 TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010

JUMLAH TITIK PANAS PROVINSI KAL KABUPATEN BANJAR SEL 1128 5813 146 1165 19 203 215 1258 11 75

% 19.4 12.5 9.4 17.1 3.5

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun 2011 d. Kualitas Lingkungan Hidup Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yangberpengaruh terhadap alam itu sendiri, kesejahteraan manusia serta keberadaan mahluk hidup lain. Pentingnya persoalan lingkungan hidup ini, sehingga diperlukan suatu usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan upaya sistematik dan terpadu guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinyan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang


II- 46


BAB II

meliputi berbagai aspek mulai dari perencanaan hingga pengawasan termasuk penegakkan hukum. Pencemaran udara yang terjadi di Kabupaten Banjar lebih banyak disebabkan oleh pemakaian bahan bakar oleh kendaraan yang bergerak. Sektor transportasi merupakan sumber utama pencemaran udara yang dominan khususnya kendaraan bermotor untuk transportasi darat. Untuk itulah diperlukan pengkajian agar parameter kebisingan rata-rata tidak melebihi dari standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan). Selain itu untuk kualitas air agar tidak melebihi ambang baku mutu untuk TSS, BOD5, COD, Fenol dan Minyak/Lemak, raksa, Ecoli dan colifien. 8. Pertanahan Kondisi daerah Kabupaten Banjar terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari Luas Tanah yang Diberikan Hak Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar. Semakin luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di Kabupaten Banjar. Tabel berikut ini memperlihatkan Luas tanah yang diberikan Hak Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dan Jumlah Surat Keputusan Hak Atas Tanah dari tahun 2006 – 2009 :


II- 47


BAB II

Tabel 2.26. Luas tanah yang diberikan Hak Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dari tahun 2006 – 2009 Tahun 2006 2007 2008 2009

Hak Pakai 439264 135827 331850

Luas Tanah (M2) Hak Guna Bangunan 43574 -

Hak Milik 1.385.963 7.724.582 2.991.862 1.744.544

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka 2007 – 2010 Tabel 2.27. Jumlah Surat Keputusan Hak Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dari tahun 2006 – 2009 Tahun 2006 2007 2008 2009

Jumlah Surat Keputusan Atas Tanah Hak Pakai Hak Guna Bangunan Hak Milik 28 356 49 230 327 49 292

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka 2007 – 2010 9. Kependudukan dan Catatan Sipil Kegiatan kependudukan diarahkan pada upaya penataan data kependudukan; penyediaan sistem informasi kependudukan; peningkatan pelayanan kegiatan kependudukan dan catatan sipil, dan penyiapan data kependudukan guna menunjang Pemilu 2009 dan Pemilukada 2010. Pelaksanaan kegiatan Kependudukan dan Catatan Sipil dengan sistem SIMDUK yang kemudian diperbaharui dengan sistem SIAK secara online di seluruh kecamatan,dimaksudkan guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus pemerintah daerah memiliki data kependudukan yang up to date setiap saat. Hal ini ditunjang pula dengan pelaksanaan pelayanan KTP gratis RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 48


BAB II

yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2006 Tanggal 1 Juli 2006 tentang KTP Gratis. Kebijakan ini diambil agar masyarakat semakin sadar untuk memiliki KTP. Demikian pula halnya dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akte kelahiran bagi anak-anak, misalnya dalam rangka melanjutkan pendidikan, hal ini menimbulkan peningkatan dalam penerbitan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Data pada tabel 2.28 berikut ini menyajikan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki akte kelahiran dan KTP dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009: Tabel 2.28. Akte Lahir dan KTP yang diterbitkan tahun 2006 - 2009 di Kabupaten Banjar TAHUN

AKTE LAHIR DITERBITKAN

JUMLAH AKTA DITERBITKAN

2006 2007 2008 2009 2010

3,764 5,005 6,224 6,315 Na

5,931 8,592 8,007 12,848 Na

% AKTA DARI BAYI LAHIR 1.30 1.86 0.02 2.62 Na

JUMLAH KTP DITERBITKAN

% KTP DARI PENDUDUK

60,148 70,210 12,319 23,578 Na

13.15 47.90 0.03 6.62 Na

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2010 Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun 2006– 2009 terjadi penurunan jumlah KTP yang diterbitkan, sedang akte kelahiran yang diterbitkan mengalami kenaikan. Pada tahun jumlah KTP yang diterbitkan sebanyak 60.148 lembar dan tahun 2007 sebanyak 70.210 lembar yang berarti mengalami kenaikan, sedang tahun 2008 jumlah KTP yang diterbitkan mengalami penurunan yang


II- 49


BAB II

sangat drastis menjadi 12.319 lembar dan tahun 2009 terjadi kenaikan kembali menjadi 23.578 lembar. 10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan perempuan dimaksudkan untuk mencapai optimalisasi usaha dalam rangka mendorong peran wanita dalam pembangunan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran ini meliputi sosialisasi kesetaraan gender dan pembinaan terhadap perempuan melalui kelompok-kelompok binaan seperti kelompok Dasawisma, PKK dan sebagainya. Melalui berbagai kegiatan ini kaum perempuan khususnya ibu-ibu dapat lebih berperan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Perempuan juga dapat berkiprah di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Banjar seperti terlihat dalam tabel 2.35 berikut: Tabel 2.29 Jumlah Anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Banjar URAIAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1999-2004 37 (92,50 %) 3 (7,50 %) 40 (100)

2004-2009 35 (87,50 %) 5 (12,50 %) 40 (100)

2009-2014 32 (80 %) 8 (20 %) 40 (100)

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2010 Dari tabel diatas terlihat bahwa peran perempuan di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Banjar setiap periode semakin meningkat dari 7,50% pada periode tahun 1999 – 2004, 12,50 % pada periode tahun 2004 – 2009 dan mencapai 20 % pada periode tahun 2009 – 2014. Pemahaman akan konsep


II- 50


BAB II

kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas, sehingga berpengaruh pula dalam pengitegrasian konsep ini kedalam program pembangunan yang akan dilaksanakan. Terkait dengan persoalan ini, ke depan tentu saja perlunya suatu program guna meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui komunikasi dan informasi serta edukasi terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaraan dalam kehidupan rumah tangga. Jumlah kejadian KDRT Kabupaten Banjar periode 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.30. Rasio KDRT di Kabupaten Banjar tahun 2006 – 2010 Uraian 2006 2007 2008 2009 Jumlah KDRT Jumlah Rumah Tangga 130,390 133,468 128,427 131,640 Rasio KDRT Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka 2006 – 2010 11.

2010 134,289 -

Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) Program keluarga berencana di Kabupaten Banjar menunjukkan hasil

yang menggembirakan, hal itu bisa dilihat dari data peserta KB aktif dan akseptor selama lima tahun ini menunjukan peningkatan yang cukup baik. Hal ini terutama ditunjukan dengan terjadinya penambahan akseptor baru. Data RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 51


BAB II

mengenai akseptor ini menunjukkan, bahwa pada tahun 2006 jumlah akseptor aktif sebanyak 61.611 akseptor dengan akseptor baru sebanyak 16.295 akseptor, pada tahun 2010 jumlah akseptor aktif bertambah menjadi 75.118 akseptor dengan akseptor baru sebanyak 25.031 akseptor, sebagaimana dimuat pada tabel 2.31. berikut: Tabel 2.31. Jumlah akseptor di Kabupaten Banjar Tahun 2006 – 2010 NO

AKSEPTOR

1 2

JUMLAH AKSEPTOR AKTIF AKSEPTOR BARU

2006 61,611 16,295

2007 63,983 17,676

JUMLAH 2008 69,842 18,196

2009 72,928 22,838

2010 75,118 25,031

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2011. 12. Sosial Kondisi daerah Kabupaten Banjar terkait dengan masalah sosial dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : a.

Kemiskinan Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur

tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat pendapatan daerah rata-rata. Kedua, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusipendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan rill tahunan. ntuk mengatasi kemiskinan telah banyak program pemberdayaan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 52


Banjar

dalam

rangka

penanggulangan

kemiskinan

dan

BAB II

peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Banjar yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Capaian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar disajikan Tabel 2.35. berikut ini. Tabel 2.32.Jumlah dan persentase penduduk miskin serta garis kemiskinan Tahun 2006-2010 di Kabupaten Banjar NO 1 2 3

INDIKATOR

2006 132.029 22.671 4,82

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln) Jumlah Penduduk Miskin % Penduduk Miskin

2007 142.893 19.986 4,24

TAHUN 2008 164.653 17.756 3,68

2009 202.784 18.177 3,69

2010 230.759 17.000 3,34

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011

25000 20000 15000 10000 5000 0 2006

2007

2008

2009

2010

Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banjar Tahun 2006 – 2010 b. Kegiatan Keagamaan b.1. Pembangunan Bidang Pendidikan Agama Pembangunan pendidikan tidaklah bisa dipisahkan dari peran pendidikan agama dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Sebagai daerah yang RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 53


BAB II

mengedepankan religiusitas, pendidikan agama berbasis santri menjadi bagian penting yang ikut memberikan andil dalam upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Secara umum penyelenggaraan pendidikan agama di Kabupaten Banjar cukup meningkat dari tahun ke tahun walaupun masih terdapat beberapa fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan baik ringan maupun rusak berat. Data sekolah, murid dan guru bidang pendidikan agama dapat dilihat pada Tabel 2.33. berikut: Tabel 2.33. Keadaan sekolah agama di Kabupaten Banjar tahun 2010 NO 1.

2.

3.

4.

TINGKAT PENDIDIKAN

SEKOLAH

Raudatul Atfal Negeri Swasta MI Negeri Swasta MTs Negeri Swasta MA Negeri Swasta

JUMLAH RUANG MURID KELAS

GURU

43

1.904

81

178

20 88

4.478 10.242

179 532

265 1.112

9 46

2.818 5.324

67 168

209 664

5 19

2.213 2.406

42 59

151 365

Sumber: Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banjar, 2010

Sedangkan keadaan ruang kelas sekolah agama di Kabupaten Banjar tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.34 berikut.


II- 54


BAB II

Tabel 2.34. Keadaan ruang kelas sekolah agama di Kabupaten Banjar Tahun 2010 NO 1.

2.

3.

4.

TINGKAT PENDIDIKAN

KONDISI RUANG KELAS (%) RUSAK RUSAK BAIK RINGAN BERAT

Raudatul Atfal Negeri Swasta MI Negeri Swasta MTs Negeri Swasta MA Negeri Swasta

83,95

14,80

1,24

49,71 47,07

29,24 36,04

21,05 16,80

35,00 58,60

32,50 33,12

32,50 8,28

65,71 67,69

28,57 21,54

5,71 10,77

Sumber: Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banjar, 2010

b.2. Tempat Ibadah Pembangunan kehidupan beragama dan budaya daerah merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Hal ini karena Kabupaten Banjar dengan suasana kehidupan yang religius memerlukan pembangunan yang mengedepankan peningkatan keagamaan dan sosial budaya. Oleh karena itu pembangunan keagamaan yang dilaksanakan harus mampu mengimbangi pembangunan fisik sehingga suasana religius tetap terjaga. Demikian pula dengan tetap terpeliharanya kerukunan internal umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah, terjalin dengan baik.


II- 55


BAB II

Data tahun 2010 menunjukkan jumlah pemeluk agama dan keyakinan masing-masing meliputi Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Animisme. Mayoritas penduduk Kabupaten Banjar memeluk agama Islam, sekitar 99,74% dari penduduk Kabupaten Banjar. Kondisi demikian menjadikan agama dan budaya yang bernuansa keislaman mewarnai kehidupan sosial di masyarakat. Kota Martapura sendiri sebagai ibukota Kabupaten Banjar dijuluki Kota Serambi Mekah. Berikut jumlah dan prosentase penduduk menurut agamadan keyakinan di Kabupaten Banjar sebagaimana termuat pada Tabel 2.35 berikut. Tabel. 2.35. Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar menurut Agama dan Keyakinan Tahun 2010 NO 1. 2. 3. 4. 5.

AGAMA DAN KEYAKINAN Islam Kristen Protestan Kristen Katolik Hindu Budha dan Animisme

JUMLAH PENDUDUK (JIWA) 491.011 462 216 88 66

(%) 99,83 0,09 0,04 0,02 0,01

Sumber: Kaupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2011

Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan beragama adalah masih perlu meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama ke dalam kehidupan bermasyarakat. Secara substansial kehidupan beragama ditunjukkan dengan adanya pesan-pesan universal, seperti melawan kezaliman dan penindasan, menegakkan keadilan, memberikan keselamatan, dan


II- 56


BAB II

kedamaian. Dengan demikian, kehidupan beragama menjadi lebih santun, toleran, dan damai. Gambaran tentang peningkatan dan pengamalan ajaran agama tergambar dari data pertumbuhan tempat ibadah seperti pada tabel 2.39 Tabel. 2.36. Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Banjar Tahun 2006 - 2010 NO 1 2 3 4

TEMPAT IBADAH Masjid Musholla/Langgar Gereja Pura/Lainnya

JUMLAH 2006

2007

2008

2009

2010

315 953 1 31

324 915 -

329 987 -

329 987 -

329 987 -

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka 2007 - 2011 Pada tahun 2010 fasilitas tempat ibadah di Kabupaten Banjar mencapai 329 buah masjid, sedangkan jumlah musholla/langgar

sebanyak 987 buah.

Data tersebut menunjukan adanya peningkatan masjid dan musholla/langgar dalam enam tahun terakhir. Untuk pembangunan pendidikan keagamaan pada anak-anak usia dini dilaksanakan melalui pembangunan TPA/TK Al-Qur’an, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama bisa ditanaman pada anak-anak sejak usia dini. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Banjar terhadap pendidikan agama ini terlihat dengan pembangunan Gedung IQRA, pemberian bantuan honor untuk guru madrasah dan TK Al-Qur’an serta bantuan dana untuk perbaikan prasarana dan sarana pendidikan keagamaan. Selain didukung penuh oleh pemerintah,pendidikan keagamaan ini juga dilaksanakan oleh


II- 57


BAB II

masyarakat maupun lembaga keagamaan secara swadaya. Data TPA/TK Al Qur’an dapat dilihat seperti pada tabel 2.37. berikut ini. Tabel 2.37. Jumlah TPA/TK Al Qur’an, Guru dan Santri di Kabupaten Banjar Tahun 2006 -2010 NO 1 2 3

URAIAN TPA/TK ALQURAN GURU/USTADZ/USTADZAH SANTRI

2006

JUMLAH 2007 2008 2009

2010

353 1851 21.052

59 383 4137

114 676 6054

59 383 4137

59 365 4178

Sumber : Kabupaten Banjar dalam Angka 2007 - 2011 Selain tergambar dari data pertumbuhan tempat peribadatan dan pembinaan terhadap Taman Pendidikan Alquran serta lembaga keagamaan lainnya sebagaimana tersebut di atas, perhatian Pemerintah Daerah terhadap kehidupan beragama juga tergambar dari alokasi anggaran Pemerintah Daerah pada tahun 2010 mencapai lebih dari 20 milyar rupiah 13. Ketenagakerjaan Cukup tingginya pertumbuhan penduduk harus dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di samping fasilitas pendidikan dan kesehatan juga kemampuan masyarakat untuk memiliki keterampilan kerja. Gambaran mengenai status pencari kerja di Kabupaten Banjar tercermin pada kualifikasi pendidikan yang dimiliki sebagaimana termuat dalam tabel 2.38 berikut.


II- 58


BAB II

Tabel 2.38 Data Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2010 NO 1 2 3 4 5

TINGKAT PENDIDIKAN SD SMP SMA/SMK DIPLOMA I-III SARJANA/DIPLOMA IV TOTAL

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI PEREMPUAN 34 118 142 60 1251 542 189 414 512 847 2128 1981

JUMLAH 152 202 1793 603 1359 4109

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2011 Dari tabel 2.38 diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan para pencari kerja, bahwa sebanyak 152 orang atau sebesar 3, 70 % yang berpendidikan SD, 202 orang (4,9 %) berpendidikan SMP, 1793 orang (42,32%) berpendidikan SMA, 603 orang ( 14,68 %) berpendidikan D III dan sebesar 1359 orang (33,07%) berpendidikan S1. Jika dilihat dari tingkat pendidikan para pencari kerja memperlihatkan bahwa kualitas pendidikan dari para pencari kerja di Kabupaten Banjar cukup baik. Untuk jenis kelamin sebanyak 2.128 orang berjenis kelamin laki laki dan 1981 orang berjenis kelamin perempuan. 14. Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Data koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa keberadaan koperasi yang aktif pada Tahun 2006 adalah sebanyak 89 buah dan tahun 2010 menjadi 107 buah. Hal ini menunjukkan bahwa dari jumlah koperasi yang ada masih tetap menjadi salah satu kekuatan perekonomian di daerah.


II- 59


BAB II

Jumlah UMKM di Kabupaten Banjar tahun 2006 sebesar 1.328 buah dan tahun 2009 jumlahnya menjadi 1,701 buah. Perkembangan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ditunjukkan oleh keberadaan jumlah UMKM dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana termuat pada tabel 2.39 di bawah ini. Tabel 2.39. Koperasi dan UKM di Kabupaten Banjar Tahun 2006 s/d 2009 NO 1 2 3

KOPERASI DAN UMKM KOPERASI AKTIF JUMLAH ANGGOTA KOPERASI JUMLAH UKM NON BPR/LKM UKM

2006 89 21,411 1,328

JUMLAH 2007 2008 84 99 22,518 22,518 1,447 1,641

2009 105 22,518 1,701

Sumber: Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Banjar Tahun 2010 15. Penanaman modal Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Kabupaten Banjar memerlukan sejumlah dana dalam bentuk investasi. Berbagai permasalahan umum yang dihadapi dalam bidang investasi meliputi pelayanan birokrasi yang perlu ditingkatkan, di samping itu juga ketersediaan infrastruktur yang masih perlu dioptimalkan, serta informasi potensi investasi bagi investor yang dapat menjadi bahan pertimbangan yang layak bagi mereka untuk melakukan investasi. Informasi mengenai peluang investasi memerlukan koordinasi antar sektor, mengingat hal ini menyangkut banyak aspek. Berbagai aspek dimaksud meliputi aspek peruntukan ruang dan lahan, aspek perizinan, keamanan dan ketertiban, serta infrastruktur wilayah. Perkembangan nilai


II- 60


BAB II

realisasi investasi di Kabupaten Banjar dalam periode tahun 2006 – 2010 seperti pada tabel 2.40 berikut. Tabel 2.40. Nilai Realisasi dan Pertumbuhan Investasi Kabupaten Banjar Tahun 2006 – 2010 TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010

INVESTASI (Rp) 588,911,823,000 638,248,426,000 696,544,600,000 765,781,133,240 842,385.000.000

TUMBUH (%) 7.73 8.56 9.13 9.94 9,09

Sumber: Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011

INVESTASI (Rp) 900000000000 800000000000 700000000000 600000000000 500000000000

400000000000 300000000000 200000000000 100000000000

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Gambar 2.10. Nilai Realisasi Investasi Kabupaten Banjar Tahun 2005 – 2010 Memperhatikan tabel 2.40 di atas, tergambar bahwa Kabupaten Banjar dengan mempunyai trend pertumbuhan investasi yang terus meningkat dimana pada tahun 2005 nilai realisasi investasi sebesar Rp 547,393,540,000 meningkat


II- 61


menjadi Rp

842,385.000.000

BAB II

pada tahun 2010. Rata-rata pertumbuhan

investasi selama lima tahun setiap tahunnya sebesar 8,89%. Hal ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Banjar masih merupakan daerah yang cukup menjanjikan bagi investor. Oleh karena itu kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Banjar hendaknya dapat memacu pertumbuhan investasi tersebut dengan membuat regulasi dan pra kondisi yang dapat memancing masuknya investasi. Tabel 2.41 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 2006-2010 No 1 2 3

Uraian Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada Perusahaan PMDN (orang) Jumlah Seluruh PMDN (Perusahaan) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

2006

2007

2008

2009

2010

9,229

9,229

9,270

9,227

9,839

121

121

123

123

140

76.27

76.27

75.37

75.02

70.28

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Banjar 2006-2010 16. Kebudayaan Kebudayaan menjadi identitas suatu daerah. Bagian terbesar penduduk yang ada di Kabupaten Banjar adalah etnis Banjar, serta etnis Dayak. Perkembangan kebudayaan dimaksud sangat ditentukan oleh interaksi tiga pilar utama yaitu: 1). nilai-nilai seni budaya yang berlaku di masyarakat; 2). kegiatan yang dilakukan oleh pemangku seni budaya atau tokoh adat; dan 3). peran pemerintah daerah. Terbentuknya Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan


II- 62


BAB II

Banjar (LAKKB) menjadi pilar keempat guna membangun interaksi seni budaya Banjar. Pelestarian nilai-nilai budaya sangat perlu dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya melalui pagelaran seni, festival tari dan pertunjukan seni budaya lainnya, namun perlu dipadukan dengan bidang lainnya melalui kurikulum pendidikan, literatur atau buku yang menjadi rujukkan budaya Banjar sehingga pelestarian dan pengembangan seni budaya ini dapat berlangsung secara baik dan berakar di masyarakat. Pembangunan bidang kebudayaan ini diharapkan dapat menjadi satu kekuatan di masyarakat luas dalam pelestarian nilai-nilai luhur dalam perilaku kehidupan masyarakat dan menjadi satu modal kekuatan pembangunan. Pengembangan dan pelestarian seni budaya raga terus diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar melalui pembinaan serta peran aktif dalam menyelenggaraan berbagai event/kegiatan kesenian khususnya kesenian daerah dan olah raga baik yang dilakukan di daerah maupun luar daerah. Perkembangan kesenian bisa dilihat dari jumlah group kesenian yang ada di Kabupaten Banjar tahun 2006 sebanyak 338 group menjadi 397 group tahun 2009. Tabel berikut ini memperlihatkan Jumlah Grup dan Gedung Kesenian di Kabupaten Banjar tahun 2006 – 2009.


II- 63


BAB II

Tabel 2.42. Jumlah Group dan Gedung Kesenian Kabupaten Banjar Tahun 2006 – 2009 URAIAN Grup Kesenian Gedung Kesenian

TAHUN 2006 338 -

2007 368 -

2008 374 -

2009 397 -

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab.Banjar Tahun 2011 Kondisi daerah Kabupaten Banjar terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan dan budaya serta jumlah daerah pariwisata yang ada di kabupaten Banjar. Pemerintah Kabupaten Banjar selama ini berusaha untuk memacu berkembangnya produk wisata (termasuk tempat wisata religius) disertai dengan memperluas jaringan promosi secara efisien dan efektif. Di samping itu terdapat beberapa event kebudayaan yang setiap tahun dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar antara lain adalah : 1) Hari jadi Kabupaten Banjar, 2) Event Muharram, 3) Pasar wadai ramadhan, 4) Festival Bedug dan 5) Festival budaya tahunan. 17. Pemuda dan Olah Raga Pembinaan pemuda selama ini berjalan cukup baik. Terdapat beberapa prestasi yang diraih di tingkat nasional, terutama terkait dengan bidang pendidikan. Hal ini menunjukan potensi pemuda yang patut untuk terus dikembangkan dalam menghadapi sempitnya lapangan kerja dewasa ini, menuntut kemandirian pemuda untuk berwirausaha. RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 64


BAB II

Sementara itu di bidang olahraga masih perlu peningkatan kesadaran berolahraga dikalangan masyarakat luas, perlunya peningkatan pembibitan di bidang olahraga guna penemuan bibit berprestasi serta membudayakan olahraga di masyarakat. Permasalahan yang dihadapi adalah masih kurangnya kemandirian sosial dan ekonomi pemuda kurangnya pembibitan olahraga yang berakibat pada minimnya prestasi. Upaya

Pemerintah Daerah Kabupaten

Banjar dilihat dengan Pembangunan Gedung Olah Raga dimana pada tahun 2006 gedung olah raga sebanyak 15 buah meningkat menjadi 18 buah pada tahun 2009. Tabel 2.43. Jumlah Klub dan Gedung Olah Raga Kabupaten Banjar Tahun 2006 – 2009 URAIAN Club Olah Raga Gedung Olah Raga

TAHUN 2006 27 15

2007 27 16

2008 27 17

2009 27 18

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab.Banjar Tahun 2011 18. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Terkait dengan urusan Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat salah satunya dapat dilihat dari jumlah Polisi Pamong Praja dan Petugas Perlindungan Masyarakat. Polisi Pamong Praja merupakan aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan putusan Kepala Daerah. Petugas Linmas RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 65


BAB II

sendiri merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas serta mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Jumlah Satpol PP yang dimiliki oleh Pemerintah kabupaten Banjar pada Tahun 2010 sebesar 26 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan pada tahun 2006 sejumlah 27 orang. Untuk petugas Linmas mengalami peningkatan yang cukup pesat dari 17 orang pada tahun 2006 menjadi 72 orang pada tahun 2010. Tabel berikut memperlihatkan Jumlah Satpol PP dan Linmas selama periode 2006 – 2010: Tabel 2.44. Jumlah Polisi Pamong Praja dan Limas Kabupaten Banjar Tahun 2006 – 2010 URAIAN Jumlah Pol PP Jumlah Linmas

2006 27 17

2007 24 47

TAHUN 2008 24 47

2009 26 58

2010 26 72

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2007 – 2011 Disamping Satpol PP dan Linmas hal yang juga penting dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kemanan lingkungan ada Pos Kamling. Pos Kamling sebagai tempat penyelenggaraan keamanan di desa jumlahnya pada tahun 2006 sebanyak 775 buah, tahun 2007 sebanyak 787 buah sedangkan tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 776 buah dan tahun 2009 terjadi penurunan menjadi 532 buah serta pada tahun 2010 jumlah


II- 66


BAB II

Pos Kamling menjadi 532 buah. Tabel berikut ini memperlihatkan Rasio Pos Kamling di Kabupaten Banjar tahun 2006 – 2010 : Tabel 2.45. Rasio Pos Siskamling di Kabupaten Banjar Tahun 2006 – 2010 URAIAN Jumlah Pos Kamling Jumlah Kelurahan/Desa Rasio pos Kamling/Desa

2006 775 288 1:3

TAHUN 2007 2008 2009 787 776 532 288 290 290 1:3 1:3 1:2

2010 532 290 1:2

Sumber : Kesbanglimnas 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kondisi daerah Kabupaten Banjar terkait dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : a. Persentase Penyelesaian Penegakan PERDA Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan

bahwa

Satpol

PP

mempunyai

tugas

memelihara

dan

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Berkaitan dengan peraturan tersebut, petugas Satpol PP kabupaten Banjar telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3.


II- 67


BAB II

b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka dari itu pemerintah perlu terus berusaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkan. Salah satu ukuran kinerja kepuasan masyarakat untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Data IKM dapat menjadi bahan penelian terhadap unsur pelayananan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. 21. Ketahanan Pangan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketahanan pangan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : a. Ketersediaan Pangan Utama Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi.Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sentifit dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi


II- 68


BAB II

kita untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Banjar dengan berbasiskan kemandirian penyediaan pangan domestik. Kemandirian ini semakin penting ditengah kondisi yang mengalami krisis pangan, energi dan finansial. Tabel berikut ini memperlihatkan ketersediaan pangan Utama di Kabupaten Banjar 2006 -2010 : Tabel 2.46. Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Banjar Tahun 2006 – 2010 Uraian Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (ton/GKG) Padi Beras Jumlah Penduduk Jumlah Konsumsi Pangan Utama/beras (ton) Persentase Jumlah Konsumsi Pangan Utama Terhadap Ketersediaan Pangan Utama Surplus

2006

2007

2008

2009

2010

190,050 224,884 257,098 221,406 240,478 119,237.37 141,092.22 161,303.28 138,910.12 150,875.89 464,148 480,010 489,056 498,098 506,204 64,516.57

66,721.39

67,978.78

69,235.62

70,362.35

54,11% 54,720.80

47,29% 74,370.83

42,14% 93,324.50

49,84% 69,674.50

46,63% 80,513.54

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Tahun Kab. Banjar, 2011 b. Regulasi Ketahanan Pangan Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2007 tentang pertanggung jawaban Gubernur dan Bupati/Walikota, dimana Gubernur dan Bupati/Walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada Pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan Pangan dan sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian


II- 69


BAB II

urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketahanan pangan yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Banjar diantaranya adalah : UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, PP Nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan Pangan, PP Nomor 28 tahun 2004 tentang Kemanan, Mutu dan Gizi Pangan. Tabel berikut ini memperlihatkan mengenai Regulasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Banjar tahun 2006 – 2010 : Tabel 2.47. Regulasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Banjar Tahun 2006 – 2010 URAIAN Regulasi Ketahanan Pangan dalam bentuk PERDA: Ada Tidak Ada Regulasi Ketahanan Pangan dalam bentuk PERBUP : Ada Tidak Ada

2006

2007

2008

2009

2010

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Tahun Kab. Banjar, 2011 22. Komunikasi dan Informatika Kegiatan komunikasi dan informasi diarahkan pada upaya peningkatan dan perluasan jangkauan informasi; pembinaan jaringan kemitraan dengan pers, media elektronik, kelompok informasi masyarakat, media komunikasi tradisional


II- 70


BAB II

dan penerbitan umum; serta peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan. Keberadaan wartel/ warnet yang sampai ke pedesaan sangat membantu dalam kelancaran komunikasi dan arus informasi yang semakin menglobal dewasa ini. Hal ini ditandai dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi dimana Pemerintah Daerah harus mengantisipasi melalui suatu kebijakan untuk mengendalikan pemanfaatan teknologi informasi ini. Teknologi Informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis dalam pengambilan keputusan. Sarana/prasarana (teknologi komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Banjar terdiri dari : akses internet, sistem informasi, hotspot,media informasi dan radio komunikasi. Tabel berikut ini memperlihatkan Jumlah ketersediaan Sarana/Prasarana Teknologi Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Banjar tahun 2006 – 2010 :


II- 71


BAB II

Tabel 2.48. Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana Teknologi Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Banjar Tahun 2006 – 2010 Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informasi Jumlah SKPD yang memiliki Akses Internet Jumlah Sistem Informasi Yang dimiliki Pemkab Banjar Jumlah titik Hot Spot yang difasilitasi Pemkab Banjar Jumlah Media yang digunakan untuk penyebaran Informasi Jumlah radio Komunikasi yang aktif

2006

2007

2008

2009

2010

-

-

-

5

25

-

-

-

10

25

-

-

-

1

3

-

-

-

4

4

-

-

-

77

93

Sumber: Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kab. Banjar 2010 23. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berbagai

kegiatan

dilaksanakan

dalam

rangka

pemberdayaan

masyarakat desa antara lain melakukan pelatihan kepada kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti memberikan pelatihan kepada petugas dan pendamping Komunitas Adat Terpencil (KAT), mendukung keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Keluarga Muda Mandiri (KMM), dan Karang Taruna Indonesia (KTI), serta pemberian pelatihan-pelatihan kepada mantan siswa Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan sebagainya. Upaya pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui Program Desa Binaan dengan menjadikan beberapa desa secara bertahap sebagai lokasi binaan. Inti dari sasaran yang ingin dicapai dari program desa binaan adalah memadukan berbagai kegiatan seluruh bidang pembangunan yang berlokasi di desa agar tercapai secara maksimal dan terintegrasi. Pada tahun 2008 RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 72


BAB II

dilakukan pembinaan terhadap 17 desa dengan lokasi masing-masing kecamatan 1 desa. Pada tahun 2009

ditambah dengan mengalokasikan

masing-masing 3 desa ditiap kecamatan sehingga jumlah desa binaan menjadi 57 desa. Selanjutnya pada tahun 2010 masing-masing kecamatan yang memiliki desa lebih dari 4 dilakukan pembinaan sejumlah 5 desa dengan jumlah 85 desa. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan juga di bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang ada di desa. Sejak tahun 2008 telah dilakukan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni dengan memberikan bantuan modal awal pada setiap desa untuk dapat dikelola sebagai usaha perekonomian di perdesaan. 24. Perpustakaan Untuk meningkatkan minat baca masyarakat maka pemerintah Kabupaten Banjar telah menyediakan perpustakaan yang cukup representatif. Hal ini terlihat dari keberadaan perpustakaan daerah dengan jumlah pengunjung yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 jumlah pengunjung mencapai 4.920 orang dan pada tahun 2009 terjadi kenaikan mencapai 6.904 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa program penyediaan koleksi perpustakaan cukup menggugah minat baca masyarakat Kabupaten Banjar.


II- 73


BAB II

Tabel 2.48. Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Banjar Tahun 2005 s/d 2010 NO 1 2 3

PERPUSTAKAAN JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN PER TAHUN JUMLAH KOLEKSI BUKU/JURNAL JUMLAH ANGGOTA

2006

2007

JUMLAH 2008

2009

2010

5,269

6,839

5,920

6,904

8,724

6,037

6,065

6,110

6,200

7,578

1,290

1,325

1,402

1,783

2,160

Sumber data : Kantor perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010

Data di atas menunjukan bahwa program pengembangan minat baca masyarakat cukup optimal dan perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. 25. Statistik Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (dokumen Statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Salah satu dokumen statistik sebagaimana dimaksud di atas adalah PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK.


II- 74


BAB II

Berikut ini adalah ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Banjar Tahun 2006 – 2010 : Tabel 2.49. Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Banjar Tahun 2006 - 2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

URAIAN PDRB IPM SUSEDA KABUPATEN BANJAR DALAM ANGKA (KBDA) INDEKS GINI RATIO INPUT OUTPUT IKM IHK ICOR

2006 Tdk Ada Ada V

V

2007 Tdk Ada Ada V

2008 2009 Tdk Tdk Ada Ada Ada Ada V V

V

V

V

2010 Tdk Ada Ada V

V

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Banjar, 2011 26. Perumahan Rakyat Kondisi daerah Kabupaten Banjar terkait dengan urusan Perumahan Rakyat salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja : a. Persentase luas permukiman yang tertata Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu masalah yang terkait dengan permukiman adalah penataan pemukiman.


II- 75


BAB II

b. Rasio Permukiman layak huni dan Rasio Rumah Layak Huni Permukiman Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam menigkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat. c. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih Peningkatan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat menyebabkan peningkatan kebutuhan air. Sumber air selama ini yang dimanfatkan oleh masyarakat Kabupaten Banjar sebagian besar menggunakan air sumur, air sungai dan air PDAM. Kebutuhan air untuk rumah tangga setiap tahun mengalami peningkatan. Data/ informasi yang diperoleh dari PDAM Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2006 sebanyak 19.340 rumah tangga dan mengalami kenaikan menjadi 27.845 rumah tangga pada tahun 2010.


II- 76


BAB II

Tabel 2.50. Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih di Kabupaten Banjar Tahun 2006 – 2010

Tahun 2006 2007 2008 2009 2010

Rumah Tangga Yang menggunakan Air Bersih Jumlah Ratio 19,340 6.74 21,115 6.32 22,921 5.60 26,825 4.91 27,845 4.96

Sumber : PDAM Kabupaten Banjar, 2011

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan Layanan urusan pilihan Pemerintah Daerah terdiri dari 8 (delapan) urusan, yaitu: 1. Pertanian Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : Produktivitas padi di Kabupaten Banjar sebagai hasil tanaman pangan utama menunjukkan angka yang berfuktuasi tiap tahun, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2007 dengan produktivitas padi sawah dan padi ladang sebesar 37,52 Ton/Ha, kemudian menurun pada tahun 2008 dan 2009 masingmasing sebesar 33,68 dan 32,00 Ton/Ha, pada tahun 2010 meningkat signifikan menjadi 35,13 Ton/Ha.


II- 77


BAB II

Tabel 2.51 Produktivitas Komoditi Kabupaten Banjar pada Tahun 2006-2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KOMODITI Padi Sawah Padi Ladang Padi Sawah & Ladang Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar Sayuran

2006 33.32 25.80 32.01 21.75 11.56 10.11 138.75 101.35 60.92

PRODUKTIVITAS (TON/HA) 2007 2008 2009 39.45 35.34 32.71 25.81 25.58 27.41 37.52 33.68 32.00 21.75 17.06 29.98 10.00 11.63 11.46 11.58 10.11 10.26 10.36 129.11 178.19 143.86 98.66 102.66 99.19 45.35 45.36 30.80

2010 36.34 27.70 35.13 26.48 11.70 11.70 10.26 142.59 100.94 0.35

Sumber: BPS Banjar, 2006-2010 Kabupaten Banjar memiliki potensi pertanian yang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari Kontribusi sector pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Banjar. Pada Tahun 2010 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Banjar berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 1.530.752.044,- dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 883.330.246,-. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 6.986.881.027,- dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 3.350.429.901,-. Dengan demikian dapat diketahui bahwa persentase share sektor pertanian terhadap PDRB berdsarkan harga berlaku Kabupaten Banjar pada Tahun 2010 sebesar 21,91%. Namun tidak demikian bila dibandingkan dengan Tahun 2006. Persentase Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Banjar pada Tahun 2010 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2006. RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 78


BAB II

Dimana pada tahun 2006 persentase Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB Kabupaten Banjar mencapai 28,01%. Berikut gambaran secara lengkap mengenai Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010. Tabel 2.52 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 Dalam Ribuan Rupiah 2006 2007 2008 2009 Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan

NO URAIAN 1 ADH Berlaku ADH Konstan

1,037,257,058 1,157,635,604 1,280,652,418 1,376,527,089 1,530,752,044 747,309,404

2 ADH Berlaku ADH Konstan 3 Share

2010

773,732,738 823,263,775 Jumlah PDRB

845,965,520

883,330,246

3,703,128,416 4,169,079,669 5,293,653,559 6,148,811,632 6,986,881,027 2,611,360,965 2,770,283,563 3,007,649,974 3,193,543,959 3,350,429,901 Share Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Terhadap PDRB (%) 28.01 27.77 24.18 22.39 21.91

Sumber: PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 2. Kehutanan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kehutanan salah satunya dapat dilihat dari indikator Kinerja sebagai berikut: Tingkat kerusakan hutan sekarang ini menyebabkan keprihatinan yang besar bagi semua pihak. Praktek illegal logging dan illegal trading, perambahan hutan, kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk keperluan diluar sektor kehutanan serta pengelolaan hutan yang belum menerapkan azas kelestarian


II- 79


BAB II

merupakan faktor utama penyebab kerusakan hutan. Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (GRHLK) merupakan salah satu upaya percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang diarahkan untuk penanggulangan bencana alam banjir dan kekeringan secara terpadu dengan peran semua pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, dan lain-lain) melalui mobilitasi sumber daya. Pembangunan kehutanan tetap memerioritaskan peningkatan fungsi hutan melalui peningkatan kualitas hutan, sehinggga fungsi hutan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan sebagai penyangga kehidupan bagi masyarakat. Keberadaan kawasan hutan di Kabupaten Banjar memerlukan upaya pembinaan dan pengendalian sehingga dapat berfungsi maksimal sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Data luas kawasan hutan pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.53. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Banjar Tahun 2010 NO 1 2

3

KAWASAN HUTAN KAWASAN LINDUNG

LUAS (Ha) 43,127,917

KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS

24,546,602

TETAP

84,546,602

KONVERSI KAWASAN HUTAN KONVERSI JUMLAH

2,100,479 96,827,986 251,149,586

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar Tahun 2011


II- 80


BAB II

Menjaga kelestarian lingkungan menjadi satu upaya nyata yang harus dilakukan guna kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Salah satu hal yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan adalah keberadaan hutan yang harus mendapat perlindungan dalam perkembangan akhir-akhir ini, dimana menjadi satu hal yang mengkhawatirkan jika terjadi kerusakan hutan berdampak pada musibah berupa bencana banjir dan sebagainya. Dalam rangka menjaga kelestarian hutan, juga perlu dilakukan upaya penanaman khususnya pada lahan kritis. Data menunjukkan bahwa di Kabupaten Banjar terdapat cukup luas lahan kritis. Pada tahun 2003 terdapat 121.052 Ha lahan kritis dan pada tahun 2008 adalah seluas 120.953 Ha. Perkembangan luas lahan kritis yang ada di Kabupaten Banjar, secara sebaran terlihat pada tabel berikut. Secara jelas terlihat betapa penting upaya untuk melakukan penanaman dan pemulihan dan peningkatan kondisi lahan yang telah menurun kondisinya.


II- 81


BAB II

Tabel 2.54 Persebaran Lahan Kritis dan Sangat Kritis di Kabupaten Banjar tahun 2010 NO 1

2

URAIAN DI DALAM KAWASAN HUTAN KRITIS (Ha) AGAK KRITIS (Ha) POTENSIAL KRITIS (Ha) TIDAK KRITIS SANGAT KRITIS DI LUAR KAWASAN HUTAN KRITIS (Ha) AGAK KRITIS (Ha) POTENSIAL KRITIS (Ha) TIDAK KRITIS SANGAT KRITIS

JUMLAH 95,460.50 61,540.10 65,297.00 2,603.00 7,015.30 5,473.70 92,269.60 97,793.20 6,833.10 3,003.50

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar Tahun 2010 Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, adalah dengan mengoptimalkan penurunan jumlah lahan kritis yang ada di Kabupaten Banjar. Melalui upaya ini diharapkan akan menjadi satu hal positip bagi generasi yang akan datang, mengingat keberadaan hutan yang mendatangkan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat terutama bagi iklim dan kondisi lingkungan hidup. Beberapa upaya nyata yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, dalam rangka memperbaiki kondisi kawasan hutan dan lahan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah dengan upaya rehabilitasi lahan. Data berikut ini memperlihatkan Luas Kegiatas Rehabilitasi lahan di Kabupaten Banjar yang mencerminkan besarnya kepedulian Pemerintah dan Masyarakat terhadap perlunya menjaga kualitas lingkungan hidup.


II- 82


BAB II

Tabel 2.55. Perkembangan Luas Kegiatan Rehabilitasi Lahan tahun 20062010 di Kabupaten Banjar NO

TAHUN

DALAM KAWASAN (Ha)

LUAR KAWASAN (Ha)

KETERANGAN

1

2006

25

0

APBD II

2

2007

46

0

APBD II

3

2008

372

0

DAK-DR, DAK HUT/DBH-DR

4

2009

10

0

APBD II

5

2010

500

0

DAK-DR, DAK HUT/DBH-DR

JUMLAH

953

0

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar Tahun 2010 Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa luas kegiatan Rehabilitasi lahan dari tahun 2006 – 2010 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 luas kegiatan Rahabilitasi Lahan di dalam Kawasan Hutan seluas 25 Ha meningkat menjadi 46 Ha pada tahun 2007. Pada tahun 2008 luas kegiatan rehabilitasi lahan menjadi seluas 372 Ha tetapi menurun menjadi hanya 10 Ha pada tahun 2009. Pada tahun 2010 luas kegiatan rehabilitasi lahan seluas 500 Ha. Adapun Sumber Dana untuk kegiatan rehabilitasi kawasan hutan selama ini berasal dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping upaya rehabilitasi lahan, juga telah dilakukan reboisasi terhadap kawasan hutan pada beberapa lokasi yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Upaya reboisasi ini merupakan satu wujud nyata dari kesadaran Pemerintah dan Masyarakat terhadap arti penting dari keberadaan kawasan hutan yang menjadi paru-paru bumi, yang menjadi satu penyangga kehidupan dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan


II- 83


BAB II

masyarakat dalam satu daerah yang memiliki kawasan hutan. Berbagai lokasi dan besarnya pembiayaan dalam upaya pembangunan bidang kehutanan ditunjukkan pada sebaran kegiatan reboisasi dibeberapa lokasi kecamatan sebagaimana termuat pada tabel berikut ini. Tabel 2.56. Perkembangan Kegiatan Reboisasi di Kabupaten Banjar Tahun 2006 – 2010 NO

TAHUN

LUAS (Ha)

1

2006

25

Kec. Sei. Pinang

Karet, Mahoni, Jati

APBD II (KABUPATEN)

2

2007

-

-

3

2008

265

Kec.Paramasan, S.Pinang

Karet, Mahoni, Jati

DAK-DR, DAK BID HUT (DBHDR)

4

2009

10

Karet, Mahoni

APBD II (KABUPATEN)

5

2010

118

Karet, Mahoni, Jati

APBD II (KABUPATEN)

LOKASI

Kec. Sei. Pinang Kec. Sei. Pinang & kec. Pengaron

JENIS TANAMAN

KETERANGAN

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar Tahun 2010 3. Energi dan Sumberdaya Mineral Batubara sebagai bahan energi banyak terdapat di Kalimantan Selatan. Keberadaanya secara geologi terjadi pada masa Neogen yaitu jaman Tersier Eosen dan Miosen. Secara kualitas batubara pada umur Eosen lebih mempunyai nilai kalori tinggi dibanding pada umur Miosen. Nilai kalori yang terkandung didalamnya antara 4000 s/d 7100 Kal/gr, adb. Potensi sumberdaya secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 9.101.380.000 ton sedangkan cadangannya masih 1.804.145.000 ton. Pengusahaan batubara dilakukan oleh perusahaan yang tergolong dalam kelompok ijin PKP2B dan IUP KP. Jumlah PKP2B yang beroperasi di Kabupaten Banjar adalah 7 perusahaan. Sedangkan jumlah ijin IUP KP yang


II- 84


BAB II

diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar adalah 17, lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 2.57. Jumlah Perusahaan pertambangan dan Produksi Batubara di Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 No 1 2

Uraian IUP KP PKP2B Jumlah

Produksi Batubara kabupaten banjar (Ton) 2006 2007 2008 2009 2010 738,509.43 2,834,428.34 3,377,451.06 2,649,710.43 790,360.82 3,646,804,14 5,516,510.45 6,228,717.51 4,975,653.29 4,330,566.90 6,481,232.48 8,893,961.51 8,878,427.94 5,766,014.11 5,069,076.33

Sumber: Dinas Pertambangan Kab. Banjar, 2011 Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Banjar berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 1.464.113.614,- dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 565.772.693,-. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 6.986.881.027,- dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 3.350.429.901,-. Dengan demikian dapat diketahui bahwa persentase share sektor pertanian terhadap PDRB berdsarkan harga berlaku Kabupaten Banjar pada Tahun 2010 sebesar 20,96%. Persentase Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian berdasarkan harga berlaku pada tahun 2010 sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun 2009, dimana pada tahun 2009 sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 20,99%. Berikut disajikan data mengenai kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Banjar pada tahun 2006-2010. RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 85


BAB II

Tabel 2.58. Kontribusi Sektor pertambangan dan penggalian Terhadap PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 Dalam Ribuan Rupiah 2006 2007 2008 2009 Jumlah Kontribusi Sektor Pertambangan & Penggalian

NO URAIAN 1 ADH Berlaku ADH Konstan

655,482,596

744,832,112 1,076,915,912 1,290,740,112 1,464,113,614

487,429,598

518,101,586 546,837,436 Jumlah PDRB


2010

562,998,937

565,772,693

3,703,128,416 4,169,079,669 5,293,653,559 6,148,811,632 6,986,881,027 2,611,360,965 2,770,283,563 3,007,649,974 3,193,543,959 3,350,429,901 Share Sektor Pertambangan & Penggalian Terhadap PDRB (%) 17.7 17.86 20.35 20.99 20.96

Sumber: PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 4. Pariwisata Kondisi daerah Kabupaten Banjar terkait dengan pariwisata salah satunya dapat dilihat dari jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan dan budaya serta jumlah daerah pariwisata yang ada di kabupaten Banjar. Pemerintah Kabupaten Banjar selama ini berusaha untuk memacu berkembangnya produk wisata (termasuk tempat wisata religius) disertai dengan memperluas jaringan promosi secara efisien dan efektif. Di samping itu terdapat beberapa event kebudayaan yang setiap tahun dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar antara lain adalah : 1) Hari jadi Kabupaten Banjar, 2) Event Muharram, 3) Pasar wadai ramadhan, 4) Festival Bedug dan 5) Festival budaya tahunan. Disamping itu terdapat beberapa Jenis Wisata yang terdapat di Kabupaten Banjar yaitu Wisata Ziarah,Wisata Pengajian, Wisata Alam, Wisata RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 86


BAB II

Agro Wisata dan Wisata Budaya. Adapun Jenis wisata dan lokasi wisata dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.59. Jenis Wisata, Nama Obyek Wisata, Lokasi, dan Tempat Belanja di Kabupaten Banjar tahun 2010 Jenis Wisata

Nama Obyek Wisata Makam Syech M Arsyad Al Banjari

Agama/Ziarah

Masjid Agung Al Karomah Makam Syech Abd Hamid Abulung

Pengajian

Kompleks Sekumpul Pusat Pertokoan Cahaya Bumi Selamat

Cinderamata Jamrud Plaza Alam Agro wisata Budaya

Taman Hutan Rakyat Sultan Adam Waduk Riam Kanan, Pulau Pinus Hanaru Belangian dan Lembah Kahung Bincau Jingah Habang Pasar Terapung Lok Baintan Pengrajin Air Guci Penggosokan Intan

Lokasi Desa Kalampayan Kec Astambul Martapura Sungai Batang Martapura Kel Jawa Martapura Jl Jend A Yani Martapura Jl Jend A Yani Martapura Karang Intan Aranio Aranio Bincau, Martapura Karang Intan Lok Baintan Sungai Tabuk Martapura Pasayangan Martapura

Sumber: BPS Kabupaten banjar, 2011 Sektor pariwisata merupakan bagian dari sektor jasa-jasa. Kontribusi sektor jasa-jasa (termasuk pariwisata) terhadap PDRB kabupaten Banjar pada tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 752.344.448,- dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 336.381.802,-. Bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009 persentase Kontribusi sector jasa terhadap PDRB Kabupaten Banjar pada tahun 2010 berdasarkan harga berlaku cenderung


II- 87


BAB II

mengalami peningkatan. Berikut gambaran mengenai Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Banjar tahun 2006-2010. Tabel 2.60. Kontribusi Sektor Jasa-Jasa (Termasuk Jasa Pariwisata) Terhadap PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 NO URAIAN 1 ADH Berlaku ADH Konstan

Dalam Ribuan Rupiah 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah Kontribusi Sektor Jasa-Jasa (Termasuk Jasa Pariwisata) 380,822,457

424,829,856

523,502,690

641,254,128

752,344,448

245,724,578

266,352,351

296,813,826 311,679,481 Jumlah PDRB

336,381,802


3,703,128,416 4,169,079,669 5,293,653,559 6,148,811,632 6,986,881,027 2,611,360,965 2,770,283,563 3,007,649,974 3,193,543,959 3,350,429,901 Share Sektor Jasa-Jasa (Termasuk Jasa Pariwisata) Terhadap PDRB (%) 10.28 10.22 9.89 10.43 10.77

Sumber: PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 5. Kelautan dan Perikanan Kondisi

geografis

Kabupaten

Banjar

berada

di

kawasan

pegunungan,dataran, dan pesisir merupakan suatu kondisi geografis yang kompleks untuk menciptakan potensi perikanan yang terpadu, dimana pemerintah daerah dapat mengatur ataupun membuat peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan manajemen Daerah Aliran Sungai Terpadu untuk meningkatkan potensi wilayah. Produksi ikan di Kabupaten Banjar pada tahun 2009 tercatat sebanyak 32,98 ton dan meningkat menjadi 44,17 ton pada tahun 2010, lebih jelasnya dapat disajikan pada table berikut.


II- 88


BAB II

Tabel 2.61.Produksi Perikanan Laut, Darat, dan Budidaya di Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 No 1 2 3

URAIAN Perikanan Laut Perikanan Darat Budidaya Jumlah

2006 7,046 9,987 3,699 20,732

Produksi (Kg) 2007 2008 8,106 8,106 9,990 9,906 9,608 12,506 27,704 45,855

2009 14,213 5,385 13,385 32,983

2010 6,732 4,719 32,720 44,171

Sumber: BPS Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 Pada tahun 2010 nilai produksi perikanan budidaya mencapai Rp 554.701.500,- sedangkan perikanan laut dan darat masing-masing mencapai Rp 65.313.799,- dan Rp 77.067.575,-. Jika dibandingkan dengan tahun 2009, perikanan perikanan budidaya hanya mencapai Rp180.705.870,-. Jika dilihat dari tahun 2006-2010 maka nilai produksi pada tahun 2006 merupakan yang paling tinggi yaitu Rp 922.376.758,- lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.62. Nilai Produksi Perikanan Laut, Darat, dan Budidaya di Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 No

URAIAN

1 2 3

Perikanan Laut Perikanan Darat Budidaya Jumlah

Nilai Produksi (Ribu Rp) 2006 2007 2008 2009 2010 53,886,428 68,757,910 108,734,835 141,882,694 65,313,799 79,647,390 126,430,703 161,178,478 83,938,972 77,067,575 788,842,940 107,427,550 - 180,705,870 554,701,500 922,376,758 302,616,163 269,913,313 406,527,536 697,082,874

Sumber: BPS Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 6. Perdagangan Pada tahun 2010 jumlah pedagang di Kabupaten Banjar Pedagang yang paling banyak berkembang di Kabupaten Banjar adalah pedagang kecil. Total jumlah pedagang yang memegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di


II- 89


BAB II

Kabupaten Banjar pada tahun 2010 yaitu 508 yang didominasi pedagang kecil yaitu 334 pedagang kecil yang secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.63. Jumlah Pedagang yang mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 NO

PEDAGANG

1 Pedagang Besar 2 Pedagang Menengah 3 Pedagang Kecil JUMLAH

2006 16 54 296 366

PEDAGANG PEMEGANG SIUP 2007 2008 2009 24 24 18 46 46 46 403 403 163 473 473 227

2010 59 115 334 508

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2006-2010 Sektor perdagangan (perdagangan, hotel, dan restoran) mempunyai Kontribusi terbesar terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Banjar. Pada tahun 2010 kontribusi sektor perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Banjar berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 1.629.391.375,-dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 779.237.943,-. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 6.986.881.027,- dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 3.350.429.901,-. Dengan demikian dapat diketahui bahwa persentase share sektor perdagangan, hotel, dan restoran terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku Kabupaten Banjar pada Tahun 2010 sebesar 23,32%.


II- 90


BAB II

Tabel 2.64. Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel, dan Restoran) Terhadap PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 NO URAIAN 1 ADH Berlaku ADH Konstan

Dalam Ribuan Rupiah 2006 2007 2008 2009 Jumlah Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, dan restoran 848,344,729

951,576,860 1,265,516,474 1,442,978,974 1,629,391,375

596,705,541

635,294,703 694,061,093 Jumlah PDRB

2 ADH Berlaku ADH Konstan 3 share

2010

742,984,870

779,237,943

3,703,128,416 4,169,079,669 5,293,653,559 6,148,811,632 6,986,881,027 2,611,360,965 2,770,283,563 3,007,649,974 3,193,543,959 3,350,429,901 Share Sektor Perdagangan, Hotel, dan restoran Terhadap PDRB (%) 22.90 22.82 23.91 23.47 23.32

Sumber: PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 7. Perindustrian Kecenderungan membaiknya perekonomian nasional dan regional merupakan salah satu factor pendorong pertumbuhan sector industri. Sektor industri di Kabupaten Banjar mempunyai Kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Banjar, terutama industri pengolahan. Total jumlah industri di Kabupaten Banjar pada tahun 2010 secara keseluruhan mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2009, yaitu dari 6.242 industri menjadi 6.393 industri pada tahun 2010. Peningkatan ini terjadi pada industri rumah tangga, dimana pada tahun 2008 berjumlah 5.780 industri rumah tangga dan pada tahun 2010 menjadi 6.056 industri rumah tangga, lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut.


II- 91


BAB II

Tabel 2.65. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Banjar Pada Tahun 2006-2010 NO 1 2 3 4

INDUSTRI Besar > 99 orang Sedang 20-99 orang Kecil 5-19 orang Rumah Tangga 1 - 4 orang JUMLAH

2006 17 27 239 5555 5838

2007 17 28 243 5666 5954

2008 17 29 258 5780 6084

2009 17 31 280 5914 6242

2010 17 31 289 6056 6393

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2006-2010 Pada tahun 2010 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Banjar berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 398.880.291,- dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 228.530.477,-. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 6.986.881.027,- dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 3.350.429.901,-. Dengan demikian dapat diketahui bahwa persentase share sektor industri pengolahan terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku Kabupaten Banjar pada Tahun 2010 sebesar 5,71%. Berikut disajikan data mengenai Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Banjar tahun 2006-2010.


II- 92


BAB II

Tabel 2.66. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 NO

URAIAN

1 ADH Berlaku ADH Konstan

Dalam Ribuan Rupiah 2006 2007 2008 2009 Jumlah Kontribusi Sektor Industri Pengolahan 205,406,598

229,826,908

294,973,930

339,886,511

398,880,291

153,647,967

163,280,240 192,616,581 Jumlah PDRB

209,747,957

228,530,477


2010

3,703,128,416 4,169,079,669 5,293,653,559 6,148,811,632 6,986,881,027 2,611,360,965 2,770,283,563 3,007,649,974 3,193,543,959 3,350,429,901 Share Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%) 5.55 5.51 5.38 5.53 5.71

Sumber: PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 8. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan kualitas manusia. Pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diarahkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha dan kesejahteraan transmigrasi yang dilaksanakan melalui kebijakan untuk memberikan Kontribusi yang nyata dan terukur. 2.5. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu


II- 93


BAB II

daya saing merupakan salah satu factor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. 2.5.1. Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. 2.5.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Kabupaten Banjar dalam melaksanakan pembangunan ekonomi menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan, hal itu ditunjukkan dengan tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yang terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, yakni pada tahun 2006 sebesar Rp. 625.000,- tahun 2007 sebesar Rp. 634.600,- , tahun 2008 sebesar Rp.639.840,tahun 2009 sebesar Rp. 641.640,- dan tahun 2010 Rp 625.188,-. Lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut.


II- 94


BAB II

Tabel 2.67. Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Banjar 2006-2010 No 1 2 3 4 5

Tahun 2006 2007 2008 2009 2010

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Rp) 625,000 634,600 639,840 641.640 625,188

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (%) 34.06 40.30 46.44 41.12 45.65

Sumber: PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 Keberhasilan pembangunan ekonomi juga ditunjukkan oleh pengeluaran konsumsi non pangan per kapita yang terus mengalami peningkatan, dari tahun 2005 sebesar 34,06 persen, tahun 2006 sebesar 34,06 persen, tahun 2007 sebesar 40,30 persen, dan tahun 2008 konsumsi non pangan per kapita sebesar 46,44 sedang tahun 2009 konsumsi non pangan per kapita sebesar 41,12 persen ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh masyarakat kabupaten Banjar dipergunakan untuk konsumsi diluar kebutuhan primernya. Artinya bahwa semakin tinggi pengeluaran konsumsi non pangan masyarakat maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat. 2.5.1.2. Nilai Tukar Petani Semakin meningkatnya nilai tukar petani menunjukkan semakin membaiknya pendapatan masyarakat Kabupaten Banjar, karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Banjar berusaha di sektor pertanian. Dari data yang diperoleh seperti pada tabel menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar petani terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2006 menjadi 90,24 persen, tahun


II- 95


BAB II

2007 sebesar 94,65 persen, tahun 2008 sebesar 97,54 persen, tahun 2009 sebesar 100,40 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 108,07 persen. Tabel 2.67. Rata-Rata Nilai Tukar Petani di Kabupaten Banjar Tahun 2005 s/d 2009 NO TAHUN RATA-RATA NILAI TUKAR PETANI (%) 1 2006 90.24 2 2007 94.65 3 2008 97.54 4 2009 100.40 5 2010 108.07 Sumber data : PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010

2.5.1.4. Produktivitas Total Daerah Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah adalah nilai pendapatan domestik regional bruto (PDRB), dimana nilai PDRB mencerminkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi/perusahaan selama satu tahun dan ini berarti produktivitas yang dihasilkan oleh seluruh sektor bisa diketahui. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas total daerah per sektor (ADH Berlaku) di Kabupaten Banjar tahun 2006-2010.


II- 96


BAB II

Tabel 2.68 Produktivitas Total Daerah per sektor (ADH Berlaku) di Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 No

Sektor

1

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, & Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

2 3 4 5 6 7 8 9

2006 (Rp) 1,037,257,058

2007 2008 2009 2010 (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) 28.01 1,157,635,604 27.77 1,280,652,418 24.19 1,376,527,089 22.39 1,530,752,044

(%) 21.91

655,482,596 205,406,598 28,807,533 228,366,857

17.70 5.55 0.78 6.17

744,832,112 17.87 1,076,915,912 20.34 1,290,740,112 20.99 1,464,113,614 229,826,908 5.51 284,973,930 5.38 339,886,511 5.53 398,880,291 32,026,222 0.77 34,403,925 0.65 45,143,648 0.73 54,340,799 275,270,778 6.60 334,945,336 6.33 379,395,193 6.17 431,674,604

20.96 5.71 0.78 6.18

848,344,729

22.91

951,576,860 22.82 1,265,516,474 23.91 1,442,978,974 23.47 1,629,391,375

23.32

183,785,359

4.96

134,855,229 3.64 380,822,457 10.28 3,703,128,416.00

195,351,612

4.69

157,729,717 3.78 424,829,856 10.19 4,169,079,669.00

240,776,892

251,965,982 4.76 523,502,690 9.89 5,293,653,559.00

Sumber: BPS Kabupaten Banjar (PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010)


4.55

II- 97

338,007,161

5.50

294,878,815 4.80 641,254,128 10.43 6,148,811,631.00

391,942,992

5.61

333,440,860 4.77 752,344,448 10.77 6,986,881,027.00


BAB II

2.5.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 2.5.2.1. Aksesibilitas Daerah Kemudahan dalam aksesibilitas daerah dapat ditunjukkan oleh rasio jumlah kendaraan dengan panjang jalan yang ada di Kabupaten Banjar, yaitu pada tahun 2009 rasio jumlah kendaraan dibandingkan dengan panjang jalan adalah 113,04 dan pada tahun 2010 rasionya meningkat menjadi 134,87. Meningkatnya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menunjukkan mobilitas barang dan orang di Kabupaten Banjar perlu diperhatikan dan memerlukan peningkatan panjang jalan. Hal ini dapat diartikan bahwa penyediaan jalan yang dapat di akses menunjukan penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan volume kendaraan sehingga rasio antara jalan dan kendaraan semakin meningkat sebagaimana termuat pada tabel di bawah. Tabel 2.69. Rasio jumlah kendaraan dengan panjang jalan Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uraian Jumlah Angkutan Pedesaan Jumlah Kendaraan Roda Dua Jumlah Kendaraan Roda Empat Jumlah Mobil Beban Umum & Tidak Umum Jumlah Mobil Penumpang Umum & Tidak Umum Total Kendaraan Panjang Jalan JUMLAH KECELAKAAN Ratio panjang jalan dengan jumlah kendaraan

2006 790 97,414 4,839

2007 790 109,467 6,209

2008 890 134,068 7,242

2009 690 68,888 4,518

2010 715 84,509 6,374

10,016

10,778

13,221

6,189

7,248

5,799

6,140

6,169

1,812

1,982

118,858 721.73 60

133,384 743.03 68

161,590 743.03 55

164.68

179.51

217.47

82,097 100,828 726.28 747.58 115 196 113.04

134.87

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010


II- 102


BAB II

2.5.2.2. Penataan Wilayah Mengingat bahwa Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar, merupakan bagian Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang sekaligus bagian integral dari Pembangunan Nasional, perlu dipelihara keserasian dan keselarasan antara Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional. Untuk itu pada setiap kegiatan pembangunan daerah, selain memperhatikan kondisi, potensi dan prioritas daerah, di Kabupaten Banjar diusahakan juga terpeliharanya laju pembangunan antar wilayah, sehingga dapat memperkecil perbedaan tingkat pertumbuhan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Untuk bagian wilayah yang masih terbelakang dan kurang berkembang, perlu diberikan prioritas pengembangan dan motivasi pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wilayahnya. Tujuan yang hendak dicapai melalui penataan Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) tersebut adalah: 1. Mengusahakan pemerataan pembangunan yang serasi di dalam suatu sub SWP agar perbedaan tingkat kemakmuran antara wilayah yang maju dengan wilayah yang masih terbelakang dapat diperkecil. 2. Mengusahakan dan mengarahkan kegiatan pembangunan daerah atau wilayah sesuai dengan kondisi dan potensi serta fungsi yang terdapat di setiap sub SWP.


II- 103


BAB II

3. Mengembangkan hubungan ekonomi antar Sub SWP secara saling menguntungkan sehingga terjalin interaksi yang harmonis dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan politik/ keamanan sehingga terwujud struktur ekonomi regional yang kuat dan mampu menunjang kesatuan ekonomi nasional yang kokoh. 4. Mempertajam

prioritas

pembangunan

sehingga

memungkinkan

terjangkaunya wilayah-wilayah minus, kawasan kritis dan pantai oleh kegiatan pembangunan, antara lain melalui program-program khusus dengan memerhatikan sepenuhnya upaya penyelamatan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk menunjang kebijaksanaan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) maka kebijaksanaan spasial Kabupaten Banjar dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) dan pusat-pusatnya sebagai berikut: 1. SSWP I meliputi Kecamatan Martapura, Martapura Barat, Martapura Timur, Astambul, Aranio dan Karang Intan dengan pusat di Martapura. 2. SSWP II meliputi Kecamatan Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, Tatah Makmur, Aluh-Aluh, Beruntung Baru. dan Gambut dengan pusat di Gambut.


II- 104


BAB II

3. SSWP III meliputi Kecamatan Sungai Pinang, Paramasan, Simpang Empat, Telaga Bauntung, Pengaron, Sambung Makmur, dan Mataraman dengan pusat di Simpang Empat. Kebijaksanaan Pembangunan Daerah berdasarkan pendekatan tata ruang/perwilayahan (spasial) yang tercermin dalam sistem perwilayahan Pembangunan,

perlu

ditingkatkan

dan

dipertajam

serta

diefektifkan

pelaksanaannya di masa yang akan datang terutama mengenai sub-sub Wilayah Pembangunan (SSWP) yang merupakan bagian dari Satuan Wilayah Pembangunan (SWP). Kebijaksanaan yang ditempuh dalam pembangunan nasional dan regional mempunyai dampak terhadap perkembangan sektoral di daerah yang pada dasarnya juga menjadi landasan penentuan kebijaksanaan tersebut. Pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan yang ditempuh mempunyai arti luas yang cukup besar kaitannya dengan pembangunan kota, terutama kotakota yang menjadi pusat pengembangannya. Dengan demikian, hal ini perlu dibahas dan dianalisis mengenai sejauhmana pengaruh kebijaksanaan yang ada terhadap kebijaksanaan sektoral kota-kota di wilayah Kabupaten Banjar. Sektor-sektor pokok yang akan dikembangkan di daerah mempunyai mekanisme pertimbangan dan dampak yang ditimbulkannya bagi setiap wilayah masing-masing yang diuraikan sebagai berikut:


II- 105


BAB II

a. Pengembangan sektor pertanian dapat menimbulkan kaitan ke depan dan ke belakang (forward and backward linkage). Kaitan ke depan adalah rangsangan ke arah berkembangnya agrobisnis, yaitu sektor perdagangan dan industri, sedangkan kaitan ke belakang adalah peningkatan produksi pertanian secara lebih besar lagi (ekstensifikasi dan intensifikasi). Untuk memperkuat dorongan ke arah depan perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, demikian pula perlu penyesuaian antara karakteristik pengembangan pertanian dengan pola pengembangan sektor perdagangan dan industri. Pembangunan industri di masa kini adalah untuk menciptakan struktur ekonomi yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier. Memperluas lapangan kerja dan mendorong kesempatan berusaha dengan memanfaatkan sumberdaya manusia. Meningkatkan pembinaan terhadap industri kecil dan kerajinan rakyat di bidang teknologi, permodalan dan pemasaran. Pengembangan industri ini diarahkan untuk ekspor dan kebutuhan dalam negeri, serta untuk meningkatkan ekspor non migas. Pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan lebih banyak dititikberatkan pada pengembangan manusianya. Akan tetapi pengembangan tingkat kemampuan manusianya itu sendiri mempunyai dampak yang paling penting terhadap keikutsertaannya dalam pembangunan maupun pemeliharaan


II- 106


BAB II

lingkungan. Peningkatan sektor ini mempunyai pengaruh terbesar sebagai pendorong bagi terlaksananya pengembangan sektor-sektor lain yang tersebut di atas. b. Pengembangan sektor pemerintahan berkaitan dengan koordinasi dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan,mengarah pada pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah. Sektor pemerintahan pada dasarnya menyangkut kegiatan politik, hukum, penerangan/ media massa, serta peningkatan

kemampuan

aparat

pemerintahan

yang

terlibat

alam

pembangunan. 2.5.2.3. Fasilitas Bank dan Non Bank Perbankan merupakan faktor yang sangat berperan dalam menggerakan perekonomian daerah karena kemudahan dalam mengakses modal sangat mempengaruhi pergerakan sektor riil di daerah. Kegiatan perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan dapat menciptakan uang giral serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat


II- 107


BAB II

(BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Di Kabupaten Banjar terdapat sejumlah fasilitas perbankan umum seperti ditunjukkan pada tabel 2.82 meliputi : Tabel.2.70 Fasilitas Perbankan Umum di Kabupaten Banjar Tahun 2010. NO NAMA LEMBAGA PERBANKAN 1 BANK NASIONAL INDONESIA (BNI 46) 2 BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) 3 BANK KALSEL 4 BANK SYARIAH MANDIRI 5 BANK DANAMON SYARIAH 6 BANK MEGA SYARIAH 7 BANK MUAMALAT INDONESIA 8 BANK DANAMON SIMPAN PINJAM Sumber: Bank Indonesia Regional Kalimantan Selatan Tahun 2010 Disamping lembaga perbankan umum dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masayarakat di Kabupaten Banjar terdapat empat unit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar diwilayah kecamatan di Kabupaten Banjar sebagaimana termuat pada tabel 2.83. Tabel 2.71. Faslitas Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Banjar Tahun 2010 NO BANK PERKREDITAN RAKYAT 1 PD. BPR SUNGAI TABUK 2 PD. BPR SIMPANG EMPAT 3 PD. BPR ASTAMBUL 4 PD. BPR MARTAPURA 5 BPR SWASTA Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010


II- 108


BAB II

2.5.2.5. Fasilitas Listrik dan Telpon Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka secara otomatis jumlah permintaan akan perumahan terus bertambah, dengan demikian permintaan fasilitas listrik juga semakin meningkat. Sebagaimana terlihat pada tabel bahwa jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik pada tahun 2006 sebanyak 35.556 RT, meningkat menjadi 40.849 RT pada Tahun 2010. Rendahnya kenaikan penggunaan listrik ini disebabkan oleh keterbatasan daya listrik yang dimiliki oleh PLN, sehingga permintaan masyarakat terhadap fasilitas listrik tidak bisa terpenuhi. Keterbatasan kapasitas listrik juga dirasakan oleh masyarakat perdesaan. Dari jumlah kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Banjar sebanyak 290 Kelurahan/desa, sampai tahun 2010 masih terdapat 17 desa yang belum terjangkau oleh jaringan listrik.

NO 1 2 3 4 5

Tabel 2.72. Data Pengguna Fasilitas Listrik RUMAH TANGGA YANG TAHUN MENGGUNAKAN LISTRIK JUMLAH RATIO 2006 35,556 3.67 2007 36,581 3.65 2008 37,450 3.43 2009 40,820 3.22 2010 40,849 3.29

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2006-2010


II- 109


BAB II

2.5.3. Iklim Berinvestasi 2.5.3.1. Kemudahan Perijinan Kemudahan dalam perizinan merupakan salah satu faktor yang menjadi perhatian para pengusaha/investor untuk berinvestasi di Kabupaten Banjar. Untuk itu pemerintah Kabupaten Banjar terus melakukan pembenahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masalah perizinan. Untuk mempermudah pelayanan perizinan tersebut pada tahun 2007 pemerintah Kabupaten Banjar mengeluarkan kebijakan pelayanan satu pintu dengan membentuk lembaga pelayanan satu pintu yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan pada tahun 2009 lembaga tersebut menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Banjar. Waktu penyelesaian perizinan untuk 27 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan antara 5 hari sampai dengan 14 hari, untuk pelayanan perizinan yang memerlukan peninjauan kelapangan waktu penyelesaian selama 14 hari. 2.5.3.2. Pengenaan Pajak Daerah Pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Banjar ada 6 jenis, meliputi : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak hiburan dan keramaian umum, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak penerangan jalan umum dan (6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C. Sedang retribusi yang dipungut sebanyak 18 jenis yaitu :


II- 110


BAB II

1. Retribusi pelayanan kesehatan 2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil 4. Retribusi pasar 5. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 6. Retribusi penggantian biaya cetak peta 7. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 8. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan 9. Retribusi terminal 10. Retribusi tempat parkir khusus 11. Retribusi rumah potong hewan 12. Retribusi tempat pendaratan kapal 13. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga 14. Retribusi penjualan produk usaha daerah 15. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 16. Retribusi izin gangguan 17. Retribusi izin trayek dan 18. Retribusi izin PHHI hasil kayu di luar kawasan hutan dan hasil kayu perkebunan.


II- 111


BAB II

Tabel 2.73 Realisasi Pajak dan Retribusi Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 No 1

2

Uraian Jumlah Pajak Daerah Pajak Hotel/Penginapan Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Logam dan Batuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Retribusi Jumlah Retribusi Jasa Umum Jumlah Retribusi Jasa Usaha Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu

2006

2007

2008

2009

2010

4,825,078,793

6,640,453,760

8,036,345,640

34,743,000 64,172,900 436,634,458

40,057,000 62,977,500 397,004,213

31,832,000 78,821,309 359,478,736

347,356,155 148,677,958 117,575,000 625,812,736

4,035,903,020 3,824,085,315

3,566,370,459

5,122,327,187

5,776,291,161

480,055,965

746,487,800

723,182,450

4,929,221,902 4,791,715,771 38,043,500 75,425,250 1,188,525 338,127,668

276,531,920

338,739,975

164,002,019 93,340,123 278,613,656 301,506,728 297,450,180 8,063,453,027 9,616,454,394 13,697,433,656 14,149,653,507 17,191,539,243 5,000,378,788 5,830,288,209

8,653,540,860

9,381,515,096 11,621,862,346

958,661,444 1,172,023,043

1,761,308,979

1,385,962,501

914,974,447

2,104,412,795 2,614,143,142

3,282,583,817

3,382,175,910

4,654,702,450

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar, 2011 2.5.3.3. Peraturan Daerah Penyusunan peraturan daerah merupakan suatu kegiatan yang banyak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat oleh karenanya penyusunan kebijakan ini dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dengan DPRD yang menjadi representasi keinginan masyarakat. Peraturan daerah ini terkait erat dengan aspek hukum. Aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan salah satu hal penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang akuntabel, bersih dan berwibawa. Pembangunan hukum pada dasarnya terkait


II- 112


BAB II

dengan pembentukan peraturan, penegakan hukum dan budaya hukum. Pembentukan peraturan terkait dengan penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah yang berpihak kepada masyarakat. Penegakan hukum belum sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Banjar untuk bersikap secara profesional dan lebih responsif agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik. Di bidang budaya hukum, lemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Di samping itu, kurangnya sosialisasi peraturan pada masyarakat maupun aparatur pemerintah menimbulkan kesalahpahaman. Akibatnya dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi hilang sehingga berpotensi memunculkan anarkisme. Dalam periode 2006-2010 berbagai jenis produk hukum dapat dilihat pada tabel 2.74 berikut: Tabel 2.74. Jumlah Produk Hukum Daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar JUMLAH JENIS PRODUK HUKUM NO DAERAH 2006 2007 2008 2009 2010 1 KEPUTUSAN BUPATI 800 863 737 610 NA 2 PERATURAN BUPATI 29 31 56 62 NA 3 PERATURAN DAERAH 21 17 24 16 11 Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010


II- 113


BAB II

Selain produk hukum sebagaimana tersebut pada tabel di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar sebagai partner Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga menghasilkan beberapa produk hukum sebagaimana tabel 2.75 berikut. Tabel 2.75. Jumlah Surat Keputusan yang dihasilkan DPRD Kabupaten Banjar JUMLAH (SK) 2006 2007 2008 2009 2010 1 SURAT KEPUTUSAN DPRD 22 14 24 18 21 2 SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD 3 2 8 8 3 Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2010 NO

JENIS SURAT KEPUTUSAN

2.5.3.4. Status Desa Guna mengoptimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan mendekatkan pusat pelayanan kepada masyarakat. Persoalan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan dengan wilayah yangh luas dan ditambah dengan distribusi penduduk yang tidak merata memerlukan suatu strategi dan pendekatan khusus. Dalam rangka mendekatkan pusat pelayanan dimaksud, pada periode 2005-2009 telah dilakukan beberapa kali pemekaran wilayah kecamatan. Hal ini tidak lain dimaksudkan adalah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping pemekaran kecamatan, juga ditempuh peningkatan


II- 114


BAB II

status desa menjadi kelurahan serta melengkapi berbagai fasilitas desa baik berupa pelayanan insfratruktur, pendidikan, dan kesehatan. Diantara fasilitas yang telah dilakukan secara merata adalah meliputi pembangunan dan rehab kantor desa serta pembangunan poskesdes di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Banjar. Perkembangan jumlah kecamatan dan desa periode 2006-2010 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel. 2.76. Perkembangan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009 NO

TAHUN

JUMLAH KECAMATAN

JUMLAH DESA/KELURAHAN

1 2006 17 2 2007 17 3 2008 19 4 2009 19 5 2010 19 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2006-2010

288 288 288 290 290

2.5.3.5. Tingkat Ketergantungan Perkembangan penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2005 tercatat sebanyak 464.148 jiwa, sedangkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 menunjukan angka sebanyak 506.204 jiwa, ini berarti terjadi peningkatan ratarata sebesar 1,8 % per tahun. Dilihat

dari

aspek

distribusi

penduduk

menurut

usia

terlihat

kecenderungan semakin tinggi pertumbuhan pada penduduk usia diatas 65 tahun dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk usia 0-14 tahun pada periode 2006 – 2010 seperti terlihat pada tabel berikut: RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 115


BAB II

Tabel 2.77. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (Jiwa) Tahun 2005 – 2009 KELOMPOK 2006 2007 2008 2009 2010 USIA 0-14 TAHUN 133,466 134,904 132,675 132,830 145,830 15-64 TAHUN 316,515 322,194 340,974 349,377 342,848 >65 TAHUN 15,431 16,691 15,407 15,881 18,161 JUMLAH 465,412 473,789 489,056 498,088 506,839 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2006-2010

Berdasarkan data diatas dapat diketahui jumlah penduduk usia kerja (PUK) dan jumlah penduduk diluar usia kerja (PDUK). PUK adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun sedangkan PDUK penduduk diluar usia 15 – 64. Berdasarkan PUK dan PDUK diketahui tingkat ketergantungan penduduk Kabupaten Banjar selama periode 2006-2010 menunjukan kecenderungan mengalami penurunan yaitu dari 2.13 % pada tahun 2006 menjadi 2.09% pada tahun 2010 yang berarti dua orang penduduk bekerja menanggung beban satu orang penduduk yang tidak bekerja, lebih jelasnya disajikan pada tabel 2.90 berikut: Tabel 2.78. Penduduk Usia Kerja (PUK), Penduduk Di luar Usia Kerja (PDUK) dan Rasio Beban/Tanggungan Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 KELOMPOK USIA

2006 2007 2008 PUK 316,515 322,194 340,974 PDUK 148,897 151,595 148,082 PENDUDUK 465,412 473,789 489,056 RASIO BEBAN PENDUDUK 2.13 2.13 2.30 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2006-2010


2009 349,377 148,711 498,088 2.35

2010 342,848 163,991 506,839 2.09

II- 116


BAB II

2.6. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.


II- 117


BAB II

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14, Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 tahun 2008 tentang urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjar. Tujuan peletakan urusan dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Banjar adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan demokratisasi dan penghormatan budaya lokal dengan memerhatikan potensi dan keragaman budaya daerah. 2.7. Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Pada sisi perencanaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana sesuai dengan jadwal penyusunan perencanaan secara bertahap dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa pada bulan Januari dan dilanjutkan rapat kerja pembangunan di tingkat kecamatan pada bulan Pebruari.


II- 118


BAB II

Pada tahapan selanjutnya bulan Maret diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Sebagai tindak lanjut dari tahapan yang sudah dilakukan di atas pada bulan April sampai dengan Mei Pemerintah Kabupaten Banjar menyiapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD. Pada tahun 2006 – 2010 RPJMD ditetapkan berdasar Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006. Dalam lingkup perencanaan ini disamping penetapan RPJMD dan RKPD masing-masing SKPD harus menyiapkan Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD dan Renja SKPD sebagai penjabaran RKPD. setelah disusun RKPD pada bulan Juni sampai dengan Juli Pemerintah Kabupaten menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Daftar beberapa dokumen menurut jadwal waktu yang harus dipenuhi dalam penyusunan perencanaan terlihat pada tabel 2.79 di bawah ini: Tabel 2.79. Tabel jadwal waktu yang harus dipenuhi dalam penyusunan perencanaan. NO

DOKUMEN

JADWAL WAKTU 6 BULAN SETELAH PELANTIKAN KEPALA 1 RPJMD DAERAH 2 RENSTRA SKPD 3 BULAN SETELAH PELANTIKAN KEPALA SKPD 3 RKPD APRIL-MEI 4 KUA PPAS JUNI-JULI Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun 2010


II- 119


BAB II

Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar dilakukan dalam dua ranah, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Secara internal pengawasan tersebut dilakukan secara berjenjang oleh pejabat yang membawahi langsung aparatur di bawahnya, serta melalui peran Inspektorat Daerah. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh beberapa pihak, seperti DPRD Kabupaten Banjar, BPK RI, BPKP, bahkan KPK dalam ranah tertentu. Dalam konteks pengawasan eksternal pula, publik semestinya harus mengawasi kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar. Dalam upaya membuka ruang pengawasan publik, saat ini Pemerintah Kabupaten Banjar sedang mempersiapkan keterbukaan informasi kinerja yang bisa dipantau secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme hak mendapatkan informasi, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara dan beberapa aspek informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketentuan dalam UU ini mengharuskan setiap SKPD di Pemerintah Kabupaten memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) yang berperan untuk melayani, sekaligus memberikan penjelasan atas permintaan dan keluhan publik pada layanan SKPD yang bersangkutan.


II- 120


BAB II

Selain itu dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat

dalam

kerangka

sistem

pengawasan,

Pemerintah

telah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pelaksanaan PP ini mesti diaplikasikan dengan baik dan praktis, sehingga publik dapat mengetahui apa, bagaimana dan kapan program-program kerja Pemerintah Kabupaten Banjar yang direpresentasikan dari akuntabilitas kinerja setiap SKPD yang ada. Pengelolaan keuangan daerah secara kelembagaan pada tahun 2005 – 2008 di dalam koordinasi Bagian Keuangan yang berada di bawah Sekertaris Daerah. Dalam rangka peningkatan pembinaan, seiring dengan kewenangan yang dilimpahkan dan kompleksnya penanganan masalah pengelolaan keuangan sehingga diperlukan peningkatan status kelembagaan dengan menggabungkan Bagian Keuangan, Bagian Perbekalan dan Peralatan serta Dinas Pendapatan menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Persoalan mendasar pengelolaan keuangan daerah ini adalah masih terbatasnya sumber-sumber penerimaan khususnya pendapatan asli daerah sehingga diperlukan upaya lebih keras dan kreatif dalam rangka meningkatkan pendapataan asli daerah dimaksud. Sementara itu dari sisi belanja besaran dana yang terserap pada belanja tidak langsung memerlukan suatu perhatian


II- 121


BAB II

khusus dalam pengalokasian belanja langsung yang berkaitan dengan kepentingan publik. 2.8. Lokasi Perkantoran Dalam sejarah keberadaan Kabupaten Banjar, pada tahun 2000 dengan dibentuknya Banjarbaru sebagai kota maka resmi adanya pemisahan antara daerah Kabupaten Banjar sebagai kabupaten induk dengan Banjarbaru sebagai kota daerah pemekaran. Beberapa implikasi dari pemisahan ini masih menyisakan beberapa persoalan yang hingga kini belum dilakukan penyelesaian proses khususnya mengenai perkantoran, masih terdapat beberapa SKPD Kabupaten Banjar yang berada di daerah Kota Banjarbaru. Persoalan di atas memerlukan perhatian khusus mengingat untuk penyelesaiannya memerlukan penyediaan lokasi baru dan pendanaan yang cukup tidak sedikit. Guna menyikapi hal ini pada periode RPJM selanjutnya perlu dilakukan langkah-langkah relokasi kantor-kantor pemerintahan yang masih berada di Kota Banjarabaru ke dalam lokasi baru di Kabupaten Banjar. Berikut jumlah dan nama SKPD yang perlu dilakukan relokasi sebagaimana tabel 2.92. Tabel. 2.80. Tabel daftar SKPD yang perlu di relokasi NO NAMA SKPD 1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4 PDAM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun 2010


II- 122


BAB II

2.9. Kepegawaian Daerah Menciptakan sumber daya aparatur yang berkualitas menjadi satu keharusan guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Secara terstruktur jumlah pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Banjar menunjukkan kecenderungan tingkat pendidikan PNS mengarah ke kualitas jenjang pendidikan tinggi. Searah dengan perkembangan dimaksud, peningkatan kualitas pendidikan aparatur berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik. Sesuai dengan struktur kepegawaian yang ideal adalah berbentuk pyramid. Dalam kondisi ini jumlah pegawai golongan yang lebih rendah lebih banyak sehingga dapat dilakukan pola pelaksanaan kegiatan secara terkendali. Perkembangan terakhir sebagai akibat dari peningkatan pendidikan PNS ternyata struktur menurut golongan lebih banyak kepada golongan yang lebih tinggi yaitu golongan III dan golongan IV. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh kepada teknis pelaksanaan kegiatan yang dirasakan pada sebagian besar SKPD yang mengalami kekurangan unsur staf. Struktur ketimpangan golongan dimaksud tercermin pada tabel 2.81 di bawah ini. Tabel 2.81. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan NO 1 2 3 4

Golongan IV III II I TOTAL

2006 161 1,166 330 5 1,662

2007 162 1,441 541 52 2,196

2008 152 1,325 463 62 2,002

2009 152 1,325 503 62 2,042

2010 200 1,234 584 97 2,115

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025

II- 123

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB III

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Dalam penerapan rencana pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya “gap expectation” antara Kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan direncanakan (RTRW, RPJM, atau RPJP). Adanya gap ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diindetifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJP Kabupaten Banjar, perlu diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-1


BAB III

Perumusan permasalahan pembangunan pada penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator Kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah. Rumusan permasalahan pembangunan ini menjadi dasar penyusunan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banjar dalam jangka waktu 20 tahun mendatang. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan dampak penerapan konsep desentralisasi. Di Indonesia, desentralisasi mulai dilaksanakan sejak tahun 1999 dengan diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU N0. 32 Tahun 2007, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan desentralisasi berarti adanya pembagian urusan dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Terkait hal ini, urusan pemerintah daerah otonom terbagi atas 2, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. 3.1.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar. Urusan wajib, menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Berkaitan dengan pelayanan dasar (basic RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-2


BAB III

need) masyarakat didaerah tersebut. Urusan pemerintah daerah yang bersifat wajib meliputi 26 urusan. Permasalahan pembangunan terkait urusan wajib pada dasarnya disebabkan karena pemerintah daerah kurang optimal dalam penyediaan dan pengelolaan pelayanan dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah terkait urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dijabarkan berikut ini. 1. Bidang Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pembangunan masyarakat di Kabupaten Banjar, salah satu sektor yang harus diperhatikan adalah sektor pendidikan, melalui indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, rasio guru, cakupan layanan pendidikan, sarana prasarana pendidikan dan Iain-lain, dapat terlihat upaya perbaikan yang dilakukan dalam urusan pendidikan ini. Besarnya porsi anggaran yang disiapkan dalam meningkatkan pembangunan manusia melalui pendidikan, terutama perbaikan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar diharapkan dapat memperkuat terwujudnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Permasalahan: Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sektor pendidikan di Kabupaten Banjar pada tahun 2009/2010 mengalami perbaikan dan peningkatan dalam upaya pembangunan sumber daya manusia, tetapi masih perlu dilakukan peningkatan untuk mencapai/melampaui standar nasional. Beberapa permasalahan pembangunan pada bidang pendidikan di Kabupaten Banjar adalah : RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-3


BAB III

 Rata-rata lama sekolah hingga akhir tahun 2010 belum ada peningkatan yang cukup berarti yaitu 7,25 tahun, dengan kata lain penduduk hanya mampu sekolah pada tingkat SMP sederajat dari tahun 2006-2010. Berdasarkan kondisi ini dengan melihat rata-rata

lama sekolah, penduduk Kabupaten Banjar belum dapat

menuntaskan pendidikan dasar 9 tahun hingga akhir 2010 sebagaimana di amanatkan

undang-undang sikdiknas pendidikan dasar wajib yang harus

ditamatkan anak usia sekolah minimal 9 tahun.  Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan.  Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan serat tingginya angka putus sekolah terutama pada wilayah pedesaan.  Masih rendahnya akses masyarakat kepada Iayanan pendidikan.  2. Kesehatan Berbagai usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, salah satunya dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana prasarana tersebut meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), pos kesehatan desa (poskesdes) maupun mitra pelayanan kesehatan di tjngkat desa terus ditingkatkan keberadaan dan kualitasnya agar tetap dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang kesehatan masyarakat.

RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-4


BAB III

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan adalah angka harapan hidup. Bila dilihat dari data, angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun peningkatan ini belum mencapai standar yang telah ditetapkan di Indonesia. Untuk meningkatkan angka harapan hidup ini, Pemda Kabupaten Banjar perlu meningkatkan pelaksanaan program pembangunan kesehatan, pembangunan sosial serta pemberantasan kemiskinan. Program ini mencakup sosialisasi tentang tingkat kecukupan gizi dan kalori, pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan. Permasalahan:  Masih rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Banjar  Kurangnya jumlah rasio ketersediaan Pustu dan Puskesmas terhadap jumlah penduduk.  Rasio tenaga medis dan non medis terhadap pelayanan kesehatan masih kurang  Perlunya peningkatan penangan gizi buruk 3. Pekerjaan Umum Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan kondisi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan, adalah meningkatnya tingkat kualitas dan kondisi jalan. Panjang jalan kabupaten hingga tahun 2010 dari 747,58 Km Jalan Kabupaten sebesar 232,26 Km dalam kondisi baik, RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-5


BAB III

124,05 Km dalam keadaan sedang, 221,62 Km dalam keadaan rusak dan 169,65 Km dalam keadaan rusak berat.. Hal ini perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan akses, pertumbuhan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain jalan, infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Rehabilitasi saluran irigasi tahun 2009 sepanjang 33.281 meter. Belum terorganisirnya jaringan saluran irigasi merupakan masalah yang perlu diperhatikan mengingat sebagian besar masyarakat bergerak di bidang pertanian. Panjang jaringan irigasi tidak sebanding dengan pertambahan kebutuhan penduduk akan ketersediaan beras. Kuantitas dan kualitas jaringan irigasi perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan ketahanan (swasembada) pangan, terutama beras di Kabupaten Banjar. Permasalahan:  Masih tingginya angka kerusakan jaringan jalan di Kabupaten Banjar perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.  Belum optimalnya fungsi jaringan irigasi. 4. Perumahan Rakvat RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-6


BAB III

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian beserta fasilitas penunjangnya. Perbaikan sarana dan prasarana dasar pemukiman perlu diupayakan secara berkelanjutan melalui berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pencapaian MDG's. Persentase kawasan permukiman yang layak huni di Kabupaten Banjar masih belum terorganisir dengan baik oleh SKPD terkait. Kondisi layak huni yang dimaksud dalam hal ini adalah memenuhi standar dan kriteria perencanaan perumahan di lingkungan perkotaan, yaitu SNI 03-1733-2004. Beberapa indikator untuk menyatakan kelayakaan hunian sebuah rumah adalah adanya akses air bersih dan sistem sanitasi. Rumah tinggal yang telah memiliki sanitasi di Kabupaten Banjar, 76,74% rumah di kabupaten Banjar sudah layak huni, dengan indicator akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik ,meskipun demikian masih ada sebagian masyarakat yang belum memiliki akses air bersih dan masih memanfaatkan sungai untuk keperluan sehari-hari. ini merupakan pencapaian yang cukup baik, karena hampir seluruh rumah tinggal di Kabupaten Banjar dilayani oleh jaringan utilitas. Permasalahan :  Belum optimalnya penataan kawasan permukiman di Kabupaten Banjar.  Masih rendahnya kualitas dan kuantitas perumahan dan kawasan permukiman 5. Penataan Ruang RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-7


BAB III

Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam rangka menciptakan keterpaduan serta keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya yang efisien dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di suatu kawasan, merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menyeimbangkan penggunaan ruang perkotaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diatur bahwa suatu kawasan harus memiliki RTH minimal 30% dari total luas wilayahnya, dimana 20% berupa RTH publik dan 10% berupa RTH private. Perlu dilakukan penegasan ketersediaan RTH sehingga , karena RTH merupakan faktor yang berperan penting bagi perkembangan kawasan dan kesejahteraan masyarakat. RTH memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekologis dan fungsi sosial-ekonomi. Fungsi ekologis RTH adalah meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan mengatur iklim mikro di kawasan tersebut. Fungsi sosialekonomi RTH adalah sebagai ruang interaksi sosial, sebagai sarana rekreasi serta sebagai lambang (landmark) suatu kawasan. Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Banjar adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan guna pembangunan berkelanjutan mengacu pada Keppres Nomor 57 tahun 1989, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Kawasan Lindung yang ditetapkan terdiri dari tiga sub kawasan utama yaitu: RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-8


a.

BAB III

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya yang terdiri dari:  Kawasan Hutan Lindung  Kawasan Bergambut

b.

Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari:  Sempadan Sungai  Kawasan Sekitar Danau/Waduk

c.

Kawasan suaka alam dan cagar alam terdiri:  Taman Hutan Raya  Kawasan Cagar Alam

Adapun sebaran daripada Kawasan Lindung adalah sebagai berikut : a.

Kawasan Hutan Lindung yang meliputi Kawasan Hutan Lindung yang berada di Kecamatan Aranio, Simpang Empat, Pengaron,dan Sungai Pinang.

b.

Kawasan Bergambut berada di sebelah Utara yaitu di Kecamatan Simpang Empat dan Astambul serta Mataraman.

c.

Sempadan Sungai terdapat di Sepanjang Sungai , terutama sungai- sungai besar yaitu Martapura, Riam Kanan dan Riam Kiwa selain itu terdapat sungai-sungai lain yaitu: Mangkaok, Paluangan, Hanjawa dan Maluka. Padasungai-sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dari sisi kanan dan kiri sungai, sedangkan pada anak sungai sekurang-kurangnya 50 meter disisi kanan dan kiri sungai. Kawasan sekitar Danau atau Waduk terdapat Waduk Riam Kanan di Kecamatan Aranio dengan lebar yang proporsional dengan kondisi fisik RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-9


BAB III

danau/waduk antara 50–100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat dan tangkapan air hujan di sekitar waduk terdapat di Kecamatan Aranio dan Pengaron sepanjang Sungai Riam Kanan dan Riam Kiwa. Kawasan Suaka Alam yaitu berupa Kawasan Taman Hutan Raya yang terdapat di sekitar Waduk Riam Kanan (Kecamatan Aranio). Sedangkan Kawasan Cagar Alam terdapat di Kecamatan Gambut. Perizinan merupakan salah satu proses pengendalian penataan ruang. Dengan mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB), pemerintah mengontrol jumlah dan lokasi bangunan sehingga sesuai dengan arahan RTRW. Jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Banjar pada tahun 2010 terdiri dari Rumah tinggal (non kompleks perumahan) 68 izin, rumah kompleks perumahan 4.680 izin, kantor 11 izin, took/ruko 161 izin, hal ini perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan penataan ruang yang efektif dan efisien. Permasalahan :  Tingginya perubahan guna lahan di kawasan hulu.  Belum terwujudnya kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Banjar  Belum optimalnya peraturan kawasan strategis 6. Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan pada suatu wilayah didokumentasikan melalui bukubuku rencana yang disusun secara bertahap. Buku-buku rencana tersebut terdiri dari RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-10


BAB III

RPJP, RPJM, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Setelah disusun dan disetujui oleh para pemangku kepentingan, buku rencana ini kemudian ditetapkan (dilegalisasi) menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan/Keputusan Kepala Daerah. Peraturan ini menjadi sarana publikasi dan sosialisasi bagi pemerintah daerah sehingga masyarakat dan pihak swasta

mengetahui

dan

dapat

berpartisipasi

mengimplementasikan

rencana

pembangunan daerah tersebut. Pada tahun 2010, Kabupaten Banjar belum memiliki RPJP yang telah dilegalisasi. Namun Pemerintah Kabupaten Banjar telah melegalisasi RPJM dan RKPD. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat dan sektor swasta tidak dapat berpartisipasi dalam rangka menyelaraskan program-program jangka pendek menengah dengan tujuan jangka panjang pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Permasalahan :  Tidak tersedianya Dokumen RPJP yang telah diiegalisasi.  Tidak ada pusat data untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan penyusunan dokumen.  Belum tersinerginya perencanaan pembangunan daerah antar sektor 7. Perhubungan Baiknya pelayanan pemerintah daerah pada sektor perhubungan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mengurangi resiko kecelakaan dan mengurangi kemacetan di daerah tersebut. RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-11


BAB III

Pada tahun 2010 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan baru mencapai 1 : 134. Hal ini berarti belum terpenuhinya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Ideal dalam mengimbangi

pertambahan

kendaran

tiap

tahunnya.

Ketidakseimbangan

ini

menyebabkan kemacetan lalu lintas dan peningkatan potensi kecelakaan, yang dapat berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banjar. Permasalahan :  Terbatasnya sarana transportasi wilayah  Rendahnya rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Banjar.  Rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum masal sebagai moda utama pergerakan masyarakat  Masih kurang fasilitas trasnfortasi pedesaan  Rendahnya kualitas dan kuantitas prasarana fasilitas keselamatan jalan  Ketersediaan terminal yang masih kurang memadai. 8. Lingkungan Hidup Salah satu tu]uan dilaksanakannya penataan ruang perkotaan adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut hasil analisis, pada tahun 2009 sampah yang telah ditangani di Kabupaten Banjar hanya 71,06%. Hal ini berarti 28,04% sampah yang dihasilkan masih menumpuk atau tidak ditangani dengan baik. Angka ini menunjukkan tingginya ketidakseimbangan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar, yang dapat menyebabkan RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-12


BAB III

berbagai bencana, seperti banjir, penularan penyakit melalui sampah kepada manusia dan hewan, dan sebagainya. Rendahnya tingkat penanganan sampah di Kabupaten Banjar disebabkan oleh kurang tersedianya tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) dan akhir (TPSA), sehingga sebagian besar masyarakat membuang sampahnya secara sembarangan. Masyarakat dan pemerintah daerah harus bekerja sama guna meningkatkan penangan sampah agar terjadinya bencana tersebut dapat dihindari atau diminimalisasi. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam aspek lingkungan hidup adalah pengedalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup antara lain disebabkan karena pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Berbagai peraturan dan perundangan di bidang lingkungan hidup mensyaratkan ketentuan teknis dan administrasi yang harus ditaati oleh seluruh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Pencemaran udara yang terjadi di Kabupaten Banjar lebih banyak disebabkan oleh pemakaian bahan bakar oleh kendaraan yang bergerak. Sektor transportasi merupakan sumber utama pencemaran udara yang dominan khususnya kendaraan bermotor untuk transportasi darat. Untuk itulah diperlukan pengkajian agar parameter kebisingan rata-rata tidak melebihi dari standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan). Selain itu untuk kualitas air agar tidak melebihi ambang baku mutu untuk TSS, BOD5, COD, Fenol dan Minyak/Lemak, raksa, Ecoli dan colifien. RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-13


BAB III

Dengan demikian, maka selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Banjar juga diperlukan koordinasi dengan SKPD yang menangani sektor usaha/kegiatan terkait, pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah provinsi, dan pemerintah dalam pengendalian pencemaran air khususnya, dan pengendalian pencemaran lingkungan umumnya. Permasalahan :  Masih rendahnya kualitas air sungai  Masih rendahnya kualitas udara ambient  Masih rendahnya penataan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup  Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan.  Tingginya jumlah sampah yang belum dapat ditangani.  Kurangnya peran serta masyarakat untuk mengelola sampah lingkungannya sebelum dibuang ke TPSS atau TPSA.  Kurang tersedianya TPSS dan TPSA yang memadai.  Belum optimalnya pengelolaan dan rehabilitasi pemanfaatan ex lahan tambang  Belum adanya peraturan yang mengingkat dalam pengelolaan alih fungsi lahan dan kawasan 9. Pertanahan Identifikasi masalah pada bidang pertanahan bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi lahan sebagal kepastian dalam kepemilikan lahan. Semakin besar RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-14


BAB III

persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Kabupaten Banjar belum memiliki data tentang pertanahan, berupa data administrasi kepemilikan lahan di wilayahnya. 10. Kependudukan dan Catatan Sipil Jumlah penduduk di Kabupaten Banjar pada tahun 2009 meningkat dari 498.088 jiwa menjadi 506.839 jiwa tahun 2010. Dalam menilai tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Banjar, indikator yang dapat digunakan adalah persentase penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 6,62% dan persentase kepemilikan akte kelahiran sebesar 2,62%. Kepemilikan KTP menunjukkan bahwa penduduk tersebut telah terdaftar sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Banjar masih perlu peningkatan sehingga seluruh penduduk yang tinggal di Kabupaten Banjar terdaftar. Permasalahan :  Rendahnya dukungan teknologi informasi (IT) dalam pencatatan kependudukan  Akses dan keterjangkauan masyarakat miskin terhadap akta kelahiran dan identitas penduduk 11. Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan perempuan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Perlindungan anak diarahkan untuk RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-15


BAB III

mewujudkan suatu kondisi yang menjamin hak dan tumbuh-kembang anak Pada tahun 2010, persentase partisipasi perempuan di DPRD pemerintah di Kabupaten Banjar masih sangat kecil, yaitu sebesar 20%. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas, sehingga berpengaruh pula dalam pengitegrasian konsep ini kedalam program pembangunan yang akan dilaksanakan. Terkait dengan persoalan ini, ke depan tentu saja perlunya suatu program guna meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui komunikasi dan informasi serta edukasi terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Permasalahan :  Rendahnya partisipasi perempuan dalam proses politik, pemerintahan dan dunia usaha  Penanganan dan Penyelesaian KDRT yang belum optimal  Belum optimalnya perlindungan dan penanganan terhadap anak terlantar

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program keluarga berencana (KB) yang digalakkan secara nasional menganjurkan setiap keluarga memiliki 2 (dua) orang anak. Pada tahun 2006-2009, setiap keluarga di Kabupaten Bandjar rata-rata berjumlah 2-3 orang anak. Dengan demikian, Kabupaten Banjar dinilai berhasil membantu mensukseskan program yang digalakkan secara


III-16


BAB III

nasional, yaitu program KB. Namun agar program ini dapat berlangsung secara berkelanjutan, program penyuluhan KB hingga ke desa-desa harus semakin digiatkan. 13. Sosial Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi sosial di Kabupaten Banjar adalah rasio jumlah ibadah dengan jumlah pemeluknya. Berdasarkan standar nasional yang telah ditetapkan, yaitu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan bahwa 1 masjid berfungsi untuk melayani 2.500 penduduk. Pada tahun 2009, rasio masjid per jumlah pemeluk agama di Kabupaten Banjar adalah 1 : 492. Dengan demikian, jumlah masjid yang terdapat di Kabupaten Banjar telah cukup untuk melayani penduduknya. Selain jumlah tempat ibadah, hal yang perlu diperhatikan juga terkait kondisi sosial adalah toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Banjar sehingga tercipta kondisi yang aman dan nyaman dalam berlbadah. Permasalahan :  Perhatian terhadap budaya lokal makin berkurang  Moral dan etika generasi muda semakin terkikis oleh budaya luar 14. Ketenagakerjaan Berdasarkan tingkat pendidikan para pencari kerja, bahwa sebanyak 152 orang atau sebesar 3, 70 % yang berpendidikan SD, 202 orang (4,9 %) berpendidikan SMP, RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-17


BAB III

1793 orang (42,32%) berpendidikan SMA, 603 orang ( 14,68 %) berpendidikan D III dan sebesar 1359 orang (33,07%) berpendidikan S1. Jika dilihat dari tingkat pendidikan para pencari kerja memperlihatkan bahwa kualitas pendidikan dari para pencari kerja di Kabupaten Banjar cukup baik. Untuk jenis kelamin sebanyak 2.128 orang berjenis kelamin laki laki dan 1981 orang berjenis kelamin perempuan. Permasalahan: Sebagian besar permasalahan dalam urusan ketenagakerjaan, berkaitan dengan jenjang pendidikan serta miss match antara lulusan dan permintaan tenaga kerja. Secara umum, dapat tergambarkan permasalahannya sebagai berikut  Rendahnya Tingkat partisipasi angkatan keija.  Rendahnya kualitas (terkait pendidikan) masyarakat di Kabupaten Banjar sehingga dinilai kurang mampu bersaing dengan masyarakat yang berasal dari luar Kabupaten Banjar untuk memperoleh pekerjaan. 15. Koperasi dan UKM Koperasi sebagai salah satu lembaga perekonomian diharapkan sebagai penggerak roda ekonomi di suatu wilayah dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Peran koperasi sangat penting untuk peningkatan potensi usaha kecil yang dimiliki oleh masyarakat lokal, penyedia informasi serta sebagai lembaga distribusi dan pemasaran. Data koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa keberadaan koperasi yang aktif pada Tahun 2006 adalah sebanyak 89 buah dan tahun 2010 menjadi 107 buah.


III-18


BAB III

Sebagian besar berupa koperasi simpan pinjam Jumlah ini dinilai sangat kurang untuk menggerakkan roda ekonomi serta melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Banjar. Keberadaan koperasi ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, karena dapat meningkatkan jumlah UKM yang berarti meningkatnya kesejahteraan masyarat Kabupaten Banjar. Disamping itu, perlu juga dikembangkan lembaga ekonomi produktif baik yang syari'ah maupun konvensional dalam rangka mendukung perekonomian di Kabupaten Banjar. Permasalahan :  Masih kurangnya jumlah koperasi yang aktif untuk melayani masyarakat Kabupaten Banjar.  Keterbatasan modal pada pelaku UMKM  Kualitas produk UMKM masih kalah bersaing dengan produk luar  Terbatasnya jaringan pemasaran 16. Penanaman Modal Investasi (penanaman modal) memberikan dampak positif bagi pertumbuhan suatu wilayah dan kesejahteraan penduduk. Kabupaten Banjar dengan mempunyai trend pertumbuhan investasi yang terus meningkat dimana pada tahun 2005 nilai realisasi investasi sebesar Rp 547,393,540,000 meningkat menjadi Rp 842,385.000.000 pada tahun 2010. Rata-rata pertumbuhan investasi selama lima tahun setiap tahunnya sebesar 8,89%. Hal ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Banjar masih merupakan daerah yang RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-19


BAB III

cukup menjanjikan bagi investor. Oleh karena itu kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Banjar hendaknya dapat memacu pertumbuhan investasi tersebut dengan membuat regulasi dan pra kondisi yang dapat memancing masuknya investasi. Untuk meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banjar, pemerintah daerah perlu melakukan promosi tentang potensi daerahnya serta kemudahan-kemudahan yang akan diberikan kepada investor. Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi berarti peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah Kabupaten Banjar, yang dapat berdampak pada peningkatan daya serap lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. 17. Kebudayaan Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dijaga dan dilestarikan. Kebudayaan juga merupakan sarana promosi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Kebudayaan menjadi identitas suatu daerah. Bagian terbesar penduduk yang ada di Kabupaten Banjar adalah etnis Banjar, serta etnis Dayak. Perkembangan kebudayaan dimaksud sangat ditentukan oleh interaksi tiga pilar utama yaitu: 1). nilai-nilai seni budaya yang berlaku di masyarakat; 2). kegiatan yang dilakukan oleh pemangku seni budaya atau tokoh adat; dan 3). peran pemerintah daerah. Terbentuknya Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan Banjar (LAKKB) menjadi pilar keempat guna membangun interaksi seni budaya Banjar. RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-20


BAB III

Pelestarian nilai-nilai budaya sangat perlu dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya melalui pagelaran seni, festival tari dan pertunjukan seni budaya lainnya, namun perlu dipadukan dengan bidang lainnya melalui kurikulum pendidikan, literatur atau buku yang menjadi rujukkan budaya Banjar sehingga pelestarian dan pengembangan seni budaya ini dapat berlangsung secara baik dan berakar di masyarakat. Pembangunan bidang kebudayaan ini diharapkan dapat menjadi satu kekuatan di masyarakat luas dalam pelestarian nilai-nilai luhur dalam perilaku kehidupan masyarakat dan menjadi satu modal kekuatan pembangunan. Permasalahan :  Pelestarian budaya lokal yang belum optimal  Terjadinya degradasi nilai-nilai budaya lokal

18. Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam menyalurkan aspirasi dan kemampuannya dalam penyelenggaraan pembangunan. Organisasi pemuda yang dimaksud pada bagian ini adalah binaan pemerintah dan bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah. Sementara itu di bidang olahraga masih perlu peningkatan kesadaran berolahraga dikalangan masyarakat luas, perlunya peningkatan pembibitan di bidang olahraga guna penemuan bibit berprestasi serta membudayakan RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-21


BAB III

olahraga di masyarakat. Permasalahan yang dihadapi adalah masih kurangnya kemandirian sosial dan ekonomi pemuda kurangnya pembibitan olahraga yang berakibat pada minimnya prestasi. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dilihat dengan Pembangunan Gedung Olah Raga dimana pada tahun 2006 gedung olah raga sebanyak 15 buah meningkat menjadi 18 buah pada tahun 2009 dengan jumlah 27 klub olahraga. Jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan, kemampuan berkompetisi secara sehat dan kemampuan bekerja sama masyarakat dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah pada bidang olah raga. Jumlah organisasi kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Banjar masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong para pemuda/i di Kabupaten Banjar agar lebih aktif terlibat dalam organisasi kepemudaan dan olah raga di wilayahnya. Permasalahan :  Masih rendahnya pemberdayaan kepemudaaan dalam proses pembangunan  Masih rendahnya tingkat kewirausahaan pemuda  Masih rendahnya prestasi olahraga di Kabupaten Banjar


III-22


BAB III

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri menitikberatkan pada kegiatan pembinaan terhadap LSM, Organisasi Masyarakat, OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah. Pengetahuan politik masyarakat yang mulai meningkat seringkali tidak diimbangi dengan wawasan kebangsaan yang sesuai dengan nilai dan norma sehingga perlu dilakukan peningkatan dan optimalisasi dalam hal pembinaan. Jumlah Satpol PP yang dimiliki oleh Pemerintah kabupaten Banjar pada Tahun 2010 sebesar 26 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan pada tahun 2006 sejumlah 27 orang. Untuk petugas Linmas mengalami peningkatan yang cukup pesat dari 17 orang pada tahun 2006 menjadi 72 orang pada tahun 2010. Permasalahan :  Masih rendahnya jumlah Polisi Pamong praja dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturanperaturan yang telah ditetapkan.  Masih rendahnya Jumlah Linmas untuk memelihara ketentraman/ ketertiban masyarakat, serta mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif (untuk setiap 10.000 jiwa penduduk Kabupaten Banjar pada tahun 2010 tersedia jumlah Linmas sebanyak 72 orang)


III-23


BAB III

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum. Administrasi Keuanaan Daerah. Perangkat Daerah dan Kepegawaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Banjar tahun 2010 mencapai 4,91 % dengan laju inflasi sebesar 8.71%. Peningkatan LPE Kabupaten Banjar hampir seirama dengan peningkatan LPE Nasional yaitu 6.1 %. Hal ini berarti kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mengontrol tingkat inflasi msih perlu ditingkatkan. Jika dilihat dari pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi di PDRB (9 sektor), sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang paling besar dibanding sektor ekonomi lainnya, yaitu mencapai 8.95 %. Sektor ekonomi lainnya yang juga mengalami pertumbuhan cukup besar adalah sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor pertanian. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku tumbuh sebesar 11.67 % yaitu dari Rp 12.344.830,00 menjadi Rp 13.785.208,00 di tahun 2010. PDB Nasional per kapita atas harga berlaku , yaitu Rp27.100,000,00. Bila dibandingkan dengan PDB Nasional, PDRB per kapita masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil analisis, 3,34 % penduduk di Kabupaten Banjar masih tergolong miskin. Berkaitan dengan perekonomian, proses perijinan serta retribusi yang diatur daerah menentukan perbaikan iklim usaha dan investasi. Permasalahan:  Masih rendahnya PDRB per kapita atas harga berlaku Kabupaten Banjar dibandingkan dengan nasional. RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-24


BAB III

 Tingginya persentase penduduk miskin di Kabupaten Banjar. 21. Ketahanan Pangan Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Banjar, dengan jumlah konsumsi pangan sehingga diketahui persentase jumlah konsumsi pangan utama terhadap ketersediaan pangan utama. Permasalahan :  Belum terukurnya ketahanan pangan Kabupaten Banjar.  Belum tercapainya distribusi pangan secara merata di Kabupaten Banjar.  Belum adanya regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Banjar sebagai pedoman tata laksana keamanan, mutu dan gizi pangan di daerah.

22. Pemberdayaan masyarakat dan Desa Lembaga berorganisasi,

pemberdayaan berbagi

masyarakat

informasi,

(LPM)

penyaluran

berfungsi

aspirasi

sebagai

serta

sarana

peningkatan

pengetahuan/kemampuan untuk masyarakat setempat dalam mendukung pembangunan lingkungannya (RT/RW atau kelurahan). Upaya pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui Program Desa Binaan dengan menjadikan beberapa desa secara bertahap sebagai lokasi binaan. Inti dari RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-25


BAB III

sasaran yang ingin dicapai dari program desa binaan adalah memadukan berbagai kegiatan seluruh bidang pembangunan yang berlokasi di desa agar tercapai secara maksimal dan terintegrasi. Selanjutnya pada tahun 2010 masing-masing kecamatan yang memiliki desa lebih dari 4 dilakukan pembinaan sejumlah 5 desa dengan jumlah 85 desa. Jumlah ini juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Jumlah kelompok yang terlibat dalam LPM perlu ditingkatkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif. Permasalahan :  Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam LPM Kabupaten Banjar.  Belum optimalnya aktivitas LPM terhadap masyarakat 23. Statistik Dokumen statistik suatu daerah dibutuhkan oleh pemerintah (daerah maupun pusat) dalam mendapatkan data kondisi dan perkembangan daerah tersebut secara umum sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan serta rencana tata ruang, bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada tahun 2010, Kabupaten Banjar tercatat belum memiliki data statistik tentang Indeks-Gini Ratio, Input-output dan IHK, Dokumen tersebut perlu


III-26


BAB III

segera dilengkapi dan disinkronisasi melalui koordinasi dan keijasama antar SKPD agar rencana serta kebijakan yang disusun oleh pemerintah tepat sasaran. Permasalahan :  Kurang lengkapnya dokumen statistik, yaitu Indeks-Gini Ratio, Input-Output dan IHK Kabupaten Banjar serta banyak data yang belum disinkronisasi dengan SKPD terkait.  Masih kurang kesadaran dan pemahaman akan pentingya data  Ketersediaan basis data yang masih belum memadai 24. Kearsipan Pada tahun 2006-2010, SKPD Kabupaten Banjar berjumlah 22, dan sudah seluruhnya mengelola arsip secara baku. Perlu Peningkatan kemampuan pengelolaan arsip mutlak diperlukan dalam Pemerintahan sebagai bagian dari tertib administrasi. Pada bidang kearsipan, Kabupaten Banjar dinilai berhasil mengelola arsip-arsip secara baku. Ketersediaan arsip baku ini memudahkan untuk melaksanakan evaluasi kinerja terhadap masing-masing SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Permasalahan:  Masih kurangnya SDM tentang kearsipan  Tidak adanya pusat data terpadu


III-27


BAB III

25. Komunikasi dan Informatika Pada tingkat SKPD, Kabupaten Banjar dinilai berhasil dalam menyediakan sarana komunikasi dan informatika, hampir semua SKPD di Kabupaten Banjar telah memiliki akses internet. Keberadaan sarana komunikasi dan informatika yang memadai di setiap SKPD sangat diperlukan untuk mengetahui informasi secara up to date terutama berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai sarana koordinasi internal dan external SKPD di Kabupaten Banjar. Keberadaan sarana ini juga diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan akses informasi dan pengetahuan. Pada tingkat masyarakat, masih terdapat kawasan yang belum terjangkau jaringan komunikasi. Hal ini merupakan masalah yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Permasalahan:  Belum optimalnya fungsi internet dalam menyajikan informasi pada masing-masing SKPD secara up to date.  Pemanfaatan teknologi informasi yang masih rendah 26. Perpustakaan Perpustakaan milik daerah dapat menunjukkan tingkat pelayanan kepada masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat umum serta kelangsungan pelayanan pendidikan. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat maka pemerintah Kabupaten Banjar telah menyediakan perpustakaan yang cukup representatif. RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-28


BAB III

Hal ini terlihat dari keberadaan perpustakaan daerah dengan jumlah pengunjung yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 jumlah pengunjung mencapai 4.920 orang dan pada tahun 2009 terjadi kenaikan mencapai 6.904 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa program penyediaan koleksi perpustakaan cukup menggugah minat baca masyarakat Kabupaten Banjar. Hal ini dinilai kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Banjar juga dinilai cukup rendah dibandingkan jumlah penduduknya. Oleh karena itu, peningkatan kuantitas dan kualitas perpustakaan perlu dilaksanakan dalam rangka mendorong terciptanya masyarakat yang berkualitas. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk memanfaatkan pelayanan berupa perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan, kapabilitas serta kualitas hidupnya. Permasalahan :  Kurangnya kuantitas dan kualitas perpustakaan daerah Kabupaten Banjar.  Kurangnya

peran

masyarakat

Kabupaten

Banjar

untuk

memanfaatkan

perpustakaan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas hidup.  Perlu inovasi dengan menyediakan perpustakaan on line. 3.1.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan Pemerintah Kabupaten Banjar Urusan pilihan, menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-29


BAB III

masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Terdapat 8 bidang/sektor yang menjadi urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dijabarkan sebagai berikut. 1. Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Banjar masih cukup tinggi, yaitu 35,13 Ton/Ha. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Banjar pada tahun 2010 sebesar Rp 1.530.752,044, hal ini berarti share sektor pertanian menyumbang 21,91% atau kedua terbesar setelah perdagangan, hotel, dan restoran terhadap PDRB Kabupaten Banjar. Kontribusi ini dinilai cukup besar, mengingat kondisi geografi dan masyarakat Kabupaten Banjar sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Pertanian dalam hal ini adalah pertanian dalam arti luas, termasuk pertanian buah-buahan, sayuran, kehutanan, perikanan, peternakan dan perkebunan. Potensi pertanian dan tingginya kontribusi pertanian terhadap PDRB masih belum sebanding dengan perbaikan taraf hidup petani. 2. Kehutanan Pada tahun 2010 luas hutan dan lahan kritis di Kabupaten Banjar mencapai 95.460,50 ha di dalam kawsan hutan dan15.473,70 ha berada di luar kawasan hutan. Total lahan kritis di Kabupaten Banjar pada tahun 2010 seluas 110.934,20 ha. Pemerintah daerah harus melakukan pemeliharaan ketat terhadap kawasan hutan dan penegakan RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-30


BAB III

hukum yang tegas terhadap perubahan guna lahan di lahan kritis, terutama di Kawasan pegunungan untuk mencegah teijadinya bencana (berupa banjir, kekurangan air, erosi, longsor, dsb). Luasan Hal ini terkait kondisi topografi, iklim dan fungsi kawasan pegunungan Meratus sebagai kawasan lindung dan kawasan resapan air. 3. Energi dan Sumber Daya Mineral Luasan pertambangan tanpa ijin di Kabupaten Banjar dianggap masih cukup besar dengan maraknya penambang ilegal. Pertambangan tanpa ijin ini biasanya memberi dampak negatif bagi lingkungan, masyarakat dan ekonomi suatu daerah. Untuk meminimalisasi dampak negative ini, Pemerintah Kabupaten Banjar harus bertindak tegas pada pihak-pihak yang menambang tambang tanpa ijin. Dengan demikian, lingkungan Kabupaten Banjar dapat terjaga, masyarakat tidak dirugikan serta keberadaan sektror energi dan sektor mineral menambah devisa daerah. Pada tahun 2010, kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Banjar adalah Rp. 1.464.113.614. Hal ini berarti share sektor energi dan sumber daya mineral menyumbang 20,96 % terhadap PDRB Kabupaten Banjar. Dengan pengelolaan yang lebih baik, kontribusi dari sektor energi dan sumber daya mineral dapat lebih dioptimalkan.


III-31


BAB III

4. Pariwisata Pariwisata yang menonjol di Kabupaten Banjar adalah wisata religi dan pasar terapung Lok Baintan, sedangkan jenis pariwisata yang lain belum optimal belum dapat dioptimalkan, untuk itu perlu pengelolaan dan promosi objek-objek wisata yang terintegrasi untuk meningkatkan potensi sektor pariwisata Kabupaten Banjar. Pemerintah daerah diharapkan tetap meningkatkan promosi, kondisi lingkungan, kenyamanan dan fasilitas pendukung tiap objek wisatanya agar tetap mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan objek wisata lain di luar Kabupaten Banjar. 5. Kelautan dan Perikanan Kondisi geografis Kabupaten Banjar berada di kawasan pegunungan,dataran, dan pesisir. Produksi ikan di Kabupaten Banjar pada tahun 2009 tercatat sebanyak 32,98 ton dan meningkat menjadi 44,17 ton pada tahun 2010. Potensi Perikanan di Kabupaten Banjar sangat besar karena dapat dikembangkan di kawasan pegunungan,dataran, dan pesisir sehingga perlu perhatian pemerintah daerah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan produksi ikan di Kabupaten Banjar dengan melaksanakan pembinaan terhadap para peternak ikan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas ikan yang dihasilkan. 6. Perdagangan Sektor perdagangan di Kabupaten Banjar mempunyai Kontribusi yang paling besar terhadap PDRB Kabupaten Banjar yaitu 1.629.391.375. Hal ini berarti share sektor RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-32


BAB III

perdagangan menyumbang 23,32% terhadap PDRB Kabupaten Banjar. Dengan pengelolaan yang lebih baik, kontribusi dari sektor perdagangan dapat lebih ditingkatkankan. Pedagang yang paling banyak berkembang di Kabupaten Banjar adalah pedagang kecil. Total jumlah pedagang yang memegang SIUP di Kabupaten Banjar pada tahun 2010 yaitu 508 yang didominasi pedagang kecil yaitu 334 pedagang kecil yang secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Banjar perlu memberi perhatian dan pembinaan terhadap perkembangan perdagangan, terutama pedagang kecil agar dapat menjadi salah satu sektor unggulan dalam rangka meningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banjar. 7. Perindustrian Sektor industri di Kabupaten Banjar mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Banjar, terutama indutsri olahan hasil-hasil pertanian. Jumlah perusahaan industri menurut tenaga kerja yang paling banyak berkembang di Kabupaten Banjar adalah industri rumah tangga. Total jumlah industri di Kabupaten Banjar pada tahun 2010 yaitu 6.393 industri yang didominasi industri rumah tangga yaitu 6.056 industri. Secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Banjar perlu memberi perhatian dan pembinaan terhadap perkembangan industri, terutama


III-33


BAB III

industri rumah tangga agar dapat berkembang menjadi salah satu sektor unggulan dalam rangka meningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banjar. 8. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian

merupakan

bagian

dari

upaya

pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan kualitas manusia. Pembangunan di bidang Ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian

diarahkan

dalam

rangka

peningkatan

kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha dan kesejahteraan transmigrasi yang dilaksanakan melalui kebijakan untuk memberikan Kontribusi yang nyata dan terukur.

3.2. Isu Strategis Isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan identifikasi permasalahan Kabupaten Banjar, isu dunia internasional serta penelaahan kebijakan pembangunan, nasional dan daerah lain di sekitar Kabupaten Banjar. Isu strategis merupakan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan Kabupaten Banjar selama 20 tahun ke depan. 3.2.1. Penelaahan Isu-isu Strategis Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Perumusan isu strategis Kabupaten Banjar dilaksnakan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan jangka panjang nasional agar tercipta suatu keserasian dan RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-34


BAB III

keterpaduan dalam pembangunan. Analisis isu-isu strategis dilakukan untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertaggungjawabkan. Dalam mengidentifikasi isu-isu strategis bukan hanya mmempertimbangkan isu strategis daerah lain tapi juga kesesuaian atau sinkronisasi dengan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan. Identifikasi Isu-isu strategis dapat disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.1 Identifikasi Isu-Isu Strategis Isu Strategis No 1 2

3 4 5 6 7

8

Dunia Internasional (MDGs)

Kebijakan Nasional (RPJP Nasional)

Mengurangi jumlah penduduk Mengurangi jumlah penduduk miskin miskin dan keiaparan Mencapai pendidikan dasar Meningkatkan kualitas penduduk seperti untuk semua pendidikan, kesehatan dan lingkungan Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Menurunkan angka kematian bayi Menurunkan angka kematian ibu akibat melahirkan Mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketersediaan energy

Regional (RPJP Provinsi Kalimantan Selatan) Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan Pembangunan Manusia dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan

meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak Menurunkan angka kematian bayi Menurunkan angka kematian ibu melahirkan Menurunkan angka kesakitan dan kematian. Pengelolaan sumber daya lingkungan hidup secara tepat

alam

dan Degradasi kuantitas dan kualitas Sumberdaya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup

Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

Meningkatkan demokrasi dan pemerintah daerah

III-35

kualitas peran


BAB III

Isu Strategis No 9 10

11 12 13 14 15 16



Regional (RPJP Provinsi Kalimantan Selatan)

Menurunkan pertumbuhan penduduk

Menekan pertumbuhan penduduk dan persebarannya Pembangunan jatidiri bangsa Indonesia Peran serta masyarakat seperti penghargaan pada nilai budaya dan terhadap budaya daerah dan bahasa, nilai solidaritas sosiai, kekeluargaan penanganan masalah sosiai dan rasa cinta tanah air. Peningkatan efesiensi dan perbaikan tata Daya saing Perekonomian kelola kelembagaan ekonomi serta Daerah pertumbuhan ekonomi yang tinggi Meningkatkan aksesibilitas masyarakat Kualitas dan cakupan terhadap sarana dan prasarana baik kualitas pelayanan infrastruktur maupun cakupan pelayanan Pemerataan pembangunan Mendukung ketahanan pangan didaerah, mendorong sektor produksi serta mendukung pengembangan wilayah Meningkatkan profesionalisme birokrasi Rendahnya ketaatan terhadap rencana tata Reformasi Birokrasi ruang Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik.

3.2.2. Penelaahan RPJP dengan Program Kawasan Metropolitan Banjar Bakula Dalam menentukan isu-isu strategis di Kabupaten Banjar perlu diperhatikan pula isu-isu strategis daerah lain. Penelaahan program yang menjadi kewenangan bersama dengan daerah lain karena diperlukan adanya persamaan kepentingan/tujuan atau upayaupaya strategis yang harus disinergikan dan adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan dan adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama (khususnya pada daerah-daerah yang letaknya di daerah perbatasan dua wilayah) serta adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menetapkan Kabupaten Banjar sebagai bagian dari RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-36


BAB III

kesatuan wilayah/kawasan pembangunan Metropolitan Banjar Bakula yang wilayahnya meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar, untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.2 Identifikasi Program Kawasan Metropolitan Banjar Bakula No

1

Daerah Lain (Banjar Bakula)

Kota Banjarmasin

Kebijakan Terkait Pembinaan kegiatan keagamaan Pengelolaan kekayaan budaya Pengembangan pemasaran pariwisata Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pembangunan infrastruktur Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pengembangan perumahan , Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan serta peningkatan pelayanan angkutan Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan serta pengelolaan ruang terbuka hijau Pengembangan data / informasi dan perencanaan pembangunan ekonomi Penataan administrasi kependudukan Peningkatan kapasitas suberdaya aparatur Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan / peternakan / perikanan


III-37


No


2

Kota Banjarbaru

3

Kabupaten Tanah Laut

BAB III

Kebijakan Terkait Peningkatan kualitas pendidikan Peningkatan keahlian dan perlindungan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosiai, penyandang cacat dan lanjut usia Penumbuhan ekonomi kreatif kota dan sector ekonomi kreatif dan tradisional Peningkatan kualitas dan pencegahan degradasi lingkunqan hidup kota Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta penataan kota Peningkatan kualitas kesehatan dan penanganan penyakit Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Penyediaan pelayanan umum Kota yang prima Optimalisasi manajemen pemerintahan kota Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah Pembangunan birokrasi yang professional serta efektivitas penqawasan aparatur Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang aspiratif, implementataif dan berkelanjutan Pembangunan bidang komunikasi dan informasi Memperkuat perekonomian yang berdaya saing dan menciptakan iklim investasi yang menarik Pembangunan kesehatan masyarakat dan peningkatan gaya hidup sehat Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal Peningkatan kualitas tenaga kerja yang lebih professional dan kredibel Mengarahkan kebijakan pasar kerja untuk mendoronq terciptanya lapanqan kerja Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta perlindungan anak Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbaqai bidang Pembangunan sektor pertanian (pengembangan agroindustri dan agribisnis) dan peternakan Pengembangan UMKM dan pemberdayaan koperasi Pengembangan kepariwisataan Pembangunan kehutanan serta perlindungan dan konservasi SDA dan Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan


III-38


No

4


BAB III

Kebijakan Terkait

Kabupaten Barito Kuala Ketahanan Pangan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Pengentasan Kemiskinan Pemberantasan Buta Aksara Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Peningkatan kualitas kesehatan dan penanganan penyakit Pemberdayaan Masyarakat Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Fasilitasi Akses Informasi dan Akses Sumber Faktor Produksi Usaha Masyarakat Fasilitasi pengembangan industri kecil menengah dan industri rumah tangga Fasilitasi pemasaran hasil industri kecil menengah dan industri rumah tangga

3.2.3. Isu-isu Strategis Kabupaten Banjar Dengan memperhatikan kebijakan pembangunan di daerah sekitar Kabupaten Banjar serta isu-isu strategis jangka panjang internasional, nasional serta regional dan aspek lainnya maka isu strategis pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:  Perlunya reformasi birokrasi serta profesionalisme aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik  Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan pengentasan kemiskinan  Rendahnya tingkat kesehatan dan kualitas SDM  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong ekonomi lokal RPJPD Kabupaten anjar tahun 2005-2025

III-39


BAB III

 Menurunnya kualitas lingkungan hidup serta rendahnya peran serta masyarakat daiam menjaga kondisi lingkungan  Rendahnya kualitas dan cakupan infrastruktur wilayah  Belum meratanya pembangunan serta rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan umum.  Penataan dan pemerataan serta peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah


III-40


BAB III

Tabel 3.3 Sinkronisasi Isu Strategis Internasional, Nasional, Regional, dan Kabupaten Banjar Isu Strategis No 1 2

3



Mengurangi jumlah penduduk Mengurangi jumlah penduduk miskin miskin dan keiaparan Mencapai pendidikan dasar untuk Meningkatkan kualitas penduduk semua pendidikan, kesehatan dan lingkungan

Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan seperti Pembangunan Manusia dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan Mendorong kesetaraan gender dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak pemberdayaan perempuan

4

Menurunkan angka kematian bayi

Menurunkan angka kematian bayi

5

Menurunkan angka kematian ibu akibat melahirkan Mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketersediaan energy

Menurunkan angka kematian ibu melahirkan

6 7

8 9


Kabupaten Banjar

Tingginya laju pertumbuhan penduduk serta rendahnya kualitas SDM

Menurunkan angka kesakitan dan kematian. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Degradasi kuantitas dan kualitas hidup secara tepat Sumberdaya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup

Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan Menurunkan pertumbuhan penduduk


Menurunnya kualitas lingkungan hidup serta rendahnya peran serta masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan

Meningkatkan kualitas demokrasi dan peran pemerintah daerah Menekan pertumbuhan penduduk Tingginya laju pertumbuhan dan persebarannya penduduk serta rendahnya kualitas SDM

III-41


BAB III

Isu Strategis No 10




Kabupaten Banjar

Pembangunan jatidiri bangsa Indonesia seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosiai, kekeluargaan dan rasa cinta tanah air. Peningkatan efesiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosiai

15

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong ekonomi lokal Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap Kualitas dan cakupan pelayanan Rendahnya kualitas dan cakupan sarana dan prasarana baik kualitas maupun infrastruktur infrastruktur wilayah cakupan pelayanan Pemerataan pembangunan Belum meratanya pembangunan serta Rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan umum. Mendukung ketahanan pangan didaerah, mendorong sektor produksi serta mendukung pengembangan wilayah Meningkatkan profesionalisme birokrasi

16

Rendahnya ketaatan terhadap rencana tata ruang

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik.

11

12 13

14


Daya saing Perekonomian Daerah

III-42

Perlunya reformasi birokrasi serta profesionalisme aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik



BAB III

43

VISI DAN MISI DAERAH

BAB IV

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH 4.1.

Dasar Filosofi Dasar filosofi Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar adalah, Baiman

Bauntung Batuah, yang menjadi nilai luhur untuk diimplementasikan kedalam tata nilai kehidupan budaya masyarakat. Kalimat tersebut berarti Membangun daerah dalam suasana kehidupan yang relegius Islami sebagai perwujudan Martapura Kota Serambi Mekah; mewujudkan kesejahteraan rakyat di segala bidang dan dengan senantiasa mengharapkan berkah dan ridho Allah S.W.T. RPJP Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 secara substansi tidak terlepas dari motto daerah untuk mencerminkan tekad dan semangat yang tinggi dari masyarakat Kabupaten Banjar dalam ikut serta dan berperan aktif melanjutkan dan meningkatkan pembangunan daerah Banjar dengan tetap dilandasi Iman dan Takwa, semangat Kekeluargaan dan Kegotong-royongan. Tekad dan semangat yang tinggi tersebut tercermin dalam lambang daerah Kabupaten Banjar dengan motto: BARAKAT, yang maknanya adalah : 1. BARAKAT = dalam arti kata BERKAH 2. BARAKAT = singkatan dari BARKAT MUFAKAT (RAKAT MUFAKAT) 3. BARAKAT = singkatan dan kepanjangan BARATAAN RAKYAT RAKAT


IV-1


BAB IV

4. BARAKAT = singkatan dan kepanjangan BERKAT ALLAH, RASUK ATAS KARYA, AHLAK DAN TAKWA. 4.2.

Perumusan Visi Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi daerah

Kabupaten Banjar yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang, yakni 20 tahun ke depan. Visi bukan hanya mimpi ataupun serangkaian harapan, namun suatu komitmen dan upaya merancang serta mengelola perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan 20 tahun ke depan. Visi harus didasarkan pada realita dan harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi pembangunan daerah dan masyarakat. Visi Kabupaten Banjar dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar

bagi

para

stakeholders

dalam

operasionalisasi

perencanaan

pembangunan daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (PPD) untuk menemukan perwujudan visi. Berdasarkan kondisi Kabupaten Banjar sampai dengan saat ini, dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan potensi dan faktor strategis yang di miliki


IV-2


BAB IV

daerah, maka hasil perumusan visi Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1:

No 1

Perwujudan Visi Berbudaya

2

Religius

3

Mandiri dan Berdaya Saing

Tabel 4.1 Perumusan Visi Pokok-pokok Visi Tertib, terbuka, teratur, disiplin, taat hukum, setia kawan, gotong royong Islami, Iman, takwa, saling menghormati, rukun, damai, setara Mandiri, professional, makmur, sejahtera, akuntabilitas, transparasi, maju dan unggul

Pernyataan Visi

Kabupaten Banjar yang berbudaya, religius, mandiri dan berdaya saing tahun 2025

Tabel 4.2 Penyusunan penjelasan Visi visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi Kabupaten 1. Berbudaya: Keadaan suatu kondisi dimana Banjar yang Tertib, terbuka, penerapan nilai luhur budaya berbudaya, teratur, disiplin, taat Banjar di tengah masyarakat religius, mandiri hukum, setia kawan, dalam segala aspek kehidupan, dan berdaya gotong royong sehingga menjadi ciri khas saing tahun 2025 daerah Banjar. Budaya Banjar sebagai payung kebudayaan daerah, sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada (strengthening of Banjar culture), terciptanya toleransi, kerjasama, dan saling pengertian antar multikultur sehingga menjadi sinergi yang serasi untuk mendukung pembangunan. RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

IV-3


2. Religius: Iman, takwa, saling menghormati, rukun, damai, setara

3. Mandiri dan berdaya saing: Mandiri, professional, makmur, sejahtera, akuntabilitas, transparan, maju dan unggul

BAB IV

Suatu keadaan yakni masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya, pengamalan agama secara konsisten, menjaga kerukunan hidup antar dan atau intra umat beragama, masyarakat yang religius menjadikan nilai-nilai luhur agama, bukan saja sebagai landasan moral dan etika hidup, melainkan juga menjadikannya sebagai pedoman dan pendorong dalam mencapai prestasi-prestasi hidupnya, sehingga kemajuan yang dicapai tidak sekedar berada pada tataran kebendaan belaka, melainkan juga mencapai nilainilai kehidupan hakiki yang kekal. Kondisi dimana masyarakat mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian suatu masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber


IV-4


BAB IV

dari dalam daerah yang makin kokoh; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok, kemandirian dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun keamanan dan ketertiban. Dalam pelaksanaan pembangunan, kemandirian masyarakat Banjar tetap menjadi bagian dari Provinsi Daerah Kalimantan Selatan dan NKRI. Keterkaitan visi Kabupaten Banjar Tahun 2025 dengan visi Nasional dan visi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: Kabupaten Banjar yang berbudaya, religius, mandiri dan berdaya saing tahun 2025, memiliki peran terhadap perwujudan visi Nasional Tahun 2025, yaitu : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, serta visi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 yaitu : Kalimantan Selatan 2025 Maju dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Industri sebagai mana tercantum dalam Tabel 4.3. berikut.


IV-5


BAB IV

Tabel 4.3. Keterkaitan Sasaran Visi RPJP Nasional, Sasaran Visi RPJP Provinsi Kalimantan Selatan, dan Visi Kabupaten Banjar. No

Sasaran visi RPJP Nasional

1.

Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan Negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri

2.

Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari

3.

4.

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab

5.

Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional. Terwujudnya Indonesia sebagai Negara kepulauan yang mendiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

6.

7.

8.

Sasaran Visi RPJP Provinsi Kalimantan Selatan Terwujudnya kehidupan sosial dan budaya sesuai dengan kepribadian bangsa dengan penguatan kepekaan sosial, pengembangan sstem informasi dan komunikasi, penguatan wawasan kebangsaan, pengembangan wadah dan iklim untuk berdialog antar antar strata sosial dan budaya, peningkatan rasa cinta terhadap budaya daerah serta pencegahan dan penanggulangan konflik sosial. Terwujudnya kehidupan beragama melalui peningkatan pemahaman dan implementasi agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta peningkatan kerukunan antar dan intra umat beragama Terwujudnya pembangunan ekonomi yang diarahkan pada pengembangan industri dan perdagangan berasis pada potensi sumberdaya manusia dan dan potensi agraris dengan dukungan transfortasi yang kuat


Visi RPJP Kabupaten Banjar Berbudaya

Religius

Mandiri dan Berdaya Saing

IV-6


4.3.

BAB IV

Perumusan Misi Misi merupakan rumusan umum tentang upaya atau pilihan jalan (the

chosen track) yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu menyediakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan bagi seluruh stakeholder. Misi merupakan hal yang penting dirumuskan untuk mewujudkan visi yang ingin dicapai dalam upaya pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. Perumusan misi merupakan suatu upaya menyusun sistematika berupa pola perjalanan pemerintahan daerah dalam rangka mengembangkan programprogram prioritas yang mampu menaungi berbagai tema pembangunan dalam 4 tahap selama 20 tahun kedepan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan masyarakat lebih efektif, efisien dan terukur. Dalam menyusun misi pembangunan jangka panjang daerah, diperlukan pendefinisian visi terlebih dahulu menjadi pokok-pokok visi. Pokok-pokok visi disusun dengan memperhatikan stakeholder yang menjadi pelaku dan atau terkena dampak pelaksanaan pembangunan. Tabel 4.4 menjelaskan proses perumusan misi pembangunan daerah Kabupaten Banjar melalui proses pendefinisian visi menjadi pokok-pokok visi.


IV-7


BAB IV

Tabel 4.4 Perumusan Misi Pembangunan Kabupaten Banjar No 1.

Visi Kabupaten Banjar yang berbudaya, religius, mandiri

Stakeholder Pembangunan

Pokok-pokok Visi Berbudaya dan religius

Masyarakat 

Berperan  menjunjung tinggi nilai-nilai serta ajaran agama yang dianutnya, menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta nilai-nilai budaya warisan leluhur dalam kehidupan bermasyarakat



Dapat berperan serta dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan sumber dana non pemerintah

dan berdaya saing tahun 2025

2.


Pelaku Ekonomi (Dunia Usaha) Pemerintah daerah  Peran serta pelaku menyiapkan ekonomi perangkat atau dibutuhkan untuk aturan dalam mendukung mewujudkan kondisi kondisi yang aman, Kabupaten Banjar rukun, yang kondusif dan setia kawan dan berwawasan gotong keterbukaan serta royong dalam terciptanya hubungan melakukan yang harmonis dan kegiatannya dan sinergis berdampingan dengan masyarakat sekitar Pemerintah daerah  Dapat membantu dan menyiapkan bekerjasama dengan perangkat atau pemerintah dengan aturan serta memberikan penyediaan/dukungan kontribusi sesuai sarana dan prasarana kebutuhan untuk peningkatan masyarakat (CSR) pendidikan pembangunan manusia

Pemerintah Daerah



IV-8

Misi Mewujudkan Kabupaten Banjar yang religius, dan berbudaya luhur

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia


No

Visi


Pokok-pokok Visi

Masyarakat 

3.

BAB IV



Pemerintah Daerah 

Peran serta masyarakat sangat berpengaruh dalam menciptakan kondisi yang, harmonis, saling menghormati dan menghargai, taat asas, tertib dan teratur dalam menjalani kehidupan seharihari




Pelaku Ekonomi (Dunia Usaha) 

Pemeintah daerah memfasilitasi kemudahan akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat Pemerintah Daerah  berperan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membangun akuntabilitas dan transparasi keperintahan yang bertanggung jawab, peningkatan efisiensi birokrasi, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi

IV-9

Misi

Mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, dan pelayanan prima


No

4.

5.

Visi


Pokok-pokok Visi

Mandiri dan Berdaya saing

BAB IV

Masyarakat

Pemerintah Daerah



Mendukung pemerintah dengan memberikan informasi serta masukan terkait dengan kondisi pembangunan di wilayah masingmasing





Berusaha untuk lebih mandiri dan menciptakan lapangan kerja/usaha dengan memafaatkan keahlian dan sumber daya lokal




Pelaku Ekonomi (Dunia Usaha)

dalam penegakan hukum Menciptakan iklim  usaha yang kondusif, meningkatkan dan memperkuat perkonomian regional yang berdaya saing global, dan berioentasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada potensi sumber daya daerah Penguatan struktur  ekonomi daerah yang didukung oleh penyediaan fasilitas infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif

IV-10

Misi

Bekerjasama dengan pemerintah dan berkontribusi dalam pembangunan terutama untuk daerahdaerah tertinggal dan miskin

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan

Menciptakan kerjasama dengan pemerintah daerah dan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan ekonominya serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah

Memantapkan pembangunan ekonomi keryakyatan yang berdaya saing dan mendorong pertumbuhan investasi


No 6.

Visi

BAB IV


Pokok-pokok Visi

Masyarakat 

Masyarakat  berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam pemanfatan sumber daya alam di sekitranya


Pelaku Ekonomi (Dunia Usaha) Pengelolaan sumber  Bekerjasama dengan daya alam dan pemerintah dan lingkuan secara berkontribusi berkelanjutan, menjaga dalam fungsi dan daya pengembangan dukung lingkungan, kewirausahaan serta menjaga berperan aktif dalam keseimbangan dan menjaga kesesuaian lingkungan (tidak pemanfaatan ruang menimbulkan antara kawasan dampak negatif lindung dan budidaya, terhadap lingkungan) dan antara kawasan regional metropolitan Banjar Bakula serta antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan

Pemerintah Daerah

IV-11

Misi Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan


BAB IV

Tabel 4.5 Sinkronisasi Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Dengan Misi Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Misi RPJP Nasional 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

Misi RPJP Provinsi Kalimantan Selatan 1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ.

2. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum

4. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari

5. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 6. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional 7. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

2. Menciptakan taat asas dan tertib hukum, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama. 3. Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan

Misi RPJP Kabupaten Banjar 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia

2. Mewujudkan Kabupaten Banjar yang religius, dan berbudaya luhur 3. Mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, dan pelayanan prima 4. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan

4. Mengembangkan ekonomi 5. Memantapkan kearah industri dan pembangunan ekonomi perdagangan, yang keryakyatan yang


IV-12


Misi RPJP Nasional

8. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

BAB IV

Misi RPJP Provinsi Misi RPJP Kabupaten Kalimantan Selatan Banjar berbasis pada berdaya saing dan potensi agraris dan mendorong kerakyatan dengan pertumbuhan investasi dukungan transportasi yang baik 5. Mengembangkan 6. Mewujudkan prasarana dan sarana pemerataan pembangunan, yang relatif pembangunan dan merata pada kesejahteraan yang berbagai wilayah berkeadilan pembangunan

Sebagai pengejawantahan dari perumusan peryataan visi dan misi Kabupaten Banjar tersebut di atas, maka diringkaskan keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam Tabel 4.6 berikut: Tabel 4.6 Visi dan Misi PembangunanJangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar VISI KABUPATEN BANJAR YANG BERBUDAYA DAN RELIGIUS

MISI

Misi 1 : Mewujudkan Kabupaten Banjar yang

religius, dan berbudaya luhur; adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi sikap toleran, rukun, dan damai, menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta membina, memberdayakan dan menerapkan nilai-nilai luhur budaya Banjar yang merupakan warisan leluhur sebagai alat pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat Banjar yang mandiri dan berdaya saing serta memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Banjar Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia; adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia,dan menjunjung nilai-nilai


IV-13


VISI

KABUPATEN BANJAR YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING

BAB IV

MISI luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat penyelenggaraan Misi 3 : Mewujudkan kepemerintahan yang baik, dan pelayanan prima; adalah membangun dan memperkuat tata kelola pemerintah yang baik dan pembentukan aparatur yang berkemampuan tinggi, professional, bersih (bebas korupsi, kolusi dan nepotisme/KKN), bertangung jawab dan beribawa, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam optimalisasi pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antar legislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum pembangunan ekonomi Misi 4 : Memantapkan kerakyatan yang berdaya saing dan mendorong pertumbuhan investasi; adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah berbasis pada potensi sumber daya daerah melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan dan ekonomi kerakyatan yang dilandasi pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek, membangun infrastruktur yang maju; perkuatan perekonomian lokal berbasis keunggulan daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan dengan mengedapkan tranparansi dan akuntabilitas Misi 5 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan; adalah meningkatkan pembangunan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal; menanggulangi kemiskinan dan


IV-14


VISI

BAB IV

MISI

Misi 6:

pengangguran; menyediakan akses yang sama terhadap berbagai pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; adalah memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan, serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.

Misi 1 didasari oleh kondisi kabupaten Banjar memiliki tradisi keagamaan yang kental yang tercermin dalam lambing daerah BARAKAT (Berkah/penuh rasa syukur) yang mencerminkan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya, masyarakat yang religius menjadikan nilai-nilai luhur agama landasan moral dan etika hidup, memelihara kerukunan intern dan antar umat beragama, selain itu secara historis dan budaya lokal masyarakat Banjar memiliki beberapa potensi untuk berkembangnya keragaman budaya pada RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

IV-15


BAB IV

tatanan internalnya sebagai alkurturasi dengan etnis lain dengan budaya terbukanya masyarakat Banjar, hal ini ditunjukan oleh keragaman penduduk menurut suku yang mendiami wilayah Kabupaten Banjar yaitu: Suku Banjar sekitar 87,81%, Suku Jawa sekitar 7,24%, Suku Madura sekitar 3,17%, Suku Bukit sekitar 0,42% dan Suku Sunda sekitar 0,29%. Meskipun bergamnya etnis di Kabupaten Banjar, namun budaya Banjar tetap menjadi ruh bagi prilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan, selain itu kelangsungan budaya Banjar secara komunitas sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada (strengthening of Banjar culture) Misi 2 didasari oleh jumlah penduduk Kabupaten Banjar tahun 2010 sekitar 506.839 jiwa dengan jumlah pencari kerja mencapai 4109 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,72%. Sementara itu sampai tahun 2010 pembangunan manusia di Kabupaten Banjar masih di kategorikan menengah dengan IPM 70,94 (antara 66-79,99) berdasarkan status pembangunan manusia suatu wilayah oleh UNDP, dengan indikator pendidikan: melek hurup 96,03% dan rata-rata lama sekolah 7,25 hal ini menunjukan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Banjar memiliki tingkat pendidikan pada tingkat SLTP kelas 2 dan sebesar 3,97% penduduk masih buta hurup. Kemudian berdasarkan


IV-16


BAB IV

tingkat kesehatan masyarakat yang ditunjukan angka harapan hidup baru mencapai 62,25 tahun dan kesejahteraan masyarakat yang di tunjuan indek daya beli masyarakat baru Rp. 643.940,- per kapita/tahun. Peningkatan jumlah penduduk yang besar harus dilihat sebagai hal yang positif karena merupakan kekuatan dan sebagai aset pembangunan nasional terutama bila besarnya penduduk tersebut memiliki kualitas yang tinggi. Besarnya penduduk dan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat tentunya akan berimplikasi pada perlunya peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang baik, kesehatan yang memadai, kesetaraan gender, serta ketersediaan lapangan kerja. Misi 3 didasari oleh tantangan yang dihadapi sampai dengan tahun 2010 yaitu masih rendahnya kinerja aparatur karena adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), masih rendahnya kualitas SDM aparatur, dan rendahnya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu pembangunan hukum dalam kerangka tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) perlu diwujudkan terutama dalam kinerja pelayanan publik dengan tolok ukur penegakan hukum/efisiensi yudisial Misi 4 didasari oleh laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Banjar tahun 2005-2025 diperkirakan akan berada pada kisaran 5% sampai 7% per


IV-17


BAB IV

tahun dan struktur ekonomi Kabupaten Banjar ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor perdagangan, pertanian, pertambangan dan penggalian, jasa. Hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta pengangguran. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis agroindustri modern dengan pola industri yang berintegrasi langsung dengan usaha tani keluarga dan perusahaan pertanian. Misi 5 didasari oleh disparitas antar wilayah dalam pembangunan yang berimplikasi pada kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, sarana prasarana dasar, akses pendidikan, kesehatan serta diskriminasi dalam berbagai aspek.


IV-18


BAB IV

Misi 6 didasari oleh sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Banjar sampai tahun 2025 adalah memulihkan dan menguatkan kembali daya dukung lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu kebijakan pengembangan sumber daya alam dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan pemerintah daerah antara lain melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Pengelolaan sumber daya alam tetap mengedepankan aspek keberlanjutan bagi generasi mendatang. Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Banjar tahun 2005-2025 tersebut dibutuhkan : 1. Keselarasan visi dan misi (alignment vision and mission) antara provinsi dan kabupaten/kota terutama metropolitan Banjar Bakula;


IV-19


BAB IV

2. Komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Banjar, masyarakat dan pelaku dunia usaha melalui kepemimpinan Bupati, melaui prinsipprinsip: kebersamaan (togetherness), kemandirian (self-help), keadilan dan keberlanjutan (sustainability). Ketiga prinsip tersebut diwujudkan melalui pendekatan

secara komprehensif, yaitu peningkatan modal

sosial (social capital), pemberdayaan (empowerment), tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance), membangun saling kepercayaan (trust each others), dan komunikasi yang sehat (health of communication); 3. Pelaksanaan pembangunan daerah secara

terintegrasi dengan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.


IV-20

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

BAB V

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 5.1.Tujuan dan Sasaran Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Banjar tahun 20052025adalah:“Kabupaten Banjar yang berbudaya, religius, mandiri dan berdaya saing Tahun 2025” Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dirumuskan tujuan dan sasaran pokok serta indikator target yang hendak dicapai 20 tahun mendatang.Tujuan pokok dijabarkan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, dan sasaran pokok merupakan langkah yang hendak dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.Sebagai tolok ukur pencapaian sasaran, disusunlah indikator pencapaian Kinerja pembangunan jangka panjang.


V- 1


BAB V

Tabel 5.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 Misi Pembangunan Tujuan Jangka Sasaran Pokok Jangka Panjang Panjang 1. Mewujudkan Kabupaten Banjar yang religius, dan berbudaya luhur

Terciptanya nuansa 1.1. Terwujudnya nuansa religius, dan berbudaya religius di Kabupaten luhur Banjar 1.2. Terjalinnya kesetiakawanan sosial dan budaya gotong royong masyarakat di Kabupaten Banjar 1.3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat antar umat beragama. 2. Meningkatkan Kualitas Meningkatnya kecerdasan, 2.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia kreativitas, keterampilan, pemerataan dan yang berahlak mulia produktivitas dan perluasan kesempatan kemandirian masyarakat. memperoleh pendidikan 2.2. Meningkatnya kualitas budaya, iman dan taqwa

Meningkatnya derajat kesehatan masyarak.

2.3. Meningkatnya mutu dan daya saing masyarakat pada bidang pendidikan 2.4. Meningkatnya pola hidup sehat dan kualitas kesehatan lingkungan 2.5. Tersedianya daya dukung sarana dan prasarana kesehatan dan olahraga. 2.6. Terwujudnya Keluarga berkualitas dan meningkatnya peran gender dalam pembangunan di Kabupaten Banjar


V- 2


Misi Pembangunan Jangka Panjang

Tujuan Jangka Panjang

3. Mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, dan pelayanan prima

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima

4. Memantapkan pembangunan ekonomi keryakyatan yang berdaya saing dan mendorong pertumbuhan investasi

Meningkatnya kapasitas dan kualitas perekonomian daerah.

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan

Terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan

BAB V

Sasaran Pokok 3.1. Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima serta mengikuti dinamika pelayanan aparatur pemerintahan yang transparan. 3.2. Meningkatnya sinergitas pemerintahan dalam upaya mewujudkan good governance dan clean goverment 3.3. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi 4.1. Terwujudnya perkembangan industri dan UMKM berbasis sumberdaya lokal 4.2. Terwujudnya produk pertanian yang berdaya saing. 4.3. Terwujudnya potensi pariwisata daerah yang berdaya saing 4.4. Meningkatnya akses informasi dan kemudahan perizinan investasi 4.5. Terlaksananya pembangunan pusatpusat perdagangan 5.1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan 5.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sesuai dengan hirarki dan kebutuhan masyarakat.


V- 3



Tujuan Jangka Panjang

Mewujudkan Kinerja Pelayanan Sektor Transportasi Yang Handal.

6. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan

BAB V

Sasaran Pokok 5.3. Terwujudnya pembangunan daerah tertinggal dan kawasan strategis dan pengembangan wilayah 5.4. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa dan prasarana transportasi 5.5. Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban transportasi 6.1. Meningkatnya kualitas lingkungan yang bersih, bebas dari sampah, limbah, dan polusi 6.2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan 6.3. Terwujudnya pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah

Berdasarkan tabel diatas, sasaran pokok disusun pada tiap butir misi untuk menjelaskan focus dan keterkaitannya. Tahap berikutnya adalah perumusan indikator Kinerja yang menjelaskan target pencapaian sasaran pokok dimaksud selama 20 tahun.Perumusan indikator Kinerja RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025 dijelaskan pada tabel berikut.


V- 4


BAB V

Tabel 5.2 Perumusan Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar 2005-2025 Misi Pembangunan Jangka Panjang

Sasaran Pokok

Program Indikator

1. Mewujudkan Kabupaten Banjar yang religius, dan berbudaya luhur

1.1. Terwujudnya nuansa  Meningkatnya sarana dan religius di Kabupaten prasarana ibadah. Banjar  Berkembangnya pemanfaatan kebudayaan daerah dan apresiasi seni budaya bernuansa religious  Terwujudnya suasana nyaman dan menunjang aktivitas keagamaan. 1.2. Terjalinnya  Meningkatnya kesadaran kesetiakawanan masyarakat untuk memelihara sosial dan budaya dan mematuhinorma budaya gotong royong dan kearifan local. masyarakat di  Meningkatnya kepercayaan Kabupaten Banjar masyarakat terhadap Kinerja pemerintah kabupaten Banjar.  Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 1.3. Meningkatnya  Berkurangnya angka keamanan dan kejahatan/kriminalitas ketertiban  Berkurangnya gangguan masyarakat antar terhadap hak individu, umat beragama. kelompok masyarakat dan institusi.  Meningkatnya daya dukung, sarana dan kualitas pembinaan dan pelayanan aparat pelindung masyarakat (linmas) 2. Meningkatkan Kualitas 2.1. Terwujudnya  Meningkatnya wajib belajar Sumber Daya Manusia pemerataan dan pendidikan dasar yang berahlak mulia perluasan  Berkurangnya masyarakat kesempatan miskin yang tidak memperoleh memperoleh pendidikan dasar pendidikan  Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana di daerah tertinggal


V- 5



Sasaran Pokok 2.2. Meningkatnya kualitas budaya, iman dan taqwa

BAB V

Program Indikator  Pembinaan rohani bagi pemerintahan dan masyarak  Meningkatnya toleransi antar umat beragama

2.3. Meningkatnya mutu dan daya saing masyarakat pada bidang pendidikan

 Meningkatnya angka melek huruf  Berkurangnya angka putus sekolah  Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan  Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan. 2.4. Meningkatnya pola  Menurunya angka kesakitan hidup sehat dan  Menurunya penyakit menular kualitas kesehatan  Meningkatnya pembinaan dan lingkungan pendidikan pola hidup sehat bagi masyarakat  Meningkatnya akses terhadap sarana kesehatan lingkungan 2.5. Tersedianya daya  Meningkatnya daya dukung dukung sarana dan sarana dan prasarana prasarana pendidikan kesehatan dan  Meningkatnya daya dukung olahraga. sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau secara geografis maupun biaya  Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana keagamaan sesuai peraturan yang berlaku  Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana seni, budaya dan olahraga yang terpadu 2.6. Terwujudnya  Meningkatnya pengguna KB Keluarga berkualitas menuju Keluarga berkualitas dan meningkatnya  Meningkatnya partisipasi peran gender dalam perempuan dalam pembangunan di pembangunan. Kabupaten Banjar RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

V- 6


Misi Pembangunan Jangka Panjang 3. Mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, dan pelayanan prima

Sasaran Pokok

BAB V

Program Indikator

3.1. Terwujudnya  Struktur Organisasi pelayanan publik Pemerintahan Daerah (SOPD) yang sesuai dengan yang mengedepankan minim standar pelayanan struktur kaya fungsi. prima serta  Terciptanya keseimbangan mengikuti dinamika formasi antara jabatan pelayanan aparatur structural dan fungsional di pemerintahan yang setiap SOPD. transparan.  Terciptanya sistem karir yang berbasis pada kompetensi, Kinerja, profesionalisme dan kehandalan.  Terciptanya akuntabilitas aparatur pemerintah daerah melalui penerapan sistem penghargaan dan hukuman.  Meningkatnya akses masyarakat kepada dokumendokumen yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.  Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Kabupaten Banjar. 3.2. Meningkatnya  Meningkatnya kualitas dan sinergitas kuantitas fasilitas public sesuai pemerintahan dalam dengan standar kebutuhan upaya mewujudkan masyarakat. good governance  Meningkatnya Indeks dan clean Kepuasan Masyarakat goverment terhadap layanan pemerintah daerah  Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 3.3. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi

 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum  Meningkatnya pembinaan, pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.


V- 7


Misi Pembangunan Jangka Panjang 4. Memantapkan pembangunan ekonomi keryakyatan yang berdaya saing dan mendorong pertumbuhan investasi

Sasaran Pokok

BAB V

Program Indikator

4.1. Terwujudnya  Meningkatnya penggunaan perkembangan bahan baku lokal oleh industri industri dan UMKM dan UMKM berbasis  Meningkatnya penggunaan sumberdaya lokal tanaga kerja local untuk bekerja di industri dan UMKM  Meningkatnya jumlah UMKM yang sehat  Meningkatnya kemampuan pengelolaan dan fasilitasi akses permodalan 4.2. Terwujudnya produk  Terwujudnya produk khusus pertanian yang minapolitan yang berdaya berdaya saing. saing 4.3. Terwujudnya  Meningkatnya kualitas potensi pariwisata lingkungan kawasan pariwisata daerah yang di Kabupaten Banjar berdaya saing  Meningkatnya pengelolaan daerah tujuan wisata  Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata  Meningkatnya pola kerjasama, kemitraan dan promosi wisata 4.4. Meningkatnya akses  Meningkatnya kemampuan informasi dan berwirausaha bagi para pelaku kemudahan UMKM perizinan investasi  Meningkatnya pelayanan pemerintah berupa perizinan satu pintu  Terwujudnya pelayanan investasi yang mudah, murah, cepat, dan pasti  Meningkatnya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan investasi secara kuantitas dan kualitas 4.5. Terlaksananya  Revitalisasi pasar tradisional pembangunan dan penataan pedagang pusat-pusat informal (PKL) perdagangan  Meningkatnya pemasaran hasil produk unggulan lokal di kawasan objek wisata


V- 8



Sasaran Pokok

BAB V

Program Indikator  Meningkatnya fasilitas yang mendukung pemasaran produk unggulan  Meningkatnya jumlah sentra perdagangan produk unggulan  Meningkatnya jangkauan pasar produk unggulan

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan

5.1. Meningkatnya peran  Meningkatnya keterlibatan serta masyarakat masyarakat dalam proses dalam pembangunan, dari pembangunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan Pemantauan pembangunan 5.2. Meningkatnya  Meningkatnya sarana dan kualitas dan prasarana publik di setiap WP kuantitas yang berkualitas dan sesuai infrastruktur sesuai kebutuhan penduduk. dengan hirarki dan  Meningkatnya peran dan fungsi kebutuhan wilayah sesuai dengan arahan masyarakat. RTRW. 5.3. Terwujudnya  Meningkatkan percepatan pembangunan pembangunan daerah daerah tertinggal tertinggal dan kawasan dankawasan strategis. strategis.  Meningkatkan aksesibilitas daerah tertinggal. 5.4. Meningkatkan  Idealisasi simpul-simpul kinerja pelayanan transportasi darat jasa dan prasarana  Mengoptimalkan kinerja transportasi prasarana dan fasilitas transportasi darat yang ada 5.5. Meningkatkan  Meningkatkan kelaikan sarana keselamatan, transportasi yang berwawasan keamanan, dan lingkungan ketertiban  Meningkatkan kelaikan transportasi prasarana fasilitas keselamatan transportasi darat  Tersedianya kebijakan, norma, dan prosedur di bidang transportasi darat  Peningkatan kedisiplinan pengguna lalu lintas


V- 9


Misi Pembangunan Jangka Panjang 6. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan

Sasaran Pokok

BAB V

Program Indikator

6.1. Meningkatnya  Berkurangnya tingkat kualitas lingkungan pencemaran lingkungan yang bersih, bebas  Meningkatnya daya dukung dari sampah, sarana dan prasarana limbah, dan polusi kebersihan 6.2. Terwujudnya  Meningkatnya penambangan pengelolaan sumber sumber daya alam yang sesuai daya alam yang dengan peraturan yang telah efisien, ramah ditetapkan, sehingga dapat lingkungan dan digunakan untuk kepentingan berkelanjutan kehidupan masyarakat saat ini dan yang akan dating  Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dengan teknologi yang ramah lingkungan  Berkurangnya kegiatan penambangan tanpa izin 6.3. Terwujudnya pola  Meningkatnya kuantitas dan pemanfaatan ruang kualitas ruang terbuka hijau yang sesuai dengan  Meningkatnya kualitas tata ruang wilayah kawasan permukiman yang terkait dengan ketersediaan fasilitas umum dan sosial yang sesuai dengan standar/ketentuan yang ada.  Berkurangnya tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang  Tidak terjadi perubahan guna lahan pada kawasan lindung


V- 10


Tahap I 2005-2010 Penyediaan Infrastruktur dan peningkatan kuantitas serta kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang untuk mendukung sektor pertanian menjadi leading sektor bagi bidang lainnya

BAB V

Tabel 5.3 Prioritas Pembangunan Dalam RPJP Kabupaten Banjar Prioritas Pembangunan Tahap II Tahap III 2010-2015 2015-2020 Peningkatan kualitas Pemantapan perekonomian pembangunan yang daerah yang mandiri dan berwawasan lingkungan dan masyarakat yang sejahtera peningkatan perekonomian yang didukung oleh daerah yang berdaya saing ketersediaan sumberdaya untuk mendukung sektor manusia yang berkualitas pertanian menjadi leading menuju agro industri sector bagi bidang lainnya


V- 10

Tahap IV 2020-2025 Pemantapan perekonomian daerah yang tangguh, mandiri dan berdaya saing berbasis agro industri dengan ditunjang peningkatan jaringan pemasaran yang luas, penguatan industri pengolahan, jasa dan perdagangan


BAB V

5.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Penentuan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan proses pendefinisian visi dan misi menjadi tahapan dan prioritas pembangunan per lima tahun selama 20 (dua puluh) tahun untuk memandu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah agar lebih terarah ke pencapaian tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah ini juga merupakan pedoman untuk menyusun RPJM Daerah serta dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam proses penentuan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, terlebih dahulu akan dilakukan identifikasi tujuan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang merupakan penurunan dari visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Pengidentifikasian tujuan dan sasaran pokok dilaksanakan untuk menentukan kondisi target yang ingin dicapai per tahapan pembangunan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam upaya mencapai kondisi target tersebut. Arah kebijakan pada hakekatnya merupakan sasaran pokok terkait masalah yang dijadikan pedoman bagi penyusunan visi dan misi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).


V- 11


BAB V

Tabel 5.4 Tahapan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar 2005-2025 No 1.

Sasaran Pokok

Urusan

Kondisi Awal

1.1. Terwujudnya Kebudayaan 1. Kurangnya nuansa religius di pemanfaatan Kabupaten kebudayaan Banjar daerah dan apresiasi seni budaya bernuansa religius 2. Perlunya pengembangan kehidupan beragama masyarakat 1.2. Terjalinnya kesetiakawanan sosial dan budaya gotong royong masyarakat di Kabupaten Banjar

Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Mulai lunturnya budaya gotong royong dan kesetiakawanan sosial.

2005-2010 1. Mencanangkan pembangunan fasilitas seni dan budaya Banjar yang bernuansa religius 2. Meningkatkan sarana dan prasarana ibadah masyarakat

1. Meningkatkan kesadaran gotong royong di masyarakat. 2. Menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial, dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat.


Tahapan Kebijakan 2010-2015 2015-2020 1. Meningkatkan 1. Terwujudnya kesadaran penerapan nilai-niai masyarakat kehidupan terhadap budaya beragama dalam Banjar praktek 2. Meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan sarana pemerintahan dan prasarana 2. Terwujudnya ibadah masyarakat suasana yang nyaman dan menunjang aktivitas keagamaan 1. Meningkatkan rasa 1. Memantapkan rasa kesetiakawanan kesetiakawanan sosial dan sosial dan kepedulian dalam kepedulian dalam kehidupan kehidupan masyarakat. masyarakat. 2. Menumbuhkan 2. Menumbuhkan rasa rasa kesetiakawanan kesetiakawanan sosial, gotong social, royong dan royong dan kepedulian dalam kepedulian dalam kehidupan kehidupan masyarakat. masyarakat.

V- 12

Kondisi Akhir 2020-2025 1. Terwujudnya 1. Terwujudnya penerapan nilai-niai nuansa religius kehidupan di berbagai beragama dalam aspek bermasyarakat dan kehidupan dalam praktek masyarakat penyelenggaraan 2. Meningkatnya pemerintahan kehidupan 2. Meningkatkan beragama kualitas sarana dan masyarakat prasarana ibadah untuk menunjang aktivitas keagamaan 1. Mempertahankan Meningkatnya rasa rasa kesetiakawanan kesetiakawanan sosial dan kesetiakawanan kepedulian dalam sosial, kepedulian kehidupan dalam masyarakat masyarakat. serta budaya 2. Menumbuhkan gotong royong di rasa masyarakat. kesetiakawanan social, gotong royong dan kepedulian.


No

2.

Sasaran Pokok

Urusan

Kondisi Awal

1.3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat antar umat beragama.

Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

1. Belum optimalnya daya dukung penciptaan kondisi aman, tentram dan damai 2. Belum optimalnya pola pembinaan dan koordinasi/kerja sama dengan lembaga keamanan terhadap SDM

2.1. Terwujudnya pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan

Pendidikan

1. Masih

rendahnya angka pastiripasi murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan.

2005-2010 1. Meningkatkan rasio Linmas dibandingkan dengan jumlah penduduk. 2. Meningkatkan kualitas anggota Linmas. 3. Mencanangkan pelaksanaan kerjasama pengamanan lingkungan antara masyarakat, pemerintah dengan aparat keamanan.

1. Melaksanakan wajardikdas 9 tahun. 2. Mencanangkan pendidikan anak usia dini 3. Meningkatkan manajemen


BAB V Tahapan Kebijakan 2010-2015 2015-2020 1. Menciptakan 1. Memantapkan kondisi keamanan, pelaksanaan ketertiban kerjasama dengan dilingkungan aparat keamanan masyarakat lain dalam upaya 2. Meningkatkan penciptaan situasi kerjasama dengan kamtibmas yang aparat keamanan lebih baik dan lain dalam upaya kondusif. penciptaan situasi 2. Mewujudkan kamtibmas yang penguatan lebih baik dan kelembagaan kondusif. linmas yang lebih profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.

Mewujudkan wajar dikdas 9 Tahun 2. Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. 3. Mencanangkan wajar dikdas 12 Tahun 1.

V- 13

1. Mewujudkan wajar dikdas 12 Tahun 2. Mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas 3. Meningkatkan kualitas SMK

Kondisi Akhir 2020-2025 1. Memantapkan 1. Meningkatnya penguatan keamanan, kelembagaan ketentraman linmas yang lebih dan kedamaian profesional di lingkungan terutama dalam masyarakat. pencegahan 2. Meningkatnya terjadinya kerja sama gangguan dengan kamtibmas. lembaga 2. Mempertahankan keamanan situasi kamtibmas 3. Mewujudkan yang lebih baik dan penguatan kondusif. kelembagaan linmas yang lebih profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. 1. Meningkatkan 1. Meningkatnya wajar dikdas 12 APM pada Tahun setiap jenjang 2. Mempertahankan pendidikan. kualitas pendidikan 2. Meningkatnya anak usia dini kualitas 3. Mempertahankan pendidikan kualitas SMK anak usia dini


No

Sasaran Pokok

Urusan

Kondisi Awal 2. Belum

2.2. Meningkatnya kualitas budaya, iman dan taqwa

Kebudayaan

optimalnya pendidikan anak usia dini. 3. Belum meratanya kesempatan urituk memperoleh pelayanan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin 4. Masih lemahnya kreativitas dan inovasi dalam pengembanga n pendidikan. 1. Kurangnya pemanfaatan kebudayaan daerah dan apresiasi seni budaya bernuansa religious 2. Perlunya peningkatkan

BAB V

2005-2010 pelayanan 4. pendidikan 4. Mencanangkan SMK berbasis life skill sesuai 5. kebutuhan pasar 5. Meningkatkan mutu pendidikan 6. dan tenaga pendidik 7.

8.

1. Mencangkan pembangunan fasilitas seni dan budaya Banjar 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya Banjar


Tahapan Kebijakan 2010-2015 2015-2020 Mengembangkan berbasis life skill SMK berbasis life sesuai kebutuhan skill sesuai pasar. kebutuhan pasar 4. Meningkatkan Mengembangkan kualitas sekolah sekolah berbasis berbasis internasional. internasional Meningkatkan 5. Meningkatkan beasiswa bagi program beasiswa siswa/siswi bagi siswa/siswi berprestasi berprestasi Melibatkan peran 6. Meningkatkan pihak swasta dalam peran pihak swasta bidang pendidikan dalam bidang Meningkatkan pendidikan kesempatan 7. Meningkatkan pendidikan bagi kesempatan masyarakat miskin pendidikan bagi masyarakat miskin

1. Memperkenalkan bahasa dan budaya Banjar serta kearifan lokal sejak Sekolah Dasar 2. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan peninggalan

V- 14

1. Melestarikan budaya dan assetaset bersejarah 2. Meningkatkan pengelolaan dan revitalisasi kawasan bersejarah di Kabupaten Banjar untuk menjaga

Kondisi Akhir 2020-2025 berbasis life skill 3. Meratanya sesuai kebutuhan kesempatan pasar untuk 4. Mempertahankan memperoleh kualitas sekolah pelayanan berbasis pendidikan. internasional 4. Meningkatnya 5. Meningkatkan sekolah-sekolah pelaksanaan kejuruan yang program beasiswa berorientasi bagi siswa/siswi pasar, berbasis berprestasi. potensi wilayah 6. Meningkatkan dan life skills peran pihak swasta yang memiliki dalam bidang daya saing pendidikan internasional. 7. Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat miskin 1. Mempertahankan 1. Meningkatnya kualitas asset-aset kualitas cagar kekayaan budaya budaya dan Banjar asset-aset 2. Mencanagkan kekayaan program budaya budaya Banjar dan bangunan 2. Meningkatnya bersejarah pada promosi, tingkat inovasi, dan Internasional kreativitas


No

Sasaran Pokok

2.3. Meningkatnya mutu dan daya saing masyarakat pada bidang pendidikan

Urusan

Pendidikan

Kondisi Awal

BAB V

Tahapan Kebijakan 2005-2010 2010-2015 2015-2020 3. Menanamkan budaya lokal kelestariannya toleransi dan 3. Meningkatkan 3. Mencanangkan sikap saling penanaman program promosi menghargai sejak toleransi dan sikap budaya dan di Sekolah Dasar saling menghargai bangunan sejak di Sekolah bersejarah di Dasar tingkat nasional

jati diri masyarakat seperti solidaritas sosial, dan budaya berperilaku positif. 1. Masih 1. Mencanangkan rendahnya mutu Program Gemar pendidikan Membaca Bagi masyarakat. anak usia sekolah 2. Masih 2. Mencanangkan rendahnya daya Program saing peningkatan masyarakat kualitas guru dibidang sesuai dengan pendidikan dan standar yang keahlian telah ditetapkan. lainnya.


1. Mewujudkan 1. Mendorong masyarakat yang peningkatan mampu membaca ketertarikan dan menulis masyarakat lulusan 2. Meningkatkan SMA/MA/SMK kualitas guru untuk melanjutkan sesuai dengan pendidikan ke standar yang Perguruan Tinggi telah ditetapkan. 2. Meningkatkan 3. Meningkatkan kuantitas dan ketertarikan kualitas siswa/I SMP/MTs perpustakaan untuk daerah dan melanjutkan perpustakaan sekolah ke SMK berjalan hingga ke yang sesuai tingkat desa. dengan 3. Meningkatkan kebutuhan tenaga keberadaan kerja. institusi pendidikan formal dan nonformal terkait pertanian

V- 15

2020-2025

Kondisi Akhir pengembangan seni dan budaya

1. Mewujudkan 1. Meningkatnya masyarakat yang kualitas cerdas dan pendidian dan terampil dalam keterampilan berbagai bidang masyarakat. dalam menunjang 2. Meningkatnya sektor pertanian daya saing sebagai leading masyarakat sector. Kabupaten Banjar terhadap masyarakat di luar Kabupaten Banjar.


No

Sasaran Pokok 2.4. Meningkatnya pola hidup sehat dan kualitas kesehatan lingkungan

Urusan Kesehatan

BAB V

Kondisi Awal

2005-2010 1. Mewujudkan 1. Masih pencapaian terbatasnya standar tenaga medis pelayanan dan fasilitas minimal kesehatan. kesehatan 2. Belum terhadap optimalnya masyarakat pelayanan miskin. kesehatan 2. Melaksanakan terhadapmasyar Pelayanan akat. kesehatan di puskesmas secara gratis melalui jaminan pelayanan kesehatan.

1.

2.

3.

4.

5.


Tahapan Kebijakan 2010-2015 2015-2020 Meningkatkan 1. Meningkatkan kesadaran kualitas tenaga masyarakat akan tenaga di bidang pentingnya budaya pelayanan hidup sehat kesehatan Meningkatkan 2. Meningkatkan penyuluhan/sosialis penyuluhan tentang asi tentang kesehatan ibu lingkungan dan hamil dan budaya hidup yang kesehatan bayi. sehat kepada 3. Meningkatkan masyarakat. akses masyarakat Meningkatkan kepada fasilitaspenyuluhan tentang fasilitas kesehatan gizi dan program yang tersedia. imunisasi 4. Meningkatkan Meningkatkan fasilitas pendukung kuantitas dan bagi tenaga medis kualitas sarana dan di daerah pelayanan kesehatan hingga menjangkau desadesa. Menyediakan fasilitas pendukung bagi tenaga medis di daerah

V- 16

Kondisi Akhir 2020-2025 1. Mewujudkan 1. Meningkatnyak pemberdayaan ualitas masyarakat kesehatan dalam rangka masyarakat. penguatan 2. Memadainya kemandirian jumlah tenaga terhadap medis dan pelayanan fasilitas kesehatan dan kesehatan. kesadaran akan 3. Meningkatnya gizi dan pola pelayanan hidup sehat. kesehatan 2. Meningkatkan terhadap informasi layanan masyarakat. kesehatan hingga tingkat desa 3. Mempertahankan fasilitas pendukung bagi tenaga medis di daerah


No

Sasaran Pokok 2.5. Tersedianya daya dukung sarana dan prasarana kesehatan dan olahraga.

2.6. Terwujudnya

Keluarga berkualitas dan meningkatnya peran gender dalam pembangunan di Kabupaten Banjar

BAB V

Tahapan Kebijakan 2005-2010 2010-2015 2015-2020 Kesehatan 1. Masih minimnya 1. Rintisan 1. Mewujudkan 1. Mewujudkan Olahraga fasilitas penyelenggaraan sarana prasarana sarana prasarana pendukung even olahraga sebagai daya sebagai daya untuk prestasi dukung kesehatan dukung kesehatan meningkatkan 2. Menyediakan 2. Meningkatkan 2. Meningkatkan sarana fasilitas sarana Kualitas dan Kualitas dan prasarana untuk olahraga kuantitas atlet kuantitas atlet kesehatan dan umum berprestasi berprestasi olahraga masyarakat 3. Rintisan penyelenggaraan even olahraga prestasi 4. Menyediakan fasilitas sarana untuk olahraga umum masyarakat Pemberdaya 1. Minimnya 3. Peningkatan 1. Meningkatkan 1. Meningkatkan an partisipasi pengguna KB layanan KB bagi partisipasi program Perempuan masyarakat menuju keluarga berbagai lapisan KB bagi pria dan dalam program berkualitas masyarakat 2. Optimalisasi peran Keluarga KB khususnya 4. Meningkatnya 2. Peningkatan peran gender dalam Berencana pria partisipasi gender dalam organisasi 2. Rendahnya perempuan organisasi pemerintahan, partisipasi dilembaga pemerintahan, politik, dan dunia perempuan pemerintah politik, dan dunia usaha dalam usaha organisasi pemerintahan, politik, dan dunia usaha Urusan

Kondisi Awal


V- 17

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Kondisi Akhir 2020-2025 Mewujudkan Tersedianya sarana prasarana fasilitas sebagai daya pendukung untuk dukung kesehatan meningkatkan Meningkatkan sarana prasarana Kualitas dan kesehatan kuantitas atlet olahraga. berprestasi Rintisan penyelenggaraan even olahraga prestasi Menyediakan fasilitas sarana untuk olahraga umum masyarakat Pengendalian laju 1. Menurunnya pertumbuhan laju penduduk yang pertumbuhan berkelanjutan penduduk melalui program KB 2. Meningkatnya Peningkatan keluarga kualitas SDM berkualitas perempuan dan 3. Terwujudnya kesadaran untuk peran gender pembangunan dalam pembangunan di Kabupaten Banjar


No 3.

Sasaran Pokok

3.1. Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima serta mengikuti dinamika pelayanan aparatur pemerintahan yang transparan.

BAB V

Tahapan Kebijakan Kondisi Akhir 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 Otonomi 1. Belum 1. Memperbaiki 1. Meningkatkan 1. Meningkatkan 1. Mempertahankan 1. Tersedianya Daerah, optimalnya sistem pelayanan sistem pelayanan kualitas system kondisi pelayanan pelayanan Pemerintaha pelayanan publik/perizinan publik/ perizinan pelayanan publik yang sesuai publik yang n Umum, publik terhadap kearah system kearah sistem publik/perizinan dengan standar prima Administrasi masyarakat. pelayanan yang pelayanan yang 2. Memantapkan pelayanan 2. Terbangunya Keuangan 2. Sarana dan lebih sederhana, lebih sederhana, pelayanan publik 2. Peningkatan aparatur Daerah, Prasarana transparan, dan transparan, dan yang prima fasilitas dan pemerintah Perangkat Perkantoran lebih memiliki lebih memiliki 3. Terbangunya pelayanan daerah yang Daerah, kurang kepastian. kepastian. kantor perkantoran baru profesional Kepegawaia memadai 2. Pembinaan dan 2. Peningkatan pemerintahan yang yang terpadu 3. Fasilitas n dan (kapasitas yang pengembangan kapasitas sumber baru dan terpadu perkantoran Persandian. kurang) dan kemampuan daya aparatur dalam upaya belum terpadu sumber daya pemerintah dalam pelayanan aparatur pelayanan prima publik memadai pemerintah dalam 3. Sosialisasi dan dan terpadu pelayanan prima proses 3. Identifikasi perpindahan kebutuhan dan perkantoran kelayakan pemerintahan wilayah perkantoran baru Urusan

Kondisi Awal


V- 18


No

Sasaran Pokok

Urusan

Kondisi Awal

3.2. Meningkatnya sinergitas pemerintahan dalam upaya mewujudkan good governance dan clean goverment

Otonomi Daerah, Pemerintaha n Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaia n dan Persandian.

1. Belum sesuainya penempatan pegawai dengan kompetensi pendidikan dan pola karir yang jelas 2. Belum efektif dan efisienya system organisasi dan tata kerja.

3.3. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Rendahnya peran masyarakat dalam pesta demokrasi.

2005-2010 1. Membentuk system organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien 2. Mendorong terbentuknya jabatan fungsional sesuai kompetensinya 3. Meningkatkan kualitas para aparat pemerintahan 4. Meningkatkan disiplin pegawai 5. Mengimplement asikan sisdur reward & punishment pegawai.

Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terkait proses pemilihan umum.


BAB V Tahapan Kebijakan Kondisi Akhir 2010-2015 2015-2020 2020-2025 1. Meningkatkan 1. Mewujudkan 1. Mewujudkan good 1. Tercapainya sisdur reward & penyempurnaan governance dalam kesesuaian punishment satuan organisasi system penempatan pegawai. pemerintah daerah pemerintahan di pegawai 2. Mempermudah (SOPD) kearah Kabupaten Banjar dengan akses masyarakat organisasi yang 2. Mewujudkan kompetensi untuk terlibat dalam efektif dan efisien perencanaan pendidikan dan proses 2. Mewujudkan sistem partisipatif dalam pola karir yang pembangunan. kepegawaian yang pembanguan jelas professional 2. Meningkatnya 3. Memantapkan kapasitas kompetensi,kinerja, organisasi sertakehandalanapa dalam rangka raturnya meningkatkan yangdilakukan profesionalitas secarabertahap dalam kinerja danberkelanjutan birokrasi yang 4. Meningkatkanpartisi ramping struktur pasimasyarakat dalamperencanaan, 3. Terciptanya pelaksanaan system birokrasi danpengendalianpe yang efektif dan mbangunan. efisien.

Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum.

V- 19

Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum.

Mempertahankan tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum.

Meningkatnnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pesta demokrasi.


No 4.

Sasaran Pokok

4.1. Terwujudnya perkembangan industri dan UMKM berbasis sumberdaya lokal

Urusan

Kondisi Awal

 Industri, 1. Masih Koperasi kurangnya dan jumlah koperasi UMKM yang aktif untuk  Penana melayani man masyarakat Modal, 2. Masih  Perdaga rendahnya ngan manajemen dan kualitas produk UMKM 3. Masih redahnya penggunaan teknologi ramah lingkungan di UMKM

1.

2. 3.

4.

BAB V

2005-2010 Optimalisasi 1. pemanfatan koprasi oleh masyarakat Meningkatkan jumlah industri manufaktur Mewujudkan terlaksananya 2. kerjasama dalam pengembangan industri berbasis potensi lokal Meningkatkan industri manufaktur

4. Masih rendahnya akses UMKM terhadap informasi pasar dan permodalan

3.

4.


Tahapan Kebijakan 2010-2015 2015-2020 Mengkelompokan 1. Meningkatkan dan keterlibatan mengembangkan masyarakat lokal kawasan menjadi untuk terlibat di kawasan jasa dalam kegiatan perdagangan, jasa perdagangan. UMKM dan 2. Meningkatkan industri kreatif pengetahuan, Menyiapkan pembinaan dan infrastruktur, motivsi bagi berupa jalan, masyarakat pelaku pusat usaha dan kegiatan perdagangan dan jasa perdagangan, fasilitas UMKM dan industri pendukung jasa kreatif terkait perdagangan penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran, Menetapkan dan kemudahan AMDAL bagi untuk mengakses kawasan yang permodalan akan 3. Meningkatkan dikembangkan kualitas menjadi sentra infrastrukturdan UMKM, industri fasilitas pendukung kreatif, serta pusat kegiatan jasa perdagangan perdagangan, Meningkatkan UMKM dan industri kondisi iklim kreatif.

V- 20

Kondisi Akhir 2020-2025 1. Terserapnya 1. Menguatkan produk UMKM di (dari segi pasar regional, ekonomi dan nasional bahkan penggunaan internasional teknologi ramah 2. Meningkatnya lingkungan) kualitas produk UMKM dan UMKM. industri kreatif 3. Meningkatnya agar lebih akses mandiri dan UMKMterhadap berdaya saing. informasi pusat dan 2. Meningkatkan mengakses promosi hasilpermodalan hasil UMKM dan industri kreatif pada tingkat internasional.


No

Sasaran Pokok

4.2. Terwujudnya produk pertanian yang berdaya saing.

BAB V

Tahapan Kebijakan 2005-2010 2010-2015 2015-2020 investasi yang 4. Meningkatkan menarik dan kualitas dan memudahkan bagi jangkauan investor baik pelayanan jasa dalam mauun luar perdagangan, dari negeri skala kabupaten 5. Mencanangkan menjadi skala kerjasama antar regional daerah produsen 5. Mendorong dengan pasarpeningkatan pasar yang investasi terhadap menjadi target UMKM dan industri penjualan hasilkreatif. hasil industri 6. Meningkatkan promosi hasil-hasil UMKM dan industri kreatif pada tingkat nasional. Pertanian 1. Belum 1. Revitalisasi 1. Menumbuhkemban 1. Mendorong Perkebuna optimalnya Kawasan gkan sistem terbentuknya n penggunaan pertanian, manajemen klaster industriKehutanan teknologi perkebunan, terpadu antar industri pengolahan Perikanan pertanian, peternakan, komoditas hasil pertanian, perkebunan, Perikanan dalam pertanian, perkebunan, peternakan, aglomerasi perkebunan, peternakan, Perikanan ekonomi peternakan, perikanan yang 2. Belum 2. Mencanangkan Perikanan dan ramah lingkungan. terwujudnya intensifikasi wilayah sentra 2. Mendorong kawasan pertanian, produksi terbentuknya agropolitan 'one perkebunan, 2. Mengelola dan industri-industri Urusan

Kondisi Awal


V- 21

2020-2025

1. Mendorong pengembangan industri pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan di sektor hilir 2. Mendorong terciptanya linkage (keterkaitan) antara daerah produsen (penghasil

Kondisi Akhir

1. Terwujudnya kawasan agropolitan 'one village one product' berbasis potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal yang mandiri, berteknologi


No

Sasaran Pokok

Urusan

Kondisi Awal

2005-2010 village one peternakan,Perik product' anan) berbasis 3. Pencanangan potensi sumber pengolahan hasildaya alam dan hasil pertanian, sumber daya perkebunan, manusia lokal peternakan, yang mandiri, Perikanan berteknologi dan berdaya saing.

4. Mencanangkan program 'one village one product' dalam rangka mendukung kegiatan promosi hasil pertanian, perkebunan, peternakan,


BAB V Tahapan Kebijakan 2010-2015 2015-2020 Melaksanakan pengolahan intensifikasi lahan hasilpertanian, pertanian, perkebunan, perkebunan, peternakan, peternakan, perikanan yang Perikanan teraglomerasi dan 3. Mendorong ramah lingkungan. masyarakat untuk 3. Mencanangkan terlibat pada sektor kerja sama antara pertanian dan petani dengan industri pengolahan industri hasil pertanian pengelolaan hasil yang ramah pertanian, lingkungan perkebunan, peternakan, perikanan serta antara sektor industri dengan pasar-pasar yang potensial 5. Meningkatkan 4. Mendorong pengetahuan sikap penggunaan dan keterampilan teknologi pada petani dalam industri pengolahan rangka peningkatan hasil pertanian, kualitas hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan. peternakan,

V- 22

2020-2025 bahanbaku dengan daerah aglomerasi industri pengolahan) serta daerah distribusi (pasar). 3. Meningkatkan promosi terhadap hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil industri pengolahan pertanian pada tingkat internasional

4. Memantapkan kawasan agropolitan 'one village one product' yang berbasis potensi 5. Memantapkan program 'one village one product'

Kondisi Akhir dan berdaya saing. 2. Meningkatnya promosi terhadap hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil industri pengolahan pertanian pada tingkat internasional.


No

Sasaran Pokok

Urusan

Kondisi Awal

2005-2010 Perikanan dan hasil industri pengolahan.


BAB V Tahapan Kebijakan 2010-2015 2015-2020 perikanan 5. Meningkatkan 6. Meningkatkan pengetahuan infrastruktur dan masyarakat akan fasilitas pendukung penggunaan kegiatan pertanian, teknologi agardapat perkebunan, terlibat dalam peternakan,perikan industri pengolahan an dan industri hasil pertanian, pengolahan. perkebunan, peternakan, perikanan 6. Meningkatkan program 'one village one product' dalam rangka mendukung kegiatan promosi hasil pertanian, perkebunan,petern akan,perikanan dan hasil industri pengolahan.

V- 23

2020-2025 dalam rangka mendukung kegiatan promosi hasil pertanian, perkebunan, peternakan,perikan an dan hasil industri pengolahan. 6. Meningkatkan promosi hasil pertanian,perkebun an, peternakan, perikanan dan hasil industri pengolahan pertanian di tingkat internasional

Kondisi Akhir


No

Sasaran Pokok

Urusan

Kondisi Awal

2005-2010


BAB V Tahapan Kebijakan 2010-2015 2015-2020 7. Mewujudkan 7. Meningkatkan program 'one promosi hasil village one pertanian, product'dalam perkebunan, rangka mendukung peternakan, kegiatan promosi perikanan dan hasil hasil pertanian, industri pengolahan perkebunan, pertanian di tingkat peternakan, nasional melalui Perikanan dan hasil pencitraan produk industri pengolahan pertanian lokal. 8. Mencanangkan 8. Mengembangkan teknologi informasi teknologi informasi dan komunikasi dan komunikasi sebagai media pada pengembangan pembangunan agribisnis pertanian, kewilayahan perkebunan, peternakan, perikanan, pengembangan agribisnis, dan informasi pasar

V- 24

2020-2025

Kondisi Akhir


No

Sasaran Pokok

4.3. Terwujudnya potensi pariwisata daerah yang berdaya saing

Urusan Pariwisata

Kondisi Awal 1. Belum optimalnya fasilitas pelayanan di sektor pariwisata 2. Belum optimalnya promosi pariwisata di dalam dan luar negeri 3. Belum tergalinya potensi wisata lainnya 4. Masih belum regulasi yang berkenaan dengan pengembangan wisata daerah 5. Belum optimalnya pendapatan dari sektor pariwisata

1.

2.

3.

4.

5.

BAB V

2005-2010 Pengembangan 1. kegiatan pariwisata berorientasi 2. religius Meningkatkan Ketersediaan fasilitas pendukung 3. pariwisata berorientasi religius. 4. Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan 5. wisata Meningkatkan jumlah dan keragaman daerah tujuan 6. wisata Penetapan 7. wisata alam unggulan


Tahapan Kebijakan 2010-2015 2015-2020 Pengembangan 1. Mengelola dan kegiatan meningkatkan pariwisata umum kualitas Meningkatkan infrastruktur dan Ketersediaan fasiltias pendukung fasilitas daerah pariwisata pendukung yang telah ada saat pariwisata. ini. Meningkatkan 2. Meningkatkan investasi usaha kualitas lingkungan pariwisata. hidup dan Meningkatkan revitalisasi jumlah dan lama kawasan-kawasan kunjungan wisata budaya yang Meningkatkan merupakan objek jumlah dan wisata. keragaman 3. Melibatkan daerah tujuan masyarakat dalam wisata industri pariwisata Rintisan regulasi (sebagai penyedia pariwisata jasa dan fasilitas Pengembangan pendukung kegiatan wisata kegiatan wisata) alam 4. Meningkatkan promosi hasil-hasil pertanian dan industri pengolahan sebagai ciri khas objek wisata.

V- 25

1.

2.

3.

4.

5.

2020-2025 Meningkatkan potensi kawasan pariwisata agar lebih menarik bagi para wisatawan. Meningkatkan kelengkapan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan wisata. Meningkatkan kualitas/pengetah uan masyarakat tentang industri pariwisata dan kegiatan bangkitannya. Meningkatkan promosi daerah wisata dan potensi wisata alam pada tingkat Internasional Terwujudnya penataan kawasan pariwista daerah

Kondisi Akhir 1. Meningkatnya fasilitas pelayanan di kawasan pariwisata. 2. Meningkatnya promosi pariwisata nusantara didalam dan di luar negeri 3. Terseedianya regulasi yang berkenaan dengan pengembanga n wisata daerah 4. Optimalnya pendapatan dari sektor pariwisata 6. Terbukanya akses wisata religius kelampayan


No

Sasaran Pokok

Urusan

4.4. Meningkatnya Perizinan akses informasi Penanaman dan kemudahan modal Informasi perizinan dan investasi komunikasi

Kondisi Awal

2005-2010 5. Studi kelayakan pembangunan aksesibilitas (infrastruktur) wisata religius daerah kelampayan.

1. Belum 1. Penyederhanaa efisienya n pelayanan pengurusan perizinan perizinan investasi 2. Belum 2. Mengadakan kondusifnya promosi pada iklim investasi. skala nasional 3. Belum dan memadainya internasional sarana dan terhadap prasarana sektor-sektor pendukung yangpotensial kegiatan dan investasi. menguntungkan untuk dikembangkan di Kabupaten Banjar.


BAB V Tahapan Kebijakan 2010-2015 2015-2020 2020-2025 5. pengembangan 6. Peningkatan aksesibilitas aksesibilitas (infrastruktur) wisata religius wisata religius daerah daerah kelampayan kelampayan 6. Meningkatkan promosi daerah wisata dan potensi wisata alam pada tingkat nasional. 1. Mendorong 1. Meningkatkan iklim 1. Mempertahankak terciptanya investasi yang ondisi iklim hubungan yang kondusif bagi investasi yang baik dan saling investor. kondusif bagi percaya antara 2. Meningkatkan investor pemerintah dan kualitas 2. Memeliharasaran masyarakat lembagapendukung a dan prasarana terhadap investor, investasi yang pendukung serta antara aman, terpercaya kegiatan investor terhadap dan memudahkan investasi. pemerintah dan proses investasi. masyarakat. 3. Meningkatkan 2. Menerapkan kualitas sarana dan sistem insentif prasarana bagi para investor pendukung yang hendak kegiatan investasi. berinvestasi di Kabupaten Banjar.

V- 26

Kondisi Akhir

1. Terciptanya pelayan terpadu dan efisien 2. Terciptanya iklim yang kondusif bagi investor 3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan investasi.


No

Sasaran Pokok

Urusan

Kondisi Awal 4. Belum tersedianya media informasi dan komunikasi yang handal

2005-2010 3. Peningkatan Layanan Informasi secara terpadu, murah, sehat dan aman ke desa – desa 4. Pembinaan, Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi. 5. Mendorong terciptanya lembagalembaga keuangan yang aman dan terpercaya.


BAB V Tahapan Kebijakan Kondisi Akhir 2010-2015 2015-2020 2020-2025 3. Optimalisasi 4. Peningkatan 3. Pengembangan 4. Tersedianya Layanan Kerjasama Komunikasi dan media informasi Informasi secara Informasi dengan Informasi dengan dan komunikasi terpadu, murah, Mass Media Media Massa yang handal sehat dan aman 5. Peningkatan 4. Optimalisasi serta ke desa – desa pengawasan dan Pembinaan, pemanfaatan 4. Peningkatan pengendalian Pengendalian kemajuan Fasilitasi, terhadap jasa Pos teknologi dalam Pembinaan, layanan pos, Telekomunikasi pengembangan Pengendalian telekomunikasi dan dan Frekuensi. potensi daerah Pos informatika 5. Tersedianya Telekomunikasi layanan publik dan Frekuensi. dalam 5. Memeratakan pengaturan dan informasi dan pembinaan kemudahan kepada jasa akses mencari layanan pos, investor dan telekomunikasi mencari sektor dan informatika yang potensial berkembang serta membutuhkan investasi.

V- 27


No

Sasaran Pokok

4.5. Terlaksananya pembangunan pusat-pusat perdagangan

Urusan

Kondisi Awal

Perdaganga n

Masih terbatasnya sarana dan parasarana pusatpusat perdagangan.

BAB V

Tahapan Kebijakan 2005-2010 2010-2015 2015-2020 1. Mencanangkan 1. Meningkatkan 1. Merintis alternatif jumlah sentra jumlah sentra jenis industri dan UMKM dan UMKM pembinaan sentraindustri danindustri sentra industri manufaktur. manufaktur. kecil. 2. Meningkatkan 2. Meningkatkan 2. Memantapkan infrastruktur pemeliharaan pemeliharaan yang yang yang mendukung mendukung mendukung pengembangan pengembangan pengembangan pusat-pusat pusat-pusat pusat-pusat perdagangan perdagangan perdagangan produk lokal. produk produk lokal. 3. Peningkatan lokal. 3. Pengembangan aksesibilitas jalan 3. Pembangunan aksesibilitas aluh-aluh untuk infrastruktur jalan aluh-aluh pembangunan Pelabuhan untuk infrastruktur Pelelangan Ikan pembangunan Pelabuhan (PPI). infrastruktur Pelelangan Ikan Pelabuhan (PPI). Pelelangan Ikan (PPI).


V- 28

Kondisi Akhir 2020-2025 1. Mengembangkan 1. Meningkatnya alternatif jenis ketersediaan industri dan sarana dan pembinaan parasarana sentra-sentra pusat-pusat industri kecil. perdagangan 2. Mementapkan yang pemeliharaan berkualitas. yang mendukung 2. Tersedianya pengembangan sarana dan pusat-pusat prasarana perdagangan Pelabuhan produk lokal. Pelelangan Ikan 3. Pengembangan (PPI). infrastruktur Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI).


No 5.

Sasaran Pokok

5.1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

5.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sesuai dengan hirarki dan kebutuhan masyarakat. 5.3. Terwujudnya pembangunan daerah tertinggal dan kawasan strategis.

Urusan

Kondisi Awal

Pemberdaya 1. Masih rendah 1. an tingkat masyarakat keterlibatan dan Desa masyarakat dalam proses pembangunan 2. Masih kurangnya transparansi dalam proses pembangunan Pekerjaan Belum 1. Umum memadainya aksesibilitas, mobilitas, ketersediaan dan kapasitas 2. infrastruktur

1. Belum 1. maksimalnya pembangunan daerah tertinggal 2. Belum 2. optimalnya pembangunan dikawasan strategis

BAB V

Tahapan Kebijakan Kondisi Akhir 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 Meningkatnya 2. Meningkatnya 1. Meningkatnya 1. Meningkatnya 1. Meningkatnya keterlibatan keterlibatan keterlibatan keterlibatan keterlibatan masyarakat masyarakat dalam masyarakat dalam masyarakat dalam masyarakat dalam proses pengambilan pengambilan dalam pengambilan pembangunan keputusan publik keputusan publik pengambilan keputusan publik 3. Terciptanya 2. Terciptanya 2. Terciptanya keputusan transparansi taransparansi taransparansi publik dalam proses dalam proses dalam proses 2. Terciptanya pembangunan pembangunan pembangunan taransparansi dalam proses pembangunan Peningkatan 1. Peningkatan 1. Peningkatan 1. Peningkatan Peningkatan ketersediaan ketersediaan dan ketersediaan, ketersediaan, aksesibilitas, dan kemampuan kemamouan kualitas dan kualitas dan mobilitas, kondisi jalan dan kondisi jalan dan kuantitas jalan dan kuantitas jalan dan kemantapan dan jembatan jembatan jembatan jembatan kapasitas Optimalisasi 2. Optimalisasi 2. Peningkatan 2. Peningkatan infrastruktur fiungsi irigasi fiungsi irigasi Optimalisasi fiungsi Optimalisasi untuk pertanian untuk pertanian dan kemampuan fiungsi dan irigasi untuk kemampuan irigasi pertanian untuk pertanian Percepatan 1. Percepatan 1. Percepatan dan 1. Terwujudnya 1. Maksimalnya terhadap terhadap penataan peralihan daerah pembangunan pembangunan di pembangunan di pembangunan di tertinggal menjadi padqa daerah daerah tertinggal daerah tertinggal daerah tertinggal daerah maju dan tertinggal Percepatan 2. Percepatan 2. Percepatan dan mandiri 2. Optimalnya terhadap terhadap penataan 2. Terwujudnya pembangunan pembangunan di pembangunan di pembangunan di pembangunan di kawasan kawasan strategis kawasan strategis kawasan strategis. kawasan strategis strategis


V- 29


No

Sasaran Pokok

Urusan

5.4. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa dan prasarana transportasi

Perhubunga n

5.5. Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban transportasi

Perhubunga n

Kondisi Awal

2005-2010 3. Studi kelayakan pembangunan terminal center.

Minimnya pelayanan angkutan umum massal sebagai moda utama pergerakan masyarakat

1. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum massal sebagai moda utama pergerakan masyarakat Masih rendahnya 1. Meningkatkan kualitas dan kualitas dan kuantitas kuantitas prasarana dan prasarana dan fasilitas fasilitas keselamatan jalan keselamatan serta kurangnya jalan kedisiplinan 2. Peningkatan pengguna lalu pemahaman lintas pengguna jalan tentang berlalu lintas yang baik


BAB V

3.

Tahapan Kebijakan 2010-2015 2015-2020 Pembangunan 3. Optimalisasi Terminal center terminal center. sebagai pusat kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang

1. Pengembangan 1. optimalisasi kualitas pelayanan kapasitas angkutan umum pelayanan massal sebagai angkutan umum moda utama bagi masyarakat pergerakan masyarakat 1. Mengembangkan 1. Meningkatkan kualitas dan kelaikan sarana kuantitas dan prasarana prasarana dan transportasi yang fasilitas sesuai standar keselamatan jalan nasional 2. Mengembangkan 2. Peningkatan pemahaman Sarana dan masyarakat Prasarana Dan pengguna jalan Fasilitas tentang berlalu Perhubungan lintas yang baik

V- 30

Kondisi Akhir 2020-2025 3. Pengembangan 3. Optimalnya sitem transportasi sitem terdiri atas transportasi angkutan muatan terdiri atas (barang) dan angkutan manajemen yang muatan mengelola (barang) dan angkutan manajemen yang mengelola angkutan 1. Peningkatan 1. Terciptanya Rehabilitasi Dan sistem hirarki Pemeliharaan simpul-simpul Prasarana Dan pelayanan Fasilitas angkutan umum berupa terminal, dermaga, halte 1. Peningkatan 1. Meningkatnya Kelaikan keselamatan, Pengoperasian keamanan,dan Kendaraan ketertiban Bermotor transportasi 2. Peningkatan 2. Meningkatnya Pelayanan kedisiplinan Angkutan pengguna lalu lintas


No 6.

Sasaran Pokok

Urusan

Lingkungan 6.1. Meningkatnya Hidup kualitas lingkungan yang bersih, bebas dari sampah, limbah, dan polusi

Kondisi Awal 1. Masih tingginya tingkat pencamaran dari sampah, limbah dan polusi 2. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana penanggulang an bencana alam 3. Belum terkelolanya penanganan sampah, limbah dan polusi

2005-2010 1. Melaksanakan penanganan terhadap lahan kritis, pencemaran lingkungan 2. Menetapkan regulasi agar tidak terjadi penambahan luas lahan kritis. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lahan kritis dan tidak membuan sampah pada sembarang tempat (sungai).


BAB V

1.

2.

3.

4.

Tahapan Kebijakan 2010-2015 2015-2020 Menerapkan 1. Meningkatkan regulasi agar penanganan lahan tidak terjadi kritis di beberapa penambahan luas wilayah yang lahan dan kritis mengalami kondisi Pembinaan teknis rawan bencana dan penyadaran secara terencana, mengenai sinergi dan pengelolaan berkesinambungan kesehatan antar lingkungan pemangkukepentin Meningkatkan gan dan lintas penanganan sektor. lahan kritis di 2. Meningkatnya beberapa wilayah wawasan dan yang kesadaran mengalamikondisi mengenai rawan pengelolaan bencana. kesehatahn Meningkatkan lingkungan kesadaran 3. Memberikan masyarakat insentif bagi terhadap lahan masyarakat yang kritis. melakukan perbaikan lahan kritis secara mandiri.

V- 31

2020-2025 1. Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan dengan mengupayakan peningkatan penanganan lahan kritis dan lahannya potensial kritis di beberapa wilayah 2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan

Kondisi Akhir 1. Meningkatnya penanganan terhadap lahan kritis. 2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penanggulang an bencana 3. Terciptanya kondisi lingkungan yang bersih sehat dan nyaman 4. Terkelolanya sampah, limbah dan polusi


No

Sasaran Pokok

Urusan

Kondisi Awal

BAB V

2005-2010 5.

6.

7.

Tahapan Kebijakan 2010-2015 2015-2020 Mengelola 4. Meningkatkan sumber daya pengelolaan alam dan sumber daya alam lingkungan yang dan lingkungan serasi, seimbang yang serasi, menuju seimbang menuju pembangunan pembangunan berkelanjutan berkelanjutan dan dan mitigasi mitigasi bencana 5. Menumbuhkan bencana Membentuk kesadaran Badan masyarakat, penanggulanga pengawasan, n bencana pengendalian dan daerah penegakan hukum Menumbuhkan terhadap kesadaran pengelolaan masyarakat, lingkungan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan


V- 32

2020-2025 3. Peningkatan Penerapan Teknologi tepatguna untuk pengolahan sampah dan limbah dan sehingga menghasilkan nilai tambah dari sisi ekonomi 4. Terbentuknya lembaga pengelolaan sampah dan limbah 5. Peningkatan sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kebersihan lingkungan sesuai dengan kebutuhan

Kondisi Akhir


No

Sasaran Pokok

Urusan

Kondisi Awal

2005-2010


BAB V Tahapan Kebijakan 2010-2015 2015-2020 8. Penerapan 6. Peningkatan Teknologi Penerapan tepatguna untuk Teknologi tepat pengolahan guna untuk sampah dan pengolahan limbah sampah dan 9. Rintisan 7. Terbentuknya lembaga pembentukan lembaga pengelolaan pengelolaan sampah dan limbah sampah dan 8. Peningkatan limbah sarana prasarana 10. Peningkatan penunjang untuk sarana mewujudkan prasarana kebersihan penunjang lingkungan untuk mewujudkan kebersihan lingkungan

V- 33

2020-2025

Kondisi Akhir


No

Sasaran Pokok

6.2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan

Urusan

Kondisi Awal

 Lingkung an hidup  Kehutan an  Energi dan sumberd ya mineral

1. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup. 2. Belum optimalnya kelembagaan dan sistem penegakan hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup. 3. Kerusakan hutan dan lahan kritis 4. Masih terdapatnya pertambangan dan air tanah yang belum berizin. 5. Masih kurangnya data, kondisi,potens i dan kebencanaan

1.

2.

3.

4.

2005-2010 Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan lingkungan Memantapkan kepranataan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Mengoptimalisa si penggunaan teknologi ramah lingkungan Menguatkan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya air dan kawasan lindung.


BAB V

1.

2. 3.

4.

5.

Tahapan Kebijakan 2010-2015 2015-2020 Meningkatkan 1. Menguatkan kapasitas dan kelembagaan kualitas pengelola sumber pengelolaan daya alam dan lingkungan lingkugan hidup, Fasilitasi sarana terutama dan lahan ruang pengelola sumber terbuka hijau daya air dan Meningkatkan kawasan lindung. sistem informasi 2. Tersediaya dan sumber daya sarana ruang lingkungan. terbuka hijau Optimalisasi 3. Mengontrol penggunaan sistem teknologi ramah penegakan lingkungan hukum dan Menguatkan pemerintahan kelembagaan (terkait pengelola sumber pengelolaanlingk daya alam dan ungan hidup) lingkugan hidup, yang baik secara terutama adil dan pengelolaan konsisten. sumber daya air dan kawasan lindung.

V- 34

1.

2.

3.

4.

2020-2025 Memantapkan daya dukung lingkungan dalam pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan. Pengelolaan dan pelestarian ruang tebuka hijau berkelanjutan Mendorong perilaku dan budaya ramahlingkungan Menguatkan sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik (terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Kondisi Akhir 1. Meningkatnya daya dukung lingkungan dan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan 2. Terpeliharanya lahan dan ruang terbuka hijau yang asri 3. Menguatnya sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik. 4. Terpeliharanya hutan lestasri dan menurunnya luas lahan ktitis 5. Meningkatkan pengelolaan dan optimalisasi bidang pertambangan, dan air tanah/sungai


No

Sasaran Pokok

Urusan

Kondisi Awal

2005-2010 5. Menguatkan 6. Masih kurangnya sistem upaya penegakan konservasi air hukum dan tanah dan pemerintahan reklamasi (terkait penggalian pengelolaan dan pertambangan lingkungan hidup) yang baik secara adil dan konsisten. 6. Mengurangi kerusakan hutan dan lahan kritis 7. Peningkatan sistem penegakan hukum dibidang pertambangan.


BAB V Tahapan Kebijakan Kondisi Akhir 2010-2015 2015-2020 2020-2025 6. Menguatkan 6. Berkurangnya 4. Mengendalikan 5. Mengendalikan pencemaran dan pencemaran dan sistem jumlah kerugian kerusakan kerusakan penegakan yang lingkungan lingkungan hukum dan diakibatkan dengan dengan pemerintahan kebencanaan menerapkan menerapkan yang baik (terkait lingkungan. teknologi ramah teknologi ramah pengelolaan 7. Optimalnya lingkungan. lingkungan. 6. Meningkatkan lingkungan hidup) 5. Meningkatkan pemanfaatan pemanfaatan peran serta secara adil dan energi non fosil sumber daya masyarakat konsisten. alam. dalam 7. Mengurangi 6. Meningkatkan pengelolaan kerusakan hutan peran serta sumber daya dan dan lahan kritis masyarakat pelestarian 8. Mencanangkan dalam lingkungan hidup pengelolaan 7. Meningkatkan usaha ekonomi sumber daya pelaksanaan produktif alam dan mitigasi bencana (pertanian dan pelestarian dan mengurangi perkebunan) lingkungan hidup. kerusakan hutan dalam upaya 7. Meningkatkan dan lahan kritis stabilitas kualitas upaya pemulihan 8. Meningkatkan lingkungan hutan kualitas pengelolaan dan dan lahan lingkungan. optimalisasi 8. Meningkatkan bidang pelaksanaan pertambangan dan mitigasi bencana. air tanah/sungai

V- 35


No

Sasaran Pokok

Urusan

Kondisi Awal

2005-2010


BAB V Tahapan Kebijakan 2010-2015 2015-2020 2020-2025 9. Mendorong 9. Mendorong 9. Mendorong terwujudnya good terwujudnya good terwujudnya good mining practise mining practise mining practise penambang di Kab. penambang di Kab. penambang di Kab. Banjar dengan Banjar dengan Banjar dengan meningkatkan meningkatkan meningkatkan pembinaan, pembinaan, pembinaan, pengawasan dan pengawasan dan pengawasan dan pengendalian pengendalian pengendalian melalui melalui melalui pengelolaan pengelolaan pengelolaan pertambangan pertambangan pertambangan dengan tertib bagi dengan tertib bagi dengan tertib bagi pengusaha pengusaha pengusaha tambang sebesar tambang sebesar tambang sebesar 70% 75% 80% 10. Meningkatkan 10. Meningikatkan 10. Meningkatkan pembinaan, pembinaan, pembinaan, penertiban, penertiban, penertiban, pengawasan dan pengavvasan dan pengawasan dan pengendalian pengendalian pengendalian terhadap kegiatan terhadap kegiatan terhadap kegiatan yang berpotensi yang berpotensi yang berpotensi merusak merusak merusak lingkungan; melalui lingkungan, melalui lingkungan, melalui pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan Reklamasi dan Reklarnasi dan Reklamasi dan revigetasi pasta revigetasi pasca revigetasi pasca pertambangan, pertambangan, pertambangan, sebesar 250 Ha sebesar 500 Ha sebesar 750 Ha

V- 36

Kondisi Akhir


No

Sasaran Pokok

Urusan

6.3. Terwujudnya pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah

Tata ruang

Kondisi Awal 1. Belum tersusunnya data spasial yang lengkap untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan 2. Belum Tersusunnyad okumen rencana pembangunan yang telah dilegalisasi. 3. Belum optimalnya sosialisasi pemanfataan dan pengendalian ruang.

2005-2010 1. Menyusun rencana tata ruang wilayah. 2. Menyusun rencana pembangunan. 3. Meningkatkan ketersediaan data spasial.


BAB V

1. 2.

3.

4. 5.

6.

Tahapan Kebijakan 2010-2015 2015-2020 Meningkatkan 1. Meningkatkan ketersediaan data ketersediaan data spasial. spasial. Sosialisasi 2. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengendalian perencanaan tata ruang. ruang Meningkatkan 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kualitas dokumen pemanfaatan perencanaan ruang Mengoptimalkan 4. Meningkatkan pemanfaatan Pengendalian ruang pemanfaatan Melaksanakan ruang secara pengendalian konsisten dan pemanfaatan terpadu. ruang secara 5. Meningkatkan konsisten dan kualitas dan terpadu. pemanfaatan Meningkatkan tataruang kualitas dan 6. Sosialisai pemanfaatan pemanfatan dan tataruang pengendalian Disesuaikan ruang dengan potensi dan karakteristik wilayahnya

V- 37

1. 2.

3.

4.

5.

2020-2025 Meningkatkan ketersediaan data spasial. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang Meningkatkanpen gendalian pemanfaatan ruang secara konsisten dan terpadu. Sosialisai pemanfatan dan pengendalian ruang

Kondisi Akhir 1. Meningkatnya ketersediaan data spasial untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan 2. Meningkatnya jumlah dokumen rencana pembangunan yang telah dilegalisasi 3. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi pemanfataan dan pengendalian ruang..


5.3.

SKENARIO

INDIKATOR

PEMBANGUNAN

EKONOMI

BAB V

MAKRO

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2010 - 2025 Dengan memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, maka perlu disusun suatu skenario pembangunan jangka panjang daerah yang memuat skenario pembangunan wilayah sesuai tata ruang wilayah dan skenario pembangunan ekonomi makro daerah sesuai perubahan struktur ekonomi daerah. 5.3.1. Skenario Pembangunan Ekonomi. Pengembangan

ekonomi

Kabupaten

Banjar

diarahkan

pada

pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan sebagai sektor utama yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia; penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui; pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi, pengolahan, informasi dan transportasi; penguatan keterkaitan mata rantai industri hulu-hilir dalam satu kesatuan struktur ekonomi yang mapan; serta pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang menghasilkan produksi bersih dan berkelanjutan. Berbagai hal yang diperlukan untuk perubahan struktur ekonomi antara lain adalah peningkatan iklim investasi daerah, kepastian hukum, peningkatan partisipasi dan berbagai deregulasi. Selain itu, perlu didukung dengan RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

V- 38


BAB V

peningkatan prasarana dan sarana (infrastruktur) secara memadai terutama transportasi darat dan sungai; serta penyediaan energi listrik yang dapat memasok kebutuhan pengembangan perkotaan, perdesaan, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi. a. Pengembangan Sektor Utama Pengembangan sektor utama penggerak perekonomian di Kabupaten Banjar diarahkan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian yang dikelola secara profesional berdasarkan manajemen agribisnis. Sektor-sektor utama yang akan dikembangkan antara lain adalah pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Selain itu, pengembangan sektor utama juga diarahkan pada peningkatan dan penguatan industri pengolahan melalui pengembangan kawasan industri terpadu yang menghasilkan komoditas unggulan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur pendukung, pengadaan prasarana dan sarana, penguatan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan penguatan pelaku usaha dalam bentuk kemitraan usaha b. Pengembangan Kehutanan dan Pengelolaan Pertambangan Pengembangan kehutanan diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor utama dengan tetap memperhatikan kawasan fungsional hutan, RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

V- 39


BAB V

mempertahankan daya dukung lingkungan, menjaga kualitas lingkungan secara global, serta menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan hutan juga dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum secara konsisten bagi pelaku perusakan hutan dan pengguna hasil hutan secara ilegal, rehabilitasi dan konservasi hutan, percepatan pemulihan lahan dan daerah aliran sungai (DAS) yang kritis. Pengelolaan

pertambangan

yang

sudah

ada

mengarah

pada

peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efesien dan efektif yang ramah lingkungan, pembatasan kawasan penambangan secara bertahap, pengolahan sisa tambang dan reklamasi area bekas penambangan agar memiliki nilai guna dalam jangka panjang. c. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia. Peningkatan

mutu

sumber

daya

manusia

untuk

mendukung

pengembangan sektor-sektor utama dan penguatan keunggulan komparatif diarahkan pada peningkatan semangat kewirausahaan (entrepreneurship), keterampilan, produktivitas, etos kerja dan budaya kerja melalui pendidikan baik secara formal, non formal maupun informal; pengembangan pendidikan unggulan dan kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi wilayah; serta peningkatan kompetensi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang rekayasa genetika, produksi, informasi, dan telekomunikasi. RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

V- 40


BAB V

d. Pembangunan Infrastruktur dan Penyediaan Energi Listrik. Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, pengairan dan irigasi, telekomunikasi mengarah pada perbaikan jalan dan jembatan, penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat, sungai dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu; penyediaan sumber air bersih dan sehat; penguatan jaringan layanan pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor-sektor sektor utama dan penguatan keunggulan komparatif Kabupaten Banjar. Penyediaan energi listrik diarahkan pada pembangunan pusat pembangkit listrik, pengembangan sumber energi listrik alternatif terutama di daerah yang belum terjangkau oleh PT PLN, peningkatan efisensi dalam manajamen sumber daya listrik, dan perluasan dan perbaikan jaringan terpasang untuk mendorong pengembangan sektor-sektor utama, peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan dunia usaha, dan peningkatan iklim investasi di Kabupaten Banjar serta pengembangan berbagai kegiatan berbasis teknologi yang memerlukan pasokan listrik secara memadai. e. Pengelolaan Keuangan dan Investasi Daerah. Pengelolaan keuangan dan investasi daerah diarahkan pada pemberian dukungan pendanaan bagi pengembangan sektor-sektor utama, penguatan keunggulan komparatif, peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

V- 41


BAB V

infrastruktur dan penyediaan energi listrik melalui pengelolaan anggaran daerah secara cermat, efisien dan efektif. Disamping itu, penataan manajemen badan usaha milik daerah (BUMD) dan penataan manajemen SKPD yang menarik Pajak dan Retribusi Daerah perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar. Pemerintah daerah Kabupaten Banjar juga perlu melakukan peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dan berupaya untuk menarik minat pihak swasta untuk berinvestasi di Kabupaten Banjar. Selain itu, pengelolaan keuangan dan investasi daerah tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan kemajuan dan kemandirian daerah. f. Penjaminan Kepastian Hukum. Penjaminan kepastian hukum diarahkan untuk mendorong pengelolaan keuangan dan investasi daerah ini melalui pemberian jaminan kepastian hukum dalam perijinan, perlindungan dan pengelolaan usaha secara berkelanjutan; pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan penegakan hukum secara adil dan konsisten. Dengan melakukan berbagai upaya yang telah diuraikan diatas, diharapkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Banjar semakin baik. Adapun Proyeksi indikator ekonomi makroKabupaten Banjar sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut : RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

V- 42


BAB V

Tabel 5.5 Prediksi Indikator Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten Banjar tahun 2005 – 2025 No 1

2 3

IndikatorKinerja Indeks Pembangunan Manusia Angka HarapanHidup (Tahun) Angka MelekHuruf (%) Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Jumlah Penduduk Laju PertumbuhanPenduduk (%) Persentase Penduduk Miskin (%) Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB Perkapita ADHB (Juta) Pertumbuhan Investasi (%)

Tahapan RPJP KabupatenBanjar 2010 2015 2020 2025 70.94 74.52 78.33 80.51 65.25 70.27 74.24 78.21 96.03 98.05 99.08 99.76 7.25 9 11 12 506,839 557,894 610,711 663,111 2,1 1,93 1.74 1,60 3,35 2,75 2,00 1,5 4,91 6,54 7,5 8,5 13,785 18,963 22,846 24,140 9,09 11,74 12,94 14,26

* Proyeksi Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang meliputi bidang terkait khususnya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai indeks pembangunan manusia. Hal ini juga akan sangat ditunjang oleh peningkatan penelitian dan penguasaan Iptek, peningkatan peran wanita dalam pembangunan, peningkatan kegiatan pemuda dan olahraga serta didukung oleh kebersamaan antar pemeluk agama dan semakin diperhatikannya kesejahteraan sosial masyarakat. Pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Banjar adalah 7,25 tahun. Pada tahap pertama ini peningkatan kualitas SDM yang dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan wajib belajar 9 tahun, pembinaan dan


V- 43


BAB V

pengembangan pendidikan menengah umum dan kejuruan sekaligus pendidikan tinggi, pendidikan informal, perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. Diharapkan pada tahap II (2015) rata-rata lama sekolah sudah mencapai wajib belajar 9 tahun. Pada tahap kedua ini diharapkan kualitas sumberdaya manusia menunjukkan peningkatan yang signifikan ditandai oleh membaiknya partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Pada tahun 2025 diharapkan

peletakan

dasar

peningkatan

partisipasi

pendidikan

dan

pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih merata telah dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat yang mendekati usia wajib belajar 12 tahun. Demikian juga dengan Angka Melek Huruf masyarakat Kabupaten Banjar, dimana pada tahun 2010 AMH Kabupaten Banjar sebesar 96,03% yang berarti bahwa dari seratus warga terdapat empat warga yang buta huruf. Pada tahun 2015 diharapkan AMH meningkat menjadi 98,05 % dan pada tahun 2025 nilai AMH mencapai 99,76 %. Peningkatan usia wajib belajar 12 tahun ini juga perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah daerah kabupaten Banjar perlu meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah. Kualitas tenaga pendidik yang baik tandai oleh semakin banyaknya pengajar yang minimum berjenjang RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

V- 44


BAB V

S1. Pada saat yang bersamaan pendidikan berbasis ketrampilan disetiap sekolah sudah mulai terwujud. Kerjasama pendidikan dalam jaringan nasional juga mulai terbentuk. Disamping itu perlunya meningkatkan sarana dan prasarana sekolah seperti rehabilitasi bangunan-bangunan sekolah yang rusak. Terakhir yang juga perlu diperhatikan adalah akses masyarakat terhadap bidang pelayanan pendidikan semakin dipermudah dengan pemberian beasiswa kepada masyarakat kurang mampu sampai kejenjang pendidikan 12 tahun. Peningkatan

kualitas

pendidikan

ini

menjadikan

kualitas

SDM

dan

ketenagakerjaan juga semakin membaik yang pada akhirnya juga akan meningkatkat nilai IPM Kabupaten Banjar. Distribusi penduduk yang sangat besar memerlukan peningkatan dan pemerataan fasilitas kesehatan di setiap wilayah. Indikator makro ekonomi untuk kesehatan adalah semakin meningkatnya angka harapan hidup (AHH) masyarakat di suatu wilayah. Pada tahap I (2010) AHH masyarakat Banjar ratarata sebesar 65,25 tahun. Menurut standar nasional kisaran idealnya dapat mencapai angka sampai dengan 85 tahun. Pada tahap IV atau pada tahun 2025 diharapkan AHH masyarakat Banjar akan meningkat menjadi 78,21 tahun. Untuk mencapai angka tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar perlu untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan melalui promosi RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

V- 45


BAB V

hidup sehat dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman kesehatan pada segenap lapisan masyarakat, serta perluasan sosialisasi pada masyarakat tentang kebersihan lingkungan serta berperilaku hidup bersih dan sehat; disertai berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Selanjutnya perlunya pengembangan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk mendapat akses pelayanan kesehatan yang bermutu. Pemerintah

juga perlu melakukan peningkatan pelayanan fasilitas dan

pelayanan kesehatan seperti membangun rumah sakit dan puskesmas, serta menambah jumlah tenaga medis, paramedis dan non medis yang didukung oleh adanya dokter spesialis dan ahli-ahli kesehatan. Perkembangan penduduk yang cukup tinggi juga memerlukan pengendalian angka kelahiran dan memperkecil angka kematian. Sampai dengan tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Banjar sebesar 506.839 jiwa. Dengan asumsi rata-rata laju pertumbuhan penduduk berkisar antara 1,6 % sampai dengan 2 % maka pada tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Banjar sebesar 663.111 jiwa. Untuk mencapai jumlah penduduk ini dapat dilakukan dengan peningkatan informasi kesehatan terutama pelayanan KB, sampai pada KB mandiri. Disamping itu pemerintah Kabupaten Banjar juga perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menekan perkawinan usia muda.


V- 46


BAB V

Dengan upaya tersebut diatas, diharapkan dapat meningkatkan kualitas indeks pembangunan manusia Kabupaten Banjar. Disamping itu juga dapat meningkatkan daya saing masyarakat, pendapatan semakin membaik, juga spesialisasi tenaga kerja semakin terjadi. Secara simultan hal ini akan mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja, semakin tertekannya tingkat pengangguran, dan produktivitas kerja juga semakin mantap. Berbagai kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan arah pengembangan ekonomi makro seperti kebutuhan tenaga teknik, medis, perencanaan, manajemen, pariwisata, pengelolaan lingkungan hidup dapat dipenuhi dari masyarakat Kabupaten Banjar. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia akan mendorong pengembangan perekonomian Kabupaten Banjar. Perubahan struktur ekonomi yang ditandai dengan semakin meningkatnya peran pertanian dalam arti luas, ketergantungan pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan secara bertahap akan mulai berkurang, industri pengolahan semakin berkembang dari hulu sampai hilir. Sampai dengan tahun 2025 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar diperkirakan akan mencapai 8,5 %. Pertumbuhan perekonomian ini ditunjang oleh partisipasi masyarakat dalam skala luas, yang ditandai oleh semakin besarnya koperasi dan UKM. Pada sisi lain semangat otonomi semakin mendorong perkembangan dan daya saing daerah, serta munculnya spesialisasi RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

V- 47


BAB V

daerah. Dengan demikian interaksi ekonomi antar sektor antar wilayah akan semakin meningkat. Untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan wilayah, maka pengembangan kawasan strategis mulai dilakukan. Peningkatan perekonomian pada berbagai bidang juga nampak pada pertanian tanaman pangan dan hortikultura dimana kemandirian wilayah dapat tercapai melalui kemampuan dalam menyediakan kebutuhan pangan. Selanjutnya sentra produksi pertanian unggulan dan pusat pelayanan seperti pembentukan agropolitan semakin berkembang. Pola ini juga didukung oleh berkembangnya agribisnis dan agroindustri sehingga semakin meningkatkan daya saing daerah dari sisi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Indikator perkembangan ini juga ditunjukkan oleh semakin berkembangnya infrastruktur pertanian, penggunaan peralatan yang semakin modern, dan mengikuti informasi pasar pertanian. Perkebunan di Kabupaten Banjar semakin menunjukkan peran penting dalam perekonomian. Sentra perkebunan akan dikembangkan, dimana hai ini ditandai juga oleh semakin banyaknya sentra perkebunan dan permukiman masyarakat dengan kegiatan utama perkebunan. Selanjutnya mulai dilakukan pengolahan hasil perkebunan sehinga menciptakan produk hulu – hilir secara simultan yang diikuti juga dengan perbaikan pemasaran dan jaringan pasar


V- 48


BAB V

nasional dan internasional. Dalam hal ini peran berbagai stakeholders juga mulai berkembang. Pemanfaatan sumberdaya hutan semakin dapat diarahkan pada pembentukan hutan lestari dengan pemanfaatan yang seimbang dengan pengolahan yang semakin intensif. Hal ini ditandai oleh meningkatnya pengolahan hasil hutan, berkurangnya pengambilan bahan mentah, dan perdagangan hasil hutan sebagai hasil primer semakin berkurang. Hal ini juga ditunjukkan oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengolah hutan lestari. Partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan lestari makin meningkat dan penegakan hukum makin ditingkatkan. Semakin intensif dan ekstensifnya pemanfaatan lahan pertanian juga sekaligus membuka peluang pengembangan peternakan, disamping ternak yang dikembangkan secara intensif. Perkembangan perekonomian Kabupaten Banjar juga ditopang oleh perkembangan perikanan yang semakin meningkat perannya. Pengembangan ini ditopang oleh SDM yang semakin handal, infrastruktur perikanan yang lebih mapan seperti pembangunan irigasi, dan pengolahan hasil ikan menjadi industri perikanan sebagai salah satu komoditas yang dapat diandalkan. Perkembangan ekonomi yang membaik, iklim usaha yang makin kondusif menjadikan minat investasi dari dalam negeri dan luar negeri semakin RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

V- 49


BAB V

meningkat. Diperkirakan Laju Investasi di kabupaten banjar pada tahun 2025 sebesar 14,26 %. Hal ini ditunjang oleh semakin meningkatnya jaminan kepastian usaha dan kepastian hukum, meningkatnya kemudahan berusaha dan investasi yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya nilai investasi daerah. Perkembangan perekonomian akan lebih berkembang dengan ditunjang oleh perindustrian, perdagangan dan koperasi. Industri berbasis pertanian dan produk unggulan daerah makin berkembang, kawasan industri mulai dipasarkan dengan dukungan infrastruktur dan deregulasi yang memadai, serta promosi pengembangan kawasan industri terus ditingkatkan. Jika hal ini telah tercapai maka neraca perdagangan kabupaten Banjar akan semakin positif, sentra produk pemasaran telah terbentuk. Peran pemerintah juga menunjukkan adanya peningkatan melalui semakin membaiknya peran BUMD dalam pembangunan, yang juga ditandai oleh peningkatan peran publik dalam pengelolaan BUMD. Demikian juga dengan koperasi, usaha kecil dan menengah semakin berperan dalam perekonomian lokal sampai internasional yang ditandai oleh meningkatnya jumlah UKM dalam kegiatan perekonomian. Semakin terpeliharanya kualitas alam dan terjaganya budaya menjadikan pariwisata akan semakin menarik. Perkembangan ini ditandai oleh semakin meningkatnya wisatawan nusantara dan mancanegara, semakin tingginya tingkat hunian, dan semakin baiknya pengelolaan RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

V- 50


BAB V

kepariwisataan di Kabupaten Banjar. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjar juga sudah mulai memantapkan kalender wisata untuk menyambut wisatawan pada berbagai event serta semakin tertata dan menarik obyek wisata unggulan daerah. 5.3.2. Skenario Pembangunan Wilayah Skenario pembangunan wilayah diperlukan untuk memberikan acuan bagi penataan ruang; pemerataan pembangunan antar wilayah; pemerataan pertumbuhan ekonomi diseluruh wilayah kabupaten Banjar; pengembangan kawasan ekonomi dan kawasan strategis; serta percepatan kemajuan daerah perdesaan, daerah pedalaman tertinggal dan daerah perbatasan. Penetapan fungsi dan peran setiap kabupaten/kota ditentukan oleh beberapa kriteria, yaitu: (1) jangkauan transportasi utama termasuk transportasi darat, sungai dan penyeberangan yang dapat mendukung mobilitas sumberdaya dan komoditas; (2) potensi utama dan potensi penunjang daerah termasuk sumber daya alam dan prasarana; (3) kesesuaian tatanan lingkungan termasuk daerah aliran sungai, hulu-hilir, dan satuan wilayah sungai (SWS); (4) keunggulan komparatif setiap daerah; (5) memperhatikan alih fungsi lahan dan daerah resapan air dan (6) keterkaitan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Berdasarkan potensi dasar, potensi penunjang, kendala, serta dengan pertimbangan utama kebutuhan pengembangan wilayah dan kesesuaian RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

V- 51


BAB V

dengan tata ruang wilayah, maka arah pengembangan wilayah setiap kabupaten Banjar adalah sebagai berikut: a. Kabupaten Banjar mengarah menjadi wilayah pengembangan pertanian ke arah agribisnis berbasis perkebunan, kehutanan, dan perikanan; pengembangan transportasi darat dan sungai yang dapat meningkatkan aksesibilitas antara satu wilayah dengan wilayah lainnya di Kabupaten Banjar; b. Kabupaten Banjar melakukan pengembangan transportasi darat dan sungai yang menghubungkan wilayah terpencil dan terisolir yang pada masa akan datang akan dijadikan wilayah-wilayah pertumbuhan baru; pengembangan industri pengolahan. c. Kabupaten Banjar melakukan pengembangan wilayah untuk pembangunan pusat perkantoran terpadu. d. Kabupaten Banjar menjadi Hinterland bagi Kota Banjarbaru dan Banjarmasin yang memasok kebutuhan barang dan jasa bagi kota tersebut. e. Kabupaten Banjar menjadi wilayah pengembangan pariwisata dan pengembangan hutan konservasi.


V- 52

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 merupakan pedoman dalam: 1. Penyusunan Visi, Misi, dan Program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2. RPJP Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 merupakan pedoman penyusunan RTRW Kabupaten, RPJM Daerah, Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banjar. 3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 4. Mewujudkan

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksaan, dan pengawasan. 5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 6. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) di Kabupaten Banjar berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi, dan arah


VI-1

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

pembangunan RPJP Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah pelaksanaan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 sebagai berikut: 1. Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Kabupaten Banjar dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar. 2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Kabupaten

Banjar

dibantu

oleh

Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Banjar. 3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar agar melaksanakan program-program dalam RPJPD Kabupaten Banjar

tahun 2005-2025 dengan sebaik-

baiknya. 4. Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, dan Biro, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025.


VI-2

KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI

5. Penjabaran lebih lanjut RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar. 6. Penyusunan RKPD Kabupaten Banjar harus dilakukan melalui proses Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

dilaksanakan secara berjenjang, yaitu

(Musrenbang)

yang

mulai dari Musrenbang

Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten/Kota. 7. RKPD Kabupaten Banjar harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja. 8. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Banjar merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. 9. Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).


VI-3

KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI

10. Dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025, setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Banjar, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. 11. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Banjar dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banjar, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD

Kabupaten Banjar untuk

mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya. 12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, masyarakat dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Banjar Tahun 20052025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah

(RPJM Daerah) Kabupaten Banjar, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kabupaten Banjar, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Banjar.


VI-4

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN BANJAR

Recommend Documents