Penanggung jawab csr telkom 1. P : Apa latar belakang PT Telkom melaksanakan program CSR? J : Ada dua hal yang melatar belakangi pelaksanaan program CSR di telkom yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No PER-5/MBU/2007 tgl 27 april 2007 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia yang dibuat oleh Dr. A. Partomuan Pohan, S. H. LLM. Sesuai dgn Permen BUMN no PER-5 tsb sebuah Persero Terbuka dapat melaksanakan program CSR dalah hal ini disebut sebagai Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Maka dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran program kemitraan dan bina lingkungan setiap tahunnya memperhatikan selalu memperhatikan hasil RUPS. 2. P : Adakah kebijakan khusus tentang pelaksanaan program CSR di PT Telkom J : Ada, yaitu Keputusan direksi no 30 tahun 2007 yaitu ttg pengelolaan program kemitraan dan program bina lingkungan 3. P : Siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola program CSRdi PT Telkom J : Di Telkom pelaksanaan program CSR di lakukan oleh unit community development center (cdc) sesuai keputusan direksi no KD. 12/PS150/COPB0030000/2008 ttg Organisasi Pusat Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (Community Development Center). CDC adalah unit bisnis yang secara structural berada di bawah Direktorat Human Capital & General Affair (HCGA). Unit CDC dipimpin oleh Senior General Manager (SGM) yang dibantu oleh Senior Manager Kemitraan, Senior Manager Bina Lingkungan, Senior Manager perencanaan & Pengendalian dan Senir Manager Keuangan. Sedangkan utk pelaksanaan operasional CDC yang berlokasi di area ada unit yang disebut Community Development (CD) Area yang dipimpin oleh Manager CD Area. Manager CD Area bertanggung jawab terhadap kepada SGM CDC atas efektifitas dan kelancaran pelaksanaan program kemitraan & bina lingkungan di wilayahnya. 4. P : Apa saja bentuk kegiatan dari program CSR yang dilaksanakan oleh PT Telkom J : CSR dalam Telkom disebut sebagai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Utk program kemitraan kegiatannya antara lain pemberian pinjaman modal kerja, pemberian dana untuk pendidikan seperti speedy goes to school dan pemberian dana untuk pengkajian/penelitian. Sedangkan utk bina lingkungan beberapa kegiatannya adalah bantuan korban bencana alam, bantuan peningkatan kesehatan dan bantuan pembangunan sarana prasana/sarana umum. 5. P : Bagaimana pelaksanaan dari program program CSR di PT Telkom J : Program kemitraan dan bina lingkungan utk pelaksanaaanya terdiri dr dua cara yaitu penyaluran aktif yang disalurkan secara langsung berdasarkan
proposal yang disampaikan calon mitra binaan/obyek bantuan dan penyaluran proaktif yang disalurkan berdasarkan aktifitas pencarian calon mitra binaan/obyek bantuan. Pelaksana program pembinaan usaha kecil 1. P : Apa latar belakang PT Telkom melaksanaan program pembinaan usaha kecil J : Ada dua hal yang melatar belakangi pelaksanaan program CSR di telkom yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No PER-5/MBU/2007 tgl 27 april 2007 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia yang dibuat oleh Dr. A. Partomuan Pohan, S. H. LLM. Sesuai dgn Permen BUMN no PER-5 tsb sebuah Persero Terbuka dapat melaksanakan program CSR dalah hal ini disebut sebagai Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Maka dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran program kemitraan dan bina lingkungan setiap tahunnya memperhatikan selalu memperhatikan hasil RUPS. 2. P : Apa saja bentuk kegitan dari program pembinaan usaha kecil yang dilakukan PT Telkom J : program kemitraan kegiatannya antara lain pemberian pinjaman modal kerja, pemberian dana untuk pendidikan seperti speedy goes to school dan pemberian dana untuk pengkajian/penelitian. 3. P : Siapa sajakah yang menjadi target sasaran dari program pembinaan usaha kecil J : Kriteria usaha kecil yang dapat menjadi mitra binaan adalah pertama memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tp tdk termasuk tanah & bangunan tempat usaha; kedua memiliki penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000/thn; ketiga telah melakukan kegiatan usaha min 1 thn; keempat berbentuk usaha perseorangan, badan usaha baik tdk berbadan hukum maupun badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; kelima usaha tsb berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan / cabang perusahaan; dan terakhir adl tdk sedang dalam pembinaan BUMN lain, berbentuk usaha, b 4. P : Siapa sajakah yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan usaha kecil J : Yang bertanggung jawab utk membuat perencanaan program kemitraan adl SM Kemitraan sedangkan utk implementasinya seperti penetapan mitra binaan dan penyaluran dana bantuan dilakukan oleh manager community development (cd) area. 5. P : Bagaimana perencanaan yang dilakukan dalam program pembinaan usaha kecil?
J : Untuk perencanaan sndiri ad tiga macam yang di atur yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan tahunan dan perencanaan teknologi informasi. Perencanaa jangka panjang mengacu ke Corporate Strategic Telkom dan bisuness plan community development center. Perencanaan tahunan penyusunannya harus mencerminkan pertumbuhan dan peningkatan indikator kerja CDC , terakhir untuk perencanaan teknologi informasi dilakukan agar pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan berjalan efektif dan efisien. 6. P : Bagaimana pengelolaan dana dari pelaksanaan program pembinaan usaha kecil? J : Dana yang berasal dari penyisihan laba Telkom setelah pajak sebesar 1% s.d 3 % digunakan sebagai dana hibah atau pinjaman kepada bina mitraan. Penyaluran dilaksanakan berdasarkan proposal dari mitra binaan yang telah disetujui dan pemberian kepada calon mitra yang dicari sendiri oleh unit area cd. 7. P : Bagaimana pelaksanaan pembinaan bantuan program pembinaan usaha kecil di lokasi penerma bantuan J : Untuk program kemitraan kami memberikan bantuan berupa pinjaman atau hibah bagi mitra binaan yang telah lolos seleksi , utk pembinaan nya 8. P : Apakah ada evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program pembinaan usaha kecil? J : ada dua, pertma PT Telkom memiliki tim Monitoring dan evaluasi mitra binaan, yagn kegiatannya dilaksanakan untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan Mitra Binaan yang telah menerima bantuan yang dilakukan secara periodik. Dan kedua laporan evaluasi yang di buat oleh PT Telkom dan dilaporkan kepada pemerintah (BUMN). 9. P : Apa saja manfaat yang dirasakan oleh telkom dari pelaksaan program pembinaan usaha kecil? J : Hubungan positif yang sudah ada dengan masyarakat sekitar yang sudah terjaga positif menjadi semakin baik dan baik. 10. P : Contohnya pak? J : Seperti semakin sadarnya masyarakat sekitar akan fasilitas umum telepon umum yang sudah dirawat, tidak adanya laporan akan kerusakan telepon umum yang di akibatkan oleh pengerusakan oleh masyarakat 11. P : Apa saja kendala yang dirasakan oleh telkom dari pelaksanaan program pembinaan usaha kecil? J : Kurangnya pemerataan dampak program CSR kemitraan pembinaan usaha kecil, khususnya pada tingkat Kandatel dan anak Perusahaan. Penyampaian informasi tentang program CSR kemitraan pembinaan usaha kecil yang masih sulit untuk didapatkan dan dijangkau dari pihak calon mitra binaan. Kurang banyak menginformasikan kegiatan CSR kemitraan pembinaan usaha kecil dalam setiap kegiatan bisnis yang dilakukan PT Telkom.
Lemahnya kinerja tim pada level bawah dalam pelaksanaan program CSR pembinaan usaha kecil. 12. P : Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program pembinaan usaha kecil J : Melakukan pengawasan secara langsung dari pusat kepada tingkat kandatel dan anak perusahaan dan melakukan pendekatan yang baik dengan bupati setempat. Melakukan kerja sama dengan mitra binaan yang sudah berhasil untuk membantu masyarakat pengusaha kecil lainnya untuk ikut bergabung. PT Telkom juga sudah melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk memberikan rujukan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelatihan maupun dana pinjaman untuk usahanya. Melakukan penyebaran informasi secara mendetail seperti menginformasikan program CSR di setiap kegiatan bisnisnya, dengan menggunakan media massa televisi, koran, buletin kantor dan website resmi. Memberikan pelatihan kembali dan pemahaman akan Visi dan Misi dan tujuan dari program CSR pembinaan usaha kecil, agar mendapatkan kesamaan pemahaman dalam melaksanakan program CSR pembinaan usaha kecil, diharapkan terciptanya peningkatan kinerja kerja pada level bawah.
SALINAN PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, ketentuan mengenai penyisihan dan penggunaan laba BUMN untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, diatur dengan keputusan menteri. b. bahwa dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep236/MBU/2003, telah ditetapkan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; c. bahwa Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep236/MBU/2003 dipandang belum cukup memberikan landasan operasional bagi peningkatan pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN …../-2-
-2MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 5. Menteri adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. 6. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. 7. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. 8. Program BL BUMN Pembina adalah Program BL yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BUMN Pembina di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan. 9. Program BL BUMN Peduli adalah Program BL yang dilakukan secara bersama-sama antar BUMN dan pelaksanaannya ditetapkan dan dikoordinir oleh Menteri. 10. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. 11. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan. 12. BUMN...../-3-
-312. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL. 13. Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu. 14. BUMN Penyalur adalah BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran. 15. Lembaga Penyalur adalah badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran. 16. Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina yang berada dibawah pengawasan seorang direksi. 17. Beban Operasional adalah beban pelaksanaan operasi unit Program Kemitraan dan Program BL diluar beban pegawai yang dananya berasal dari dana Program Kemitraan dan Program BL. 18. Beban Pembinaan adalah beban kegiatan bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mitra binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 19. Kualitas pinjaman adalah status kondisi pinjaman yang terdiri dari pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet. 20. Pemulihan pinjaman adalah usaha untuk memperbaiki kualitas pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet agar menjadi lebih baik kategorinya. BAB II PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL Pasal 2 (1) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. (2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pasal 3 (1) Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); b. Milik Warga Negara Indonesia; c. Berdiri …../-4-
-4c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi; e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan; f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun; g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina. Pasal 4 Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut : (1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur; (2) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; (3) Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina. Pasal 5 BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL; b. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi; c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL; d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan; e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat; f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan; g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan; h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL; i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing. Pasal 6 Koordinator BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana Program Kemitraan dan Program BL yang dilakukan oleh BUMN Pembina; b. Memberikan informasi kepada BUMN Pembina mengenai calon Mitra Binaan untuk menghindari duplikasi pemberian pinjaman dana Program Kemitraan; c. Menyampaikan …../-5-
-5c. Menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL di wilayah koordinasinya kepada Menteri dengan tembusan kepada BUMN Pembina di wilayahnya. Pasal 7 BUMN Pembina yang memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah dapat menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina di wilayah kantor cabang/perwakilannya dengan mempertimbangkan dana yang tersedia dan kondisi wilayahnya. Pasal 8 (1) Untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan, BUMN Pembina dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Penyalur dan/atau dengan Lembaga Penyalur. (2) Lembaga Penyalur adalah lembaga keuangan mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum. (3) Kerjasama antara BUMN Pembina dengan BUMN Penyalur dan/atau Lembaga Penyalur dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat : - Para pihak yang melakukan kerjasama; - Maksud dan tujuan kerjasama; - Jumlah Dana Program Kemitraan yang dikerjasamakan; - Hak dan kewajiban masing-masing pihak; - Jangka waktu kerjasama; - Sanksi; - Keadaan memaksa (Force Majeure); dan - Penyelesaian perselisihan. (4) Dengan pertimbangan tertentu, Menteri dapat mengalih kelolakan dana Program Kemitraan dari BUMN Pembina ke BUMN Pembina lainnya. BAB III PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL Pasal 9 (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. (2) Dana Program BL bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL. (3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh : a. Menteri …../-6-
-6a. Menteri untuk Perum; b. RUPS untuk Persero; (4) Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS. (5) Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina. Pasal 10 (1) Menteri setiap tahun menetapkan : a. BUMN Pembina dan Koordinator BUMN Pembina pada masing-masing Provinsi; b. Rencana penyaluran dana Program Kemitraan setiap BUMN Pembina pada masingmasing Provinsi berdasarkan usulan masing-masing BUMN Pembina. (2) Apabila Kordinator BUMN Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk tahun berjalan belum ditetapkan, maka yang berlaku adalah ketetapan Menteri tentang penetapan Koordinator BUMN Pembina tahun sebelumnya. Pasal 11 (1) Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk : a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan; b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan; c. Beban Pembinaan : 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan halhal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan; 2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binan. (2) Dana Program BL : a. Dana Program BL yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisir, pendapatan bunga jasa giro dan/atau deposito yang terealisir serta pendapatan lainnya. b. Setiap …../-7-
-7b. Setiap tahun berjalan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia dapat disalurkan melalui Program BL BUMN Pembina. c. Setiap tahun berjalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia diperuntukkan bagi Program BL BUMN Peduli. d. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program BL BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program BL tahun berikutnya. e. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina : 1) Bantuan korban bencana alam; 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; 3) Bantuan peningkatan kesehatan; 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; 5) Bantuan sarana ibadah; 6) Bantuan pelestarian alam; f. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri. BAB IV MEKANISME PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL Pasal 12 (1) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan : a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut : 1) Nama dan alamat unit usaha; 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha; 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus; 4) Bidang usaha; 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang; 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana. b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan; c. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bersangkutan; d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat : 1) Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan; 2) Hak ...../-8-
-82) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan; 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya; 4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman). e. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur lain. (2) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri. (3) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas. (4) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50% (50 : 50). (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga terhadap rasio bagi hasil untuk BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur. Pasal 13 (1)
Tata cara penyaluran bantuan dana Program BL BUMN Pembina : a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survai dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat; b. Pelaksanaan Program BL dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.
(2) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri. BAB V BEBAN OPERASIONAL PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL Pasal 14 (1) Beban Operasional Program Kemitraan dibiayai dari dana hasil jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana Program Kemitraan . (2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana Program Kemitraan selama tahun berjalan. (3) Dalam hal dana untuk Beban Operasional tidak mencukupi, maka kekurangannya dibebankan pada anggaran biaya BUMN Pembina yang bersangkutan. (4) Apabila …../-9-
-9-
(4) Apabila pada akhir tahun terdapat sisa dana untuk Beban Operasional maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai beban operasional tahun berikutnya dan/atau sebagai tambahan sumber dana Program Kemitraan. (5) Dalam hal Beban Operasional Program Kemitraan bagi BUMN Pembina yang menerima pelimpahan dari BUMN Pembina lain tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut menjadi beban BUMN Pembina yang menerima pelimpahan. Pasal 15 (1) Beban Operasional Program BL BUMN Pembina dibiayai dari dana Program BL. (2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 5% (lima persen) dari dana Program BL BUMN Pembina yang disalurkan pada tahun berjalan. Pasal 16 Beban Operasional Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina dituangkan dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL. Pasal 17 BUMN Pembina, BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur dilarang menggunakan dana Program Kemitraan dan Program BL untuk hal-hal diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
BAB VI PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 18 (1) RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c terpisah dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN Pembina. (2) RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat : a. Rencana kerja Program Kemitraan dan Program BL, dirinci menurut wilayah binaan; b. Anggaran Program Kemitraan dan Program BL, terdiri atas sumber dana, dana yang tersedia dan rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Proyeksi Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Arus Kas Program Kemitraan dan Program BL; d. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya. Pasal 19...../-10-
- 10 Pasal 19 RKA Program Kemitraan dan Program BL yang telah disetujui RUPS/Menteri langsung dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu penetapan rencana penyaluran dana per provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b. Pasal 20 (1) Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan RKA Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran. (2) Menteri/RUPS mengesahkan RKA Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. (3) Dalam hal RKA Program Kemitraan dan Program BL belum memperoleh pengesahan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka RKA Program Kemitraan dan Program BL tersebut dianggap telah disahkan dan dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan Pasal 18 dan ayat (1) pasal ini. (4) Direksi BUMN Pembina bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL. (5) Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pembina bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL. BAB VII PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN Pasal 21 (1) Setiap BUMN Pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL. (2) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan. (3) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terpisah dari Laporan Berkala dan Laporan Tahunan BUMN Pembina. Pasal 22 (1) Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas, sebagai berikut : a. Laporan Triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; b. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan (audited) paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. (2) Menteri/RUPS...../-11-
- 11 (2) Menteri/RUPS mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. (3) Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquite at de charge) kepada Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program BL sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL yang telah di audit oleh Auditor. Pasal 23 Auditor yang memeriksa Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL ditetapkan oleh : a. Menteri untuk Perum; b. RUPS untuk Persero; BAB VIII KUALITAS PINJAMAN DANA PROGRAM KEMITRAAN Pasal 24 Kualitas pinjaman dana Program Kemitraan dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan. Pasal 25 Dalam hal Mitra Binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran jasa administrasi pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman. Pasal 26 Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut : a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama; b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama; c. Diragukan...../-12-
- 12 c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (duaratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama; d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (duaratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. Pasal 27 (1) Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usahausaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling) atau penyesuaian persyaratan (reconditioning) apabila memenuhi kriteria : a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan; b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha; c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran. (2)
Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (reconditioning), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo;
(3)
Tindakan penyesuaian persyaratan (reconditioning) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (rescheduling). Pasal 28
(1) Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos Pinjaman Bermasalah; (2) Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri; (3) Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukukan tetap diupayakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam pos Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali. (4) Jumlah dan mutasi rekening Pinjaman Bermasalah dan Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaporkan secara periodik dalam laporan triwulanan. Pasal 29 Dikecualikan dari pasal 27 ayat (1) diatas, piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (Force Majeure) seperti : mitra binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutang dan/atau gagal usaha akibat bencana alam/kerusuhan, pemindahbukuan piutang macet tersebut kedalam pos pinjaman bermasalah dapat dilaksanakan tanpa melalui proses pemulihan pinjaman.
BAB IX …../-13-
- 13 -
BAB IX KINERJA PROGRAM KEMITRAAN Pasal 30 (1) Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina. (2) Perhitungan kinerja Program Kemitraan akan diatur kemudian oleh Menteri.
BAB X PEDOMAN AKUNTANSI PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL Pasal 31 (1)
Penerapan pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Program BL bertujuan untuk terciptanya informasi keuangan Program Kemitraan dan Program BL yang accountable (wajar dan dapat diandalkan) serta auditable.
(2)
Laporan keuangan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
(3)
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan metode langsung (direct methode). BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 32
Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku pula bagi anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau dengan pihak lainnya, dengan ketentuan pemberlakuan Peraturan ini dikukuhkan dalam RUPS masing-masing perusahaan dimaksud. Pasal 33 Memberi kewenangan kepada Sekretaris Kementerian Negara BUMN untuk membuat petunjuk teknis lebih lanjut atas Peraturan ini.
BAB XII ......./14
- 14 -
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka : 1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 2. Ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku bagi BUMN.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Peraturan ini mulai berlaku untuk tahun buku 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. SALINAN peraturan ini disampaikan kepada Yth. ; 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Koordinator Perekonomian; 3. Menteri Keuangan; 4. Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.
Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 27 April 2007 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Negara BUMN ttd. Herman Hidayat NIP 060056141
ttd. SUGIHARTO
L3 FOTO FOTO KEGIATAN CSR PEMBINAAN USAHA KECIL PT TELKOM
Seminar TELKOM CSR AWARD
Pogram Penyaluran Dana Bantuan
Pelatihan Kepada Pengusaha Kecil
STRATEGI PUBLIC RELATIONS PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. DALAM PROGRAM CSR PEMBINAAN USAHA KECIL
SKRIPSI OLEH Ady Kurnia Ibrahim 1100056022
Universitas Bina Nusantara Jakarta 2011 i
STRATEGI PUBLIC RELATIONS PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. DALAM PROGRAM CSR PEMBINAAN USAHA KECIL
SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk gelar kesarjanaan pada Jurusan Komunikasi Pemasaran Jenjang Pendidikan Strata-1
Oleh Ady Kurnia Ibrahim 1100056022
Universitas Bina Nusantara Jakarta 2011 ii
Universitas Bina Nusantara
Pernyataan Kesiapan Skripsi
Pernyataan Penyusunan Skripsi Saya, Ady Kurnia Ibrahim dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :
Strategi Public Relations PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dalam program CSR Pembinaaan Usaha Kecil adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.
Ady Kurnia Ibrahim 1100056022
Disetujui oleh Pembimbing Saya setuju skripsi tersebut diajukan untuk Ujian Skripsi
Rosidah Syaukat S. Psi. MBA Pembimbing
iii
iv
v
UNIVERSITAS BINA NUSANTARA _________________________________________________________________ Jurusan Komunikasi dan Multimedia Skripsi Sarjana Komunikasi Semester Genap tahun 2010/2011 (sesuai periode berjalan)
STRATEGI PUBLIC RELATIONS PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA,TBK DALAM PROGRAM CSR PEMBINAAN USAHA KECIL
Ady Kurnia Ibrahim 1100056022
Abstrak Tujuan penelitian adalah untuk Untuk mengetahui strategi Public Relations PT Telkom dalam program CSR Pembinaan Usaha Kecil, dimana setiap perusahaan BUMN harus membuat program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, mengevaluasi strategi public relations PT Telkom pada program CSR Pembinaan Usaha Kecil, dan mengetahui apa saja kendala-kendala dan upaya-upaya yang dihadapi dalam implementasi Corporate Social Responsibility (Kegiatan Pembinaan Usaha Kecil) PT Telkom. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumenter. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah peneliti dapat mengetahui strategi PR PT Telkom dalam program CSR Pembinaan Usaha kecil, yaitu menempatkan CSR sebagai kegiatan bisnis. Mengetahui kendala kendala seperti lemahnya kontorl dan kinerja karyawan kelas bawah dan di upayakan dengan memberikan pelatihan kepada karyawan level bawah dan menancapkankan kembali Visi,Misi dan tujuan dari Program CSR Pembinaan Usaha Kecil . Simpulan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa PT Telkom menjalankan Program CSR Pembinaan Usaha Kecil di bawah pengawasan BUMN. PT Telkom sudah dapat melakukan kegiatan implementasi CSR dengan baik dan hanya membutuhkan sedikit penambahan didalamnya.
Kata kunci Strategi, Public Relations, CSR, BUMN, program, Pembinaan Usaha Kecil vi
PRAKATA
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, berkat dan karuniaNya yang besar dan telah membimbing serta menguatkan hati penulis dalam menyusun dan menyelesaikan laporan magang yang berjudul “Strategi Public Relations PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Dalam program CSR Pembinaan Usaha Kecil” sebagai tugas akhir di jurusan Marketing Communication Universitas Bina Nusantara. Dalam menyelesaikan skripsi, penelit mendapatkan banyak bantuan dan dukungan moral. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih pada semua pihak tersebut, terutama kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo .MM, selaku Rektor Universitas Bina Nusantara yang memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat menimba ilmu dalam jurusan Marketing Communication di Universitas Bina Nusantara. 2. Bapak Drs. Lintang Widyokusumo, MFA, selaku Dekan Komunikasi dan Multimedia Universitas Bina Nusantara. 3. Bapak
Drs.
Raden
Damianus
Cosmas
Bambang
Mulyono,
Dipl.Broad.Jour, selaku Ketua Jurusan Ketua Jurusan Komunikasi Pemasaran Universitas Bina Nusantara yang telah menyumbangkan banyak ide, saran dan kritik.
vii
4. Ibu Vini Mariani, S.Kom., MM, selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi Pemasaran Universitas Bina Nusantara yang telah menyumbangkan banyak ide, saran dan kritik. 5. Ibu Rosidah Syaukat S. Psi. MBA, selaku dosen pembimbing saya, yang sangat sudah membantu peneliti dengan sabar dan tekun dalam pemberian saran, ide dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. 6. Pimpinan dan segenap karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Enterprise, Terutama Ibu Dwi Hermawati yang telah memberikan informasi dan kesempatan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 7. Kedua orang tua peneliti yang sudah mendukung peneliti dengan penuh kasih sayang dan sepenuh hati yaitu Bapak Sutrisno dan Ibu Ai Marwati. 8. Teman-teman dan kerabat peneliti yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil dan selalu berdoa agar penulis dapat menyelesaikan kuliah penulis dengan baik. Peneliti berharap dapat diberikan saran, kritik ataupun masukan-masukan lain yang bersifat membangun terhadap sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Jakarta, Juni 2011 Ady Kurnia Ibrahim viii
DAFTAR ISI
Halaman Judul Luar Halaman Judul Dalam Halaman Persetujuan hard Cover Halaman Pernyataan Dewan Penguji Halaman Pemberian Hak Cipta Non Eksklusif dari Mahasiswa ke Universitas Bina Nusantara Abstrak Prakata Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Lampiran
v vi vii ix xii xiii
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Ruang Lingkup 1.3 Tujuan dan Manfaat 1. 3. 1. Tujuan Penelitian 1. 3. 2. Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Akademis 1.3.2.2 Manfaat Praktis 1.4 Metodologi 1.5 Sistematika Penulisan
1 4 5 5 6 6 6 6 7
BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Public Relations 2. 1. 1. Pengertian Public Relations 2. 1. 2. Fungsi Public Relations 2. 1. 3. Tujuan Public Relations 2. 1. 4. Strategi Public Relations 2. 1. 5. Community Relations 2.2 Coporate Social Responsibility 2. 2. 1. Pengertian Coporate Social Responsibility 2. 2. 2. Tahap-tahap Adopsi CSR 2. 2. 3. Reward bagi Perusahaan yang Menjalankan Program CSR 2 .2. 4 Indikator Kinerja Kunci dalam Implementasi CSR 2.3 Kerangka Pikir
9 9 10 13 17 18 20 21 22 23 25 28
ix
i ii iii iv
BAB 3 INTI PENELITIAN 3. 1 Sejarah PT Telkom 3.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan 3.1.2 Visi, Misi dan Inisiatif strategis PT Telkom 3. 1. 2. 1. Visi 3. 1. 2. 2. Misi 3. 1. 2. 3. Tujuan 3. 1. 2. 4. Inisiatif Strategis 3. 1. 3. Program CSR PT Telkom a. Prosedur yang Berlaku dalam PT Telkom 3.2.1 Tahap tahap penerapan CSR 3.3 Metode Pengumpulan Data 3.3.1.Wawancara Mendalam 3.3.2.Observasi Lapangan 3.3.3.Dokumenter 3.4 Validitas Data 3.5 Analisis Data 3.6 Permasalahan yang ada 3.7 Alternatif Pemecahan Masalah
29 33 34 34 34 34 34 35 38 38 44 45
BAB 4 PEMBAHASAN 4. 1 Penyajian Data Penelitian 4.1.1 Pemilihan Informan 4.1.2 Observasi 4.1.3 Dokumen 4. 2 Pengolahan Terhadap Data yang Terkumpul 4.2.1 Tahap-tahap Penerapan CSR Pembinaan usaha kecil PT Telkom 4.2.1.1 Tahap Perencanaan CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 4.2.1.2 Tahap Imlpementasi CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 4.2.1.3 Tahap Evaluasi CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 4.2.1.4 Pelaporan CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci dalam Implementasi CSR Kegiatan Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 4.2.3 Kendala Kendala yang dihadapai dalam Implementasi CSR kegiatan Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 4.2.4 Upaya upaya yang sudah dilakukan Untuk Menghadapi kendala kendala dalam Implemetasi x
45 46 46 47 48 50
52 52 53 53 54 54 54 64 64 67 67 72
CSR kegiatan Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 4.3.1 Pedoman Perilaku 4.3.2 Penggorganisasian TELKOM CSR 4.3.3 Program Kemitraan dan Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 4.3.3.1 Sasaran Program Kemitraan Pembinaan Usaha Kecil
72 73 75 76 76 76
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5. 1 Kesimpulan 5. 2 Saran 5.2.1 Saran Praktis 5.2.2 Saran Teoritis
79 80 80 81
DAFTAR PUSTAKA RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN LAMPIRAN SURAT SURVEI
82 84 L1 L4
xi
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Tujuan PR adalah mengubah sikap publik
15
Gambar 2. Struktur Organisasi PT Telkom
33
Gambar 3. Struktur organisasi community develpomnet centre
58
xii
DAFTAR LAMPIRAN Transkip wawancara
L1
Salinan peraturan mentri negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007
L2
Foto foto kegiatan CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom
L3
Surat Survei
L4
xiii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Perusahaan merupakan keluarga besar yang memiliki tujuan dan target yang hendak dicapai, perusahaan berada di tengah lingkungan masyarakat yang lebih besar (community). Sebagai warga masyarakat, perusahaan membutuhkan apresiasi dan interaksi anggota masyarakat dalam setiap aktivitasnya. Dengan demikian, perusahaan merupkan sub sistem dari sistem siklus hidup bermasyarakat, sehingga membutuhkan keteraturan pola interaksi dengan subsistem yang lain.
Untuk menciptakan suatu keadaan positif sebuah perusahaan, sangatlah tidak mudah sekarang ini. Dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk mencapai kesan positif di mata masyarakat. Kredibilitas, atau reputasi suatu perusahaan yang bagus, bermanfaat untuk investasi masa depan yang sangat menjanjikan, masyarakat menilai perusahaan sebagai suatu lembaga mitra mereka. Selain itu, upaya memperoleh dukungan dan peran serta yang baik dari masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dari satu sisi perusahaan saja. Diperlukan perencanaan menyeluruh, baik itu dari segi pemerintah, media, 1
2 komunitas masyarakat, bahkan karyawan pun harus dijaga hubungannya secara bersamaan. Salah satu dari mereka memberikan citra negatif maka akan membentuk opini negatif terhadap perusahaan. Untuk memperoleh citra baik perusahaan, maka perlu dibina hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal. Publik internal adalah stakeholder maupun shareholder perusahaan, sedangkan pihak eksternal adalah publik umum ataupun masyarakat. Perusahaan harus mampu mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran positif dari publik.
Salah satu langkah yang dapat diambil untuk memperoleh hubungan baik dengan pihak luar perusahaan adalah dengan melaksanakan dan membuat program Corporate Social Responsibility yang berkualitas dan berkelanjutan.
“corporate social responsibility is a commitment to improve community well being through disrectionary business practices and contribution of corporate resources” Kotler dan Lee (2005). Solihin. I (2009:5)
Dalam definisi tersebut, yang terdapat dalam buku Solihin, I. (2009:8) Kotler dan Lee memberikan penekanan pada kata discreationary yang berarti kegiatan Corporate Social Responsibility itu sendiri adalah kegiatan sukarela dalam komitmen perushaan untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan merupakan aktifitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundang undangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang undang ketenagakerjaan. Kata discreatioary juga
3 memberikan nuansa bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas CSR haruslah perusahaan yang telah menaati hukum dalam pelaksanaan bisnisnya. Hal tersebut berarti sangatlah tidak tepat bila kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan hanya menjadi semacam kosmetik untuk menyembunyikan praktik perusahaan yang tidak baik dalam memperlakukan karyawan atau melakukan berbagai kecurangan baik dalam pembuatan laporan keuangan maupun kecurangan terhadap lingkungan hidup.
Corporate Social Responsibility sudah menjadi bagian dari investasi sebuah perusahaan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar. CSR dapat menjadi jembatan yang kokoh sebagai penghubung antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Dalam implementasi CSR ini public relations mempunyai peran penting, baik secara internal maupun eksternal. Dalam konteks pembentukan citra perusahaan,
PR terlibat di dalamnya, sejak fact finding,
planning, communicating, hingga evaluation. Jadi ketika kita membicarakan CSR berarti kita juga membicarakan PR sebuah perusahaan, di mana CSR merupakan bagian dari community relations. Karena CSR pada dasarnya adalah kegiatan PR, maka langkah-langkah dalam proses PR pun mewarnai langkahlangkah CSR. Ketika kita membicarakan CSR berarti kita juga membicarakan PR sebuah organisasi, di mana CSR merupakan bagian dari community relations. Karena CSR pada dasarnya adalah kegiatan PR, maka langkah-langkah dalam proses PR pun mewarnai langkah-langkah CSR. Dengan menggunakan tahapantahapan dalam proses PR yang bersifat siklis, maka program dan kegiatan CSR
4 juga dilakukan melalui pengumpulan fakta, perumusan masalah, perencanaan dan pemrograman, aksi dan komunikasi, serta evaluasi untuk mengetahui sikap publik terhadap organisasi.
Implementasi program CSR merupakan sebuah suatu tindakan sukarela, tidak ada kewajiban bahwa setiap perusahaan harus mengimplementasikan program CSR, menysihkan dan menyiapkan laba khusus untuk menjalankan program CSR. PT Telkom yang merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mempunyai kewajiban untuk menyisihkan labanya sesuai dengan peraturan mentri negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitran Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, dengan Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen). Public relations PT Telkom harus dapat menjawab tantangan tersebut, PT Telkom harus siap menjalankan kewajibannya sebagai salah satu perusahaan BUMN yang wajib menjalankan program CSR program kemitraan dan program bina lingkungan.
1.2
Ruang Lingkup
Dari 4 program CSR TELKOM (TELKOM PEDULI) ; Pembinaan Usaha Kecil, Kegiatan Sosial, Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Pendidikan Budaya dan Olahraga. Peneliti hanya membahas pada strategi PR pada Kegiatan Pembinaan usaha kecil saja.
5 Permasalahan dalam penelitian ini adalah strategi corporate social responsibility yang dilakukan oleh manajemen PT Telkom dalam program Kegiatan Pembinaan Usaha Kecil ?.
1.3
Tujuan dan Manfaat
1.3.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui strategi Public Relations PT Telkom dalam program CSR Pembinaan Usaha Kecil. 2. Mengevaluasi strategi public relations PT Telkom pada program CSR Pembinaan Usaha Kecil. 3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Corporate Social Responsibility (Kegiatan Pembinaan Usaha Kecil) PT Telkom. 4. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam implementasi Corporate Social Responsibility (Kegiatan Pembinaan Usaha Kecil) PT Telkom.
6 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat akademis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai fenomena
pelaksanaan
kegiatan
corporate
social
responsibility
dalam
membangun citra positif perusahaan, serta strategi public relations dalam menjalankannya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan dikembangkan untuk penelitian penelitian mengenai kegiatan corporate social responsibility di masa datang dengan kasus dan pada perusahaan yang berbeda. 1.3.2.2 Manfaat praktis Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan pada permasalahan yang saat ini sedang terjadi di PT Telkom serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi kpada pihak manajemen di PT Telkom untuk mengetahui citra perusahaan yang terbentuk setelah pelaksanaan kegiatan corporate social responsibility agar dapat direncanakan program kerja yang lebih baik dan memperhatikan kebutuhan bersama khususnya pada divisi Public Relations.
1.4
Metodologi Untuk menganalisa teori-teori yang akan diteliti, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara
7 deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Peneliti menggukanan desain penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (intensive/depth interview), observasi atau pengamatan lapangan (field observation) dan dokumenter. Bungin, B (2010:68)
1.5
Sistematika Penulisan Hasil Penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB 1 Pendahuluan, berisi uraian tentang Latar Belakang; Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Landasan Teori; Manfaat Penelitian; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan. BAB 2 Landasan Teori, berisi teori teori pengertian public relations, fungsi public relations, tujuan public relations, strategi public relations, proses public relations, community relations, corporate social responsibility, pengertian corporate social responsibility, tahap tahap adopsi CSR dan reward bagi perusahaan yang menjalankan program CSR.
8 BAB 3 Inti penelitian, berisi sejarah, struktur oraganisasi dan visi misi PT Telkom. Model penelitian kualitatif, pendekatan penelitian , sifat penelitian, metode pengumpulan data teknik, Prosedur yang Berlaku, Metode Pengumpulan Data (opsional),Permasalahan yang ada dan alternatif pemecahan masalah. BAB 4 Hasil Penelitian, berisi data penelitian, pengolahan data yang terkumpul dan pembahasan hasil penelitian. BAB 5 Simpulan dan Saran peneliti selama meneliti strategi corporate social responsibility
PT
Telkom
(Pembinaan
Usaha
Kecil).
9
BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1
Public Relations
2.1.1 Pengertian Public Relations
If I tell you I am handsome and exciting, that is advertising, If somebody else tell you I am handsome and exciting, that s sales promotion, If you come and tell me that you have heard I am handsome and exciting, that is public relations. Wisewords. Wisewords. Kurnia, E. (2010:161).
Baskin, Heiman dan Elizabeth alih bahasa oleh Daud, R. (2010:4) mendefinisikan Public relations adalah sebuah fungsi kepemimpinan dan manajemen yang membantu pencapaian tujuan sebuah organisasi, membantu mendefinisikan filosofi, serta memfasilitasi perubahan organisasi. Para praktisi public relations berkomunikasi dengan semua masyarakat internal dan eksternal yang relevan untuk mengembangkan hubungan yang positif serta menciptakan konsistensi antara tujuan organisasi dengan harapan masyarakat. Mereka juga mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program organisasi yang mempromosikan pertukaran pengaruh pengaruh serta pemahaman diantara konstituen oraganisasi dan
9
masyarakat.
10 2.1.2 Fungsi Public Relations Menurut buklet PRSA (Public Relations Society of America) careers in public relations fungsi public relations dalam buku public relations The proffesion and the practice. Alih bahasa oleh Daud, A. (2010: 10-12) adalah sebagai berikut. 1. Pemrograman (programming). Pemrograman berarti menganalis masalah dan peluang; mendefinisikan tujuan dan publik (atau kelompok orang yang
dukunganya
dan
pengertiannya
dibutuhkan);
serta
merekomendasikan dan merencanakan kegiatan. Kegiatannya termasuk pembuatan anggaran dan pemberian tanggung jawab kepada orang yang cocok, termasuk pembuatan anggaran dan pemberian tanggung jawab kepada orang yang cocok, termasuk kepada personel yang tidak bekerja sebagai public relations. Sebagai contoh, seorang pimpinan atau direktur eksekutif perusahaan serig menjadi tokoh kunci dalam aktivitas public relations. 2. Hubungan (relationship). Seorang public relations yang sukses adalah mereka yang mengembangkan kemampuan dalam mengumpulkan inormasi dari manajemen, kolega di alam organisasi mereka, dan sumber sumber eksternal. Mereka melakukan ini untuk memperkuat ikatan oraganisasi mereka dengan kelompok eksternal, seperti dengan media, pimpinan komunitas, pengambil kebijakan di pemerintahan, serta para pembuat aturan, investor, analisis keuangan, institusi pendidikan, kelompok aktivis, dan lain lain. Mereka juga membina hubungan dengan audiensi pekerja inernal dalam organisasi dan departemen yang sering
11 berhubungan langsung dengan pekerja, seperti bagian pemasaran, sumber daya manusia, dan hukum. 3. Penulisan dan pengeditan (writing and editing). Oleh Karena pekerja public relations sering berusaha untuk berhubungan dengan berbagi kelompok masyarakat, bahasa tulis sering menjadi alat yang penting dalam membuat laporan, merilis berita, buklet, pidato, skrip film, artikel majalah perdagangan, bahan untuk informasi produk, publikasi kerja, newsletter, laporan pemegang saham, dan komunikasi manajemen lainnya yang terarah, baik kepada personel organisasi maupun ke pihak luar oraganisasi. Oleh karena itu, sebuah gaya penulisanyang jelas adalah sebuah keharusan dalam public relations agar pesan terkomunikasi secara efektif. 4. Informasi (information). Sebuah tugas penting dari public relations adalah berbgai informasi dengan surat kabar yang sesuai, siaran radio, dan editor penerbitan perdagangan untuk memasukan kepentingan mereka dalam publikasi sebuah berita atau fitur dari sebuah organisasi. Hal ini memerlukan pengetahuan tentang bagaimana sebuah surat kabar atau media lainnya beroprasi, apa bidang spesialisasi mereka, dan apa ketertarikan dari setiap editor (kompetisi sering dipakai untuk mearik perhatian para editor dan penyiar yang memiliki keterbatasan waktu dan tempat). Sebagaimana seorang praktisi public relations mengatakan, “Anda harus menemukan editor yang tepat untuk publikasi yang tepat dengan cerita
12 yang tepat dan pada waktu yang tepat”. Walaupun umumnya sebuah ide diterima berdasarkan nilai jual beritanya dan nilai keterbacaaan lainnya, namun praktisi yang sukses biasanya membangun hubungan yang saling menghormati dan bekerja sama dengan media berita yang dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, praktisi tersebut dan orang media. 5. Produksi (production). Beragam publikasi, laporan khusus, film, dan program
multimedia
merupakan
cara-cara
yang
penting
dalam
berkomunikasi. Praktik public relations tidak perlu ahli dalam hal seni, tata letak, dan fotografi, tetapi dia harus memiliki latar belakang yang cukup dalam hal pengetahuan teknis agar mereka dapat merencanakan dengan cerdas dan menyupervisi kegunaan berbagai bentuk media komunikasi tersebut. 6. Event special (special events). Konferensi berita, pameran konvensi dan pertunjkan khusus, perayaan fasilitas baru dan perayaan tahunan, program lomba dan pemberian penghargaan, tur dan rapat khusus adlah berbagai event special yang dapat digunakan untuk memperoleh perhatian dan penerimaan publik. Kegiatan-kegiatan itu membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang matang, perhatian terhadap detail, serta persiapan buklet khusus, publisitas, dan laporan. 7. Berbicara
(speaking).
Semua
pekerjaan
public
relations
sering
membutuhkan komunikasi tatap muka, mencari platform yang cocok, menyampaikan pidato, dan mempersiapkan pidato untuk orang lain.
13 Mereka yang memiliki kemampuan berbicara di depan umum (public speaking) akan merasakan manfaatnya dalam situasi seperti ini. 8. Riset dan evaluasi (research and evaluation). Semua pekerjaan public relations didukung dan didasari oleh riset riset tetang isu, organisasi, masyarakat, kompetisi, kesempatan, ancaman, dan lain lain. Para praktisi public relations akan menghabiskan cukup banyak waktu dalam memasukan hasil riset mereka sebagai pertimbangan dalam pernyataan resmi organisasi, rencana public relations, kampanye komunikasi, bahan persiapan (briefing) dengan media, dan yang lainnya. Mereka melakukan riset melalui wawancara, percakapan informal, serta memeriksa kembali bahan-bahan perpustakaan, database, dan situs web. Mereka mungkin juga melakukan survei dengan meyewa perusahaan riset yang khusus bergerak dalam merancang dan melakukan riset tentang opini publik. Temuan-temuan dalam riset itu berpengaruh pada tujuan dan strategi program public relations, yang kemudian menjadi dasar bagi evaluasi perencanaan, implementasi, dan efektivitas program. Semakin banyak manajer yang berharap adanya riset dan evaluasi dari penasihat atau staf public relations mereka. 2.1.3 Tujuan Public Relations Tujuan (goals) merupakan sesuatu yang ingin dicapai, dituju atau diraih. Tujuan dalam Public relations yaitu untuk mengarahkan kegiatan Public relations, sehingga tidak melenceng atau salah sasaran. Public relations bertujuan menciptakan pemahaman
14 publik, membangun citra koporat, membangun opini publik yang favourable serta membentuk goodwill dan kerja sama. 1. Menciptakan pemahaman (mutual understanding) antara perusahaan dengan publiknya. Tujuan kegiatan Public relations pertama kali adalah berupaya menciptakan saling pengertian antara perusahaan dan publiknya. Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi kondisi kecukupan informasi (wellinformed) antara perusahaan dan publiknya. Kecukupan informasi ini merupakan dasar untuk mencegah kesalahan persepsi. Public relations harus dapat mengetahui siapa publiknya, apakah publiknya mengenal dia, bagaimana persepsi publik tentang dia, dan lain sebagainya. Ketercukupan informasi akan terwujud apabila public relations menyediakan saluran komunikasi yang terbuka dan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang timbal balik. Saluran informasi yang tersedia harus memungkinkan terjadinya proses memberi dan menerima informasi secara berimbang antara kedua belah pihak. 2. Membangun citra corporate (corporate image) Citra (image) merupakan gambaran yang sudah ada dalam benak publik tentang perusahaan. Citra adalah persepsi publik tetnang perusahaan menyangkut pelayanannya, kualitas produk, budaya perusahaan, perilaku perusahaan atau perilaku individu-individu dalam perusahaan dan lainnya.
15
Benci
Simpati
Prasangka buruk
Menerima
Apatis
Menaruh perhatian
Tidak tahu
berpengetahuan
Gambar 1. Tujuan PR adalah mengubah sikap publik Gambar menjelaskan bahwa tujuan Public relations adalah agar citra perusahaan positif di mata publiknya. 3. Citra korporat melalui program CSR Corporate Social Responsibility (CSR) adalah program public relations untuk melibatkan diri mengatasi persoalan – persoalan sosial di lingkungannya. CSR adalah pengintegrasian kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup ke dalam operasi bisnis perusahaan dan interaksi sukarela antara perusahaan dan para stakeholdernya. 4. Membentuk opini publik yang favourable Menurut Olii, H. (2007:40), Opini publik adalah adanya publik yang secara spontan terpikat kepada suatu masalah, melibatkan diri kedalamnya, dan berusaha memberikan pendapatnya; adanya kesempatan bertukar pikiran atau berdebat mengenai masalah yang kontrovesional; adanya interaksi dari individuindividu dalam publik yang menghasilkan suatu pendapat yang bersifat kolektif untuk diekspresikan.
16 Jadi, opini publik ini merupakan ekspresi publik mengenai persepsi dan sikapnya terhadap perusahaan. Ada tiga jenis opini, yaitu opini positif (mendukung atau favourable), negatif (menentang) dan netral. Citra perusahaan yang baik akan membuat keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Keuntungan tersebut antara lain; peningkatan penjualan, mendukung pengembangan produk baru, memperkuat relasi keuangan, membuat harmoni hubungan dengan karyawan, mendukung program rekuitmen, dan membantu mengatasi krisis. 5. Membentuk goodwill dan kerja sama Pada tahap ini, tujuan public relations sudah pada tahap tindakan nyata. Artinya sudah tercipta jalina kerja sama dalam bentuk perilaku tertentu yang mendukung keberhasilan perusahaan. Dalam tahap ini diharapkan publik secara nyata mendukung program program perusahaan. Goodwill dan kerja sama dapat terwujud karena ada inisiatif yang dilakukan berulang- ulang oleh public relations perusahaan untuk menanamkan saling pengertian kepada publiknya. Kemudian diikuti tindakan nyata perusahaan untuk komitmen mewujudkan kepentingan publik. Tujuan menciptakan kerjasama berarti membantu perusahaan dan publik untuk saling beradaptasi satu sama lain. Public relations adalah upaya-upaya perusahaan untuk menciptakan kerjasama dengan kelompok kelompok masyarakat.
17 2.1.4 Strategi Public Relations Strategi public relations atau yang lebih dikenal dalam bauran public relations, yang dapat disingkat menjadi PENCILS, adalah sebagai berikut (Kriyantono, R. (2008:23-25)). 1. Publications Setiap fungsi dan tugas public relations adalah menyelenggarakan publikasi atau menyebarluaskan informasi melalui berbagai media tentang aktivitas atau kegiatan perusahaan atau organisasi yang pantas untuk diketahui oleh publik. 2. Event Merancang sebuah event yang bertujuan untuk memperkenalkan produk dan layanan perusahaan, mendekatkan diri ke publik dan lebih jauh lagi dapat mempengaruhi opini publik. 3. News (menciptakan berita) Menciptakan berita dan menyampaikan informasi kepada publik melalui press release, news letter, berita, bulletin, dan lain lain. 4. Community Involvement (kepedulian pada komunikasi) Mengadakan kontak sosial dengan kelompok masyarakat tertentu guna menjaga hubungan baik dengan pihak organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Public relations harus membuat program-program yang ditujukan untuk menciptakan keterlibatan komunitas atau masyarakat sekitarnya.
18 5. Inform or image (memberitahukan atau meraih citra) Informasi yang diberikan public relations terhadap masyarakat harus menarik perhatian dan diharapkan memperoleh tanggapan berupa citra positif. Media adalah mitra abadi public relations. Media butuh public relations sebagai sumber berita dan public relations butuh media sebagai sarana penyebar informasi serta pembentuk opini publik. 6. Lobbying and negotiation Keterampilan untuk melobi melalui pendekatan pribadi dan kemampuan bernegosiasi sangat diperlukan bagi seorang PR. Tujuan lobi adalah untuk mencapai kesepakatan atau memperoleh dukungan dari individu dan lembaga yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Keahlian ini tampak dibutuhkan misalnya pada saat terjadi krisis manajemen untuk mencapai kata sepakat di antara pihak yang bertikai. 7. Social Responsibility (tanggung jawab sosial) Memiliki tanggung jawab sosial dalam aktivitas public relations menunjukan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Hal ini akan meningkatkan citra perusahaan dimata publik. 2.1.5 Community Relations Saat ini perusahaan harus bisa bekerja sama sekaligus bersaing untuk mencapai keberhasilan. Sebuah oraganisasi menjadi bagian dari komunitas, menciptakan solusi
19 saling menguntungkan (win-win solutions) yang menghasilkan garis dasar yang lebih sehat serta membawa keuntungan bagi stakeholder dan masyarakat secara keseluruhan. Kunci bagi program community relations yang efektif adalah adanya tindakan yang positif dan bertanggung jawab secara social untuk membantu masyarakat sebagai bagian dari organisasi. Lattimore, Baskin, Heiman dan Elizabeth yang diterjemahkan oleh Daud, A (2010) mengatakan, community relations yang baik mampu membantu mengamankan apa yang dibutuhkan organisasi dari komunitas dan membantu menyediakan apa yang diharapkan oleh komunitas. Lebih dari itu, community relations membantu melindungi investasi organisasi, meningkatkan penjualan produk dan saham, memperbaiki iklim operasional umum, serta mengurangi biaya yang berhubungan dengan badan pemerintah. Community realtions yang positif bisa berdampak pada produktivitas pekerja ketika organisasi mensponsori program kesehatan dan pendidikan komunitas. Sikap komunitas yang menyenangkan juga akan mempengaruhi sikap pekerja terhadap organisasi. Program community relations terbaik adalah program yang mengalir secara alamiah dari sumber-sumber organisasi. Akan tetapi kejelasanan dari adanya saling berkepentingan antara organisasi dan komunitas, tidak mengimplikasikan bahwa community relations dapat dipraktikkan tanpa perencanaan dan eksekusi yang hari hati. Community relations yang efektif tidak terjadi begitu saja, juga bukan sebagai hasil yang tidak bisa dielakan dari organisasi yang berjalan dengan baik dan senantiasa memikirkan kepentingan umum. Seperti
20 semua aspek dari public relations, program community relations yang berhasil harus dibangun dalam struktur dan budaya organisasi. Community relations yang baik adalah sebuah kemitraan yang saling menguntungkan. Community relations merupakan sikap organisasi atau keadaan pikiran organisasi daripada proses atau praktik yang spesifik. 2.2
Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility sudah menjadi bagian dari investasi sebuah
perusahaan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar. CSR dapat menjadi jembatan yang kokoh sebagai penghubung antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Dalam implementasi CSR ini public relations mempunyai peran penting, baik secara internal maupun eksternal. Dalam konteks pembentukan citra perusahaan, PR terlibat di dalamnya, sejak fact finding, planning, communicating, hingga evaluation. Jadi ketika kita membicarakan CSR berarti kita juga membicarakan PR sebuah perusahaan, di mana CSR merupakan bagian dari community relations. Karena CSR pada dasarnya adalah kegiatan PR, maka langkah-langkah dalam proses PR pun mewarnai langkah-langkah CSR. Ketika kita membicarakan CSR berarti kita juga membicarakan PR sebuah organisasi, di mana CSR merupakan bagian dari community relations. Karena CSR pada dasarnya adalah kegiatan PR, maka langkah-langkah dalam proses PR pun mewarnai langkah-langkah CSR. Dengan menggunakan tahapan-tahapan dalam proses PR yang bersifat siklis, maka program dan kegiatan CSR juga dilakukan melalui pengumpulan fakta, perumusan masalah, perencanaan dan pemrograman, aksi dan komunikasi, serta evaluasi untuk mengetahui sikap publik terhadap organisasi.
21 2.2.1 Pengertian Corporate Social Responsibility The word business council for sustainable development (WBCSD), lembaga international yang berdiri tahun 1995 dalam publikasiya Making Good Business Sense mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai “Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”. Dalam bahasa bebas kurang lebih maksudnya adalah, komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroprasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Wibisono, Y. (2007:7). Versi lain mengenai CSR dilontarkan oleh World Bank. Lembaga keuangan global ini memandang CSR sebagai “the commitment of business to conrtibute to sustainable economic development working with amployees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.” Wibisono, Y. (2007:7). World Bank memandang CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan yang berkontribusi untuk pembaguan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan
22 SDM dan perwakilan perusahaan terhadap masyarakat sosial yang lebih besar dengan cara yang baik untuk bisnis dan baik untuk penembangan/pembangunan. 2.2.2 Tahap-tahap adopsi CSR Menurut Solihin, I. (2009:9) tahap tahap adopsi CSR dibagi empat tahap: 1. Pada tahap awal CSR lebih tertuju kepada pemilik perusahaan (pemegang saham/owners) dan manajer. Pada tahap ini pemimpin perusahaan akan mengedepankan kepentingan para pemegang saham melalui berbagai upaya untuk menggunakan sumber daya perusahaan seefisien mungkin dan melakukan maksimalisasi laba. 2. Pada tahap kedua, perusahaan mulai mengembangkan CSRnya kepada para pekerja. Pada tahap ini manajer perusahaan tidak hanya memerhatikan maksimalisasi laba, tetapi mereka mulai memberikan perhatian yang besar kepada sumber daya manusia. 3. Pada tahap ketiga, perusahaan mengembangkan CSR kepada para konstituen dalam suatu lingkungan yang spesifik dimana konstituen tersebut biasanya merupakan masyarakat setempat yang terkena dampak secara langusung oleh perusahaan di daerah tempat mereka tinggal. 4. Pada tahap keempat, perusahaan tidak hanya mengembangkan CSR kepada masyarakat setempat, melainkan mencakup pula masyarakat luas.
23 2.2.2 Reward bagi Perusahaan yang Menjalankan Program CSR Menurut Kartini, D. (2009:83), rewad atau manfaat yang dinikmati oleh perusahaan yang berinvestasi menggunakan program CSR adalah: Reward finansial bagi perusahaan: 1. Menurunkan biaya operasional perusahaan. 2. Meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar. 3. Menarik calon investor. 4. Pertumbuhan saham yang signifikan. 5. Membuat kesejahteraan karyawan lebih baik. 6. Mencegah resiko dari dampak sosial 7. Mencegah resiko dari dampak alam Reward non finansial bagi perusahaan: 1. Kepercayaan. 2. Kredibilitas. 3. Akuntabilitas. 4. Mengelola resiko bisnis secara lebih tanggap dan terperinci. 2.2.3 Strategi Corporate Social Responsibility Menurut Kartini, D (2008:47), dalam implementasi CSR dibutuhkan upaya dan strategi ekstra agar implementasi CSR dapat bejalan sesuai dengan ide dan konsep dasarnya: Strategi ekstra tersebut sebaiknya meliputi empat agenda utama, yakni:
24
1. Pedoman (guildelines) dan tata etika (codes of conduct). Guidelines atau pedoman sangat diperlukan dalam pelaksanaan strategi CSR oleh perusahaan. Dengan adanya pedoman ini, korporasi, pemerintah dan masyarakat paham mengenai ruang lingkup serta apa yang menjadi substansi CSR itu sendiri. 2. Sistem dan kebijakan manajemen korporat. CSR merupakan bagian dari sistem manajemen suatu perusahaan. Sekali lagi koporat yang sadar dampak jelas akan menjadikan CSR mereka sebagai bagian dari strategi perusahaan yang profitabel dimasa depan dan berdurasi jangka menengah sampai panjang. 3. Strategi kepemimpinan korporat dalam CSR. - Integrasi : Kepemimpinan yang visioner harus mengintegrasikan tanggung jawab perusahaannya ke struktur dan strategi bisnis dan itu harus dinyatakan secara jelas didalam nilai nilai dan prinsip-prinsip perusahaan - Inovasi : Kepemimpinan yang stratejik juga tidak hanya melihat pelaksanaan tanggung jawab perusahaannya dilihat dari sisi kepatuhan dan legal serta manajemen resiko, tetapi bagaimana menciptakan peluang baru dan nilai lebih dari CSR itu sendiri. - Accountability : Kepemimpinan didalam CSR wajib dan sadar membuat suatu skema komitmen terhadap publik yang direlevansikan dengan tujuan, prinsip dan kinerja perusahaan. Artinya perusahaan mempunyai suatu setting-an target dan jangka waktu yang ditujukan untuk mengeksekusi isu–isu stratejik yang berasal
25 dari para stakeholders mereka sendiri dan ekpektasi apa yang kira-kira diinginka oleh stkaeholders.
4. Komitmen dan kemitraan di antara stekholders. Stakeholder merupakan bagian strategis dalam pelaksanaan CSR. Perusahaan yang mampu bekerja sama dan memuaskan matriks stakeholders dengan skalaskala yang telah ditentukan akan menciptakan sistem kerja CSR yang efektif serta menguntungkan bagi setiap pihak. Pengidentifikasian stakeholder sangat penting sekali, oleh karena itu apabila stakeholder telah divalidasi sesuai dengan strategi perusahaan tentang CSR maka dari sana muncul program kerja.
2.2.4 Indikator kinerja kunci dalam implementasi CSR Menurut Kartini, D (2008:54) ada 8 indikator paling efektif yang besifat kualitatif dalam kinerja kunci implementasi CSR, yaitu: 1. Leadership (kepemimpinan). Program CSR dapat dikatakan berhasil jika mendapatkan dukungan dari top management perusahaan. Terdapat kesadaran filantropoik dari pimpinan yang menjadi dasar pelaksanaan program. 2. Proporsi bantuan. CSR dirancang bukan semata-mata pada kisaran anggaran saja, melakinkan juga pada tingkatan serapan maksimal, artinya apabila areanya luas, maka
26 anggarannya harus labih besar. Jadi tidak dapat dijadikan tolak ukur, apabila anggaran besar pasti menghasilkan program yang bagus. 3. Transparasi dan Akuntabilitas. Terdapat laporan tahunan (annual report). Mempunyai mekanisme audit sosial dan finansial dimana audit sosial terkait dengan pengujian sejauh mana programprogram CSR telah dapat ditujukan secara benar sesuai kebutuhan masyarakat, perusahaan mendapatkan umpan balik dari masyarakat secara benar dengan melakukan interview dengan para penerima manfaat. 4. Cakupan wilayah (coverage area). Terdapat identifikasi penerima manfaat secara tertib dan rasional berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan. 5. Perencanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi. Dalam perencanaan perlu ada jaminan untuk melibatkan multi-stkaeholder pada setiap siklus pelaksanaan proyek. Terdapat kesadaran untuk memperhatikan aspek-aspek lokalitas (local wisdom), pada saat perencanaan ada kontribusi, pemahaman dan penerimaan terhadap budaya-budaya lokal yang ada. Terdapat blue-print policy yang menjadi dasar pelaksanaan program. 6. Pelibatan stakeholder (stakeholder enggagement). Terdapat mekanisme koordinasi reguler dengan stakeholder, utamanya masyarakat. Terdapat mekanisme yang menjamin partisipasi masyarakat untuk dapat terlibat dalam siklus proyek. 7. Keberlanjutan (sustansibility).
27 Terjadi alih-peran dari korporat ke masyarakat. Tumbuhnya rasa memiliki (sense of belonging) program dan hasil program ada pada diri masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam menjaga dan memelihara program dengan baik. 8. Hasil nyata (outcome) Terdapat dokumentasi hasil yang menunjukan berkurangnya angka kesakitan dan kematian (dalam bidang kesehatan) atau berkurangnya angka buta huruf dan meningkatnya kemampuan SDM (dalam bidang pendidikan) atau parameter lainnya sesuai dengan bidang CSR yang dipilih oleh perusahaan. Terjadinya perubahan pola pikir masyarakat. Memberikan dampak ekonomi masyarakat yang dinamis dan terjadinya penguatan komunitas (community empowerment).
28 2.3 Kerangka Pikir peraturan mentri negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitran Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan
PT TelEkominkasi ,Tbk. BUMN
Indonesia
Strategi PR PT Telkom dalam program CSR pembinaan usaha kecil
Indikator kinerja kunci dalam implementasi CSR : 1. 2. 3. 4. 5.
Tahap-tahap penerapan CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom :
Leadership (kepemimpinan) Proporsi bantuan Transparasi dan Akuntabilitas Cakupan wilayah (coverage area) Perencanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi Pelibatan stakeholder Keberlanjutan (sustansibility) Hasil nyata (outcome)
6. 7. 8.
1.
2.
3.
4.
Tahap Perencanaan CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom Tahap implementasi CSR pembinaan usaha keci PT Telkom Tahap evaluasi CSR pembinaan usaha kecil PT Telkom Pelaporan CSR pembinaan usaha kecil PT Telkom
Program CSR dan strategi PR PT Telkom dalam menjalankan program pembinaan usaha kecil
TIDAK
Mengulang proses strategi PR dari awal
BERHASIL
Melakukan evaluasi dan perbaikan Mendapat reward finansial dan non finansial dari program CSR pembinaan usaha kecil bagi PT Telkom
BAB 3 INTI PENELITIAN 3.1 Sejarah PT TELKOM
Sejarah TELKOM berawal pada tahun 1856, tepatnya tanggal 23 Oktober 1856, yaitu pada saat pengoprasian telegrap elektromagnetik pertama di Indonesia yang menghubungkan antara Batavia (Jakarta) dengan Buitenzorg (Bogor) oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Selanjutnya pada tahun 1884, pemerintah colonial Belanda mendirikan perusahaan swasta yang menyediakan layanan pos dan telegrap domestik dan kemudian layanan telegrap internasional. Layanan telepon mulai diperkenalkan tahun 1882. Sampai dengan 1906, layanan telepon disediakan oleh perusahaan swasta dengan lisensi pemerintah selama 25 tahun. Pada 1906, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk lembaga pemerintah untuk mengendalikan seluruh layanan pos dan telekomunikasi di Indonesia. Pada 1961, sebagian besar dari layanan ini dialihkan kepada perusahaan milik negara. Pada pemisahan layanan pos dan telekomunikasi ke dalam dua perusahaan milik negara, yaitu PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi.
Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi dibagi menjadi dua perusahaan milik negara, yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang bergerak sebagai penyedia layanan telekomunikasi domestik dan internasional serta PT Industri Telekomunikasi Indonesia (“PT INTI”) yang bergerak sebagai pembuat perangkat telekomunikasi. Pada tahun 1980, bisnis telekomunikasi internasional diambil alih oleh 29
30 PT Indonesian Satellite Corporation (“Indosat”) yang baru saja dibentuk saat itu. Selanjutnya pada 1991, Perumtel mengalami perubahan status, yaitu menjadi perseroan terbatas milik negara dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, atau TELKOM. Sebelum tahun 1995, operasi bisnis TELKOM dibagi ke dalam dua belas wilayah operasi, yang dikenal sebagai wilayah telekomunikasi atau witel. Setiap witel bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aspek bisnis di wilayahnya masing-masing, mulai dari penyedia layanan telepon hingga manajemen dan keamanan properti. Pada tahun 1995, TELKOM merombak keduabelas witel menjadi tujuh divisi regional (Divisi I Sumatera; Divisi II Jakarta dan sekitarnya; Divisi III Jawa Barat; Divisi IV Jawa Tengah dan DI Yogyakarta; Divisi V Jawa Timur; Divisi VI Kalimantan; dan Divisi VII Indonesia bagian Timur) serta satu Divisi Network. Berdasarkan beberapa kesepakatan dengan mitra Kerja Sama Operasi (“KSO”). TELKOM menyepakati pengalihan hak untuk mengoperasikan lima dari tujuh divisi regional (Divisi Regional I, III, IV, VI dan VII) kepada konsorsium swasta . Dengan kesepakatan tersebut, mitra KSO akan mengelola dan mengoperasikan divisi regional untuk periode waktu tertentu, melaksanakan pembangunan sambungan telepon tidak bergerak dalam jumlah yang telah ditetapkan dan pada akhir periode kesepakatan, mengalihkan fasilitas telekomunikasi yang telah dibangun kepada TELKOM dengan kompensasi yang besarnya telah disepakati. Pendapatan dari KSO akan dibagi antara TELKOM dan mitra KSO. Setelah krisis ekonomi Asia melanda Indonesia yang dimulai pada pertengahan tahun 1997, beberapa mitra KSO mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada TELKOM. TELKOM dalam hal ini
31 mengakuisisi mitra-mitra KSO di Divisi Regional I, III dan VI serta menyesuaikan isi kesepakatan KSO dengan mitramitranya di Divisi Regional IV dan VII untuk memperoleh hak pengawasan pengambilan keputusan-keputusan keuangan dan operasional di regional yang bersangkutan. Pada tanggal 14 Nopember 1995, Pemerintah melakukan penjualan saham TELKOM melalui penawaran saham perdana (Initial Public Offering) di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (keduanya telah melebur menjadi Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2007). Saham TELKOM juga tercatat di NYSE dan LSE dalam bentuk American Depositary Shares (“ADS”) dan ditawarkan pada publik di Bursa Efek Tokyo dalam bentuk Public Offering Without Listing. TELKOM saat ini merupakan salah satu perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia, dengan nilai kapitalisasi diperkirakan mencapai sekitar Rp190.512,0 miliar per 31 Desember 2009. Pemerintah memiliki hak 52,47% dari keseluruhan saham TELKOM yang dikeluarkan dan beredar. Pemerintah juga memegang saham Dwiwarna TELKOM, yang memiliki hak suara khusus dan hak veto atas hal-hal tertentu. Kemudian pada tahun 1999, industri telekomunikasi mengalami perubahan signifikan . Undang- undang Telekomunikasi No. 36 (Undang- Undang Telekomunikasi) yang berlaku efektif pada bulan September 2000 merupakan pedoman yang mengatur reformasi industri telekomunikasi, termasuk liberalisasi industri , memfasilitasi masuknya pemain baru dan menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Reformasi yang dilakukan Pemerintah kemudian menghapus kepemilikan bersama TELKOM dan Indosat di sebagian besar perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kompetitif. Hasilnya, pada tahun 2001
32 TELKOM mengakuisisi 35,0% saham Indosat di Telkomsel yang menjadikan total saham TELKOM di Telkomsel menjadi sebesar 77,7%. sementara Indosat mengambil alih 22,5% saham TELKOM di Satelindo dan 37,7% saham TELKOM di Lintasarta. Pada tahun 2002, TELKOM menjual 12,7% sahamnya di Telkomsel kepada Singapore Telecom Mobile Pte Ltd (“SingTel Mobile”) sehingga kepemilikan saham TELKOM di Telkomsel berkurang menjadi 65,0%. Berdasarkan Undang- undang Telekomunikasi, pada tanggal 1 Agustus 2001, Pemerintah mengakhiri hak eksklusif TELKOM sebagai satusatunya penyelenggara layanan telepon tidak bergerak di Indonesia dan Indosat sebagai satu-satunya penyelenggara layanan Sambungan Langsung Internasional (“SLI”). Hak eksklusif TELKOM sebagai penyedia jasa sambungan telepon lokal maupun sambungan langsung jarak jauh internasional akhirnya dihapuskan pada bulan Agustus 2002 dan Agustus 2003. Pada tanggal 7 Juni 2004, TELKOM mulai meluncurkan layanan sambungan langsung international tidak bergerak. Pada 2005, TELKOM meluncurkan satelit TELKOM-2 untuk menggant ikan seluruh layanan transmisi satelitnya yang telah dilayani oleh satelit TELKOM sebelumnya, yaitu Palapa B-4. Selain itu, untuk menjadi transmisi backbone TELKOM, satelit TELKOM-2 akan mendukung
jaringan
telekomunikasi
nasional
untuk
memenuhi
kebutuhan
telekomunikasi di pedesaan dan multimedia. Oleh karenanya, TELKOM telah meluncurkan delapan satelit (termasuk Palapa-A1), yaitu Palapa-A2 (1997-1985), Palapa- B1 (1983-1992), Palapa B2P (1987- 1996), Palapa-B2R (1990-1999), Palapa-B4 (1992-2004), TELKOM-1 (1999-2008).
33 Seluruh satelit tersebut telah menjadi bagian sejarah pertelekomunikasian Indonesia. Untuk memelihara dan mempertahankan pertumbuhan kami di lingkungan industri yang kompetitif, TELKOM bertransformasi dar I perusahaan InfoComm menjadi perusahaan TIME (Telekomunikasi, Informasi, Media, Edutainment) dengan mempertahankan bisnis legacy dan mengembangkan bisnis new wave.
New TELKOM telah diperkenalkan kepada publik pada tanggal 23 Oktober 2009 bertepatan dengan ulang tahun TELKOM ke-153 yang menghadirkan tagline baru „the world in your hand‟ dan positioning baru „Life Confident‟. Dengan logo barunya, TELKOM berkomitmen untuk memberikan ke seluruh pelanggan TELKOM kepercayaan diri untuk menjalani kehidupan yang mereka pilih, sesuai dengan cara dan waktu mereka. 3.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan
Gambar 2. Struktur organisasi PT Telkom
34 3.1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Inisiatif Strategis PT TELKOM 3.1.2.1 Visi
Menjadi perusahaan InfoComm terkemuka di kawasan regional.
3.1.2.2 Misi
Menyediakan layanan InfoComm terpadu dan lengkap dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif.
Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia.
3.1.2.3 Tujuan Menciptakan posisi unggul dengan memperkokoh bisnis legacy & meningkatkan bisnis new wave untuk memperoleh 60% dari pendapatan industri pada tahun 2015. 3.1.2.4 Inisiatif Strategis 1. Mengoptimalkan layanan jaringan telepon tidak bergerak kabel / fixed wireline ("FWL"). 2. Memperkuat & mengembangkan bisnis jaringan tidak bergerak nirkabel / fixed wireless access ("FWA") dan mengelola portofolio nirkabel. 3. Melakukan investasi pada jaringan pita lebar (broadband). 4. Mengintegrasikan solusi enterprise dan berinvestasi di bisnis wholesale. 5. Mengintegrasikan Next Generation Network ("NGN"). 6. Mengembangkan layanan teknologi informasi. 7. Mengembangkan bisnis media dan edutainment. 8. Merampingkan portofolio anak perusahaan. 9. Menyelaraskan struktur bisnis dan pengelolaan portofolio. 10. Melakukan transformasi budaya perusahaan.
35 3.1.3 Program CSR PT Telkom Membuka laporan keberlanjutan 2008-nya, Telkom menyatakan dengan bernas bahwa “Semua perusahaan diharapkan untuk tidak hanya fokus dalam meningkatkan profit bagi kepentingan para pemegang saham, namun perusahaan juga diharapkan untuk menjadi warga korporasi yang baik, menciptakan nilai dan keuntungan bagi para stakeholder, termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, komunitas dan masyarakat luas di mana Telkom beroperasi.”
PT TELKOM merupakan BUMN yang kemudian CSRnya di atur oleh pemerintah dalam UU NO. 40 Tahun 2007. Undang-undang ini diundangkan secara resmi pada tanggal 16 Agustus 2007. Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1): Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Strategi dan kebijakan TELKOM CSR terintegrasi dalam satu Keputusan Direksi No. 41/PR000/SDM-20/2006. Keputusan ini menjadi landasan bagi pengelolaan CSR di TELKOM, yang memastikan bahwa implementasinya sejalan dengan visi dan misi perusahaan dan mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan konsisten dengan normanorma yang berlaku di masyarakat. Kebijakan strategi jangka panjang dan pengelolaan untuk TELKOM CSR telah ditetapkan dalam Skenario Strategi Korporasi dan juga telah dijelaskan dalam bentuk rencana tahunan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam Kontrak Pengelolaan untuk setiap kantor perusahaan, unit usaha, anak perusahaan dan perusahaan afiliasi.
36 Dukungan dari CSR TELKOM Ekonomi : 1. Menambah nilai bagi para stakeholder (pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemerintah, karyawan) dan mendukung pertumbuhan ekonomi bagi usaha kecil dengan: a. meningkatkan kualitas hidup para karyawan; b. memelihara kesetiaan dan kepercayaan pelanggan, pemasok dan investor; c. memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan d. menyediakan modal kerja dan pinjaman untuk investasi serta informasi untuk usaha kecil. 2. Mengambil peran aktif dalam menyediakan fasilitas telekomunikasi dan infrastruktur bagi masyarakat, terutama di daerah yang masih belum berkembang, dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur guna memudahkan akses untuk mendapatkan informasi. Sosial : 1. Mendukung peningkatan dari pendidikan masyarakat dengan menyediakan fasilitas dan ilmu terkait dengan pendidikan teknologi InfoComm. 2. Mendukung perbaikan kesehatan masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan, infrastruktur dan informasi kepada semua orang. 3. Mendukung perlindungan kebudayaan dan peradaban nasional dengan menyediakan fasilitas untukacara kebudayaan dan membangun/memperkuat karakter. Lingkungan : 4
Mengambil peran aktif dalam memelihara lingkungan dengan menyediakan bantuan dalam penghijauan kembali dan menciptakan jalur hijau.
5
Mengambil peran aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan bencana alam dengan menyediakan pertolongan bagi korban bencana.
37 TELKOM telah mengklasifikasikan program TELKOM CSR dalam 7 (tujuh) Pilar Program, yaitu: a. Pendidikan (Education), adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan baik skill, knowledge dan atitude bagi (masyarakat dan keluarga besar TELKOM Group). b. Kesehatan (Health), adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan Stakeholder (masyarakat dan keluarga besar TELKOM Group). c. Kebudayaan dan Keadaban (Culture of Civility), adalah kegiatan kepedulian untuk melestarikan dan membina budaya, seni, olah raga, agama, dan kegiatan kemasyarakatan
lainnya
dalam
upaya
mendukung
perusahaan
mengimplementasikan nilai-nilai Good Corporate Citizenship. d. Kemitraan (Partnership), adalah kegiatan yang memperat jalinan kemitraan dengan pihak ketiga baik di bidang produk maupun lainnya yang related maupun non-related dengan core bisnis TELKOM dan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak. e. Layanan
Umum
(Public
Service
Obligation),
adalah
kegiatan
untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi. f. Lingkungan (Environment), adalah kepedulian untuk meningkatkan kualitas lingkungan internal maupun eksternal perusahaan agar terjadi hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungannya. g. Bantuan Kemanusiaan dan Bencana Alam (Disaster and Rescue), adalah kegiatan untuk memberikan bantuan didalam penanggulangan bencana alam dan bencana kemanusiaan. Ketujuh pilar tersebut dikategorikan menjadi 4 program “Telkom Peduli”. 1. Pembinaan usaha kecil
38 Usaha kecil dan menengah sebagai penopang ekonomi nasional perlu mendapat dukungan dari Pemerintah.
Kegiatan TELKOM dalam rangka
pembinaan usaha kecil dan menengah.
2. Kegiatan Sosial Salah satu bukti tanggung jawab sosial TELKOM terhadap masyarakat adalah banyaknya kegiatan sosial yang dilakukannya. 3. Kegiatan Keagamaan Dalam rangka menyatu dengan masyarakat di sekitarnya, TELKOM secara berkesinambungan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan bersama masyarakat. 4. Kegiatan Pendidikan Budaya dan Olahraga Sebagai bagian dari masyarakat di sekitarnya, TELKOM juga berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan budaya dan olahraga yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri. 3.2 Prosedur yang Berlaku dalam PT Telkom 3.2.1 Tahap-tahap penerapan CSR Mengacu pada teori Wibisono, Y. (2007:126), salah satu cara mudah bagi perusahaan untuk mempraktikan dan mengembangkan program CSR adalah dengan mempelajarinya dari perusahaan lain yang dinilai relatif lebih suksesdalam implementasi program ini atau biasa disebut benchmarking. Sulit rasanya mencari best practice suatu program CSR, karena pasti tidak ada program yang secara koor diamini oeleh segenap perusahaan untuk di copy kemudian di
39 paste-kan diperusahaan lain tanpa adanya modifikasi yang diperlukan. Yang bisa dilakukan barangkali adalah mencoba untuk mengenali kerangka global dan mencari pendekatan mengenai prinsip prinsip dasar yang dipedomani untuk penerapan CSR secara umum. Beberapa diantaranya akan diuraikan dibawah ini. 1. Menyusun perencanaan program CSR. Secara umum, kita mengenal perencanaan terbagi menjadi perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Langkah langkah yang biasa ditempuh antara lain meliputi: a. Menetapkan Visi. Penetapan visi merupakan langkah penting dalam penyusunan program CSR, karena visi merupakan gambaran dari sesuatu yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. b. Memformulasikan Misi. Misi mendeskripsikan alasan mengapa perusahaan perlu melakukan program CSR. Misi mengembangkan harapan pada karyawan dan mengkomunikasikan pandangan umum dari perushanaan. Misi merupakan cara untuk mencapai visi yang diinginkan. c. Menetapkan tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir atau wujud kognkret dai sebuah visi. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan oleh perusahaan dan kapan akan diselesaikan dan sebaiknya diukur jika memungkinkan.
40 d. Menetapkan
kebijakan.
Kebijakan
perusahaan
merupakan
pedoman umum sebagai acuan pelaksanaan program CSR yang akan dijalankan. e. Merancang struktur organisasi. Pelaksanaan program CSR dapat ditempatkan pada posisi yang berbeda pada masing masing perusahaan. Sebagai kegiatan yang bersifat strategis, maka idelanya program CSR ditempatkan pada posisi struktur yang strategis dalam perusahaan. f. Menyediakan SDM. Keberhasilan pelaksanaan program CSR tidak dapat dilepaskan dari peranan SDM yang terlibat didalamnya. SDM merupakan aset perusahaan yang sangat berharga. SDM merupakan aktor penopang utama dalam pencapaian tujuan perusahaan. g. Merencanakan prograrm operasional. Program CSR sedapat mungkin diupayakan untuk: berbasis pada sumber daya lokal, berbasis pada pemberdayaan masyarakat, mengutamakan program yang berkelanjutan, dibuat berdasar perenanaan partisipatif, linked dengan core business plan perusahaan dan fokus pada bidang prioritas. h. Membagi wilayah. Agar lebih fokus pada sasaran, perusahaan dapat membuat pembagian wilayah. Dasar pembagian wilayah ini sangat fleksibel, bisa berdasar lokasi, dampak , jenis, ukuran dan dana yang disediakan perusahaan.
41 i.
Mengelola dana. Implementasi CSR sangat tergantung dari dana yang disediakan perusahaan. Yang lebih penting bila dana telah teralokasikan adalah pengelolaannya. Karena tanpa pengelolaan yang baik dana besar sekalipun yang dialokasikan tidak akan memberikan benefit yang optimal.
2. Implementasi program CSR. Implementasi program CSR yang dapat dikelola berdasarkan pola sebagai berikut: a. Program sentralisasi. Perusahaan sebagai pelaksana/penyelanggara utama kegiatan. Begitupun tempat, kegiatan berlangsung di areal perusahaan. b. Program desentralisasi. Kegiatan dilaksanakan diluar area perusahaan. Perusahaan berperan sebagai pendukung kegiatan tersebut abik dalam bentuk bantuan dana, material maupun sponsorship. c. Program kombinasi. Pola ini dapat dilakukan terutama untuk programprogram pemberdayaan masyarakat dimana inisiatif , pendanaan maupun pelaksanaan
kegiatan
dilakukan
secara
partisipatoris
dengan
benefeiciaries. Mekanisme. Mekanisme pelaksanaan program atau kegiatan CSR dapat dilakukan sebagai berikut: a. Bottom up procsess. Program berdasar atas permintaan beneficiaries yang kemudian dilakukan evaluasi oleh perusahaan.
42 b. Top down process. Program berdasar pada survey/pemerikasaan seksama oleh perusahaan, yang disepakati oleh beneficiaries. c. Partisipatif.
Program
dirancang
bersama
antara
peruhsaan
dan
beneficiaries. Self Managing VS Outsourcing. Ada dua pola yang umumnya digunakan perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR secara self managing. Yaitu pola keterlibatan secara langsung, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Bagi perusahaan yang melakukan outsourcing ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Pola pertama bermitra dengan pihak lain, instansi pemerintah, unversitas, media masa dan lain-lain. 3. Evaluasi program CSR. Langkah selanjutnya,
setelah program CSR
diimplementasikan adalah
mengevaluasi program evaluasi bisa dilakukan harian, bulnan, triwulan, semesteran atau tahunan, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Evaluasi biasanya memotret apa kekurangan pada penyelenggara kegiatan dan apa masalah yang muncul serta apa solusi yang akan diambil. d.
Ukuran keberhasilan.
Untuk melihat sejauh mana efektifitas program CSR diperlukan parameter atau indikator untuk mengukurnya. Yaitu indikator internal dan indikator eksternal. (a) Indikator internal. i.
Ukuran primer/kualitatif (M-A-O terpadu).
43 - Minimize .Meminimalkan perselisihan/ konflik/ potensi
konflik
antara
perusahaan
dengan
masyarakat dengan harapan terwujudnya hubungan yang hrmonis dan kondusif. - Asset. Asset perusahaan yang terdiri dari pemilik/ pimpinan perusahaah,
karyawan,
pabrik dan
fasilitas pendukungnya terjaga dan terpelihara dengan aman. -
Operational.
Seluruh
kegiatan
perusahaan
berjalan aman dan lancar. (2) Ukuran sekunder. - Tingkat penyaluran dan kolektibilitas (umumnya untuk PKBL BUMN) - Tingkat peningkatan kemandirian masyaakat secara ekonomis. (b) Indikator eksternal. i. Indikator ekonomi. - Tingkat pertambahan kualitas saran dan prasaran umum. - Tingkat peningkatan kemandirian masyarakat secara ekonomis.
44 -
Tingkat
peningkatan
kualitas
hidup
bagi
masyarakat secara berkelanjutan. ii. Indikator sosial. - Frekuensi terjadnya gejolak/konflik sosial. -
Tingkat
kualitas
hubungan
sosial
antara
perusahaan dengan masyarakat. - Tingkat kepuasan masyarakat (dilakukan dengan survey kepuasan 4. Reporting program CSR. Sebagai fase pamungkas perusahaan juga membuat laporan (reporting) sebagai fase pamungkasnya. Hal ini dimaksudkan agar selain bisa digunakan untuk bahan evaluasi, juga bisa menjadi alat komunikasi dengan shreholder dan stakeholdernya. 3.3 Metode Pengumpulan Data Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah Moleong, L (2010:6). Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa teknik atau metode pengumpulan data. Menurut Kriyantono (2006:91), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari: wawancara mendalam (intensive/depth interview), observasi atau pengamatan lapangan (field observation),
45 wawancara kelompok (focus group discussion), dan studi kasus (case study). Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam (intensive/depth interview) dan obesrvasi atau pengamatan lapangan (field observation) serta penelusuran dokumen.
3.3.1 Wawancara Mendalam Wawancara mendalam adalah teknik mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif. Selanjutnya, dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai hanya sekali) dengan informan (orang yang ingin peneliti ketahui/pahami dan akan diwawancarai beberapa kali). Karena itu wawancara mendalam disebut juga wawancara intensif (intensive-interview). Biasanya wawancara mendalam ini, pewanwancara relatif tidak mempunyai kontrol atas respon informan. Artinya informan bebas memberikan jawaban- jawaban yang lengkap, mendalam; bila perlu, tidak ada yang disembunyikan.
3.3.2 Observasi Lapangan Obeservasi lapangan atau pengamatan lapangan (field observation) adalah kegiatan yang setiap saat dilakukan, dengan kelengkapan pancaindra yang dimiliki. Selain dengan membaca koran, mendengarkan radio, menonton televisi atau berbicara dengan orang lain, kegiatan observasi merupakan salah satu kegiatan untuk memahami lingkungan. Namun tidak semua observasi bisa disebut sebagai suatu metode penelitian,
46 karena metode pengumpulan data melalui observasi memerlukan syarat-syarat tertentu bagi kegiatan pengumpulan data. Kriyantono (2006:10). Berikut syarat-syaratnya: - Observasi digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara sistematik. - Observasi harus berkaitan dengan penelitian yang telah ditetapkan. - Observasi yang dilakukan harus dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan posisi umum, bahwa dipaparkan sebagai suatu yang menarik perhatian. - Validitas dan realiabilitasnya dapat dicek dan dikontrol.
3.3.3 Dokumenter Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal hal yang pernah terjadi di waktu silam. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut dukumen dalam arti luas termasuk monumen, artefak, foto, tape, mikrofirm, CD, harddissk, dan sebagainya. Bungin, B. (2007:122)
3.4
Validitas data Validitas membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan
kenyataan, dan apakah penjelasan yang diberikan tentang dunia memang sesuai dengan
47 yang sebenarnya ada atau terjadi. Validitas dibedakan menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan validitas internal. Validitas internal merupakan ukuran kebenaran data yang diperoleh dengan instrumen, yakni apakah instrumen itu sungguh sungguh mengukur variabel yang sebenarnya, bila ternyata tidak, data yang diperoleh tidak sesuai dengan kebenaran seperti yang diharuskan dalam penelitian, dan dengan sendirinya hasil penelitian tidak dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, validitas internal menggambarkan konsep peneliti dengan konsep yang ada pada partisipan. Kelemahan validitas internal dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor, antara lain : perubahan waktu, situasi dan pematangan. Pengaruh pengamat/peneliti, seleksi dan regresi, mortalitas, kedangkalan kesimpulan. Validitas internal mengusahakan tercapainya aspek kebenaran atau the truth value hasil penelitian sehingga dapat dipercaya, atau menurut istilah penelitian naturalistik mempunyai credibility atau kredibilitas. Goenawan. E (2010:194-195). Peneliti melakukan validitas data dengan cara membandingkan mencek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
3.5
Analisis data Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman.
Menurut Miles dan Huberman ada tiga jenis kegiatan dalam analisis data. Ardianto. E (2010:233) :
48 1. Reduksi. Reduksi bukan sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan. Reduksi data terjadi secara berkelanjutan hingga laporan akhir. Bahkan sebelum data secara aktual dikumpulkan, reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti (sering tanpa kesadaran penuh). Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa bagian selanjutnya dar reduksi data (membuat rangkuman, membuat tema-tema, membuat gugus, membuat pemisahan-pemisahan, menulis memo-memo). 2. Model data (data display). Kita mendefinisikan model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif. 3. Penarikan/verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mecatat keteraturan, pola-pola, penjelasn, konfigurasi yang mungkin, alur sebabakibat, dan proporsi-proporsi.
3.6
Permasalahan yang ada Implementasi program CSR merukapan sebuah suatu tindakan sukarela, tidak ada kewajiban bahwa setiap perusahaan harus mengimplementasikan program CSR, menysihkan dan menyiapkan laba khusus untuk menjalankan program CSR. PT
49 Telkom yang merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mempunyai kewajiban untuk menyisihkan labanya sesuai dengan peraturan mentri negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitran Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, dengan Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen). Public relations harus dapat menjawab tantangan tersebut, PT Telkom harus siap menjalankan kewajibannya sebagai salah satu perusahaan BUMN yang wajib menjalankan program CSR program kemitraan dan program bina lingkungan. Menurut Wibisono, Y (2007:71-72) setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosa mutualisme untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat setidaknya licence to operate. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau menghindari konflik sosial. Dengan setidaknya terdapat tiga alasan tersebut, public relations PT Telkom harus dapat menjalankan program CSR khususnya program kemitraan dan program bina lingkungan dengan sungguh sungguh, bukan hanya sekedar pemenuhan kewajiban sebagai perusahaan BUMN, CSR yang dijalankan harus dapat memenuhi dan menjawab kebutuhan masyarakat dalam kemitraan dan pembinaannya, PR PT Telkom harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa program pembinaan usaha kecil
50 bukanlah pemanis atau kosmetik perusahaan, karena akan dapat berakibat buruk atau bumerang bagi PT Telkom apabila menjalankan program CSR pembinaan usaha kecil ini hanya sebagai pemenuhan kewajiban dan pelengkap saja. Program kemitraan (pembinaan usaha kecil) ini berhubungan langsung dengan masyarakat luar, dimana perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontibusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.
3.7
Alternatif Pemecahan Masalah Untuk dapat berinteraksi dan menjalin kemitraan yang baik dengan masyarakat, PR PT Telkom haruslah menjalankan program CSR ini dengan bekerja sama oleh banyak pihak terutama pihak luar khususnya pihak pemerintah dalam program CSR pembinaan usaha kecil ini, PT Telkom harus memiliki hubungan yang baik dengan bupati atau pemerintah daerah setempat dimana penerima bantuan modal atau penerima pelatihan berada, karena CSR berhubungan langsung dengan masyarakat luas dimana masyarakat yang lainpun dapat melihat dan menilai program CSR yang dilakukan oleh PT Telkom. PR PT Telkom harus dapat membuat pemahaman dan membuktikan kepada masyarakat dan pemerintah bahwa community development berbeda dengan CSR, CSR hanya menonjolkan aspek sosial semata, organisasi CSR hanya tempelan, CSR dianggap hanya untuk perusahaan besar saja, CSR dipisahkan dari bisnis inti perusahaan, CSR bukan untuk rantai pemasok, CSR dianggap tidak berkaitan dengan pelanggan, CSR menyebabkan penambahan biaya, CSR hanya
51 bersifat kosmetik bagi citra perusahaan, CSR sepenuhnya sukarela, dan CSR dianggap hanya ditujukan kepada pihak eksternal saja. Kunci utama dalam menjalankan program CSR adalah melakukan tahap tahap penerapan CSR dan memiliki indikator kinerja kerja kunci dalam implementasi program CSR. Guna mendapatkan hasil yang optimum dalam pelaksanaannya, dilakukan secara sinergi dengan TELKOM Group, Institusi atau perusahaan lain. PT Telkom harus yakin bahwa keberhasilan program CSR, memerlukan keterlibatan dan partisipasi seluruh lapisan atau elemen masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebagai perusahaan yang tumbuh dan beroperasi di tengahtengah masyarakat, PT Telkom mempunyai komitmen untuk senantiasa menjalin hubungan harmonis dengan lingkungan di wilayah usahanya dan pemangku kepentingan lainnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui serangkaian program yang berbasis pada tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Pada gilirannya, program CSR telah menjadi bagian penting dari strategi TELKOM untuk menciptakan sinergi dan hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat dan lingkungannya serta pemangku kepentingan lainnya. Makanya, TELKOM telah mencanangkan visi di bidang ini, yaitu “sebagai pelopor implementasi CSR di Asia”.
BAB 4
HASIL PENELITIAN 4.1
Penyajian Data Penelitian Dalam penelitan kualitatif ini, peneliti melakukan wawancara dan melakukan
observasi pada kantor PT Telkom cabang DIVISI ENTERPRISE SERVICES Gedung Chase Plaza, Lantai 22 Jl. Sudirman Kav.21 Jakarta 12910 Tel : (62-21) 386 6600, 386 0068 Fax : (62-21) 386 8400. 4.1.1 Pemilihan informan Dalam wawancara mendalam peran informan tetap menjadi sentral, walaupun kadang kadang informan berganti ganti. Tugas pewawancara adalah untuk tetap menjaga agar peran informan selalu dapat berfungsi sebagaimana perannya dalam proses sosial yang sebenarnya Bungin Burhan. (2010:109). Dalam penelitian ini peneliti memilih Harmon Yero/ 580808 yang menjabat Penanggung jawab CSR PT Telkom dengan SM KEMITRAAN dan Aep Sunarya / 570055 selaku pelaksana program pembinaan usaha kecil MGR CD AREA II DKI JAKARTA & BANTEN sebagai informan. Peneliti memilih orang orang tersebut diatas dikarenakan mereka merupakan orang yang tepat dan berkredibilitas dalam menjawab pertanyaan pertanyaan tentang CSR kemitraan kegiatan pembinan usaha kecil. Hal yang ditanyakan peneliti kepada Bapak Harmon Yana lebih kepada apa saja bentuk program kemitraan yang dilaksanakan PT Telkom, bagaimana pelakasanaannya 52
53 dan evaluasi program kemitraan. Dan kepada Bapak Aep unarya peneliti menanyakan hal hal seperti pihak pihak mana saja yang di ajak bekerja sama dalam program pembinaan usaha kecil, kendala kendala yang dihadapi dan upaya apa saja yang telah dilakukan PT Telkom untuk mengatasinya.
4.1.2
Observasi Obesrvasi yang dilakukan peneliti berupa pengamatan terhadap data data PT
Telkom tentang CSR kegiatan pembinaan usaha kecil. Peneliti juga mendatangi pameran produk PKBL BUMN 2011 yang diselenggarakan di hall A dan
hall B Jakarta
convention centre (JCC) pada 23 Maret 2011 sampai dengan 27 Maret 2011, kegiatan ini diselenggarakan atas dukungan kementrian BUMN. Dalam pemeran produk PKBL BUMN 2011, peneliti mengamati dan melihat produk produk dan hasil pelatihan dari mitra binaan program pembinaan usaha kecil. Peneliti juga melakukan praktek kerja magang serta pengamatan di kantor PT Telkomunikasi Indonesia, Tbk. Divisi Enterprise Services, gedung Chase Plaza, lantai 22 Jl. Sudirman Kav. 212 Jakarta. dari tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan 13 Mei 2011. Dimana dalam masa magang tersebut peneliti melihat langsung suasana kerja karyawan dan kinerja kerja dari SDM PT Telkom khususnya dalam divisi marketing communication.
4.1.3 Dokumen Data didapati melalui web resmi PT Telkom (www.telkom.co.id), dokumen pemerintah melalui web resmi (www.bumn.go.id ), data di server kantor PT Telkom, dokumen resmi intern PT Telkom berupa pengumuman, keputusan direksi dan laporan
54 rapat. Dokumen resmi ekstern berupa informasi informasi yang dikeluarkan lembaga pemerintah seperti buletin, majalah dan berita berita yang disiarkan ke media massa.
4.2
Pengolahan dan Pembahasan Terhadap Data Yang Terkumpul. Dengan semua data yang sudah terkumpul, peneliti menetapkan keabsahan data
degan cara membandingkan mencek ulang hasil wawancara dengan dokumen database PT Telkom itu sendiri, peneliti juga membandingkan hasil wawancara dengan observasi . 4.2.1 Tahap-tahap penerapan CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom Tahap perencanaan yang dilakukan PT Telkom adalah teknik yang sudah sesuai dengan karakteristik lingkungan dan masyarakatnya, tahap penerapan CSR pembinaan usaha kecil PT telkom yaitu ;
4.2.1.1 Tahap Perencanaan CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom
1. Menetapkan visi. Sebagai gambaran dari sesuatu yang ingin dicapai pada masa yang akan datang oleh program CSR PT Telkom. Visi :
Untuk menjadi pelopor dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di
Asia.
2. Memformulasikan misi. Misi mendiskripsikan alasan mengapa PT Telkom perlu melakukan program CSR. Misi yang dibuat bertujuan untuk mengembangkan harapan pada karyawan dan mengkomunikasikan pandangan umum dari
55 perusahaan. Misi menginformasikan siapa itu PT Telkom dan apa yang akan dilakukan oleh PT Telkom untuk mencapai visi yang diinginkan.
Misi :
Mengambil peran aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih cerdas melalui pendidikan teknologi InfoComm;
Mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup dalam kehidupan masyarakat;
Mengambil peran aktif dalam memelihara keseimbangan alam.
3. Menetapkan tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir atau wujud kongkret dari sebuah visi. PT Telkom menetapkan CSR merupakan investasi sosial perusahaan, CSR merupakan bagian dari strategi bisnis perusahaan, CSR merupakan bagian dari risk management, sehingga harus dikelola dengan profesional dan melibatkan banyak pihak yang ahli dibidangnya.
Membantu pengusaha kecil dan koperasi agar dapat berkembang dan mandiri
Meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap pembinaan lingkungan masyarakat
Mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
4. Menetapkan kebijakan.
56 Menimbang : a. bahwa pembentukan Organisasi Pusat Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (Community Development Center) yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor KD.51IPS150lCOPB003000012006 tanggal 13 September 2006, telah menjadi landasan dalam pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) secara terpusat yang diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien; b. bahwa Keputusan Direksi tersebut masih diperlukan penyempurnaan agar organisasi Community Development Center (CDC) rnampu secara efektif menjalankan peran dalam mewujudkan misi perusahaan sebagai good corporate citizenship dengan cara yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi; c. bahwa penyelarasan organisasi sebagaimana dimaksud pada butir b. di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Mengingat : a. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. yang telah diumumkan daiam Berita Negara R.1 Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 210, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 51 tanggal 27 Juni 2006 Tambahan Berita Negara R.I. No. 666; b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Februari 2007, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita
57 Acara RUPSLB nomor 16 dibuat oleh Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM; c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-5/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; d.
Keputusan
Direksi
Perusahaan
Perseroan
(Persero)
PT.
Telekornunikasi Indonesia, Tbk, nornor KD. 04/PS150/CTG- 10/2006 tanggal 13 Januari 2006, tentang Organisasi Kantor Perusahaan. Menetapkan : KEPUTUSAN DlREKSl PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. NOMOR : KD. 12. /PS 150/COPB0030000/2008.
Tentang Organisasi Pusat
Lingkungan (Community Development Centre)
Pengelolaan Program Bina
58 5. Merancang struktur organisasi Manajemen TELKOM CSR
BAGAN ORGANlSASl COMMUNITY DEVELOPMENT CENTER (CDC) Unit Bisnis
SGM. CDC Unit Bisnis
SM. kemitraan - Mgr. Dislribusi Pembinaan - Mgr. Evaluasi Analisa - Mgr. Pengelolaan Piutang
SM. Bina lingkungan
SM. Perencanaan dan pengendalian
- Mgr. Distribusi - Mgr. Analisa. Evaluasi Administrasi
- Mgr. Perencanaan Pengembangan - Mgr Pengelolaan Sistem lnformasi - Mgr. Performansi
SM. keuangan - Mgr. Anggaran - Mgr. Perbendaharaan - Mgr. Akuntansi
Manajer CD Area 01 s/d 07 Jalur koordinasi Jalur komando Gambar 3. Struktur organisasi community development centre. (Database PT Telkom 2009)
6. Menyediakan SDM Sumber Daya Manusia sebagai Kekuatan. Manajemen sangat menyadari, sumber daya manusia (SDM) memegang peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup perseroan. Karena itu, PT Telkom terus berusaha meningkatkan
59 kesejahteraan karyawan dan keluarganya, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta menjalin komunikasi yang akrab antara manajemen dan karyawan. Secara garis besar, pengembangan SDM PT Telkom tidak hanya difokuskan pada pemberian pelatihan dalam kerangka peningkatan ketrampilan dan profesionalisme, namun juga menyempurnakan struktur SDM secara keseluruhan yang disesuaikan dengan kebutuhan perseroan. Penyempurnaan struktur terutama dikaitkan dengan visi pengembangan SDM PT Telkom yang diarahkan kepada penciptaan pekerja yang profisien, profesional, berkomitmen,berdedikasi, dan berorientasi bisnis. PT Telkom mengidentifikasi keterampilan pokok SDM yang perlu dimiliki oleh pelaku CSR sebagai berikut : 1. Keterampilan berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain. 2. Keterampilan bekerja dengan atau didalam tim. 3. Keterampilan mengedukasi. 4. Keterampilan menyediakan sumberdaya yang diperlukan. 5. Keterampilan menulis. 6. Keterampilan memotivasi, membangun antusiasme dan menggerakan orang. 7. Keterampilan mengelola konflik. 8. Keterampilan melakukan advokasi. 9. Keterampilan melakukan presentasi didepan publik. 10. Keterampilan menggunakan media. 11. Keterampilan manajemen dan mengorganisasi.
60 12. Keterampilan melakukan riset/penelitian. Pengembangan SDM TELKOM disesuaikan dengan strategi bisnis yang didasarkan pada Corporate Strategic Scenario (“CSS”), Master Plan for Human Capital (“MPHC”), Training Needs Analysis (“TNA”), transformasi organisasi serta pertumbuhan keuangan perusahaan.
Pendidikan dan pelatihan karyawan di tahun 2009 difokuskan kepada:
Pengembangan kepemimpinan. Pembinaan karyawan yang berpotensi sebagai pemimpin dan berkinerja tinggi yang telah menunjukkan komitmen untuk memberikan yang terbaik dan berwawasan global;
Mendukung pencapaian corporate strategic goals. Dengan mengacu pada CSS dan business plan unit bisnis terkait;
Mengurangi kesenjangan kompetensi karyawan, melalui evaluasi kompetensi berbasis penilaian CBHRM.
Program pengembangan kepemimpinan disediakan dalam berbagai program:
Kepemimpinan Tingkat Dasar (Supervisory Leadership Fundamental , Supervi sory Leadership Functional);
Kepemimpinan Tingkat Menengah (Suspim 135 B, Public Leadership untuk Manajemen Madya); dan
Kepemimpinan Tingkat Senior (Suspim 135 A, Functional Leadership, Commander Training, Public Leadership untuk Manajemen Senior).
61 Pada tahun 2009, program pengembangan kompetensi diberikan kepada 39.637 karyawan yang terdiri dari program pengembangan kepemimpinan untuk 1.121 karyawan, program pengembangan fungsional untuk 38.372 karyawan, dan program pengembangan bakat untuk 144 karyawan.
Program pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kompetensi karyawan di bidang teknologi, pemasaran & manajemen telekomunikasi, informasi bisnis dan pengembangan new wave sejalan dengan visi kami menjadi market leader dalam bidang InfoComm. Berbagai kerja sama dengan lembaga terkemuka yang terkait dengan industri PT Telkom telah dilakukan untuk mendukung program pelatihan baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.
Pada tahun 2009, PT Telkom mengalokasikan dana Rp116,9 miliar untuk pelatihan dan pendidikan, atau rata-rata sebesar Rp2,95 juta per karyawan, berdasarkan jumlah karyawan yang menjalani pelatihan di tahun 2009, yang mencapai total 39.637 peserta dari total tenaga kerja perusahaan 23.154 karyawan.
Upaya lain untuk mengembangkan sumber daya manusia dilakukan melalui Knowledge Management, yaitu suatu fasilitas bagi setiap karyawan untuk bertukar ide, konsep dan informasi melalui artikel yang dapat diakses oleh semua karyawan.
The Dunamis Organization Service mengakui bahwa PT Telkom telah berhasil menerapkan fasilitas tersebut dalam mengelola perusahaan. Pada tanggal
62 15 Juli 2008, PT Telkom berhasil meraih peringkat ketiga Most Admired Knowledge Enterprise (“MAKE”) Award Indonesia, dan PT Telkom merupakan salah satu nominator dalam MAKE Award tingkat Asia pada tanggal 15 Oktober 2009 di Korea Selatan.
PT Telkom terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM-nya di masa mendatang melalui program perekrutan karyawan yang terarah dan strategis sesuai target yang dikembangkan oleh Assessment Service Center dan Talent Pool.
7. Merencanakan program operasional. Usaha Kecil TELKOM adalah Usaha Kecil dan Koperasi yang memenuhi 3 (tiga) kriteria utama, yaitu: Pertama, usaha Usaha Kecil mempunyai prospek untuk berkembang. Kedua, usaha Usaha Kecil dalam kondisi masih aktif beroperasi, dan Ketiga, Usaha Kecil benar-benar memerlukan dana untuk mengembangkan usahanya. Profil Usaha Kecil Usaha Kecil TELKOM mencakup usaha kecil dan koperasi yang memliki usaha di bidang industri dan kerajinan, perdagangan, pertanian,peternakan, jasa, perikanan dan perkebunan. Usaha Kecil TELKOM berada tersebar di 33 propinsi di Indonesia dengan komposisi per jenis bidang usaha sebagai berikut: Usaha perdagangan, Usaha di bidang jasa, Industri kecil dan kerajinan, Pertanian dan perkebunan, Peternakan dan perikanan, dan lain-lain Program Bantuan Pinjaman
63 TELKOM menyalurkan dana Program Kemitraan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: pinjaman lunak berbunga rendah dan hibah Dana hibah dibatasi penggunaannya hanya untuk kegiatan pelatihan dan pameran berbagai produk Usaha Kecil. Program Pembinaan Pelatihan dan Pembinaan Usaha Kecil Selain menyalurkan dana pinjaman lunak, PT Telkom melaksanakan pula Program Pelatihan bagi Usaha Kecil dan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian Usaha Kecil sehingga mampu mandiri, tumbuh dan berkembang menjadi pengusaha yang handal. Kegiatan pembinaan ini meliputi pelatihan dan penyuluhan, promosi, pameran dan evaluasi. 8. Membagi wilayah. Penyelenggaraan kegiatan CSR tersebar di seluruh daerah operasi PT Telkom. Pada tingkat pusat, kegiatan CSR berada di bawah pembinaan Wakil Direktur Utama yang dikoordinasikan oleh Head of Corporate Communication (HCC). Pada tingkat Divisi dan Unit Bisnis, proram CSR menjadi tanggungjawab Execuitive General Manager atau Kelapa Unit Bisnis. Pada tingkat Kandatel, aktivitas CSR menjadi tanggungjawab General Manager Kandatel. Sedangkan untuk anak Perusahaan, program CSR menjadi tanggungjawab pimpinan Perusahaan yang bersangkutan. 9. Mengelola dana. Dana yang dikeluarkan PT Telkom dalam menjalankan program CSR kegiatan kemitraan pembinaan usaha kecil ini berasal dari penyisihan laba Telkom setelah pajak sebesar 1% s.d 3 % digunakan sebagai dana hibah atau pinjaman kepada
64 bina mitraan. Penyaluran dilaksanakan berdasarkan proposal dari mitra binaan yang telah disetujui dan pemberian kepada calon mitra yang dicari sendiri oleh unit area cd. 4.2.1.2 Tahap Implementasi CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom Implementasi program CSR yang dikelola PT Telkom berdasarkan pola berikut : Program sentralisasi. Yaitu PT Telkom sebagai penyelenggara utama kegiatan CSR kemitraan pembinaan usaha kecil. Dimana kegiatan berlangsung di areal perusahaan pada tingkat pusat, tingkat divisi, tingkat kandatel dan anak perusahaan. Pada prakteknya pelaksanaan kegiatan program CSR kemitraan pambinaan usha kecil bekerja sama dengan pihak lain sepeti pihak pemerintah, dimana PT Telkom berhubungan dan di awasi langsung oleh BUMN, selain BUMN kerja sama PT Telkom dengan pihak pemerintah yaitu dengan Bupati daerah tiap tempat program dilaksanakan, untuk membantu dalam mendapatkan identitas yang asli dan pasti tentang calon mitra binaan PT Telkom. PT Telkom juga melakukan kerja sama dengan media massa, untuk peliputannya bekerja sama dengan SCTV. Mekanisme yang dilakukan PT Telkom dalam pelaksanaan program CSR kemitraan pembinaan usaha kecil adalah program dirancang berdasarkan pedoman dan pengawasan pemerintah (BUMN).
4.2.1.3 Tahap Evaluasi CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom Monitoring dan Evaluasi Mitra Binaan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan Mitra Binaan yang telah menerima bantuan
65 yang dilakukan secara periodik. Evaluasi Calon Mitra Binaan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan Calon Mitra Binaan yang akan diberi bantuan pinjaman.
Sebagai acuan dan tolak ukur keberhasilan dan ke-efektifitasan program CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom guna lebih meningkatkan efektivitas kegitan pembinaan, PT Telkom telah melaksanakan evaluasi kinerja Usaha Kecil maupun Progam Pemberdayaan Masyarakat. Evaluasi dilakukan antara lain melalui kegiatan survei untuk mendapatkan opini Usaha Kecil, yang dilakukan pengevaluasian secara konsisten dan berkala dengan mengevaluasi hasil usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat yang diberikan bantuan modal maupun pelatihan yang diserahkan kepada pihak PT Telkom secara berkelanjutan dan berkala (tahunan), laporan keuangan juga menjadi acuan evaluasi dari program CSR pembinaan usaha kecil.
Untuk melihat sejauh mana efektifitas program CSR diperlukan parameter atau indikator untuk mengukurnya. Yaitu indikator internal dan indikator eksternal. 1. Indikator internal
Ukuran primer.
Minimize, yaitu terwujudnya hubungan yang harmonis antara PT Telkom dengan mitra binaan maupun dengan masyarakat sekitar penerima program CSR kemitraan pembinaan usaha kecil.
Asset, aset aset PT Telkom seperti peimpinan perusahaan, karyawan, gedung, telepon umum, tiang telepon terjaga dan terpelihara dengan
66 aman, meskipun tidak semua telepon umum tersentuh akan keamanannya.
Operational seluruh kegiatan promosi dan transaksi bisnis PT Telkom berjalan lancar khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Ukuran sekunder.
Tingkat penyaluran dan kolektibilitas (Suatu pembayaran Pokok atua Bunga Pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat tata usaha bank berdasarkan
Surat
Keputusan
Direksi
Bank
Indonesia
No.32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998) berjalan lancar dan tertatur pada program CSR kemitraan pembinaan usaha kecil, terbukti dengan laporan tahunan yang terus mengalami peningkatan.
Tingkat complience atau pemenuhan pada aturan yang berlaku sudah dilakukan dengan maksimal, karena manggunakan dan berkerja sama dengan pihak pihak yang profesional di bidangnya.
2. Indikator eksternal
Indikator ekonomi. Terjadinya peningkatan kemandirian masyarakat dan menurunnya angka kemiskinan serta pengangguran pada masyarakat. Dan proses peningkatan tersebut diawasi oleh PT Telkom dengan adanya hubungan yang berkelanjutan dengan mitra binaan.
Indikator sosial. Meningkatnya kualitas hubungan sosial antara PT Telkom dengan masyarakat sekitar.
67 4.2.1.4 Pelaporan CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom Dalam rangka membangun sistem informasi yang baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai PT Telkom. Monitoring dan Evaluasi Mitra Binaan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan Mitra Binaan yang telah menerima bantuan yang dilakukan secara periodik. Pelaporan kegiatan CSR Pembinaan Usaha Kecil dapat dilihat oleh semua pihak baik pihak internal maupun eksternal, semua laporan tersebut dimuat dalam laporan berlanjut tahunan di website PT Telkom. Pelaporan juga diberiakn kepada pihak pemerintah dimana BUMN yang menjadi badan pengawas dan pelaksana CSR kemitraan. Reporting yang dilakukan PT Telkom bertujuan untuk kepentingan pihak internal dan eksternal, laporan berisi infrmasi mengenai aktivitas perusahaan terkait dengan aspek sosial dan lingkungan.
4.2.2 Indikator kinerja kunci dalam implementasi CSR Kegiatan Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom Menurut Kartini, D (2008:54) ada 8 indikator paling efektif yang besifat kualitatif dalam kinerja kunci implementasi CSR, yaitu: 1. Leadership (kepemimpinan). PT Telkom memperlakukan pimpinan sebagai karyawan sehingga harus tunduk, patuh dan melaksanakan etika yang telah digariskan oleh perusahaan.
68 Seorang pemimpin harus dapat menghargai ide yang baik dan prestasi kerja bawahannya. Sebagai Pembina, pemimpin harus berusaha meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bawahannya dalam rangka pengembangan potensi. Pemimpin di PT Telkom memiliki komitmen untuk menghormati hak dan kewajiban karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Bila terjadi pelanggaran oleh Direktur Utama dan/atau salah satu dari anggota direksi terhadap Etika Bisnis, kebijakan, atau prosedur yang berlaku, maka Direksi menetapkan atau menunjuk seseorang untuk menetapkan langkah-langkah tindakan/sanksi yang harus diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agar aturan etika tersebut dapat diterapkan secara efektif, maka TELKOM telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh karyawan. Karyawan TELKOM wajib menandatangani “Kontrak Komitmen” setelah yang bersangkutan membaca Buku Aturan Etika TELKOM sebagai pernyataan bahwa yang bersangkutan setuju dan berjanji akan menerapkan aturan etika tersebut di TELKOM. Bagi yang melanggar aturan etika akan dikenakan sangsi sesuai dengan bobot pelanggarannya, mulai dari teguran tertulis sampai pada diserahkan kepada yang berwajib khususnya bila menyangkut kerugian perusahaan yang material atau perkara kriminal. 2. Proporsi bantuan. Karena cakupan wilayah yang menyeluruh di seluruh kantor pusat, tingkat divisi, tingkat kandatel dan anak perusahaan, maka dana yang dikeluarkan pun sudah jelas terbagi dengan rata dan adil, yaitu berasal dari penyisihan laba Telkom setelah pajak sebesar 1% s.d 3 % digunakan sebagai dana hibah atau pinjaman
69 kepada bina mitraan. PT Telkom juga memiliki Hibah, yaitu pemberian bantuan yang diberikan kepada Mitra Binaan dalam bentuk Pendidikan, Pelatihan, Pemagangan, Pendampingan, Promosil Pameran dan Pengkajian, Penelitian, Riset untuk meningkatkan produ ktivitas Mitra Binaan. 3. Transparasi dan Akuntabilitas. Setiap tahunnya PT Telkom selalu menuliskan laporan tahunan program CSR maupun keuangnya di dalam website www.telkom.co.id, semua pihak dapat secara transparan dapat melihat hasil laporan tahunan tersebut. PT Telkom juga mempunyai Monitoring dan Evaluasi Mitra Binaan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan Mitra Binaan yang telah menerima bantuan yang dilakukan secara periodik. PT Telkom mendapatkan umpan balik dari masyarakat mitra binaan secara benar dengan melakukan interview dengan penerima mitra binaan. 4. Cakupan wilayah (coverage area). Penyelenggaraan kegiatan CSR tersebar di seluruh daerah operasi PT Telkom. Pada tingkat pusat, kegiatan CSR berada di bawah pembinaan Wakil Direktur Utama yang dikoordinasikan oleh Head of Corporate Communication (HCC). Pada tingkat Divisi dan Unit Bisnis, proram CSR menjadi tanggungjawab Execuitive General Manager atau Kelapa Unit Bisnis. Pada tingkat Kandatel, aktivitas CSR menjadi tanggungjawab General Manager Kandatel. Sedangkan untuk anak Perusahaan, program CSR menjadi tanggungjawab pimpinan Perusahaan yang bersangkutan. 5. Perencanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi.
70 PT Telkom meiliki Survey Calon Mitra Binaan, yaitu kegiatan penelitian terhadap Calon Mitra Binaan guna mendapatkan informasi mengenai kelayakan untuk ikut serta dalam Program Kemitraan, dan memiliki Mitra Binaan Relationship Officer atau disingkat dengan MRO adalah Tenaga Lepas yang direkrut untuk melakukan pencarian Calon Mitra Binaan, evaluasi, penyaluran, penagihan, monitoring, pelaporan dan penyediaan data base Calon Mitra Binaan Dalam perencanaan program CSR pembinaan usaha kecil, PT Telkom mendapatkan monitoring dai pihak pemerintah, yaitu BUMN dan bupati dalam pelaksanannya, program CSR pembinaan usaha kecil ini pun sudah berhasil mengurangi angka pengangguran di daerah mitra binaan, karena mitra binaan menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar. Untuk mendapatkan bantuan pelatihan maupun pinjaman PT Telkom sudah mempunyai peraturan yang jelas, Seperti sayarat dan kriteria Kriteria usaha kecil yang dapat menjadi mitra binaan adalah pertama memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tp tdk termasuk tanah & bangunan tempat usaha; kedua memiliki penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000/thn; ketiga telah melakukan kegiatan usaha min 1 thn; keempat berbentuk usaha perseorangan, badan usaha baik tdk berbadan hukum maupun badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; kelima usaha tersebut berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan / cabang perusahaan; dan terakhir adalah tidak sedang dalam pembinaan BUMN lain, berbentuk usaha. Dan Bantuan Pinjaman Khusus adalah bantuan pinjaman yang diberikan kepada Mitra Binaan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha
71 Mitra Binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan. 6. Pelibatan stakeholder. Program CSR pembinaan usaha kecil PT Telkom sudah sangat jelas dan pasti menjamin partisipasi masyarakat untuk dapat terlibat dalam siklus proyek. Selain pihak pemerintah dan media massa. Karena masyarakatlah penerima manfaat program CSR kemitraan pembinaan usaha kecil. 7. Keberlanjutan (sustansibility). Kegiatan CSR kegiatan pembinaan usaha kecil juga sudah mendapatkan hati dari masyarakat khususnya masyarakat penerima program kemitraan, terdapat rasa memiliki program dan hasil program pada diri masyarakat mitra binaan PT Telkom. 8. Hasil nyata (outcome). Untuk menampilkan hasil mitra binaannya PT Telkom selalu mengikut sertakan mitra binaannya dalam acara tahunan pameran kemitraan yang diadakan oleh BUMN.
PT
Telkom
menerima
Indonesian
CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY Award 2008 dari Menteri Sosial, PT Telkom meraih 6 kategori pada penghargaan tahunan Indonesian CSR Award 2008 di Jakarta, salah satunya adalah penghargaan Platinum, yaitu penghargaan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Direktur HCGA, Faisal Syam menerima penghargaan ini yang diserahkan langsung oleh Menteri Sosial RI, Bachtiar Chamsyah. TELKOM juga meraih penghargaan Gold di bidang sosial, Silver di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan, juara pertama di bidang sosial, ekonomi dan
72 lingkungan untuk TELKOM Divre I, serta juara kedua untuk bidang ekonomi sosial, dan lingkungan untuk TELKOM Divre V. 4.2.3 Kendala Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Corporate Social Responsibility kegiatan Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom Dari semua hasil wawancara dan observasi yang ada, maka dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa yang merupakan bentuk-bentuk dari kendala kendala yang dihadapi PT Telkom dalam implementasi CSR kegiatan pebinan usaha kecil adalah sebagai berikut: 1. Kurangnya pemerataan dampak program CSR kemitraan pembinaan usaha kecil, khususnya pada tingkat Kandatel dan anak Perusahaan. 2. Penyampaian informasi tentang program CSR kemitraan pembinaan usaha kecil yang masih sulit untuk didapatkan dan dijangkau dari pihak calon mitra binaan. 3. Kurang banyak menginformasikan kegiatan CSR kemitraan pembinaan usaha kecil dalam setiap kegiatan bisnis yang dilakukan PT Telkom. 4. Lemahnya kinerja tim pada level bawah dalam pelaksanaan program CSR pembinaan usaha kecil.
4.2.4 Upaya upaya yang sudah dilakukan untuk Menghadapi Kendala Kendala dalam Implementasi Corporate Social Responsibility Kegiatan Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom Upaya upaya yang dilakukan :
73 1. Melakukan pengawasan secara langsung dari pusat kepada tingkat kandatel dan anak perusahaan dan melakukan pendekatan yang baik dengan bupati setempat. 2. Melakukan kerja sama dengan mitra binaan yang sudah berhasil untuk membantu masyarakat pengusaha kecil lainnya untuk ikut bergabung. PT Telkom juga sudah melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk memberikan rujukan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelatihan maupun dana pinjaman untuk usahanya. 3. Melakukan penyebaran informasi secara mendetail seperti menginformasikan program CSR di setiap kegiatan bisnisnya, dengan menggunakan media massa televisi, koran, buletin kantor dan website resmi. 4. Memberikan pelatihan kembali dan pemahaman akan Visi dan Misi dan tujuan dari program CSR pembinaan usaha kecil, agar mendapatkan kesamaan pemahaman dalam melaksanakan program CSR pembinaan usaha kecil, diharapkan terciptanya peningkatan kinerja kerja pada level bawah.
4.3
Pembahasan Hasil Penelitian. TELKOM sebagai bagian dari masyarakat memiliki komitmen yang tinggi untuk
mendukung dan melaksanakan program CSR . Komitmen ini dipicu terutama oleh faktor faktor antara lain: adanya tuntutan lingkungan global dalam penerapan CSR, perubahan persepsi manajemen terkini bahwa CSR adalah bagian dari Good Corporate Governance, meningkatnya ekspektasi investor global terhadap implementasi CSR, dan mengantisipasi diterapkannya ISO 26000 pada tahun 2008. Atas dasar ini maka CSR di
74 TELKOM dijadikan sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan, dan untuk melaksanakannya, manajemen telah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Keputusan Direksi sebagai acuan dalam pengelolaan CSR di TELKOM.
Bagi TELKOM ada sebuah keyakinan kuat bahwa dengan melaksanakan CSR secara efektif akan diperoleh berbagai manfaat, seperti: meningkatkan daya saing, menciptakan peluang bisnis baru, menarik investor baru terutama yang peduli dengan praktek CSR, mempertahankan mitra bisnis yang berkualitas, terjalinnya kerjasa-ma dan hubungan yang baik dengan masyarakat lokal, dapat memperkuat dukungan pemerintah terhadap bisnis perusahaan, meningkatkan nama baik dan reputasi perusahaan, membuat karyawan memiliki rasa bangga dan rasa nyaman menjadi insan TELKOM, memudahkan untuk mendapatkan pendanaan berbiaya rendah terutama dari penyandang dana yang peduli dengan isu CSR, dan menghindari krisis akibat malpraktek CSR. Untuk menjalankan misi TELKOM CSR, manajemen telah merumuskan seperangkat azas atau prinsip-prinsip yang harus digunakan secara konsisten dalam penyelenggaraan TELKOM CSR, yaitu: 1. Keberpihakan kepada kepentingan masyarakat 2. Menjadi bagian strategi bisnis perusahaan 3. Berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat dan karyawan. 4. Bertindak secara etis dan beroperasi secara legal. Pola Penyelenggaraan TELKOM CSR Disadari bahwa CSR mencakup aspek yang luas dan melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Pada
75 prinsipnya, kegiatan CSR dikelola secara mandiri oleh PT Telkom. Namun demikian guna mendapatkan hasil yang optimum dalam pelaksanaannya, dilakukan secara sinergi dengan TELKOM Group, Institusi atau perusahaan lain. PT Telkom yakin bahwa keberhasilan program CSR, memerlukan keterlibatan dan partisipasi seluruh lapisan atau elemen masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebagai perusahaan yang tumbuh dan beroperasi di tengah-tengah masyarakat, PT Telkom mempunyai komitmen untuk senantiasa menjalin hubungan harmonis dengan lingkungan di wilayah usahanya dan pemangku kepentingan lainnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui serangkaian program yang berbasis pada tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Pada gilirannya, program CSR telah menjadi bagian penting dari strategi PT Telkom untuk menciptakan sinergi dan hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat dan lingkungannya serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, PT Telkom telah mencanangkan visi di bidang ini, yaitu “sebagai pelopor implementasi CSR di Asia”.
4.3.1 Pedoman Prilaku Etika yang harus dijunjung tinggi dalam implementasi CSR meliputi: Menjaga kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menghindari benturan kepentingan; Tidak menyelenggarakan kegiatan yang bertentangan etika dan norma yang berlaku di masyarakat ter-masuk mayarakat industri; Mendukung kompetisi atau persaingan usaha yang sehat; Menjauhi dan menghindari tindakan atau praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; Membangun keseimbangan lingkungan melalui program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Membangun hubungan harmonis dengan
76 pemangku kepentingan; Menerapkan fungsi pengendalian dan pengawasan pada setiap kegiatan. Tidak boleh berafiliasi degan kegiatan dan program golongan dan atau partai politik.
4.3.2 Pengorganisasian TELKOM CSR Penyelenggaraan kegiatan CSR tersebar di seluruh daerah operasi PT Telkom. Pada tingkat pusat, kegiatan CSR berada di bawah pembinaan Wakil Direktur Utama yang dikoordinasikan oleh Head of Corporate Communication (HCC). Pada tingkat Divisi dan Unit Bisnis, proram CSR menjadi tanggungjawab Execuitive General Manager atau Kelapa Unit Bisnis. Pada tingkat Kandatel, aktivitas CSR menjadi tanggungjawab General Manager Kandatel. Sedangkan untuk anak Perusahaan, program CSR menjadi tanggung jawab pimpinan Perusahaan yang bersangkutan.
4.3.3 Program Kemitraan dan Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 4.3.3.1 Sasaran Program Kemitraan pembinaan usaha kecil Sasaran program kemitraan PT Telkom dapat didefinisikan sebagai berikut: 1. Membantu pengusaha kecil dan koperasi agar dapat berkembang dan mandiri 2. Meningkatkan
kepedulian
perusahaan
terhadap
pembinaan
lingkungan
masyarakat 3. Mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Sasaran tersebut sejalan dengan MDG‟S khususnya masalah pengentasan kemiskinan yang juga menjadi perhatian PT Telkom. Dalam kaitan ini PT Telkom
77 menyiapkan dana untuk Program Kemitraan tahun 2006 sebesar Rp.79,3 Miliar, berasal dari penyisihan 1% deviden saham pemerintah, Sedangkan saldo dana tahun sebelumnya berjumlah Rp. 97,3 Miliar, berasal dari penyisihan 1% dari deviden pemerintah tahun buku 2003 dan 2004. Usaha Kecil TELKOM adalah Usaha Kecil dan Koperasi yang memenuhi 3 (tiga) kriteria utama, yaitu: Pertama, usaha Usaha Kecil mempunyai prospek untuk berkembang. Kedua, usaha Usaha Kecil dalam kondisi masih aktif beroperasi, dan Ketiga, Usaha Kecil benar-benar memerlukan dana untuk mengembangkan usahanya. Usaha Kecil TELKOM mencakup usaha kecil dan koperasi yang memliki usaha di bidang industri dan kerajinan, perdagangan, pertanian,peternakan, jasa, perikanan dan perkebunan. Usaha Kecil TELKOM berada tersebar di 33 propinsi di Indonesia dengan komposisi per jenis bidang usaha sebagai berikut:
Program Bantuan Pinjaman PT Telkom menyalurkan dana Program Kemitraan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: pinjaman lunak berbunga rendah dan hibah Dana hibah dibatasi penggunaannya hanya untuk kegiatan pelatihan dan pameran berbagai produk Usaha Kecil.Realisasi penyaluran dana tersebut untuk tahun 2006 adalah sebagai berikut: 1. Dana pinjaman berjumlah Rp 93,07 miliar atau 68,44 % dari target tahun 2006 sebesar Rp 136,00 milyar 2. Dana hibah sebesar Rp 3,68 miliar atau 15,35 % dari target 2006 sebesar Rp 24 miliar.
Program Pembinaan
78 Pelatihan dan Pembinaan Usaha Kecil Selain menyalurkan dana pinjaman lunak, PT Telkom melaksanakan pula Program Pelatihan bagi Usaha Kecil dan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian Usaha Kecil sehingga mampu mandiri, tumbuh dan berkembang menjadi pengusaha yang handal. Kegiatan pembinaan ini meliputi pelatihan dan penyuluhan, promosi, pameran dan evaluasi. Selama tahun 2006 telah dilaksanakan pelatihan untuk sebanyak 9.951 peserta dengan biaya sebesar Rp. 1.94 milyar,- dan kegiatan pameran sebanyak 251 kali dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1,74 miliar. Internet Hotspot UKM Jawa Timur Pada 7 Desember 2006 PT Telkom Divisi Regional V menyiapkan dukungan infrastruktur telekomunikasi berupa 100 satuan sambungan telepon untuk gerai-gerai yang membutuhkan selama pameran pada Jatim International Expo. Internet hotspot untuk membantu para pelaku UKM mengakses Internet. Survai Mitra Binaan, yaitu guna lebih meningkatkan efektivitas kegitan pembinaan, PT Telkom telah melaksanakan evaluasi kinerja Usaha Kecil maupun Progam Pemberdayaan Masyarakat. Evaluasi dilakukan antara lain melalui kegiatan survei untuk mendapatkan opini Usaha Kecil. Dari survei yang dilakukan pada tahun 2006 terungkap bahwa pembinaan yang paling dibutuhkan oleh Usaha Kecil adalah dalam bentuk: 1. Pelatihan sebesar 33 % 2. Promosi 21,2 % 3. Pendampingan 17,8 %
BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN 5.1
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa : 1. PR PT Telkom menjadikan kegiatan CSR Pembinaan usaha Kecil sebagai kegiatan bisnisnya lebih ke dalam menjaga hubungan baik dengan masyarkat, pemerintah dan pelanggannya. 2. Implementasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-5/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; telah dilakukan sesuai teori dengan baik oleh PR PT Telkom. 3. Peran ketua pelaksana CSR progam kemitraan dan penanggung jawab pembinaan usaha kecil kurang cepat dan tanggap dalam menghadapi kendala kendala yang dihadapi program pembinaan usaha kecil. 4. Terdapat hubungan antara tahap tahap penerapan CSR yang dilakukan oleh PT Telkom dengan reward finansial dan non finansial. 5. Kendala kendala yang dihadapai PR PT Telkom dalam impplementasi CSR pembinaan usaha kecil sudah ada pengajuan solusi atas kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapai pun tidak besar dan dapat berakbiat fatal apabila tidak ditindak lanjuti. Karena PT Telkom bekerja sama dengan para ahli dibidangnya dalam melaksdanakan program CSR pembinaan usaha kecil. 79
80 5.2
Saran
5.2.1 Saran Praktis Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diajukan kepada PT Telkom dalam pelaksanaan CSR pembinaan usaha kecil kemitraan adalah ; 1. Mencakup lebih luas lagi area binaan kemitraan. Memperbanyak kuota disetiap daerahnya. Dengan meratanya penyebaran program ini, khususnya di dearah Indonesia bagian Timur, dimana kantor cabang, kandatel ataupun anak perusahaan masih sedkit jumlahnya, maka reward yang didapatkan pun akan lebih menyeluruh. 2. Lebih banyak menggunakan media massa secara luas yang dapat menyentuh pelosok negri guna mandapatkan pemearataan program kemitraan pembinaan usaha kecil. Peran media massa sangat besar khususnya untuk masyarakat perdesaaan yang informasinya sangat sulit untuk masuk kesana. Para pengusaha kecil di perdesaan dapat tersentuh informasi tentang program CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom. 3. Lebih sering menyertakan dan mencamtumkan informasi tentang program CSR kemitraan pembinaan usaha kecil dalam setiap kegiatan bisnisnya, seperti promosi, pemasangan internet dan saluran telepon, dalam pameran yang produk PT Telkom. Karena dengan tersebarnya informasi tentang CSR pembinaan usaha kecil memudahkan masyarakat yang membutuhkan informasi tentang program kemitraan peminjaman dana lunak dan pelatihan yang di adakan PT Telkom. Masyarakat sekitar selain pengusaha kecil seperti pelanggan setia PT Telkom
81 pun dapat semakin setia dengan mengetahui adanya program CSR Pembinaan usaha kecil ini. 4. Memantau hasil dari pelatihan dan instruksi yang diberikan kepada karyawan level bawah, agar tersampaikannya pesan Visi,Misi dan Tujuan program CSR Pembinaan usaha kecil, sehingga karyawan level bawah pun menjadi lebih terampil dan terlatih sehingga dapat merasakan bagian dan tugasnya dalam program CSR pembinaan Usaha Kecil.
5.2.2 Saran Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membuat dan melaksanakan CSR khususnya pada bidang kemitraan dan pembinaan usaha kecil, sebab konsep-konsep yang digunakan untuk mendukung model yang telah dikemukakan oleh studi-studi sebelumnya. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi public relations PT Telkom dalam mengevaluasi program CSR Pembinaan Usaha Kecil. CSR sekarang ini sudah menjadi kegiatan bisnis yang penting karena menyangkut relasi antara perusahaan dengan masyarakat, pemerintah dan pemegang saham. CSR dapat menjadi senjata perusahaan khususnya Public relations dalam menjalin hubungan deangan komunitas. Untuk itu public relations harus dapat membuat program CSR yang dapat mempererat hubungan antara perusahaan atau organisasinya dengan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Adrdianto, E. 2010. Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif. Edisi Pertama. Bandung: Remaja Rosdakarya Bandung. Baskin, O. Heiman, S. Lattimore, D. Toth, E. diterjemahkan oleh Daud, A. 2010. Public Relations: Profesi dan Praktik. Edisi ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika. Bungin, B. 2007. Penelitian Kualitati: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hadi, N. 2011. Corporate Social Responsibility. Edisi pertama. Jakarta: Graha Ilmu. Kartini, D. 2009. Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia. Edisi pertama. Bandung: PT Refika Aditama. Kurnia, E. 2010. Komunikasi Dalam Pusaran Kompetisi. Edisi pertama. Jakarta: Penerbit Republika. Kriyantono, Rachmat. 2008. Public Relations Writing. Edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenada Group. Laermer, R. Prichinello, M. Alih bahasa oleh Hidayat, L. 2009. Full Frontal Public Relations. Edisi pertama. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Moleong, J. L. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. Nova, F. Crisis Public Relations.Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan. Edisi pertama. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Olii, H. 2007. Opini Publik. Edisi pertama. Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang. Oliver, Sandria. Alih bahasa oleh Purwanto, S. 2007. Strategi Public Reations. Edisi pertama. Jakarta: Erlangga. Ruslan, R. 2010. Manajemen Public Relations dan media Komunikasi.Edisi pertama. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Setyodarmodjo, S. 2003. Public Relations, Pengertian, Fungsi, dan Peranannya. Edisi kedua. Surabaya: Papyrus Surabaya. 82
83
Solihin, I. 2008. Corporate Social Responsibility, from Charity to Sustainability. Edisi pertama. Jakarta: Salemba Empat. Sutarso, W. 2010. Membina Buruh Menjadi Entrepreneur Melalui Program CSR. Edisi pertama. Tanggerang: Mutiara Buana. Wibisono, Y. 2007. Membedah Konsep & Aplikas CSR. Edisi pertama. Gresik: Fascho Publishing. Jurnal Brown, G.. (2011).
Corporate
Social
Responsibility:
What
is
it
good
for? ISHN, 45(5), 34,36. Retrieved May 31, 2011, from ABI/INFORM Trade & Industry. (Document ID: 2342901111). Lai, C., Chiu, C., Yang, C., & Pai, D.. (2010).
The
Effects
of
Corporate
Social
Responsibility on Brand Performance: The Mediating Effect of Industrial Brand Equity and Corporate Reputation. Journal of Business Ethics, 95(3), 457-469. Retrieved May 31, 2011, from ABI/INFORM Global. (Document ID: 2109673711).
Riwayat Hidup
Data Pribadi Nama
: Ady Kurnia Ibrahim
Jenis Kelamin
: Laki-laki
TTL
: Jakarta, 22 Februari 1988
Kewarganegaraan
: Indonesia
Status Perkawinan
: Belum Menikah
Tinggi, berat badan
: 194 cm, 102 kg
Agama
: Islam
Alamat
: Jl. Mairin No. 79 RT. 009 RW. 003 Ulujami Pesanggrahan Jakarta Selatan 12250
No. Telepon/HP
: (021) 5867289/ 082111470690
Email
:
[email protected]
Pendidikan Formal 1994-2000
: SDN 07 Pagi Jakarta
2000-2003
: SLTPN 161 Jakarta
2003;2006
: SMAN 108 Jakarta 84
85
2007- Sekarang
: Marketing Communication (Public Relations) of Bina Nusantara University Jakarta
Informal 2008-2009
: ILP, Group of English Course (calss of generan english)
Kemampuan 1. Dapat berkomunikasi secara persuasif. 2. Dapat melakukan kegiatan PR Writing. 3. Mampu mengoprasikan komputer (MS. Word, MS Excel, MS. Power Point) 4. Mampu berselancar di internet. Pengalaman kerja Praktek kerja magang di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Divisi Enterprise Jakarta. Periode : 21 Februari 2011 sampai dengan 13 Mei 2011 Status : Mahasiswa Mgang Divisi
: Marketing Communication
Uraian singkat pekerjaan : 1. Membantu mengarsipkan berita 2. Mengedit berita hasil peliputan. 3. Administrasi dokumen.
86 4. Inventarisasi laporan berita. 5. Mendata jadwal peliputan.
85
80
lxxxi
