KATA PENGANTAR Dalam
rangka
menyediakan
benih
varietas
unggul
bersertifikat padi dan kedelai guna memenuhi kebutuhan benih untuk pelaksanaan budidaya tanaman pangan secara
nasional,
penyediaan
Pemerintah
benih
penyalurannya
bersubsidi
ditugaskan
telah
memprogramkan
yang
kepada
penjualan BUMN
dan
pelaksana
subsidi benih untuk benih padi (inbrida dan hibrida), dan benih kedelai. Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2017 ini merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik
di
pusat
pelaksanaan,
maupun penjualan
di dan
tingkat
daerah
penyaluran
untuk benih
bersubsidi, sehingga dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jakarta, 3 Januari 2017 Direktur Jenderal Tanaman Pangan,
HASIL SEMBIRING NIP 196002101988031001
i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ..................................................... DAFTAR ISI ................................................................ DAFTAR TABEL .......................................................... DAFTAR LAMPIRAN ................................................... KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN NOMOR 10/KPA/SK.310/C/1/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2017 ......................................... I.
PENDAHULUAN ................................................... A. Latar Belakang .............................................. B. Maksud dan Tujuan ...................................... C. Sasaran ........................................................ D. Ruang Lingkup .............................................. E. Pengertian ..................................................... F. Indikator Keberhasilan .................................. G. BUMN Pelaksana Subsidi Benih ....................
II.
PERENCANAAN, KRITERIA DAN PROSEDUR PENETAPAN PETANI/KELOMPOK TANI, SPESIFIKASI TEKNIS DAN REALOKASI BENIH BERSUBSIDI ....................................................... A. Perencanaan Kebutuhan ............................... B. Kriteria dan Prosedur Penetapan Petani/ Kelompok Tani Pembeli Benih Bersubsidi ...... C. Spesifikasi Teknis ......................................... D. Realokasi Benih Bersubsidi ...........................
i iii v vi
1 11 11 12 13 13 13 15 15
17 17 18 20 22
iii
III. HARGA BENIH (HB), SUBSIDI BENIH DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) ................................ 23
IV. PENYEDIAAN, PENJUALAN DAN PENYALURAN, BENIH BERSUBSIDI ............................................ A. Penyediaan .................................................... B. Penjualan dan Penyaluran ............................ V.
25 25 25
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ....... A. Monitoring dan Evaluasi ................................ B. Pelaporan .......................................................
29 29 29
VI. PENUTUP..............................................................
31
LAMPIRAN ...................................................................
33
iv
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Alokasi Benih Bersubsidi TA 2017 .................... 17
v
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman Lampiran 1. Alokasi Benih Bersubsidi Per Provinsi TA 2017 ............................... 34-37 Lampiran 2. Surat Penugasan ....................................
38
Lampiran 3. Daftar Usulan Pembelian Benih Bersubsidi (DU-PBB) ................................................
39
Lampiran 4. Rekapitulasi Daftar Usulan Pembelian Benih Bersubsidi (DU-PBB) Tk. Kab/Kota
40
Lampiran 5. Faktur Penjualan Benih Bersubsidi ........
41
Lampiran 6. Rekapitulasi Faktur Penjualan Benih Bersubsidi ..............................................
42
Lampiran 7. Rencana dan Realisasi Penjualan dan Penyaluran Benih Bersubsidi Kabupaten/ Kota ........................................................
43
Lampiran 8. Rencana dan Realisasi Penjualan dan Penyaluran Benih Bersubsidi Provinsi ....
44
vi
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN NOMOR 10/KPA/SK.310/C/1/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan subsidi benih Tahun Anggaran 2017 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/ TP.020/12/2016 tentang Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2017;
b.
bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 71/ Permentan/TP.020/ 12/2016, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2017;
1
Mengingat
2
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2106 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9.
Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3
4
11.
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12.
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
13.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
14.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 679);
15.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
16.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Bersertifikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2013);
17.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/ SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1826);
18.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
19.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/ SR.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1774);
20.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 867/Kpts/TP.030/ 12/2016 tentang Harga Benih, Subsidi Benih dan Harga Eceran Tertinggi Benih Untuk Komoditas Padi Inbrida, Padi Hibrida dan Kedelai Pada Kegiatan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2017;
5
21.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/TP.020/12/2016 tentang Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2017;
Memerhatikan : 1.
Surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 1205/TP.000/ C/11/2016 tanggal 4 Nopember 2016, perihal Permintaan Penetapan BUMN Pelaksanan Penyaluran Subsidi Benih Tahun Anggaran 2017;
2.
Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Pertanian Nomor S708/MBU/11/2016 tanggal 30 November 2016, perihal Persetujuan Penugasan PSO Dalam Rangka Pelaksanaan Subsidi Benih 2017.
3.
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pengelolaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA999.07.1.956099/2017 tanggal 29 Desember 2016; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
: Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2017 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6
KEDUA
: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai dasar dalam pelaksanaan, penjualan dan penyaluran benih bersubsidi Tahun Anggaran 2017.
KETIGA
: Pelaksana subsidi benih Tahun Anggaran 2017 adalah PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero).
KEEMPAT
: Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan ini berlaku sepanjang dana subsidi benih masih dianggarkan/ disediakan dalam APBN Tahun Anggaran 2017.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
HASIL SEMBIRING NIP 196002101988031001
7
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Menteri Pertanian; 2. Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran; 3. Menteri BUMN; 4. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian RI; 5. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia; 6. Bupati dan Walikota seluruh Indonesia; 7. Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero); 8. Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan Seluruh Indonesia; 9. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan Seluruh Indonesia.
8
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
Nomor Tanggal
: 10/KPA/SK.310/C/1/2017 : 03 Januari 2017
PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2017
9
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN NOMOR
: 10/KPA/SK.310/C/1/2017
TANGGAL
: 3 Januari 2017
PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2017 I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar perlu memantapkan kestabilan pangan secara berkelanjutan, oleh karenanya perlu melakukan strategi dan upaya konkrit untuk antisipasi terjadinya gangguan ketahanan pangan nasional. Peningkatan produksi melalui ekstensifikasi semakin sulit untuk dilakukan, oleh karena itu upaya intensifikasi untuk peningkatan produktivitas pada masa mendatang semakin penting dan harus lebih ditingkatkan. Dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan, benih mempunyai peranan yang sangat strategis. Ketersediaan dan penggunaan benih varietas unggul bersertifikat yang memenuhi aspek kualitas dan kuantitas diikuti dengan aplikasi teknologi budidaya lainnya seperti pupuk berimbang mempunyai pengaruh yang nyata terhadap produktivitas, produksi dan mutu hasil produk tanaman pangan. Untuk dapat mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan tersebut, salah satu faktor yang berpengaruh adalah ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat serta penggunaannya secara konsisten oleh petani dalam budidaya tanaman pangan.
11
Dalam rangka menyediakan benih varietas unggul bersertifikat dan membantu petani agar dapat membeli benih tanaman pangan, pemerintah mengalokasikan subsidi benih untuk benih padi inbrida, padi hibrida, dan benih kedelai. Berdasarkan hal tersebut, agar pemberian subsidi benih dapat dilaksanakan dengan baik serta penjualan dan penyaluran benih bersubsidi dapat diawasi sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2017. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2017 dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan subsidi benih Tahun Anggaran 2017. 2. Tujuan
12
a.
menyediakan benih varietas unggul bersertifikat padi inbrida, padi hibrida, dan kedelai dengan mutu yang terjamin untuk memenuhi kebutuhan benih dalam rangka pelaksanaan budidaya tanaman pangan;
b.
membantu petani agar dapat membeli benih dengan harga terjangkau.
C. Sasaran 1.
Tersedianya benih varietas unggul bersertifikat padi inbrida, padi hibrida, dan kedelai dengan mutu yang terjamin untuk memenuhi kebutuhan benih dalam rangka pelaksanaan budidaya tanaman pangan.
2.
Terbantunya petani untuk membeli benih dengan harga terjangkau.
D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2017 meliputi perencanaan, penyediaan, penjualan dan penyaluran, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subsidi benih. E. Pengertian Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan: 1.
Harga Benih, yang selanjutnya disingkat HB adalah semua biaya yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung dari proses produksi sampai dengan benih siap jual sampai ke kelompok tani, termasuk keuntungan dan biaya angkut.
2.
Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga tertinggi benih yang dibeli oleh petani di tingkat kelompok tani.
3.
Subsidi Benih adalah selisih antara HB dengan HET yang harus dibayar oleh Pemerintah atas penjualan benih bersubsidi.
4.
Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
13
5.
Benih Varietas Unggul Bersertifikat adalah Benih Bina yang telah disertifikasi.
6.
Benih Bersubsidi adalah benih padi inbrida, padi hibrida, dan kedelai bersertifikat yang mendapatkan subsidi bersumber dari dana APBN dalam proses penyediaan, penjualan dan penyalurannya oleh BUMN Pelaksana Subsidi Benih.
7.
Badan Usaha Milik Negara Pelaksana Subsidi Benih yang selanjutnya disebut BUMN Pelaksana Subsidi Benih adalah BUMN yang memproduksi benih yang ditugaskan sebagai pelaksana penjualan dan penyaluran benih bersubsidi oleh Menteri BUMN.
8.
Public Service Obligation yang selanjutnya disingkat PSO adalah penugasan khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN untuk melaksanakan pelayanan umum pada hajat hidup orang banyak dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
9.
Calon Petani Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL adalah calon petani dan calon lokasi yang akan melaksanakan budidaya tanaman pangan.
10. Daftar Usulan Pembelian Benih Bersubsidi yang selanjutnya disingkat DU-PBB adalah daftar usulan petani yang akan membeli benih bersubsidi. 11. Dinas adalah dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian. 12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang selanjutnya disingkat UPTD
14
BPSBTPH adalah instansi yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan dan sertifikasi benih di daerah. F. Indikator Keberhasilan Terlaksananya penyediaan, penjualan dan penyaluran Benih
Bersubsidi
kepada
petani/kelompok
tani
pelaksana kegiatan budidaya tanaman pangan yang mengajukan DU-PBB.
G. BUMN Pelaksana Subsidi Benih Pelaksana penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi Tahun Anggaran 2017 yaitu BUMN Pelaksana Subsidi Benih, sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Pertanian S-708/MBU/11/2016 tanggal 30 November 2016, perihal Persetujuan Penugasan PSO Dalam Rangka Pelaksanaan Subsidi Benih 2017. Produsen
benih
swasta
dapat
ikut
serta
dalam
pelaksanaan Subsidi Benih di bawah koordinasi BUMN Pelaksana Subsidi Benih.
15
II.
PERENCANAAN, KRITERIA DAN PROSEDUR PENETAPAN PETANI/ KELOMPOK TANI, SPESIFIKASI TEKNIS, DAN REALOKASI BENIH BERSUBSIDI A.
Perencanaan Kebutuhan 1.
Jenis dan jumlah/volume Benih Bersubsidi direncanakan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pengelolaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA999.07.1.956099/2017 tanggal 29 Desember 2016.
2.
Alokasi benih bersubsidi Tahun Anggaran 2017 untuk masing-masing jenis benih per provinsi sebagaimana Tabel 1. Rincian alokasi per provinsi seperti pada Lampiran 1. Sedangkan alokasi volume benih per kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Tabel 1. Alokasi Benih Bersubsidi TA 2017
NO
BENIH
ALOKASI SUBSIDI VOLUME (kg) LUAS (ha)
1 PADI INBRIDA
100,000,000
4,000,000
2 PADI HIBRIDA
1,500,000
100,000
15,000,000
300,000
116,500,000
4,400,000
4 KEDELAI TOTAL
17
B.
Kriteria dan Prosedur Penetapan Petani/ Kelompok Tani Pembeli Benih Bersubsidi. 1.
2.
Kriteria Petani/Kelompok Tani Pembeli Benih Bersubsidi. a.
Petani/Kelompoktani yang akan melakukan budidaya tanaman padi dan kedelai. Petani/ Kelompok tani pembeli benih bersubsidi adalah kelompok tani yang sudah ditetapkan/ dikukuhkan oleh instansi berwenang.
b.
Untuk mengoptimalkan/memanfaatkan benih bersubsidi oleh petani/kelompoktani, apabila masih tersedia alokasi (pagu) maka petani/ kelompoktani yang telah menerima bantuan benih dari kegiatan lain atau telah membeli benih bersubsidi dapat membeli benih bersubsidi kembali pada musim tanam berikutnya.
Prosedur Penetapan Petani/Kelompok Pembeli Benih Bersubsidi. a.
18
Tani
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberitahukan kepada Dinas Provinsi dan BUMN Pelaksana Subsidi Benih tentang kegiatan Subsidi Benih. Selanjutnya, Dinas Provinsi melakukan sosialisasi kepada Dinas Kabupaten/Kota dan unsur terkait di wilayahnya dan Dinas Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi dengan unit kerja, stakeholder dan petugas lapangan terkait di wilayahnya.
Dinas Kabupaten/Kota pada saat pelaksanaan sosialisasi tersebut menyampaikan alokasi benih bersubsidi serta mekanisme penjualan/ penyaluran benih bersubsidi kepada kelompok tani. b.
Dinas Kabupaten/Kota menetapkan CPCL Petani/Kelompok Tani pembeli benih bersubsidi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
c.
Kelompok tani menyusun DU-PBB berdasarkan CPCL dan ditandatangani oleh ketua/pengurus kelompok tani serta diverifikasi dan disetujui oleh petugas lapangan yang ditunjuk/ditugaskan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, antara lain Kepala Cabang Dinas (KCD), Kepala Unit Pelaksana Teknis Kecamatan (KUPTK) atau petugas pertanian lainnya. Contoh format surat penugasan dan DU-PBB seperti pada Lampiran 2 dan 3.
d.
DU-PBB dibuat rangkap 3 (tiga), satu berkas disampaikan oleh kelompok tani kepada BUMN Pelaksana Subsidi Benih diupayakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu tanam agar BUMN Pelaksana Subsidi Benih dapat mempersiapkan benih yang akan dijual dengan baik. Satu berkas lainnya disampaikan kepada petugas lapangan (KCD, KUPTK atau petugas pertanian lainnya), dan satu berkas lagi disimpan oleh kelompok tani.
19
C.
e.
Petugas lapangan (KCD, KUPTK atau petugas pertanian lainnya) menyampaikan satu berkas DU-PBB tersebut kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten/ kota yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota seperti pada Lampiran 4.
f.
Untuk kepentingan administrasi dan dokumentasi data, seluruh berkas DU-PBB disimpan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan BUMN pelaksana PSO Subsidi Benih. Sedangkan Rekapitulasi DU-PBB tingkat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Pusat melalui BUMN sebagai bahan verifikasi dokumen kegiatan benih bersubsidi.
Spesifikasi Teknis 1. Benih Padi Inbrida a. Varietas unggul yang sudah dilepas Menteri Pertanian. b. Benih bersertifikat minimal kelas Benih Sebar (BR/ES) dengan standar mutu sesuai peraturan yang berlaku. c. Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara minimal poly ethylene (PE) 8-10 mikrometer, berat/volume benih per kemasan maksimal 10 kg, serta diberi tanda tulisan BENIH BERSUBSIDI. d. Jumlah benih bersubsidi yang dapat dibeli maksimal 25 kg/ha untuk lahan sawah atau
20
sesuai kebutuhan petani dan karakteristik lahan pertanian di wilayah setempat berdasarkan hasil kajian atau rekomendasi dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian setempat e. Benih diterima petani minimal 1 bulan sebelum habis masa edar benih (kadaluarsa). 2. Benih Padi Hibrida a. Varietas unggul yang sudah dilepas Menteri Pertanian. b. Benih bersertifikat kelas Benih Sebar (BR/ES) dengan standar mutu sesuai peraturan yang berlaku. c. Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara minimal poly ethylene (PE) 8-10 mikrometer, berat/volume benih per kemasan maksimal 10 kg, serta diberi tanda tulisan BENIH BERSUBSIDI. d. Jumlah benih bersubsidi yang dapat dibeli maksimal 15 kg/ha atau sesuai kebutuhan petani dan karakteristik lahan pertanian di wilayah setempat berdasarkan hasil kajian atau rekomendasi dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian setempat. e. Benih diterima petani minimal 1 bulan sebelum habis masa edar benih (kadaluarsa).
21
3. Benih Kedelai a. Varietas unggul yang sudah dilepas Menteri Pertanian. b. Benih bersertifikat minimal kelas Benih Sebar 4 (BR4) dengan standar mutu sesuai peraturan yang berlaku. c. Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara minimal poly ethylene (PE) 8-10 mikrometer, berat/volume benih per kemasan maksimal 10 kg, serta diberi tanda tulisan BENIH BERSUBSIDI. d. Jumlah benih bersubsidi yang dapat dibeli maksimal 50 kg/ha atau sesuai kebutuhan petani dan karakteristik lahan pertanian di wilayah setempat berdasarkan hasil kajian atau rekomendasi dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian setempat. e. Benih diterima petani minimal 1 bulan sebelum habis masa edar benih (kadaluarsa). D.
Realokasi Benih Bersubsidi Realokasi perubahan volume antar provinsi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, sedangkan realokasi antar kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kepala Dinas Provinsi.
22
III.
HARGA BENIH (HB), SUBSIDI ECERAN TERTINGGI (HET)
BENIH
DAN
HARGA
Harga benih (HB), subsidi benih dan harga eceran tertinggi (HET) benih bersubsidi sesuai Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 867/Kpts/TP.030/12/2016 tentang Harga Benih, Subsidi Benih dan Harga Eceran Tertinggi Benih Untuk Komoditas Padi Inbrida, Padi Hibrida, dan Kedelai Pada Kegiatan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2017. Harga Eceran Tertinggi (HET) Benih Bersubsidi yang dibeli oleh petani sebagai berikut : padi inbrida sebesar Rp. 2.500,/kg, padi hibrida sebesar Rp. 4.100,-/kg, dan kedelai sebesar Rp. 3.100,-/kg (kelas Benih Sebar / BR), Rp. 2.500,-/kg (kelas Benih Sebar 1/ BR1, kelas Benih Sebar 2/BR2, kelas Benih Sebar 3/BR3, dan kelas Benih Sebar 4/BR4) sampai di lokasi kelompok tani.
23
IV.
PENYEDIAAN, PENJUALAN DAN PENYALURAN BENIH BERSUBSIDI A.
Penyediaan
Benih bersubsidi disediakan oleh BUMN Pelaksana Subsidi Benih, yang dapat berasal dari areal penangkaran milik BUMN Pelaksana Subsidi Benih, areal penangkaran kerjasama produksi, atau kerjasama pemasaran dengan produsen benih lainnya. B. Penjualan dan Penyaluran Mekanisme penjualan dan penyaluran benih bersubsidi dilakukan dengan pola subsidi tertutup, yaitu BUMN Pelaksana Subsidi Benih hanya menjual dan menyalurkan benih bersubsidi sampai ke lokasi kelompok tani yang mengajukan DU-PBB. Mekanismenya adalah sebagai berikut : 1.
DU-PBB yang sudah diverifikasi dan disetujui oleh petugas yang ditugaskan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota (KCD atau KUPTK atau petugas pertanian lainnya) sesuai Lampiran 3, diajukan ke BUMN Pelaksana Subsidi Benih untuk segera menjual dan menyalurkan benih bersubsidi kepada kelompok tani pembuat DU-PBB dimaksud. Tembusan DU-PBB dikirim ke Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk dibuat rekapitulasinya di tingkat kabupaten/kota. Rekapitulasi DU-PBB tingkat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Pusat melalui BUMN.
25
26
2.
Kelompok tani membeli benih bersubsidi kepada BUMN Pelaksana Subsidi Benih. Tanda bukti pembelian benih bersubsidi tersebut berupa faktur penjualan yang ditandatangani dan diberi stempel atau cap oleh petugas BUMN Pelaksana Subsidi Benih dan kelompok tani serta diketahui oleh petugas yang ditugaskan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota (KCD atau KUPTK atau petugas pertanian lainnya) seperti pada Lampiran 5.
3.
Apabila petugas pertanian yang ditugaskan tidak memiliki atau tidak berwenang menggunakan stempel atau cap maka Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Pejabat Eselon III yang ditugaskan mewakili wajib membuat surat keterangan.
4.
BUMN Pelaksana Subsidi Benih membuat rekapitulasi faktur penjualan benih bersubsidi berdasarkan faktur penjualan tingkat kabupaten, ditandatangani oleh BUMN Pelaksana Subsidi Benih. Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon III yang ditugaskan mewakili menandatangani rekapitulasi faktur penjualan benih bersubsidi dimaksud setelah diverifikasi, dan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi atau Pejabat Eselon III yang ditugaskan mewakili, dengan melampirkan masing-masing faktur penjualan. Rekapitulasi faktur penjualan benih bersubsidi tersebut seperti pada Lampiran 6.
5.
BUMN Pelaksana Subsidi Benih sebagai penjual dan penyalur menyampaikan rekapitulasi DU-PBB Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, faktur (seperti pada
butir 2) dan rekapitulasi faktur penjualan benih (seperti pada butir 4) kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku KPA sebagai dasar permintaan pembayaran benih bersubsidi yang telah dijual dan disalurkan. 6.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku KPA melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi DUPBB, faktur dan rekapitulasi faktur penjualan benih bersubsidi yang disampaikan oleh Direktur Utama BUMN Pelaksana Subsidi Benih kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku KPA. Untuk pelaksanaan verifikasi Direktur Jenderal Tanaman Pangan membentuk Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Benih. Untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran kepada BUMN Pelaksana Subsidi Benih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/ 2013, Nomor 190/PMK.05/2012, Nomor 250/ PMK.05/ 2010, dan Nomor 256/PMK.05/ 2010).
7.
Untuk benih bersubsidi yang berasal dari luar provinsi sebelum dijual dan disalurkan ke kelompok tani, BUMN Pelaksana Subsidi Benih wajib memberitahukan pemasukan benih bersubsidi kepada BPSBTPH provinsi penerima untuk dilakukan pengecekan fisik benih. Apabila dari hasil pengecekan fisik diragukan mutunya maka perlu dilakukan pengujian laboratorium. Hasil pengujian yang memenuhi standar mutu benih yang berlaku, dapat dijual dan disalurkan, tetapi apabila tidak memenuhi standar mutu yang
27
berlaku maka benih bersubsidi tersebut tidak dapat dijual dan disalurkan.
28
8.
Kebenaran dokumen dan fisik penjualan dan penyaluran benih bersubsidi (harga eceran tertinggi/HET, jenis, volume, dan mutu benih) menjadi tanggung jawab BUMN Pelaksana Subsidi Benih.
9.
BUMN Pelaksana Subsidi Benih yang tidak memenuhi permintaan pembelian sesuai DU-PBB yang diajukan oleh petani/kelompok tani, Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku KPA memberikan teguran tertulis kepada BUMN Pelaksana Subsidi Benih dengan ditembuskan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
V.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring dan Evaluasi
B.
1.
Monitoring dan Evaluasi diperlukan agar pelaksanaan Subsidi Benih tepat sasaran. Hal-hal yang dimonitor meliputi rencana dan realisasi penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi, kondisi mutu benih yang dijual dan disalurkan, ketepatan waktu penjualan dan penyaluran serta permasalahan di lapangan. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah sampai pusat.
2.
Monitoring dan evaluasi di tingkat daerah dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk di Provinsi yang terdiri dari unsur Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan UPTD BPSBTPH. Tim Monitoring dan Evaluasi tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
3.
Monitoring dan evaluasi di tingkat pusat dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Pusat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Tingkat Pusat hanya bersifat uji petik, yaitu tidak dilakukan di semua lokasi.
Pelaporan Laporan yang disusun meliputi laporan bulanan dan laporan tahunan. Laporan bulanan merupakan
29
laporan realisasi penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi, sedangkan laporan tahunan merupakan pelaksanaan kegiatan Subsidi Benih secara keseluruhan.
30
1.
Dinas Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DU-PBB, realisasi penjualan dan penyaluran benih bersubsidi setiap bulan. Laporan disampaikan kepada Dinas Provinsi. Format tabel laporan seperti Lampiran 7.
2.
Dinas Provinsi wajib menyusun rekapitulasi DUPBB, realisasi penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi setiap bulan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Format tabel laporan seperti Lampiran 8.
3.
BUMN Pelaksana Subsidi Benih wajib menyusun laporan secara tertulis realisasi penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi setiap bulan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku KPA.
4.
Laporan yang disusun oleh Dinas Provinsi dan BUMN Pelaksana Subsidi Benih menjadi bahan evaluasi perkembangan realisasi penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
5.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2017.
VI.
PENUTUP
Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2017 ini merupakan acuan dalam pelaksanaan, penjualan, dan penyaluran benih bersubsidi Tahun Anggaran 2017. Sehingga diharapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan subsidi benih dapat tercapai.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
HASIL SEMBIRING NIP 196002101988031001
31
Lampiran
33
LAMPIRAN 1. ALOKASI BENIH BERSUBSIDI PER PROVINSI TA 2017 ALOKASI NO
PROVINSI
PADI INBRIDA (Ha)
1
PADI HIBRIDA
(Kg)
(Ha)
KEDELAI
(Kg)
(Ha)
(Kg)
ACEH
178,000
4,450,000
-
-
20,000
1,000,000 250,000
2
SUMUT
152,000
3,800,000
5,000
75,000
5,000
3
SUMBAR
50,000
1,250,000
-
-
-
-
4
RIAU
20,000
500,000
-
-
2,000
100,000
5
JAMBI
35,000
875,000
-
-
1,000
50,000
6
SUMSEL
85,000
2,125,000
5,000
75,000
9,000
450,000
7
BENGKULU
8
LAMPUNG
27,000
675,000
-
-
1,000
50,000
195,000
4,875,000
5,000
75,000
5,000
250,000
9
BABEL
2,000
50,000
-
-
-
-
10
JABAR
625,000
15,625,000
10,000
150,000
27,000
1,350,000
11
JATENG
725,000
18,125,000
20,000
300,000
30,000
1,500,000
12
DI YOGYAKARTA
32,000
800,000
5,000
75,000
5,000
250,000
13
JATIM
575,000
14,375,000
30,000
450,000
80,000
4,000,000
14
BANTEN
292,000
7,300,000
5,000
75,000
5,000
250,000
15
BALI
32,000
800,000
-
-
3,000
150,000
16
NTB
181,000
4,525,000
5,000
75,000
30,000
1,500,000
17
NTT
95,000
2,375,000
-
-
5,000
250,000
18
KALBAR
25,000
625,000
-
-
1,000
50,000
19
KALTENG
40,000
1,000,000
-
-
-
-
20
KALSEL
100,000
2,500,000
-
-
10,000
500,000
21
KALTIM
15,000
375,000
-
-
1,000
50,000
22
KALTARA
-
-
-
-
3,000
150,000
23
SULUT
30,000
750,000
5,000
75,000
10,000
500,000
24
SULTENG
40,000
1,000,000
-
-
5,000
250,000
25
SULSEL
250,000
6,250,000
5,000
75,000
20,000
1,000,000
26
SULTRA
85,000
2,125,000
-
-
7,000
350,000
27
GORONTALO
27,000
675,000
-
-
4,000
200,000 250,000
28
SULBAR
35,000
875,000
-
-
5,000
29
MALUKU
15,000
375,000
-
-
2,000
100,000
30
MALUT
15,000
375,000
-
-
2,000
100,000
31
PAPUA BARAT
50,000
32
PAPUA JUMLAH
34
7,000
175,000
-
-
1,000
15,000
375,000
-
-
1,000
50,000
4,000,000
100,000,000
100,000
1,500,000
300,000
15,000,000
ALOKASI BENIH BERSUBSIDI PADI INBRIDA TA 2017 ALOKASI NO
PROVINSI
PADI INBRIDA (Ha)
PT SANG HYANG SERI (PERSERO)
(Kg)
(Ha)
(Kg)
PT PERTANI (PERSERO) (Ha) (Kg)
1
ACEH
178,000
4,450,000
89,000
2,225,000
89,000
2,225,000
2
SUMUT
152,000
3,800,000
76,000
1,900,000
76,000
1,900,000
3
SUMBAR
50,000
1,250,000
25,000
625,000
25,000
625,000
4
RIAU
20,000
500,000
10,000
250,000
10,000
250,000
5
JAMBI
35,000
875,000
17,500
437,500
17,500
437,500
6
SUMSEL
85,000
2,125,000
42,500
1,062,500
42,500
1,062,500
7
BENGKULU
27,000
675,000
13,500
337,500
13,500
337,500
8
LAMPUNG
195,000
4,875,000
97,500
2,437,500
97,500
2,437,500
9
BABEL
2,000
50,000
1,000
25,000
1,000
25,000
10
JABAR
625,000
15,625,000
312,500
7,812,500
312,500
7,812,500
11
JATENG
725,000
18,125,000
362,500
9,062,500
362,500
9,062,500
12
DI YOGYAKARTA
32,000
800,000
16,000
400,000
16,000
400,000
13
JATIM
575,000
14,375,000
287,500
7,187,500
287,500
7,187,500
14
BANTEN
292,000
7,300,000
146,000
3,650,000
146,000
3,650,000
15
BALI
32,000
800,000
16,000
400,000
16,000
400,000
16
NTB
181,000
4,525,000
90,500
2,262,500
90,500
2,262,500
17
NTT
95,000
2,375,000
47,500
1,187,500
47,500
1,187,500
18
KALBAR
25,000
625,000
12,500
312,500
12,500
312,500
19
KALTENG
40,000
1,000,000
20,000
500,000
20,000
500,000
20
KALSEL
100,000
2,500,000
50,000
1,250,000
50,000
1,250,000
21
KALTIM
15,000
375,000
7,500
187,500
7,500
187,500
22
KALTARA
-
-
-
-
-
-
23
SULUT
30,000
750,000
15,000
375,000
15,000
375,000
24
SULTENG
40,000
1,000,000
20,000
500,000
20,000
500,000
25
SULSEL
250,000
6,250,000
125,000
3,125,000
125,000
3,125,000
26
SULTRA
85,000
2,125,000
42,500
1,062,500
42,500
1,062,500
27
GORONTALO
27,000
675,000
13,500
337,500
13,500
337,500
28
SULBAR
35,000
875,000
17,500
437,500
17,500
437,500
29
MALUKU
15,000
375,000
7,500
187,500
7,500
187,500
30
MALUT
15,000
375,000
7,500
187,500
7,500
187,500
31
PAPUA BARAT
7,000
175,000
3,500
87,500
3,500
87,500
32
PAPUA
15,000
375,000
7,500
187,500
7,500
187,500
4,000,000
100,000,000
2,000,000
50,000,000
2,000,000
50,000,000
JUMLAH
35
ALOKASI BENIH BERSUBSIDI PADI HIBRIDA TA 2017 ALOKASI NO
PROVINSI
PADI HIBRIDA (Ha)
1
ACEH
2
SUMUT
3 4
PT SANG HYANG SERI (PERSERO)
(Kg)
(Ha)
(Kg)
PT PERTANI (PERSERO) (Ha) (Kg)
-
-
-
-
-
-
5,000
75,000
2,500
37,500
2,500
37,500
SUMBAR
-
-
-
-
-
-
RIAU
-
-
-
-
-
-
5
JAMBI
-
-
-
-
-
-
6
SUMSEL
5,000
75,000
2,500
37,500
2,500
37,500
7
BENGKULU
-
-
-
-
-
-
8
LAMPUNG
5,000
75,000
2,500
37,500
2,500
37,500
9
BABEL
-
-
-
-
-
-
10
JABAR
10,000
150,000
5,000
75,000
5,000
75,000
11
JATENG
20,000
300,000
10,000
150,000
10,000
150,000
12
DI YOGYAKARTA
5,000
75,000
2,500
37,500
2,500
37,500
13
JATIM
30,000
450,000
15,000
225,000
15,000
225,000
14
BANTEN
5,000
75,000
2,500
37,500
2,500
37,500
15
BALI
-
-
-
-
-
-
16
NTB
5,000
75,000
2,500
37,500
2,500
37,500
17
NTT
-
-
-
-
-
-
18
KALBAR
-
-
-
-
-
-
19
KALTENG
-
-
-
-
-
-
20
KALSEL
-
-
-
-
-
-
21
KALTIM
-
-
-
-
-
-
22
KALTARA
-
-
-
-
-
-
23
SULUT
5,000
75,000
2,500
37,500
2,500
37,500
24
SULTENG
-
-
-
-
-
-
25
SULSEL
5,000
75,000
2,500
37,500
2,500
37,500
26
SULTRA
-
-
-
-
-
-
27
GORONTALO
-
-
-
-
-
-
28
SULBAR
-
-
-
-
-
-
29
MALUKU
-
-
-
-
-
-
30
MALUT
-
-
-
-
-
-
31
PAPUA BARAT
-
-
-
-
-
-
32
PAPUA
-
-
-
-
-
-
100,000
1,500,000
50,000
750,000
50,000
750,000
JUMLAH
36
ALOKASI BENIH BERSUBSIDI KEDELAI TA 2017 ALOKASI NO
(Kg)
PT PERTANI (PERSERO) (Ha) (Kg)
1,000,000
10,000
500,000
10,000
500,000
5,000
250,000
2,500
125,000
2,500
125,000
-
-
-
-
-
-
2,000
100,000
1,000
50,000
1,000
50,000
PROVINSI
KEDELAI (Ha)
1
ACEH
2
SUMUT
3
SUMBAR
4
RIAU
PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (Kg)
20,000
(Ha)
5
JAMBI
1,000
50,000
500
25,000
500
25,000
6
SUMSEL
9,000
450,000
4,500
225,000
4,500
225,000
7
BENGKULU
1,000
50,000
500
25,000
500
25,000
8
LAMPUNG
5,000
250,000
2,500
125,000
2,500
125,000
9
BABEL
-
-
-
-
-
-
10
JABAR
27,000
1,350,000
13,500
675,000
13,500
675,000
11
JATENG
30,000
12
DI YOGYAKARTA
13
JATIM
14
1,500,000
15,000
750,000
15,000
750,000
5,000
250,000
2,500
125,000
2,500
125,000
80,000
4,000,000
40,000
2,000,000
40,000
2,000,000
BANTEN
5,000
250,000
2,500
125,000
2,500
125,000
15
BALI
3,000
150,000
1,500
75,000
1,500
75,000
16
NTB
30,000
1,500,000
15,000
750,000
15,000
750,000
17
NTT
5,000
250,000
2,500
125,000
2,500
125,000
18
KALBAR
1,000
50,000
500
25,000
500
25,000
19
KALTENG
-
-
-
-
-
-
20
KALSEL
10,000
500,000
5,000
250,000
5,000
250,000
21
KALTIM
1,000
50,000
500
25,000
500
25,000
22
KALTARA
3,000
150,000
1,500
75,000
1,500
75,000
23
SULUT
10,000
500,000
5,000
250,000
5,000
250,000
24
SULTENG
5,000
250,000
2,500
125,000
2,500
125,000
25
SULSEL
20,000
1,000,000
10,000
500,000
10,000
500,000
26
SULTRA
7,000
350,000
3,500
175,000
3,500
175,000
27
GORONTALO
4,000
200,000
2,000
100,000
2,000
100,000
28
SULBAR
5,000
250,000
2,500
125,000
2,500
125,000
29
MALUKU
2,000
100,000
1,000
50,000
1,000
50,000
30
MALUT
2,000
100,000
1,000
50,000
1,000
50,000
31
PAPUA BARAT
1,000
50,000
500
25,000
500
25,000
32
PAPUA
1,000
50,000
500
25,000
500
25,000
300,000
15,000,000
150,000
7,500,000
150,000
7,500,000
JUMLAH
37
Lampiran 2 SURAT PENUGASAN
Yang Bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIP : Jabatan : Kepala……………………. Kabupaten/Kota : Memberikan penugasan kepada Nama : NIP : Jabatan :
:
Untuk : 1. Menyetujui Daftar Usulan Pembelian Benih Bersubsidi (DU-PBB) yang dibuat oleh Kelompok Tani. 2. Mengetahui Faktur Penjualan Benih Bersubsidi. Demikian Surat Penugasan sebagaimana mestinya.
ini,
agar
dipergunakan
…………………………2017 Kepala Dinas Kabupaten/Kota Ttd/Cap/Stempel (………………………………………..) NIP.
38
Lampiran 3 DAFTAR USULAN PEMBELIAN BENIH BERSUBSIDI (DU-PBB) Tanggal Nama Kelompok Tani Jumlah Anggota Desa Kecamatan Kabupaten/Kota
: : : : : :
Kepada Yth. KEPALA CABANG/SATUAN TUGAS/BAGIAN PEMASARAN/PENJUALAN PT. Sang Hyang Seri (Persero)/PT. Pertani (Persero)*) Untuk memenuhi kebutuhan benih budidaya tanaman mengajukan pembelian benih bersubsidi sebagai berikut : Jenis Benih : Padi Inbrida, Padi Hibrida, Kedelai*) No
Nama Petani
Luas (Ha)
Kebutuhan Benih (Kg)**)
Varietas***) ……/……
pangan,
kami
Jadwal Tanam (Bulan, Tahun)
Jumlah Keterangan : *) Coret yang tidak perlu **) Kebutuhan benih maksimal untuk padi inbrida di lahan sawah 25 kg/ha; padi hibrida 15 kg/ha; dan kedelai 50 kg/ha; atau sesuai kebutuhan petani dan karakteristik lahan pertanian di wilayah setempat berdasarkan hasil kajian atau rekomendasi dari BPTP Badan Litbang Pertanian setempat **) Dapat dibuat 2 (dua) alternatif varietas Menyetujui, Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT Kecamatan/ Petugas Pertanian Lainnya
Ketua/Pengurus Kelompok Tani,
Ttd dan Cap/Stempel
Ttd dan Cap/Stempel
(……………………………………..)
(…..………………………..)
Catatan : Apabila Petugas Pertanian yang ditugaskan tidak memiliki atau tidak berwenang menggunakan stempel atau cap agar melampirkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon III yang ditugaskan mewakili.
39
Lampiran 4 REKAPITULASI DAFTAR USULAN PEMBELIAN BENIH BERSUBSIDI (DU-PBB) TINGKAT KABUPATEN/KOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA JENIS BENIH Kecamatan/ Desa
No
: : : Padi Inbrida, Padi Hibrida, Kedelai*) Nama
Kelompok Tani
Ketua
Luas (Ha)
Kebutuhan Benih (Kg)
Varietas**)
JUMLAH Keterangan : *) Coret yang tidak perlu **) Dapat dibuat 2 (dua) alternatif varietas
…………………………2017 Kepala Dinas Kabupaten/Kota Ttd/Cap/Stempel (………………………………………..) NIP.
40
Jadwal Tanam (Bulan, Tahun)
Lampiran 5 FAKTUR PENJUALAN BENIH BERSUBSIDI Nama Pembeli Alamat
: :
Tanggal
:
No
Jenis Benih/ Varietas
Kelompok Tani …………………………………… Desa……………………………………….………… Kecamatan……………………………….………… Kabupaten/Kota………………………….…….… …………………………………………….….…..…..
Jumlah (Kg)
Nomor Lot
Harga Jual Benih (Rp/Kg)
Masa Berlaku Label
Jumlah Penjualan (Rp)
Jumlah Ketua/Pengurus Kelompok Tani
Kepala Cabang/Satuan Tugas/ Bagian Pemasaran/Penjualan PT Sang Hyang Seri (Persero)/PT Pertani (Persero) Ttd dan Cap/Stempel
Ttd dan Cap/Stempel (……………………………………..)
(…..…………………….…………..)
Mengetahui, Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT Kecamatan/ Petugas Pertanian Lainnya Ttd dan Cap/Stempel (……………………………………..) NIP.
Catatan : Apabila Petugas Pertanian yang ditugaskan tidak memiliki atau tidak berwenang menggunakan stempel atau cap agar melampirkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon III yang ditugaskan mewakili.
41
Lampiran 6 REKAPITULASI FAKTUR PENJUALAN BENIH BERSUBSIDI KABUPATEN/KOTA JENIS BENIH Nama Kelompok Tani
No
: : Padi Inbrida, Padi Hibrida, Kedelai*)
Alamat Desa
Kecamatan
Faktur Nomor
Tanggal
Volume (Kg)
Varietas
Nomor Lot
Jumlah
Keterangan : *) Coret yang tidak perlu Tanggal, …………………… Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon III yang ditugaskan mewakili
Kepala Cabang/Satuan Tugas/ Bagian Pemasaran/Penjualan PT Sang Hyang Seri (Persero)/PT Pertani (Persero) Ttd dan Cap/Stempel
Ttd dan Cap/Stempel (……………………………………..) NIP.
(…..…………………….…………..)
Mengetahui, Kepala Dinas Provinsi atau Pejabat Eselon III yang ditugaskan mewakili Ttd dan Cap/Stempel (……………………………………..) NIP.
42
Lampiran 7 RENCANA DAN REALISASI PENJUALAN DAN PENYALURAN BENIH BERSUBSIDI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA JENIS BENIH
: : Rencana
No
Kecamatan
Alokasi Luas Volume Areal (Kg) (Ha)
Volume (Kg)
DU-PBB Luas % Areal Terhadap (Ha) Alokasi
Realisasi % Terhadap
Volume (Kg)
Luas Areal (ha)
Alokasi
DUPBB
Kepala Dinas Kabupaten/Kota Ttd/Cap/Stempel
(………………………………………..) NIP.
43
Lampiran 8 RENCANA DAN REALISASI PENJUALAN DAN PENYALURAN BENIH BERSUBSIDI DI PROVINSI
PROVINSI JENIS BENIH
: : Rencana
No
Kabupaten/ Kota
Alokasi Luas Volume Areal (Kg) (Ha)
Volume (Kg)
DU-PBB Luas % Areal Terhadap (Ha) Alokasi
Volume (Kg)
Realisasi % Terhadap Luas Areal DUAlokasi (ha) PBB
Kepala Dinas Provinsi Ttd/Cap/Stempel
(………………………………………..) NIP.
44
