KATA PENGANTAR. Ir. Muhammad Husni, M.Si NIP

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Renja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 telah selesai dilaksanakan dalam rangka mengawali proses perencanaan pembangunan daerah, sesuai Surat Bappeda Nomor 050/132/06-Bappeda tanggal Januari 2016. Renja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan sebagai wujud pertanggungjawaban visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program, dan kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan bidang/sektor energi dan sumber daya mineral pada tahun ketiga implementasi Rencana Strategis 2013-2018 dan RPJMD Provinsi NTB 2013-2018. Rencana Kerja SKPD ini memuat gambaran tentang pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2017 dan penutup serta lampiran. Penyusunan Renja ini didasarkan kepada: (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 Provinsi NTB; (2) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2013-2018; (3) Data Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan (4) Laporan Tahunan Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2015. Rencana Kerja (Renja) ini menguraikan penyusunan program kegiatan dan anggaran/ pendanaan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat kedepannya dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Renja ini juga merupakan salah satu perwujudan dari niat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (good government governance). Renja Tahun 2017 ini kami sajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Renja SKPD Tahun 2017 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya dimasa mendatang. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2017 ini, Semoga dapat dijadikan bahan acuan untuk melaksanakan kegiatan agar tercapai keberhasilan pembangunan energi dan sumber daya mineral di Provinsi NTB. Mataram, Februari 2016 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. Muhammad Husni, M.Si NIP. 19620825 199103 1 008

Rencana Kerja Distamben Provinsi NTB Tahun 2017

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ............................................................................................................ Daftar Isi .....................................................................................................................

i ii

BAB I

Pendahuluan ............................................................................................... 1.1 Latar belakang .....................................................................................

1 2

1.2

Landasan Hukum ................................................................................

3

1.3 1.4

Maksud dan Tujuan ............................................................................ Sistematika Penulisan ...........................................................................

7 8

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu ...............................................

9

BAB II

BAB III

BAB IV

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ...................................................................................................

9

2.2

Analisis kinerja pelayanan SKPD ..........................................................

16

2.3 2.4 2.5

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ...................... Review terhadap Rancangan Awal RKPD ............................................ Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................

19 22 23

Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan .................................................. 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..............................................................

33 33

3.2 Program dan Kegiatan ............................................................................

36

Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian RENSTRA SKPD ............................................................................................

39

BAB V

Dana Indikatif beserta sumberdaya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif ........................................................................................................

Penutup

.....................................................................................................................

Lampiran-Lampiran


ii

39

BAB I PENDAHULUAN Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, akuntabel dan pembangunan daerah berkelanjutan. Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. 1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja (RENJA) SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam system perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya. Perencanaan Kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB Tahun 2017 merupakan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018, yang akan dilaksanakan oleh Distamben Tahun 2017. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Provinsi NTB dibidang energi dan sumber daya mineral, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Distamben sebagai unit organisasi pemerintah yang secara teknis mengelola kewenangan provinsi bidang energi dan sumber daya mineral, berkeinginan agar senantiasa mampu reaktif terhadap perkembangan lingkungan yang terjadi saat ini


1

dan proaktif terhadap perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang. Interpretasi dan proyeksi perubahan melalui analisis situasi lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan upaya yang harus dilakukan untuk eksis dan diterima lingkungan. Untuk mewujudkan visi Renstra Distamben ”Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Kesejahteraan Masyarakat Nusa Tenggara Barat” bagi terwujudnya NTB Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera di masa depan, maka dasar-dasar, visi, serta misi pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral harus dapat dilaksanakan, serta taat azaz dan berkesinambungan yang dijabarkan dalam Renja SKPD perioda tahunan, dengan harapan akan bermanfaat sebagai pemberi arah sekaligus sarana sinkronisasi yang dapat merekatkan berbagai kegiatan Sub Unit Organisasi menjadi satu kesatuan paket kegiatan untuk menopang tugas dan fungsi organisasi secara menyeluruh dan konsisten.

1.2

Landasan Hukum Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diharapkan dapat disinergikan berbagai aspek yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran, dua hal yang sangat sulit dipisahkan karena bertautan sangat erat. Aspek reformasi dalam pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga merupakan elemen penting dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Daerah. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD, pokokpokok isi dokumen Renja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-Undang ini menekankan keterkaitan erat antara penyusuanan RKPD dengan Renja SKPD. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tidak mengatur secara eksplisit tentang Renja SKPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD dalam kaitannya dengan perumusan KUA APBD dan RAPBD. Undang-Undang ini menekankan tentang penganggaran berbasis prestasi kerja (performance budgeting) dan prakiraan maju serta prinsip-prinsip pengelolahan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemerikasaan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengemukakan tentang Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun memuat kebijakan, program dan kegiatan pembagunan baik yang langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan dorongan partisipasi masyarakat. Hal ini identik dengan bergesernya sebagian kewenangan pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagai


2

konsekuensi logis, maka meningkatnya kewenangan tersebut harus dibarengi dengan meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparat pemerintah daerah di semua lini termasuk kegiatan perencanaan dan koordinasi pembangunan daerah. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengemukakan tentang RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD dan RKA SKPD. Undang-Undang ini juga menekankan tentang perlunya penyusunaan Renja SKPD dan RKA SKPD berbasis penganggaran kinerja. Ini menunjukkan tentang perlunya RKPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk di transformasikan ke dalam Renja SKPD dan RKA SKPD. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengemukakan bahwa Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan tentang perlunya RPJMD mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan dalam RKPD, Renja SKPD, KUA APBD, dan RKA SKPD untuk target pencapaian SPM Tahunan sesuai klasifikasi belanja daerah denhgan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Distamben NTB sebagai SKPD berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Guna menetapkan program dan kegiatan berjangka satu tahun (tahunan), maka SKPD berkewajiban pula menyusun Rencana Kerja periode Tahunan yang di break down dari Renstra SKPD. Disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintahan Provinsi NTB memasuki perioda keempat RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018. 1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja SKPD ini adalah: 1.

Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015, progres kegiatan tahun 2016 dan Rencana Kerja tahun 2017;

2.

Sebagai Dokumen Perencanaan dan Operasional Jangka Pendek 1 (satu) tahun;

3.

Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Distamben Provinsi NTB tahun 2017; dan


3

4.

Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan tugas pokok Unit Kerja Dinas untuk mencapai tujuan organisasi.

sehingga terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral antarwilayah, serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya. Sedang tujuannya adalah untuk menjabarkan RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 dan Renstra Distamben untuk satu tahun yaitu tahun 2017 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015 dan progres 2016 sesuai data yang tersedia, sehingga: 1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017; 2.

Terwujudnya konsistensi perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja terkait pencapaian sasaran program dan kegiatan urusan energi dan sumber daya mineral;

3.

Tersedianya arahan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian sasaran sesuai visi dan misi serta nilai-nilai yang tertuang dalam Renstra SKPD dan mendukung kebijakan pemerintahan provinsi yang mengusung visi "Mewujudkan Masyarakat NTB yang beriman, berbudaya, berdaya saing dan Sejahtera";

4.

Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;

5.

Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4

Sistematika Penulisan Renja ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB, serta alokasi pendanaannya dengan sistematika penyusunan sebagai berikut: Kata Pengantar Daftar Isi BAB I

Pendahuluan 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 1.4

BAB II

Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (TA 2015) 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD


4

2.2 2.3 2.4 2.5

Analisis kinerja pelayanan SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1 3.2 3.3

Telaahan terhadap kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Program dan Kegiatan

Bab IV Indikator Kinerja dan Kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD Bab V

Dana Indikatif beserta sumberdaya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

Bab VI Sumber Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; Bab VII Penutup Lampiran-Lampiran


5

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Tahun Berjalan 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2016. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : 1.

Evaluasi Program Tahun 2015 Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB pada tahun 2015 sebelum perubahan anggaran adalah, sebesar Rp. 32.204.791.827,- (Tiga puluh dua milyar dua ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 31.680.626.100,- (Tiga puluh satu milyar enam ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah), terealisasi sebesar Rp. 28.802.239.811,- (Dua puluh delapan milyar delapan ratus dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah). Pencapaian 90,91%, dengan belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.209.044.503,- (Tujuh milyar dua ratus sembilan juta empat puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah) capaian 94,76% dan belanja langsung sebesar Rp. 21.593.195.308.- (Dua puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah) capaian 89,70% yang dijabarkan melalui 12 Program dan 43 Kegiatan yaitu sebagai berikut:


6

KODE

URAIAN

PAGU [DPPA]

REALISASI

JUMLAH (Rp)

JUMLAH (Rp)

%

5 5.1 5. 1. 1

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

31.680.626.100 7.607.495.446 7.607.495.446

28.802.239.811 7.209.044.503 7.209.044.503

90,91 94,76 94,76

5.2 5.2.01

Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

5.640.175.446 1.967.320.000 24.073.130.654 811.483.350

5.417.863.803 1.791.180.700 21.593.195.308 731.271.637

96,06 91,05 89,70 90,12

215.160.000 10.900.000 85.700.000 28.121.750

150.237.787 9.700.000 85.100.000 28.121.750

69,83 88,99 99,30 100,00

5.2.01.02 5.2.01.03 5.2.01.08 5.2.01.10

Penyediaan Penyediaan Penyediaan Penyediaan

5.2.01.11 5.2.01.17 5.2.01.18 5.2.01.19

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

34.132.000 20.000.000 154.065.400 135.230.000

34.132.000 14.596.000 150.567.100 131.015.000

100,00 72,98 97,73 96,88

5.2.01.20 5.2.02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeulair Pengadaan UPS/Stabilizer, Komputer dan Alat-Alat Elektronik

128.174.200 934.820.000

127.802.000 899.619.780

99,71 96,23

627.700.000 13.430.000 66.600.000

604.915.000 13.420.000 64.177.000

96,37 99,93 96,36

76.800.000 147.290.000 3.000.000 32.687.000

75.467.690 138.662.590 2.977.500 30.587.000

98,27 94,14 99,25 93,58

5.2.02.05 5.2.02.10 5.2.02.11 5.2.02.22 5.2.02.24 5.2.02.30 5.2.05 5.2.05.04

jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik jasa peralatan dan perlengkapan kantor jasa kebersihan kantor alat tulis kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pembinaan mental dan fisik aparatur

20.100.000

18.000.000

89,55

Peningkatan SDM Aparatur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

12.587.000 94.820.000

12.587.000 90.653.350

100,00 95,61

19.866.500

19.566.500

98,49

15.425.000 59.528.500

15.339.400 55.747.450

99,45 93,65

5.2.15

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN

347.933.900

325.550.300

93,57

5.2.15.07 5.2.15.09

Sosialisasi dan Penyuluhan Kegiatan Bidang Pertambangan Pembinaan Perizinan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan Pengawasan Usaha Pertambangan Bimbingan Teknis Kelola Tambang Mandiri

48.879.000 127.807.900

46.367.000 110.930.800

94,86 86,79

65.618.500 105.628.500

63.736.000 104.516.500

97,13 98,95

14.919.167.689

13.098.388.900

87,80

49.961.000 14.809.893.800 59.312.889 3.074.814.000

47.794.300 13.004.807.100 45.787.500 2.847.914.400

95,66 87,81 77,20 92,62

3.074.814.000

2.847.914.400

92,62

386.885.000

373.291.402

96,49

88.763.000 120.595.000

88.238.000 114.093.402

99,41 94,61

5.2.05.20 5.2.06 5.2.06.01 5.2.06.04 5.2.06.05

5.2.15.10 5.2.15.11 5.2.17

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS

5.2.17.01 5.2.17.02 5.2.17.07 5.2.18

Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Pengembangan Pemanfaatan Bidang Kelistrikan Penyusunan Regulasi Bidang Energi dan Ketenagalistrikan PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER AIR BAWAH TANAH

5.2.18.02

Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air bawah tanah

5.2.19 5.2.19.01 5.2.19.02

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral Pendataan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral


7

KODE 5.2.19.03 5.2.19.07 5.2.19.08 5.2.21 5.2.21.01 5.2.21.02 5.2.21.03 5.2.21.05 5.2.21.06 5.2.21.08 5.2.22 5.2.22.01 5.2.22.04 5.2.23 5.2.23.03 5.2.24 5.2.24.05

URAIAN Pemantauan, evaluasi dan sosialisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral Perencanaan teknis pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan sumberdaya mineral Pengambilan dan pengujian sampel bahan galian

PAGU [DPPA]

REALISASI

JUMLAH (Rp)

JUMLAH (Rp)

71.584.000

68.401.000

95,55

46.177.000

43.329.000

93,83

%

59.766.000

59.230.000

99,10

PROGRAM PENGEMBANGAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

460.364.000

428.780.100

93,14

Peningkatan informasi energi dan sumberdaya mineral Koordinasi pelayanan informasi publik antar sektoral melalui pemanfaatan teknologi informasi Uji Pemanfaatan Bahan Bakar Alternatif Uji Kualitas Air Tanah Uji laik instalasi ketenagalistrikan

109.578.500 96.755.500

108.576.200 87.611.100

99,09 90,55

67.086.000 48.171.000 21.948.000

66.372.000 47.969.000 21.444.000

98,94 99,58 97,70

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium PROGRAM PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Pendataan/mitigasi rawan bencana alam geologi Pemantauan WKP Panas Bumi

116.825.000

96.807.800

82,87

490.516.200 469.303.200 21.213.000

484.701.750 464.895.750 19.806.000

98,81 99,06 93,37

PROGRAM PEMBINAAN, MONITORING DAN PENGAWASAN MIGAS

65.946.000

61.207.000

92,81

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konversi Bahan Bakar Bersubsidi PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN Desa Mandiri Energi

65.946.000

61.207.000

92,81

2.453.693.515

2.221.229.689

90,53

2.453.693.515

2.221.229.689

90,53

Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral terkait dengan RPJMD 2013-2018 dan RENSTRA SKPD 2013-2018 adalah cakupan listrik/ Rasio Elektrifikasi sebagai indikator kinerja utama dan cakupan layanan air bersih sebagai indikator kinerja pendukung, sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Pendukung Distamben Provinsi NTB Tahun 2013 s/d 2018

No 1

2

Indikator Kinerja Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi) Cakupan Air Bersih

Satuan Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

% KK %

2013

2014

2015

2016

2017

2018

52,00 64,43 123,90 1.713 2.125 122,77

65,68 66,91 101,87 1.320 1.152 82,27

68,01 72,67 106,85 1.600 1.530 95,63

70,34

72,67

75

2.080

600

600

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi 2015

Sampai tahun 2015 masih ada sekitar 27,33% (1.304.661 jiwa atau 369.950 KK) penduduk NTB belum menikmati layanan listrik. Target peningkatan rasio elektrifikasi tahun 2015 sekitar 1,10% atau sekitar 14.890 KK yang harus teraliri listrik (dari 68,01% target di tahun 2015). Jumlah penduduk Rencana Kerja Distamben Provinsi NTB Tahun 2017

8

yang telah menikmati listrik sebanyak 3.469.136 jiwa (983.709 KK) atau 72,67% dari total jumlah Penduduk 4.773.797 jiwa (1.353.659 KK). Target peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 68,01% pada Tahun 2015 direalisasikan melalui pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang bersumber dari dana APBD, APBN, dukungan PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, serta swasta yang memiliki core business energi telah teralampui 4,66%. Dari PLN sendiri dicapai peningkatan RE sebesar 71,29% sedangkan dari Non PLN (EBT) dicapai sebesar 1,38%, sehingga total realisasi RE sebesar 72,67% (capaian kinerja 106,85%), sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Gambar 1. Grafik capaian Rasio Elekterifikasi Provinsi NTB Tahun 2015 Sementara Cakupan air bersih merupakan indikator kinerja pendukung, sesuai Rencana Strategis dan Penetepan Indikator Kinerja Distamben ditargetkan 1.600 KK dan dapat direalisasikan sebanyak 1.530 KK atau 5.470 jiwa (95,63%). Distamben NTB menargetkan distribusi peningkatan cakupan air bersih sebesar 0,12% dan direalisasikan sebesar 0,11% (capaian 91,67%). Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2015, disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama yang termasuk dalam 31 IK RPJMD Provinsi telah melampaui target, demikian juga dengan cakupan air bersih wilayah perdesaan realisasinya cukup signifikan, namun belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dari beberapa kegiatan yang sudah dicapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ada yang sampai tingkat output dan adapula yang sampai pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah bidang/balai belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat, hal ini disebabkan Rencana Kerja Distamben Provinsi NTB Tahun 2017

9

karena penyusunan basis data yang masih kurang dari masing-masing bidang/balai. Dalam tahun mendatang tentunya akan merumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. 2.

Progres Program Tahun Anggaran Berjalan 2016 Untuk Tahun Anggaran 2016, kegiatan baru berjalan dan diupayakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masingmasing jenis indikator yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Distamben NTB Tahun 2016 telah ditetapkan hanya 1 (satu) urusan yaitu Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Program dan Kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 63.825.253.900,- (Enam puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), realisasi sampai dengan Januari 2016) sebesar Rp. 421.177.464,- (Empat ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) atau 0,66% dengan realisasi capaian fisik 0,66% inipun berasal dari realisasi Belanja Tidak Langsung berupa gaji pegawai. REALISASI PELAKSANAAN Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang energi dan sumber daya mineral, Distamben menyelenggarakan urusan pilihan dengan Program, Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan sebagai berikut: 1. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program terdiri dari 10 kegiatan yakni Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Administrasi Keuagan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah; Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran; RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 1.012.835.765,-


10

b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program terdiri dari 4 kegiatan yakni Pengadaan UPS/Stabilizer, Komputer dan Alat-Alat Elektronik; Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional; dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor, dengan pagu dana sebesar Rp. 459.070.000,-

c.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Program terdiri dari 2 kegiatan yakni Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur; dan Peningkatan SDM Aparatur, dengan pagu dana sebesar Rp. 101.586.700,-

d.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program terdiri dari 3 kegiatan yakni Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; dan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD, dengan pagu dana sebesar Rp. 106.773.000,-

e.

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Program ini terdiri dari 1 kegiatan yakni Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 24.900.000,-

f.

Program Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Program ini terdiri dari 4 kegiatan yakni Sosialisasi dan Penyuluhan Kegiatan Bidang Pertambangan; Pembinaan Perizinan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan; Pengawasan Usaha Pertambangan; dan Bimbingan Teknis Kelola Tambang Mandiri, dengan pagu dana sebesar Rp. 896.206.000,-

g.

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Migas, Program terdiri dari 3 kegiatan yakni Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan; Pengembangan Pemanfaatan Bidang Kelistrikan; Penyusunan Regulasi Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, dengan pagu dana sebesar Rp. 17.597.860.735,-

h.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Bawah Tanah, Program terdiri dari 1 kegiatan yakni Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Air Bawah Tanah, dengan pagu dana sebesar Rp. 6.425.293.000,-


11

i.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral, Program terdiri dari 5 kegiatan yakni Sinkronisasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral; Pendataan Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral; Pemantauan, Evaluasi dan Sosialisasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral; Perencanaan Teknis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Sumberdaya Mineral; dan Pengambilan dan Pengujian Sampel Bahan Galian, dengan pagu dana sebesar Rp. 486.656.000,-

i.

Program Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Program terdiri dari 6 kegiatan yakni Peningkatan Informasi Energi dan Sumberdaya Mineral; Koordinasi Pelayanan Informasi Publik Antar Sektoral Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi; Uji Pemanfaatan Bahan Bakar Alternatif; Uji Kualitas Air Tanah; Uji Laik Instalasi Ketenagalistrikan; dan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium, dengan pagu dana sebesar Rp. 746.384.000,-

j.

Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan, Program terdiri dari 2 kegiatan yakni Pendataan/Mitigasi Rawan Bencana Alam Geologi; dan Pemantauan WKP Panas Bumi, dengan pagu dana sebesar Rp. 1.651.821.300,-

k.

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, Program terdiri dari 1 kegiatan yakni Desa Mandiri Energi, dengan pagu dana sebesar Rp. 26.198.825.000,-

2.2

Analisis kinerja pelayanan SKPD Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan, Dinas Pertambangan dan Energi telah berusaha sebaik mungkin menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan, namun begitu ada beberapa kendala yang harus diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang prima, yaitu sebagai berikut: 1. SDM dan kapabilitas personil yang masih kurang memadai, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan professionalisme aparatur. 2.

Data-data yang tersedia terkait dengan infrastruktur ESDM yang tersedia belumlah data yang terbaru dan terkini sehingga seluruh stackholder belum dapat mengakses data serta informasi yang dibutuhkan. Untuk itu diperlukan pemutakhiran data sebagai tahap selanjutnya.


12

3.

Masih kurangnya pemahaman seluruh stakcholder terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang berhubungan tugas dan fungsi pokok Dinas Pertambangan dan Energi.

4.

Sering terjadinya kendala-kendala teknis dan non teknis selama tahun anggaran berlangsung.

Pelayanan Infrastruktur bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan tahun 2015 dan progres 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.3 Infrastruktur bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi NTB sampai dengan 2015 No

Kab/Kota

Mutasi tahun 2014 1 Kota Mataram 2 Lombok Utara 3 Lombok Barat 4 Lombok Tengah 5 Lombok Timur 6 Sumbawa Barat 7 Sumbawa 8 Dompu 9 Bima 10 Kota Bima Jumlah Total

2.3

PLTS Tersebar Komunal APBD Lain2 APBN Lain2 6.114 -

PLT Hydro Pem

IPP

461 -

60 -

3 -

22 -

26 -

Biogas PJU TS APBD DAK 51 -

1.787 -

2.036

Listrik Gratis (RTS) APBD APBN 1.730 75

3.500 109

Sumur Bor APBD APBN 122 -

7 -

-

184

-

1

-

-

-

-

445

100

237

1

150

585

-

-

-

-

5

11

99

325

544

2

-

-

356

-

-

1

-

-

11

93

300

722

6

2

-

218

-

-

-

-

-

11

130

425

929

4

2

-

300

-

1

-

-

-

11

101

100

142

-

2

-

101

-

1

-

-

10

11

106

275

571

1

2

-

-

-

1

-

-

-

13

165

110

246

-

2

175

150

-

-

1

-

-

5

-

275

618

4

2

-

-

-

-

-

-

-

5

-

75

82

-

-

6.439

2.355

60

7

24

26

66

1.865

3.175

3.790

7.700

140

19

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan, perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur bidang ESDM dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif. Tantangan penyelenggaraan infrastruktur bidang ESDM ke depan juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTB ialah : bagaimana pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan). Isu ini semakin penting sejalan dengan meningkatnya kesadaran ekologi yang dipicu oleh keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang semakin parah dan apabila tidak ditangani dengan baik akan memberi dampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekarang dan di masa mendatang.


13

Isu lainnya yang juga memerlukan perhatian serius adalah pentingnya seluruh jajaran Distamben untuk terus meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas yang mendukung optimalisasi terutama pada jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima. Untuk ini perlu didukung dengan komitmen tinggi dari seluruh jajaran pegawai Distamben Provinsi NTB. Dengan demikian, tantangan pembangunan ESDM ke depan adalah bagaimana upaya berkesinambungan dalam mewujudkan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan. Selanjutnya Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Distamben kedepan akan menjadi tantangan dan isu strategis energi dan sumber daya mineral seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut: Tabel 2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi (RENSTRA) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB NO.

Bidang / Sekretariat/UPT

1.

Seksi (Eseleon IV) Seksi Minyak dan Gas Bumi

MASALAH POKOK a

b Seksi Ketenagalistrikan

c d

e

BIDANG ENERGI Seksi Energi Baru Terbarukan

f

g

2. BIDANG GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Seksi Geologi Umum

a

Seksi Sumberdaya Mineral

b c

Transformasi energi fosil ke Pemanfaatan EBT belum sepenuhnya berjalan; Konversi Energi Fosil ke energi alternatif belum optimal; Mutu dan layanan jangkauan kelistrikan masih rendah; Banyak daerah yang dilalui jaringan listrik PLN, tetapi belum mendapatkan pelayanan listrik; Belum optimalnya penyediaan listrik untuk perdesaan bagi masyarakat kurang mampu , disebabkan keterbatasan anggaran daerah; Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan yang disebabkan keterbatasan penguasaan teknologi energi baru terbarukan dan pemahaman masyarakat mengenai energi baru terbarukan masih terbatas; dan Belum efisiennya konservasi energi, yang ditandai dengan masih rendahnya budaya hemat energi dan kemampuan SDM yang masih terbatas; Ketersediaan air bersih yang langka saat kemarau; Penyelidikan potensi kebumian belum optimal; Pemanfaatan potensi Geodiversity belum optimal;


ISU STRATEGIS Konversi bahan bakar fosil ke Non Fosil;

Rasio elektrifikasi masih rendah, dibawah rerata nasional;

Sumber air bersih yang semakin berkurang; Potensi Keanekaragaman Geologi untuk mendukung sektor

14

NO.


Seksi (Eseleon IV)

MASALAH POKOK d

3.

Seksi Mitigasi Bencana Geologi

e

Seksi Bina Usaha Pertambangan Seksi Pengawasan Pertambangan

a b

c BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

Seksi Konservasi Pertambangan

d

e

4.

Sub Bagian Tata Usaha

a b

BALAI INFORMASI MINERAL DAN ENERGI

Seksi Pendataan

c

Seksi Publikasi

d

e

5

Sub Bagaian Tata Usaha BALAI PENGUJIAN MINERAL DAN ENERGI

6.

SEKRETARIAT

a b

Seksi Pengujian Mineal Seksi Pengujian Energi

c d

Sub Bagian Keuangan

a

b

ISU STRATEGIS

Belum optimalnya pengawasan pengambilan air tanah melalui sumur dalam di wilayah terutama di wilayah perkotaan; dan Penyebarluasan informasi tentang prinsip mitigasi bencana alam geologi dan evakuasi mandiri di beberapa wilayah yang teridentifikasi rentan bencana geologi belum optimal.

pariwisata

Regulasi bidang ESDM belum seragam di seluruh Kabupaten/Kota; Rendahnya kesadaran usaha pertambangan dalam memenuhi kewajiban administrasi dan keuangan; Rendahnya kesadaran industri tambang dalam penerapan K3 dan Lingkungan Pertambangan; Kasus tumpang tindih wilayah IUP dan Lahan terganggu akibat penambangan liar; Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan yang mengubah mineral bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, sehingga upaya peningkatan nilai tambah mineral belum membuahkan hasil Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; Rendahnya SDM, Peralatan dan Manajemen Pengelolaan; Keterbatasan keragaman penyediaan data; Keterbatasan kreativitas dan inovasi dalam penyebaran informasi; dan Belum optimalnya data dan informasi yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Belum terakreditasinya laboratorium pengujian; Masih kurangnya jumlah SDM, rendahnya kualitas Manajemen Pengelolaan; Rendahnya Kuantitas dan kualitas perangkat uji mineral; Rendahnya Kuantitas dan kualitas perangkat uji energi. Manajemen perencanaan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, SDM serta pengelolaan aset belum optimal; Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat, dan Penglolaan keuangan terutama penjadwalan transaksi belum optimal;

Masih adanya kegiatan Pertambangan tanpa Izin (PETI)


Konservasi sumber daya mineral dan peningkatan nilai tambah mineral

Pemanfaatan Sumber Mineral dan Energi belum Optimal karena terbatasnya informasi

Pengelolaan sarana prasaran pengujian belum optimal

Tata Kelola Administrasi dan Manajemen Kantor Belum Optimal Kualitas dan produktifitas SDM belum memadai

15

NO.


Seksi (Eseleon IV) Sub Bagian Program dan Pelaporan

MASALAH POKOK c d

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

e

f

2.4

Manajemen perencanaan dan evaluasi belum optimal; Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas belum optimal; dan Manajemen SDM dan Penyelenggaraan pengelolaan aset belum optimal; Peran aktif Dinas sebagai perpanjangan tangan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah masih perlu ditingkatkan.

ISU STRATEGIS Koordinasi internal antar fungsi manajemen belum optimal

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan kerangka awal pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat, stake holder dan pemerintah sendiri. Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkan rancangan Renja SKPD. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. Berdasarkan Rancangan awal yang dihasilkan oleh Distamben Provinsi NTB dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dapat diketahui bahwa kegiatan pada tahun 2017 sesuai dengan lampiran 2 evaluasi rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD dibuat dengan melalui proses bottom up melalui mekanisme musrenbang yang disesuaikan dengan hasil RPJMD Provinsi NTB 20132018 dan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2015-2019, kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2017 sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program yang telah disesuaikan berdasarkan Renstra Distamben Provinsi NTB Tahun 2013-2018. Berdasarkan analisis tersebut maka ditetapkan program rancangan awal rencana kerja yang meliputi program-program sebagaimana terdapat pada lampiran tersebut.

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan telaahan program usulan dari berbagai pihak (stake holder) SKPD Pengelola urusan ESDM Kabupaten/Kota mengenai berbagai isu energy dan mineral, maka program pembangunan infrastruktur ESDM menjadi


16

perioritas utama. Hal ini didasarkan pada kebutuhan energy dan pelayanan dasar air bersih pada wilayah yang termasuk remote area yang belum merata pada kabupaten/kota, rasio elektrifikasi masih di bawah rerata nasional dan cakupan air bersih masih rendah. Mengingat terbatasnya sumberdaya daerah, maka penetapan agenda dan prioritas pembangunan daerah di dalam RKPK Tahun 2017, harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya (resources) yang ada untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2017 disusun dengan beberapa pertimbangan berikut: 1.

Memiliki dampak yang signifikan, terukur dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat;

2.

Mekanisme dan prosedur pelaksanaannya peraturan perundang-undangan;

3.

Sesuai dan sejalan dengan Visi, Misi, program Daerah yang telah di tuangkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018.


sesuai

dengan ketentuan

17

Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 (Hasil Forum SKPD Provinsi NTB Tahun 2015 dalam rangka Penyusunan RKPD Online TA 2017) Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

NO

PROGRAM / KEGIATAN KODE 2.03.01

NAMA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

2.03.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat

2

2.03.01.002

3

2.03.01.003

4

2.03.01.007

5

2.03.01.008

Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor

6

2.03.01.010

7

2.03.01.011

8

2.03.01.012

9

2.03.01.017

10

2.03.01.018

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan operasional kantor Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat di lingkungan Distamben Prov. NTB Terwujudnya koordinasi tugas-tugas pemerintahan bidang ESDM Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan Terpeliharanya kebersihan kantor Tersedianya perlengkapan Alat Tulis Kantor Tersedianya bahan penunjang administrasi perkantoran Tersedianya perlengkapan listrik kantor Tersedianya makanan dan minuman kegiatan SKPD Terwujudnya sinergitas kegiatan sektor ESDM

NILAI (Rp 000)

INDIKATOR KELUARAN TOLOK UKUR

Tersedianya material kebutuhan surat menyurat Tersedianya sarana pelayanan jasa komunikasi Tersedianya peralatan keamanan kantor Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa penyediaan kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan lainnya Terkoordinasikannya kegiatan bidang ESDM dengan pemerintah pusat


LOKASI

TARGET PENCAPAIAN

2017 APBD PROV JENIS NILAI BL 899.085

2016 / 2018 APBN JENIS

NILAI

THN

NILAI

2016 2018

817.350 988.993

SUMBER DANA

3.500 Surat

Provinsi

BL

9.304

2016 2018

8.458 10.234

APBD PROV

12 Bulan

Provinsi

BL

237.160

2016 2018

215.600 260.876

APBD PROV

13 Buah

Provinsi

BL

7.347

12 Bulan

Provinsi

BL

81.649

12 Bulan

Provinsi

BL

114.067

2016 2018 2016 2018 2016 2018

6.679 8.082 74.226 89.814 103.697 125.473

APBD PROV APBD PROV APBD PROV

12 Bulan

Provinsi

BL

39.936

12 Bulan

Provinsi

BL

47.293

2016 2018 2016 2018

36.306 43.930 42.994 52.022

APBD PROV APBD PROV

12 Bulan

Provinsi

BL

6.734

2016 2018

6.122 7.408

APBD PROV

12 Bulan

Provinsi

BL

26.620

2016 2018

24.200 29.282

APBD PROV

12 Bulan

Provinsi

BL

157.300

2016 2018

143.000 173.030

APBD PROV

18

PROGRAM / KEGIATAN

NO 11

KODE 2.03.01.019

12

2.03.01.020

2.03.02 13

2.03.02.011

14

2.03.02.022

15

2.03.02.024

16

2.03.02.030

2.03.05

NAMA Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN Tersedianya pendukung administrasi dan teknis untuk kelancaran kedinasan Memperkuat koordinasi di dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan mental dan fisik aparatur

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur

NILAI (Rp 000)

INDIKATOR KELUARAN TOLOK UKUR Tersedianya jasa pendukung administrasi dan teknis perkantoran Terkoordinasikannya kegiatan bidang ESDM dengan pemerintah kabupaten/kota

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 12 Bulan

Provinsi

12 Bulan

Provinsi



NILAI

THN

NILAI

SUMBER DANA

2016 2018

13.068 15.812

APBD PROV APBD PROV

BL

157.300

2016 2018

143.000 173.030

BL

440.433

2016 2018

400.393 484.476

Tersedianya peralatan penunjang dalam pelaksanaan tugas Tersedianya rencana pemeliharaan gedung kantor dan perbaikan jaringan listrik

15 Unit

Provinsi

BL

120.032

2016 2018

109.120 132.035

APBD PROV

1 unit

Provinsi

BL

90.750

2016 2018

82.500 99.825

APBD PROV

Terwujudnya kelancaran mobilitas keperluan dinas

Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas SKPD

21 Unit

Provinsi

BL

201.700

2016 2018

183.363 221.870

APBD PROV

Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai

Terpeliharanya kondisi peralatan kantor

15 Unit

Provinsi

BL

27.951

2016 2018

25.410 30.746

APBD PROV

BL

152.012

2016 2018

138.193 167.214

Terwujudnya suasana kerja yang nyaman

17

2.03.05.004

Tercapainya kesehatan dan semangat kerja bagi aparatur

18

2.03.05.020

Peningkatan SDM aparatur

Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia

2.03.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terwujudnya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

Terjaganya kualitas fisik dan mental aparatur Tersedianya sumberdaya aparatur yang berkualitas


100 Orang

Provinsi

BL

31.012

2016 2018

28.193 34.114

APBD PROV

5 Orang

Provinsi

BL

121.000

2016 2018

110.000 133.100

APBD PROV

BL

113.775

2016 2018

103.432 125.153

19

PROGRAM / KEGIATAN

NO

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN

NILAI (Rp 000)


LOKASI

TARGET PENCAPAIAN


19

KODE 2.03.06.001

NAMA Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terwujudnya pengendalian kegiatan SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD

1 Dokumen

Provinsi

20

2.03.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terwujudnya laporan tahunan keuangan

1 Dokumen

Provinsi

BL

21

2.03.06.005

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Distamben Provinsi NTB Tersedianya dokumen perencanaan program/ kegiatan Distamben Prov. NTB

3 Dokumen

Provinsi

2.03.07

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Sosialisasi dan penyuluhan kegiatan bidang pertambangan

Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

Pembinaan Perizinan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan Pengawasan usaha pertambangan

Terbina dan terkendalinya pengusahaan pertambangan

Bimbingan teknis kelola tambang mandiri

Meningkatnya pendapatan dari aktivitas pertambangan dan terjaganya fungsi lingkungan pasca tambang

22

2.03.07.001 2.03.15

23

2.03.15.007

24

2.03.15.009

25

2.03.15.010

26

2.03.15.011

Tersedianya data aset yang akurat Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang baik dan benar Tersosialisasi dan tersuluhnya kegiatan bidang pertambangan

Terawasinya kegiatan pertambangan

Tersedianya data aset yang akurat

Jumlah peserta sosialisasi kegiatan bidang pertambangan dan aturan-aturan sektor pertambangan Jumlah pengelola usaha pertambangan dan usaha jasa pertambangan yang dibina Tersedianya data spasial lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan Jumlah kelompok tambang yang dibina


1 Dokumen

Provinsi


NILAI

THN

NILAI

SUMBER DANA

2016 2018

26.153 31.645

APBD PROV

24.507

2016 2018

22.279 26.958

APBD PROV

BL

60.500

2016 2018

55.000 66.550

APBD PROV

BL

84.119

2016 2018

76.472 92.531

BL

84.119 585.136

76.472 92.531 531.943 643.650

APBD PROV

BL

2016 2018 2016 2018

445 Orang

Provinsi

BL

45.136

2016 2018

41.033 49.650

APBD PROV

95 orang

Provinsi

BL

206.537

2016 2018

187.761 227.190

APBD PROV

30 IUP/IPR

Provinsi

BL

173.959

2016 2018

158.145 191.355

APBD PROV

10 Kelompok

Provinsi

BL

159.504

2016 2018

145.004 175.455

APBD PROV

20

PROGRAM / KEGIATAN

NO

KODE 2.03.17 27

2.03.17.001

28

2.03.17.002

29

2.03.17.007

NAMA Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN Terpenuhinya kebutuhan energi dan listrik yang memadai Terstrukturnya rencana pengembangan sektor energi

Pengembangan pemanfaatan bidang kelistrikan Penyusunan Regulasi Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Program pengembangan dan pengelolaan sumber air bawah tanah Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air bawah tanah Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air bawah tanah

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sektor ketenagalistrikan Terwujudnya regulasi bidang energi dan ketenagalistrikan

2.03.19

Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral

32

2.03.19.001

Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral

33

2.03.19.002

34

2.03.19.003

Pendataan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral Pemantauan, evaluasi dan sosialisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral

Teraktualisasikannya pengelolaan ESDM pada tataran teknis maupun aspek administratif Terwujudnya sinkronisasi data program/kegiatan sektor ESDM dengan kabupaten/kota Terwujudnya data aktual bidang energi dan sumberdaya mineral Terkendalinya kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral sesuai rencana

2.03.18

30

2.03.18.001

31

2.03.18.002

NILAI (Rp 000)


LOKASI

TARGET PENCAPAIAN

70,34% Tersedianya data rasio elektrifikasi dan database instalasi ketenagalistrikan Tersedianya sambungan listrik murah untuk masyarakat miskin Tersusunnya Raperda Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi


NILAI

THN

NILAI

2016 2018

6.396.037 7.706.105

SUMBER DANA

1 Dokumen

Provinsi

BL

100.000

2016 2018

110.000 100.000

APBD PROV

1.750 RTS

Provinsi

BL

6.860.191

2016 2018

6.236.537 7.546.210

APBD PROV

1 Dokumen

Provinsi

BL

54.450

2016 2018

49.500 59.895

APBD PROV

BL

3.902.250

2016 2018

3.897.500 4.292.475

Terpenuhinya kebutuhan air baku yang memadai Tersusunnya rencana teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah Mendukung peningkatan cakupan air bersih

2017 APBD PROV JENIS NILAI BL 7.014.641

Tersedianya data potensi air tanah

1.700 KK

Provinsi

BL

-

2016 2018

350.000 -

APBD PROV

Terbangunnya sumur bor produksi

12 Sumur

LoBar, Loteng, Lotim, Sumbawa, Dompu, Bima, Kota Bima

BL

3.902.250

2016 2018

3.547.500 4.292.475

APBD PROV

BL

416.865

2016 2018

378.967 458.551

Tersusunnya usulan program/kegiatan SKPD

1 Dokumen

Provinsi

BL

82.449

2016 2018

74.953 90.694

APBD PROV

Tersedianya buku ESDM dalam angka

50 Eksemplar

Provinsi

BL

75.666

2016 2018

68.787 83.233

APBD PROV

Tersusunnya laporan bulanan, triwulan, dan tahunan SKPD

3 Dokumen

Provinsi

BL

52.929

2016 2018

48.117 58.221

APBD PROV


21

PROGRAM / KEGIATAN

NO 35

KODE 2.03.19.007

36

2.03.19.008 2.03.21

NAMA Perencanaan teknis pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan sumberdaya mineral Pengambilan dan Pengujian Sampel Bahan Galian Program pengembangan kualitas pelayanan informasi energi dan sumberdaya mineral Peningkatan informasi energi dan sumberdaya mineral Koordinasi pelayanan informasi publik antar sektoral melalui pemanfaatan teknologi informasi Uji Pemanfaatan Bahan Bakar Alternatif


10 Laporan

Provinsi

Tersedianya data sampel dan hasil uji bahan galian Terwujudnya peningkatan aksesibilitas data dan informasi bidang ESDM

Tersedianya sampel uji bahan galian

10 Sampel

Provinsi

Terinformasinya potensi bidang energi dan sumberdaya mineral Terkoordinasinya pelayanan informasi publik antar sektor

Tersedianya informasi ESDM melalui kegiatan pameran Terlaksananya kegiatan MPU sektor ESDM.

2 Kali

Peningkatan pemanfaatan bahan bakar alternatif

Tersedianya hasil uji pemanfaatan bahan bakar alternatif Tersedianya informasi data unsur mineral air tanah Tersedianya informasi kelaikan instalasi PLTMH Tersedianya alat laboratorium dan survey

38

2.03.21.002

39

2.03.21.003

40

2.03.21.005

Uji kualitas air tanah

Terujinya kualitas air tanah

41

2.03.21.006

42

2.03.21.008

Uji laik instalasi ketenagalistrikan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Program pencegahan kerusakan lingkungan

Terujinya kelayakan ketenagalistrikan Tersedianya dan terjaganya kondisi sarana dan prasarana laboratorium Terwujudnya sistem pengelolaan lingkungan berbasis mitigasi bencana dan perlindungan kawasan konservasi Berkurangnya resiko kerugian/korban bencana alam geologi

2.03.22.001

Pendataan/mitigasi rawan bencana alam geologi

TARGET PENCAPAIAN

Tersedianya data aktual sumberdaya mineral

2.03.21.001

43

TOLOK UKUR

LOKASI

Tersedianya dokumen perencanaan bidang sumberdaya mineral

37

2.03.22

NILAI (Rp 000)

INDIKATOR KELUARAN

Tersosialisasikannya tanggap bencana dan upaya mitigasi bencana alam geologi kepada masyarakat




NILAI

THN

NILAI

SUMBER DANA

2016 2018

99.000 119.790

APBD PROV

2016 2018 2016 2018

88.110 106.613 776.732 939.846

APBD PROV

BL

96.921

BL

854.406

Provinsi

BL

149.224

2016 2018

135.658 164.146

APBD PROV

20 orang

Provinsi

BL

134.585

2016 2018

122.350 148.044

APBD PROV

25 Sampel

Provinsi

BL

110.413

2016 2018

100.375 121.454

APBD PROV

32 Sampel

Provinsi

BL

64.239

2016 2018

58.399 70.663

APBD PROV

5 Lokasi

Provinsi

BL

65.945

5 Unit

Provinsi

BL

330.000

2016 2018 2016 2018

59.950 72.540 300.000 363.000

APBD PROV APBD PROV

BL

423.500

2016 2018

385.000 465.850

BL

363.000

2016 2018

330.000 399.300

1.500 Orang

Provinsi

22

APBD PROV

PROGRAM / KEGIATAN

NO 44

45

KODE 2.03.22.004

NAMA Pemanatauan WKP Panas Bumi

2.03.23

Program Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan Migas Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konversi bahan bakar bersubsidi Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Desa Mandiri Energi

2.03.23.003

2.03.24 46

2.03.24.005

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN Tersedianya data dan informasi potensi mineral dan panas bumi, serta keanekaragaman geologi Terwujudnya kelancaran distribusi dan pemenuhan kebutuhan kebutuhan energi Berkurangnya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil Terwujudnya peningkatan pemanfaatan sumber energi alternatif Terwujudnya Desa Mandiri Energi

NILAI (Rp 000)

INDIKATOR KELUARAN TOLOK UKUR Tersedianya data/informasi panas bumi

Terbina dan terawasinya pelaksanaan konversi bahan bakar bersubsidi

Terbangunnya PLTS Tersebar, PTS Komunal, dan Digester Biogas

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 1 Lokasi

10 Laporan

1.100 Unit

Provinsi

Provinsi

Provinsi

TOTAL


23



NILAI

THN

NILAI

2016 2018

55.000 66.550

BL

121.000

2016 2018

110.000 133.100

BL

121.000

2016 2018

110.000 133.100

BL

6.685.250

2016 2018

6.077.500 7.353.775

BL

6.685.250

2016 2018

6.077.500 7.353.775

BL

21.275.607

19.710.552 23.393.167

SUMBER DANA

APBD PROV

APBD PROV

APBD PROV

BAB III Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2017 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.1.1 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2013-2018. Berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan tujuan sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

Meningkatkan stabilitas penyediaan Minyak dan Gas Bumi; Meningkatnya produktifitas dan kapasitas tenaga listrik; Meningkatnya produktifitas dan kapasitas Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; Meningkatnya pengelolaan air tanah; Meningkatnya pemanfaatan Sumber Daya Mineral; Meningkatnya kualitas Mitigasi Bencana Geologi; Meningkatnya Pengelolaan Usaha Pertambangan mineral dan batubara; Meningkatnya Pengawasan Pertambangan; Meningkatnya Konservasi Pertambangan Meningkatnya kualitas pengolahan data Meningkatnya kualitas pelayanan publikasi Meningkatnya kualitas hasil uji mineral Meningkatnya kualitas hasil uji energi Meningkatnya kualitas Program dan laporan; Meningkatnya kualitas laporan keuangan; dan Meningkatnya kualitas laporan kepegawaian

3.1.2 Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang Sasaran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.


24

Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran, kendala, tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran-sasaran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : Tujuan 1:

Meningkatkan stabilitas penyediaan Minyak dan Gas Bumi; Sasaran Tersedianya hasil inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi di daerah provinsi; Tersedianya Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED); Tersedianya ketetapan harga bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada tingkat konsumen kerumahtanggaan dan usaha kecil; Terkendalinya pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak; Tersedianya hasil pantauan dan ineventarisasi penyediaan penyaluran dan kualitas dan harga BBM serta Tersedianya hasil analisa dan evaluasi kebutuhan/ penyediaan BBM lintas kab./kota; Tersedianya data penyaluran dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pelumas.

Tujuan 2:

Indikator Kinerja Data usaha kegiatan hilir Perda RUED yang disusun SK Gubernur ttg HET BBM yang diterbitkan Jumlah Laporan Pemantauan yang disusun Jumlah Laporan Pemantauan yang disusun Jumlah Lap Analisa Kebutuhan BBM Jumlah Laporan Pengawasan yang disusun

Meningkatnya produktifitas dan kapasitas tenaga listrik; Sasaran Tersedianya data cakupan listrik Tersedianya IUKU/IUKS yang sarana maupun energi listriknya lintas kab./ kota; Terbina dan terawasinya pelaksanaan usaha ketenagalistrikan; Tersedianya data pembangkit listrik, jaringan listrik, dan pengusahaan ketenagalistrikan; Tersedianya hasil inventarisasi desa/dusun belum berlistrik dan rencana pengembang-an listrik perdesaan; Tersedianya inspektur ketenagalistrik an dan jabatan fungsional bidang energi; Tersedianya rekomendasi pemberian ijin pengusahaan ketenagalistrikan. Tersedianya Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Tersedianya rancangan peraturan daerah provinsi di bid. energi dan ketenagalistrikan Tersedianya peraturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU/IUKS;


Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi IUKU/IUKS yang diterbitkan Jumlah Laporan Pengawasan yang disusun Data Pengusahaan Listrik Jumlah Rumah tangga yang terlayani Data wilayah/ cakupan listrik Insepktur Ketenagalistrikan Rekomendasi Perda RUKD yang disusun Perda dan Pergub yang disusun SK Gubernur yang diterbitkan

25

Tujuan 3:

Meningkatnya produktifitas dan kapasitas Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; Sasaran Tersedianya rencana pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi;

Terbina dan terawasinya bidang energi baru dan terbarukan lintas kab./ kota; Tersedianya kebijakan pengelolaan bidang energi lintas kabupaten/kota; Tersedianya hasil survey dan data sumbersumber energi baru terbarukan Tersedianya layanan jasa teknis dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber energi baru;

Tujuan 4:

Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan Jumlah PLTMH dibangun Jumlah PLTS tersebar dibangun Jumlah PLTS Komunal dibangun Jumlah Biogas dibangun Jumlah Tungku Hemat Energi disalurkan Jumlah Laporan Binwas EBT Kebijakan lintas kab/kota Data Potensi EBT Jasa Teknis yang disediakan

Meningkatnya pengelolaan air tanah; Sasaran Tersediannya rekomendasi teknis pengelolaan air tanah dan penetapan nilai peroleh air; Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah untuk keperluan masyarakat;

Terbina, terawasi dan terkendalinya pemanfaatan air tanah secara berkesinambungan; Tersedianya data informasi potensi air tanah dan cekungan air tanah serta Neraca Sumber Daya Air

Tujuan 5:

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Rekomendasi Teknis yang disusun Jumlah KK terlayani air bersih Jumlah Jiwa terlayani air bersih Sumur Bor Produksi dibangun Sumur Bor Eksplorasi dibangun Sumur Bor yang ditingkatkan dari Eksplorasi menjadi Produksi Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Data Potensi Air, CAT dan Neraca sumberdaya air yang disusun

Meningkatnya pemanfaatan Sumber Daya Mineral; Sasaran Tersedianya rencana pengembangan bidang sumberdaya mineral; Tersedianya hasil penyelidikan potensi sumberdaya mineral dan panas bumi; Tersedianya neraca sumberdaya mineral dan panas bumi; Tersedianya data dan informasi potensi mineral dan panas bumi, serta keanekaragaman geologi; Tersedianya rekomendasi teknis untuk kebijakan/ regulasi di bidang mineral dan panas bumi;


Indikator Kinerja Dokumen Perencanaan yang disusun Jumlah laporan data potensi sumberdaya mineral dan panas bumi Data Neraca sumber daya mineral dan panasbumi yang disusun Jumlah laporan data potensi keanekaraga-man geologi Rekomendasi Teknis yang disusun

26

Tujuan 6:

Meningkatnya kualitas Mitigasi Bencana Geologi; Sasaran

Indikator Kinerja

Tersedianya rencana pembangunan bidang geologi umum dan mitigasi bencana geologi; Tersedianya hasil inventarisasi dan zonasi kawasan lindung geologi; Tersedianya hasil penyelidikan/dan inventarisasi kawasan rawan bencana geologi; Tersedianya hasil rekomendasi teknis untuk kebijakan penanganan bencana geologi;

Dokumen Perencanaan mitigasi bencana geologi yang disusun Jumlah dokumen (data/peta) Data Inventarisasi kawasan rawan bencana geologi yang disusun Rekomendasi Teknis yang disusun Jumlah peserta sosialisasi geodiversity Jumlah peserta sosialisasi dan mitigasi rawan bencana geologi Data dan informasi bencana geologi yang disusun Jumlah media informasi

Tersedianya data dan informasi bencana geologi;

Tujuan 7:

Meningkatnya batubara;

Pengelolaan

Usaha

Pertambangan

Sasaran

Indikator Kinerja Draft Perda dan Pergub yang disusun Jumlah kelompok penambang yang dibina Jumlah pembina tingkat kecamatan yang difasilitasi Jumlah peserta Sosialisasi kegiatan bidang pertambangan Jumlah perusahaan pemegang IUP yang terbina dan terawasi Jumlah perusahaan UJP yang terbina dan terawasi

Tersedianya izin usaha jasa pertambangan;

Meningkatnya Pengawasan Pertambangan; Sasaran Terlaksannya pengawasan K3 dan lingkungan pertambangan; Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha jasa pertambangan; Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Tersedianya bahan usulan Inspektur Tambang dan administrasi K3; Terkoordinsinya penertiban PETI dan penyelesaian masalah tumpang tindih lahan untuk kegiatan pertambangan

Tujuan 9:

dan

Terwujudnya pengelolaan usaha pertambangan yang baik dan benar Terlaksaananya bimbingan teknis terhadap pemegang izin usaha pertambangan; Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengusaha pertambangan skala kecil;

Tersedianya izin usaha pertambangan;

Tujuan 8:

mineral

Indikator Kinerja Pengawasan K3 dan Lingkungan yang dilaksanakan Jumlah perusahaan UJP yang terbina dan terawasi Jumlah perusahaan pelaksana Comdev yang terawasi Bahan usulan Inspektur Tambang dan Administrasi K3 yang disusun Laporan Koordinasi Penertiban PETI yang disusun

Meningkatnya Konservasi Pertambangan; Sasaran Tersedianya data dan informasi tentang pemanfaatan sumber daya mineral dan pengelolaan lingkungan pertambangan; Terlaksananya pembinaan dan pengawasan reklamasi lahan bekas tambang dan


Indikator Kinerja Jumlah peta skala 1 : 50.000 yang dibuat Jumlah perusahaan pemegang IUP/KK yang dibina dan diawasi

27

Sasaran peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan; Terawasinya produksi pertambangan;

Tujuan 10:

Indikator Kinerja Frekuensi pengawasan produksi yang dilaksanakan

Meningkatnya kualitas pengolahan data; Sasaran Tersedianya data dan informasi yang valid

Tersedianya tenaga pengolah data yang terampil Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai

Tujuan 11:

Indikator Kinerja Jumlah peta tematik yang diproduksi Jumlah Buku ESDM dalam angka yang diproduksi Jumlah buletin yang diproduksi Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan SIG Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan yang dipelihara

Meningkatnya kualitas pelayanan publikasi; Sasaran Tersedianya layanan data dan informasi berbasis teknologi informasi Tersedianya sarana dan prasarana penunjang berbasis teknologi informasi

Tujuan 12:

Indikator Kinerja Jumlah pameran yang diikuti Jumlah publikasi media elektronik yang diproduksi Jumlah perangkat sarana Teknologi Informasi yang diadakan

Meningkatnya kualitas hasil uji mineral; Sasaran Tersedianya sarana dan parasarana pendukung Tersedianya tenaga penguji yang berkualitas Terwujudnya hasil uji mineral

Tujuan 13:

Jumlah sarana pengujian yang dipelihara Jumlah laboran yang disertifikasi Jumlah sampel mineral diuji Jumlah sampel air yang diuji

Meningkatnya kualitas hasil uji energi; Sasaran

Indikator Kinerja

Tersedianya sarana dan parasarana pendukung

Jumlah sarana dan prasarana pengujian yang diadakan Jumlah Tenaga Teknis Uji Energi yang terampil Jumlah instalasi pembangkit listrik yang diuji Jumlah sampel bahan bakar yang diuji

Tersedianya tenaga penguji yang berkualitas Terwujudnya hasil uji energi

Tujuan 14:

Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas Program dan laporan; Sasaran

Indikator Kinerja

Tersedianya bahan untuk perumusan kebijakan, program dan pelaporan; Tersedianya rencana program dan kegiatan

Dokumen diseminasi perencanaan yang disusun Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang disusun


28

Sasaran Tersedianya laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program

Tujuan 15:

Indikator Kinerja Laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang disusun Laporan Monitoring dan Evaluasi yang disusun

Meningkatnya kualitas laporan keuangan; Sasaran Terlaksananya penataan administrasi keuangan; Tersedianya Laporan Keuangan Tersedianya laporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut

Tujuan 16:

Indikator Kinerja Penataan Administrasi keuangan yang terselenggara Laporan Realisasi Anggaran dan CALK yang disusun Tingkat kehadiran pegawai

Meningkatnya kualitas laporan kepegawaian; Sasaran Terlaksananya penatausahaan kepegawaian; Tersedianya data dan informasi kepegawaian; Tersedianya laporan Kepegawaian Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran

Tersedianya Laporan Aset BMD; Tersedianya aparatur yang terampil

Indikator Kinerja Penatausahaan kepegawaian yang terselenggara Data dan Informasi Kepegawaian yang disusun Laporan Kepegawaian yang disusun Jumlah paket sarana prasarana yang disediakan Jumlah paket sarana prasarana yang dipelihara Laporan Aset BMD yang disusun Jumlah aparatur yang ditingkatkan pengetahuan & keterampilannya

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2017 dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam RPJMN, strategi dan arah kebijakan RPJMN, strategi dan arah kebijakan RKP 2017 berikut arah kebijakan pembangunan provinsi NTB Tahun 2017 dapat dilihat secara rinci sebagaimana tabel berikut. PRIORITAS RPJMN KEDAULATAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN DENGAN TUJUAN SASARAN PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2017 Prioritas RPJMN Strategi dan Arah Kebijakan RPJMN Arah Kebijakan dan Strategi RKP 2017

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan - Meningkatkan produksi energi primer terutama minyak dan gas bumi melalui: (a) ekplorasi untuk menemukan lapangan baru; (b) penguasaan teknologi eksplorasi dan eksploitasi; (c) promosi dan penawaran lapangan baru termasuk lapangan gas konvensional; dan (d) penerapan enhanced oil recovery untuk lapangan produksi. - Meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan batubara nasional, akan dilakukan dengan: (a) meningkatkan


29

Prioritas RPJMN

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan kapasitas infrastruktur gas bumi dan batubara nasional; (b) meningkatkan penggunaan gas bumi untuk transportasi, industri, pembangkit listrik, dan rumah tangga; (c) memperluas cakupan pelayanan energi terutama daerah yang memiliki potensi sumberdaya energi yang besar; (d) menetapkan kebijakan yang memihak kepentingan dalam negeri; dan (e) mendorong pemanfaatan batubara kalori rendah untuk pembangkit listrik, - Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan, melalui: (a) meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik melalui pembangunan pembangkit baru maupun rehabilitasi pembangkit yang sudah ada; (b) memperluas cakupan wilayah pembangunan transmisi listrik dan penyediaan listrik untuk pulau-pulau dan desa-desa terpencil; (c) melakukan konversi sumber energy pembangkit listrik dari BBM menjadi non BBM; (d) meningkatkan kapasitas infrastruktur energy dan ketenagalistrikan termasuk mempercepat pembangunan depo BBM diwilayah terpencil dan daerah perbatasan; (e) meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi. - Meningkatkan peranan energy baru terbarukan dalam bauran, melalui strategi: (a) menerapkan kebijakan harga dan insentif yang tepat untuk mendorong investasi dibidang energy baru terbarukan; (b) meningkatkan pemanfaatan aneka energy baru terbarukan untuk pembangkit listrik; (c) pemanfaatan energy setempat untuk pemenuhan di daerah terpencil dan terluar; dan (d) meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati untuk transportasi melalui fuel-blending bio diesel dan bio etanol.

Isu Strategis Daerah Tahun 2017 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017

- Meningkatkan pengelolaan subsidi energy yang lebih transparan dan tepat sasaran, dengan melakukan: (a) peningkatan pengawasan dengan penggunaan teknologi informasi atau teknologi lainnya yang sesuai dan tepat guna; (b) penegakan hukum atas penyelundupan BBM bersubsidi; dan (c) perubahan mekanisme penentuan target sasaran penerima subsidi BBM. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan - Tujuan meningkatnya produktifitas dan kapasitas tenaga listrik dan Sasarannya adalah tersedianya data cakupan listrik; - Meningkatnya produktifitas dan kapasitas Energi Baru dan Terbarukan dan Sasarannya adalah Tersedianya rencana pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energy; - Meningkatnya efektifitas pengelolaan air tanah dan


30

Prioritas RPJMN

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Sasarannya adalah Tersediannya rekomendasi teknis pengelolaan air tanah dan penetapan nilai peroleh air yang tepat; - Meningkatnya pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sasarannya adalah Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang baik dan benar

Prioritas Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2017 terkait urusan ESDM

- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Migas; - Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan; - Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Bawah Tanah; dan - Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

3.2

Program dan Kegiatan Tahun 2017 Program dan kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 terdiri atas : No 2.03.01 2.03.01.001 2.03.01.002 2.03.01.003 2.03.01.007 2.03.01.008 2.03.01.010 2.03.01.011 2.03.01.012 2.03.01.017 2.03.01.018 2.03.01.019 2.03.01.020 2.03.02 2.03.02.011 2.03.02.022 2.03.02.024 2.03.02.030 2.03.05 2.03.05.004 2.03.05.020 2.03.06 2.03.06.001 2.03.06.004

Program dan Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan mental dan fisik aparatur Peningkatan SDM aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


Anggaran (Rp) 908.764.783 9.303.690 237.160.000 7.347.120 81.648.864 114.066.700 39.936.322 47.293.092 6.734.195 26.620.000 157.300.000 14.374.800 157.300.000

622.961.240 120.032.000 90.750.000 201.699.740 27.951.000

152.012.300 31.012.300 121.000.000

113.775.272 28.768.234 24.507.038

31

No 2.03.06.005 2.03.07 2.03.07.001 2.03.15 2.03.15.007 2.03.15.009 2.03.15.010 2.03.15.011 2.03.17 2.03.17.001 2.03.17.002 2.03.17.007 2.03.18 2.03.18.002 2.03.19 2.03.19.001 2.03.19.002 2.03.19.003 2.03.19.007 2.03.19.008 2.03.21 2.03.21.001 2.03.21.002 2.03.21.003 2.03.21.005 2.03.21.006 2.03.21.008 2.03.22 2.03.22.001 2.03.22.004 2.03.23 2.03.22.001 2.03.24 2.03.24.005

Program dan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Sosialisasi dan penyuluhan kegiatan bidang pertambangan Pembinaan Perizinan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan Pengawasan usaha pertambangan Bimbingan teknis kelola tambang mandiri Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan Pengembangan pemanfaatan bidang kelistrikan Penyusunan Regulasi Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Program pengembangan dan pengelolaan sumber air bawah tanah Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air bawah tanah Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral Pendataan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral Pemantauan, evaluasi dan sosialisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral Perencanaan teknis pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan sumberdaya mineral Pengambilan dan Pengujian Sampel Bahan Galian Program pengembangan kualitas pelayanan informasi energi dan sumberdaya mineral Peningkatan informasi energi dan sumberdaya mineral Koordinasi pelayanan informasi publik antar sektoral melalui pemanfaatan teknologi informasi Uji Pemanfaatan Bahan Bakar Alternatif Uji kualitas air tanah Uji laik instalasi ketenagalistrikan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Program pencegahan kerusakan lingkungan Pendataan/mitigasi rawan bencana alam geologi Pemanatauan WKP Panas Bumi Program Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan Migas Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konversi bahan bakar bersubsidi Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Desa Mandiri Energi


Anggaran (Rp) 60.500.000

84.119.200 84.119.200

585.136.217 45.136.207 206.536.594 173.959.038 159.504.378

7.014.640.590 100.000.000 6.860.190.590 54.450.000

3.902.250.000 3.902.250.000

416.864.360 82.448.795 75.666.019 52.928.546 108.900.000 96.921.000

854.405.530 149.223.734 134.585.396 110.412.500 64.238.900 65.945.000 330.000.000

423.500.000 363.000.000 60.500.000

121.000.000 121.000.000

6.685.250.000 6.685.250.000

32

Bab IV Indikator Kinerja dan Kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD 4.1

Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Distamben Provinsi NTB, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja dinas kedepan, baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) organisasi itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2013 - 2018. Prestasi Distamben Provinsi NTB lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapanpenetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Distamben Provinsi NTB yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2013 – 2018 dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut: Tabel 4.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

INDIKATOR SASARAN

Satuan

Base Line (2013)

1 2 3

Data usaha kegiatan hilir Perda RUED yang disusun SK Gubernur ttg HET BBM yang diterbitkan Jumlah Laporan Pemantauan yang disusun Jumlah Laporan Pemantauan yang disusun

Dokumen Dokumen Dokumen

1 0 1

1 1 1

1 0 0

1 0 1

1 0 0

1 0 0

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/ RENSTRA 5 1 2

Laporan

10

10

10

10

10

10

50

Laporan

10

10

10

10

10

10

50

4 5

TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN 2014

2015

2016

2017

2018


33

No 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

INDIKATOR SASARAN

Satuan

Base Line (2013)

Jumlah Lap Analisa Kebutuhan BBM Jumlah Laporan Pengawasan yang disusun Rasio Elektrifikasi Perda RUKD yang disusun Perda dan Pergub yang disusun Jumlah Laporan Pengawasan yang disusun SK Gubernur yang diterbitkan Jumlah Laporan Pengawasan yang disusun Data Pengusahaan Listrik Data wilayah/ cakupan listrik Jumlah Rumah tangga yang terlayani Insepktur Ketenaga-listrikan Rekomendasi Jumlah PLTMH yang dibangun Jumlah PLTS tersebar yang dibangun Jumlah PLTS Komunal yang dibangun Jumlah Digester Biogas yang dibangun Jumlah Tungku Hemat Energi yang disalurkan Jumlah Laporan Binwas EBT Kebijakan lintas kab/kota Data Potensi EBT Jasa Teknis yang disediakan Rekomendasi Teknis yang disusun Jumlah KK yang terlayani air bersih Jumlah Jiwa yang terlayani air bersih Sumur Bor Produksi yang dibangun Sumur Bor Eksplorasi yang dibangun Sumur Bor yang ditingkatkan dari Eksplorasi menjadi Produksi Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Data Potensi Air, CAT dan Neraca sumberdaya air yang disusun Dokumen Perencanaan yang disusun Jumlah laporan data potensi sumberdaya mineral dan panas bumi Data Neraca sumber daya mineral dan panasbumi yang disusun Jumlah laporan data potensi keanekaraga-man geologi Rekomendasi Teknis yang disusun Dokumen Perencanaan mitigasi bencana geologi yang disusun Jumlah dokumen (data/peta)

Laporan

0

1

1

1

1

1

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/ RENSTRA 5

Laporan

10

10

10

10

10

10

50

% Dokumen Dokumen

64,43 0 0

65,68 0 1

68,01 0 0

70,34 0 0

72,67 1 0

75 0 0

75 1 1

Laporan

10

10

10

10

10

10

50

Dokumen Laporan

0 10

1 10

0 10

0 10

0 10

0 10

1 50

Dokumen Dokumen RTS

0 0 0

1 1 1571

1 1 1750

1 1 1750

1 1 1750

1 1 1750

5 5 8.571

Orang Dokumen Unit Unit

0 0 21 5164

1 5 1 350

0 5 0 350

0 5 0 350

0 5 0 350

0 5 0 350

1 25 1 1750

unit

27

1

1

1

1

1

5

unit

1410

571

500

500

500

500

2571

unit

1000

500

500

500

500

500

2500

Laporan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

0 0 10 10 0

10 10 10 10 1

10 10 10 10 1

10 10 10 10 1

10 10 10 10 1

10 10 10 10 1

50 50 50 50 5

KK

1700

600

600

600

600

600

3000

Jiwa

7500

2100

2100

2100

2100

2100

10500

Titik

61

8

8

8

8

8

40

Titik

24

5

5

5

5

4

24

Titik

12

2

2

3

2

3

12

Laporan

0

10

10

10

10

10

50

Dokumen

7

2

2

2

2

2

10

Dokumen

0

1

1

1

1

1

5

Dokumen

14

2

2

2

2

1

9

Dokumen

0

2

2

2

2

2

10

Dokumen

0

2

2

1

0

0

5

Dokumen

0

1

1

1

1

1

5

Dokumen

0

1

1

1

1

1

5

Dokumen

7

1

1

1

1

1

5


2015

2016

2017

2018


34

No

INDIKATOR SASARAN

Satuan

Base Line (2013)

43

Data Inventarisasi kawasan rawan bencana geologi yang disusun Rekomendasi Teknis yang disusun Jumlah peserta sosialisasi geodiversity Jumlah peserta sosialisasi dan mitigasi rawan bencana geologi Data dan informasi bencana geologi yang disusun Jumlah media informasi Draft Perda dan Pergub yang disusun Jumlah kelompok penambang yang dibina Jumlah pembina tingkat kecamatan yang difasilitasi Jumlah peserta Sosialisasi kegiatan bidang pertambangan Jumlah perusahaan pemegang IUP yang terbina dan terawasi Jumlah perusahaan UJP yang terbina dan terawasi Pengawasan K3 dan Lingkungan yang dilaksanakan Jumlah perusahaan UJP yang terbina dan terawasi Jumlah perusahaan pelaksana Comdev yang terawasi Bahan usulan Inspektur Tambang dan Administrasi K3 yang disusun Dokumen Koordinasi Penertiban PETI yang disusun Jumlah peta skala 1 : 50.000 yang dibuat Jumlah perusahaan pemegang IUP/KK yang dibina dan diawasi Frekuensi pengawasan produksi yang dilaksanakan Jumlah peta tematik yang diproduksi Jumlah Buku ESDM dalam angka yang diproduksi Jumlah buletin yang diproduksi Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan SIG Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan yang dipelihara Jumlah pameran yang diikuti Jumlah publikasi media elektronik yang diproduksi Jumlah perangkat sarana Teknologi Informasi yang diadakan Jumlah sarana pengujian yang dipelihara Jumlah laboran yang disertifikasi Jumlah sampel mineral yang diuji Jumlah sampel air yang diuji Jumlah sampel bahan bakar yang diuji Jumlah sarana dan prasarana pengujian yang diadakan

Laporan

10

10

10

10

10

10


Dokumen

10

8

8

8

8

8

40

Orang

0

700

700

700

700

700

3500

Orang

2200

600

600

600

600

600

3000

Dokumen

10

10

10

10

10

10

50

Unit Dokumen

0 2

10 1

10 0

10 0

10 0

10 0

50 1

Kelompok

109

10

10

10

10

10

50

Orang

25

20

20

20

20

20

100

Orang

365

500

500

500

500

500

2500

Perush

65

25

25

25

25

25

125

Perush

65

25

25

25

25

25

125

Laporan

10

8

8

8

8

8

40

Perush

50

25

25

25

25

25

125

Perush

1

1

1

1

1

1

5

Orang

0

0

3

0

0

0

3

Dokumen

0

1

1

1

1

1

5

Peta

1

1

1

1

1

1

5

IUP/KK

2

4

4

4

4

4

20

Kali

50

36

36

36

36

36

180

Peta

75

50

50

50

50

50

250

Eksemplar

400

100

100

100

100

100

500

Eksemplar Orang

750 6

150 8

150 8

150 8

150 8

150 8

750 40

Unit

22

15

15

15

15

15

75

Even Paket

10 10

2 2

2 3

2 2

2 2

2 2

10 11

Unit

8

10

10

10

10

10

50

Unit

8

10

10

10

10

10

50

Orang Sampel Sampel Sampel

3 75 83 55

2 20 50 15

2 20 5 15

2 20 50 15

2 20 50 15

2 20 50 15

10 100 205 75

Unit

14

5

5

5

5

5

25

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76


2015

2016

2017

2018


35

No

INDIKATOR SASARAN

Satuan

Base Line (2013)

77

Jumlah Tenaga Teknis Uji Energi yang terampil Jumlah instalasi pembangkit listrik yang diuji Dokumen diseminasi perencanaan yang disusun Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang disusun Laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang disusun Laporan Monitoring dan Evaluasi yang disusun Penataan Administrasi keuangan yang terselenggara Laporan Realisasi Anggaran dan CALK yang disusun Tingkat kehadiran pegawai Penatausahaan kepegawaian yang terselenggara Data dan Informasi Kepegawaian yang disusun Jumlah paket sarana prasarana yang disediakan Jumlah paket sarana prasarana yang dipelihara Laporan Kepegawaian yang disusun Jumlah aparatur yang ditingkatkan pengetahuan & keterampilannya

Orang

3

2

2

2

2

2


Unit

6

3

3

3

3

3

15

Dokumen

1

2

2

2

2

2

0

Dokumen

10

6

6

6

6

6

30

Dokumen

26

12

11

11

11

11

56

Laporan

20

8

8

8

8

8

40

kegiatan

20

4

4

4

4

4

20

Laporan

19

19

19

19

19

19

95

Orang kegiatan

96 10

110 8

110 8

110 8

110 8

110 8

550 40

Dokumen

0

1

1

1

1

1

5

Paket

61

15

15

15

15

15

75

Paket

10

6

6

6

6

6

30

Laporan

1

1

1

1

1

1

5

orang

15

20

20

20

20

20

100

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91


2015

2016

2017

2018

4.2 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Pada bagian ini, akan diuraikan jenis pelayanan SKPD dan Kelompok Sasaran yang menerima layanan SKPD, melalui Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing beserta para pemangku kepentingan sebagai obyek serta kelompok sasaran penerima jasa layanan, baik secara internal maupun eksternal. Identifikasi kelompok sasaran dan layanan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut : Tabel 4.2. Jenis Pelayanan SKPD dan Kelompok sasaran No 1

BIDANG Sekretariat

JENIS PELAYANAN

KELOMPOK SASARAN

a. Meramu bahan dan materi untuk penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

 Internal Dinas;  SKPD Kab/Kota pengelola urusan ESDM;  Institusi Perencanaan Daerah dan Pusat;

b. Pengelolaan dan penatausahaan urusan keuangan;

 Institusi Pengelola Aset dan Keuangan Daerah dan Pusat;  Pelaku kegiatan pada SKPD;

c.

 PNS Internal SKPD;  Institusi Pengelola dan Penatausahaan Kepegawaian Daerah dan Regional;

Pengelolaan urusan umum meliputi kepegawaian (termasuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia), perlengkapan, rumah


36

No 2

BIDANG Geologi dan Sumber Daya Mineral

JENIS PELAYANAN a. b.

c.

3

Pertambangan Umum, urusan Mineral dan Batubara

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

4

Bidang Energi; urusan Energi Baru Terbarukan

a. b.

c.

Urusan Ketenagalistrikan

tangga dinas dan peraturan perundangundangan. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi; Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi; Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil; Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan12 mil laut; Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama, Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi, Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penerbitan izin, pernbinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati [biofuel] sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.

a. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah


KELOMPOK SASARAN  Badan Penyelenggara Kediklatan Aparatur  Pemkab/Kota  Pengusaha Pengguna Air tanah;  Pengembang Properti  Pengembangan Pariwisata  PDAM  Perusahaan Pemboran  Pemkab/kota dan SKPD Pengelola Pendapatan  Pengusaha lokal, regional dan Asing yang bergerak di bidang pertambangan;  SKPD Pengelola Investasi  Badan Usaha atau perorangan yang berusaha di bidang pertambangan  Pengusaha lokal, regional dan Asing yang bergerak di bidang Usaha Jasa Pertambangan;  Pengusaha/pedagang mineral

 Konsorsium/perusahaan korporasi yang bergerak di bidang panasbumi;  Pengusaha lokal, regional dan Asing yang bergerak di bidang Usaha Jasa Pertambangan;  SKPD pengelola Perizinan Terpadu

 Pengusaha Penyedia tenaga listrik/Pengembang listrik suasta (Independent power Producer);

37

No

BIDANG

JENIS PELAYANAN b. c.

d.

e.

f.

5

6

Balai Pengujian Mineral dan Energi

Balai Informasi Mineral dan Energi

a. b. c. d. a.

b.

provinsi; Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi; Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri / mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan. penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan urusan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Balai penyiapan bahan, sarana dan prasarana kegiatan pengujian mineral dan pengujian energi; Melakukan pengujian mineral; Melakukan pengujian energi; melaksanakan layanan informasi mineral dan energi meliputi pengolahan data, publikasi, dan evaluasi sistem informasi mineral dan energi berbasis teknologi Informasi; pengelolaan Ketatausahaan


KELOMPOK SASARAN

 Masyarakat konsumen dan pemanfaat jaringan Telekomunikasi Multimedia dan Informatika (Telematika)

 Pengusaha pemegang izin penjualan tenaga listrik dan sewa jaringan

 Investor dalam negeri

 Masyarakat nelayan dan rakyat tidak mampu

 Internal Balai  Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Suasta yang memerlukan jasa pengujian Mineral dan energi  Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Suasta yang memerlukan akses data dan informasi tekstual maupun spasial bidang Mineral dan energi

38

BAB V Dana Indikatif beserta sumberdaya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan di atas, maka dalam tahun 2013-2018 Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB akan melaksanakan 7 pogram pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral baik melalui mekanisme desentralisasi berpembiayaan APBD maupun dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus berpembiayaan APBN. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Tahun Anggaran 2017 (angka dalam ribuan rupiah) terlihat pada Tabel berikut:

Program dan Kegiatan

Program Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan Migas [2.03.23] Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konversi bahan bakar bersubsidi [2.03.23.003] Program pembinaan dan pengem-bangan bidang ketenagalistrikan dan Migas [2.03.17] Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan [2.03.17.001]

Pengembangan pemanfaatan bidang kelistrikan [2.03.17.002]

Penyusunan Regulasi Bidang Energi dan Ketenagalistrikan [2.03.17.007] Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan [2.03.24] Desa Mandiri Energi [2.03.24.005]

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Terwujudnya kelancaran distribusi dan pemenuhan kebutuhan energi Terlaksananya pengawasan pelaksanaan konversi bahan bakar bersubsidi Terpenuhinya kebutuhan energi dan listrik yang memadai (Rasio Elektrifikasi) Tersedianya data rasio elektrifikasi dan database instalasi ketena-galistrikan

Tersedianya sambungan listrik murah untuk masyarakat miskin Jumlah Rumah tangga yang terlayani Tersusunnya Draf Raperda Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan energi Terwujudnya kelancaran distribusi dan pemenuhan kebutuhan energi Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 000) Satuan

Tahun-4 (2017)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)

Dok

target 1

Rp 121.000

target 5

Lap Lap Lap Lap %

10 10 1 10 72,67

121.000

7.014.641

50 50 5 50 75

524.546 30.496.775

Dok Dok Lap Orang Dok Dok

0 1 10 0 5 1

100.000 6.860.191

1 1 50 1 25 5

478.161 29.700.245

RTS Lap Dok Dok Dok Dok Unit

1.750 10 1 0 0 0 0

54.450 6.685.250

8.571 50 5 2 2 1 1

318.369 28.367.364

Unit

1.351

6.685.250

6.826

28.367.364


Rp 524.546

39


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah PLTS tersebar yang dibangun Jumlah PLTS Komunal yang dibangun Jumlah Digester Biogas yang dibangun Jumlah Tungku Hemat Energi yang disalurkan

Program pengembangan dan pengelolaan sumber air bawah tanah [2.03.18] Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air bawah tanah [2.03.18.001] Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air bawah tanah [2.03.18.002]

Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral [2.03.19] Perencanaan teknis pengembangan sarana dan prasa-rana pemanfaatan sumberdaya mineral [2.03.19.007] Program pencegahan kerusakan lingkungan [2.03.22] Pemantauan WKP Panas Bumi [2.03.22.004] Program pencegahan kerusakan lingkungan [2.03.22] Pendataan/mitigasi rawan bencana alam geologi [2.03.22.001]

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan [2.03.15] Sosialisasi dan penyuluhan kegiatan bidang pertambangan [2.03.15.007] Bimbingan Teknis Kelola Tambang Mandiri [2.03.15.011]


Unit

target 350

-

target 1.750

Unit

1

-

5

-

Unit

500

-

2.571

-

Unit Lap Dok Dok Dok

500 10 10 10 10

3.902.250

2.500 50 50 50 50

18.943.314

Dok

2

KK

600

Jiwa

Terpenuhinyan kebutuhan air baku yang memadai Tersedianya dokumen pengendalian pemanfaatan air bawah tanah di daerah cekungan air tanah Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan Air Bawah Tanah Jumlah Jiwa yang terlayani air bersih Sumur Bor Produksi yang dibangun Sumur Bor Eksplorasi yang dibangun Sumur Bor yang ditingkat-kan dari Eksplorasi menjadi Produksi Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan Air Bawah Tanah Tersedianya Data Aktual Bidang Sumberdaya Mineral

Terwujudnya Sistem pengelolaan lingkungan berbasis mitigasi bencana dan perlindungan kawasan konservasi Tersedianya data aktual bidang panas bumi Terwujudnya Sistem pengelolaan lingkungan berbasis mitigasi bencana dan perlindungan kawasan konservasi Terlaksananya sosialisasi mitigasi bencana alam Geologi Jumlah peserta sosialisasi geodiversity Jumlah peserta sosialisasi dan mitigasi rawan bencana geologi Terwujudnya pengelolaan usaha pertambangan yang baik dan benar Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan kegiatan bidang pertambangan Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan tambang mandiri Jumlah peserta Sosialisasi kegiatan bidang pertambangan


Tahun-4 (2017) Rp

-

10

Rp -

650.000

3.902.250

3.000

18.293.314

2.100

-

10.500

-

Titik

8

-

40

-

Titik

5

-

24

-

Titik Lap Dok

2 10 1

108.900

12 50 5

483.473

Lap

2

108.900

9

483.473

Dok

2

60.500

10

275.308

Lap Dok Dok Dok Lap

0 1 1 1 10

60.500 363.000

5 5 5 5 50

275.308 1.748.689 -

Dok

8

330.000

40

1.748.689

Orang

700

3.500

-

Orang Dok Dok

600 10 0

585.136

3.000 50 1

2.683.933

Klp

10

45.136

50

207.033

Orang

20

159.504

100

731.623

Orang Perush Perush

500 25 25

-

125 125

-


40


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Pembinaan Perizinan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan [2.03.15.009]

Terlaksananya pembinaan Perizinan pengusahaan pertambangan

Pengawasan Usaha Pertambangan [2.03.15.010]

Tersedianya laporan hasil pengawasan kegiatan usaha pertambangan Tersedianya data dan informasi ESDM terkini

Program Pengembangan kualitas pelayanan informasi ESDM [2.03.21] Peningkatan informasi energi dan sumber daya mineral [2.03.21.001] Koordinasi pelayanan informasi publik antar sektoral melalui pemanfaatan teknologi informasi [2.03.21.002] Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral [2.03.19] Pendataan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral [2.03.19.002]

Program Pengembangan kualitas pelayanan informasi ESDM [2.03.21] Uji kualitas air tanah [2.03.21.005] Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral [2.03.19] Pengambilan dan Pengujian Sampel bahan Galian [2.03.19.008] Program Pengembangan kualitas pelayanan informasi ESDM [2.03.21] Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Laboratorium [2.03.21.008] Uji pemanfaatan bahan bakar alternatif [2.03.21.003] Uji laik instalasi ketenagalistrikan [2.03.21.006] Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral [2.03.19] Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sum-berdaya mineral [2.03.19.001] Pemantauan, eva-luasi dan sosialisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral [2.03.19.003]

Jumlah Buku ESDM dalam angka yang diproduksi Jumlah buletin yang diproduksi Terlaksananya kegiatan MPU sektor ESDM. Tersedianya informasi ESDM melalui kegiatan pameran. Teraktualisasinya pengelolaan ESDM pada tataran teknis maupun aspek administratif Tersedianya buku ESDM dalam angka Tersedianya databese bidang ESDM di NTB. In House training pengelolaan web Perancangan web PPID Terpeliharanya peralatan Sistem Informasi Geografis. Tersedianya data dan informasi ESDM terkini Tersedianya informasi data unsur mineral airtanah Teraktualisasinya pengelolaan ESDM pada tataran teknis maupun aspek administratif Jumlah sampel mineral yang diuji



Tahun-4 (2017)

Lap Perush Perush Orang Dok Peta IUP/KK Kali Peta

target 8 25 1 0 1 1 4 36 50

Rp 206.537 173.959 283.809

target 40 125 5 3 5 5 20 180 250

Rp 947.353 797.924 1.301.790

Eksp

100

149.224

500

684.467

Orang Unit Orang

8 15 20

134.585

40 75 100

617.323

kali

2

-

10

-

0

75.666

0

347.069

Eksp

50

75.666

250

347.069

Dok

1

-

kali Dok paket Unit Unit Orang

0 0 1 10 10 2

64.239 -

2 2 5 50 50 10

285.223 -

Sampel

50

64.239

205

285.223

5

96.921 Sampel

20

Tersedianya data dan informasi ESDM terkini

96.921

-

434.368 100

434.368

506.358

0

2.481.327

Tersedianya alat dan biaya pemeliharaan laboratorium

Unit Orang

5 2

330.000 -

25 10

1.743.425 -

Tersedianya hasil uji pemanfaatan bahan bakar alternatif untuk menujang suksesya konversi energi Tersedianya informasi kelaikan instalasi PLTMH Teraktualisasinya pengelolaan ESDM pada tataran teknis maupun aspek administratif Tersedianya Data Perencanaan bidang ESDM yang Bersinergi

Lokasi

15

110.413

75

458.832

Unit

3

65.945

15

279.070

Dok

2

135.377

10

620.956

Dok

6

82.449

30

378.180

Tersedianya dokumen acuan dalam perencanaan pengembangan bidang ESDM

Lap

8

52.929

40

242.775


41


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan [2.03.06] Penyusunan Renstra dan Renja SKPD [2.03.06.005] Program Pelayanan Administrasi Perkantoran [2.03.01] Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik [2.03.01.002] Penyediaan jasa administrasi keuangan [2.03.01.007] Penyediaan makanan dan minuman [2.03.01.017] Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah [2.03.01.018] Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah [2.03.01.020] Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan [2.03.06] Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD [2.03.06.001] Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun [2.03.06.004] Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur [2.03.05] Pembinaan mental dan fisik aparatur [2.03.05.004] Program Pelayanan Administrasi Perkantoran [2.03.01] Penyediaan jasa surat menyurat [2.03.01.001] Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor [2.03.01.003] Penyediaan jasa kebersihan kantor [2.03.01.008] Penyediaan alat tulis kantor [2.03.01.010] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan [2.03.01.011] Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor [2.03.01.012] Penyediaan peralatan rumah tangga [2.03.01.014] Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran [2.03.01.019]



Tahun-4 (2017)


Terwujudnya sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Dok

target 11

Rp 60.500

target 56

Rp 299.404

Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan Terwujudnya dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD (RPJM) Terlaksananya penjediaan jasa komunikasi, air dan listrik

Dok

3

60.500

16

299.404

keg

4

660.029

20

3.039.688

Bulan

12

237.160

0

1.086.996

Terlaksananya jasa administrasi keuangan Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Bulan

12

81.649

0

374.511

Bulan

12

26.620

0

122.102

Bulan

12

157.300

0

728.816

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah

Tahun

12

157.300

0

727.263

Terwujudnya sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Lap

19

53.275

95

244.366

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja

Dok

1

28.768

5

131.956

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

Dok

1

24.507

5

112.410


Orang

110

31.012

550

142.249

Terbinanya mental dan fisik aparatur Terwujudnya dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD (RPJM) Terlaksananya jasa pengiriman surat menyurat Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Bulan

12

31.012

60

142.249

keg

8

248.736

40

1.141.517

Lembar

2.700

9.304

12.300

42.675

Bulan

12

7.347

0

33.700

Jumlah kantor yang dibersihkan

Bulan

12

114.067

0

523.207

Jumlah Alat Tulis yang disediakan Penggandaanjumlah barang cetakan yang disediakan

Bulan

12

39.936

0

183.182

Bulan

12

47.293

0

216.926

Jumlah komponen listrik/ penerangan yang disediakan

Bulan

12

6.734

0

30.889

Jumlah perlatan penunjang yang tersedia Terlaksananya jasa administrasi dan teknis perkantoran

Unit

0

9.680

0

45.003

Bulan Dok Lap

12 1 1

14.375 -

0 5 5

65.935 -


42


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur [2.03.02] Pengadaan kendaraan dinas/operasional [2.03.02.005] Pengadaan meubelair [2.03.02.010] Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik [2.03.02.011] Pengadaan peralatan studio dan komunikasi [2.03.02.012] Pengadaan AC/alat pendingin [2.03.02.013] Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor [2.03.02.022] Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional [2.03.02.024] Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor [2.03.02.030] Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah [2.03.07] Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah [2.03.07.001] Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur [2.03.05] Peningkatan SDM aparatur [2.03.05.020]



Tahun-4 (2017)


Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Paket

target 15

Rp 622.961

target 75

Rp 3.364.151

Tersedianya kendaraan operasional

Unit

0

73.447

2

748.479

Tersedianya meubelair

Unit

0

60.561

59

277.782

Tersedianya peralatan elektronik

Unit

0

120.032

12

620.387

Tersedianya peralatan Studio dan komunikasi

Unit

0

18.150

5

92.115

Tersedianya alat pendingin

Unit

0

30.371

7

116.489

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Paket

6

90.750

30

455.525

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional

Unit

0

201.700

23

925.167

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

Unit

0

27.951

15

128.207

Terwujudnya penata usahaan keuangan dan manajemen aset

Lap

3

84.119

15

385.842

Terlaksananya manajemen penataan aset yang akuntabel

Dok

1

84.119

5

385.842


orang

20

121.000

100

643.640

Terlaksananya peningkatan profesionalisme sumberdaya aparatur

Orang

2

121.000

10

643.640

21.884.679


98.254.991

43

PENUTUP 

Realisasi capaian Indikator Kinerja 16 yakni Rasio Elektrifikasi sejak penetapan BaseLine 2013, hingga akhir 2015 menunjukkan trend peningkatan yang rata-rata lebih besar dari yang ditargetkan, artinya selalu melampaui target, sebagaimana ditunjukkan pada tabel dan grafik berikut: TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TARGET 52,00 65,68 68,01 70,34 72,67 75,00

REALISASI 64,43 66,91 72,67

% 123,90 101,87 106,85 -

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa sejak 2013 hingga 2015 bila dirata-ratakan tingkat capaian indikatornya sebesar 110,67% atau rata-rata RE yang dapat direalisasikan tiap tahun sebesar 5,96%. Konsentrasi pemerintah maupun pemerintahan provinsi terhadap upaya peningkatan cakupan listrik sangat beralasan, selain untuk memperluas akses dan jangkauan, juga untuk meningkatkan taraf hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 

Rasio elektrifikasi ditarget 100% pada tahun 2020, yang secara eksplisit tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014. Sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional adalah RUEN merupakan panduan pengelolaan secara menyeluruh agar ketahanan dan kemandirian energi nasional dapat terwujud. Ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keselamatan lingkungan hidup adalah maksud dari disusunnya RUEN, yang merupakan pula bagian dari upaya mendorong terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan secara optimal pengelolaan sumber daya dalam negeri untuk sebesar – besarnya kepentingan nasional.



Selain elektrifikasi, target-target penting yang akan dicapai yang tertuang dalam RUEN, antara lain penyediaan kapasitas pembangkit listrik mencapai 136.7 GW pada tahun 2025 dan 430 GW pada 2050, pemanfaatan listrik per kapita mencapai sekitar 2.500 Kwh pada tahun 2025 dan 7.000Kwh pada 2050, dan mendorong paradigma baru bahwa energi sebagai modal pembangunan.



Konsumsi listrik perkapita merupakan indeks standar kehidupan masyarakat suatu negara. Dengan semakin meningkatnya kegiatan industri dan jumlah penduduk, maka kebutuhan daya listrik juga mengalami peningkatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan listrik antara lain: ketersediaan energi primer, harga bahan bakar, teknologi, budaya masyarakat dan lain-lainnya. Beberapa usaha yang dapat ditempuh PT. PLN (Persero) sebagai salah satu perusahaan listrik negara dalam mengatasi peningkatan kebutuhan daya listrik antara lain pembangunan pembangkit baru, pembelian listrik swasta (independent power producer), sistem sewa pembangkit dengan pemda/pengusaha, penggantian pemakaian bahan bakar serta mengoptimalkan efisiensi dan pemeliharaan pembangkit yang sudah ada.


44

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Tahun 2017 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 merupakan bagian dari RPJMD Provinsi NTB dan Renstra Distamben tahun 2013-2018, yang dikembangkan berdasarkan enam isu strategis yang mengemuka dalam perencanaan Tahun 2017 yaitu terkait Angka Kemiskinan, Daya Saing Produk Lokal, Tingkat Pengangguran, Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan, Tingkat Aksesibilitas dan Konektivitas yang mengacu pada tata ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari keenam isu strategi tersebut telah dirumuskan sejumlah program dan kegiatan, baik yang terkait dengan aspek fisik maupun nonfisik, yang diimplementasikan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pembangunan urusan ESDM yang akan dilaksanakan oleh Distamben dalam kurun waktu 2013 hingga 2018 bersifat holistik dan integratif. Artinya, pembangunan dilakukan secara menyeluruh dan antara satu aspek dengan aspek pembangunan lainnya, dilakukan secara terintegrasi dan bersinergis untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan itu diperlukan dukungan dan partisipasi baik langsung maupun tak langsung dari berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dukungan masyarakat secara umum diperlukan karena berbagai capaian dan hasil nyata pembangunan bidang ESDM akan berdampak langsung pada kepentingan kehidupan masyarakat. Dukungan kuat dari pemerintah didasarkan pada kewajibannya sebagai pemberi jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar terutama energy dan air bersih, bagi masyarakat tidak terkecuali yang tinggal di remote area. Oleh karena itu, Renja ini dinyatakan sebagai dokumen resmi perencanaan daerah di bidang ESDM, berfungsi sebagai acuan dalam mengarahkan serta mengimplementasikan program-program prioritas dan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTB.


45

Lampiran I RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nama SKPD : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI NTB KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

APBD 2.03.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kualitas administrasi dan layanan produk ketatalaksanaan bidang ESDM dalam pelayanan publik 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan suratMataram menyurat di lingkungan Distamben Prov NTB 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya sarana pelayanan jasa Mataram sumberdaya air dan listrik komunikasi (telpon, internet), air dan listrik 03 Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya peralatan kemanan Mataram perlengkapan kantor kantor (tabung pemadam kebakaran) dan peralatan analisi lab (tabung gas) 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi Mataram keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa penyediaan Mataram kebersihan kantor 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Mataram 11 Penyediaan barang cetak dan Terpenuhinya kebutuhan barang Mataram penggandaan cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi Mataram listrik/penerangan bangunan kantor dan penerangan bangunan kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Sarana Peralatan Rumah Tangga Kantor (meja dan kursi kerja) 17 Penyediaan makan dan minum Tersedianya makanan dan Mataram minuman untuk peringatan hari besar dan rapat-rapat

Lampiran RENJA SKPD 2017| Distamben Provinsi NTB

Lokasi

Target Pencapaian Kinerja 1 Tahun

5.000 Surat

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif

Baru / Lanjutan

826.149.803

Target Kebutuhan Dana capaian Kerja Pagu Indikatif 1 Tahun

908.764.783

8.457.900

-

5.000 Surat

12 Bulan

215.600.000

-

12 Bulan

237.160.000

13 Buah

6.679.200

-

13 Buah

7.347.120

12 Bulan

74.226.240

-

12 Bulan

81.648.864

1 Tahun

103.697.000

-

1 Tahun

114.066.700

12 Bulan 15.000/250.000 blangko/lembar 250 Buah

36.305.748 42.993.720

-

39.936.322 47.293.092

6.121.995

-

12 Bulan 15.000/250.000 blangko/lembar 250 Buah

8.800.000

-

-

9.680.000

24.200.000

-

1 Tahun

26.620.000

1 Tahun

9.303.690

6.734.195

1

KODE




Lokasi

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terkoordinasikannya kegiatan Mataram luar daerah bidang ESDM dengan pemerintah pusat 19 Penyediaan jasa administrasi dan teknis Tersedianya Jasa Pendukung Mataram perkantoran Administrasi/Teknis Perkantoran 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terkoordinasikannya kegiatan Mataram dalam daerah bidang ESDM dengan pemerintah Kabupaten/Kota 2.03.01 Program Peningkatan Sarana dan Meningkatanya kualitas Prasarana Aparatur sarana dan prasarana aparatur 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan Mataram dinas/operasional (1 unit mobil dan2 unit motor) 10 Pengadaan mebeulair Tersedianya perlengkapan sarana Mataram dan prasana kantor 11 Pengadaan UPS/Stabiliser, dan Alat-alat Tersedianya peralatan penunjang Mataram electronik dalam pelaksanaan tugas (PC dan Handycam) 12 Pengadaan peralatan studio dan Tersedianya peralatan Studio dan Mataram komunikasi komunikasi 13 Pengadaan AC/alat pendingin Tersedianya alat pendingin Mataram 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya dokumen rencana Mataram kantor pemeliharaan gedung kantor dan perbaikan jaringan listrik 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kondisi kendaraan Mataram dinas/operasional dinas SKPD 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya kondisi peralatan Mataram kantor kantor 2.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya profesionalisme Sumberdaya Aparatur aparat di bidang energi dan sumberdaya mineral 04 Pembinaan mental dan fisik aparatur Terjaganya kualitas fisik dan Mataram mental aparatur 20 Peningkatan SDM aparatur Tersedianya sumberdaya aparatur Mataram dan provinsi yang berkualitas dan lainnya Terlaksananya penilaian angka kredit Jafung dan akuisis arsip 2.03.06 Program Peningkatan Meningkatnya kualitas dan


Target Pencapaian Kinerja 1 Tahun


Baru / Lanjutan

Target Kebutuhan Dana capaian Kerja Pagu Indikatif

143.000.000

-

1 Tahun

157.300.000

1 Tahun

13.068.000

-

1 Tahun

14.374.800

1 Tahun

143.000.000

-

1 Tahun

157.300.000

85%

566.328.400

85%

622.961.240

2 unit

66.770.000

3 Unit

73.447.000

32 unit

55.055.000

35 unit

60.560.500

15 unit

109.120.000

17 unit

120.032.000

5 unit

16.500.000

7 unit

18.150.000

7 unit 1 Paket

27.610.000 82.500.000

10 unit 3 Paket

30.371.000 90.750.000

22 Unit

183.363.400

-

25 Unit

201.699.740

30 Unit

25.410.000

-

35 Unit

27.951.000

138.193.000

-

1 Tahun

100 Orang

28.193.000

-

110 Orang

31.012.300

5 Orang

110.000.000

-

7 Orang

121.000.000

90%

5 Dokumen

103.432.065

-

-

6 Dokumen

152.012.300

113.775.272

2

KODE




Lokasi

akuntabilitas pelaporan dan dokumen perencanaan program/kegiatan SKPD 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya laporan capaian Mataram ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD (LAKIP, LKPJ dan LPPD SKPD) 04 Penyusunan laporan keuangan semester Tersedianya laporan keuangan Mataram semester Distamben Provinsi NTB 05 Penyusunan Resntra dan Renja SKPD Tersedianya dokumen Mataram perencanaan program/kegiatan Distamben NTB 2.03.07 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah pengelolaan aset daerah 01 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Tersedianya data aset yang akurat Mataram Daearah 2.03. 15 Program Pembinaan dan Meningkatnya kualitas Pengawasan Pertambangan Umum pengelolaan pengusahaan pertambangan sesuai kebijakan pengendalian perizinan pertambangan dan peraturan yang berlaku 07 Sosialisasi dan Penyuluhan Kegiatan Tersosialisasikannya kegiatan Mataram dan provinsi Bidang Pertambangan bidang pertambangan dan aturan- lainnya aturan sektor pertambangan 09 Pembinaan perizinan dan pengendalian Terbinanya pengelolaan sektor Mataram usaha pertambangan pertambangan dan usaha jasa pertambangan Terbinanya kader/penyuluh pertambangan batuan (skala kecil) 10 Pengawasan Usaha Pertambangan Terkendalinya kegiatan usaha 9 Kab/Kota pertambangan Tesedianya data spasial lahan Lotim dan Loteng terganggun akibat kegiatan pertambangan

Target Pencapaian Kinerja


Baru / Lanjutan


Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11 Bimbingan teknis kelola tambang mandiri 2.03.17 Program Pembinanan dan

Terbinanya kelompok tambang mandiri Meningkatnya kualitas


9 Kab/Kota

1 Dokumen

26.152.940

-

1 Dokumen

28.768.234

1 Dokumen

22.279.125

-

1 Dokumen

24.507.038

3 Dokumen

55.000.000

-

4 Dokumen

60.500.000

90% 1 Dokumen 90%

76.472.000 76.472.000

1 Tahun -

531.942.035

1 Dokumen 90%

84.119.200 84.119.200 585.136.217

500 org

41.032.915

-

10 Kelompok

45.136.207

190 Orang

187.760.540

-

25 Perusahaan

206.536.594

158.144.580

-

1 Dokumen

173.959.038

145.004.000

-

20 Kelompok

159.504.378

25 Orang Data spasial lahan terganggun akibat kegiatan pertambangan (KSB dan Sumbawa) 28 Kelompok

6.396.037.000

7.014.640.590

3

KODE




perencanaan dan pengembangan sektor ketenagalistrikan dan migas 01 Koordinasi Pengembangan Tersusunnya Raperda Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan energi 02 Pengembangan Pemanfaatan Bidang Terpenuhinya kebutuhan listrik Kelistrikan masyarakat 07 Penyusunan Regulasi Bidang Energi dan Tersusunnya Regulasi bidang Ketenagalistrikan Energi dan Ketenagalistrikan

Lokasi



Baru / Lanjutan


Pengembangan bidang ketenagalistrikan dan Migas

Mataram Kab/Kota se-NTB Mataram

2.03.18 Program pengembangan dan Meningkatnya cakupan air pengelolaan sumber air bawah bersih tanah 01 Perencanaan teknis sarana dan Tersedianya data potensi air tanah 9 Kab/Kota dan CAT Pekat prasarana pemanfaatan air bawah tanah daerah-daerah yang mengajukan permohonan sumur bor dan peta pengendalian pemanfaatan air bawah tanah di daerah CAT

02 Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air bawah tanah

Terpenuhinya kebutuhan air bersih NTB masyarakat di daerah yang krisis air Terbangunnya sumur bor 7 Lokasi eksplorasi air tanah Dikembangkannya sumur bor Lokasi ekplorasi menjadi produksi

2.03.18 Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral

Teraktualisasainya pengelolaan ESDM pada tataran teknis maupun aspek administratif 01 Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan Terwujudnya sinergi dan NTB dan provinsi lainnya sumberdaya mineral sinkronnya program kegiatan


1 Dokumen Rapergub 1000 RST 1 Dokumen

110.000.000

1 Laporan

100.000.000

6.236.537.000

3000 RST

6.860.190.590

Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi 49.500.000 Aliran kebijakan sangat diperlukan untuk pengembangan kelistrikan dan pemanfaatan energi

54.450.000

3.897.500.000 2 Dokumen

1600 KK 8 Unit

350.000.000 Data-data yang terkait air bawah tanah sangat diperlukan untuk perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah 3.547.500.000 Masih banyak daerah di NTB yang mengalami krisis air bersih -

7 Unit

85%

6 Dokumen

3.902.250.000

-

378.967.600

74.953.450

1700 KK 8 Unit 8 Unit

85%

-

3.902.250.000

6 Dokumen

416.864.360

82.448.795

4

KODE


Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Provinsi dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat 02 Pendataan kegiatan bidang energi dan Tersedianya buku ESDM dalam sumberdaya mineral angka 03 Pemantauan, evaluasi dan sosialisasi Tersedianya acuan dalam kegiatan bidang energi dan sumberdaya perencanaan pengembangan bidang sumberdaya mineral 07 Perencanaan teknis pengembangan Tersedianya data potensi sumber sarana dan prasarana pemanfaatan daya mineral logam, non logam sumberdaya mineral serta batuan utk mengoptimalkan pengembangan serta pemanfaatannya di wilayah tersebut 08 Pengambilan dan pengujian sampel Tersedianya informasi kadar bahan galian mineral logam 2.03.19


Rencana Tahun 2017

Program Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Energi dan Sumberdaya Mineral 01 Peningkatan informasi energi dan sunberdaya mineral

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas data dan informasi bidang ESDM Tersedianya buku mitigasi bencana. Tersedianya informasi ESDM melalui kegiatan pameran. 02 Koordinasi pelayanan informasi publik Terlaksananya kegiatan MPU antar sektoral melalui pemanfaatan sektor ESDM. teknologi informasi. Tersedianya databese bidang ESDM di NTB. Terpeliharanya peralatan Sistem Informasi Geografis. 03 Uji Pemanfaatan Bahan Bakar Alternatif Tersedianya hasil uji pemanfaatan bahan bakar alternatif untuk menujang suksesya konversi energi 05 Pemantauan & Pengujian Kualitas Tersedianya informasi data unsur Airtanah mineral airtanah 06 Uji Laik Instalasi Ketenagalistrikan Tersedianya informasi kelaikan instalasi PLTMH 08 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Tersedianya alat laboratorium dan dan Prasarana Laboratorium survei (kompresor, automatic


Baru / Lanjutan



Kabupaten/ Kota se NTB.

50 Eksemplar

68.787.290

-

50 Eksemplar

75.666.019


8 Laporan

48.116.860

-

8 Laporan

52.928.546

2 Kabupaten

108.900.000

20 Sampel

96.921.000

Lokasi

Kabupaten Lombok Tengah

2 Kabupaten

KSB, Kab.Sumbawa, Dompu dan Bima

20 Sampel

99.000.000 Kompilasi data potensi sumber daya mineral logam, non logam seluruh kab/kota seNTB 88.110.000

-


776.732.300 Kabupaten se NTB.

135.657.940

854.405.530 -

2 Kali Mataram

Lobar, Loteng, Lotim

20 Orang

149.223.734 2 Kali

122.350.360

-

20 Orang

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Set

1 Paket

134.585.396

4 Kabupaten

100.375.000

-

4 Kabupaten

110.412.500

15 Sumur

58.399.000

-

15 Sumur

64.238.900


3 Unit

59.950.000

-

3 Unit

65.945.000

Mataram

1 Unit

300.000.000

-

1 Unit

330.000.000

Lobar, Bima

5

KODE




Lokasi



Baru / Lanjutan


titrasi, hot plate digital) 2.03.22 Program pencegahan kerusakan lingkungan

Berkurangnya dampak merugikan yang ditimbulkan oleh bencana alam geologi dan terjaganya kelestarian lingkungan 01 Pendataan/mitigasi rawan bencana alam Tersosialisasikannya tanggap geologi bencanan dan upaya mitigasi bencana alam geologi kepada masyarakat

80%

seluruh Kabupaten/Kota se Prov. NTB

1000 orang

Kab. Bima (2 Desa) dan Kab. Dompu (2 Desa)

4 Desa

Terbaharuinya data kejadian P. Sbw (3x) dan P. bencana dan rekomendasi mitigasi Lombok (3x) bencana

04 Pemantauan Kegiatan eksplorasi Panas Tersedianya data/informasi hasil Bumi eksplorasi panas bumi yang dilaksanakan oleh pengembang panas bumi.

2.03.23

Program pembinaaan, monitoring dan pengawasan migas 03 Pembinaan dan pengawasan

Lancarnya konversi bahan bakar bersubsidi di Provinsi NTB Berkurangnya ketergantungan


Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Dompu

Pulau Sumbawa

P. Sbw (3x) dan P. Lombok (3x)

2 Dokumen

385.000.000

80%

330.000.000

Menanamkan pemahaman tentang mitigasi bencana geologi secara dini - Peringatan 2 abad meletusnya G. Tambora. - Salah satu upaya mengurangi/mengatasi kepanikan dalam masyarakat jika terjadi peningkatan status aktivitas G. api Tambora Memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam rangka mengatasi kepanikan untuk mengurangi resiko bencana 55.000.000 Wilayah panas bumi di Dompu sudah ada perusahaan pengembangnya dan untuk Lombok Timur dalam proses pelelangan.

80%

110.000.000

80%

110.000.000

-

423.500.000

600 orang

363.000.000

1 Laporan

60.500.000

80%

121.000.000

80%

121.000.000

6

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan pelaksanaan konversi bahan bakar bersubsidi Program pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) 02 Penyediaan sarana pemanfaatan energi baru terbarukan

05 Desa Mandiri Energi



Lokasi



Baru / Lanjutan


terhadap bahan bakar fosil

Meningkatnya cakupan listrik (rasio elektrifikasi) Terpenuhinya kebutuhan listrik NTB masyarakat melalui pemanfaatan EBT Terbangunnya PLTMH Desa Tankampulit, Kec.BatulantehKab.Sumbawa Tersedianya dokumen acuan untuk Kab.Sumbawa pembangunan PLTMH Terwujudnya Desa Mandiri Energi Kec.Langgudu, Kab.Bima (2 Desa) Kec.Tambora (1 Desa) Terbangunnya PLTS (SHS) pada Kab.Bima daerah yang akan dimandirikan Kab.Dompu Kab.Lobar Terbangunnya PLTS Komunal pada Kab.Bima daerah yang akan dimandirikan Terbangunnya Digester Biogas 8 Kabupaten se NTB Tersedianya Tungku Hemat Energi Berbahan Baku Biomass

6.077.500.000

Terbangunnya sumur bor produksi 9 Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat 02 Pemetaan detail potensi mineral logam Terupdatenya data dan informasi Kabupaten Dompu dan non logam potensi mineral logam dan non logam 03 Penyediaan sarana pemanfaatan energi Terbangunnya PLTMH Tepal III, Kec. Batu baru terbarukan Lantih, Kabupaten Sumbawa (300 KW) dan Oi'marai, Kec.Tambora,


6.685.250.000

-

8 Desa

-

8 Desa

350 Unit

-

350 Unit

1 Unit

-

1 Unit

500 Unit

Mendukung program BSS

500 Unit

6.077.500.000

500 unit

TOTAL APBD APBN 01 Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air bawah tanah

-

500 unit 20.084.350.138

10 Unit 1 Dokumen 2 Unit

6.685.250.000

5.000.000.000

Rp (1.189.100.491) Mendukung peningkatan cakupan air bersih

500.000.000 10.000.000.000

10 Unit 1 Dokumen

Meningkatkan rasio elektrifikasi

2 Unit

21.884.679.491

5.000.000.000 500.000.000 10.000.000.000

7

KODE


Indikator Kinerja Program/Kegiatan

04 Desa Mandiri Energi

Terbangunnya Digester Biogas

05 Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Perdesaan (DAK)

Meningaktnya rasio elektrifikasi dan peningkatan pemanfaatan energi alternatif Meningaktnya rasio elektrifikasi dan peningkatan pemanfaatan energi alternatif

06 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM


Rencana Tahun 2017

TOTAL APBN TOTAL APBD+APBN DISTABEN PROV.NTB


Lokasi Kabupaten Bima (100 KW) 9 Kabupaten/Kota 8 Kabupaten NTB dan Provinsi Lainnya

Target Pencapaian Kinerja 1.000 Unit 8 Kabupaten NTB dan Provinsi Lainnya


Baru / Lanjutan

8.000.000.000 Mendukung suksesnya konversi energi 40.000.000.000 Meningkatkan rasio elektrifikasi 1.500.000.000

65.000.000.000 85.084.350.138

Meningaktnya rasio elektrifikasi dan peningkatan pemanfaatan energi alternatif

Target Kebutuhan Dana capaian Kerja Pagu Indikatif 1.500 Unit

12.000.000.000

8 Kabupaten

50.000.000.000

NTB dan Provinsi Lainnya

1.500.000.000

79.000.000.000 100.884.679.491

8

Lampiran II REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nama SKPD : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI NTB Rancangan Awal RKPD N0. 1

Program/Kegiatan

Lokasi

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas administrasi dan layanan produk ketatalaksanaan bidang ESDM dalam pelayanan publik

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

90%

1.1


Mataram

Terpenuhinya kebutuhan surat-menyurat di lingkungan Distamben Prov NTB

5.000 Surat

1.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Mataram

Tersedianya sarana pelayanan jasa komunikasi (telpon, internet), air dan listrik

1.3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Mataram

1.4

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Program/Kegiatan 1

Lokasi

Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.000.000

1.1


Mataram

12 Bulan

130.000.000

1.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Mataram

Tersedianya peralatan kemanan kantor (tabung pemadam kebakaran) dan peralatan analisi lab (tabung gas)

13 Buah

5.520.000

1.3


Mataram

Mataram

Tersedianya jasa administrasi keuangan

12 Bulan

58.848.000

1.4

Mataram

Mataram

Tersedianya jasa penyediaan kebersihan

1 Tahun

65.660.000

1.5

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor


Mataram

Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas administrasi dan layanan produk ketatalaksanaan bidang ESDM dalam pelayanan publik Terpenuhinya kebutuhan suratmenyurat di lingkungan Distamben Prov NTB Tersedianya sarana pelayanan jasa komunikasi (telpon, internet), air dan listrik Tersedianya peralatan kemanan kantor (tabung pemadam kebakaran) dan peralatan analisi lab (tabung gas) Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa penyediaan

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

90%

5.000 Surat

35.000.000

12 Bulan

195.000.000

13 Buah

27.600.000

12 Bulan

294.240.000

1 Tahun

328.300.000

9

Rancangan Awal RKPD N0.

Program/Kegiatan

1.6

Indikator Kinerja kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Mataram

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Mataram

Tersedianya komponen instalasi dan penerangan bangunan kantor

Mataram

1.10

Penyediaan makan dan minum

1.11

Target Capaian

Program/Kegiatan

12 Bulan

30.000.000

1.6

15.000/250. 000 blangko/lem bar 250 Buah

30.000.000

1.7

5.000.000

1.8

Tersedianya Sarana Peralatan Rumah Tangga Kantor (meja dan kursi kerja)

10 Unit

15.000.000

1.9

Mataram

Tersedianya makanan dan minuman untuk peringatan hari besar dan rapat-rapat

1 Tahun

20.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Mataram

Terkoordinasikannya kegiatan bidang ESDM dengan pemerintah pusat

1 Tahun

1.12

Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

Mataram

1.13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Mataram

Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Terkoordinasikannya kegiatan bidang ESDM dengan pemerintah Kabupaten/Kota

1.7

1.8

1.9

2

Lokasi

Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp.)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mataram

Lokasi

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Mataram

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Mataram

1.10

Penyediaan makan dan minum

Mataram

100.000.000

1.11

Mataram

1 Tahun

10.800.000

1.12

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

1 Tahun

100.000.000

1.13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Mataram

Mataram

Mataram

Mataram

Indikator Kinerja kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi dan penerangan bangunan kantor Tersedianya Sarana Peralatan Rumah Tangga Kantor (meja dan kursi kerja) Tersedianya makanan dan minuman untuk peringatan hari besar dan rapatrapat Terkoordinasikanny a kegiatan bidang ESDM dengan pemerintah pusat Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Terkoordinasikanny a kegiatan bidang ESDM dengan pemerintah Kabupaten/Kota

Target Capaian


12 Bulan

150.000.000

15.000/250. 000 blangko/lem bar 250 Buah

150.000.000

25.000.000

10 Unit

75.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

500.000.000

1 Tahun

54.000.000

1 Tahun

500.000.000

Meningkatanya kualitas sarana dan prasarana aparatur


10


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Capaian

Program/Kegiatan

Lokasi

2.1

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Mataram

Tersedianya kendaraan dinas/operasional (1 unit mobil dan2 unit motor)

3 Unit

410.000.000

2.1

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Mataram

2.2

Pengadaan UPS/Stabiliser, dan Alat-alat electronik

Mataram

Tersedianya peralatan penunjang dalam pelaksanaan tugas (PC dan Handycam)

3 Unit

40.000.000

2.2

Pengadaan UPS/Stabiliser, dan Alat-alat electronik

Mataram

2.3

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Mataram

Tersedianya dokumen rencana pemeliharaan gedung kantor dan perbaikan jaringan listrik

2 Paket

100.000.000

2.3

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Mataram

2.4

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Mataram

Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas SKPD

22 Unit

130.000.000

2.4

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Mataram


30 Unit

25.000.000

Meningkatnya profesionalisme aparat di bidang energi dan sumberdaya mineral

90%

94.000.000

3.1

Pembinaan mental dan fisik aparatur

Mataram

Terjaganya kualitas fisik dan mental aparatur

110 Orang

3.2


Mataram dan provinsi lainnya

Tersedianya sumberdaya aparatur yang berkualitas dan Terlaksananya penilaian angka kredit Jafung dan akuisis arsip

5 Orang/ 2 Keg

2.5

3

Lokasi



Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Mataram

24.000.000

3.1

Pembinaan mental dan fisik aparatur

Mataram

70.000.000

3.2



3

Mataram

Indikator Kinerja

Target Capaian


Tersedianya kendaraan dinas/operasional (1 unit mobil dan2 unit motor) Tersedianya peralatan penunjang dalam pelaksanaan tugas (PC dan Handycam) Tersedianya dokumen rencana pemeliharaan gedung kantor dan perbaikan jaringan listrik Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas SKPD

3 Unit

615.000.000

3 Unit

60.000.000

2 Paket

150.000.000

22 Unit

195.000.000

Terpeliharanya kondisi peralatan kantor Meningkatnya profesionalisme aparat di bidang energi dan sumberdaya mineral Terjaganya kualitas fisik dan mental aparatur Tersedianya sumberdaya aparatur yang berkualitas dan Terlaksananya penilaian angka kredit Jafung dan akuisis arsip

30 Unit

37.500.000

90%

141.000.000

110 Orang

36.000.000

5 Orang/ 2 Keg

105.000.000

11


4

5

Program/Kegiatan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Mataram

4.2

Penyusunan laporan keuangan semester

Mataram

4.3

Penyusunan Resntra dan Renja SKPD

Mataram

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 5.1

6

Lokasi

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daearah

Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Umum

Mataram

Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelaporan dan dokumen perencanaan program/kegiatan SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD (LAKIP, LKPJ dan LPPD SKPD)



80%

Program/Kegiatan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.2 Penyusunan laporan keuangan semester

3 Dokumen

19.025.000

Tersedianya laporan keuangan semester Distamben Provinsi NTB

2 Dokumen

18.412.500

Tersedianya dokumen perencanaan program/kegiatan Distamben NTB

6 Dokumen

30.000.000

4.3

Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

90%


1 Dokumen

35.328.000

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 5.1 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daearah

Meningkatnya kualitas pengelolaan pengusahaan pertambangan sesuai kebijakan pengendalian perizinan pertambangan dan peraturan yang berlaku

90%


Penyusunan Resntra dan Renja SKPD

Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Umum

Lokasi

Mataram

Mataram

Mataram

Mataram

Indikator Kinerja

Target Capaian


Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD (LAKIP, LKPJ dan LPPD SKPD) Tersedianya laporan keuangan semester Distamben Provinsi NTB Tersedianya dokumen perencanaan program/kegiatan Distamben NTB

3 Dokumen

28.537.500

2 Dokumen

27.618.750

6 Dokumen

45.000.000


1 Dokumen

52.992.000

Meningkatnya kualitas pengelolaan pengusahaan pertambangan sesuai kebijakan pengendalian perizinan pertambangan dan peraturan yang berlaku

90%

-

12


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Capaian

Program/Kegiatan

Lokasi

6.1

Sosialisasi dan Penyuluhan Kegiatan Bidang Pertambangan


Tersosialisasikannya kegiatan bidang pertambangan dan aturanaturan sektor pertambangan

450 org

120.000.000

6.1

Sosialisasi dan Penyuluhan Kegiatan Bidang Pertambangan


6.2

Pembinaan perizinan dan pengendalian usaha pertambangan

Mataram

Terbinanya pengelolaan sektor pertambangan dan usaha jasa pertambangan

190 Orang

134.000.000

6.2

Pembinaan perizinan dan pengendalian usaha pertambangan

Mataram

Terbinanya kader/penyuluh pertambangan batuan (skala kecil) Terkendalinya kegiatan usaha pertambangan

25 Orang

Lotim dan Loteng

Tesedianya data spasial lahan terganggun akibat kegiatan pertambangan

1 Peta

9 Kab/Kota

Terbinanya kelompok tambang mandiri

24 Kelompok

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan sektor ketenagalistrikan dan migas

80%

6.3

6.4

7

Lokasi


Pengawasan Usaha Pertambangan


9 Kab/Kota

Program Pembinanan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan dan Migas

18 IUP

7.1

Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

Mataram

Tersusunnya Raperda Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan energi

1 Dokumen

7.2

Listrik murah dan hemat

Kab/Kota se-

Terpenuhinya kebutuhan

1000 RTS


145.000.000

6.3

Pengawasan Usaha Pertambangan

9 Kab/Kota

Lotim dan Loteng

165.000.000

6.4


9 Kab/Kota

Program Pembinanan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan dan Migas 45.000.000

7.1

Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

Mataram

2.000.000.000

7.2

Listrik murah dan

Kab/Kota se-

Indikator Kinerja

Target Capaian


Tersosialisasikanny a kegiatan bidang pertambangan dan aturan-aturan sektor pertambangan Terbinanya pengelolaan sektor pertambangan dan usaha jasa pertambangan Terbinanya kader/penyuluh pertambangan batuan (skala kecil) Terkendalinya kegiatan usaha pertambangan Tesedianya data spasial lahan terganggun akibat kegiatan pertambangan Terbinanya kelompok tambang mandiri

450 org

180.000.000

190 Orang

201.000.000

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan sektor ketenagalistrikan dan migas Tersusunnya Raperda Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan energi Terpenuhinya

80%

25 Orang

-

18 IUP

217.500.000

1 Peta

-

24 Kelompok

1 Dokumen

1000 RTS

247.500.000

-

67.500.000

3.500.000.000

13


Program/Kegiatan

Lokasi NTB

8

Program pengembangan dan pengelolaan sumber air bawah tanah

Indikator Kinerja



Program/Kegiatan

listrik masyarakat

hemat

Meningkatnya cakupan air bersih

78%

8.1

Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air bawah tanah

9 Kab/Kota dan CAT Pekat

Tersedianya data potensi air tanah daerah-daerah yang mengajukan permohonan sumur bor dan peta pengendalian pemanfaatan air bawah tanah di daerah CAT

1 Dokumen dan 1 Peta

8.2


NTB

Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat di daerah yang krisis air

7 Lokasi

Terbangunnya sumur bor eksplorasi air tanah

Desa Selengan, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara Desa Suka Damai, Kec.Jerowaru, Kab. Lotim Desa KetanggaJeraeng, Kec. Keruak, Kab. Lotim


200.000.000

8.1

1500 KK

1.625.000.000

8.2

7 Unit

1.000.000.000

250.000.000

125.000.000

125.000.000

Program pengembangan dan pengelolaan sumber air bawah tanah Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air bawah tanah


Lokasi NTB

9 Kab/Kota dan CAT Pekat

NTB

7 Lokasi

Desa Selengan, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara Desa Suka Damai, Kec.Jerowaru, Kab. Lotim Desa KetanggaJeraeng, Kec. Keruak, Kab. Lotim

Indikator Kinerja

Target Capaian


kebutuhan listrik masyarakat Meningkatnya cakupan air bersih

78%

Tersedianya data potensi air tanah daerah-daerah yang mengajukan permohonan sumur bor dan peta pengendalian pemanfaatan air bawah tanah di daerah CAT Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat di daerah yang krisis air Terbangunnya sumur bor eksplorasi air tanah

1 Dokumen dan 1 Peta

350.000.000

1500 KK

2.843.750.000

7 Unit

1.750.000.000

437.500.000

218.750.000

218.750.000

14


Program/Kegiatan

Lokasi Desa Dorebara, Kec. Dompu, Kab. Dompu Kecamatan Kilo, Kab. Dompu Desa Tawali, Kec. Wera, Kab. Bima Kelurahan Ntobo, Kec. Kota Bima Lokasi

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif (Rp.) 125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

Dikembangkannya sumur bor ekplorasi menjadi produksi

Ponpes Ibadurrahman , Tibu Sisok, Desa Loang Maka, Kec.Janapria, Kab. Loteng Banket Paok, Dusun Tiwu Galih, Kel.Tiwu Galih, Kec.Praya, Kab. Loteng Dusun Momong, Desa Krembong, Kec.Janapria, Kab. Loteng Desa Mamben Lauk, Kec. Aikmel, Kab. Lotim


5 Unit

625.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

Program/Kegiatan

Lokasi Desa Dorebara, Kec. Dompu, Kab. Dompu Kecamatan Kilo, Kab. Dompu Desa Tawali, Kec. Wera, Kab. Bima Kelurahan Ntobo, Kec. Kota Bima Lokasi

Ponpes Ibadurrahman , Tibu Sisok, Desa Loang Maka, Kec.Janapria, Kab. Loteng Banket Paok, Dusun Tiwu Galih, Kel.Tiwu Galih, Kec.Praya, Kab. Loteng Dusun Momong, Desa Krembong, Kec.Janapria, Kab. Loteng Desa Mamben Lauk, Kec. Aikmel, Kab. Lotim

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.) 218.750.000

218.750.000

218.750.000

218.750.000

Dikembangkannya sumur bor ekplorasi menjadi produksi

5 Unit

1.093.750.000

218.750.000

218.750.000

218.750.000

218.750.000

15


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lobar 9

Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral


Program/Kegiatan

125.000.000

Teraktualisasainya pengelolaan ESDM pada tataran teknis maupun aspek administratif

85%

85%

9.1


NTB dan provinsi lainnya

Terwujudnya sinergi dan sinkronnya program kegiatan Provinsi dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat

9.2

Pendataan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral



9.3

Pemantauan, evaluasi dan sosialisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya

NTB

9.4

Perencanaan teknis pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan sumberdaya mineral

9.5

Pengambilan dan pengujian sampel bahan galian

Lokasi

Target Capaian

Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lobar Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral

35.000.000

9.1


NTB dan provinsi lainnya

50 Eksemplar

61.000.000

9.2


Tersedianya acuan dalam perencanaan pengembangan bidang sumberdaya mineral

2 Dokumen

25.000.000

9.3


Tersedianya data potensi sumber daya mineral logam, non logam serta batuan utk mengoptimalkan pengembangan serta pemanfaatannya di wilayah tersebut

1 Dokumen

80.000.000

9.4

Pendataan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral Pemantauan, evaluasi dan sosialisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya Perencanaan teknis pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan sumberdaya mineral

KSB, Kab.Sumbawa dan Bima

Tersedianya informasi kadar mineral logam

3 Kabupate/ 2 jenis (pasir besi dan galena)

102.164.600

9.5

Pengambilan dan pengujian sampel bahan galian

Kab.Sumbawa KSB, dan Bima


Indikator Kinerja

NTB



Teraktualisasainya pengelolaan ESDM pada tataran teknis maupun aspek administratif Terwujudnya sinergi dan sinkronnya program kegiatan Provinsi dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Tersedianya buku ESDM dalam angka

Tersedianya acuan dalam perencanaan pengembangan bidang sumberdaya mineral Tersedianya data potensi sumber daya mineral logam, non logam serta batuan utk mengoptimalkan pengembangan serta pemanfaatannya di wilayah tersebut Tersedianya informasi kadar mineral logam

85%

85%

61.250.000

50 Eksemplar

106.750.000

2 Dokumen

43.750.000

1 Dokumen

140.000.000

3 Kabupate/2 jenis (pasir besi dan galena)

178.788.050

16

Rancangan Awal RKPD N0. 10

Program/Kegiatan

Lokasi

Program Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Energi dan Sumberdaya Mineral

10.1

10.2

Peningkatan informasi energi dan sunberdaya mineral

Koordinasi pelayanan informasi publik antar sektoral melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Kabupaten se NTB.

Mataram

Indikator Kinerja


Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas data dan informasi bidang ESDM

90%

Tersedianya buletin info pertambangan dan buku mitigasi bencana.

300 Eksemplar

Tersedianya informasi ESDM melalui kegiatan pameran.

2 Kali

Terlaksananya kegiatan MPU sektor ESDM.

20 Orang

Tersedianya databese bidang ESDM di NTB.

1 Dokumen

Terpeliharanya peralatan Sistem Informasi Geografis.

1 Set


Program/Kegiatan

Lokasi

Program Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Energi dan Sumberdaya Mineral 113.766.000

98.189.080

10.1

10.2

Peningkatan informasi energi dan sunberdaya mineral

Koordinasi pelayanan informasi publik antar sektoral melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Kabupaten se NTB.

Mataram

10.3

Uji Pemanfaatan Bahan Bakar Alternatif


Tersedianya hasil uji pemanfaatan bahan bakar alternatif untuk menujang suksesya konversi energi

3 Kabupaten

58.538.100

10.3

Uji Pemanfaatan Bahan Bakar Alternatif


10.4

Pemantauan & Pengujian Kualitas Airtanah

Lobar, Bima

Tersedianya informasi data unsur mineral airtanah

15 Sumur

53.089.600

10.4

Pemantauan & Pengujian Kualitas Airtanah

Lobar, Bima

10.5

Uji Laik Instalasi Ketenagalistrikan


Tersedianya informasi kelaikan instalasi PLTMH

3 Unit

37.179.600

10.5

Uji Laik Instalasi Ketenagalistrikan



Indikator Kinerja

Target Capaian

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas data dan informasi bidang ESDM Tersedianya buletin info pertambangan dan buku mitigasi bencana. Tersedianya informasi ESDM melalui kegiatan pameran. Terlaksananya kegiatan MPU sektor ESDM.

90%

Tersedianya databese bidang ESDM di NTB. Terpeliharanya peralatan Sistem Informasi Geografis. Tersedianya hasil uji pemanfaatan bahan bakar alternatif untuk menujang suksesya konversi energi Tersedianya informasi data unsur mineral airtanah Tersedianya informasi kelaikan instalasi PLTMH

1 Dokumen

300 Eksemplar


199.090.500

2 Kali

20 Orang

-

171.830.890

1 Set

3 Kabupaten

102.441.675

15 Sumur

92.906.800

3 Unit

65.064.300

17


Program/Kegiatan 10.6

11

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium

Lokasi Mataram

Program pencegahan kerusakan lingkungan

11.1


seluruh Kabupaten/Ko ta se Prov. NTB

Kab. Bima (2 Desa) dan Kab. Dompu (2 Desa) P. Sbw (3x) dan P. Lombok (3x) 11.2

12

Pemantauan Kegiatan eksplorasi Panas Bumi

Program pembinaaan, monitoring dan pengawasan migas


Indikator Kinerja


Tersedianya alat laboratorium dan survei (kompresor, automatic titrasi, hot plate digital)

3 Unit

Berkurangnya dampak merugikan yang ditimbulkan oleh bencana alam geologi dan terjaganya kelestarian lingkungan

80%

Tersosialisasikannya tanggap bencanan dan upaya mitigasi bencana alam geologi kepada masyarakat

600 orang (pelajar)


Program/Kegiatan

650.000.000

10.6

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium

1 Dokumen

Lancarnya konversi bahan bakar bersubsidi di Provinsi NTB

50%


2 Dokumen

Mataram


170.000.000

11.1


4 Desa

Terbaharuinya data kejadian bencana dan rekomendasi mitigasi bencana Tersedianya data/informasi hasil eksplorasi panas bumi yang dilaksanakan oleh pengembang panas bumi.

Lokasi

seluruh Kabupaten/Ko ta se Prov. NTB

Kab. Bima (2 Desa) dan Kab. Dompu (2 Desa) P. Sbw (3x) dan P. Lombok (3x) 50.000.000

11.2

Pemantauan Kegiatan eksplorasi Panas Bumi

Program pembinaaan, monitoring dan pengawasan migas


Indikator Kinerja

Target Capaian

Tersedianya alat laboratorium dan survei (kompresor, automatic titrasi, hot plate digital)

3 Unit

Berkurangnya dampak merugikan yang ditimbulkan oleh bencana alam geologi dan terjaganya kelestarian lingkungan Tersosialisasikanny a tanggap bencanan dan upaya mitigasi bencana alam geologi kepada masyarakat

80%

600 orang (pelajar)

Kebutuhan Dana (Rp.) 1.137.500.000

297.500.000

4 Desa

Terbaharuinya data kejadian bencana dan rekomendasi mitigasi bencana Tersedianya data/informasi hasil eksplorasi panas bumi yang dilaksanakan oleh pengembang panas bumi.

1 Dokumen

Lancarnya konversi bahan bakar bersubsidi di Provinsi NTB

50%

2 Dokumen

87.500.000

18


Program/Kegiatan 12.1

13

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konversi bahan bakar bersubsidi

Program pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) 13.1 Penyediaan sarana pemanfaatan energi baru terbarukan

13.2

Desa Mandiri Energi

Lokasi Pulau Sumbawa

Indikator Kinerja


Berkurangnya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil

0,5


Program/Kegiatan

200.000.000

12.1

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konversi bahan bakar bersubsidi

Pulau Sumbawa

Meningkatnya cakupan listrik (rasio elektrifikasi)

54%

NTB

Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat melalui pemanfaatan EBT

500 KK

3.098.000.000

Desa Tankampulit, Kec.Batulanteh -Kab.Sumbawa Kab.Sumbawa

Terbangunnya PLTMH

1 Unit/50 KW

3.000.000.000

Tersedianya dokumen acuan untuk pembangunan PLTMH

2 Dokumen

Kec.Langgudu, Kab.Bima (2 Desa) Kec.Tambora (1 Desa) Kab.Bima

Terwujudnya Desa Mandiri Energi

3 Desa

7.000.000.000

Terbangunnya PLTS (SHS) pada daerah yang akan dimandirikan

600 Unit

3.000.000.000

Kec.Langgudu, Kab.Bima (2 Desa) Kec.Tambora (1 Desa) Kab.Bima

Kab.Dompu Kab.Lobar Kab.Bima

Kab.Dompu Kab.Lobar Kab.Bima

8 Kabupaten se NTB

1 Unit/15 kW

2.000.000.000

Terbangunnya Digester Biogas

571 Unit

2.000.000.000

NTB

Desa Tankampulit, Kec.Batulanteh -Kab.Sumbawa Kab.Sumbawa

98.000.000

Terbangunnya PLTS Komunal pada daerah yang akan dimandirikan


Program pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) 13.1 Penyediaan sarana pemanfaatan energi baru terbarukan

Lokasi

13.2

Desa Mandiri Energi

8 Kabupaten se NTB

Indikator Kinerja

Target Capaian

Berkurangnya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil

0,5


Meningkatnya cakupan listrik (rasio elektrifikasi) Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat melalui pemanfaatan EBT Terbangunnya PLTMH

54%

Tersedianya dokumen acuan untuk pembangunan PLTMH Terwujudnya Desa Mandiri Energi

2 Dokumen

Terbangunnya PLTS (SHS) pada daerah yang akan dimandirikan

600 Unit

5.250.000.000

Terbangunnya PLTS Komunal pada daerah yang akan dimandirikan Terbangunnya Digester Biogas

1 Unit/15 kW

3.500.000.000

571 Unit

3.500.000.000

500 KK

5.421.500.000

1 Unit/50 KW

5.250.000.000

3 Desa

171.500.000

12.250.000.000

19

Lampiran III

HASIL RUMUSAN FORUM PRA MUSRENBANGNAS TAHUN 2016 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 SKPD: [2.03.0101] Dinas Pertambangan dan Energi

NO 1

PROGRAM / KEGIATAN KODE 2

NAMA 3

INDIKATOR KELUARAN


TOLOK UKUR

4

5

2.03.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

2.03.01.002

Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik

2

2.03.01.003


Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan operasional kantor Terwujudnya koordinasi tugas-tugas pemerintahan bidang ESDM Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

3

2.03.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terpeliharanya kebersihan kantor

4

2.03.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

5

2.03.01.011

6

2.03.01.012

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya perlengkapan Alat Tulis Kantor Tersedianya bahan penunjang administrasi perkantoran Tersedianya perlengkapan listrik kantor


TARGET PENCAPAIAN 6

LOKASI 7

NILAI (Rp 000) 2016 2015 / 2017 APBD PROV APBN TAHUN NILAI JENIS JENIS NILAI NILAI 8 9 10 11 12 13 BL

880.754

2015 2017

830.609 968.829

SUMBER DANA 14

Tersedianya sarana pelayanan jasa komunikasi (telepon,, internet), air, dan listrik Tersedianya peralatan keamanan kantor (tabung pemadam kebakaran) dan peralatan analisis lab (tabung gas) Tersedianya jasa penyediaan kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

12 Bulan

Provinsi

BL

215.600

2015 2017

215.160 237.160

APBD PROV

13 Buah

Provinsi

BL

6.679

2015 2017

8.560 7.347

APBD PROV

12 Bulan

Provinsi

BL

103.697

2015 2017

85.700 114.067

APBD PROV

12 Bulan

Provinsi

BL

36.306

2015 2017

28.122 39.936

APBD PROV

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan

Provinsi

BL

42.994

2015 2017

34.132 47.293

APBD PROV

12 Bulan

Provinsi

BL

6.122

2017

6.734

APBD PROV

20

NO

PROGRAM / KEGIATAN KODE

NAMA


7

2.03.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman kegiatan SKPD

8

2.03.01.018

Terwujudnya sinergitas kegiatan sektor ESDM

9

2.03.01.019

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

10

2.03.01.020

Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2.03.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11

2.03.02.011

12

2.03.02.022

Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

13

2.03.02.024

14

2.03.02.030

2.03.05 15

2.03.05.004

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan mental dan fisik aparatur

Tersedianya pendukung administrasi dan teknis untuk kelancaran kedinasan Memperkuat koordinasi di dalam daerah Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas kantor


TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

NILAI (Rp 000) 2016 2015 / 2017 APBD PROV APBN TAHUN NILAI JENIS JENIS NILAI NILAI

SUMBER DANA

Tersedianya makanan dan minuman untuk peringatan hari besar, rapat-rapat, dan kegiatan lainnya Terkoordinasikannya kegiatan bidang ESDM dengan pemerintah pusat Tersedianya jasa pendukung administrasi dan teknis perkantoran

12 Bulan

Provinsi

BL

24.200

2015 2017

20.000 26.620

APBD PROV

12 Bulan

Provinsi

BL

143.000

2015 2017

178.591 157.300

APBD PROV

12 Bulan

Provinsi

BL

159.156

2015 2017

129.830 175.072

APBD PROV

Terkoordinasikannya kegiatan bidang ESDM dengan pemerintah kabupaten/kota

12 Bulan

Provinsi

BL

143.000

2015 2017

130.514 157.300

APBD PROV

BL

400.393

2015 2017

261.690 440.433

10 Unit

Provinsi

BL

109.120

2015 2017

34.600 120.032

APBD PROV

6 Paket

Provinsi

BL

82.500

2015 2017

76.800 90.750

APBD PROV

Terwujudnya kelancaran mobilitas keperluan dinas

Tersedianya peralatan penunjang dalam pelaksanaan tugas Tersedianya rencana pemeliharaan gedung kantor dan perbaikan jaringan listrik Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas SKPD

25 Unit

Provinsi

BL

183.363

2015 2017

147.290 201.700

APBD PROV

Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai


30 Unit

Provinsi

BL

25.410

2015 2017

3.000 27.951

APBD PROV

BL

138.193

BL

28.193

Terwujudnya suasana kerja yang nyaman

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur Tercapainya kesehatan dan semangat kerja bagi aparatur


Terjaganya kualitas fisik dan mental aparatur

100 Orang

Provinsi

2015 2017 2015 2017

59.827 152.012 20.100 31.012

APBD PROV

21

NO


16

17

NAMA


2.03.05.020


Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia

2.03.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Sosialisasi dan penyuluhan kegiatan bidang pertambangan

Terwujudnya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

Pembinaan Perizinan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan Pengawasan usaha pertambangan

Terbina dan terkendalinya pengusahaan pertambangan Terawasinya kegiatan pertambangan Meningkatnya pendapatan dari aktivitas pertambangan dan terjaganya fungsi lingkungan pasca tambang Terpenuhinya kebutuhan energi dan listrik yang memadai

2.03.06.001

2.03.15

18

2.03.15.007

19

2.03.15.009

20

2.03.15.010

21

2.03.15.011


2.03.17

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Terwujudnya pengendalian kegiatan SKPD Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang baik dan benar Tersosialisasi dan tersuluhnya kegiatan bidang pertambangan


INDIKATOR KELUARAN TOLOK UKUR Tersedianya sumberdaya aparatur yang berkualitas dan terlaksananya penilaian angka kredit Jafung dan akuisisi arsip

Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD

Jumlah peserta sosialisasi kegiatan bidang pertambangan dan aturan-aturan sektor pertambangan Jumlah pengelola usaha pertambangan dan usaha jasa pertambangan yang dibina Tersedianya data spasial lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan Jumlah kelompok tambang yang dibina

70,34%

TARGET PENCAPAIAN 2 Orang

1 Dokumen

LOKASI Provinsi

Provinsi

NILAI (Rp 000) 2016 2015 / 2017 APBD PROV APBN TAHUN NILAI JENIS JENIS NILAI NILAI BL

110.000

2015 2017

39.727 121.000

BL

26.153

2015 2017

22.012 28.768

BL

26.153

2015 2017

22.012 28.768

BL

531.943

2015 2017

SUMBER DANA APBD PROV

APBD PROV

354.873 585.136

10 Kelompok

Provinsi

BL

41.033

2015 2017

48.879 45.136

APBD PROV

25 Perusahaan

Provinsi

BL

187.761

2015 2017

134.747 206.537

APBD PROV

1 Dokumen

Provinsi

BL

158.145

2015 2017

65.619 173.959

APBD PROV

20 Kelompok

Provinsi

BL

145.004

2015 2017

105.629 159.504

APBD PROV

BL

6.386.037

2015 2017

14.973.74 9 7.014.641

22

NO

PROGRAM / KEGIATAN



KODE

NAMA

22

2.03.17.001

23

2.03.17.002

24

2.03.17.007

Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan Pengembangan pemanfaatan bidang kelistrikan Penyusunan Regulasi Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Program pengembangan dan pengelolaan sumber air bawah tanah Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air bawah tanah

Terstrukturnya rencana pengembangan sektor energi Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sektor ketenagalistrikan Terwujudnya regulasi bidang energi dan ketenagalistrikan Terpenuhinya kebutuhan air baku yang memadai

Tersedianya data rasio elektrifikasi dan database instalasi ketenagalistrikan Tersedianya sambungan listrik murah untuk masyarakat miskin Tersusunnya Raperda Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi

Tersusunnya rencana teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah

Tersedianya data potensi air tanah daerah-daerah yang mengajukan permohonan sumur bor dan peta pengendalian pemanfaatan air tanah di daerah CAT Terbangunnya sumur bor produksi

2.03.18

25

2.03.18.001

26

2.03.18.002


Mendukung peningkatan cakupan air bersih

2.03.19

Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral

Teraktualisasikannya pengelolaan ESDM pada tataran teknis maupun aspek administratif Terwujudnya sinkronisasi data program/kegiatan sektor ESDM dengan kabupaten/kota Terwujudnya data aktual bidang energi dan sumberdaya mineral

27

2.03.19.001

28

2.03.19.002

Pendataan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral


TARGET PENCAPAIAN

LOKASI


SUMBER DANA

1 Laporan

Provinsi

BL

100.000

2015 2017

49.961 100.000

APBD PROV

3000 RTS

Provinsi

BL

6.236.537

2015 2017

14.809.894 6.860.191

APBD PROV

1 Dokumen

Provinsi

BL

49.500

2015 2017

113.894 54.450

APBD PROV

BL

4.344.000

2015 2017

3.274.814 4.302.250

2 Dokumen

Provinsi

BL

350.000

2017

400.000

APBD PROV

16 Sumur

Provinsi, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Bima

BL

3.994.000

2015 2017

3.274.814 3.902.250

APBD PROV

BL

402.439

2015 2017

368.800 416.865

Tersusunnya usulan program/kegiatan SKPD

6 Dokumen

Provinsi

BL

74.953

2015 2017

69.263 82.449

APBD PROV


50 Eksemplar

Provinsi

BL

68.787

2015 2017

120.595 75.666

APBD PROV

23

NO

PROGRAM / KEGIATAN



TARGET PENCAPAIAN

LOKASI


SUMBER DANA

KODE

NAMA

29

2.03.19.003

8 Laporan

Provinsi

BL

48.117

2015 2017

72.999 52.929

APBD PROV

2.03.19.007

Terkendalinya kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral sesuai rencana Tersedianya dokumen perencanaan bidang sumberdaya mineral

Tersusunnya laporan bulanan, triwulan, dan tahunan SKPD

30

Tersedianya data aktual sumberdaya mineral

2 Kabupaten

Provinsi

BL

122.472

2015 2017

46.177 108.900

APBD PROV

31

2.03.19.008

Pemantauan, evaluasi dan sosialisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral Perencanaan teknis pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan sumberdaya mineral Pengambilan dan Pengujian Sampel Bahan Galian Program pengembangan kualitas pelayanan informasi energi dan sumberdaya mineral Peningkatan informasi energi dan sumberdaya mineral Koordinasi pelayanan informasi publik antar sektoral melalui pemanfaatan teknologi informasi Uji Pemanfaatan Bahan Bakar Alternatif

Tersedianya data sampel dan hasil uji bahan galian

Tersedianya sampel uji bahan galian

8 Sampel

Provinsi

BL

88.110

2015 2017

59.766 96.921

APBD PROV

BL

921.732

2015 2017

2.03.21

Terwujudnya peningkatan aksesibilitas data dan informasi bidang ESDM Terinformasinya potensi bidang energi dan sumberdaya mineral Terkoordinasinya pelayanan informasi publik antar sektor

32

2.03.21.001

33

2.03.21.002

34

2.03.21.003

35

2.03.21.005

Uji kualitas air tanah

Terujinya kualitas air tanah

36

2.03.21.006

37

2.03.21.008

Uji laik instalasi ketenagalistrikan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium

Terujinya kelayakan ketenagalistrikan Tersedianya dan terjaganya kondisi sarana dan prasarana laboratorium

Peningkatan pemanfaatan bahan bakar alternatif


744.039 1.013.906

Tersedianya informasi ESDM melalui kegiatan pameran Terlaksananya kegiatan MPU sektor ESDM.

2 Kali

Provinsi

BL

135.658

2015 2017

107.579 149.224

APBD PROV

20 orang

Provinsi

BL

122.350

2015 2017

98.756 134.585

APBD PROV

Tersedianya hasil uji pemanfaatan bahan bakar alternatif untuk menunjang suksesnya konversi energi Tersedianya informasi data unsur mineral air tanah Tersedianya informasi kelaikan instalasi PLTMH Tersedianya alat laboratorium dan survey

14 Lokasi

Provinsi

BL

100.375

2015 2017

67.086 110.413

APBD PROV

25 Sampel

Provinsi

BL

58.399

2015 2017

48.171 64.239

APBD PROV

5 Unit

Provinsi

BL

59.950

9 Unit

Provinsi

BL

445.000

2015 2017 2015 2017

21.948 65.945 400.500 489.500

APBD PROV APBD PROV

24

NO


NAMA


2.03.22


38

2.03.22.001


39

2.03.22.004

Pemanatauan WKP Panas Bumi

Tersedianya data dan informasi potensi mineral dan panas bumi, serta keanekaragaman geologi

2.03.23

Program Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan Migas

2.03.23.003

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konversi bahan bakar bersubsidi Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Desa Mandiri Energi

Terwujudnya kelancaran distribusi dan pemenuhan kebutuhan kebutuhan energi Berkurangnya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil

40

2.03.24

41

2.03.24.005

Terwujudnya sistem pengelolaan lingkungan berbasis mitigasi bencana dan perlindungan kawasan konservasi Berkurangnya resiko kerugian/korban bencana alam geologi

Terwujudnya peningkatan pemanfaatan sumber energi alternatif Terwujudnya Desa Mandiri Energi

TOTAL



Tersosialisasikannya tanggap bencana dan upaya mitigasi bencana alam geologi kepada masyarakat Tersedianya data/informasi hasil eksplorasi panas bumi yang dilaksanakan oleh pengembang panas bumi

Terbina dan terawasinya pelaksanaan konversi bahan bakar bersubsidi

Terbangunnya PLTS dan Digester Biogas

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

NILAI (Rp 000) 2016 2015 / 2017 APBD PROV APBN TAHUN NILAI JENIS JENIS NILAI NILAI BL

526.200

2015 2017

499.490 423.500

SUMBER DANA

600 Orang

Provinsi

BL

471.200

2015 2017

478.277 363.000

APBD PROV

1 Laporan

Provinsi

BL

55.000

2015 2017

21.213 60.500

APBD PROV

BL

110.000

2015 2017

65.946 121.000

BL

110.000

2015 2017

65.946 121.000

BL

6.460.000

BL

6.460.000

BL

21.127.844

10 Laporan

800 Unit

Provinsi

Lombok Timur, Sumbawa, Bima, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Dompu

2015 2017 2015 2017

2015 2017

APBD PROV

2.835.413 6.685.250 2.835.413 6.685.250

APBD PROV

24.291.262 22.152.590

25

Lampiran IV

HASIL RUMUSAN FORUM PRA MUSRENBANGNAS TAHUN 2016 USULAN BARU E-Musrenbang Bidang ESDM TAHUN 2017 SKPD: [2.03.0101] Dinas Pertambangan dan Energi

Provinsi: Nusa Tenggara Barat Kelompok Pembahasan: Kedaulatan Energi Sasaran Nawacita

Lokasi Kegiatan

Kegiatan Strategis

Kementerian

Indikator Sasaran

Target Kegiatan

Usulan Dana (Rupiah)

Ket


Desa Sambi Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara

Pembangunan infrastruktur energi melalui pemanfaatan aneka energi baru terbarukan

Kementerian Eneri dan Sumber Daya Mineral

Terbangunnya PLTS Komunal

2 unit x @15 kW

5.500.000.000

Usulan baru


Desa Akar-akar, Kec. Bayan Kab. Lombok Timur




1 unit x @15 kW

2.750.000.000

Usulan baru


Dusun Brang Kua, Desa Labuan Haji, Kec. Labuan Badas, Kab. Sumbawa




1 unit x @15 kW

2.750.000.000

Usulan baru


Dusun Stema, Desa Labuan Haji, Kec. Labuan Badas, Kab. Sumbawa




1 unit x @15 kW

2.750.000.000

Usulan baru


26

Sasaran Nawacita

Lokasi Kegiatan

Kegiatan Strategis

Kementerian

Pengendalian pemanfaatan air tanah di daerah CAT

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah


Peningkatan cakupan air bersih

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lobar, Loteng, Lotim, KLU, Dompu dan Bima)

Sumur Pemboran Air Tanah


Penyusunan siteplan Geosite Geopark Rinjani dan Geopark Tambora


Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi


Pembuatan etalase geopark Rinjani dan maket Geopark Tambora





Indikator Sasaran

Target Kegiatan

Tersedianya data potensi air tanah daerahdaerah yang mengajukan permohonan sumur bor dan peta pengendalian pemanfaatan air tanah di daerah CAT Meningkatnya cakupan air bersih

2 CAT (Cekungan Air Tanah)

Tersusunnya Geosite Geopark Rinjani dan Geopark Tambora Terbangunnya 2 unit Etalase geopark Rinjani dan 2 unit Maket Geopark Tambora


Ket

500.000.000

Usulan baru

11 Titik Sumur Bor

6.325.000.000

Usulan baru

40 Geosite

2.000.000.000

Usulan baru

45.000.000.000

Usulan baru

2 Unit/2 Unit

27

Sasaran Nawacita

Lokasi Kegiatan

Kegiatan Strategis

Kementerian

Indikator Sasaran

Target Kegiatan


Ket

Pemasangan Signboard Geopark Tambora

Kab. Bima dan Kab. Dompu



terpasangnya Signboard Geopark Tambora

20 Unit

1.000.000.000

Usulan baru

Bahan publikasi Geopark Rinjani dan Geopark Tambora




Tersedianya Bahan publikasi Geopark Rinjani dan Geopark Tambora ( Standing Banner, Leaflet, Buku saku dll)

2 Paket

500.000.000

Usulan baru

TOTAL


58.075.000.000

28

Lampiran V

HASIL RUMUSAN FORUM PRA MUSRENBANGNAS TAHUN 2016 REKAP USULAN E-MUSRENBANG Bidang ESDM TAHUN 2017 SKPD: [2.03.0101] Dinas Pertambangan dan Energi PROV. NTB Kelompok Pembahasan: KEDAULATAN ENERGI No.

Agenda

1

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Sub Agenda Peningkatan Kedaulatan Energi

Sasaran Nawacita Meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100%

Kegiatan Strategis

Jenis Kegiatan dan Lokasi

Dana

SKPD

PLTGU Lombok Peaker 150 MW

Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik (tidak termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014)(APBN & Non APBN)

PLN/ Distamben

Pengembangan PLT Energi Arus Laut (Pilot Project)

Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik (tidak termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014)(APBN & Non APBN) (MW) STATUS : DITERIMA

PLN/ Distamben

Ket.

Mengatasi kelangkaan listrik dan mengurangi biaya produksi Mengeliminasi subsidi listrik

2


Peningkatan Kedaulatan Energi

Pembangunan pipa transmisi gas Percepatan pembangunan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Gas (SPBG) PLTGU Lombok Peaker 150 MW Meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100%

Ristek

Mengatasi kelangkaan listrik dan mengurangi biaya produksi


29

No.

Agenda

Sub Agenda

Sasaran Nawacita

Kegiatan Strategis

Jenis Kegiatan dan Lokasi

Dana

SKPD

Ket.

Mengeliminasi subsidi listrik Pembangunan pipa transmisi gas Percepatan pembangunan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Gas (SPBG) 3

4





Meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100%

Mengatasi kelangkaan listrik dan mengurangi biaya produksi Mengeliminasi subsidi listrik Pembangunan pipa transmisi gas Percepatan pembangunan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Gas (SPBG) Meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100%


Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik STATUS : DITERIMA

13.750.000.000

PLN/ Distamben

Listrik murah dan hemat

Penyambungan Listrik Gratis Untuk Nelayan dan Rakyat Tidak Mampu (RTS) STATUS : DITERIMA

15.000.000.000

Distamben

Mengatasi kelangkaan listrik dan mengurangi biaya produksi Mengeliminasi subsidi listrik Pembangunan pipa transmisi gas Percepatan pembangunan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Gas (SPBG)


30

KATA PENGANTAR. Ir. Muhammad Husni, M.Si NIP

Recommend Documents