SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN KONFERENSI APBN 2013 GEDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 29 OKTOBER 2012 GEDUNG DJPK
Bapak/Ibu, Saudara/Saudari dari media cetak dan media elektronik, media online dan hadirin sekalian. Assalamualaikum W.W Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran daripada Bapak/Ibu sekalian, kami dari jajaran Kementerian Keuangan akan memaparkan tentang APBN 2013 yang kemarin sudah disetujui dan berikut ini penjelasannya dan nanti setelah pemaparan kami akan mengundang dalam tanya jawab. Ini adalah pokok-pokok APBN 2013. Jadi tema rencana kerja pemerintah adalah memperkuat konsumen domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat melalui 4 pilar pembangunan. Arah kebijakan fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui upaya penyehatan fiskal. Ini dilakukan melalui optimalisasi, peningkatan kualitas belanja negara, dan pengendalian defisit APBN dan mengurangi rasio utang terhadap PDB. Asumsi dasar ekonomi makro 2013, sebagai berikut, dimana pertumbuhan ekonomi 6,8%, nilai tukar rupiah USD 9300, inflasi 4,9% suku bunga SPN 3 bulan 5%, harga minyak ICP 100 dollar per barrel, lifting minyak 900 ribu barrel per hari, lifting gas 1360 barrel setara minyak per hari. Sasaran pembangunan adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi antara 6,8-7%. Sementara tingkat pengangguran 5,8-6,1% dan angka kemiskinan 9,5-10,5%. Postur APBN 2013, di sini terlihat bahwa pendapatan negara total Rp 1.529,673 triliun, belanja negara Rp 1.683,011 triliun. Untuk pendapatan negara terkaji peningkatan 12,6% dibandingkan APBNP, sedangkan belanja negara mengalami peningkatan 8,7% dibandingkan APBNP. Khusus penerimaan perpajakan, APBN 2013 merancanakan Rp 1192,9 triliun meningkat dibandingkan tahun lalu Rp116,2 triliun atau terjadi peningkatan 17,4%. Penerimaan Negara Bukan Pajak menurun dari Rp341,1 menjadi Rp332,1 triliun. Kita samasama tahu bahwa harga minyak itu di tahun lalu atau 2012 ini menggunakan asumsi 105 diollar di tahun 2013,100 dollar per barrel sehingga dampak kepada PNBP dan antisipasi lebih rendahnya harga komoditi. Sementara untuk belanja kementerian negara dan belanja di kementerian pusat itu, belanja kementerian dan lembaga meningkat Rp547,9 meningkat menjadi Rp594 triliun atau meningkat sebesar 8,5%. Transfer ke daerah Rp528,6 triliun atau meningkat Rp49 triliun dibandikan APBNP tahun 2012. Total biaya pendidikan di tahun 2013, total Rp336 triliun atau mencerminkan 20% biaya belanja negara. Terjadi defisit karena belanja biaya yang lebih besar dari pendapatan negara sebesar Rp153,3 triliun atau sama dengan defisit 1,65%. APBNP 2012 defisitnya 2,23%. Sekarang kita mempunya APBN 2013 defisitnya 1,65%. Dan ini dibiayai oleh pembiayaan dalam negeri. Selanjutnya pokok-pokok kebijakan dan penyelenggaraan negara. Halaman 24, bahwa penerimaan perpajakan semakin meningkat. Juga mencerminkan perekonomian yang tumbuh ke arah yang lebih baik, dimana penerimaan perpajakan dan bea cukai tahun 2013
memecahkan 1000 triliun, ini akan mencapai 1193 triliun. Dan jumlah ini adalah Rp79,1% dari total penerimaan negara. Dan jumlah ini adalah tax rasio kalau memperhitungkan hanya penerimaan pusat mencapai tax ratio 12,9%. Meningkat dibandingkan APBNP 2012 yang tax rationya 11,9%. Pokokpokok Kebijakan perpajakan 2013 antara lain akan diisi oleh peningkatan kegiatan sensus pajak nasional, meningkatkan pengamanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai, juga ekstensifikasi dan intensifikasi cukai. Pemerintah juga akan memberikan insentif fiskal untuk perekonomian strategis khususnya untuk pengembangan produk-produk dan alat-alat transportasi yang ramah lingkungan. Selanjutnya di pokok-pokok penerimaan negara bukan pajak, di sini yang kita ingin jelaskan terkait cost recovery PNBP, mengupayakan penurunan cost recovery terhadap cost revenue, dan juga mengupayakan tugas lifting minyak mentah dan gas bumi. Kita sama-sama tahu bahwa lifting minyak masih terus rendah dan ini tentu harus diupayakan untuk ditingkatkan. Dan akan ada kebijakan untuk meningkatkan produksi komoditas minerba, pengawasan produksi dan hasil tambang, dan mengatur harga batubara dalam negeri dengan mengacu pada indeks harga batubara untuk ekspor. Kita juga akan melakukan pengelolaan BUMN yang lebih baik dimana kebijakan deviden BUMN adalah payout ratio di antara 0-20% untuk BUMN sektor kehutanan, asuransi atau BUMN dengan akumulasi yang rugi. Kemudian untuk BUMN yang laba tanpa akumulasi rugi payout rationya antara 5-55%. Di pokok-pokok kebijakan belanja negara di sini terlihat belanja pemerintah pusat tahun 2012 akan sebear Rp1.154,4 triliun meningkat dari Rp1.069,5 triliun. Khusus untuk belanja kementerian lembaga sebagaimana dijelaskan, Belanja non Kementerian Lembaga Rp 559,8 triliun atau meningkat 7,7% dibandingkan APBNP tahun 2012. Jumlah yang cukup mencolok adalah subsidi di mana menjadi Rp317,2 triliun dan ini tahun 2013. Tahun 2012 Rp245,1 triliun belum termasuk Rp23 triliun yang ada di cadangan risiko energi. Gambaran bunga utang terjadi penurunan dari Rp 117 triliun menjadi Rp113 triliun. sedangkan transfer ke daerah Rp.529 triliun meningkat Rp. 49,9 triliun dibandingkan tahun yang lalu. Total belanja negara Rp1.683 triliun meningkat dari APBNP tahun 2012 menjadi Rp1.548 triliun. Kalau kita melihat belanja pemerintah pusat APBNP tahun 2012 dan APBNP tahun 2013 terlihat, bahwa belanja itu ada sembilan jenis, mulai belanja pegawai, barang, sampai dengan belanja lain-lain dan tambahan anggaran. Di slide ini jumlah belanja paling besar adalah subsidi sebesar Rp.317,2 triliun. Jumlah ini terdiri dari subsidi energi Rp.274,7 triliun dan subsidi non energi Rp.42,4 triliun. Khusus belanja pegawai, total Rp241,1 triliun yang terdiri dari gaji dan tunjangan ditambah honorarium dan vakasi. Tetapi ada komponen belanja pegawai yang cukup besar yaitu kontribusi sosial untuk pensiun dan Askes. Kalau Rp241 triliun dikeluarkan belanja kontribusi sosial dikurangi Rp77 triliun karena memang jumlah untuk pensiun dan Askes itu Rp77 triliun. Terlihat dari slide belanja modal dimana belanja modal berdasarkan telaahan terakhir mencapai di atas Rp 200 triliun yaitu, Rp216 triliun atau meningkat 21% dibandingkan tahun, lalu, APBNP 2012. Kita sama-sama mengikuti proses anggaran dimana misalnya disetujui penyesuaian harga listrik. Akibatnya ada penghematan subsidi sebesar Rp11,8 triliun. jumlah ini umumnya dialokasikan ke belanja modal. Tapi belum tentu semuanya infrastruktur karena misalnya pembelian mobil dan komputer untuk kantor atau pembangunan gedung kantor masuk belanja modal, tapi bukan belanja
infrastuktur. Jadi yang ingin kita soroti adalah belanja modal dimana belanja modal sudah mencapai Rp216 triliun, sedangkan kalau belanja pegawai dipotong pensiun itu kelihatan bahwa belanja modal menjadi pos yang cukup besar, yaitu mencapai Rp216 triliun. Sedangkan belanja pegawai dipotong kontribusi sosial jumlahnya di bawah Rp200 triliun. Khusus untuk subsidi, tadi sudah disampaikan subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, total sehingga APBN pemerintah pusat untuk belanja sebesar Rp1154,3 triliun. Khusus belanja pegawai kelihatan bahwa tahun 2013 akan ada kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok ratarata 7% dan pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13. Belanja barang yang tadinya tahun 2013 sebesar Rp167 triliun atau naik 2,1% dibandingkan APBNP tahun 2012. Pokok-pokok belanja barang adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja barang dengan melakukan langkah antara lain melaksanakan kebijakan flat policy untuk pembelian harga barang operasional dengan memperhitungkan pembelian barang dan jasa, dan juga meningkatkan efisiensi belanja perjalanan dinas, seminar dan konsinyering. Untuk belanja barang, kita harapkan di tahun 2013 nanti pos perjalanan dinas dapat ditunjukan khusus sehingga perjalanan dinas akan kita tampilkan ke depan kita bisa pantau. Di anggaran tahun 2014 mulai tetapkan perjalanan dinas pada masing-masing kementerian lembaga. berapa agar tidak terjadi perubahan belanja barang menjadi belanja dinas atau sebaliknya, sehingga dilakukan pengendalian yang lebih baik. Kita mengajarkan alokasi belanja barang untuk meningkatkan kualitas belanja negara, khususnya untuk belanja infrastruktur dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk belanja modal, Rp 216 triliun meningkat Rp38,3 triliun. Ini masih terus dilakukan penelaahan untuk memastikan pos-pos di belanja modal dan pokok-pokok kebijakannya, meningkatkan biaya infrastruktur dan ketahanan energi dan ketahanan pangan domestic conectivity dan mendukung pembiayaan multy years dalam rangka menjaga pelaksanaan program dan pelaksanaan pembangunan. Semuanya akan dilakukan. Anggaran infrastruktur tahun 2013 setelah penelaahan Rp196,9 triliun belum ditambah Rp7 triliun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tambahan infrastruktur Rp196,9 triliun ditambah Rp7 triliun, angkanya lebih dari Rp200 triliun Rp203 atau Rp204 triliun. Proses peneaahan sedang dilakukan dan yang bisa kita sampaikan di sini adalah Rp196,9 triliun meningkat dibandingkan sebelum nya Rp174,9 triliun. Kita mengikuti bahwa untuk infrastruktur perubahan yang ada di APBN dan RAPBN adalah pertama, saving listrik yang Rp11,8 triliun. kedua optimalisasi ketika dilakukan RAPBN 2013, secara gross ada Rp25 triliun dan secara netto ada Rp11 triliun. Jumlah ini dialokasikan ke daerah Rp2 triliun dan Rp9 triliun, diharapkan semua akan masuk ke infrastuktur. Ada juga beberapa direktif presiden. Yang bisa diakomodir yang bisa diarahkan ke infrastruktur untuk sarana dan prasarana pengairan dan irigasi, transportasi, perumahan dan pemukiman, komunikasi dan informatika. Dan juga pertanahan dan penataan ruangan. Kalau dari Deputi tadi, tambahan berkaitan dengan perbaikan sekolah dan masuk dalam infrastuktur. Kemudian sasaran pembangunan infrastruktur di tahun 2013, jaringan kereta api, rehabilitasi bandara dan membangun transmisi listrik dan pembangkit tenaga listrik dan jumlah jalan dipreservasi, pembangunan rusunawa dan jaringan irigasi. Jaringan irigasi antara lain membangun 164 situ. Juga di belanja modal ada usulan dan pemenuhan anggaran alutsista melalui percepatan pemenuhan minimun essential forces. Jadi yang sekarang ini untuk mecapai minimal essential forces baru sebagian yang dimasukkan ke dalam Dipa untuk menjaga kesehatan fiskal. Yang belum dipenuhi kita akan melihat dari waktu ke waktu bagaimana realisasi penerimaan negara.
Subsidi, kelihatan bahwa digaris yang paling bawah Rp317,2 triliun. Kalau APBNP diperkirakan realisasinya Rp305 triliun atau Rp306 triliun dan di tahun 2013 meningkat Rp312 triliun padahal sudah dikurangi Rp11,8 triliun karena ada penyesuaian harga listrik. Terlihat harga BBM Rp193,8 triliun dan dan subsidi listrik Rp80,9 triliun. Sedangkan subsidi non energi baik untuk pangan, ada subsidi Rp17,1 triliun untuk pupuk Rp16,2 triliun dan benih, kredit program dan subsidi pajak yang ditanggung pemerintah, totalnya menjadi Rp317,2 triliun. Megenai subsidi non energi untuk pangan Rp16,2 triliun ini untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk membeli beras dengan harga murah. Sasaran 15,5 juta rumah tangga sasaran, quantumnya 15 kilogram rumah tangga sasaran dan kita menyediakan beras dengan harga yang perlu ditebus seharga Rp1600 per kilogram. Subsidi pupuk Rp16,2 triliun untuk meringankan beban petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk dengan harga yang terjangkau dan memenuhi kebutuhan pangan. Subsidi atau bantuan public service obligation Rp1,5 triliun untuk membantu masyarakat di bidang transportas dan informasi publik. Baik melalui PT KAI, PT Pelni dan LKBN Antara. Subsidi benih senilai Rp1,5 triliun, subsidi bunga Rp1,2 triliun dan subsidi pajak yang ditanggung pemerintah Rp4,8 triliun untuk mendukung stabilisasi agar kebutuhan harga pokok dan industri kebutuhan nasional yang strategis. Halaman 41, program ketahanan pangan untuk tahun 2013 akan mencapai Rp65,2 triliun dan sasaran utama peningkatan produksi pangan surplus beras 10 juta ton mulai tahun 2014 dengan meningkatkan produktivitas tanaman pangan termasuk padi dan pawija. Jumlah ini meningkat daritahun sebelumnya yang mencapai Rp60,2 triliun. Untuk bantuan sosial, nilai anggaran Rp63,4 triliun dan pokok-pokok kebijakannya khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan ada BOS dan ini termasuk untuk kementerian pendidikan dan agama. sementara di bidang kesehatan ada Jamkesmas dan Jampersal, Jaminan Persalinan dan jumlahnya 76,4 juta jiwa. Perlindungan sosial juga dianggarkan dan bidang kesejahteraan masyarakat melalui PM perkotaan atau PM daerah tertinggal dan khusus maupun untuk infrastur perekonomian wilayah. Akan dilakukan alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui dukungan dana kelaikan dan dukungan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Mendukung program ketahanan pangan melalui penyediaan cadangan dana pemerintah, dana cadangan benih, cadangan stabilisasi harga pangan, Dan menyediakan dana cadangan risiko fiskal, ini yang selalu ditanyakan oleh saudara-saudara sekalian. Dana cadangan untuk dana risiko fiskal ada anggaran Rp5,5 triliun yang terdiri dari risiko perubahan asumsi makro, stabilisasi asumsi harga pangan, atau untuk landscaping, Rp5,5 triliun. Pemanfaatan hasil penghematan subsidi listrik yang jumlahnya Rp11,8 triliun dialokasikan untuk kementerian lembaga satu-sepuluh baik kementerian ESDM, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, PU, Riset dan Teknologi sampai ke Badan SAR. Dan ini pemanfaatan hasil subsidi listrik dan kalau ke depan kita bisa melakukan penghematan-penghematan lain tentu akan membuat alokasi pembangunan infrastruktur kita yang memerlukan dana besar, termasuk belanja sosial bisa ditingkatkan. Di halaman 52, transfer daerah sudah dijelaskan Rp528,6 triliun dan peningkatan sebesar Rp49,8 triliun karena ada peningkatan DAK bagi 183 kabupaten daerah tertinggal sebesar Rp 3,8 triliun. Dan ada pengalihan tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan Kementerian Pertanian ke DAK sebesar Rp417 miliar. Total transfer daerah Rp528,6 triliun baik dana perimbangan yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan dana otsus dan penyesuaian. Pokok-pokok kebijakan transfer daerah kami tidak elaborasi dan langsung ke rencana pembiayaan anggaran.
Kita mengetahui defisit anggaran akan mencapai 1,6% atau secara nilai Rp153,3 triliun lebih rendah dari tahun 2012 yang dianggarkan Rp190,1 triliun. pembiayaannya akan ada dalam negeri Rp172,7 triliun dan pembiayaan luar negeri secara netto negatif, sehingga totalnya tetap Rp153,3 triliun. Pokok-pokok kebijakan pembiayaan 2013 tentu utamanya menggunakan dana dalam negeri. Kalaupun menggunakan dana luar negeri kita akan cermat terutama untuk pembiyaan proyek, prosesnya akan ada agenda politik dengan syarat yang bisa diterima. Sedangkan pinjaman luar negeri akan dilakukan secara netto tetap negatif artinya yang dibayar lebih besar dibandingkan yang ditarik. Rasio hutang terhadap PDB akan ada di kisaran 21-23%. Rasio utang pemerintah terhadap PDB kita perkirakan 2013 rasio hutang mencapai 23%. Ini kalau dibandingkan tahun 2009 masih 28% dan tahun 2000 an 88% ini akan kita jaga. Pak Hery Poernomo (Direktur Jenderal Anggaran) Ada dua catatan yang perlu disampaikan terkait subsidi non energi. Ada beberapa perubahan mendasar, subsisi pupuk, benih dan PSO ada perubahan yang signifikan. Bahwa subsidi pupuk yang tadinya sebesar Rp13,9 menjadi Rp16,2. Dan subsidi benih sebelumnya Rp129,5 triliun menjadi Rp1,triliun 154 miliar karena adanya realokasi belanja Kementerian Pertanian. Selama ini ada dua pola penyaluran, melalui subsidi pupuk dan melalui bantuan langsung pupuk WLP. Yang dipindahkan dari bantuan langsung pupuk menjadi subsidi pupuk. Kemudian subsidi benih meningat cukup tajam. Selama ini Kementerian Pertanian untuk subsidi benih menyediakan alokasi dana yang sifatnya diberikan langsung kepada masyarakat melalui bantuan langsung benih. Banyak temuan dalam pemberian ini dan dikoreksi. BPK menengarai banyak hal yang perlu dikoreksi dan dialihkan menjadi subsidi. Jadi itu kita alihkan disepakati bersama DPR menjadi subsidi benih. Ada hal yang dikoreksi bahwa selama ini kita melaksanakan PSO terhadap Pelni, Pos Indonesia, KAI dan LKBN Antara. Kemudian di dalam proses pembahasan bersama ada karakteristik PSO yang tidak dapat dipenuhi dalam bantuan kepada PT Pos Indo. Karena sifatnya berbeda, untuk subsidi Posindo dialihkan menjadi bantuan layanan pos universal. Sifatnya bukan layanan, tetapi dikemas dalam bentuk layanan pos universal karena layanannya berbeda dengan subsidi public obligation. Dengan demikian, kalau dilihat dari subsidi, PT Posindo tidak ada disitu tetapi kita alihkan menjadi belanja lain-lain. Pak Bambang Brodjonegoro (Kepala Badan Kebijakan Fiskal) Saya ingin mempertegas highlight APBN 2013. Pertama adalah peningkatan belanja modal yang totalnya Rp216 triliun. Selama ini dari rekan-rekan media membandingkan dengan belanja pegawai yang dikatakan Pak Menteri belanja pegawai Rp240 triliun seharusnya dikeluarkan Rp77 triliun untuk pensiun sehingga sebenarnya kalau bicara belanja pegawai yang digunakan untuk belanja gaji totalnya Rp240 triliun dikurangi Rp77 triliun. yang artinya berada di bawah belanja modal. Kalau kita urut belanja modal no satu, kedua belanja gaji, ketiga belanja barang. Ini capaian penting dalam APBN 2013 yang perlu ditekankan rekan media. Data infrastruktur juga harus dicermati karena menunjukkan perkembangan yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Dimana tahun ini perkiraannya bisa mencapai di atas Rp200 triliun. Ini baru pertama kali, belanja modal dan belanja infrastruktur di atas Rp200 triliun. Mohon suatu informasi yang cukup penting, capaian penting yang mempengaruhi sustainability APBN 2013 dalam undang-undang dinyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM.
Di sini bahkan lebih baik dari APBNP 2012 dan APBN 2011 yang masih memakai persyaratan atau triger, kalau naik 10% atau 20%, pemerintah boleh menaikkan harga. Tidak ada sesuatu yang eksplisit, artinya memang itu yang diperlukan pemerintah. Demi menjaga APBN tentunya pemerintah membutuhkan keleluasaan dalam kewenangannya membuat kebijakan dalam konteks harga BBM. Media harus mengingat harga BBM tidak semata-mata ketahanan anggaran atau besar kecilnya defisit. Masalah kenaikan harga BBM juga masalah kebijakan energi, konservasi energi dan kualitas belanja. Karena bisa saja kita mengatakan kualitas belanja kita sudah sedemikian jelek karena subsidi energi begitu besar, maka pemerintah perlu melakukan penyesuaian. Tidak harus semata-mata dikaitkan dengan angaran karena kalau kita bicara anggaran kita melupakan yang fundamental yakni kualitas belanja yang kebetulan menjadi tema APBN 2013. Mengenai asumsi pertama mungkin bisa disampaikan dengan data yang disampaikan BKPM untuk pencapaian investasi triwulan ketiga diharapkan bisa membantu upaya untuk mencapai target pertumbuhan tahun 2013 6,3-6,5% karena meskipun ekspor agak melemah ada penggantinya yang sifatnya lebih critical, yakni investasi yang tumbuh cukup tinggi plus konsumsi rumah tangga atau domestik yang masih stabil. Untuk tahun 2013 mungkin akan ada pertanyaan apakah 6,8% terlalu optimis. Penilaian beberapa lembaga multilateral, ADB (Asian Development Bank) misalnya, masih memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 6,6%, memang sedikit lebih tinggi. Kita sebagai pemerintah mempunyai suatu target yang lebih tinggi, dibandingkan forecast atau outlook lembaga internasional. Kami meyakini 6,8% itu sesuatu yang masih bisa dicapai dengan persyaratan tadi. Investasinya tetap kuat yang diharapkan menjadi sumber perekonomian yang utama. Bahkan menggantikan konsumsi rumah tangga yang selama ini mendominasi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Plus belanja pemerintah, khususnya belanja modal yang 2013 memecahkan rekor di atas Rp 200 triliun. Menteri Keuangan Tadi Pak Bambang sudah menambahkan penekanan-penekanan sehingga kita semuanya tahu karena memang betul-betul Indonesia menyelesaikan APBN 2013 di tanggal 23 Oktober kemarin, merupakan sesuatu yang baik diterima dunia. Banyak di negara belum bisa menyelesaikan APBN-nya sementara kita di Indonesia sudah bisa. Kita harapkan proses berikutnya adalah APBD Pemda bisa selesai dalam waktu akhir tahun. Jadi saya undang Pak Marwanto terkait dengan Per-Daerah yang bisa melampaui Rp500 triliun bagus, tapi ada yang optimalisasi ke Pemda yang semuanya disalurkan ke Dana Alokasi Khusus. Kita sekarang sudah tidak ada lagi yang bentuk DPPID atau DPID yang sempat menimbulkan permasalahan. Dan mempertimbangkan bentuk Pemda. Pak Marwanto Harjowirjono (Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan) Menambahkan apa yang sudah dijelaskan Pak Menteri, dalam APBN tahun 2013 ini ada kebijakan alternatif kepada daerah khususnya kepada 183 daerah tertinggal. Dalam optimalisasi pembahasan didapat tambahan Rp2 triliun yang dialokasikan untuk DAK tambahan yang dialokasikan dengan formula yang diatur melalui kriteria dalam undangundang No 33, yaitu kriteria umum, khusus dan teknis. Kepada 183 daerah tertinggal tersebut, dana pendampingnya disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya sangat rendah, dana pendampingnya nol persen. Sementara yang sedang dan tinggi masing-masing dana pendampingnya satu, dua dan tiga. Bagi daerah tertinggal yang kemampuan fiskalnya sangat tinggi, dana
pendampingnya hanya 3%. Diharapkan tambahan Rp2 triliun dana alokasi khusus untuk infrastruktur jalan dan jembatan Rp1triliun dan Rp1triliun dialokasikan untuk dana pendidikan. Diharapkan daerah bisa mengoptimalkan karena alokasinya tertentu dan dana pendampingnya rendah bahkan nol. Sesi tanya jawab Taufan Financial Times Terkait perlambatan perekonomian di Cina dan India dan terkait dengan penurunan permintaan batubara dan penurunan harganya. Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2013? Bisa dijelaskan penurunan angka ekonomi terhadap gross oil dan gas?. Ketiga apakah ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan kisarannya berapa? Nina Reuters Perkembangan obligasi daerah bagaimana karena membantu infrastruktur? Apakah ada rencana kenaikan cukai soda? Perkembangannya bagaimana dan berapa persen. Bagaimana dengan cukai rokok ke depan? Risiko fiskal 5,5 triliun menurut kami sedikit apakah ke depan global ekonomi mereda. Optimis tidak akan ada kejadian. Adit Republika Soal dana siaga contigency loan dari lembaga internasiolal Rp5 milliar dollar yang akan dikenai fee jika kita tidak menggunakannya. Dan berapa contigency a loan yang ada komitmennya tahun 2013. Soal risiko hukum fiskal terhadap pemerintah kalau saya membaca di nota keuangan. Ada penyiapan pos untuk tuntutan hukum terhadap risiko fiskal, yang dituntut Rp201,5 triliun yang dibebankan negara incrach atau berkekuatan hukum tetap. Berapa yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dibayarkan negara? Berapa yang sudah incrach. Apakah ada anggaran khusus untuk jaksa pengacara negara. Surat kuasa khusus yahg dikeluarkan Menkeu hingga September berapa? SKK BLBI kapan dikeluarkan masih mendapat pertanyaan dari Kejagung. Jawaban Menkeu Saya ingin sampaikan bahwa tahun 2013, tadi disampaikan bahwa memang dunia masih akan cukup berat walaupun perekonomian dunia tahun 2013 diharapkan lebih baik dibandingkan 2012. Kita sama-sama mengikuti bahwa perekonomian dunia di Oktober 2012 yang menurut IMF mengatakan perekonomian dunia tahun 2013 akan tumbuh 4,5% sedangkan tahun 2012 tumbuh 3,2%, dikoreksi dari 3,8% menjadi 3,2% di tahun 2012. Tahun 2013 diperkirakan 4,5% lebih baik dari tahun 2012. Seandainya ada dampak dari harga komoditi atau permintaan di Cina,India, dan Eropa, kita melihat sumber pertumbuhan Indonesia yang paling utama ada di dua sendi, yaitu permintaan domestik dan investasi. Bagaimana komponen domestik dan komponen investasi bisa diandalkan untuk Indonesia baik tahun 2009 maupun sekarang. Tahun 2009 iinvestasi Indonesia belum seperti sekarang. Di Tahun 2013 kita berharap bisa menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi. Yang kita lihat sebagai motor pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 selain investasi adalah penyerapan anggaran yang lebih baik. Untuk yang ingin mendapat update akhir, pada akhir September penyerapan anggaran 50,3%. Kalau kita lihat tahun lalu, akhir September 44,2%. Walaupun
jumlahnya 50,3% untuk belanja kementerian lembaga dibandingkan 44% penyerapannya lebih baik. Dan ini upaya daripada tim monitoring untuk menjaga agar penyerapannya baik. Kita juga melihat bahwa konsentrasi peningkatan belanja modal dan belanja infrastruktur merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi. Yang lain adalah juga kita di tahun 2013 akan mulai berlaku pendapatan tidak kena pajak yang meningkat menjadi 24,5 juta yang sebelumnya Rp15,5 juta. Jadi hal-hal seperti ini bila didukung oleh penyerapan yang lebih baik membuat ekonomi kita bisa diandalkan ke depan. Tentang jaga-jaga nanti yang saya ingin sampaikan kenaikan harga BBM belum ada rencana. Jadi tidak ada rencana kenaikan harga BBM sekarang. Walaupun kita tahu APBN kita 2013 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM dengan catatan asumsi-asumsi makro dibandingkan realisasi ada perubahan dan kita merasakan perlu menjaga kesehatan fiskal. Tentang kenaikan cukai, sekarang penerimaan cukai sampai Rp 92 triliun tapi andalan cukai rokok tinggi. Sedangkan alternatif cukai atas soda, MSG dan bentuk yang lain belum cukup dilakukan pendalaman dan hari ini akan dilakukan kajian oleh Badan Kebijakan Fiskal oleh Dirjen Bea Cukai yang akan disampaikan updatenya kepada Anda. Tentang risiko fiskal, itu Saya bisa menjelaskan memang Rp5,5 triliun yang kami sebutkan kalau tahun APBN 2012 ini karena kita melakukan revisi APBN pembahasannya cukup bergejokan saat itu. Sehingga pembahasan subsidi tidak berhasil tuntas, akhirnya di situ masuk pos cadangan subsidi energi senilai Rp 23 triliun. Bukan tidak ada, karena sudah dimasukkan ke dalam pos subsidi dan non subsidi. Jumlah yang Rp5,5 triliun kami rasa cukup memadai, tetapi yang utama kita punya di UndangUndag APBN 2013, pasal-pasal yang memungkinkan kita seandainya ada keperluan atau krisiskita menggunakan dana SAL dengan konsultasi dan persetujuan DPR. Kemudian DPR akan memberikan persetujuan 24 jam dan kita juga mempunyai kewenangan mengeluarkan pos anggaran yang lebih besar dengan persetujuan dari DPR dalam waktu 1 kali 24 jam. Dan kita punya misalnya contigency loan 5 milliar dollar yang bisa ditarik seandainya situasi memerlukan, terkait rasio fiskal dan contigency loan. Dan terkait dengan fee memang betul kalau kita mempunyai stand by loan kita mesti membayar fee. Tetapi itu adalah untuk jagajaga kalau seandainya keadaan berbalik dan situasi menjadi lebih buruk, kita tidak akan mengorbankan perekonomian Indonesia yang sekarang ini dibahas dunia. Indonesia adalah negara satu diantara 3 negara ekonominya tumbuh terbaik di dunia selama 10 tahun terakhir. Tapi kalau dilihat dari standar defiasi perekonomiannya, ternyata Indonesia yang terbaik di dunia. Yang sekarang sudah menjadi ekonomi 16 terbesar, Ini harus kita jaga, di antaranya dengan membuat contigency loan seperti yang sudah ditanyakan. Bambang Pertanyaan Taufan, kalau kita melihat Cina akan mengalami perlambatan pertumbuhan dan juga India. Dan perlambatan di Cina akan mempengaruhi ke ekspor kita yang cukup banyak kesana meskipun Cina bukan tujuan yang nomor satu. Masih ke Asean, Jepang dan Cina. Namun ini akan berdampak tapi boleh dibilang tidak terlalu besar karena kita sudah menemukan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa menggantikan posisi ekspor bahkan dalam posisinya lebih baik. Cina sendiri, perlambatan pertumbuhan selain ekspor ke Eropa yang terganggu adalah FDI masuk ke Cina yang lebih lambat daripada di masa lalu ketika pertumbuhan mereka double digit. Ini tentunya tidak akan berdampak langsung kepada Indonesia. Kita melihat dalam
upaya melakukan pertumbuhan mereka akan melakukan stimulus melalui anggaran atau dana cadangan yang mereka miliki. Sementara cost recovery yang bisa kami sampaikan adalah bahwa cost recovery selalu diaudit BPK dan BPKP. Artinya angka-angka yang muncul adalah angka-angka yang seharusnya bisa dipertanggungjawabkan. Kita berharap, bahwa kemudian cost recovery mengalami kenaikan, tetapi kenaikan gross revenue seharusnya lebih tinggi daripada kenaikan cost recovery. Sehingga dampaknya terhadap APBN lebih baik. Kita tinggal terima bersihnya dalam bentuk PDB dari migas melalui cost revenue yang saya sampaikan. Cost recovery adalah satu hal yang unik karena sifatnya melakukan forward dan penerimaan langsung naik. Ini terkait dengan investasi, seharusnya rekan media bisa menanyakan kepada BP Migas bagaimana dampak cost recovery terhadap produktivitas lifting migas itu sendiri. Jangan lupa, cost recovery ini dua-duanya minyak dan gas. Untuk minyak mungkin akan turun, kemudian untuk gas pertumbuhan produksinya masih baik. Kita melihat ini masih lebih menyeluruh. Mengenai harga BBM permintaan kepada rekan media untuk tidak menekankan ini. Ketika ada berita yang sifatnya konfirmasi atau pendapat segala macam menciptakan expectic inflation. Kita tidak ingin upaya menjaga inflasi yang susah karena menjaga inflasi di bawah 5% menjadi terganggu hanya karena berita yang krang pas. Untuk cukai soda masih dalam kajian, Kita tidak bicara potensi penerimaan tetapi nanti yang paling penting adalah aparat. Pak Agung bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang efektif dan memberikan hasil yang baik. Yang penting mengenai peningkatan kenaikan cukai tahun 2012, APBNP cukai masih Rp83,3 triliun dan di APBN tahun 2013 naik menjadi Rp92 triliun. Kenaikan yang Rp9 triliun itu masuk ke dalam yang namanya kenaikan cukai rokok. Kenaikan cukai rokok sebagian besar akan mendominasi kenaikan cukai dari APBN 2012 ke APBN 2013. Risiko fiskal di masa lalu besar karena ada subsidi apakah cadangan subsidi BBM atau cadangan subsidi listrik. Karena tidak hanya kepada asumsi, karena kalau asumsi kita memang dari tahun ke tahun angkanya seperti itu. Kalau ada perubahan asumsi yang besar otomatis akan diakomodir dalam APBNP. Agung Kushandono Tahun 2012 untuk cukai targetnya Rp83 triliun, Adapun Rp79,8 triliun disumbang oleh cukai tembakau. Tahun 2013 dari Rp92 triliun sekitar Rp88,2 triliun disumbangkan oleh cukai tembakau. Jadi kenaikan dari Rp79,8 triliun ke Rp88,2 triliun. Kenaikan inilah yang akan dimanifestasikan ke kenaikan cukai tembakau di layer-layer mana yang masih bisa dinaikkan tarif cukai. Dan ini sedang dalam kajian di BKF. Dirjen Anggaran Dari Financial Times, berapa alokasi dari tuntutan hukum tadi yang bersifat incrach kita cadangkan untuk sementara ini di belanja keperluan mendesak sebesar Rp250 miliar untuk tahun 2013. Menteri Keuangan Dirjen Anggaran menyampaikan, untuk tuntutan hukum dianggarkan Rp250 miliar tapi untuk dua tahun terakhir belum ada yang dibayarkan. Nggak gampang nuntut negara, nanti dituntut balik lho sama negara. Supaya jelas. Nanti lebih detailnya oleh Pak Sekjen.
Sekretaris Jenderal Memang seperti teman-teman wartawan melihat di APBN ada angka Rp200-an triliun. Angka tersebut sebenarnya merupakan perkiraan kasar dari seluruh kementerian lembaga yang dimasukkan. Angka itu adalah angka perkiraan kasar yang masih harus diuji kembali validitasnya. Jadi kalau kita amati mungkin probably-nya ada, ada yang less probably dan ada yang tidak ada. Yang sudah incrach ada dana yang dicadangkan Rp250 miliar namun tuntutan kepada pemerintah tidak mudah untuk dipenuhi. Kalaupun sudah incrach kalau dalam tahap kasasi, maka pemerintah melakukan upayaupaya PK. Kalau sudah terjadi tidak serta merta dibayar. Di lingkungan kementerian keuangan kita menunggu peringatan pengadilan. Setelah itu, kita meminta kepada aparat pengawas internal pemerintah untuk masuk, menguji terlebih dahulu kajian tersebut. Baru nanti unit kerja yang berkompeten di lingkungan Kementerian Keuangan menindaklanjuti itu. Jadi perjalanan sangat panjang dan tidak gampang menunaikan setiap tuntutan kepada pemerintah. Untuk biaya operasional di Kejaksaan tidak masuk kesana. Tadi ada pertanyaan kapan pemerintah memberikan kuasa khusus dalam kasus BLBI. Pemberian kuasa khusus dilakukan per kasus dan tidak sekaligus, tetapi melalui pengkajian-pengkajian yang lama, baik jaksa negara maupun elit-elit yang terkait yang menangani eks-BLBI. Menteri Keuangan Saya mau elaborasi, tadi angka yang ditulis Rp2012 triliun di Bulan Agustus dari Jakarta Globe. Ada teks yang mengatakan bahwa Rp201 triliun, itu semua kementerian lembaga disuruh melaporkan biaya potensi tuntutan kepada pemerintah. Itu dimasukkan secara legkap dan dilakukan analisis dan dibagi kepada yang mungkin lebih tidak mungkin, yang tidak relevan dan lain-lain sehingga jumlahnya terus dilakukan kajian. Dan sekarang diberikan dana Rp250 miliar. Jadi jumlah yang tadi, Rp201 triliun adalah jumlah gross dan sifatnya klaim. Belum dilakukan analisis pembagian antara kemungkinan dan tidak kemungkinannya. Kemudian kalau nanti jumlahnya Rp250 miliar kita juga melihat bentuk-bentuk daripada tuntutannya karena terlepas dari posisi hukum ada aspek kepatutan. Jadi kita yang tahu banyak klaim adalah ketika di jalan krisis ekonomi tahun 1997-1988 penjaminan termasuk bank dan lain-lain. Kita harus yakinkan bahwa yang menuntut kita tidak tahu dia punya kewajiban yang lebih besar daripada tuntutannya. Hal-hal semacam ini ada kemungkinan kita melakukan observasi. Kita tahu ada bank-bank yang bermasalah dulu. Kemudian bisa mengeluarkan deposito yang kita yakini tidak betul. Kita tidak bisa hanya melihat dari sisi itu, tapi juga kewajiban-kewajiban lain yang perlu dipenuhi. Tentang surat kuasa khusus itu case by case. Kalau jaksa mengatakan ada yang belum dikeluarkan, BLBI kan sejak tiga pemerintahan terakhir selalu dibuka-buka kemudian ditutup lagi, dibuka-buka kemudian ditutup lagi. Kalau ada yang disampaikan jelas kepada kami, maka kami akan minta Dirjen Kekayaan Negara untuk melihat, Intinya kita harus melakukan review dulu sebelum melakukan dan mengeluarkan surat kuasa khusus atau umum. Semuanya bersifat case by case. Marwanto Mengenai obligasi daerah, perlu kami sampaikan bahwa pembiayaan obligasi daerah merupakan jenis pembiayaan yang bisa dimanfaatkan daerah untuk dimanfaatkan sebagai layanan publik di daerah. Bedanya dengan pusat, di daerah ini terikat oleh satu kegiatan khusus proyek tertentu yang kemudian proyek tersebut menghasilkan. Dalam konteks DKI misalnya akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit, pembangunan rumah susun, terminal bus dan pengelolaan air limbah.
Dalam konteks pengelolaannya telah dilakukan pembahasan dengan rekan di Bappepam karena mekanismenya nanti akan melalui pasar modal. Dan Pemda sendiri memang harus menyiapkan beberapa piranti peraturan yang menyertainya. Pertama, memang harus dilakukan Perda yang berkaitan dengan penertiban obligasi. Kedua, memang harus disusun Perda mengenai pembentukan dana cadangan untuk pembayaran obligasi daerah. Jadi memang secara khusus tadi harus ada dana cadangan yang disediakan dalam APBD sehingga itu memberikan assurance atau kepastian kepada klien bahwa obligasi daerah terjamin pengembaliannya. Proses selanjutnya akan dilakukan proses di Bappepam LK soal penunjukan dan peraturan yang berkaitan dengan underwriter termasuk di dalamnya bahwa daerah harus melakukan pendaftaran atas rencana penerbitan obligasi daerah ini ke Bapepam LK. Menteri Keuangan Pak Marwanto akan menambahkan bahwa untuk daerah yang mengeluarkan obligasi kita harus meyakinkan bahwa mereka mempunyai sistem dan sumber daya manusia yang baik untuk melakukan pengendalian, karena di negara-negara lain pengalaman yang terjadi adalah kalau daerah mengelarkan obligasi secara berlebihan dan tidak dikelola dengan baik dan tidak dikonsolidasi akan membuat risiko. Marwanto Ada poin yang penting sekali dari Pak Menteri dari komunikasi ada persiapan yang kami lakukan dengan Bapamerta. Berdasarkan pengalaman dan pengelolaan obligasi daerah, khususnya berangkat dari pengalaman pengelolaan obligasi daerah, memang diperlukan satu unit khusus yang mengelola itu. Kemudian satu unit khusus tersebut harus dilengkapi dengan SDM yang mempunyai ekspertis dalam pengelolaannya. Dan itu sudah kita bicarakan dan siapkan dari komunikasi kami dengan BKM. Menteri Keuangan Pak Robert tadi menjelaskan soal obligasi daerah, tolong respons tentang ada bicara di publik berkali-kali tentang nonstop pemerintah untuk membayar kupon. Mohon Bapak klarifikasi tidak bisa itu ada ungkapan-ungkapan seperti itu malah kita merasa itu sesuatu yang miss leading. Robert Pakpahan Pertama untuk melengkapi penjelasan Pak Menteri terkait contingency loan sekarang berlaku sampai dengan pertengahan tahun 2014, dan yang pertengahan 2013 yang Rp 5 milliar USD itu tetap tersedia dan memang ada komitmen fee dari World Bank senilai 2 milliar USD itu feenya 50 basis poin, atau 0,5%. Yang dari ADB sebesar 0,5 milliar USD itu komitmen feenya 75 basis poin. Untuk yang dari pemerintah Australia sebesar 1milliar USD tidak ada komitmen fee. Dan yang dari pemerintah Jepang sebesar 1,5 miliiar USD komitmen feenya 50 basis poin. Terkait isu yang berkembang obligasi rekap, ajakan di publik untuk pemerintah menghentikan pembayaran obligasi rekap, khususnya di bank-bank yang dulu menerima obligasi rekap tersebut sekarang sudah kondisinya normal. Perlu kita jelaskan, asal usul obligasi rekap ini waktu terjadi saat kriris tahun 1997-1998 ada krisis besar di Asia dinilai dengan depresiasi rupiah dan menyebabkan banyaknya non perfoming loan di Indonesia khususnya karena depresiasi yang besar sehingga menyebabkan perbankan hampir kolaps. Dan pemerintah dan Bank Indonesia mem-bail out. Mekanisme yang ditempuh pemerintah adalah salah satunya melakukan di antara banyak hal termasuk memberikan blanket garansi adalah melakukan rekapitalisasi perbankan yang masih bisa dilakukan. Untuk yang
rekapitalisasi metode transaksinya pemerintah membeli aset dari perbankan yang direkap dan juga membeli surat berharga sehingga kepemilikannya beralih ke pemerintah. Itu bukan subsidi, tetapi pemerintah membeli dengan obligasi, Sehingga kalau kita katakan sekarang banknya sudah bagus dan tidak perlu dibayar lagi karena disubsidi itu adalah miss leading. Itu alasan pertama. Secara transaksi pemerintah sudah membeli dan tidak bisa dibatalkan. Dampaknya ternyata perekonomian kita membaik dan ternyata perbankan bisa diselamatkan. Kita juga bisa melihat dari sisi tersebut. Kedua dalam Undang-Undang Surat Utang Negara (SUN) yang telah disahkan DPR. Di situ dibuat daftar obligasi negara, salah satunya adalah obligasi rekap. Dan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut, tiap obligasi pemerintah wajib dibayar bunga dan hutangnya. Sehingga kalau ada ajakan untuk tidak membayar bunga dan pokok obligasi rekap itu adalah ajakan untuk melanggar undang-undang. Menteri Keuangan Kami akan mengundang Bapepam LK, Sekjen Anggaran bahwa itu tidak betul kalau seandainya rekap bond akan dihentikan dengan membayar kupon karena memang tahun 1997-1998 ada krisis ekonomi besar sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Robert tadi, perbankan permasalahannya besar sekali. Bunga meningkat menjadi 67%, sekarang bunga itu 8% kan, meningkat menjadi 67%, sehingga perbankan modalnya negatif dan besar sekali dan saat dilakukan rekapitalisasi pemerintah tidak mempunyai uang. Pemerintah mengatur dalam bentuk menyuntikkan rekap bond sebagai pengganti uang bekerjasama dengan Bank Indonesia. Kalau sudah dimasukkan sudah menjadi haknya bank-bank itu, tidak bisa kemudian kita melakukan dan berhenti membayar kupon dan Undang-undang di Surat Utang Negara pun mengharuskan kita untuk membayar. Jadi jangan informasi seperti itu jangan dijadikan informasi publik karena itu menyesatkan. Sesi Kedua Tanya Jawab Timbul Kompas Mandatory spending ada berapa, lalu dibandingkan tahun ini berapa? Kedua disebutkan dana pensiun Rp70 triliun lebih, dananya cukup besar, apa langkah pemerintah untuk merekonstruksi dana pensiun supaya tidak begitu besar dana di APBNP 2012. Ketiga, soal subsidi BBM, kalau pemerintah tidak menaikkan, ada 60 atau 70% yang tidak tepat sasaran. Saya mengutip Menteri Perekonomian katanya ada 60-70% yang tidak tepat sasaran. Langkah konkrit apa yang dilakukan pemerintah, apakah ada skala pembatasan tahun ini. Cukai rokok ada kenaikan Rp9 triliun indikasinya apa? Eva Sindo Soal bea keluar, Rp31,7 triliun target bea keluar, Pak Agus mengatakan BK Mineral akan menambahkan sekitar Rp 14-18 triliun, dari CPO sekitar Rp 13 triliun. Apakah akan ada penurunan kenaikan bea CPO. Akan ada registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apakah sudah selesai dan hasilnya seperti apa. Soal BBM tidak hanya melihat sisi makro, tapi juga kualitas belanja, sementara Pak Agus lebih ke asumsi makro. Yang betul bagaimana? Yanti Investor daily Belanja infrasturktur kan di atas Rp200 triliun. Apakah itu kalau boleh tahu rinciannya paling besar kemana? Bagaimana Jalan rinciannya? Berapa besar ke. Irigasi dan ke bandara?. Pak Hatta menyebutkan 70% belanja infrastruktur ke belanja daerah untuk daerah tertinggal, apakah alokasinya sendiri? ke wilayah mana?. Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi banyak di
sumbangkan investasi. Kalau boleh tahu untuk pembentukan PNTB sekitar11,5% kebutuhan investasi fisik sendiri berapa selain belanja pemerintah?. BUMN butuh berapa dan swasta butuh berapa untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6,8%?. Kemudian terkait pagu nilai PDPAN sebelumnya dalam APBN Rp400 miliar waktu itu pernah disebutkan mencapai Rp 1 triliun, nilai pastinya berapa? Kapan, PMK nya berapa ? Jawaban Fuad Rahmany Saya menjawab pertanyaan Eva Sindo tentang registrasi ulang, sampai saat ini yang sudah kita lakukan sekitar 600 ribu dari 770 ribu total pengusaha kena pajak. Dari 600 an ribu registrasi ulang yang sudah kita cabut statusnya sebagai PKP sekitar 300 ribu. Bambang Brojo Mengenai subsidi BBM, intinya kalau keputusannya tidak perlu menyebutkan apa. Secara konseptual yang namanya penyesuaian harga BBM tidak semata-mata hanya melihat di neraca anggaran sudah melewati defisit tertentu atau tidak, tetapi lebih pada ada kebijakan yang lebih komprehensif dan fundamental. Yang fundamental quality of spending dan konservasi energi. Jadi jangan dipertentangkan dan tidak ada yang perlu dipertentangkan. Bahwa trigernya asumsi kan itu hanya di undang-undang yang tertulis. Tapi kalau bicara kebijakan BBM, itu kita melihat kepada kebijakan besarnya. Kalau anggaran, besarnya quota spending kebijakan energi, ya konservasi energi. Karena kami yakin apapun yang pemerintah lakukan, konservasi energi mau memakai gas atau yang lain biofuel dan lainnya, tidak akan jalan kalau harga BBM nya terlalu rendah. Karena itu akan menciptakan disintensif untuk konservasi energi. Jadi jangan membandingkannya karena konversi, nggak penting nggak apa-apa. Yang penting pemerintah membuat keputusan suatu saat. Soal apa nanti pemerintah menjelaskan bahwa dari segi konservasi energi seperti ini, dari segi kualitas belanja seperti ini, kemudian dari segi undang-undangnya dimungkinkan bagaimana. Mengenai cukai rokok, tunggu tanggal mainnya saja jangan membuat prakiraan di muka yang nanti menimbulkan kegaduhan di industri tembakau. Kemudian bea keluar, terkait bea keluar mineral yang waktu itu kita keluarkan memang melihat sebatas data ekspor yang ada di BPS. Dalam perkembangannya, Saya yakin media sudah mengetahui sekarang tidak bisa lagi, pengusaha tambang langsung ekspor. Mereka harus mendapat izin dulu dari kementerian ESDM untuk clean and clear dari mereka sendiri. Kementerian Perdagangan untuk sertifikat ekspornya dan terakhir membayar bea keluar kepada Bea Cukai. Karena ada proses seperti ini, wajar pada tahun 2013 ini meleset terlalu jauh karena banyak pengusaha yang tidak jelas atau tidak bisa memenuhi syarat clear and clean. Tahun 2013 tentunya tidak akan sebesar itu targetnya mengingat harga juga turun. Karena bea keluar kan 20% dari harga. Harganya sendiri turun semua dari komoditi kalau kondisi ekonomi global belum membaik. Mengenai CPO sampai saat ini belum ada permintaan atau diskusi mengenai penurunan bea keluar CPO. Soal Malaysia sudah melalukan itu policy mereka. Bukan berarti kalau Malaysia melakukan, Indonesia ikut menurunkan karena kita tidak ada perjanjian apapun dengan Malaysia soal itu. Kita adalah kompetitor dengan Malaysia. Kalau selama ini soal bea keluar turun, lebih karena harga yang rendah dengan tarif progresif, persentase bea keluarnya juga menjadi lebih kecil.
Kemudian PMTB, kita targetkan memang tinggi dan utamanya adalah investasi asing dan investasi swasta. Jadi infrastruktur sifatnya penunjang, soal berapa kita ada data yang belum bisa di-share sekarang. Intinya adalah belanja infrastruktur akan menjadi bagian dari PNTB yang 11,7% apakah itu dari kerja sama dengan swasta maupun BUMN. Mengenai PDF,besarnya Rp341 miliar bukan Rp1 triliun seperti yang disebutkan. Mengenai PMK nya yang penting sebelum akhir tahun ini sudah keluar. Karena pemerintah ini adalah hal baru buat kita dan hal baru juga buat anggaran. Intinya pemerintah tidak salah melangkah dan kita ekstra hati-hati untuk bisa mengeluarkan PMK. Intinya mengingat PDF,kan sifatnya seperti SUN cost yang tentunya memerlukan kehatihatian dari pertanggungjawaban keuangannya. Dirjen Anggaran Untuk pensiun saya kira menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan yang telah duduk bersama dengan Kementerian PAN RB dan konsultan dari konsultan Wold Bank untuk melihat seberapa jauh skim yang berlaku bisa diperbaiki. Tujuan utamanya beban kepada APBN dikendalikan dan tingkat kesejahteraan penerima pensiun lebih baik lagi. Memang agak merepotkan, di satu sisi mengurangi beban fiskal kewajiban ini dan di pihak lain bagaimana pensiun ini bisa lebih baik, ada better off dari waktu ke waktu. Diskusi ini adalah bagaimana misalnya kita memastikan define benefitnya atau define contributionnya, ada pilihan-pilihan dan bagaimana pembatasan usia pensiun, apakah seperti yang sekarang atau bagaimana kelanjutannya. Dan apakah kalau terjadi perubahan skim yang akan diubah ke skim yang baru harus ada cut off yang jelas. Pensiunan sampai tahun berapa yang eksisting bisa diklaim seperti yang sekarang. Kemudian skim barunya itu sejak kapan dan kemudian usianya berapa. Ini semuanya sedang didiskusikan secara mendalam yang tujuannya tadi, bagaimana memperbaiki kesejahteraan penerima pensiun dan beban APBN bisa dikendalikan. Mandatory spanding kalau melihat data kalau menghitung yang mandatory spanding sesuatu yang tidak boleh dikesampingkan dan sesuatu yang dibiayai oleh APBN. Misalnya pertama bahwa pemerintah itu wajib melakukan pembayaran bunga utang. Bunga utang itu suatu kewajiban. Kemudian subsidi yang setiap tahun harus dilakukan dan tergantung bagaimana policynya. Transfer daerah juga merupakan suatu kewajiban karena undang-undang mengatakan sekian persen harus dalam bentuk DAU misalnya. Kemudian BPH nya bagaimana dan DAK nya bagaimana. Jadi gambarannya bahwa ada satu anggaran yang harus disediakan. Kemudian pemerintah juga harus menyediakan belanja pegawai untuk kegiatan operasional pemerintahan termasuk juga belanja barang operasional yang sifatnya mandatory. Kalau kita lihat data-datanya, kita melihat soal pembayaran bunga utang dan transfer daerah itu untuk tahun 2012 hampir Rp900 triliun. APBN 2013 lebih dari Rp1000 triliun. yang non mandatory itu kita katakan lebih leluasa sebagai belanja modal. Jadi bisa dibayangkan, kalau mandatory spandingnya semakin banyak maka belanja modalnya juga semakin terganggu. Karena kalau kita menaikkan pendapatan, pendapatannya naik maka ada mandatory spending untuk biaya pendidikan. Kalau dilihat biaya pendidikannya bisa ditarik biaya modalnya berapa. Tapi alokasi biaya pendidikannya tetap 20%. Dari mana melihat mandatory spanding ada beberapa varian yang dalam indikatornya yang paling mudah adalah belanja modal, yang paling mungkin bebas untuk dipergunakan. Artinya belum terikat karena tadi yang dikatakan untuk transfer daerah, gaji harus selalu disediakan dalam APBN.
Infrastruktur kalau dilihat kementeriannya yang paling banyak Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk tahun 2013 hampir Rp80 triliun. Kementerian Perhubungan Rp38 triliun dan ESDM Rp18 triliun, itu yang dari kementerian lembaga yang sangat dominan. Di sini belum ada data yang disediakan misalnya berapa untuk jalan dan berapa untuk jembatan, tetapi dengan melihat kementeriannya sudah bisa diraba bahwa kementerian PU lebih banyak alokasi kepada misalnya jalan, jembatan dan infrasturktur irigasi. Perhubungan mungkin dari sudut pelabuhan dan bandara terkait dengan kewajiban dari Kementerian Perhubungan. Itu gambaran berapa dan kemana saja infrastuktur, dengan melihat arahnya tentu saja. Penduduk yang banyaklah yang kemudian harus disediakan infrastukturnya yang lebih memadai. Kita akan sediakan datanya alokasi infrastuktur. Menteri Keuangan Infrastuktur masih akan bergerak. Dana optimalisasi masih ada telaahan, nanti akan diarahkan ke infrastruktur berapa supaya mendapatkan angka yang betul-betul final. Terkait pensiun tadi kita sama-sama mencatat bahwa APBNP biaya pegawai Rp 212 triliun, sedangkan di tahun 2013 biaya pegawai Rp 241 triliun. Di dalam belanja pegawai yang Rp212 triliun dan Rp241 triliun komponen kontribusi sosial untuk 2012 ada Rp69 triliun dan di 2013 Rp77 triliun. Dari Rp 74 triliun untuk pensiun dan Rp 3 triliun untuk Askes, jadi komponen pensiunnya besar. Yang tadi disampaikan oleh Dirjen Anggaran sedang kita rapikan dengan Menpan RB dibantu Wold Bank. Misalnya kita mempelajari merubah dari define benefit menjadi define contribution, dari manfaat pasti menjadi iuran pasti. Kita sedang pelajari. Kita juga sedang mempelajari iuran pemerintah sebagai pemberi kerja,ini juga harus jelas. Tentang umur pensiun kita juga mempelajari seperti sekarang ini kan kita melihat akan ada kenaikan gaji 7% dan kenaikan pensiun 7%. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak cukup sehat. Seharusnya itu bisa kita atur sesuai dengan norma dan pengelolaan yang sehat. Pensiun yang sekarang ini harus hati-hati, kalau ingin menaikkan gaji pegawai nggak bisa langsung menaikkan gaji karena semuanya akan berdampak pada pembayaran pensiunnya. Kalau saudara-saudara mengikuti banyak peningkatan remunerasi diberikan dalam bentuk tunjangan dan bukan gaji pokok. Hal ini sedang dirapihkan. APBN kita bisa diselesaikan tahun 2013, defisitnya 1,65%. Kami melihat APBN 2013 kita jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Karena kalau ada banyak rating agencies, Indonesia ada nggak untuk menaikkan subsidi untuk menjadi lebih tepat sasaran. Paling tidak dengan APBN kita sekarang kita punya pasal-pasal untuk menaikkan tarif listrik dan menyesuaikan harga BBM apabila diperlukan dan kita punya cadangan-cadangan risiko yang bisa kita andalkan kalau risiko terburuk terjadi. Tolong untuk bisa mempublikasikan ini untuk membangun confidence dunia kepada Indonesia dan semoga Indonesia bisa lebih baik ke depan.
Wassalamuaikum, wr,wb
