SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN ACARA HARI UANG DAN PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS GEDUNG DHANAPALA 31 OKTOBER 2012
Yang Kami hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang Kami hormati Wakil Ketua Ombudsman RI. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Musro Muqodas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Wakil Menteri Keuangan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum W.W, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama Bapak/Ibu yang kami hormati yang tentu pada saat kami menyapa belum sempat kami sapa satu persatu, kami ucapkan selamat datang di Kementerian Keuangan. Di mana di Kementerian Keuangan sehubungan dengan rangkaian acara Hari Uang RI, kami bersama Bapak/Ibu sekalian akan mencanangkan komitmen ulang untuk membangun zona integritas untuk mewujudkan lingkungan wilayah bebas korupsi di Kementerian Keuangan seluruh Indonesia, karena Kementerian Keuangan jajarannya ada yang di pusat dan seluruh Indonesia. Ini adalah komitmen kita bersama dan kita ulangi komitmen ini bagi insan keuangan lebih kuat lagi karena kita kemarin tanggal 30 Oktober memperingati Hari Uang RI yang ke-66. Hari Uang itu karena Indonesia 66 tahun yang lalu, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden mencanangkan Uang RI di Kementerian Keuangan. Sebagai negara berdaulat bahwa tidak patut Indonesia merdeka masih menggunakan Uang Jepang dan Uang Javassebank. Tanggal 30 Oktober tahun 1946 dicanangkan uang itu tidak digunakan lagi dan kita menggunakan Uang RI. Itu kebanggan nasional kita yang harus kita jaga sekarang maupun ke depan. Bapak/Ibu yang kami hormati Hari ini bukan hanya memperingati Hari Uang, juga memperingatan Hari Sumpah Pemuda, hari ini kita bangga karena hadir Menpan, Reformasi Birokrasi, Ibu Wakil Ketua Ombudsman Indonesia, Bapak Wakil Ketua KPK hadir untuk bersama-sama mencanangkan. Ini adalah zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan untuk mengelola keuangan negara dan kekayaan negara. Kami sebagai bendahara umum yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk mengelola keuangan tentu kita harus meyakini pengelolaan keuangan tidak ada korupsi. Berantas korupsi dan cegah korupsi. Dan itu salah satu kata-kata yang harus kita jalankan untuk mewujudkan Indonesia yang birokrasinya betul-betul bersih dan birokrasinya bersih melayani. Tadi dicanangkan pada slide ketika kita menjalankan reformasi birokrasi, sebenarnya sejak tahun 2007 kita sudah canangkan reformasi birokrasi dan itu dilakukan melalui penataan tiga jalur, yaitu mengatur tata laksana organisasi, melakukan perbaikan sistem dan proses 1
bisnis dan juga memperbaiki kompetensi dan profesionalisme integritas sumber daya manusianya. Dengan ketiga hal itu kita lakukan semua pendekatan sistem dan kita buat manajemen kinerja berdasarkan balance scorecard dan kita menjalankan organisasi. Tujuannya untuk membangun public trust dan membangun pelayanan yang lebih baik, berkualitas, dan amanah, sesuai dengan visi kita yakni menjadi pengelola keuangan negara dan kekayaan yang terpercaya dan akuntabel yang terbaik di regional untuk menjalankan negara yang demokratis, berkeadilan dan sejahtera. Kita lakukan reformasi sejak tahun 2007, sebenarnya bagi Kementerian Keuangan reformasi dicanangkan sejak kita membuat Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003. UndangUndang Khusus Keuangan Negara No 17 Tahun 2003 dan didukung dengan Undangundang Perbendaharaan No 1 tahun 2004 dan juga Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai dengan Undangundang No 15 Tahun 2004. Ketiga Undang-Undang itu kalau kita ingin melakukan reformasi birokrasi memang harus dilandasi dengan undang-undang. Bapak/Ibu yang kami hormati, Kalau kita ingat sama-sama, mempunyai sistem dan SDM yang handal dan kita mempunyai sistem pelaksanaan yang penting. kita harus akui dengan adanya Undang-undang Keuangan yang baru, Indonesia yang sejak merdeka tahun 1945, selama ini dalam menjalankan anggaran, tidak mempunyai laporan keuangan yang betul-betul mencerminkan transparansi dan akuntabel. Sampai tahun 2005 kita baru punya laporan keuangan. Sebelumnya, laporan keuangan kita namanya Perhitungan Anggaran Keuangan Negara. PAM Perhitungan Anggaran Keuangan Negara itu isinya hanya laporan pemasukan dan pengeluaran, dan memang auditnya dilakukan oleh BPK, tetapi auditnya dua tahun. Nah sekarang sejak tahun 2005 untuk laporan keuangan 2004 kita sudah sudah mempunya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Di dalam laporan keuangan pemerintah pusat itu ada standar akuntansi pemerintah dan neracanya. Kalau dulu hanya pengeluaran dan pemasukan, tidak ada aktivanya. Berapa aset negara, berapa kewajiban negara, berapa ekuitas negara, dulu tidak ada. Sekarang sejak tahun 2005, ada neraca, ada laporan arus kas, ada laporan catatan atas laporan keuangan dan ada laporan opini. Kita harus akui laporan opini laporan keuangan kita sejak tahun 20042008 disclaimer. Tapi sekarang laporan keuangan itu dari 87 kementerian lembaga 67 sudah wajar tanpa pengecualian. Pada tahun 2005 itu baru 7 yang wajar tanpa pengecualian. Dengan adanya laporan keuangan yang diaudit dan opini itu, kita baru tahu bahwa ternyata Indonesia tahun 2005 ekuitasnya negatif 169 triliun. Sekarang dengan upaya perbaikan dan upaya reformasi birokrasi yang kita lakukan, kita tahu bahwa di tahun 2011 ekuitas kita Rp1.076 triliun.
2
Jadi upaya kita memperbaiki ekuitas kita yang negatif menjadi positif adalah karya. Sebelumnya tahun 2005 total aktiva atau aset negara hanya Rp1100 triliun, sekarang di tahun 2011-2012 sudah menjadi Rp3023 triliun. Jadi upaya kita bersama dengan kementerian lembaga perlu dukungan dari Menpan RB, KPK dan Ombudsman, kita berhasil meningkatkan aktiva negara menjadi Rp3000 triliun. Ini masih akan terus kita jalankan, besok kita akan undang saudara-saudara ke sini lagi. Kita akan ada sesi dengan ketua BPK untuk membicarakan inventarisasi dan penilaian aktiva tetap Indonesia. Karena masih begitu banyak aktiva tetap kita yang belum tercatat dan banyak yang dicuri oleh koruptor-koruptor. Jadi saya ingin mencanangkan akan menggunakan sesi ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dengan melakukan reformasi birokrasi, lebih dari 15.100 SOP yang kita susun. Kita juga membuat service level aggrement. Kita juga membuat layanan unggulan sampai 102 layanan unggulan di setiap eselon 1 Kementerian Keuangan, sudah kita canangkan. Dan kita sudah menyampaikan kepada publik tentang berapa lama membuat NPWP, berapa lama merevisi anggaran kita mesti jaga itu. Artinya kalau kita bisa menjaga itu, kita bisa menjaga integritas kita. Bapak/Ibu khususnya insan yang ada di Kementerian Keuangan, ini adalah hari dimana kita mencanangkan komitmen ulang zona integritas di Kementerian Keuangan. Dan hanya orang yang punya integritas yang bisa dipercaya orang. Kalau kita melihat Kementerian Keuangan di tahun 2005 kita adalah Kementerian yang diberikan amanah oleh Pemerintah Indonesia untuk menjaga penerimaan negara. Kalau ada 87 kementerian lembaga, Kementerian Keuangan adalah kementerian yang paling banyak bertanggungjawab terhadap penerimaan keuangan negara. Dan rasa hormat dan terimakasih saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian di Kementerian Keuangan karena pajak di tahun 2005, penerimaan pajak dan kepabeananan (bea cukai) tahun 2005 baru Rp347 triliun, tahun 2012 meningkat menjadi Rp1.016 triliun atau naik hampir 3 kali lipat dalam waktu yang singkat. Itu kalau tidak karena kita melakukan reform, tidak bisa. Kalau kita lihat belanja negara di tahun 2005 ketika pemerintahan dibawah Presiden SBY masuk total belanja kita masih Rp 509 triliun. Sekarang Rp 1548 triliun, naik 3 kali lipat. Wajib pajak, orang-perorangan dan Badan Usaha tahun 2006 sebesar 4,8 juta wajib pajak. Sekarang 25 juta wajib pajak, 20 juta wajib pajak perorangan, dan 5 juta badan usaha. Bapak Menpan, Bapak Ombusdmen, Bapak Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dari jumlah 4,8 juta naik 25 juta. Dari 25 juta yang membayar pajak dengan menyerahkan SPT 10-14%. Dan memang ini tugas berat kita untuk menambahkan NPWP kita karena banyak yang belum punya NPWP. Tapi kalau nanti sudah banyak yang punya NPWP peningkatan dari 4 juta menjadi 24 juta itu bagus. Yang penting mereka complient membayar pajak dengan benar. Dari 24 juta yang baru bayar pajak beneran antara 10-14%. Tentu kami mengajak instansi lain terlibat. Ayo kita sama-sama meyakini bahwa insan Indonesia taat membayar pajak. Kami juga ingin menyampaikan yang kita sikapi adalah penerimaan negara bukan pajak yang dititipkan di kementerian-kementerian lembaga untuk 3
memeriksa uang tersebut apakah uang nikah atau uang pembuatan STNK, dll. Jumlahnya meningkat tetapi jumlahnya tidak terlalu berarti. Tahun 2005 jumlahnya Rp 146 triliun sekarang naik menjadi Rp 341 triliun. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa ayo kita melakukan reform kita dan meningkatkan integritas kita. Yakinkan kita bekerja bebas korupsi. Kita terus melakukan reformasi birokrasi. Terimakasih Pak Menpan sudah menugaskan Tim Reformasi Birokrasi Quality Assurance di bawah pimpinan Menpan RB dan BPKP. Kita sudah diaudit dan audit terakhir tanggal 22 November tahun 2011, Dirjen Bea Cukai yang saya gampang melihat karena memakai seragam Bea Cukai. Saya bangga bahwa Anda bisa mencapai rating 91 dari nilai 100. Tapi biasanya 91 naik ke satu poin itu susah sekali. Komitmen lebih baik lagi dalam bekerja harus dicanangkan. Saudara harus mengerti kalau bekerja, selalu dikatakan kalau ada kekurangan di pelabuhan pasti salahnya bea cukai. Padahal di pelabuhan ada 18 instansi yang bertanggungjawab. Apakah karantina, apakah POM semuanya termasuk otoritas pelabuhan tetapi kalau ada apa-apa yang disalahkan otoritas bea cukai. Ini tugas amanah Anda teruskan. Kalau Anda sudah reform dan yang lain belum reform, Anda cenderung dijelek-jelekin. Jadi teruskan dan yakinkan Anda tidak ada praktek-praktek korupsi di instansimu, maupun di seluruh Kementerian Keuangan. Karena kita tidak akan toleransi terhadap semua bentuk korupsi. Kepada forum Saya juga nyatakan, di acara pencanangan zona integritas Saya minta maaf kepada Indonesia kalau memang di Indonesia ada kasus seperti oknum Gayus, Bahasyim, Tommy, Dana, Agra, yang waktu di bea cukai ada Wahyono, Saya minta maaf. Tapi saya katakan di Kementerian Keuangan ini ada 61 ribu pegawai yang mayoritas bisa dipercaya dan punya integritas. Apalagi kita telah canangkan di hari ini kita akan masuk di zona integritas. Itu adalah antara lain yang saya singgung. Dan kita sejak tahun 2008 sampai tahun 2011 selalu mengundang pihak independen apakah Universitas Indonesia atau Institut Pertanian Bogor untuk menilai kepuasan layanan terhadap langganan. Kalau ada penjelasan Saya mohon adik-adik menjelaskan kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang itu. Dan kita juga mengatakan bahwa manajemen kinerja yang disampaikan berdasarkan balance scorecard telah dilaksakanan oleh pegawai Kementerian Keuangan yang jumlahnya 61.118. Paling tidak, dalam dua tahun terakhir, setiap awal tahun semuanya akan tandatangan tentang kontrak kinerja yang akan dievaluasi setiap akhir tahun. Saya terimakasih sekali kita telah melaksana e-procurement dengan konsisten. Saving yang telah kita capai pada tahun 2011 sebesar 13,4% dan tahun 2012 sampai bulan Juni 17%. Saya juga terimakasih karena kita di Kementerian Keuangan jumlah pegawai ada 61 ribu, sesuai dengan kriteria KPK yang perlu memasukkan laporan harta kekayaan sebagai penyelenggara keuangan negara sebesar 7400. Tapi kita perluas menjadi 25.700 yang melaporkan LHKPN. Semuanya diperiksa laporan kekayaannya dan pembayaran pajaknya yang terkait dengan statement deklarasi kita. Kalau kita ada kasus seperti Gayus, Bahasyim, kita membuat tim untuk melakukan investigasi. Untuk kasus Gayus ada 151 wajib pajak yang terkait kasus 4
Gayus. Dan kalau di publik dikatakan sudah tidak ada tindak lanjut, mungkin instansi lain yang tidak ada tindak lanjut. Tapi di Kementerian Keuangan, Irjen bersama BPKP dan disupervisi KPK terus memeriksa 151 wajib pajak itu. Dan sekarang sudah ada 40 wajib pajak yang diinvestigasi meliputi 61 keputusan pajak. Kalau ini kita teruskan, akan kena orangnya. Jadi kami ingin katakan ini adalah komitmen kita untuk melakukan reformasi di Kementerian Keuangan. Dan reformasi itu kita sudah canangkan, tidak hanya reformasi tetapi juga perlu melakukan transformasi institusional. Jadi institusi kita yang perlu ditransform. Bapak/Ibu yang kami hormati, Kami hormat kepada lembaga PPATK. PPATK menyampaikan kepada kita laporan adanya 94 transaksi yang mencurigakan. Semuanya kita periksa dan saya ikut supervisi. Kurang lebih setengahnya bermasalah, dan dari setengah yang bermasalah ada 171 pegawai yang kita berikan hukuman disiplin. Sebanyak 171 kurang dari 50 laporan, karena dengan laporan dari PPATK kita bisa buka kasus-kasus yang terkait, sehingga ada 171 yang bisa kita tindak disiplin yang beragam dari berat sampai menengah. Yang sudah selesai dilakukan investigasi ada 10 yang sedang dalam proses pemberhentian dan diberhentikan. Dan ada 6 yang kita laporkan kepada KPK. Kalau ada laporan dari KPK akan kita tindak lanjuti. Saya masih tagih, 3200 rekening gendut yang ada di PPATK. Saya sebagai Bendahara Umum Negara ingin melihat apakah dari yang punya rekening gendut membayar pajak atau belum. Dirjen Pajak mengirim surat kepada PPATK untuk menyerahkan rekening gendut kepada kita. Kita bisa betul-betul buka siapa orang itu. Kalau itu uang yang sah tidak apa-apa, tetapi kalau uang yang belum membayar pajak kita bisa tagih pajaknya. Kita di seluruh Kementerian Keuangan sudah membuat unit kontrol intern. Jadi di setiap eselon kita mempunya unit kontrol yang bisa menjaga complient dan kualitas kerja kita. kita juga sudah menjaga nilai-nilai Kementerian Keuangan yang selalu menjadi bahan atau background kita bertindak, yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Layanan dan Kesempurnaan. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada KPK. Kami sudah menyatakan rasa bangga dengan penegakan yang dilakukan. Kami juga menyampaikan terimakasih kepada penegak hukum yang lain, kepolisian, kejaksaan dan yudikatif. Untuk meyakinkan bahwa di satu atau dua tahun ini kita bisa mempercepat proses penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, kita telah mendapatkan pejabat KPK ditaruh ditaruh di Direktur Penyelidikan dan Penindakan di Pajak dan Direktur Penindakan dan Penyelidikan di Bea Cukai. Kalau kita mempunya pejabat yang mempunyai track record yang baik, KPK koordinasi dengan semua institusi dengan baik, Insya Allah tidak akan bisa dibendung, kita akan melakukan pemberantasan korupsi ke depan. Bapak/Ibu yang kami hormati, Pasti Bapak Ibu tanya kapan selesainya. Saya ingin minta waktu lagi, karena saya tuan rumah, Ini Hari Uang dan Zona Integritas, saya pegang mic jadi jangan diganggu dulu. Tapi 5
ini juga karena kita di Kementerian Keuangan sangat passion dalam memberantas korupsi. Dan ciri khas pengelola uang kalau tidak perlu, tidak usah ngomong. Ke depan ini kita akan melakukan implementasi rencana aksi program anti korupsi dengan cara implementasi lima pilar, yaitu program anti korupsi dengan pemetaan dan identifikasi dari sumber-sumber korupsi di seluruh jajaran, baik di pusat maupun di daerah. Kita akan melakukan audit sistem dan audit kinerja di institusi-institusi. Untuk Bea Cukai dan Dirjen Pajak sudah dilakukan audit kinerja dan kita sudah tahu kelemahan-kelemahan yang ada dan kita bisa melakukan perbaikan dan pencegahan. Ketiga, melakukan pencegahan dimulai dengan values, dimana values yang ada di seluruh darah dan budaya insan kementerian keuangan dari atas sampai bawah. Sehingga kita integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan akan menjadi bentuk keseharian. Kita mau meyakinkan forum ini bukan seremoni tapi komitmen ulang kita untuk menjalankan kegiatan kita dengan penuh integritas dan kita mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Bapak/Ibu yang kami hormati, Banyak yang ingin kita laporkan terkait dengan koordinasi antara lain Bea Cukai, Saya dukung penuh bahwa kita sudah melakukan kerja sama dengan Bakorkamla. Karena tidak mungkin pengamankan penyelundupan khususnya dengan Angkatan Laut, Kepolisian, Kementerian Kelautan. Tolong disinergikan agar Bakorkamla bisa baik-baik. Dan kita mensinergikan kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan PPATK. Dan ini semuanya kita akan lakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Kita juga punya satu andalan untuk pencegahan dan penindakan sistem wistle blower dan sudah berjalan di semua eselon. Dan kami sudah mereview kurang lebih dari 400 laporan, 150 laporan valid. Setengahnya dari intern Kementerian keuangan dan setengahnya dari luar Kementerian Keuangan dan sudah ditindaklanjuti. Saya berterimakasih kepada KPK bahwa kerja sama dengan sistem wistle blower kemarin menangkap ada beberapa yang melakukan kejahatan pajak. Kita teruskan kerja sama baik kita dan saya mau katakan apa yang kita lakukan masih jauh dari sempurna. Mohon Bapak dan Ibu sekalian tetap rendah hati tetapi untuk pemberantasan korupsi kita musti high profile. Dan kita canangkan sesuai dengan rencana kerja prioritas pemerintah. Di antara 21 prioritas pemerintah yang paling tinggi adalah reformasi birokrasi. Dan kita akan mewujudkan negara yang bersih, negara yang melayani dan negara yang berintegritas.
Wassalamualaikum W, W.
6
PEMAPARAN DALAM PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS OLEH MENTERI KEUANGAN DAN PEJABAT ESELON I DI KEMENTERIAN KEUANGAN Saya M Rahman, Inspektorat Bidang Inspeksi Menyampaikan pemberantasan korupsi oleh Inspektorat Jenderal antara lain memperluas kewajiban LHKPN, melaksanakan MOU dngan unit-unit terkait, menindaklanjuti audit investigasi berkenaan dengan Inpres No 1 Tahun 2011 dengan hasil pemeriksaan bukti permulaan audit dan penyimpangan penegakan hukum. Mengelola P2P dan mengekseminasinya dengan menggunakan DHK, SPT, LHKPN dan informasi PKM dengan hasil pengenaan hukuman disiplin dan pelimpahan ke penegak hukum. Menyelenggarakan sistem whistle blower fraud dengan pengaduan agar dapat dimonitor dan ditindaklanjuti dengan segera. Kami berkomitmen dan terus melakukan pemberantasan korupsi dengan seterusnya. Saya Bambang Mulyanto , Direktur Fiskal Direktorat Jenderal Pajak DJP telah melakukan berbagai upaya anti korupsi antara lain diseminasi dan transformasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, melakukan penegakan kode etik pegawai, menerapkan manajemen risiko, mewajibkan 18 ribu pegawai DJP untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, mengembangkan sistem kepatuhan internal, dan melakukan kontrol internal. Kemudian membangun whistle blower system dan menerapkan dengan konsekuen, bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pencegahan korupsi, dan menangani pegawai-pegawai DJP yang masih nekat melakukan korupsi. Menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelanggar disiplin dan menyerahkan kasus-kasus korupsi kepada penegak hukum melalui Inspektorat Jenderal. Saya Yusma Riza, Kepala Pusat Kepabeanan Internal Direktoral Jenderal Bea dan Cukai. Kami unit kerja di Bea Cukai mempunyai unit kepatuhan internal mulai pusat, wilayah hingga kantor layanan sebagai pengawal reformasi birokrasi dan motor penggerak integritas. Secara terus-menerus kami mengkampanyekan program anti korupsi melalui kegiatan sosialisasi dan internalisasi. Bersinergi dengan stake holder maupun pengguna jasa maupun instansi terkait, kami menyepakati untuk membangun wilayah bebas korupsi melalui deklarasi anti korupsi. Kami juga menyediakan layanan keluhan masyarakat yang terhubung secara real time dan dapat diakses dari mana saja, kapan saja,oleh siapa saja di semua kantor DJBC.
7
Nama saya Tata Suntara Sekretaris Jenderal Perbendaharaan. Direktoral Jenderal Perbendaharaan melaksanakan tugas pengelolaan perbendaharaan negara dalam APBN dengan nilai lebih dari Rp1300 triliun dan mempunyai kantor 207 kantor yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Dan juga kami melayani 22 ribu satuan kerja pusat dan daerah, dalam rangka menjunjung tinggi reformasi birokrasi dan inisiatif anti korupsi. Kami telah memperoleh peringkat tertinggi dalam penilaian inisiatif anti korupsi yang dilaksanakan oleh KPK tahun 2012. Kemudian juga nilai tertinggi survei integritas sektor publik tahun 2011 dan kami juga mendapatkan hadiah Piala Citra Layanan Pemerintah sebagai kantor Terbaik dari tahun 2006 , 2008, 2010 dari Presiden RI. Saya Sri Wahyuni, Sekretaris Dirjen Anggaran Kami yakin Bapak dan Ibu mulai merasakan bahwa secara bertahap Direktorat Jenderal Anggaran telah banyak melakukan reform. Kami yakinkan bahwa kami akan terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk DJA menjadi bersih dan profesional. Namun demikian, komitmen dan dukungan semua pihak serta perlindungan hukum agar ada kepastian dalam bertindak. Pimpinan KPK Busro Muqodas Acara ini memberikan nuansa dan dinamika roh ideologi semangat Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan-penyempurnaan terkait dengan reformasi. Dan bahkan transformasi birokrasi. Kami merasa ikut berbangga dan optimis dengan testimoni 5 pejabat tadi. Dan mudah-mudahan itu bisa diikuti oleh pejabat-pejabat struktural di tempat yang lain. Mari sejenak kita melakukan refleksi bahwa ketika korupsi tidak dijadikan musuh bersama dan dilawan bersama. terbayangkah bagi kita kini yang sudah tampak gejalanya konflik horisontal Lampung, Mesuji, dan Bima dan jauh sebelumnya Ambon dan Sampit. Banyak analisis yang menyebabkan konflik yang menimbulkan korban sia-sia. Dari beberapa analisis konflik itu, di antaranya bahwa keadilan sosial menjadi barang yang mahal. Rakyat yang berkedaulatan rakyat berdasarkan keadaulatan rakyat, hari demi hari semakin tidak memiliki kedaulatan itu untuk acces to justice, political justice. Keadilan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan keadilan politik sementara kita sedang melihat situasi yang kalau dari sudut politik, ada proses-proses yang sebagian merusak sistem perekonomian kita. Ketika terjadi perusakan, Kementerian Keuangan mempunyai tanggungjawab yang besar. Namun bukan berarti tanggungjawab Kementerian Keuangan saja, tetapi juga tanggungjawab kita bersama. Terbayangkah oleh kita konflik horisontal yang terjadi menyebabkan keruntuhan negara kita, di sisi lain negara-negara tetangga kita sudah semakin maju. Di bidang riset dan ilmiah Indonesia menempati rangking 7,7, India 56,7, negara-negara lain seperti Singapura bahkan Pilipina di atas 15. Sementara Indonesia nomor 1 pertumbuhan pasar swalayan dengan model yang high class, pertumbuhannya spektakuler. Artinya dari sudut perkembangan konsumerisme yang dilihat dari simbol-simbol 8
kapitalisme melalui pendirian pasar-pasar yang begitu mewah tetapi riset di bidang ilmiah lemah. Apa artinya ini ? Ini artinya bahwa kalau dikaitkan dengan korupsi hampir sedikit orang yang ingin melakukan perkuatan komitmen dan ruh perbaikan korupsi. Sehingga korupsi menimbulkan permasalahan ketidakadilan struktural, ketidakadilan sosial, ketidakadilan sistemik. Korupsi menimbulkan pemiskinan masif dan pemiskinan struktural dengan segala dampak. Di antara dampak-dampak itu adalah rendahnya mutu kualitas akademik. Namun di sisi lain menimbulkan lambang atau simbol konsumerisme. Apa yang bisa kita berbuat ? Sebagai insan beriman kita akan melemahkan niat kita. Saya mendengar pidato Pak Menteri Keuangan jauh lebih memiliki nuansa yang heroik dan saya tidak bisa berpidato heroik seperti itu. Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut apa yang kita bangun adalah upaya meningkatkan upaya sinergi antara Kementerian keuangan dengan lembaga-lembaga yang lain. Dan dalam hal ini, KPK senantiasa siap untuk dipanggil untuk melayani Ibu dan Bapak. Apa saja yang Bapak dan Ibu perlukan. Kami juga melakukan hal yang sama kepada BUMN misalnya di BP Migas setelah kami melakukan kajian-kajian intensif bersama dengan manajemen BP Migas, di tahun 2008-2011 ada aset yang bisa diselamatkan. Ada aset yang dikuasai koruptor, waktu itu terdapat aset di dalam negeri dan di luar negeri yang dapat kita sepakati bersama dengan manajemen BP Migas dengan Menteri Keuangan kala itu dengan penyelamatan nilai aset 142,5 triliun rupiah. Itu untuk aspek migas. Dan untuk aspek tambang yang lain seperti batubara, nikel dan tambang emas, kami sedang masuk ke sana. Ini kami lakukan untuk pencegahan. Jangan sampai pengelolaan sumber daya itu hanya dinikmati, elite by desaign oleh elit tertentu yang sedang berkuasa. Yang itu akhirnya menimbulkan kemuakan pada rakyat yang mudah disulut dan mengakibatkan terjadinya konflik horisontal. Koruptor itu merupakan dosa jariah meskipun di agama istilahnya tidak ada. Tetapi akibatnya turun temurun. Mungkin saya salah, kalau dalam ijtihad salah pahalanya satu, kalau benar pahalanya dua. Kami ingin menyampakain bahwa apa yang sedang kita lakukan ini dalam upaya membangun kesalehan institusional. Kesalehan individual yang kita bangun dalam rumah tangga kita dengan kontrol yang bagus oleh istri atau suami dengan anak. Kontrol rumahtangga adalah nomor satu. Ketika kita pulang ke rumah dengan membawa harta yang tidak pantas istri kita berhak dan berkewajiban untuk mengontrol kita. Pulang membawa Alphard atau Hammer ke rumah. Istri yang baik akan bertanya, kok membawa Hammer cuma 10 atau Alphard cuma lima. Mari kita cegah korupsi dari rumah. KPK sedang menjalankan pencegahan korupsi berbasis keluarga. Kami siap melayani Ibu dan Bapak. Bagaimana konsep pencegahan korupsi berbasis keluarga ini ? kami akan mengembangkan konsep-konsep ini. Dalam konteks ini juga KPK harus memposisikan diri sebagai lembaga yang harus sihergi dengan pemerintah. Terutama di tahun 2013 pemerintah sudah harus menjalankan zona integritas yang di-create menjadi 9
sistem integritas nasional berdasarkan Keppres No 55 Tahun 2012 yang konsepnya sedang kami selesaikan. Sebelum akhir tahun kami akan memaparkan konsep itu di hadapan Pak Wapres dan Menteri UKP4. Setelah itu clear, maka konsepsi sistem integritas nasional akan mengganti konsep dan kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah kita bangun, yakni zona integritas dan wilayah bebas korupsi. Korupsi sepanjang yang kami ikuti terus di kantor dari data-data yang masuk semakin masif, sinerginya luar biasa dan dasyat. Mengalami proses dinamisasi, kaderisasi dan regenerasi. Nama-nama seperti Nazaruddin kalau dikatakan sebagai simbol itu belum 40 tahun. Arab Jahiliyah dulu, 40 tahun ditandai dengan diangkatnya Muhammad sebagai nabi. Di Indonesia, 40 tahun ditandai dengan generasi koruptor, baru ini menyedihkan dan mengenaskan. Angelina Sondakh, Neneng umurnya di bawah 40 tahun. Ini sebenarnya adalah krisis keluarga. Yang menyedihkan tempat atau rutan KPK dihuni oleh ibu-ibu rumahtangga. Jadi tren baru rumah tangga yang bukan sakinah, tapi yang kuyup dalam perkorupsian. Suami korupsi kemudian istri mendirikan pabrik atau perusahaan untuk tempat pencucian uang dan anak kandungnya juga. Kompak, suami, istri dan anak. Inilah yang sesungguhnya, korupsi telah menggerogoti sendi-sendi keluarga. Bisa dibayangkan kalau keluarga-keluarga sejenis ini memimpin lembaga negara. Sudah bisa dijamin lembaga itu akan rusak. Oleh karena itu, korupsi yang semakin sistemik, sinergis, dan bahkan kalau mau korupsi mereka melakukan dialog dengan sangat khusuk dan sebagainya. Seakan-akan tidak ada dosa. Kita lawan dengan elegan tidak emosional tetapi dengan kerja-kerja yang sistemik. Tawaran dengan Menteri Keuangan sudah kita jalankan dan ada beberapa yang sudah di OTT dengan dirjen Pajak dan nanti dengan Dirjen Bea Cukai dan kalau terpaksa melakukan operasi tandatangan sebagai langkah yang diberikan oleh hukum akan kami lakukan. Namun disamping itu, pencegahan menjadi hal yang sangat penting. Kita jadikan keluarga besar Kementerian Keuangan menjadi semangat ke depan. Wakil Ketua Ombudsman Ini adalah acara penting di Kementerian Keuangan dan terlebih pernyataan kita sebagai hamba Allah yang seharusnya dari waktu ke waktu meyakinkan diri kita bisa berbuat lebih baik. Karena di jembatan yang namanya dunia, kita menempa kebaikan dan ketika kita diberi paspor menghadap Allah SWT apa yang sudah kita lakukan kebaikan yang dinamakan jembatan mengantarkan kepada kita dan memudahkan kita memetik hasil. Ini hari penting bagi kita semua, terutama Kementerian Keuangan karena hari ini sebagai manusia dan sebagai hamba Allah kita sudah meyakinkan diri dan kita sudah melangkah ke satu langkah yang lebih baik dari kemarin. Inilah yang kita sebut zona integritas pada hari ini. Kami dari Ombudsman RI menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terimakasih yang tidak terhingga atas tekad, semangat, dan komitmen dari Bapak Menteri Keuangan untuk menjadikan Kementerian Keuangan sebagai zona integritas menuju kawasan bebas korupsi ke birokrasi yang lebih bersih dan melayani.
10
Dengan demikian dengan zona integritas diharapkan kinerja kita bertambah baik dan tidak ada korupsi dan kolusi, yang ada budaya melayani rakyat dengan baik. Kita harap komitmen kita semua, Bapak Menteri, semangat dan tekad jajaran Kementerian Keuangan ini memang akan sampai pada satu tahap di mana kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ombudsmen RI sebagaimana anamah dari Undang-undang RI No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan UU no 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Mengapa pelayanan publik harus diawasi? kalau kita melihat tugas negara yang kalau dibagi dua akan habis yakni, penyelenggara negara, penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud esensi suatu negara, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Artinya tanggungjawab seluruh dari kita penyelenggara dan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lain. Dan Ombudsman diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pengawasan pelayanan publik dengan menjalankan pelayanan publik. Kita tidak menutup terjadinya korupsi. Karena tidak ada korupsi yang terjadi di luar ranah layanan publik. Di ranah pelayanan publik sebenarnya cikal bakal dan niat untuk melakukan korupsi itu terjadi. Dengan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, kita berharap tertutupnya semua pintu ke hilirnya korupsi. Karena itu perkenankan kami kepada semua jajaran sebagai Ombudsman tetap mengawasi dan sampai pada satu titik zona integritas akan melahirkan produk layanan publik yang baik bagi masyarakat. Reformasi birokrasi kah namanya atau zona integritas kah namanya dari kacamata Ombudsman. Langkah-langkah ini dianggap berhasil kalau di hilirnya kita bertemu dengan pelayanan publik yang baik. Apapun yang kita lakukan dan deklarasikan, reformasi birokrasi sebagai bagian dari komitmen Pemerintahan SBY yang kita pahami bersama apakah zona integritas ini yang sudah diatur oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara tahun 2012. Apapun langkahlangkah yang kita lakukan, dari kacamata Ombudsman, apapun langkahnya itu, pelayanan publik masih belum baik berarti masih ada masalah dalam penyelenggaraan negara ini. Karena sederhana saja, apapun yang kita lakukan hanya melihat outputnya. Apakah rakyat sudah mendapatkan haknya atas layanan publik yang baik. Semua yang kita lakukan ini adalah jembatan ke sana. Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Menteri dan jajaran. Kalau kita niat dengan mendeklarasikan zona integritas dengan ikhlas akan menjadi amal ibadah kita. Tidak sekedar karena kita hanya pegawai yang menerima gaji, itu terlalu dangkal kita sebagai manusia, tetapi jadikanlah ini sebagai ibadah yang ikhlas dan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah SWT. Selain dari gaji itu kita juga diganjar pahala dari Allah SWT tidak peduli apa agama dan kepercayaan kita. Kami apresiasi dan menyampaikan penghargaan atas pencapaian-pencapaian yang sudah didapat jajaran Kementerian Keuangan. Dari pidato yang disampaikan Pak Menteri semuanya sudah dilakukan, wistle blower sudah, pelayanan pengaduan masyarakat sudah, tinggal kita melihat apakah masyarakat pengguna layanan di jajaran Kementerian Keuangan sudah dilayani dengan baik. Saya sudah 11
menghadiri banyak acara terkait zona integritas dan tidak ada celah bagi kami untuk bertanya karena semuanya sudah dilakukan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Hari ini kita berkumpul dengan hati yang bersih dan semangat bahwa perubahan sudah terjadi. Alangkah celakanya kalau menyatakan perubahan tidak bisa dilakukan. Saya sangat tersanjung diundang oleh komunitas Kementerian Keuangan. Dua puluh tahun yang lalu, Saya sebagai orang muda melihat ode yang waktu itu sudah demikian parahnya. Tapi saya melihat, ini bisa bersih. Di mana bersihnya?, di perbankan. Waktu itu bank saya anggap yang paling bersih. Meskipun bank Saya Bapindo yang 20 tahun saya menjadi nasabahnya merger dengan Bank Mandiri, tapi relatif masih bersih. Kemudian Saya juga melihat dalam beberapa tahun ini, Kementerian Keuangan yang paling bersih dan memang patut mendapatkan penghargaan. Meskipun ada satu dua atau per mil yang belum, itu bersih tugas kita untuk menyelesaikannya. Kalau ada orang tertangkap, kemudian kalau ada yang mengatakan reformasi birokrasi gagal, Saya marah. Karena ada dua sebab, pertama karena hanya sekian per mil, kedua karena saya Menpan RB. Karena itu ditangkap karena ada program Wistle Blower yang menjadi tugas kita bersama. Saya capek baru kembali dari Ambon tapi hilang capek Saya dengan pidato Bapak. Jadi pidato yang sangat komprehensif dan memberikan semangat dan inspiring. Hari ini saya kelihatannya banyak belajar, you never you talk. Tadi Bapak pidato saya mendengarkan baik-baik dan saya bisa dapat banyak hal. Nanti saya akan kirim tim kemari bukan untuk memberikan asistensi tetapi mengutip beberapa keberhasilan dan akan saya tularkan di Kementerian Saya. Infrastruktur tahun lalu sekitar Rp 60 triliun, itu hanya 4 koma sekian persen dari anggaran kita. Ini Saya melihat masih terlalu kecil bagi sebuah negara yang sedang berkembang yang harus di-invest. Tahun ini agak lumayan. Ada dana yang ke daerah tetapi terlalu kecil untuk digunakan membangun infrastruktur dan habis di jalan. Sebesar 50% belanja pegawai, belum lagi belanja pemerintahan, tinggal 20% di situ pun ada uang perjalanan dinas dan macam-macam. Saya konsultan 20 tahun di daerah, jadi wagub di daerah dan tokoh masyarakat, juga jadi anggota DPR selama dua tahun. Pengalaman yang Saya dapat mengatakan, kalau kita tidak reformasi rakyat akan revolusi jengah dan jenuh. Kita tahu kalau kita berjalan, kena lumpur kita berdoa bisa berbalik mobil kita. Tapi ini bukan hanya lumpur yang nyerempet banyak yang terjadi pada rakyat jelata. Kita punya anggaran 20% untuk anggaran pendidikan tetapi banyak SD yang satu sekolah, gurunya hanya dua. Tiga kelas, satu guru yang mengajar. Apakah pantas ini kondisinya seperti itu, sedih. Ada 1000 kapal mendapat izin di Arafuru tetapi tidak satu pun membuat pabrik di Maluku sehingga 20% orang miskin masih susah bisa diturunkan. Saya ingin memberikan gambaran menyeluruh sehingga kita mendapatkan satu pemahaman bersama. Kita mengejar 5,0 tahun 2014 tentang IPK ada beberapa Menteri yang menyatakan kepada saya kita evaluasi 5,0 ini karena tidak akan tercapai. 12
Saya bilang, bagaimana kita harus mengejar ini, Malaysia 7 dan Singapura negara terbaik sudah 9 yang hanya beberapa kilometer dari Batam. Hari ini Pak Presiden mengatakan, kita masuk 16 besar dan kita tidak ikut dampak ekonomi global. Kita doakan jangan kena, tapi apa yang bisa kita buat kalau kita dimanjakan untuk tidak mengejar ketertinggalan kalau korupsi kita masih ketiga, sulit sekali investor masuk. Dubes Australia ke kantor saya, Dubes Amerika ke kantor saya dan Dubes Singapura mengatakan kepada saya, Bapak kalau bisa mempercepat reformasi birokrasi 2 miliar dollar tiap tahun kami akan investasi ke Indonesia, berapa juta orang yang akan bekerja. Jadi kita sangat berkepentingan. Saya sekarang berhubungan dengan enam duta besar, Turki bagaimana reform di sana, duduk bersama, setiap bulan kita bicarakan. Bukan hanya kita, orang luar juga ingin kita berubah. Saya masuk ke ikhtisar, ada 5 agenda besar dalam reformasi secara garis besar. Ada grand desain, roadmap membuat penyederhanaan supaya mudah ke daerah. Ada yang baru, online system sejak tahun ini sudah kita panggil semuanya. Tahun 2008 dulu ada dua Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung selama 4 tahun Cuma 36. Tahun ini ada 40 kementerian lembaga yang kita minta harus reform tahun ini. Sebanyak 25 kementerian lembaga sudah memasukkan dan enam tidak lulus, 19 yang kita kirim ulang. Mereka sudah berusaha dan tidak berleha-leha dan saat yang sama kita minta 33 masuk semua. Di setiap propinsi minimal ada satu kabupaten dan satu kota. Terimakasih Pak Menteri sudah menganggarkan uang remunerasi untuk tahun depan, 40 kementerian lembaga. Tetapi kita tidak dengan mudah meloloskan. Kalau lolos ya lolos, kalau nggak ya nggak. Ada yang lolos dengan 40-an, ada yang dengan 50-an dan 60-an kita bagi menjadi 3 kategori, jadi betul-betul kita tajamkan. Nanti kita ingin bantuan Bapak kalau kita kasih remunerasi berapa dampak fiskalnya, kemudian dampaknya berapa sih?. Kita ingin samasama itu. Dengan online ini istilah saya, kalau dulu dengan ketok pintu untuk membangunkan shalat subuh sekarang tidak perlu lagi, kita azan saja semua orang sembahyang subuh. Cuma saya bilang sama Kementerian PAN, jangan kita pulang azan tidak shalat, bahaya itu. Nilainya nggak naik-naik. Yang kedua island integrity yang hari ini kita kerjakan. Ada pakta integritas dan didukung agent of change, sekarang komitmen Bapak Menteri didukung jajaran. Dan apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Menteri Keuangan sungguh besar. Dalam bahasa yang lucu-lucu saya mengatakan, ini seperti orang tamatan Gontor masuk IAIN. Tinggal ujian saja, materinya sudah cukup banyak. Kemudian yang ketiga sakip lakip ini kita teruskan hari ini sudah dapat angka-angka semua kementerian,lembaga atau propinsi nanti Desember akan kita umumkan. Sekarang semua menteri sudah memanggil Sekjennya berapa nilai kita. Kemarin nggak peduli akan masuk ke media, kalau rapor tidak boleh mengambil sendiri. Yang mengambil orangtua atau wali. Ini merupakan informasi publik dan tidak tertutup lagi. Yang kabupaten kota belum seluruhnya, baru 50%. Saya katakan kalau tidak lengkap tidak saya umumkan. Kalau ada 40 kelas, yang ada 20 orang ikut ujian, nggak ada, harus semuanya ikut ujian. Jadi ketahuan mana yang sudah dan mana yang belum. Kita 13
memberikan waktu dua bulan lagi nanti Februari akan kita umumkan teman-teman yang kabupaten kota. Yang keempat, peningkatan pelayanan masyarakat. Sebenarnya pelayanan masyarakat ada dua. Satu pelayanan masyarakat, pedidikan dan sebagainya. Kedua, melayani tumbuh dan berkembangnya investasi. Dalam ekonomi berapa dampaknya, apalagi kalau terlambat mulainya. Sudah sedikit dampaknya mulainya bulan Juni lagi di daerah. Jadi ada dua, melayani masyarakat dan melayani tumbuh dan berkembangnya investasi. Mengapa? Uang di negara kita 50% diambil oleh pegawai yang 4,5 juta. Sedangkan yang diterima menjadi pegawai hanya 100 ribu lebih kurang setiap tahun. Angkatan kerja ada 3 juta, yang terdidik ada 1 juta. Sudah tidak mungkin birokrasi menampung semuanya, nah siapa yang memikirkan tumbuh dan berkembangnya dunia usaha. Kalau birokrat membuat high cost ekonomi. Dengan kita membuat anak pejabat tidak boleh masuk PNS baru sadar disamping adil juga membuat pejabat supaya mikir anak saya, cucu saya, keponakan saya bisa kerja dan bisa hidup karena tidak bisa lagi dimasukkan ke PNS dengan cara-cara yang lama. Mindset-nya sudah kita buat. Jadi kita menghabiskan 50% anggaran untuk menciptakan pekerjaan buat yang lain. Nggak mungkin menteri Muhaimin Iskandar yang mikir itu sendiri, kalau nggak semuanya dari kita yang mikir. Guru mendidik anak yang berpikir kewirausahaan. PP sudah keluar dan Inpres akan dikeluarkan dan drafnya sudah disampaikan ke Presiden. Semuanya semakin terbuka. Kelima ada beberapa peraturan yang penting, RUU Aparatur Negara. Sebuah RUU yang agak progresif biasa DPR biarin saja. Nanti kita akan ada kelompok yang prudent, Menteri Keuangan termasuk yang prudent. Saya tidak ikut yang nekat tapi saya ikut yang prudent. Jadi prudent yang bergerak. Dengan Wamen kami sudah berbicara, sudah bertemu dan sudah tahu kira-kira rohnya apa. Sudah ada perubahan, kemajuan, dan terkendali. Jadi undang-undang yang maju, tapi terkendali, bukan yang terkendala. Undang-undang instansi pemerintahan harus dijamin, jangan menjadi bulan-bulanan penegak hukum, kita harus buat, tapi tidak menjamin koruptor akan aman. Ini untuk diskripsi saja. Kemudian pengawasan pemerintah, ada BPK, BPKP, Inspektur Jenderal dan ada Inspektur di Daerah dan Kabupaten Kota. Ini akan kita perbaiki, kita duduk sama-sama mana yang terbaik. Orang tua boleh jago mengawasi. Satu minggu setelah dilantik Bapak Emil Salim senior kita, Ketua Penasehat Presiden, Menpan dahulu. Satu saya nasehati Anda, desentralisasi membuat daerah bertindak suka hati, kita kirim uang banyak, minta banyak lagi. Tapi kemana uang itu? Cari kontrol, apakah budget control ataukah power untuk bisa mengontrol mereka?. Bagaimana cara budget control? Bapak lihat di daerah Bapeda kita, berapa ahli perencanaan. Latih 36 orang setahun. Kita butuh 10 ribu atau 20 ribu. Setiap Bappeda kabupaten harus ada, baik perencana tingkat pertama, muda atau madya atau utama. Sekarang tidak ada lagi, cuma dua orang kan. Bagaimana kita yakin yang paling baik kreativitasnya dampaknya untuk kesejahteraan yang dibangun. Kemudian di situ ada dibilang evaluasi anggaran, nggak ada auditor. Jadi dimasukkan berapa pun harga satuannya nggak ada kontrol. 14
Misalnya membuat gedung di sini harganya 103, di sana harganya Cuma 70 miliar, kok bisa? Nggak ada yang kontrol. Saya pikir harus ada di daerah. Bagaimana inspektur di bawah gubernur mengawasi kerjanya gubernur. Harus ada satu level di atasnya. Bagaimana nanti menggabungkan antara BPKP, Inspektur, Inspektur Jenderal supaya menjadi kekuatan apik punya negara di bawah presiden. Terlambat kita membiarkan dan kita biarkan sistemnya nggak jelas. Nggak boleh itu. Yang terakhir Undang-undang No 32 yang sedang direvisi, tentang bagaimana hubungan antara pusat dengan daerah nanti akan diperbaiki. Apa yang kita kerjakan adalah yang kedua. Percepatan reformasi birokrasi ada 9 langkah. Tujuan kita birokrat bersih, mampu dan melayani. Penataan birokrasi Kementerian Keuangan. Karena saya mendapatkan tugas dari UKP4 ada 13 lembaga yang akan kita evaluasi, termasuk Menteri Keuangan, tinggal lapor saja. Kita akan evaluasi, apa tugas Anda. Negara menugaskan kita apa? Apa yang harus kita kejakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan? Mana tugas pusat dan mana tugas daerah? Ada tugas kongkuren. Kalau basah berebut dan kalau kering saling meninggalkan. Saya mau tanya soal guru yang satu sekolah hanya ada dua guru, siapa yang bertanggungjawab ? Menteri Pendidikan atau Bupati. Belum selesai. Kalau sistem belum bisa menangani seperti itu, belum layak pakai. Kita akan koreksi. Kedua jumlah, ini tidak untuk Menteri Keuangan, untuk yang lain, kita usahakan 50%, 65 ribu dari 130 ribu yang akan pensiun. Tetapi kalau Menteri Keuangan butuh untuk pajak dan jelas ada kenaikan pajak kita akan mempertimbangkan khusus untuk Menteri Keuangan. Ketiga PNS bisnis 2-3 triliun memang pakai kampus 100 yang lulus 30-40 yang diambil. Yang 60 tidak. Bina lingkungan namanya dan tidak diperdagangkan. Jadi itu akan menerima yang tidak baik itu sama saja dengan kita memilih bibit untuk pohon Meranti. Kita harus pilih yang lurus betul batangnya agar kalau menjadi pohon juga lurus. Dan tidak boleh ada busuk nanti dalamnya akan bolong. Jangankan bikin balok, bikin papan saja tidak bisa, paling-paling tungkai batang. Kita membayar 30 tahun. Jadi rekruitmen luar biasa pentingnya. Terimakasih kepada jajaran Kementerian keuangan dan Kementerian luar Negeri sama-sama, mudah-mudahan ke depan semakin bagus. Kita kembangkan cap kita mendapatkan uang Rp 70 miliar nanti kita ke depan akan punya 30 ibukota propinsi yang akan punya cap-nya. Setiap orang 100, setiap per dua jam ujian dengan 3 ribu ujian dan dia diputer-puter terus. Dan penguasaan ini, ini promosi PNS. Harus ada ini masalah KSN, tidak ada super body lain, sudah ada Menpan. Nggak perlu lagi ada komisi yang membuat kebijakan. Tapi saya katakan, tidak semua menteri seperti Menteri Keuangan yang memilih sangat profesional, SMS Center. Perlu ada komisi yang orangnya kita-kita juga. Kalau ada orang luar satu dua orang saja. Lainnya para menteri, untuk memastikan di seluruh kementerian dan lembaga di setiap propinsi berjalan dan berlaku fit and proper test. Kesimpulannya seperti itu, jadi bukan lembaga super body. Saya setuju dengan beliau jangan sampai kita membuat sesuatu yang kita tidak bisa kontrol lagi. User tetap mengontrolnya. Keempat, profesionalisme PNS. Kalau Kementerian Keuangan sudah jelas. Tapi ada di beberapa tempat, ada guru sudah setahun tidak pernah kursus waktu kita test. 15
Waktu kita test, hanya 30% dia menguasai. Ternyata gurunya tidak percaya kepada murid. dia tidak bisa. Parah kan. Bapak bisa bayangkan kenapa anak dari Aceh nggak lulus ITB. Dari Padang bisa ada yang lulus, karena begitu, gurunya di SD hanya dua orang dan SMP begitu. Dan ini memang harus diperhatikan, harus ada kursus-kursus. Saya kira Menteri Pendidikan sudah menyampaikan kita harus mengajarkan. Saya katakan begini, kepada Dubes Singapura, kita akan latih 10% per tahun atau 500 ribu orang atau 2 juta orang per tahun. Apa kata Dubes Singapura? Pak saya sangat senang Bapak ngomong begitu kami di Singapura setiap pegawai setiap tahun dua minggu. Ada yang masuk kursus ada yang di luar nggak masalah. Ini yang saya kira perlu kembangkan, Bapak Dirjen coba dipantau berapa persen yang dilatih setahun dikotakkan uang pelatihan berapa. Ada standarnya Rp 500 ribu per orang per hari. Kalau 12 hari Rp 6 juta per orang, kalau 1 juta orang Rp 6 triliun kalau rata-rata dua minggu. Dikatakan boros, tapi Rp 24 triliun kita pakai uang perjalanan dinas untuk yang nggak jelas. Yang bisa mengatakan boros atau tidak boros adalah Menteri Keuangan dan Dirjen Anggaran karena dia punya angka-angka. Di Keuangan tidak masalah, tetapi di daerah masih ada masalah. Ada Kepala PU di Aceh SAJ, SE, Insinyur Perikanan. Ada juga di Jawa Timur, SE biasalah, tapi banyak juga yang SE. SE pengalaman di pasar ikan. Kita dengan keuangan menyusun cara agar laporan keuangan dan laporan kepada Bappenas, kemudian Laporan kepada Pak Kuntoro dan kepada Mendagri, lima itu dijadikan satu. Saya dengan deputi saya, tidak bisa dong itu sudah ada aturannya masing-masing. Menteri Keuangan ada undang-undangnya, kita ada undang-undangnya. Kan ada Keppresnya. Saya tanya kalau ibu mau belanja ke pasar anggota keluarga punya lima macam selera. Satu rendang, satu kalio, satu sop buntut. Saya tanya ibu itu ke pasar lima kali atau sekali aja ? ya sekali, kalau lima kali ke pasar orang gila. Yang jualan malas. Sekda malas bolakbalik sekali saja, nanti kita beli sapi, kepalanya buat apa, dagingnya buat rendang dan buntutnya. Begitulah cara berbelanja. Apalagi belanja kan nggak ada upah belanja. Jadi nggak usah berebut. Mau pakai sistem keuangan atau sistem bappenas. Kalau perlu cek ke lapangan. Ini membuat rumah tangga lebih cerdas. Kalau bolak-balik nggak cerdas di mata orang daerah, ini kita perbaiki lumayan. Kemudian pelayanan publik, biaya berapa, waktunya berapa. Banyak contoh di Surabaya dan Denpasar, semuanya orang Indonesia tidak ada orang asing we can do it. ketujuh, ini berkaitan dengan yang Saya sampaikan. Jadi Pak menteri Saya sampaikan dalam UndangUndang Kekayaan Negara nanti semuanya diwajibkan memberikan laporan. Bapak sudah mulai memperluas nanti kita akan memperluas sampai mentok. Saya dulu anak orang kaya, ini harta Saya dari awal sudah harus dikasih tahu berapa uangnya. Pemeriksaan Keuangan negara. Awal tahu Saya jadi Wagub, saya katakan cepatlah bikin bulan November, jadi Januari bisa ketok. Apa kata Kepala Keuangan Saya? Pak Wagub belum bisa karena kita belum ada gambaran kira-kira berapa uang dari pusat. Memangnya berapa dulu ? Dulu 200 miliar. Sebelumnya ? 180 miliar Berarti sudah ada tren dong. 16
Kedua bupati dengan walikota dan DPRD berkelahi terus karena jatahnya belum dapat. Yang satu mau pakai cara politik bagi-bagi segepok uang dan minta uang aspirasi dan nggak ada. Jadi tergantung siapa yang membuat siapa dan fraksi mana. Akhirnya baru bulan Maret dia ketok. Bulan Juni baru jalan. Orang kalau dipotong 10% maunya ribut luar biasa. Tetapi kalau hilang 3 bulan biasa-biasa saja padahal waktu adalah uang nggak terasa. Nah dalam bahasa populer kalau suami istri berkelahi, masak pagi-pagi, si bapak, anak jam 2 baru masak, makanan sudah dingin. Dipaksa habis akhirnya sakit perut nggak dipaksa basi. Soal rekening gendut, dipakai aparat, kena masalah. Bupati lepas tangan, eselon 2 lepas tangan. Jadi kita membiarkan anak-anak kita biasa. Konsultan yang akan mengawasi. Kita mengawasi, realitanya 70%, kita awasi bagaimana. Dalam bahasa ilmiah goverment is investment. Kalau bulan Januari sudah ada anggaranya, Januari, Februari, Maret sudah ada yang laku di awal bulan, tahunnya sudah mulai. Fenruari awal sudah tidak ada modal, ijon. Bayangkanlah gara-gara terlambat uang, di sini uang kita atur, terlambat Momentum 6 sekian persen tidak terasa di bawah. Ini bapak ibu tahulah. Pendidikan dan Kesejahteraan pegawai, gaji pokok, kalau naik terlalu banyak. Kemudian 60 triliun kita bayar uang pensiun memang harus kita ubah. Segera membuat rinciannya. Tadi soal remunerasi, kalau yang sudah kita cepatkan saja langsung, kita potong uang-uang lainnya. Jadi kita geser dari rejeki yang abu-abu menjadi rejeki yang halal toyiban. Jadi remunerasi itu, Bapak tolong ajarkan ke kami dan kami ajarkan kepada yang lain. Yang terakhir efisiensi, banyak yang membuat kantor dan gedung seharusnya bertahap, dua tahun lagi, membangun lagi. Ini harus kita kontrol. Kemarin saya meminta Inspektorat Jenderal Saya, ada di departemen Saya sendiri, lumayan besar. Kemudian saya melaporkan kepada sesmen dan sesmen saya mengatakan kita bisa memotong 30%. Jadi kementerian PAN memotong 30%. Apakah bisa memeriksa menteri-menteri yang lain. Saya tidak tahu kalau bisa diperiksa oleh inspektorat. Bapak kan pernah membuat edaran tentang pemeriksaan sejawat. Atas dasar itulah, saya meminta BPKP untuk memeriksa kementerian dan lembaga dan saya minta membuat empat sampling. Tiga kementerian, satu dan lembaga. Saya tidak menyebut namanya karena tidak boleh membuat opini. Hasilnya 6 koma sekian persen tidak sesuai dengan tupoksi. Empat koma sekian tidak sesuai dengan tujuan pekerjaan, dua koma sekian persen nggak proporsional. Masa melatih 20 orang pelatihnya 30 atau melatih orang 20 pelatihnya 25. Itu terjadi karena tidak ada yang mengontrol. Tidak ada yang membuat nomor investaris. Harus pergi ke Bogor penelitiannya. Sebanyak 23% yang melakukan pelatihnya bukan pejabat di tempat tetapi manajer hotel. Saya bilang ini kita bisa potong 20% jadi kurang ada yang sudah pas. Saya kasih tahu bapak kementerian yang sangat besar melaporkan kepada saya dipotong 25%. Jadi kalau nggak kita tegur, saya minta kepada para menteri jangan tersinggung. Ini bukan BPKP, jago untuk menghitung kerugian negara. Itu kerugian negara dihitung seperti orang mati atau uji forensik. Matinya kenapa, karena OD narkoba atau arsenik. Ini orang hidup semuanya jadi perlu kita melakukan pemeriksaan darah secara berkala slama 6 bulan sekali. 17
Jadi menteri merasa senang dibantu untuk melihat lebih dalam. Menurut saya kita berhemat 304 triliun saja tetapi cara berpikir ngapain kita mondar mandir nggak jelas. Daripada kita mencari uang di situ yang hanya 15% uang negara yang dipakai untuk kesejahteraan lainnya habis di perjalanan pesawat 40% dan di hotel 43%. Dampaknya buat pegawai tidak seberapa tetapi dampaknya kepada negara 84%. Maaf kalau saya ngomong begini, dulu saya di konsultan hitungan untuk fee sekian persen dibagi untuk pemberdayaan manusia. Jadi saya hitung betul, mungkin cara berpikir masih terbawa dan mungkin ada yang belum pas. Saya hari ini berada di tengah komunitas sendiri untuk melalukan reformasi birokrasi dan bukan di tengah-tengah orang lain. Pembacaan Naskah Deklarasi Menteri Keuangan, Wamen dan Pejabat Eselon 1 Kementerian Keuangan Menteri Keuangan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas. Pada hari ini Rabu 31 Oktober 2012. Saya Agus Martowardojo selaku Menkeu RI mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Keuangan RI. .
18
