KATA PENGANTAR. Ir. Isa Budi Hartomo,MT NIP

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Permen PAN-RB ) Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah digunakan sebagai pedoman bagi Instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja. LAKIP dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan,

penyempurnaan

dokumen

perencanaan

periode

yang

akan

datang,

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul tahun 2015 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2015, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan Program / kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengingat keterbatasan dalam penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, sehingga mungkin masih terdapat kesalahan dalam penyusunan maupun perhitungan, untuk itu kami mohon kritik dan saran untuk perbaikan. Demikian yang dapat disampaikan. terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2015 ini. Mudah-mudahan dengan LAKIP ini menjadikan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas dimasa yang akan datang. Semoga bermanfaat Bantul, Januari 2016 An. Kepala Dinas Sekretaris

Ir. Isa Budi Hartomo,MT NIP 19680505 1996031 003 LAKIP DISPERINDAGKOP BANTUL 2015

ii

Daftar Isi Halaman Judul ................................................................................................................... i Kata Pengantar................................................................................................................. ii Daftar Isi ......................................................................................................................... iii BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang................................................................................... 1 1.2 Maksud dan Tujuan ........................................................................... 2 1.3 Kedudukan dan Tugas Pokok ............................................................. 2 1.4 Sumber Daya Manusia ....................................................................... 9 1.5 Isu-isu Strategis ................................................................................ 12 1.6 Sistematika Penyajian LAKIP .......................................................... 13

BAB II

RENCANA STRATEJIK ............................................................................. 14 2.1 Rencana Strategis ................................................................................ 14 2.1.1 Visi dan Misi .......................................................................... 15 2.1.2 Tujuan ..................................................................................... 16 2.1.3 Sasaran .................................................................................... 16 2.1.4 Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikator Kinerja ............. 19 2.2 Rencana Kinerja .................................................................................. 22 2.3 Penetapan Kinerja ............................................................................... 23 2.3.1 Rencana Anggaran Tahun 2015 .............................................. 29

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA.................................................................... 32 3.1 Capaian Kinerja Organisasi ................................................................ 33 3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja ............................................................. 37

BAB IV

PENUTUP................................................................................................... 54

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAKIP DISPERINDAGKOP BANTUL 2015

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik, bersih maka

diperlukan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang tepat, jelas dan terpercaya agar penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, bertanggungjawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Oleh karena itu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul sebagai perpanjangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul diharuskan dapat membuat suatu Rencana Stategi (Strategic Plan) serta laporan pertanggungjawaban kinerja (Performance Accountability Report) yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal ini dapat diwujudkan apabila Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai Rencana Strategis lima tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan dan selalu diadakan review terhadap sasaran, indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul ke depan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan manifestasi dari semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Lakip sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah berikutnya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul. Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan LAKIP DISPERINDAGKOP BANTUL 2015

1

antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

1.2.

Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja (Performance Report) tahun 2015, merupakan suatu uraian lebih lanjut

secara periodik dari rencana strategi yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran. Rencana Strategi yang merupakan rencana umum lima tahunan yang diuraikan dalam suatu program pada rencana tahunan bertujuan agar kegiatan dapat lebih terfokus dan merupakan satu dokumen teknis operasional dan merupakan jabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010–2015 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis kebijakan rencana program 5 (lima) tahun ke depan. Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Rencana kinerja ini antara lain berisikan ringkasan dari rencana stratejik dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik dan strategi pencapaiannya.

1.3.

Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul merupakan unsur

pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Tupoksi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten LAKIP DISPERINDAGKOP BANTUL 2015

2

Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 18A Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul mempunyai fungsi: a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal; d. Melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul harus lebih diutamakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat secara optimal/prima dan masyarakat akan puas terhadap kinerja instansi pemerintah apabila tidak ada complain/rasa tidak puas terhadap pelayanan yang telah dilakukan dan masyarakat merasakan pentingnya keberadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan.

Dalam melaksanakan fungsi

SKPD sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan kerja keras, disiplin, enovasi kreatif, konsisten, pengetahuan luas, berjiwa seni, komitmen terhadap tugas serta konsisten melayani, sesuai dengan sumpah dan janji PNS.

B. Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Tupoksi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, terdiri atas : LAKIP DISPERINDAGKOP BANTUL 2015

3

1.

Sub Bagian Umum

2.

Sub Bagian Program; dan

3.

Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Bidang Perindustrian terdiri atas : 1.

Seksi Sarana dan Usaha Industri; dan

2.

Seksi Pengembangan Produksi Industri;

d. Bidang Perdagangan, terdiri atas : 1.

Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan; dan

2.

Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Nederi

e. Bidang Koperasi, terdiri atas : 1.

Seksi Pemberdayaan Koperasi dan UKM; dan

2.

Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam

f. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas : 1.

Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi

2.

Seksi Sarana dan Pengendalian Investasi

g. Unit Pelayanan Teknis;


4

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDAGKOP KABUPATEN BANTUL

Ka Dinas Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Perindustian

Sie. SUI

Sie. PPI

Sub. Bag Umum

Bidang Koperasi

Bidang Perdagangan

Sie. Usaha Perdagangan

Sub. Bag Program

Sie. Pemberdayaan Kop & UKM

Sie. Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Sie. Fasilitas Pembiayaan & SP

Sub. Bag Keu dan Aset

Bidang Penanaman

Sie. Promosi & Kebijakan Investasi

Sie. Sarana & Pengendalian Investasi

UPT


5

Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas, sebagai berikut : b.

Sekretariat, mempunyai tugas : a.

Menyusun rencana kegiatan;

b.

Menyiapkan bahan kerja;

c.

Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat;

d.

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan dokumen perencanaan dan anggaran dari masing–masing unit kerja;

e.

Mengkoordinasikan bidang–bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas;

f.

Menyelenggarakan urusan umum, urusan hukum, administrasi kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, humas dan protokol, kearsipan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana, kepustakaan, surat– menyurat, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan;

g.

Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

h.

Menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan

permasalahan sesuai bidang tugasnya;

c.

i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dan;

j.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Perindustrian, mempunyai tugas : a.


b.


c.

Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan industri;

d.

Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kegiatan industri;

e.

Melaksanakan bimbingan teknis program sektoral di bidang perindustrian;

f.

Melaksanakan evaluasi kebijakan teknis bimbingan dan pengembangan;

g.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan organisasi serta asosiasi dunia usaha;

h.

Menyiapkan petunjuk teknis dan rekomendasi perijinan di bidang perindustrian;


6

i. j.

Melaksanakan kebijakan teknis pencegahan pencemaran di bidang perindustrian; Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

k.

Menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan

permasalahan sesuai bidang tugasnya; l.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dan;

m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. d.

Bidang Perdagangan, mempunyai tugas : a.


b.


c.

Menyusun petunjuk teknis pembinaan penyiapan pedoman kegiatan usaha serta pengelolaan data di bidang perdagangan;

d.

Melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang perdagangan serta pelaksanaan pameran/promosi hasil UKM;

e.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan di bidang perdagangan;

f.

Melaksanakan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunis usaha;

g.

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis;

h.

Menyelenggarakan rekomendasi perijinan di bidang perdagangan;

i.

Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

j.

Menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan

permasalahan sesuai bidang tugasnya;

e.

k.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

l.

Mengevaluasi dan meyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang koperasi mempunyai tugas : a.


b.


c.

Menyusun program dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;


7

d.

Melaksanakan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah;

e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi; f. Melaksanakan fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam; g. Melaksanakan pelatihan dan penyuluhan bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah; h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang koperasi dan UKM; i. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; j. Menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan

permasalahan sesuai bidang tugasnya; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

f.

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Melaksanakan koordinasi perencanaan penanaman modal secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menyusun dan mengelola data penanaman modal; e. Melaksanakan kegiatan pengkajian dan penelitian potensi daerah serta promosi dunia usaha; f. Menyiapkan petunjuk teknis bahan perizinan di bidang penanaman modal; g. Melayani rekomendasi perijinan penanaman modal; h. Menyiapkan bahan kerjasama dengan pihak ketiga; i. Menyediakan informasi dan promosi potensi, peluang inventasi dan mitra usaha; j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; k. Menyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanaman modal; l. Menginventarisasi, mengindentifikasi, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;


8

m. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan o. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. g.

UPT Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati.

h.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya; c. Melaksanakan kegiatatan–kegiatan sesuai bidangnya; d. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; e. Menyusun laporan pelaksanakan tugas kepada atasan.

1.4.

Sumber Daya Manusia ( SDM ) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dibutuhkan SDM yang tangguh, profesional, berwawasan luas, dan andal, komitmen pada tugas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang didukung oleh 67 personil (Data sampai Desember 2015).

A.

Keadaan Pegawai Per 31 Desember 2015 jumlah PNS di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Kabupaten Bantul adalah sebanyak 67 orang dengan perimbangan sebanyak 20 (29,85%) wanita dan 47 (70,15%) laki-laki. Bila dirunut dari jenjang pendidikan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul pendidikan SLTA merupakan jenjang pendidkan yang terbesar dengan jumlah karyawan sebanyak 29 orang (42,28%) diikuti jenjang pendidikan S1 sebanyak 21 orang (31,34%). Pendidikan S2 sebanyak 9 orang (13,42%) berada di urutan ke tiga diikuti jenjang sarjana muda dan SLTP. Grafik LAKIP DISPERINDAGKOP BANTUL 2015

9

keragaman jenjang pendidikan pendidikan dan jumlah laki-laki perempuan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 1.1 Keragaman Gender dan Jenjang Pendidikan

Keragaman gender

Jenjang Pendidikan

Tabel 1.1 Keadan Pegawai Jenis Jml peg

Pangkat/Golongan

Kelamin Laki-

Wanita

laki

Tingkat pendidikan Ket

I

II

III

IV

SD

SLTP

SLTA

Sarmud

S1

S2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

67

49

20

5

16

37

9

2

3

29

3

21

9


14

10

B. Keadaan Menurut Usia

Tabel 1.2 Keadaan Menurut Usia USIA NO

JMH

KET

INSTANSI <25-35

1

Dinas Perindagkop

11

36-45 22

46-50 11

51-55

56-60

19

4

67

Grafik 1.2 Keadaan Menurut Usia

Dengan dukungan SDM sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Analisa Beban Kerja maka Dinas Perindustrian Pedagangan dan Koperasi kekurangan pegawai sebanyak 58 orang, sehingga diharapkan total pegawai sebanyak 125 orang, dikarenakan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi mengampu tiga (3) Kementerian yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM dan satu Badan Penanaman Modal. Dilihat dari LAKIP DISPERINDAGKOP BANTUL 2015

11

sarana dan prasarana penunjang Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi cukup memadai, kedepan secara bertahap akan dilaksanakan perkantoran modern, supaya lebih optimal dalam menjalankan tugas pokok fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima. Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila mulai dari atasan sampai dengan bawahan menganut pola tata kelola pemerintahan yang baik. Pejabat struktural dituntut untuk memberikan contoh pemerintahan yang transparan, akuntabel, kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, professional dalam pekerjaan, yang kemudian menjadi pola dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

1.5.

Isu Strategis Isu –isu strategis yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi antara lain : 1.

Standarisasi produk IKM dan produk Export (Daya saing industri),

2.

Pengelola Kawasan Industri Piyungan,

3.

Pemberian hibah mesin peralatan produksi (Regulasi),

4.

Belum berfungsinya Terminal pelabuhan Darat/Inlandport yang ada di kecamatan Sedayu,

5.

Revitalisasi PSG,

6.

Kesiapan UKM menghadapi pasar bebas ASEAN (MEA),

7.

Banyak LKM yang belum berbadan hukum sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mewajibkan berbadan hukum,

8.

Rendahnya jumlah UKM yang meningkat dari level mikro ke usaha kecil dam usaha kecil ke menengah,

9.

Perizinan Tanah Kas Desa di Desa Srimulyo sebagai lokasi Kawasan Industri Piyungan dari 100 hektar yang direncanakan baru terealisasi sekitar 56 hektar, dan penelola Kawasan Industri Piyungan,

10. Belum ditetapkannya Kawasan Sedayu dan Pajangan sebagai Kawasan Industri, 11. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, 12. Pelimpahan wewenang terkait Metrologi Legal,


12

13. Optimalisasi dan Kontrak kerja Pengelola Sistim Resi Gudang (SRG) dan Kontrak kerja Pengelola 14. Promosi potensi innvestasi yang ada di Kabupaten Bantul 15. Percepatan pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK),

1.6.

Sistematika Penyajian LAKIP Sistematika penyajian LAKIP Disperindagkop Bantul Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Menjelaskan secara umum organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Bab II : Perencanaan Kinerja Menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan Bab III : Akuntabilitas Kinerja Berisi penjelasan singkat tentang Capaian IKU tahun 2015, juga Evaluasi dan Analisis Capaian IKU 2015 yang diuraikan per sasaran dan IKU. Selain itu, bab ini juga berisikan Capaian Kinerja Lainnya dan Kinerja Keuangan Disperindagkop Bantul. Bab IV : Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.

RENCANA STRATEGIS Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah memberi

kesempatan dan kewenangan yang pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan pemerintah daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan hal–hal sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan dengan berpedoman pada Perda Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011 sampai 2015 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul adalah dokumen perencanaan pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan.


14

2.1.1. VISI DAN MISI Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berkaitan dengan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi harus berkaitan erat kemana instansi ini mau dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Berkaitan dengan hal tersebut maka visi Dinas Perindagkop, Kabupaten Bantul adalah:

“TERWUJUDNYA USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI YANG KUAT, SEJAHTERA

BERKEADILAN

SERTA

PENINGKATAN

PEMBERDAYAAN

INVESTASI YANG TERARAH SEBAGAI PENDUKUNG PEREKONOMIAN DAERAH”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagaimana penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi diharapkan seluruh pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul mengetahuinya sehingga apa yang menjadi peran, tugas, tanggungjawab dinas dapat ditunaikan secara maksimal. Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi ada dua yaitu: 1.

Mewujudkan peningkatan daya saing dengan meningkatkan produksi dan nilai tambah, serta pemanfaatan hasil potensi daerah yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi terwujudnya kesejahteraan KUKM.

2.

Mewujudkan peningkatan pertumbuhan investasi daerah yang terarah melalui pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUKM serta peningkatan nilai investasi dan investor.

3.

Mewujudkan peningkatan perdagangan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah, dan perlindungan konsumen.

Misi pertama merupakan keinginan Dinas Perindagkop Kab. Bantul untuk mewujudkan potensi usaha kecil menengah yang tangguh dengan usaha yang ramah lingkungan. Sedangkan misi yang kedua untuk mewujudkan peningkatan investasi dengan melakukan kemantapan untuk mewujudkan kesejahteraan UMKM.


15

2.1.2. TUJUAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kualitatif, akan tetapi harus menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka tujuan Disperindagkop antara lain: 1.

Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan meningkatkan produksi, nilai tambah serta pemanfaatan hasil potensi daerah melalui, pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi dengan mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2.

peningkatan pertumbuhan investasi daerah yang terarah melalui pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUKM serta peningkatan nilai investasi dan investor.

3.

Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan yang baik

4.

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen serta pengamanan perdagangan.

2.1.3. SASARAN Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing–masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetepkan dalam Renstra dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul antara lain : 1.

Peningkatan produksi, dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatkan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan.


16

2.

Meningkatkan dan mengembangkan sistem pendukung usaha bagi KUKM serta pertumbuhan investasi daerah.

3.

Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan yang baik.

4.

Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.


17

Rencana Strategis No

Tujuan 1 Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan meningkatkan produksi, nilai tambah serta pemanfaatan hasil potensi daerah melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi dengan mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 2 Peningkatan pertumbuhan investasi daerah yang terarah melalui pengembangan sIstem pendukung usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) serta peningkatan nilai investasi dan investor

Sasaran Strategis

Satuan

Target Per Tahun 2012 2013 2015 1 1 1


Peningkatan nilai produksi

Persen

2011 1

Meningkatkan dan mengembangkan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) serta pertumbuhan investasi daerah

Persentase pertumbuhan Koperasi ber Badan hukum

Persen

2

2

2

2

100

Jumlah KUKM yang mendapatkan permodalan

unit usaha

100

100

100

100

100

Pertumbuhan investasi riil daerah (PMA/PMDN/KUKM)

Persen

5

5

5

5

5

Jumlah Wirausaha Baru Peningkatan nilai ekspor Persentase peningkatan omset perdagangan

Orang Persen Persen

200 6 6

200 6 6

200 6 6

200 6 6

200 6 6

Persentase penurunan barang tidak layak edar

Persen

5

5

5

5

5

3 Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan yang baik


4 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen serta pengamanan perdagangan

Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


Indikator Kinerja

2015 1

18

2.1.4.

STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA Definisi strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam

kebijkan–kebijakan dan program–program. Kebijakan adalah ketentuan–ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul, untuk dijadikan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul, yaitu : 2.1.4.1. Strategi 1.

Meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;

2.

Meningkatkan pertumbuhan investasi;

3.

Meningkatkan pemberdayaan dan fasilitas bagi UMKM;

4.

Mengembangkan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan serta kemitraan dengan PSG;

5.

Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;

6.

Peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah;

7.

Meningkatkan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi industri serta teknologi yang berwawasan lingkungan.

2.1.4.2. Kebijakan 1.

Optimalisasi pemanfaatan fasilitas/aset daerah;

2.

Revitalisasi koperasi dan peningkatan kemitraan pelaku ekonomi;

3.

Pemberdayaan UMKM;

4.

Peningkatan promosi, pemasaran dan kerja sama lembaga usaha perdagangan serta kemitraan dengan Pasar Seni Gabusan (PSG);

5.

Sosialisasi Undang–Undang perlindungan

konsumen, penyelesaian sengketa

perdagangan dan pengawasan peredaran barang dan jasa; 6.

Pengembangan usaha agrobisnis dan peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah;

7.

Peningkatan daya saing dengan pemanfatan teknologi yang tepat dan berwawasan lingkungan; 19

8.

Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

Untuk mengetahui korelasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Disperindagkop Bantul VISI : TERWUJUDNYA USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI YANG KUAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, SERTA PERTUMBUHAN INVESTASI YANG TERARAH SEBAGAI PENDUKUNG PEREKONOMIAN DAERAH.

Misi Tujuan 1) Mewujudkan 1. Meningkatkan daya saing peningkatan daya saing pada era globalisasi dengan meningkatkan dengan meningkatkan produksi dan nilai produksi, nilai tambah tambah, serta serta pemanfaatan hasil pemanfaatan hasil potensi daerah melalui, potensi daerah yang pemberdayaan, berkelanjutan yang peningkatan kapasitas berwawasan lingkungan IPTEK, SDM, sistem demi terwujudnya produksi dengan mengacu kesejahteraan KUKM pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2. Mewujudkan 2) peningkatan pertumbuhan peningkatan investasi daerah yang pertumbuhan investasi terarah melalui daerah yang terarah pengembangan sistem melalui pengembangan pendukung usaha bagi sistem pendukung usaha KUKM serta peningkatan bagi KUKM serta nilai investasi dan peningkatan nilai investor. investasi dan investor. 3. Mewujudkan 3) Peningkatan sistem peningkatan distribusi dan lembaga perdagangan dalam usaha perdagangan yang rangka menggerakkan baik perekonomian daerah, dan perlindungan konsumen. 4. Peningkatan pengawasan

Sasaran a. Peningkatan produksi, dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatkan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan.

a. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pendukung usaha bagi KUKM serta pertumbuhan investasi daerah.

a. Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan yang baik.

a. Peningkatan 20

peredaran barang dan jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen serta pengamanan perdagangan.

perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

2.1.4.3. Program dan Kegiatan Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah dibebankan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan untuk masing – masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing – masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama No 1

2

3

Sasaran Peningkatan produksi, dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatkan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan.

Indikator Kinerja b. Presentase peningkatan nilai produksi

Keterangan Presentase dari Selisih kapasitas produksi tahun ini dengan kapasitas produksi tahun lalu di bagi kapasitas produksi tahun lalu (sumber data : Bidang Perindustrian)

Meningkatkan sistem pendukung usaha bagi KUKM serta pertumbuhan investasi daerah

a. Presentase peningkatan Koperasi ber - Badan Hukum

Presentase dari Selisih Koperasi ber Badan Hukum tahun ini dengan Koperasi ber - Badan Hukum tahun lalu di bagi Koperasi ber - Badan Hukum tahun lalu (sumber data : Disperindagkop Kab.Bantul)

a. Pertumbuhan investasi Daerah (KUKM/PMA/PMDN)

Presentase dari Selisih investasi Daerah tahun ini dengan investasi Daerah tahun lalu di bagi investasi Daerah tahun lalu (sumber data : Disperindagkop Kab.Bantul) Presentase dari Selisih Nilai Ekspor tahun ini dengan Nilai Ekspor tahun lalu dibagi Nilai Ekspor tahun lalu (sumber: bid. Perdagangan)

Peningkatan sistem distribusi dan lembaga perdagangan

a. Presentase pertumbuhan nilai ekspor

21

4


b. Presentase peningkatan omset a. Presentase penurunan penemuan barang tidak layak edar

2.2.

Presentase dari Selisih Omset tahun ini dengan omset tahun lalu dibagi omset tahun lalu (sumber: bid. Perdagangan) Presentase dari Selisih penemuan barang tidak layak edar tahun ini dengan penemuan barang tidak layak edar tahun lalu dibagi penemuan barang tidak layak edar tahun lalu (sumber: bid. Perdagangan)

Rencana Kinerja 2015 Rencana Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dapat dilihat dalam

tabel dibawah ini : Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2015 No

Tujuan

Sasaran Strategis

1

Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan meningkatkan produksi, nilai tambah serta pemanfaatan hasil potensi daerah melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi dengan mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Peningkatan produksi, dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatkan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan Meningkatkan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) serta pertumbuhan investasi daerah

2

Peningkatan pertumbuhan investasi daerah yang terarah melalui pengembangan sistempendukung usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) serta peningkatan nilai investasi dan investor

Indikator Kinerja

Satuan

Target Per Tahun


persen

1


persen

2


unit usaha

100

22

3

4

3.


persen

5

Jumlah Wirausaha Baru

Orang

100


Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan

Peningkatan nilai ekspor

persen

6

Persentase peningkatan omset perdagangan

persen

6

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen serta pengamanan perdagangan



persen

5

PERJANJIAN KINERJA/ PENETAPAN KINERJA Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang

mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Formulir Penetapan Kinerja SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

23

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANTUL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini : Nama

: Drs. Sulistiyanto, M.Pd

Jabatan

: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kab. Bantul

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. Nama

: Hj. Surya Widati.

Jabatan

: Bupati Bantul.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilandan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Bantul, Pihak Kedua

Pihak Pertama

Hj. Surya Widati

Drs. Sulistiyanto, M.Pd NIP.19600430 198803 1 004

24

PENETAPAN KINERJA DISPERINDAGKOP BANTUL No

Sasaran Strategis

1

Peningkatan produksi, dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatkan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan

Indikator Kinerja Peningkatan nilai produksi

Satuan persen

Target 1

TAHUN 2015 Program Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

96.925.000

3.035.071.000

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan dan Forum Diskusi Pemberian kemudahan izin usaha IKM

30.850.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi terhadap industri kecil dan menengah

22.610.000 25.875.000

Pembinaan IKM melalui Dekranas Kab. Bantul Penyelenggaraan Pelatihan Industri Fasilitasi dan Pemberdayaan Industri Kecil Penguatan Kelembagaan Pokmas Pengelola Mesin Pupuk Organik Promosi Produk Unggulan Fasilitasi HAKI Kelompok IKM

2

Meningkatkan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) serta pertumbuhan investasi daerah


persen

2

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

685.670.500

Anggaran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkopersian

66.075.000 23.750.000

273.795.000 1.186.392.000 1.047.350.000 49.601.000 314.483.000 91.215.000 344.580.000 68.600.000

25


unit usaha

100

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pertumbuhan investasi riil daerah (PMA/PMDN/KU KM)

persen

5

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

93.280.000

605.355.500

515.270.000

Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian

75.878.000

Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi

60.000.000

Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis koperasi Pembekalan Manajemen bagi anggota DEKOPINDA

42.750.000

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

70.745.000

Pemberian Fasilitasi Pengamanan Kawasan Usaha Kecil Menengah

22.535.000

Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tanggan, Industri Kecil dan Industri Menengah Penyelenggaraan Gelar Potensi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA Peningkatan kegiatan Pemantauan dan

49.300.000

93.862.500

43.236.000 44.970.000 467.849.500 49.591.500 34.540.000

26

pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

3 Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan


Orang

200


persen

6


persen

6

Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan data Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

179.115.000

19.916.000 50.000.000 109.857.500

1.341.423.000

Penyelenggaraan Pameran Investasi Misi Investasi (Gelar potensi investasi) Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi Pengembangan Sistim Informasi Penanaman modal Sosialisasi Penyamaan Persepsi Pengembangan Investasi Pemberian fasilitasi kerjasama industri dengan swasta Penyusunan Data Base Komunitas batik di kabupaten bantul Pendampingan Peruntukan Kawasan Industri Penyusunan Profil Sentra Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

91.905.000

Pelatihan manajemen perdagangan luar negeri

4.204.065.300

Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan

334.521.500 96.617.000 123.900.000 19.455.000 35.760.000 19.916.000 50.000.000 109.857.500

1.341.423.000

91.905.000

5.000.000 690.370.500

27

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan melalui Pameran

Pengembangan pengelolaan gudang dengan Sistim Resi Gudang

4



persen

5

Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

31.425.000

2.028.016.091

Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan

Pembangunan Pasar Pedesaan (Pendampingan Dana Stimulus Fiskal)

125.462.000 Peningkatan Pengawasan Barang dan Jasa

Peredaran

Workshop Perlindungan Konsumen

956.177.000 2.522.517.800 31.425.000

2.028.016.091

91.410.000 34.052.000

28

2.3.1. Rencana Anggaran Tahun 2015 Rencana

dan realisasi anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

Kabupaten Bantul merupakan komponen perencanaan dan pengendalian. Rencana dan Realisasi sanggaran belanja langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada table dibawah ini : Tabel 2.5. Rencana dan Realisasi Belanja langsung dan tidak langsung Belanja

Anggaran

1. Belanja Tidak langsung

Realisasi

%

3.660.434.000,00

3.559.518.421,00

97,24

2. Belanja Langsung

14.947.724.159,00

14.155.632.131,00

94,70

Jumlah

18.608.158.159,00

17.715.150.552,00

95,20

Alokasi anggaran persasaran dapat dilihat dalam table dibawah ini : Tabel 2.6 Anggaran Per Sasaran No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1 Peningkatan produksi, Peningkatan nilai dan nilai tambah melalui produksi pemberdayaan, peningkatkan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan.

Satuan

Target

persen

1

2 Meningkatkan sistem Persentase persen pendukung usaha bagi pertumbuhan Koperasi ber Badan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) hukum serta pertumbuhan pertumbuhan investasi daerah Jumlah KUKM yang unit usaha mendapatkan permodalan

Program Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2

100

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

Anggaran 96.925.000

3.035.071.000

685.670.500

93.280.000

29

Pertumbuhan investasi riil daerah (PMA/PMDN/KUK M)

3 Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan

persen

5

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

605.355.500

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

515.270.000

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

179.115.000

Program Penataan Struktur Industri

19.916.000

Program Pengembangan Data

50.000.000

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

109.857.500


Orang

200


persen

6

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor


persen

6

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

4 Peningkatan Persentase perlindungan konsumen penurunan barang dan pengamanan tidak layak edar perdagangan

persen

5

1.341.423.000

91.905.000

4.204.065.300

Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

31.425.000

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

2.028.016.091

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

125.462.000

30

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut : Tabel 2.7 Distribusi Anggaran per Sasaran Strategis No

Sasaran Strategis

1


2

3 4

5

Anggaran 3.131.996.000

Persentas e 20,95

Meningkatkan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) serta pertumbuhan investasi daerah Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Jumlah Jumlah Belanja Langsung Pendukung (Peningkatan Kinerja dan Pelayanan)

3.599.887.500

24,08

6.355.411.391

42,53

125.462.000

0,84

13.212.756.89 1.734.967.268

88,40 11,60

TOTAL

14.947.724.159

100

Dilihat dari distribusi anggaran per sasaran dapat dilihat bahwa Anggaran tertinggi terdapat pada sasaran strategis Peningkatan Sistim Distribusi dan Lembaga Usaha Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 6.355.411.391,- atau 42,53% dari total belanja langsung sedangkan

sasaran strategis strategis yang anggarannya terendah terdapat pada sasaran

Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 125.462.000,- atau 0,84%.

31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen

pembangunan

berbasis

kinerja

mengandalkan

bahwa fokus

dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan webmonev adalah bagian kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman Penyusunan PK dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014, yang juga dipakai dalam penyusunan LAKIP ini. Tabel 3.1 Skala Penilaian Kinerja Warna

Prosentase 0 s/d 50 50.1 s/d 65 65.1 s/d 75 75.1 s/d 90 90.1 lebih

Keterangan Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

Sumber : Permendagri 54/2010

32

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditentukan dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja. Pencapaian IKU Disperindagkop Kabupaten Bantul pada tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut : Tabel 3.2 Capaian IKU Disperindagkop Kabupaten Bantul Tahun 2015 No 1

2

3

4

Sasaran Strategis

Peningkatan produksi, dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatkan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan. Meningkatkan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) serta pertumbuhan investasi daerah

Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Indikator Kinerja

Target 1

Realisasi 0,5

Prosentase 50

persen

2

3,17

158,5

Pertumbuhan investasi persen riil daerah (PMA/PMDN/KUKM) Jumlah Wirausaha Baru Orang

5

8,43

168,6

100

100

100

persen

6

11,46

179

persen

6

6

100

persen

5

5

100



Peningkatan nilai ekspor Persentase peningkatan omset perdagangan Persentase penurunan barang tidak layak edar

Satuan persen

33

Rata-Rata

90,29

Dari tujuh Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, dapat dilihat bahwa 6 (enam) indikator dengan warna hijau muda yaitu sangat tinggi bahkan untuk indikator persentase pertumbuhan koperasi berbadan hukum, melampaui target dari yang direncanakan 2% mencapai realisasi sebesar 3,17%, dengan jumlah koperasi berbadan hukum sebanyak 473 koperasi tahun 2014, dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 488 koperasi, sehingga ada peningkatan sebanyak 15 unit koperasi. Hal ini kemungkinan disebabkan berhasilnya sosialisasi terhadap koperasi/LKM yang dilakukan, karena setelah April 2016, proses penerbitan Badan Hukum harus dilakukan ke Pusat. Sedangkan indikator lain yang juga melampaui target yaitu pertumbuhan investasi riil daerah dari target sebesar 5%, yang meningkat menjadi 8,43%, hal ini antara lain disebabkan terbitnya izin penanaman modal maupun izin usaha dari BKPM RI sebanyak 7 perusahaan. Data realisasi investasi atau perkembangan PMA dan PMDN adalah data perusahaan PMA dan PMDN yang masuk kriteria menengah dan besar sesuai dengan UU no. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Kepala BKPM RI no. 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal. Realisasi investasi ini juga berdasarkan pada data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai kewajiban perusahaan yang diamanatkan dalam UU no. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Kepala BKPM RI no. 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Modal. Sedangkan realisasi untuk indikator jumlah wirausaha baru, persentase peningkatan omset perdagangan, dan persentase penurunan barang tidak layak edar telah sesuai dengan target yang direncanakan. Sementara itu, indikator peningkatan nilai produksi mempunyai indikator berwarna merah atau rendah dengan realisasi sebesar 50% dari target. Hal ini disebabkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan menguatnya dolar Amerika dibanding dengan Rupiah. Dari sisi nilai produksi, hal tersebut menjadi hambatan dikarenakan biaya bahan baku naik sedangkan dari sisi ekspor hal ini merupakan keuntungan. Capaian Rata-Rata Indikator sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul Tahun 2015 adalah 90,29% atau sangat tinggi.

34

3.3. Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Disperindagkop Bantul Per Triwulan No

Sasaran Strategis

1





2

Indikator Kinerja



Satuan persen

persen

unit usaha

persen

Target Tahunan

Triwulan 1

2

50

5

Target

Realisasi

Prosentase

Triwulan 1

0

0

0

Triwulan 2

0,5

0,25

50

Triwulan 3

0

0

0

Triwulan 4

0,5

0,25

50

Triwulan 1

0

0

0

Triwulan 2

0

0

0

Triwulan 3

0

0

0

Triwulan 4

2

3,17

158,5

Triwulan 1

0

0

0

Triwulan 2

25

25

100

Triwulan 3

25

25

100

Triwulan 4

0

0

0

Triwulan 1

0

0

0

Triwulan 2

0

0

0

Triwulan 3

0

0

0

Triwulan 4

5

8,43

168,6

Keterangan Per Triwulan

Keterangan

35


3

Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan



4



Orang

persen

persen

persen

200

6

6

5

Triwulan 1

0

0

0

Triwulan 2

0

0

0

Triwulan 3

0

0

0

Triwulan 4

100

100

100

Triwulan 1

0

0

0

Triwulan 2

0

0

0

Triwulan 3

0

0

0

Triwulan 4

6

11,46

179

Triwulan 1

0

0

0

Triwulan 2

0

0

0

Triwulan 3

0

0

0

Triwulan 4

6

6

100

Triwulan 1

0

0

0

Triwulan 2

0

0

0

Triwulan 3

0

0

0

Triwulan 4

5

5

100

36

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini. 1. Sasaran Peningkatan produksi, dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatkan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan. Dari sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Perindagkop kabupaten Bantul melalui Sektor industri khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor utama pertumbuhan ekonomi karena IKM selain mampu memberikan peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) daerah, IKM juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Industri tidak dapat dibangun secara instan, harus melalui beberapa proses perkembangan, yang dalam proses perkembangannya sering kali mengalami berbagai hambatan.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai potensi IKM dengan jumlah sentra 75 serta jumlah pengrajin sebanyak 14.100 tenaga kerja memberikan kontribusi PDRB sebesar 19,06% pada Tahun 2014. Dan 70 % penyokong Ekspor DIY.

Dari 75 sentra tersebut beberapa jenis komoditi unggulan adalah

gerabah,mebel kayu,kerajinan kayu,kulit dan tatah sungging dan kerajinan bambu. Dalam rangka peningkatan nilai produksi, maka program –program yang menunjang terhadap pencapaian nilai produksi kegiatan – kegiatan berupa kegiata percepatan terhadap nilai tambah melalui peningkatan SDM, Peralatan dan Modal. Tabel 3.2.1 Rencana Realisasi Capaian Indikator

Capaian 2014

Peningkatan Nilai Produksi

-

Target 1%

2015 Realisasi 0,5%

% Realisasi

Target Akhir RPJMD

0,5%

1%

Capaian s.d 2015 thd 2015 1%

Untuk tahun 2015, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat rendah, karena terealisasi dibawah target target yang dicanangkan (1%). Indikator ini 1% setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 sebagai akhir dari RPJMD Kabupaten Bantul. Capaian indikator

37

peningkatan nilai produksi menunjukan kinerja yang sangat rendah dikarenakan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga harga bahan baku mengalami kenaikan. Berbagai kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten bantul untuk mendongkrak nilai produksi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kabupaten Bantul dilakukan melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Sumberdaya Manusia, Penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan system produksi melalui efisien proses produksi, dan pelatihan Manajemen.

Tabel 3.2.2 Perkembangan Industri Kecil Menengah Tahun 2011-2015 Tahun No

Uraian 2011

2012

2013

2015

2015

1

Unit Usaha

18.158

18.235

18.295

18.391

18.498

2

Tenaga Kerja

81.805

81.938

81.998

82.961

82.307

800.105.100

800.295.400

800.312.100

829.112.200

806.315.015

509.266.780

509.495.600

488.905.130

493.801.130

493.865.000

488.715.800

488.862.200

3 4 5

Nilai Produksi (Rp Ribuan) Nilai Tambah (Rp Ribuan) Nilai Investasi (Rp Ribuan)

Sumber: Dinas Perindagkop tahun 2015 Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun

2015

pertumbuhan

unit

usaha

IKM

sebanyak 107 dengan pertumbuhan tenaga kerja sejumlah 192 orang. Kemudian dari aspek nilai produksi terdapat peningkatan produksi sebesar Rp. 3.928.815.000,- atau 0,0049% dari tahun 2014, dengan peningkatan nilai tambah sebesar Rp.

3.041.300.000,-

.

investasi juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.689.000.000,-

Sementara

itu

nilai

Hal ini menunjukkan

bahwa pertumbuhan IKM di Kabupaten Bantul mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat. 38

Gambar 3.1 : Grafik pertumbuhan nilai produksi tahun 2011-2015 Capaian kinerja nilai produksi sebagaimana tersebut diatas dicapai melalui programprogram ; 1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistim Produksi, 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

2. Sasaran Meningkatkan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) serta pertumbuhan investasi daerah Peningkatan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan UMKM dilakukan melalui berbagai cara diantaranya dengan pemberian peralatan, akses pasar dan bantuan permodalan melalui lembaga resmi BUMD, BUMD , maupun swasta. Hal ini dilakukan melalui fasilitasi yang dilakukan Disperindagkop Bantul dengan kegatan temu bisnis maupun sistem bapak angkat. Selain itu dilakukan pula pendekatan melalui supply chain. Untuk mendorong percepatan unit usaha mikro dan kecil di kabupaten Bantul dalam mengakses baik permodalan maupun perizinan pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil dan Permendagri nomor 83 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dan ditindaklanjuti dengan keluarnya Perbub nomor 81 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil pada kecamatan. Dengan dikeluarkan Perbub sebagaimana tersebut diatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 telah diterbitkan sebanyak 4.479 Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). 39

Tabel. 3.2.3 Pertumbuhan Koperasi ber Badan Hukum Indikator

Capaian 2014

Pertumbuhan Koperasi ber Badan Hukum

1,53%

Target

2015 Realisasi

2

% Realisasi

3,17

3,17%

Dilihat

dari

Target Akhir RPJMD

Capaian s.d 2015 thd 2015

2

3,17%

indikator

pertumbuhan

Koperasi ber – badan hukum capaian pada tahun 2015 ini mencapai 3,17% dari target tahun 2015 sebesar 2%. Strategi pembinaan

untuk

mendorong

pertumbuhan koperasi berbadan hukum adalah melalui pendampingan terhadap LKM (lembaga Keuangan Mikro) untuk segera diwujudkan dalam bentuk badan hukum yaitu koperasi. Koperasi ber badan hukum senantiasa didorong pertumbuhannya sebagai bentuk perlindungan terhadap anggotanya. Selain badan hukum setelahnya pemantauan terhadap kesehatan koperasi menjadi prioritas. Koperasi yang sehat dan berkembang menjadi salah satu cara untuk melakukan pemerataan pendapatan sehingga segera tercapai kesejahteraan anggota. Koperasi yang kuat juga mampu menyerap tenaga kerja. Tabel 3.2.4. Klasifikasi Koperasi Tahun 2010-2015 No. Uraian 2010 2011 2012 1. Koperasi Aktif 346 361 366 2. Koperasi Kurang Aktif 97 97 97 3. Jumlah Koperasi ber 443 458 463 badan hokum 4. Prosentasi Aktif 78% 79% 79%

2013 381 89 470 81%

2015 2015 412 432 61 56 473 488 87% 88,5%

Sumber: Dinas Perindagkop, 2010-2015

40

Gambar 3.2 : Pertumbuhan Koperasi Ber Badan Hukum 2010-2015 Tabel. 3.2.5. Jumlah KUMKM yang mendapatkan bantuan permodalan Indikator

Capaian 2014

Jumlah KUKM yang mendapatkan bantuan permodalan

88

Target

100 uu

2015 Realisasi

% Realisasi

Target Akhir RPJMD


50

50%

250

250

Indikator capaian jumlah KUKM yang mendapat bantuan permodalan mencapai 50 atau 50% dari target di tahun 2015. Bila dilihat target sampai dengan akhir RPJMD yaitu 250 tahun 2015 sudah sesuai yang ditargetkan.. Ditahun 2015 diperlukan alokasi anggaran dan kegiatan dengan sasaran dan target yang lebih tepat dan banyak. Sehingga target di akhir RPJMD 2011-2015 dapat tercapai. Koperasi dan UMKM yang mendapat bantuan permodalan yang dimaksud disini adalah melalui lembaga resmi melalui fasilitasi yang dilakukan dinas Perindagkop bekerjasama dengan lembaga perbankan diantaranya melalui temu bisnis.

41

Tabel. 3.2.6. Pertumbuhan investasi riil daerah (PMA/PMDN/KUMKM) Indikator

Capaian 2014


30,5%

Target

5%

2015 Realisasi

% Realisasi

Target Akhir RPJMD


8,43

8,43%

5

8,43

Capaian indikator pertumbuhan investasi riil daerah 8,43%

dari target yang di tetapkan sebesar 5%.

(PMA/PMDN/KUKM) mencapai Keberhasilan pencapaian target ini

didukung oleh berbagai strategi yang diterapkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi diantaranya melalui misi investasi dan promosi serta fasilitasi kemudahan perijinan. Penyiapan kawasan industri juga dilakukan untuk menarik investor agar mau menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul. Investasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap investasi yang ada di Kabupaten Bantul. Kawasan Piyungan juga diharapkan akan menjadi magnet tersendiri dalam menarik investor untuk menanamkan investasi di Bantul, mengingat sudah ditetapkannya kawasan Piyungan menjadi Kawasan Industri.

Tabel 3.2.7 Perkembangan PMA/PMDN No.

Tahun

1

2011

2

2012

3

2013

Jenis Investasi PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN

Jumlah investor Akti Pasif Total f 30 23 53 6 9 15 28 26 54 5 10 15 29 27 56 7 10 18

Tenaga Kerja WN WNI A 56 6.913 3.260 58 7.955 3.418 60 8.645 5.863

Nilai Investasi (aktif) US$ Rp 17.719.988,00

18.925.461,00

10.863.379.840,00 200.172.644.150,71 22.564.051.772,00 246.782.863.739,23 22.521.409.166,00 541.527.452.654,89 12.663.072.274,00

17.106.488,00

4

2014

PMA PMDN

28 12

32 16

60 28

54 1

8,973 9,992

28.705.776,51

5

2015

PMA

32

18

50

46

9,622

31.069.617,97

PMDN

87

11

98

5

9,350

551.193.003.436,00 40.344.141.759,00 577.333.697.000,94

Sumber: Dinas Perindagkop, 2010-2015

42

Gambar 3.3 : Pertumbuhan PMA dalam Rupiah dan dalam US $

Gambar 3.4 : Pertumbuhan PMDN (dalam Rupiah)

Dari Tabel 3.2.7 dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2015 secara keseluruhan mencapai nilai Rp.988.203.403.869,94 meningkat sebesar Rp.73.565.665.362,10 atau 8,043% bila dibandingkan dengan capaian nilai investasi tahun 2014 sebesar Rp.914.637.738.507,84 (dengan kurs 1 US$ equivalen Rp.13.000,00). Investasi masih didominasi oleh investor dalam negeri sejumlah 87 unit usaha dibandingkan dengan investor luar negeri yang berjumlah 32 unit usaha. Kemudian jika dilihat dari nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja, nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja Indonesia PMDN lebih besar dibanding PMA. Nilai investasi PMA tahun 2015 sebesar US$.29.900.043,47 dan Rp.42.169.141.759,00 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 8.909 orang yang terdiri dari 8.864 orang warga negara Indonesia dan 45 orang warga negara asing. Sementara nilai investasi PMDN sebesar Rp.557.333.697.000,94 dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 43

9.355 orang yang terdiri dari 9.350 orang warga negara Indonesia dan 5 orang warga negara asing. Nilai investasi PMA apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2014, nilai investasi pada tahun 2015 mencapai nilai Rp.430.869.706.869,00 meningkat sebesar Rp.60.000.381.799,00 atau 16,178% bila dibandingkan dengan capaian nilai investasi tahun 2014 sebesar Rp.370.869.325.070,00 (dengan kurs 1 US$ equivalen Rp.13.000,00). Sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja, mengalami penurunan sebesar 0,213% atau sebanyak 19 orang. Hal ini disebabkan karena adanya krisis yang melanda dunia yang berakibat pada penutupan atau tidak beroperasinya beberapa perusahaan PMA. Perusahaan yang tutup maupun tidak beroperasi berjumlah sekitar 4 perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan. Nilai investasi PMDN apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2014, nilai investasi pada tahun 2015 mencapai nilai Rp.557.333.697.000,94 meningkat sebesar Rp.13.565.283.563,10 atau 2,495% bila dibandingkan dengan capaian nilai investasi tahun 2014 sebesar Rp.543.768.413.437,84. Sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja, mengalami pertumbuhan sebesar 56,255% atau sebanyak 3.368 orang.

Tabel. 3.2.8. Jumlah Wirausaha Baru Indikator

Jumlah Baru

Wirausaha

Capaian 2014 200

Target 100

2015 Realisasi

% Realisasi

Target Akhir RPJMD


100

100

250

300

Capaian indikator jumlah wirausaha baru memenuhi target yang direncanakan. Tahun 2015 target wirausaha baru adalah sebanyak 100 wirausaha dan terealisasi 100 wirausaha dengan persen realisasi mencapai 100%. Semakin banyak jumlah wirausaha baru maka tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu aerah akan semakin cepat tercapai. Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari capaian kinerja yang dilakukan melalui beberapa program sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, 2) Program penciptaan iklim usaha yang kondusif 44

3) Program pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM 4) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 5) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 6) Program penataan struktur industry 7) Program pengembangan data 8) Program pengembangan sentra – sentra industri potensial 9) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

3.

Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan Sasaran sebagaimana tersebut diatas titik beratnya dicapai dari beberapa sector kebijakan dengan

meningkatkan varian, nilai produk Eksport dan negara tujuan,

renovasi pasar, mengoptimalkan SRG, pemberdayaan pelaku pasar melalui mekanisme kemitraan, kerjasama, kemampuan manajemen dan akses informasi. Pembangunan sektor perdagangan di Kabupaten Bantul terbagi menjadi 2 (dua) sektor : 1. Perdagangan Luar Negeri - Mengadakan kegiatan pelatihan manajemen perdagangan luar negeri - Meningkatkan Eksport barang ke luar negeri melalui event promosi seperti ke Malaysia, China. - Fasilitasi perijinan - Misi dagang 2. Perdagangan Dalam Negeri a. Pengembangan pasar tradisional. Pada tahun 2015 terdapat 33 pasar desa (6 pasar merupakan embrio yang masih dalam upaya pengoptimalan), 31 pasar kabupaten dan dan 1 pasar seni. Jumlah pedagang pasar di Kabupaten Bantul mencapai hampir sekitar 13.680 orang. Kondisi pasar yang baik dan semakin bertambahnya jumlah pasar diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Bantul.

45

Gambar 3.5

Pasar Koripan dan Pasar Grogol Sampai dengan akhir tahun 2015 ini terdapat 17 pasar yang kondisinya sudah baik disajikan pada Tabel 3.2.9 Tabel 3.2.9 Data Pasar Kondisi Baik Tahun 2015 Di Kabupaten Bantul No.

Nama Pasar

Lokasi

Keterangan

1

Niten

Tirtonirmolo Kasihan

2011

2

Imogiri

Imogiri

2011

3

Piyungan

Jl. Wonosari Piyungan

2011

4

Klithikan Niten

Tirtonirmolo Kasihan

2011

5

Barongan

Sumberagung Jetis

2012

6

Jejeran

Wonokromo Pleret

2012

7

Dlingo

Dlingo

2013-2014

8

Pleret

Pleret Kec. Pleret

2013-2014

9

Janten

Ngestiharjo Kasihan

2013

46

No.

Nama Pasar

Lokasi

Keterangan

10

Bantul

Bantul, Kec. Bantul

11

Celep

Srigading Sanden

2014

12

PSH. Imogiri

Kebonagung Imogiri

2014

13

Sungapan

Argodadi Sedayu

2014

14

Jagran

Sanden

2014

15

Koripan

Koripan, Poncosari, Srandakan, Bantul

2015

16

Grogol

Grogol, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul

2015

17

Barongan

Barongan, Sumberagung, Jetis

2015

2013-2014

Sumber Data: Kantor Pengelolaan Pasar, 2015 Tabel 3.2.10 Data Jumlah Pedagang Pasar Uraian Pedagang Pasar

2013 12.336

Tahun 2014 12.374

2015 13.680

Sumber: Disperindagkop, 2015

Pemerintah Kabupaten Bantul telah dan tetap berkomitmen untuk lebih mengedepankan aspek peningkatan dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan pasar tradisional dan toko tradisional. Pembangunan kegiatan perdagangan di Kabupaten Bantul juga dilaksanakan dengan mengembangkan pemasaran dengan pola kemitraan dan promosi produk melalui misi dagang yang berlangsung setiap tahun, sehingga mampu mendukung pengembangan pangsa pasar dan secara makro mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul.

47

Tabel. 3.2.11 Peningkatan Nilai Ekspor Capaian 2014

Indikator

Peningkatan ekspor

nilai

9,3

Target 6%

2015 Realisasi

% Realisasi

Target Akhir RPJMD


11,46%

179%

6

11,46

Capaian indikator peningkatan nilai ekspor direncanakan dengan target 6% dan terealisasi 11,46% (191%) atau jauh melampaui target yang direncanakan. Kegiatan pendukung untuk capaian indikator tersebut adalah melalui pameran dengan tujuan meningkatkan penjualan, dan agar dapat langsung berhubungan dengan buyer dari dalam maupun luar negeri. Disamping itu untuk mendongkrak peningkatan export juga dilakukan pelatihan manajemen perdagangan luar negeri dengan sasaran para pelaku usaha yang selama ini belum melakukan export produk hasil usahanya sehingga mereka bisa melakukan export. Pada tahun 2015, nilai ekspor mencapai US$ 66.626.177,34 meningkat dibanding tahun 2010 yang mencapai US$ 41,570,984.00 sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.2.11 Tabel 3.2.12 Perkembangan Ekspor Tahun 2011-2015 No 1 2 3 4

Uraian 2011 2012 2013 Volume Ekspor (kg) 5.768.748,0 6.564.208,3 7.299.669,06 Nilai Ekspor (US$) 41.570.984 44.582.627 56.644.456,9 7 Jumlah Negara Tujuan 30 30 42 Macam Komoditi 26 26 36 Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Prop. DIY Tahun 2015

2014 7.689.301,62 59.771.562,69 43 35

2015 7.871.678,60 66.626.177,34 47 36

48

Gambar 3.6: Pertumbuhan Nilai ekspor Tahun 2011 s.d 2015

Tabel. 3.2.13 Peningkatan Omset Perdagangan Indikator

Capaian 2014

Peningkatan omset perdagangan

6

Target

2015 Realisasi

6%

6

% Realisasi 6

Target Akhir RPJMD


6

6

Tabel 3.2.14 Tabel Pertumbuhan Omset Perdagangan TAHUN

Realisasi

Pertumbuhan (%)

2011

267,079,968,814.57

7,1

2012

283,487,069,578.14

6.5

2013

300,894,170,341.71

6.1

2014

318,947,820,562.213

6

2015 338,084,689,795.946 Sumber : Disperindagkop Kabupaten Bantul 2015

6

49

Gambar 3.7 : Pertumbuhan Omset Perdagangan Tahun 2011 s.d 2015

Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari capaian kinerja yang dilakukan melalui beberapa program sebagai berikut : 1. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor 2. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 3. Program pembinaanpedagang kakilima dan asongan 4. Program pembangunan infrastruktur perdesaan

50

3. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Tabel. 3.2.15 Persentase Penurunan Barang Tidak Layak Edar Indikator

Capaian 2013

Target

2015 Realisasi

% Realisasi

Target Akhir RPJMD



-

5%

5

100%

5

5

Capaian indikator persentese penurunan barang tidak layak edar ditarget kan sebesar 5% dengan realisasi 5% (100%). Indikator ini dicapai melalui program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Setiap tahun dilakukan sidak terhadap barang beredar agar diketahui kelayakan barang beredar untuk memberikan kenyaman dan keaman terhadap konsumen. Tabel 3.2.16 Penurunan Temuan Barang Tidak Layak Edar TAHUN

Lokasi

Pertumbuhan (%)

Target (%)

2011 2012 2013 2015

23 22 20 19

-4.16 -4.34 -9.09 -5

-5 -5 -5 -5

Gambar 3.8 Grafik penurunan barang tidak layak edar 2011-2015

Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari capaian kinerja yang dilakukan melalui beberapa program sebagai berikut : 1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

51

4. Sasaran Belanja Langsung Pendukung (Peningkatan Kinerja dan Pelayanan) Tabel. 3.2. 17 Indeks Kepuasan Masyarakat Indikator

Capaian 2014

Target

2015 Realisasi

% Realisasi

Target Akhir RPJMD


Indeks Kepuasan Masyarakat

97

95

95,17

100,18%

95

95,17

Capaian indikator ini ditarget sebesar 95 nilai indeks kepuasan masyarakat, diperoleh realisasi 95,17 (100,18%). Kegiatan ini dicapai melalui berbagai program yang berkaitan dengan supporting organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari capaian kinerja yang dilakukan melalui beberapa program sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Keuangan 2. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

52

3.2.18. Pencapaian Kinerja dan Anggaran No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1



2


Persentase pertumbuhan Koperasi ber Badan hukum Jumlah KUKM yang mendapatkan permodalan Pertumbuhan investasi riil daerah (PMA/PMDN/KUKM) Jumlah Wirausaha Baru

3

Peningkatan sistem distribusi

Satuan persen

Kinerja Target Realisasi 1 0,5

2

persen unit usaha

100

3,17 96

Target 3.131.996.000

Anggaran Realisasi 2.884.007.265

% Realisasi 92,08

158,5

685.670.500

664.410.500

96,90

96

698.635.500

583.974.500

83,59

874.158.500

847.370.561

96,94

1.341.423.000

1.311.203.000

97,75

Prosentase 50

persen

5

8,43

168,6

Orang

100

100

100

53

dan lembaga usaha perdagangan

4 5

Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Belanja Langsung Pendukung (peningkatan kinerja dan pelayanan)


persen

6

11,46

179

91.905.000

86.160.000

93,75


persen

6

6

100

6.263.506.391

6.094.442.100

97,30


persen

5

5

100

125.462.000

124.772.000

99,45

Peningkatan Kinerja dan Pelayanan

Nilai IKM

95

93

93.7

1.734.967.268

1.557.292.305

89,76

54

BAB IV PENUTUP

LAKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LAKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2015), namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Secara umum, nampak bahwa kinerja Disperindagkop Bantul pada tahun 2015 adalah sangat baik, dari 7 indikator 5 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi, 1 indikator memenuhi kriteria tinggi dan 1 indikator masuk kategori rendah. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2015, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Disperindagkop Kabupaten Bantul ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, Persoalan-persoalan mengenai pengembangan IKM belum dapat dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam peningkatan nilai produksi yang masih rendah. Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Disperindagkop Bantul dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalamsatu Kabupaten, antar Kabupaten Disperindagkop Kabupaten Bantul Dengan Pemerintah DIY, dan kementerian Badan di tingkat Nasional. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator 55

kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LAKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LAKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

56

LAMPIRAN

57

TABEL PERSETUJUAN PRINSIP No

Nama Perusahaan

Keluar Ijin

1.

PT. BAS

April 2015

2.

CV.Reka Prima

April 2015

3.

PT.Quira T

April 2015

4.

PT.BRA (Perluasan )

5.

Prima

Mei 2015

6.

Tk.Roti Bu Tatik

Juni 2015

7.

Yanis Galleri

Juni 2015

8.

Maisendo

Juni 2015

9.

PT.Anugrah

Juli 2015

10

SUSTI

Agustus 2015

NEGARA TUJUAN EKSPORT TAHUN 2015 No

Negara Tujuan

Komoditi

1

Japan

Kulit

2

United Arab Emirats

Furniture

3

France

Furniture

4

Croasia

Furniture

5

South Africa

Furniture

6

America

Furniture

7

Turkey

Furniture, Biket

8

Hongkong

Garment

58

9

Korea

Garment

10

Belgium

Kerajinan Batu

11

United Kingdom

Furniture

12

Canada

Handycraft

13

Philippines

Furniture

14

Rusia

Kerajinan Batu

15

Israel

Furniture

16

Netherland

Furniture, Keraj. Batu

17

Taiwan

Garment

18

Germany

Garment

19

Spain

Garment

20

China

Handycraft

21

Peru

Garment

22

Italy

Garment

23

Czech Republik

Handycraft

24

Mexico

Garment

25

Thailand

Kerajinan Kulit

26

Norway

Garment

27

Panama

Furniture

dan

Handycraft 28

Vietnam

Garment

29

Australia

Kerajinan Batu

30

Bahrain

Garment

31

Israel

Furniture 59

32

Denmark

Furniture,

Kerajinan

Batu 33

New Zealand

Kerajinan Batu

34

Lebanon

Handycraft

35

Colombia

Patung Taman

36

Kuwait

Furniture

37

Tunisia

Furniture

38

New Caledonia

Kerajinan Kulit

39

Malaysia

Furniture Antik

40

Singapore

Furniture

41

Sweden

Furniture

42

Chile

Furniture

43

India

Garment

44

Cyprus

Garment

45

Argentina

Garment

46

Pakistan

Garment

47

Ukraine

Garment

60

REALISASI IUMK PER 31 DESEMBER 2015

No.

Kecamatan

Realisasi

1

Kasihan

281

2

Sewon

236

3

Banguntapan

530

4

Pundong

250

5

Dlingo

157

6

Piyungan

200

7

Pajangan

250

8

Bantul

250

9

Srandakan

507

10

Pandak

305

11

Imogiri

226

12

Sanden

297

13

Kretek

277

14

Sedayu

105

15

Jetis

329

16

Pleret

20

17

Bambanglipuro

259

Jumlah

4.479

61

KATA PENGANTAR. Ir. Isa Budi Hartomo,MT NIP

Recommend Documents