SAMBUTAN DAN PENGARAHAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DALAM ACARA PENANDATANGANAN DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS di Lingkungan Kementerian PAN dan RB Jakarta, 28 Desember 2011
1
Yang Saya hormati: • Wakil Menteri PAN dan RB; • Para Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Kementerian PAN dan RB. Assalaamu’alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan hidayahNYA kita semua dapat
mengikuti
acara
ini
dalam
keadaan sehat lahir dan batin. Saya merasa berbahagia, bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka Dokumen
acara Pakta
Penandatanganan Integritas
di 2
Lingkungan
Kementerian
PAN
dan
RB. Dokumen Pakta Integritas yang akan ditandatangani berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. implementasi Penerapan
Acara ini merupakan dari
Pakta
Konsisten
di
Rencana
Aksi
Integritas Secara Lingkungan
Kementeria/Lembaga dan Pemerintah Daerah
dan
Komponen
Pengawasannya Masyarakat
oleh yang
ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2011 tentang 3
Rencana
Aksi
Pencegahan
dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.
Berdasarkan
Inpres
tersebut,
Kementerian PAN dan RB berperan sebagai Aksi
penanggung Penerapan
jawab
Pakta
Rencana Integritas.
Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Birokrasi
Nomor
tentang
Pedoman
Umum
di
Lingkungan
Integritas Lingkungan
dan 49
Reformasi
Tahun
2011 Pakta di
Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah, yang juga mengatur peran komponen masyarakat 4
dalam rangka pengawasan penerapan pakta integritas.
Saudara-saudara sekalian, Pentingnya
penerapan
pakta
integritas sebagai best practice di setiap lini pembangunan untuk mewujudkan Pemerintahan
Indonesia
yang
bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebenarnya
telah
dinyatakan
oleh
Presiden RI pada Pidato Kenegaraan Pengantar Nota Keuangan RAPBN 2010 pada tanggal 14 Agustus 2009. Dengan terbitnya 2011,
Inpres maka
integritas setiap
Nomor
9
penerapan
mejadi
Tahun pakta
kewajiban
bagi
Kementerian/Lembaga
dan 5
Pemerintah Daerah. Sebelum terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2011, telah cukup banyak Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang secara suka
rela
menyelenggarakan
penandatanganan Integritas Menteri
sesuai
Dokumen dengan
Negara
Pakta
himbauan
Pendayagunaan
Aparatur Negara melalui Surat Edaran Nomor SR/06/M.PAN/04/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas.
Hasil
monitoring
dan
evaluasi
Kementerian PAN dan RB menunjukkan bahwa
sebagian
penandatanganan Integritas
tersebut
Dokumen hanya
besar Pakta terhenti
sebagai acara seremonial belaka. Hal 6
tersebut
disebabkan
penandatangan
dokumen pakta integritas tidak diikuti dengan penerapan berupa program dan kegiatan
serta
evaluasi
terhadap
penerapan pakta integritas tersebut. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 49 Thun 2011, pada saat ini Kementerian PAN dan RB bekerja sama dengan
KPK
sedang
menyusun
Pedoman Penerapan dan Evaluasi Pakta Integritas
di
lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Pedoman
tahapan-tahapan evaluasi
zona
tersebut
berisi
pembangunan
dan
integritas,
yang
merupakan embrio dari wilayah bebas korupsi,
di
Lingkungan 7
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Sebagai penanggung jawab Rencana Aksi Penerapan Pakta Integritas, sudah sewajarnya Kementerian PAN dan RB menjadi contoh dalam Penerapan Pakta Integritas
Secara
karena
itu,
saya
penandatanganan Integritas
ini
penerapan
Konsisten.
yang
berharap,
Dokumen
segera
Oleh
Pakta
diikuti
dengan
dimulai
dengan
pencanangan unit kerja di lingkungan Kementerian PAN dan RB yang akan dibina menjadi zona integritas. Yang dimaksud dengan zona integritas dalam hal
ini
adalah
dikembangkan
unit
kerja
sebagai
yang wujud 8
penerapan upaya-upaya konkrit dalam pencegahan
dan
pemberantasan
korupsi melalui peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka penguatan komitmen anti korupsi.
Dalam proses pembangunan zona integritas ini, Inspektorat Kementerian PAN dan RB berperan sebagai unit penggerak integritas melalui kegiatan asistensi dan konsultansi terhadap unit kerja yang akan dibina untuk menjadi
zona
Inspektorat
Integritas.
Selain
itu
Kementerian PAN dan RB
juga akan menilai apakah unit kerja yang
dibina
telah
layak
untuk
ditetapkan sebagai zona integritas oleh 9
Menteri PAN dan RB. Oleh karena itu, saya berharap selama proses penilaian tersebut, Inspektorat Kementerian PAN dan RB juga turut berproses menjadi satuan kerja yang memenuhi syarat sebagai zona integritas.
Saudara-saudara sekalian, Zona
integritas
kerja
atau
merupakan
unit
bagian
dari
Kementerian/Lembaga dan Pemeritah Daerah yang dinilai telah memenuhi syarat
sebagai
korupsi, dalam
wilayah
sebagaimana Diktum
bebas
dari
diamanatkan
Ke-lima
Instruksi
Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan
Korupsi. 10
Hasil
evaluasi
Diktuk
tentang
menunjukkan Penetapan
bahwa Wilayah
Bebas dari Korupsi merupakan bagian dai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
yang
implementasinya.
paling
minim
Melalui upaya yang
bertahap dan sistematis dan sejalan dengan
Grand
Design
Reformasi
Birokrasi, diharapkan semakin banyak zona integritas yang terbentuk didalam Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Sebagai Penanggung Jawab Rencana Aksi Penerapan Pakta Integritas Secara Konsisten, Kementerian PAN dan RB berperan
melakukan evaluasi tentang
kelayakan penetapan zona integritas 11
pada
setiap
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Oleh
karena
itu,
sudah
selayaknya Kementerian PAN dan RB terlebih
dahulu
menjadi
contoh
pembangunan zona integritas secara total pada seluruh unit keja, sehingga memenuhi syarat sebagai wilayah bebas dari
korupsi.
merupakan
Tentu
suatu
saja
hal
tantangan
ini yang
berat, namun harus kita hadapi dan buktikan
bahwa
kita
mampu
mewujudkannya. Hanya dengan cara inilah kita dapat menunjukkan bahwa Kementerian benar-benar
PAN layak
dan
RB
memang
untuk
disebut
sebagai penanggung jawab dan juga lokomotif Reformasi Birokrasi. 12
Pembangunan zona integritas dan wilayah
bebas
mendorong sistem
dari
korupsi
terciptanya
dalam
perbaikan
tubuh
(pemerintahan)
yang
akan
birokrasi
pada
akhirnya
akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Hal
ini
diharapkan
dapat
menjadi pemacu peningkatan indeks persepsi
korupsi
mendekati
sasaran
(IPK)
Indonesia
yang
ditetapkan
dalam RPJMN II, yaitu 5,0 pada tahun 2014.
Peningkatan
IPK
merupakan
indikator keberhasilan pemberantasan korupsi yang obyektif dan diakui secara global.
Dampak
akhir
yang
kita
harapkan adalah terwujudnya iklim yang
kondusif
pertumbuhan,
bagi
peningkatan
penciptaan
lapangan 13
kerja,
penurunan
tercapainya
kemiskinan
sasaran-
dan
sasaran
pembangunan nasional lainnya.
Saudara-saudara sekalian, Akhirnya, pada kesempatan yang baik ini, kita semua berharap agar Penandatanganan
Dokumen
Pakta
Integritas pada pagi ini dapat menjadi awal terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi
di
lingkungan
Kementerian
PAN dan RB. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa
memberikan
bimbinganNYA
kepada seluruh warga Kementerian PAN dan RB, dalam upaya
14
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Sekian, dan terima kasih. Billahittaufiq wal hidayah Wassalaamu’alaikum Wr. Wb. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Azwar Abubakar
15
