DOORSTOP MENTERI KEUANGAN SETELAH ACARA PENYELENGGARAAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-ITJEN DALAM RKA-KL TAHUN 2012 DI DHANAPALA 19 OKTOBER 2012
Yang dapat kami sampaikan bahwa hari ini ada satu kegiatan untuk melakukan evaluasi atas laporan keuangan dari kementerian lembaga di bawah supervisi anggota bidang keuangan negara II. Dimana kementerian-kementerian lembaga yang di bawah AKN II ada 12 kementerian lembaga dikumpulkan untuk membahas hasil audit di kementerian lembaga di 12 kementerian. Khususnya membahas komentar-komentar dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Dengan teratur dimulai dengan penyampaian Pak Taufiqurahman Ruki menyampaikan tentang halhal yang perlu diperbaiki. Tidak hanya pengelolaan anggarannya, tetapi juga pengelolaan dari harta atau aset pengelolaan hibah sampai pengelolaan hutang sampai pengelolaan keuangan secara umum di tingkat bendahara umum negara. Nah ini, baik sekali karena sejalan dengan arahan dari anggota Badan Pemeriksa Keuangan II Pak Taufiqurahman Ruki. Beliau mengatakan jangan sampai terjadi Desember sindrome. Laporan keuangan sudah diaudit dan sudah dikeluarkan opini dan hal-hal yang harus diperbaiki, ternyata tindak lanjut untuk perbaikan hanya dilakukan pada Bulan desember pada saat tutup tahun, dan saat akan diaudit lagi. Jadi sekarang ini di Bulan oktober dikumpulkan semua, kemudian dibahas oleh kementerian lembaga apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Kemudian ini betul-betul kementerian lembaga bisa memperbaiki laporan keuangannya dan semuanya Insya Allah nanti wajar tanpa pengecualian. Kami juga di Bendaharan Umum Negara bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nah, Laporan Leuangan Pemerintah Pusat konsolidasi dengan laporan keuangan yang ada dari kementerian lembaga. Kalau di kementerian lembaga masih ada yang lemah, tentu nanti laporan keuangan di pemerintah pusat tidak bisa naik kelas menjadi wajar tanpa pengecualian. Jadi, ini betul-betul harus ada effort kita bersama. Kemarin sudah dilakukan pertemuan antara Presiden dengan pimpinan BPK yang menyampaikan laporan tentang kinerja sampai dengan semester I tahun 2012. Nah hal-hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja laporan keuangan di Indonesia. Saya tadi menyampaikan bahwa, ingat ya Indonesia dari merdeka sampai tahun 2005 kita tidak punya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang sesuai dengan standar akuntasi pemerintah yang baik dan baku. Nah sejak tahun 2005 kita berupaya meningkatkan kualitasnya. Itu yang saya ingin sampaikan. Tadi kita bahas semuanya, mulai dari harta atau aset itu banyak sekali harta negara yang tidak terkelola dengan baik. Itu semuanya harus diurus. Kita juga membahas tentang belanja sosial, modal, pegawai, perjalanan dinas supaya bagaimana ini lebih baik ke depan. Nah, hal-hal seperti ini merupakan sesuatu yang cukup melelahkan dan memerlukan komitmen yang tinggi. Kita tadi semuanya berkomitmen bukan hanya akan bekerja dengan baik tetapi juga harus lebih bertanggungjawab dengan membuat pelaporan dengan kualitas yang baik. Kita juga meyakini bahwa semua jajaran itu harus meningkatkan kapasitas supaya betul-betul kualitas good governance bisa terjaga. Saya tadi menyimak apa yang dikatakan Pak Taufiqurrahman Ruki seperti misalnya good governance itu penting, opinion is not for sale, dan minta komitmen daripada auditor. Karena betul, kita melihat bahwa BPK sebagai lembaga negara dan juga menjadi suprime auditor atau menjadi satu-satunya auditor tertinggi di negara ini harus menjadi lembaga yang credible. Lembaga yang akhirnya kalau di kementerian lembaga ada dispute, ada kelemahan, ada
1
kekurangan, ada fitnah, itu bisa diluruskan oleh lembaga keuangan seperti BPK. Jadi komitmenkomitmen itu yang dibahas. Perjalan dinas akan dipisahkan ? Kami merespon, sempat ada pembicaraan antara BPK dan Presiden tentang perjalanan dinas. Kami bisa menjelaskan bahwa anggaran tahun 2013 biaya perjalanan dinas diminta untuk dikurangi. Tadinya tahun 2012 total biaya perjalanan dinas di semua kementerian adalah 24 triliun. Kemudian ketika kita ajukan di tahun 2013 dikurangi menjadi 21 triliun. Dari 21 triliun, itu kemudian pemerintah berkomitmen diturunkan lagi seperti di tahun 2010 yaitu 19,7 triliun. Tetapi pada saat pembahasan di DPR, ayo kita potong antara 10-15%. Nah 10-15% itu jangan sampai membuat kejadian seperti di tahun 2011, anggaran sudah mau dijalankan kemudian baru dipotong 10% dan begitu mau ada pemotongan DIPA mesti dirubah dan administrasi mesti dijalankan, mesti ada pembahasan dengan komisi-komisi terkait. Akhirnya, proses pencairan anggaran mengalami keterlambatan. Nah, sekarang pemotongan 10-15% akan dilakukan oleh kementerian lembaga sebelum hari Senin pada saat nanti sidang Banggar dengan pemerintah untuk memutuskan RAPBN tahun 2013 tingkat pertama. Kemudian nanti baru dibawa ke paripurna. Jadi perjalanan dinas akan dikurangi lagi sebesar 10-15%. Nah kalau ada pengendalian jenis-jenis belanja yang ada dilaporan keuangan pemerintah kan cuma ada belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sampai dengan belanja sosial. Perjalanan dinas kan ada di dalam belanja barang. Tadi kami sudah memberikan respon kepada BPK bahwa kami sudah mendiskusikan di tingkat Kementerian Keuangan untuk menampilkan biaya dinas sendiri, yaitu di sub layernya belanja barang. Nah seharusnya itu bisa dilaksanakan. Namun harus ada sosialisasi yang baik, jangan sampai orang nanti salah posting dan lain sebagainya. Akhirnya membuat laporan keuangan opininya lebih turun lagi. Ini juga akan membuat masyarakat lebih melihat postur biaya perjalanan dinasnya bagaimana. Kemudian ada yang mengatakan untuk apa meletakkan perjalanan dinas di sub layer sendiri karena masyarakat akan melihat itu. Lho, nanti akan ada biaya akomodasi biaya pemeliharaan semuanya dikeluarkan Nah karena ini disorot dan diangkat, nanti kalau sudah tertata dengan baik akan kita masukkan lagi di belanja barang. Nah ini tujuan dari kami, biaya perjalanan dinas harus diketahui karena ini juga perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, ada operasional dan ada non operasional. Itu nanti akan bisa kita lihat. Tapi tujuannya seperti itu. Setelah dipotong 10-15% jadi berapa Pak ? Belum bisa diomongin nanti nunggu di tok (ketuk palu) tanggal 23 Bagaimana dengan dana hibah yang 15 kementerian lembaga yang tidak dilaporkan Pak? Kalau misalnya dana hibah, tadi kami membahas. ada hibah yang terencana dan hibah yang tidak terencana. Hibah yang tidak terencana seperti hibah yang kita kasih kepada KPK. Nah tadi kita singgung dalam pembahasan tadi. Bahwa KPK sebagai satu lembaga negara yang tertib, begitu terima hibah langsung datang ke Bendahara Umum Negara untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Dan itu betul sekali, kita masih banyak Kementerian Lembaga yang menerima hibah tidak melaporkan kepada Bendahara Umum Negara dan tidak dilaporkan lagi pada laporan keuangan akhir tahun pemerintah pusat. Itu harus dilaporkan. Tetapi yang saya mau katakan, ayo kita sudah sampaikan dan nanti akan lebih baik lagi.
2
One gate policy itu artinya apa Pak? One gate policy artinya untuk hibah-hibah itu walaupun diterima di masing-masing lembaga negara atau kementerian itu mereka harus tertib untuk melaporkan. Ingat ya, yang menerima hibah adalah Republik Indonesia. Walaupun yang menerima Republik Indonesia melalui lembaga dan kementerian itu harus dicatat, yang perlu diyakini bahwa itu hibah yang betul-betul mempunyai tujuan yang baik. Kita tidak ingin kemudian ada hibah yang nanti sumber dananya tidak jelas atau digunakan untuk tujuan yang tidak jelas. Ini yang akan kita tata. Dan ini kalau sudah diketahui oleh saudara-saudara sekalian, tentu akan ikut mengawasi dan mengkaji. Ini akan baik untuk Indonesia. Ada statement dari anggota BPK yang saya garis bawahi, Dia satu-satunya pejabat yang mengatakan, Kementerian Keuangan yang saya uji dan dukung karena menerbitkan RAPBN maupun hasil audit BPK di media. Karena betul bagi Saudara-Saudara sekalian, dengan ada nya RAPBN ditaruh di media akan kelihatan uangnya dari mana dan akan digunakan untuk apa. Nanti kalau sudah diaudit bisa kelihatan ini adalah realisasinya dan bagaimana jika dibandingkan dengan anggaran dan sebagainya. Saya meyakini ini adalah bentuk komitmen kita terhadap integritas, transparansi dan akuntabilitas. Penerimaan Negara Bukan Pajak ? Tadi kan juga dibahas, tahun 2001 misalnya kenaikan penerimaan pajak sudah pajak sudah bisa lima kali lipat dari 300 menjadi 1200 triliun, atau empat kali lipat, tetapi pemerimaan negara bukan pajak naiknya baru dua kali. Jadi PNBP yang ada di kementrian dan lembaga. Harusnya di Kementerian dan Lembaga harus nya diawasi supaya diterima dan masuk ke kas negara. Tetapi kadang-kadang yang namanya biayanya pun tidak mencerminkan biaya yang wajar karena terlalu rendah. Contoh sederhana, ada biaya untuk menjalankan pernikahan, Itu kan ada biaya yang masuk ke penerimaan negara bukan pajak. Itu mungkin masuk, tetapi nilainya rendah sekali. Takutnya masih ada biaya-biaya yang masuk kategori biaya siluman yang akhirnya dibayar dan tidak masuk ke kas negara. Hal ini harus kita perbaiki dan perbaikannya sudah diarahkan Presiden dalam bentuk Inpres. Bahwa setiap kementerian lembaga yang mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak mesti menyiapkan unit organisasi khusus untuk mengurusi itu. Dan dia musti meyakinkan uang itu dikumpulkan untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Nanti uang ini bisa dipakai untuk membiayai operasional APBN kita dan kalau jumlahnya cukup, tidak dikorupsi dan tidak terlantar, bisa membuat kita membiayai anggaran sehingga tidak perlu utang. Mohon sebagaimana yang sudah disampaikan, penerimaan yang sudah meningkat dan belanja sudah meningkat kemudian masih defisit itu kita akan sikapi dengan menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Nanti tolong ada Inpres nomor 17 Tahun 2011 aksi nasional untuk meningkatkan kualitas kerja dan memberantas korupsi, antara lain PNBP ini diurus. Total taksiran nilai hibahnya bagaimana Pak ? Belum tahu BPK yang mengawasi. Soal intervensi BPK ? Tentang BPK belum selesai kan auditnya. Auditnya belum selesai. Tadi pagi di perjalanan ke kantor saya baca Kompas, disampaikan di koran Kompas tadi bahwa Pak Taufiq merasa ada intervensi di BPK. Saya pribadi ingin menyampaikan, bahwa figur seperti Pak Taufiq yang mantan pimpinan di Kepolisian dan mantan ketua KPK sampai mengatakan ada intervensi adalah saya betul-betul kita harus sensitif. Saya sebagai pejabat negara dan sebagai bendahara umum negara yang terkait
3
dengan sistem keuangan ingin meminta supaya kalau ada keluhan terkait dalam bentuk intervensi jangan diteruskan intervensi itu. Biarkan auditor bekerja dengan baik dan independen. Tidak mungkin orang sekaliber atau sekualitas Pak Taufiqurrahman Ruki mengatakan sampai ada intervensi. Dan kalau saya baca itu di dalam Sidang tanggal 17 Oktober, dua hari yang lalu, bentuk auditnya adalah yang sangat tidak bisa diterima oleh Pak Taufiqurrahman Ruki, padahal beliau sudah memberikan penilaian, koreksi dan arahannya. Saya bisa membayangkan kalau sudah seperti itu kemudian dalam sidang dibawakan, itu bisa terjadi satu hasil akhir yang betul-betul bisa membahayakan. Saya ingin menyampaikan bahwa tentu itu harus dijaga. Kalau kasusnya terkait dengan kasus yang ada di Kementerian Lembaga. Saya meminta perhatian bahwa Kementerian Lembaga itu dalam berhubungan dengan kementerian keuangan ada 48 ribu satker di seluruh Indonesia. Kementerian lembaga pusat 43 ribu satker. Kalau Hambalang itu salah satu satker. Jadi kalau kita mempunyai satu sistem tidak bisa dipercaya dan tidak kredibilitas Saya sangat berkepentingan. Karena Saya tidak mau, jajaran Saya kalau seandainya tidak salah dan difitnah. Soal menjalankan pekerjaan dengan baik dan bertanggungjawab, saya akan dukung. Namun tidak bisa misalnya satu kementerian sudah ada di dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah, sudah ada kegiatan yang akan dilakukan, dan kegiatan itu sudah sempat dibahas di DPR. dan sudah pernah didatangi lokasinya juga dibahas di sidang DPR kemudian dinyatakan tidak diketahui oleh Menterinya. Ini bisa menyebabkan sistem keuangan di negara kita ini harus ditinjau ulang. Mengapa karena kita dalam institusi tidak boleh mengatakan dengan mudah ini bukan tanggungjawab saya. Ini yang saya mau sampaikan kalau saya baca di situ kita semua harus angka baik tunggu sampai hasilnya selesai. Tapi kalau yang terjadi seperti hari Rabu kemarin dan hasilnya nggak baik itu kan sangat disayangkan. Kalau itu sudah jadi itu akan menjadi hasil output yang dibicarakan di lembaga politik. Dan bagaimana nasib birokrasi kalau seandainya ada sesuatu yang tidak tertib dan tidak independen dan tidak akuntabel kemudian dijadikan bola di dunia politik. Proyek itu tidak diketahui dan dipertanggungjawabkan oleh menteri pak? Saya tidak bisa komentar karena saya belum membaca hasil auditnya. Kalau saya baca di Kompas disampaikan disitu bahwa audit sudah dilaksanakan, dan setelah audit sudah dilaksanakan anggota BPK sebagai institusi tertinggi yang bertanggungjawab sudah review dan melihat bahwa ada namanama pejabat tinggi, nama kontraktor dan suplier yang tidak ditulis di situ. Nah ini tidak mungkin menurut dia. Ini kalau yang ngomong bukan anggota BPK seperti pak Ruki, Saya nggak anggap. Tapi kalau ini setingkat beliau ini mesti Saya garisbawahi. Ini bisa mencederai keadilan, lho. Jadi di situ dikatakan bahwa Beliau sudah melihat, kok bisa ada pimpinan di kementerian tidak dimasukan namanya. Nama-nama kontraktor tidak dimasukkan, nggak mungkin. Ini sesuatu yang beliau punya dasar kenapa ini. Kemudian dikatakan beliau ke luar negeri, terus penanggungjawabnya yang senior sakit. Terus kok kemudian tetap saat tanggal 17 dirapatkan koreksi catatannya tidak di follow up. Kalau sidang tahutahu diketok, itu akan keluar dan menjadi komoditi yang menjadi komoditi secara fitnah.Ngerti nggak?. Tolong Saudara cek ya, di masing-masing Saudara, di daerah online banyak sekali bentukbentuk intervensi yang berusaha mendeskreditkan si anggota BPK dengan menyampaikan seolaholah beliau yang minta ini dikeluarkan.
4
Justru beliau yang pengen jaga kok ya ini bukti integritas beliau. Saya artinya bicara karena saya prihatin kalau lembaga auditor menjadi lembaga yang bisa diintervensi. Jangan dibolak balik. Tolong Saudara-Saudara ini dan warga negara Indonesia. Kapan perusahaannya punya agenda untuk menulis secara tidak profesional, Saudara musti berdiri dan menyatakan ini tidak benar. Saya ngomong seperti ini supaya pesannya sampai. Nama-nama yang hilang apakah nanti kalau diteruskan berimplikasi ke Kementerian Keuangan? Kalau Kementerian Keuangan harus ada nama-nama di situ tidak apa-apa. Karena Kementerian Keuangan adalah memang mitra kerjanya dari semua. jadi saya hanya mengatakan, kalau saya musti berhubungan dengan 48 ribu satker atau 24 ribu satker itu normal saja. Tapi Saya juga ingatkan, kalau anak buah saya tidak tertib dan tidak tertibnya karena sengaja pasti saya tindak. Saya katakan kalau dalam kementerian keuangan ada yang terlibat, maka akan Saya tindak.Tetapi Saya juga tidak bisa katakan, tidak berdasakan satu audit yang jelas. Nanti audit akan bisa kita klarifikasi bisa diyakini kalau ada salah kita akan melihat. Ini salahnya yang honest atau salah yang jujur atau salah yang disengaja. Kalau salah yang jujur saya nggak apa-apa, tapi kalau salahnya karena kesengajaan, ada KKN, dan ada bentuk-bentuk koruptif pasti Saya tindak. Supaya jelas ini hanya salah satu informasi yang kebetulan bisa kita baca di Koran Kompas. Kita tidak tahu yang lainnya. Nama Bapak yang terlibat. Kalau laporan proyek Hambalang bagaimana termasuk Bu Ani? Jangan tanyakan itu, kalau ada nama Saya di situ Saya nggak apa-apa. Saya akan bertanggungjawab, kalau seandainya nama Saya ada. Jadi nanti kalau misalnya ada dilihat, nggak usah khawatir. kalau di Kementerian Keuangan, kita berkomitmen untuk semua yang namanya temuan KPK, BPK kita akan pertanggungjawabkan. Waktu itu Bapak belum di Kementerian Keuangan ? Saya nggak tahu. Nanti baca dulu, nanti kita lihat. Saya kasih tahu itu semua transaksi Saya tidak mau seperti ini. Kalau misalnya ada satu Setjen di Kementerian yang melakukan surat menyurat padahal di suratnya sudah di CC kan kepada menterinya dan lain-lain. Terus menterinya mengatakan Saya tidak terlibat. Padahal dalam sistem birokrasi kita semua Setjen tandatangan atas nama menteri. Kemudian kalau itu membahayakan Kementerian Keuangan Saya minta stop Kementerian Keuangan untuk tidak meladeni semua surat yang ditandatangani oleh Setjen. Saya bisa melakukan itu, tetapi maksud Saya akan tidak fair kalau seandainya anggota atau pegawai Saya nanti disalahkan hanya karena komitmen daripada pimpinan-pimpinan di kementerian-kementerian lembaga sudah mulai mensosialisasikan bahwa ini bukan urusan Saya atau Saya tidak tahu. Lihat dong, bukannya datang di sidang DPR dan buktinya ada di Rencana Jangka Menengah ada dan bukannya kunjungan ke lokasi ada. Kan semuanya ada. Jadi ini yang ada hubungannya sama transaksi multiyears itu juga jangan sampai semua pembangunan yang sifatnya multiyears tertahan. Kalau nanti Dirjen Anggaran atau Dirjen Perbendaharaan kok ada upaya-upaya sistematis mau mendeskreditkan ke Dirjen Anggaran atau Dirjen Perimbangan Keuangan kemudian mereka tidak mau menjalankan kegiatannya dengan motivasi. Dengan baik, apa jadinya?. Saya mau ambil case kita ambil contoh PPID salah satu terdakwa di pengadilan sudah diputus pengadilan tingkat negeri. Dia melakukan upaya bolak-balik seolah-olah yang paling baik dan paling bener, Nggak taunya di pengadilan terbukti semua bahwa dia menerima duit dan lain-lain kalau dia bicara di Kementerian
5
Keuangan melakukan korupsi di sini melakukan korupsi nggak taunya dirinya sendiri yang melakukan korupsi. Jadi saudara-saudara sekalian jangan ragu kita di kementerian keuangan akan memberikan keterangan dan klarifikasi sebaik-baiknya kalau ada pertanyaan atau ada hasil dari BPK. Pendampingan khusus LKPP ? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah, dalam bekerja pembuat kebijakan sama pelaku harus dipisahkan. Kalau yang melakukan kebijakan juga melakukan tindakan akan terjadi conflict of interest. Kalau misalnya untuk proyek yang besar dibuat panitia procuremet atau pengadaan khusus akan kita dukung, tetapi ada prinsip-prinsip yang harus dijaga. Saya kasih tahu karena di sistem demokrasi nggak tahu besok-besok akan jadi pejabat. Kalau jadi pejabat terus nggak punya pengalaman bagaimana mengelola dengan baik akan menjadi susah. Yang namanya bisnis, risiko, operasional, dan keuangan itu harus dipisah, kalau dijadikan satu akan terjadi konflik.
6
