-
108 -
MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA ============= S U R A T K E P U T U S A N Nomor : 004/Kp/III/1977. Tentang SUSUNAN, TUGAS DAN TATA KERJA DIREKSI PROYEK PUSPIPTEK ___________________ MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA/ PENANGGUNG JAWAB PROYEK PUSPIPTEK.
Menimbang
: bahwa dalam melaksanakan Keputusan Presiden R.I. No. 43 Tahun 1976 tentang Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Serpongm perlu segera menetapkan susunan, tugas dan tata cara kerja Direksi Proyek PUSPIPTEK.
Mengingat
: 1. Keputusan Presiden R.I. No.43 Tahun 1976 tentang Pembangunan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Serpong. 2. Keputusan Presiden R.I. No. 24/M Tahun 1977 tentang pengangkatan Direksi Proyek PUSPIPTEK.
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : Keputusan Menteri Negara Riset/Penanggung Jawab Proyek PUSPIPTEK tentang Susunan, Tugas dan Tata Kerja Direksi Proyek PUSPIPTEK. Pasal
1.
Kedudukan, tanggunga jawab, tugas pokok dan fungsi.
(1) Direksi Proyek PUSPIPTEK, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat Direksi, berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Riset/Penanggung jawab Proyek PUSPIPTEK. (2) Direksi mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a. Membantu Menteri Negara Riset/Penanggung Jawab Proyek PUSPIPTEK dalam pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan Proyek PUSPIPTEK sesuai dengan Rencana Induk dan Rencana Pentahapan yang telah disetujui Presiden R.I. b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan Proyek PUSPIPTEK. c. Membantu persiapan pengelolaan Kompleks PUSPIPTEK. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Direksi memPunyai fungsi : a. Menyelenggarakan hubungan dan kerjasama dengan Lem baga-lembaga Pemerintah Non Departemen yaitu : Lem baga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Atom Indoenesia (BATAN), Badan Koordinasi dan Pemetaan .........
-
109 -
dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), Lembaga Penebangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Biro Pusat Statistik (B.P.S.) yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut lem baga-lembaga. b. Menyelenggarakan hubungan dan kerjasama dengan instansi – instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan proyek PUSPIPTEK. c. Menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan badan-badan resmi dan badan-badan seasta asing yang ada hubungan dan bantuannya dengan pembangunan Proyek PUSPIPTEK. d. Menyelenggarakan hubungan dan ikatan-ikatan yang diperlukan dengan badan-badan swasta dalam pelaksanaan pembangunan proyek PUSPIPTEK. e. Menyusun dan menyelenggarakan suatu administrasi dan pengelolaan yang baik dalam melaksanakan pembangunan Proyek PUSPIPTEK. f. Menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian terhadap pe nyelidikan, perancangan dan pelaksanaan pembangunan Proyek PUSPIPTEK.
Pasal
2.
Susunan dan Tugas Direksi. Direksi.
(1) Direksi terdiri dari seorang Ketua yang disebut Ketua Direksi dan beberapa orang anggota yang masing-masing bertanggung jawab mengenai sesuatu bidang tugas Direksi dan disebut Direktur. (2) Bidang-bidang tugas Direksi dipertanggung jawabkan kepada: a. b. c. d.
Direktur Direktur Direktur Direktur
Perencanaan. Pembangunan. Umum. Keuangan.
(3) Kepada setiap Direktur diperbantukan beberapa Deputy Umum, Eksekutif Teknik dan apabila perlu staf tenaga akhli. (4) Kepada Direksi diperbantukan Satuan Tugas Pengelolaan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Riset/Penanggung Jawab Proyek PUSPIPTEK, yang ber – tugas mempersiapkan Pengelolaan Kompleks PUSPIPTEK di Serpong. (5) Apabila perlu pada Direksi dapat diperbantukan Penasehat Akhli. Pasal
3.
Direksi Bidang Perencanaan
(1) Direktur Perencanaan bertanggung jawab kepada Ketua Direksi dan mempunyai tugas pokok : a. Mengumpulkan rencana pembangunan Lembaga-lembaga dalam rangka mengisi pembangunan Proyek PUSPIPTEK.
b. mengolah..........
-
110 -
b. Mengolah rencana pembangunan Lembaga-lembaga kedalam data-data persyaratan teknis untuk Satuan Tugas Pengelolaan sebagai informasi dan Direksi bidang Pembangunan yang selanjutnya mengalihkannya ke dalam rancangan bangunan, rancangan sarana dan rancangan lingkungan yang memenuhi fungsi Lembaga-lem baga dan program pembangunan yang terpadu dengan rencana lembaga-lembaga. (2) Direktur Perencanaan dalam melaksanakan tugas pokonya mempunyai funsgsi : a. Menyelenggarakan hubungan dengan Lembaga-lembaga dalam mengikuti perkem bangan rencana lembaga-lembaga dan menyampaikan input perkembangan proyek PUSPIPTEK kepada Lembaga-lembaga. b. Menunjang kegiatan Direksi Bidang Pembangunan dan Satuan Tugas Pengelola an dengan menyediakan data teroleh sebagai input rancangan bangunan,ran cangan sarana dan rancangan lingkungan serta program pembangunannya. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut ayat (1) dan (2), Direktur Perencanaan dibantu oleh suatu staf ahli yang terdiri dari wakilwakil Lembaga-lembaga dan beberapa Deputi Urusan yaitu : a.Deputy Urusan Fasilitas Penelitian dan Pengembangan yang bertugas mengum pulkan, mengolah dan menyajikan data-data fasilitas penelitian an pengem bangan. b. Deputy Urusan Fasilitas Sarana yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data-data fasilitas sarana. c. Deputy Urusan Pelayanan Umum, Perkantoran dan Pemukiman yang bertugas me ngumpulkan, mengolah dan menyajikan data-data fasilitas pelayanan umum, perkantoran dan pemukiman. (4) Dalam melaksanakan tugasnya Deputi Urusan memperhatikan petunjuk2 dan bertanggung jawab kepada Direktur Perencanaan. Pasal
4.
Direksi Bidang Pembangunan
(1) Direktur Pembangunan bertanggunga jawab kepada Ketua Direksi dan mempunyai tugas pokok mengendalikan pelaksanaan pembangunan proyek mulai tahap Penyelidikan (Survey) dan Perancangan (Design) sampai dengan Pelaksanaan Pembangunan (Contruction). (2) Direktur Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokonya mempunyai tugas : a. Mengendalikan kegiatan-kegiatan konsorsium/Konsultan dalam tahap-tahap tahap penyelidikan, perancangan dan Pelaksanaan Pembangunan. b. Menunjang kegiatan Direksi Bidang Perencanaan dalam Penyusunan “input” perencanaan. c. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan pentahapan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut ayat (1) dan (2), Direk tur Pembangunan dibantu oelh beberapa orang Deputy Urusan yaitu : a. Deputy Urusan Pengendalian Teknik yang bertugas mengendalikan secara tek nis administratip dalam tahapan-tahapan penyelidikan (survey & investiga tion), perancangan (design) dan pelaksanaan (construction). b. Deputy Urusan Pengendalian MIS (Management & Information System) yang bertugas memonitor jalannya proyek dan menyajikan sistem informasi yang diperlukan.
(4) Dalam .............
-
111 -
(4). Dalam melaksanakan tugasnya, Deputy Urusan memperhatikan petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Pembangunan. Pasal
5.
Eksekutif Tehnik. (1). Untuk melaksanakan kebijaksanaan dan keputusan Direksi yang Berhubungan dengan kegiatan pembangunan fisik Proyek PUSPITEK, kepada Direksi diperbantukan Eksekutif Tehnik, yaitu : a. Eksekutip Tehnik I, yang bertugas melaksanakan kebijaksanaan dan keputusan Direksi yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan didalam tahapan Penyelidikan (Survey and Investigation) dan tahapan Perancangan (Design). b. Eksekutif Teknik II, yang bertugas melaksanakan kebijaksa naan dan keputusan Direksi yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan. (2). Dalam melaksanakan tugasnya Eksekutif Teknik I dan Eksekutif Teknik II bekerjasama secara erat dan sesuai, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Direktur Pembangunan. (3). Eksekutif Teknik bertanggung jawab kepada Direksi. (4). Apabila perlu kepada Eksekutif Teknik dapat diperbantukan Asisten2 sesuai dengan kebutuhan.
Pasal
6.
Direksi Bidang Umum. (1). Direktur Umum Bertanggung jawab kepada Ketua Direksi dan mempunyai tugas pokok membina, mengkoordinir dan mengendalikan penyelenggaraan ketatalaksanaan, kelembagaan dan tugas-tugas administrasi Proyek PUSPIPTEK. (2). Direktur umum dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai Fungsi : a. Membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kerjasama koordinasi dan synkronisasi dari seluruh ketatalaksanaan dan kelembagaan proyek. b. Membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan. c. Membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan hubungan masyarakat. d. Membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan bantuan dan pengamanan hokum bagi hubungan-hubungan dan kaitan-kaitan proyek dengan pihak-pihak luar. e. Membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas-tugas bantuan bagi pelaksanaan hubugnan luar negeri dan kerjasama teknik. f. Membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi bagi seluruh unit organisasi dalam ling kungan Proyek PUSPIPTEK. (3) Untuk………..
-
112 -
(3). Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut ayat (1) dan Ayat (2), Direktur umum dibantu oleh beberapa Deputy Urusan yaItu : a. Deputy Urusan Hukum yang bertugas membantu penyelenggaraan bantuan serta pengamanan hokum bagi hubungan-hubungan dan kaitan-kaitan proyek dengan pihak luar. b. Deputy Urusan Hubungan Masyarakat yang bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyuluhan dan penerangan masyarakat. c. Deputy Urusan Administrasi Kepegawaian proyek yang bertugas menyelenggarakan pembinaan administrasi kepegawaian proyek dan lain-lain tugas administrasi. d. Deputy Urusan Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Teknik yang bertugas membantu pelaksanaan hubungan luar negeri dan kerjasa ma Teknik. (4)
Dalam melaksanakan tugasnya Deputy Urusan memperhatikan petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada Direksi Umum.
Pasal
7.
Sekretariat Proyek. (1)
Sekretariat Proyek berada dibawah pembinaan serta pengendalian Direktur Umum dan dipimpin oleh seorang Sekretariat Proyek.
(2)
Sekretaris Proyek mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha, urusan dalam dan lain-lain pelayanan administrasi yang menunjang seluruh kegiatan Direksi dan unit-unit lainnya dalam lingkungan Proyek PUSPIPTEK.
(3)
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Proyek memperhatikan petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Umum.
(4)
Sekretaris Proyek terdiri dari beberapa bagian yang masing2 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Proyek,yaitu : a. Bagian Tata Usaha bertugas menyelenggarakan urusan-urusan surat-menyurat, pengetikan, reproduksi, agenda, arsip, ekspedisi dan lain-lain tugas tata-usaha. b. Bagian Perawatan dan Pemeliharaan bertugas menyelenggarakan, urusan dalam, pengadaan perawatan pemeliharaan perlengkapan, tata-tertib serta keamanan, angkutan dan lain-lain tugas urusan dalam. Pasal
8.
Direksi Bidang Keuangan (1)
Direktur Keuangan bertanggung jawabnkepada ketua Direksi dan mempunyai tugas pokok membina dan mengandalkan keuangan proyek.
(2)
Direktur Keuangan dalam melaksanakan tugas pokonya mempunyai Fungsi : a. menyelenggarakan perencanaan keuangan.
b. menyelenggarakan…………
-
113 -
b. menyelenggarakan pengendalian terhadap penggunaan anggaran proyek. c. membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyeleng garaan inventarisasi harta kekayaan proyek. d. menyelenggarakan hubungan dengan lembaga2 dan instansi2 yang ada hubungannya dengan keuangan proyek.
(3)
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut ayat (1) dan (2), Direktur Keuangan dibantu oleh beberapa Deputy Urusan yaitu : a. Deputy Urusan Perencanaan yang mempunyai tugas : 1. Mengumpulkan dan mengolah laporan perkembangan penggunaan keuangan dalam pelaksanaan perkembangan proyek 2. Membuat perencanaan sebagai dasar pembuatan anggaran Proyek. b. Deputy Urusan Pemeriksaan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan keuangan didalam pelaksanaan pembangunan Proyek. c. Deputy Urusan Pengelolaan dan evaluasi Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha keuangan, penilaian, laporan dan dokumentasi.
(1)
Pasal 9. Bendaharawan Bendaharawan Proyek adalah pemegang kas proyek yang bertugas Menyelenggarakan penerimaan, pengeluaran, penyimpanan pembukuan dan pertanggungan jawab administrasi keuangan proyek.
(2)
Dalam melaksanakan tugasnya Bendaharawan Proyek berada dibaPengawasan dan pengendalian Direktur Keuangan.
(3)
Bendaharawan Proyek bertanggung jawab kepada Pimpinan Proyek/ Ketua Direksi.
Pasal
10.
Satuan Tugas Pengelolaan Kompleks.
(1)
Satuan Tugas Pengelolaan Kompleks PUSPIPTEK dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh beberapa orang Assisten, dan petugaspetugas lain sesuai dengan kebutuhan.
(2)
Kepala Satuan Tugas Pengelolaan Kompleks bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Proyek dan dalam pelaksanaan tugastugasnya bekerjasama dengan Direksi Proyek PUSPIPTEK.
(3)
Satuan Tugas Proyek mempunyai tugas pokok : a. Mengumpulkan data kebutuhan pengelolaan b. Menyusun organisasi pengelolaan. c. Mengadakan kerjasama dengan Konsultan dan pihak-pihak luar yang ada hubungannya dengan pengelolaan kompleks. d. Menerapkan organisasi pengelolaan kepada tahap-tahap permulaan. e. Membina penyempurnaan organisasi dan pengisiannya agar Sinkron dengan perkembangan PUSPIPTEK.
(4) Satuan……………….
-
(4)
114 -
Satuan Tugas Pengelolaan dalam melakukan tugasnya mempunyai fungsi mempersiapkan dan menerapkan serta pola pengelolaan lengkap dengan tenaga kerja dan sarana-sarana yang dibutuhkan dengan cara kerjasama dengan Direksi Proyek PUSPIPTEK, untuk : a. menetapkan dasar-dasar kebutuhan b. mengikuti perkembangan fisik PUSPIPTEK c. mempersiapkan data-data relevan yang akan digunakan dalam pemeliharaan sarana fisik. d. menyelenggarakan kerjasama dengan Konsultan dan pihak-pihak luar. e. mempelajari pola-pola pembiayaan dan kemungkinan-kemungkinannya f. menyelenggarakan seleksi-seleksi dan latihan-latihan tenaga kerja yang dibutuhkan
(5)
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, ayat (3) dan (4) Kepala Satuan Tugas Pengelolaan dibanatu oleh Asisten Bidang : a. Asisten Bidang Sistim Organisasi dan pemeliharaan bertugas menyelenggarakan penyusunan sistim-sistim dan organisasi pengelolaan yang meliputi semua tugas pemeliharaan. b. Asisten Bidang Keamanan bertugas dalam penyelenggaraan sistim keamanan. c. Asisten Bidang Umum. Pasal
11.
Pokok-Pokok Tata Kerja
1). Ketua Direksi bertanggung jawab atas semua kegiatan Direksi dan unitunit proyek lainnya, baik kedalam maupun keluar. 2). Anggota-anggota Direksi memelihara hubungan serta kerjasama yang baik dan saling bantu membantu dalam pelaksanaan tugas bersama membantu Ketua Direksi 3). Anggota-anggota Direksi dan Unit-unit proyek lainnya menyelenggarakan hubungan tugas keluar dan kedalam dalam batas kewenangan tugas masing masing. 4). Semua Bidang dan Unit-unit proyek lainnya dapat langsung berhubungan Dengan Sekretaris Proyek mengenai urutan tata usahan dan tugas-tugas Urusan dalam yang diperlukan. Dalam mengambil keputusan, Sekretaris Proyek memperhatikan ketentuan pasal 6 ayat (3) keputusan ini. 5).
Anggota-anggota Direksi menyimpulkan laporan-laporan lisan dan tertulis mengenai pelaksanaan tugas masing-masing kepada Ketua Direksi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Direksi.
6).
Direksi Proyek dan Satuan Tugas Pengelolaan menyampaikan laporan-laPoran berkala kepada Penanggung Jawab Proyek mengenai perkembangan Pembangunan, dan perkembangan sistim pengelolaan.
7).
Perjanjian-perjanjian dan Ikatan-ikatan dengan pihak luar yang berhubungan dengan pembangunan proyek, dilakukan oleh Direksi berdasarkan Peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari Penanggung Jawab Proyek, Penandatanganan perjanjianperjanjian dan ikatan-ikatan tersebut dilakukan oleh Ketua Direksi.
Pasal
12. …………
-
115 -
Pasal
12.
Tata Kerja selanjutnya dari Direksi dan unit-unit proyek lainnya diatur lebih lanjut oleh Ketua Direksi.
Pasal
13.
B i a y a. Semua kegiatan Proyek dibiayai dengan Anggaran Proyek sesuai dengan keten tuan-ketentuan pembiayaan yang berlaku.
Pasal
14
Rapat-Rapat (1). Direksi menyelenggarakan rapat-rapat Direksi dan rapat-rapat lainnya. (2). Rapat-rapat Direksi dipimpin oleh Ketua Direksi. (3). Rapat-rapat lainnya dipimpin oleh Ketua Direksi atau Wakil yang di – tunjuk olehnya. (4). Rapat-rapat Direksi dihadiri oleh semua anggota Direksi dan Kepala Satuan Tugas Pengelolaan. (5). Sekretaris Proyek bertugas menyelenggarakan rapat-rapat Direksi dan rapat lainnya dan mengadakan pencatatan (notulen) dari rapat-rapat tersebut. Pasal
15.
Pengangkatan dan Pemberhentian (1). Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Anggota Direksi dilakukan oleh Presiden R.I. (2). Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan Tugas Pengelolaan dilakukan oleh Penanggung Jawab Proyek. (3). Pengangkatan dan Pemberhentian para Deputy Urusan, Staf Ahli, Sekretaris Proyek dilakukan oleh Penanggung Jawab Proyek atas usul Direksi. (4). Pengangkatan dan Pemberhentian pegawai-pegawai proyek lainnya dilakukan oleh Ketua Direksi.
Pasal
16.
Lain – Lain. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Riset/Penanggung Jawab Proyek.
Pasal
17.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Dikeluarkan di : J a k a r t a. Pada tanggal : 18 Maret 1977. ___________________________________ MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA/ PENANGGUNG JAWAB PROYEK PUSPIPTEK. t.t.d.
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO. Salinan : ……………….
-
116 -
Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Yth. Bapak Presiden R.I. (sebagai laporan) 2. Yth. Penasehat/Pengawas Proyek : - Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS - Menteri Negara PAN/Wakil Ketua BAPPENAS - Menteri Sekretaris Negara - Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik - Menteri Dalam Negeri 3. Yth. Para Ketua, LIPI, LAPAN, BAKOSURTANAL, B.P.S. dan Dirjen BATAN 4. Direksi Proyek PUSPIPTEK dan Kepala Satuan Tugas Pengelolaan Proyek
- ms –
-
117 -
