KATA PENGANTAR Dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar dapat bersaing di pasar kerja global maka diperlukan kebijakan percepatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan di semua Lembaga Pelatihan Kerja. Percepatan peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan di dunia industri. Untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri maka dibutuhkan Lembaga Pelatihan Kerja yang kredibel. Lembaga Pelatihan Kerja yang kredibel harus memiliki program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, Instruktur yang kompeten serta sarana dan prasarana pelatihan yang memadai sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk itu maka diperlukan intervensi dari Pemerintah dalam rangka mendorong Lembaga Pelatihan menjadi Lembaga Pelatihan yang kredibel. Salah
satu
memberikan peningkatan
kebijakan
yang
bantuan
untuk
sarana
diterapkan
oleh
meningkatkan pelatihan
Ditjen
sarana
ini
Binalattas pelatihan.
diberikan
adalah Bantuan kepada
Lembaga/Yayasan/Organisasi yang bergerak di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia dengan harapan agar lulusan pelatihan dari lembaga tersebut sesuai dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat bersaing di pasar kerja global. Dengan
diterbitkannya
Petunjuk
Pelaksanaan
Bantuan
Peralatan
Pelatihan, maka diharapkan Juklak tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan proposal, sosialisasi, verifikasi dan pelaksanaan pemberian bantuan.
Jakarta, 17 Mei 2016 Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, ttd Ir. Khairul Anwar, MM NIP 19600521 198703 1 003
Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Tahun 2016 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
i
DAFTAR ISI Kata Pengantar............................................................................................ i Daftar Isi .................................................................................................... ii Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas ....... 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ....................................................................................... B. Tujuan dan Sasaran .............................................................................. C. Ruang Lingkup ...................................................................................... D. Pengertian .............................................................................................
5 6 7 7
BAB II PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PERALATAN PELATIHAN A. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ............................................................ 9 B. Yayasan dan Organisasi yang Bergerak dibidang pengembangan SDM ... 11 BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN PELATIHAN A. Pengajuan Proposal ................................................................................. B. Batas Akhir Pengajuan Proposal ............................................................ C. Sistematika Penulisan Proposal .............................................................. D. Penilaian Kelayakan Proposal ................................................................ E. Penetapan Lembaga Penerimaan Bantuan .............................................. F. Pelaksanaan Bantuan Peralatan Pelatihan ............................................. G. Tata Cara Hibah ....................................................................................
14 14 14 14 15 16 21
BAB IV SOSIALISASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Sosialisasi .............................................................................................. 22 B. Monitoring dan Evaluasi ........................................................................ 23 C. Pelaporan ............................................................................................... 23 BAB V PENUTUP ................................................................................................... 24 Alur Proses Penerimaan Bantuan Peralatan Pelatihan ................................ Format-format Format 1 Format Surat Permohonan Bantuan Peralatan Pelatihan ........... Format 2 Surat Usulan Panitia Penerima Peralatan .................................. Format 3 Format Surat Pernyataan .......................................................... Format 4 Struktur Organisasi Lembaga ................................................... Format 5 Daftar Instruktur dan Tenaga Pelatihan .................................... Format 6 Daftar Prasarana Pelatihan Lembaga ........................................ Format 7 Daftar Sarana/Peralatan Pelatihan Lembaga .............................. Format 8 Sistematika Penulisan Proposal Bantuan Peralatan Pelatihan .... Format 9 Format Cover Proposal .............................................................. Format 10 Surat Permohonan Hibah .......................................................... Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Tahun 2016 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ii
Format 11 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bersyarat ............... 36 Format 12 Berita Acara Serah Terima Hibah BMN ...................................... 37 Format 13 Cara Mendapatkan Petunjuk Pelaksanaan Melalui Website/Situs Direktorat Kelembagaan Pelatihan a. Alur Proses Regristrasi Mendapatkan VIN ............................. 39 b. Contoh Profil Lembaga Yang Sudah Teregistrasi VIN ............. 40 Format 14 Alur Pengiriman Dokumen Proposal Bantuan Peralatan Pelatihan Melalui website .......................................................... 41 Format 15 Data Peserta Pelatihan Bantuan Peralatan Pelatihan 2016 ........ 42
Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Tahun 2016 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
iii
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) 52901142, Faks. (021) 52900925 Laman: http://www.naker.go.id
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS NOMOR KEP. 192/LATTAS/V/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN PELATIHAN TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor
103
Tahun
2016
tentang
Pemberian Bantuan kepada Masyarakat Tahun 2016, perlu disusun Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Peralatan Pelatihan; b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas; Mengingat
:
1.
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
1
4.
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.
Undang-Undang Anggaran
Nomor
Pendapatan
14 dan
Tahun Belanja
2015
tentang
Negara
Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan
Kerja
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8.
Peraturan
Presiden
Nomor
4
Tahun
2015
tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor 5); 9.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian
Ketenagakerjaan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 10.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2015 Nomor 662); 11.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan
Barang
(Lembaran
Milik
Negara
Negara Republik
Bidang
Ketenagakerjaan
Indonesia
Tahun
2015
Nomor 1600);
2
12.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
13.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata
Cara
Pembayaran
dalam
rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191); 14.
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan kepada Masyarakat Tahun 2016;
15.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Tahun Anggaran 2016 Nomor:
SP
DIPA-026.13.1451057/2016
tanggal
07
November 2015; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Peralatan Pelatihan Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
KEDUA
:
Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan peralatan pelatihan Tahun 2016.
KETIGA
:
Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas
tentang
Petunjuk
Nomor
KEP.109/LATTAS/V/2015
Pelaksanaan
Pemberian
Bantuan
Peralatan Pelatihan Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3
KEEMPAT
:
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, ttd Ir. KHAIRUL ANWAR, MM. NIP 19600521 198703 1 003
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS NOMOR KEP.192/LATTAS/V/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN PELATIHAN TAHUN 2016
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang diterbitkan oleh BPS bahwa pada bulan Agustus 2015 jumlah angkatan kerja sebanyak 122,38 juta orang yang terdiri dari jumlah yang bekerja sebanyak 114,82 juta orang dan pengangguran terbuka sebanyak 7,56 juta orang atau sebanyak 6,18 %. Sedangkan data jumlah pengangguran menurut pendidikan yang ditamatkan untuk pendidikan SD 1,43 juta orang, SMP 1,37 juta orang, SMA 2,28 juta orang, SMK 1,57 juta orang, DI/II/III 0,25 juta orang dan Universitas sebanyak 0,65 juta orang. Berdasarkan data pendidikan
yang
ditamatkan
maka
jumlah
pengangguran
masih
didominasi oleh lulusan SMA ke bawah dan ini menjadi masalah yang harus dihadapi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Masalah utama di bidang ketenagakerjaan yang harus dihadapi adalah
menurunkan
jumlah
pengangguran
dan
meningkatkan
kompetensi tenaga kerja Indonesia agar dapat bersaing di era pasar kerja global dengan diterapkannya pemberlakuan MEA sejak bulan Desember 2016. Tantangan ini sangat berat mengingat kompetensi tenaga kerja Indonesia masih jauh dibanding dengan negara-negara di kawasan ASEAN, yang dibuktikan melalui peringkat daya saing Indonesia yang berada pada ranking ke 37 untuk daya saing tingkat dunia.
Hal ini
disebabkan antara lain oleh adanya miss match antara dunia pendidikan dan dunia industri sehingga kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan industri.
Salah satu cara
untuk mengatasi miss match adalah dengan memberikan pelatihan kerja
5
agar tenaga kerja yang akan masuk ke dunia industri memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Terkait dengan hal tersebut Kementerian Ketenagakerjaan mengambil kebijakan untuk melaksanakan pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Untuk melaksanakan pelatihan kerja maka dibutuhkan Lembaga Pelatihan Kerja yang kredibel yang dapat menjamin mutu lulusan pelatihan. Untuk menjamin mutu lulusan pelatihan, maka lembaga pelatihan harus memiliki sarana dan prasarana pelatihan yang memadai, program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, Instruktur dan tenaga pengelola pelatihan yang kompeten serta jejaring dengan dunia industri. Dalam rangka meningkatkan mutu lulusan pelatihan maka
Direktorat
Jenderal
Pembinaan
Pelatihan
dan
Produktivitas
Kemnaker berupaya untuk memberdayakan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Yayasan/Organisasi di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan meningkatkan
adalah sarana
dengan
pelatihan
memberikan bagi
Lembaga
bantuan
untuk
Pelatihan
Kerja
Swasta/Yayasan/Organisasi yang bergerak di bidang pengembangan SDM sehingga lulusan peserta pelatihan tersebut kompeten di bidangnya dan dapat diserap oleh dunia industri. Pemberian bantuan ini dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan bagi Lembaga Pelatihan untuk ikut meningkatkan kompetensi tenaga kerja sehingga lulusan pelatihan dapat bersaing di pasar kerja global sekaligus mampu untuk mengurangi pengangguran. Pemberian bantuan ini dilakukan dengan berbagai tahapan
dan
mekanisme
yang
telah
ditentukan
dalam
Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Peralatan Pelatihan. B.
Tujuan dan Sasaran 1.
Tujuan a.
Memberikan
petunjuk
bagi
pelaksana
kegiatan
dalam
melaksanakan kegiatan pemberian bantuan peralatan pelatihan. b.
Memberikan petunjuk bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/ Yayasan/Organisasi yang bergerak di bidang pengembangan 6
SDM
dalam
mengajukan
permohonan
bantuan
peralatan
pelatihan. c.
Memberikan petunjuk dalam penilaian dan penetapan lembaga penerima bantuan peralatan pelatihan.
2.
Sasaran Terselenggaranya pemberian bantuan peralatan pelatihan untuk Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Yayasan/Organisasi yang bergerak di bidang pengembangan SDM dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
C.
Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi Lembaga yang berhak untuk menerima bantuan peralatan pelatihan, yang terdiri dari Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Yayasan/Organisasi yang bergerak di bidang pengembangan SDM, persyaratan administratif dan teknis, tata cara pemberian bantuan, kegiatan sosialisasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
D.
Pengertian 1.
Bantuan peralatan pelatihan adalah bantuan peralatan pelatihan yang diberikan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Yayasan/ Organisasi yang bergerak di bidang pengembangan SDM untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
2.
Lembaga pemohon adalah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Yayasan /Organisasi yang bergerak di bidang pengembangan SDM yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
3.
Proposal adalah dokumen usulan yang diajukan oleh Lembaga Pemohon
kepada
Direktur
Jenderal
Pembinaan
Pelatihan
dan
Produktivitas yang berisikan tentang kebutuhan peralatan pelatihan di lembaga tersebut; 4.
Pelatihan
kerja
memperoleh,
adalah
keseluruhan
meningkatkan,
serta
kegiatan
untuk
mengembangkan
memberi,
kompetensi
kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat
7
keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan; 5.
Program pelatihan kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktek, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan;
6.
Sarana adalah peralatan pelatihan yang merupakan fasilitas utama terselenggaranya pelatihan secara lansung yang digunakan untuk mencapai tujuan program pelatihan
7.
Prasarana adalah fasilitas pendukung terselenggaranya pelatihan secara tidak langsung terdiri atas gedung kantor, gedung asrama siswa, ruang teori/kelas, ruang praktek, ruang perpustakaan, halaman parkir;
8.
Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan diberikan tugas serta wewenang untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pelatihan;
9.
Lembaga
penerima
bantuan
adalah
Lembaga
Pemohon
yang
dinyatakan lulus seleksi baik administratif maupun teknis setelah dilakukan verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas; 10. Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah atau kepada pihak
lain tanpa memperoleh penggantian; 11. Direktur adalah Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan; 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pelatihan kerja dan produktivitas Produktivitas; 13. Menteri
adalah
Menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
8
BAB II PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PERALATAN PELATIHAN
Bantuan
Peralatan
Pelatihan
merupakan
bantuan
yang
diberikan
pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan peran serta dan fungsi sekaligus penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelatihan bagi Lembaga Pemohon sebagai upaya bersama, dalam proses penyediaan tenaga kerja kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Lembaga
Pemohon
hanya
dapat
mengusulkan
satu
jenis
paket
kejuruan/peralatan yang telah ditentukan pada setiap proposal. Prioritas bantuan peralatan pelatihan tahun 2016 ditujukan kepada Lembaga yang belum pernah mendapatkan bantuan peralatan dalam kurun waktu tahun 2013-2015, hal ini merupakan prinsip pemerataan dan pembinaan Lembaga secara berkesinambungan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemohon dalam mengajukan permohonan bantuan peralatan pelatihan meliputi: A.
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 1.
Persyaratan administrasi a.
Surat permohonan bantuan peralatan pelatihan dari Lembaga Pemohon yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan
dan
Produktivitas,
Kementerian
Ketenagakerjaan
disusun dengan mengacu pada format 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran. b.
Surat rekomendasi pengajuan bantuan peralatan pelatihan dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota.
c.
Fotokopi akte pendirian lembaga yang diterbitkan oleh Notaris.
d.
Fotokopi surat keterangan domisili Lembaga Pemohon dari kelurahan/desa setempat yang masih berlaku atau yang telah dilegalisir tahun 2016 oleh kepala kelurahan/desa.
e.
Usulan pilihan kebutuhan peralatan pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang diajukan dan jenis kejuruan/peralatan yang telah ditentukan.
f.
Fotokopi KTP pimpinan Lembaga Pemohon disertai nomor telepon dan HP pimpinan Lembaga Pemohon.
9
g.
Surat
usulan
calon
panitia
pemeriksa
dan
penerima
barang/peralatan pelatihan sejumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua lembaga dan 2 (dua) orang pengurus dicetak dengan mengacu pada format 2 sebagaimana tercantum dalam
lampiran
melalui
www.binalembaga.kemnaker.go.id
pada
website menu
bantuan
peralatan. h.
Fotokopi izin penyelenggaraan pelatihan yang masih berlaku dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota dan/ atau instansi berwenang (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
i.
Surat Pernyataan disusun dengan mengacu pada format 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2.
Persyaratan teknis a.
Visi dan Misi Lembaga Pernyataan dan penjelasan visi dan misi lembaga terkait dengan pengembangan SDM yang mencerminkan pentingnya program pelatihan yang akan dikembangkan oleh lembaga tersebut.
b.
Struktur Organisasi Lembaga
Pemohon
kepengurusan Organisasi
yang
disusun
harus
mempunyai
ditunjukkan dengan
struktur
dalam
mengacu
Bagan pada
organisasi Struktur format
4
sebagaimana tercantum dalam lampiran. c.
Instruktur dan Tenaga Pelatihan Lembaga Pemohon mendeskripsikan instruktur dan tenaga pelatihan yang meliputi instruktur, dan tenaga pelatihan dengan mencantumkan daftar personil tersebut. Ketersediaan instruktur dan tenaga pelatihan harus sesuai dengan program pelatihan dan melampirkan ijazah pendidikan atau sertifikat pelatihan disusun dengan mengacu pada format 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
d.
Program Pelatihan Menjelaskan tentang rencana program yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun ke depan terkait dengan penggunaan peralatan pelatihan yang diajukan. Program yang dikembangkan didasari
oleh
kebutuhan
pasar
kerja
dan
pengembangan
10
ekonomi masyarakat dengan melampirkan kurikulum dan silabus. e.
Ruang Kantor/Administrasi, Workshop dan Kelas Lembaga dimiliki mengacu
Pemohon
menjelaskan
dengan
bukti
pada
format
prasarana
melampirkan 6
foto
sebagaimana
pelatihan
yang
disusun
dengan
tercantum
dalam
lampiran. Prasarana minimum yang sudah dimiliki antara lain: 1) ruang kantor beserta perlengkapannya; 2) ruang
belajar/workshop
menempatkan
peralatan
yang
akan
pelatihan
digunakan dan
untuk
pelaksanaan
pelatihan; 3) peralatan pelatihan yang telah dimiliki. f.
Sertifikat Akreditasi Melampirkan sertifikat akreditasi yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK) yang masih berlaku sampai dengan tahun 2016 (bila ada).
B.
Yayasan dan Organisasi yang bergerak dibidang pengembangan SDM 1.
Persyaratan administrasi a.
Surat permohonan bantuan peralatan pelatihan dari Lembaga Pemohon yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan
dan
Produktivitas,
Kementerian
Ketenagakerjaan
disusun dengan mengacu pada format 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran. b.
Surat rekomendasi pengajuan bantuan peralatan dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota.
c.
Fotokopi akte pendirian lembaga yang diterbitkan oleh Notaris.
d.
Fotokopi surat keterangan domisili Lembaga Pemohon dari kelurahan/desa setempat yang masih berlaku atau yang telah dilegalisir tahun 2016 oleh kepala kelurahan/desa.
e.
Usulan pilihan kebutuhan peralatan pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang diajukan dan jenis kejuruan/peralatan yang telah ditentukan.
f.
Fotokopi KTP pimpinan Lembaga Pemohon disertai nomor telepon dan HP pimpinan Lembaga Pemohon.
11
g.
Surat
usulan
calon
panitia
pemeriksa
dan
penerima
barang/peralatan pelatihan sejumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua lembaga dan 2 (dua) orang pengurus disusun dengan mengacu pada format 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran. h.
Fotokopi izin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi atau kabupaten/ kota (khusus Organisasi yang bergerak di bidang pengembangan SDM) yang masih berlaku.
i.
Surat Pernyataan disusun dengan mengacu pada format 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2.
Persyaratan teknis a.
Visi dan Misi Lembaga Pernyataan dan penjelasan visi dan misi lembaga terkait dengan pengembangan SDM yang mencerminkan pentingnya program pelatihan yang akan dikembangkan oleh lembaga tersebut.
b.
Struktur Organisasi Lembaga
Pemohon
kepengurusan Organisasi
yang
disusun
harus
mempunyai
ditunjukkan dengan
struktur
dalam
mengacu
Bagan pada
organisasi Struktur format
4
sebagaimana tercantum dalam lampiran. c.
Instruktur dan Tenaga Pelatihan Lembaga Pemohon mendeskripsikan Instruktur dan Tenaga Pelatihan yang meliputi instruktur dan tenaga pelatihan dengan mencantumkan daftar personil tersebut. Ketersediaan instruktur dan tenaga pelatihan harus sesuai dengan program pelatihan dan melampirkan ijazah pendidikan atau sertifikat pelatihan disusun dengan mengacu pada format 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
d.
Program Pelatihan Menjelaskan tentang rencana program yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun ke depan terkait dengan penggunaan peralatan pelatihan yang diajukan. Program yang dikembangkan didasari
oleh
kebutuhan
pasar
kerja
dan
pengembangan
ekonomi masyarakat dengan melampirkan kurikulum dan silabus.
12
e.
Ruang Kantor/Administrasi, Workshop dan Kelas Lembaga dimiliki
Pemohon
menjelaskan
dengan
bukti
pada
format
mengacu
prasarana
melampirkan 6
foto
sebagaimana
pelatihan
yang
disusun
dengan
tercantum
dalam
lampiran. Prasarana minimum yang sudah dimiliki antara lain: 1)
ruang kantor beserta perlengkapannya;
2)
ruang
belajar/workshop
menempatkan
peralatan
yang
akan
pelatihan
digunakan dan
untuk
pelaksanaan
pelatihan; 3)
peralatan pelatihan yang telah dimiliki.
13
BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN PELATIHAN
A.
Pengajuan Proposal Lembaga pemohon mengajukan proposal permohonan bantuan peralatan pelatihan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan dengan cara: 1.
Mengirimkan dokumen proposal Bantuan Peralatan Pelatihan secara langsung atau melalui pos dengan alamat: Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan
dan
Produktivitas,
Kementerian
Ketenagakerjaan. Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lantai VI Blok A Jakarta Selatan 12950. 2.
Mengirimkan dokumen proposal Bantuan Peralatan Pelatihan melalui sistem e-Proposal (proposal elektronik) dalam bentuk file PDF di website:
www.binalembaga.kemnaker.go.id,
khusus
untuk
akta
notaris hanya lembaran yang menyatakan nama pimpinan dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Yayasan/Organisasi yang bergerak di bidang pengembangan SDM, tujuan, maksud, kegiatan dan nama tempat kedudukan. B.
Batas Akhir Pengiriman Proposal Proposal yang dikirim oleh Lembaga pemohon sudah di terima Kementerian Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 Juli 2016.
C.
Sistematika Penulisan Proposal Sistematika penulisan proposal memuat tentang latar belakang, maksud, tujuan, profil lembaga, visi dan misi serta rencana program pemanfaatan bantuan peralatan pelatihan dalam pengembangan SDM disusun dengan mengacu pada format 7 sebagaimana tercantum dalam lampiran, halaman muka proposal disusun dengan mengacu pada format 8 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
D.
Penilaian Kelayakan Proposal Penilaian Kelayakan proposal dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan. Tim penilai bertugas
14
untuk melakukan penilaian administrasi dan teknis serta melakukan verifikasi ke Lembaga Pemohon. Penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.
Penilaian proposal Lembaga Pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dengan nilai kelulusan minimal 75, sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Peralatan Pelatihan Tahun 2016.
2.
Verifikasi Verifikasi meliputi validasi dan keabsahan/keaslian seluruh data yang diajukan pemohon setelah hasil penilaian proposal yang dinyatakan memenuhi persyaratan, baik penilaian administrasi maupun teknis. Teknik verifikasi dapat dilakukan secara langsung ke lembaga pemohon atau secara tidak langsung berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota melalui penugasan personil/Telpon/Email atau melihat data melalui VIN. Dalam melaksanakan verifikasi proposal, Tim Verifikasi dapat meminta
bantuan
pendampingan
dari
PNS
yang
membidangi
ketenagakerjaan provinsi, kabupaten/kota atau Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK). E.
Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Penetapan lembaga penerima bantuan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.
Tim Penilai melaporkan hasil penilaian proposal dan verifikasi kepada Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan.
2.
Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan mengusulkan daftar Lembaga calon
penerima
bantuan
peralatan
pelatihan
kepada
Direktur
Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Peralatan Pelatihan. 3.
Direktur
Jenderal
menerbitkan
Pembinaan
Keputusan
tentang
Pelatihan
dan
Produktivitas
Penetapan
Lembaga
Penerima
Bantuan Peralatan Pelatihan.
15
4.
Direktur
Jenderal
melaporkan
kepada
Pembinaan Menteri
Pelatihan
dan
Ketenagakerjaan
Produktivitas
tentang
lembaga
penerima bantuan peralatan pelatihan. 5.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 3, bersifat mutlak.
6.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 3, ditindaklanjuti oleh Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan pengadaan peralatan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang/Jasa dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F.
Pelaksanaan Bantuan Peralatan Pelatihan 1.
Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan melakukan penyusunan perencanaan, penjadwalan dan dokumen pelelangan.
2.
PPK
Direktorat
Bina
Kelembagaan
Pelatihan
membuat
Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap barang yang dibutuhkan oleh lembaga penerima sesuai
proposal dengan memperhatikan jenis
kejuruan/peralatan yang telah ditentukan. 3.
Penyaluran pengadaan bantuan peralatan pelatihan kepada Lembaga Pemohon berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Peralatan.
4.
Proses pelelangan umum dan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan oleh pihak penyedia.
5.
Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Pusat wajib memeriksa barang di gudang perusahaan sebelum didistribusikan ke lokasi lembaga.
6.
Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab terhadap pendistribusian barang sampai ke tempat lembaga penerima bantuan sesuai dengan kontrak.
7.
Berita acara serah terima peralatan pelatihan dibuat antara penyedia barang dengan lembaga penerima bantuan, Panitia Pemeriksa dan Penerima dari lembaga penerima bantuan sebanyak 3 (tiga) orang yang kemudian diserahkan kepada PPK Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan.
16
8.
PPK Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan melaporkan realisasi bantuan peralatan pelatihan kepada Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan selaku KPA.
9.
Monitoring
dan
evaluasi
pasca
alokasi
penerimaan
peralatan
pelatihan di lembaga penerima. 10. Rencana jenis peralatan yang akan diberikan kepada lembaga penerimaan bantuan peralatan meliputi kejuruan: a.
Komputer
g.
b.
Tata Kecantikan Rambut
h. Menjahit Tata Busana
c.
Tata Kecantikan Tata Rias
i.
Menjahit Garmen
d.
Tata Kecantikan Kombinasi
j.
Teknik Sepeda Motor
(Rambut dan Rias)
k. Tata Laksana Rumah Tangga
e.
Tata Kecantikan Kombinasi (Kulit dan Badan)
f.
Tata Boga
(Baby Sitter) l.
Sablon
Tata Kecantikan Kulit
Usulan
kebutuhan
di
luar
kejuruan
tersebut
di
atas,
dapat
dipertimbangkan sesuai dengan prioritas fungsi terhadap kebutuhan peralatan pelatihan, dengan melampirkan nama peralatan dan spesifikasi. Jenis peralatan pada setiap paket usulan program pelatihan sesuai dengan kejuruan yang meliputi: KEJURUAN a. Komputer
1. 2. 3. 4. b. Kecantikan Rambut 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. c. Kecantikan Tata Rias 1. 2. 3.
NAMA DAN JENIS ALAT Personal Computer Printer LCD Proyektor Kabel Roll Kursi Keramas Kursi Pangkas Rambut Hair Steamer Kursi Styling dengan Hidrolik Trolley Rambut Hair Dryer Gunting Rambut Gunting Penipis Razor Catok Rambut Curling Iron Clipper Manicure Set Kursi Makeup Beauty Case dengan lampu
17
KEJURUAN
NAMA DAN JENIS ALAT
4. 5. 6. 7. 8. d. Kecantikan 1. Kombinasi (Rambut, 2. dan Rias) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Beauty Case tanpa lampu Catok Rambut Curling Iron Hair Dryer Make Up Brush Kursi Keramas Kursi Makeup Kursi Pangkas Rambut Hair Steamer Kursi Styling dengan Hidrolik Hair Dryer Catok Rambut Gunting Rambut Hair Clipper Gunting penipis Mesin 4 fungsi kecantikan wajah (high frequency, vacuum, spray, galvanic) 12. Beauty Case tanpa lampu 13. Make up Brush e. Kecantikan 1. Facial & Massage Bed Kombinasi (Kulit dan 2. Kereta Dorong Badan) 3. Kursi Tool 4. Facial Streamer 5. Mesin 4 Fungsi kecantikan wajah (high frequency, vacuum, spray, galvanic) 6. Lampu periksa kulit muka 7. Alat pendeteksi Kulit Muka 8. Alat Sauna 9. Alat Pemanas Batu Pijat f. Kecantikan Kulit 1. Mesin 8 Fungsi (high frequency, vacuum, spray, galvanic, brush, magnifiying lamp, vapizone, lampu UV) 2. Facial Bed Hidrolik 3. Kereta dorong 4. Kursi Stool 5. Facial Steamer 6. Lampu Periksa Kulit Muka g. Tata Boga 1. Master standing mixer 2. Panci Kukus berbahan stainless 3. Oven Gas 4. Rice cooker 5. Classic cookware 6. Pressure cooker 7. Jumbo chopper yang menggunakan listrik
18
KEJURUAN
h. Menjahit Tata Busana
i. Menjahit Garmen
NAMA DAN JENIS ALAT 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.
3. 4. j. Teknik Sepeda Motor 1. 2. 3. 4. k. Tata Laksana Rumah 1. Tangga (Baby Sitter) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Noodle Machine Wooden Knife Kitchen Tool Set Multi Pan Barbeque Grill Ceramic knife Sweet scale 2 in 1 LPG & Gas Butane Kompor Gas Kompor High Pressure Biscuit Maker Quart Aquare Freezer (lemari pendingin) Frying Pan Mesin Jahit Portable 14 Jahitan+ meja Mesin Jahit Portable 27 Jahitan+ meja Mesin Obras Mesin neci Mesin Bordir Mesin Jahit High Speed (jarum 1 otomatis) Mesin Jahit High Speed (jarum 2 otomatis) Mesin Obras Mesin Kamput (overdeck) Engine Stand Sepeda Motor Basic Mechanical Tool Kit Motorcycle Engine Analyzer Compressor Baby Toffel Phantom (boneka peraga ukuran besar) Phantom (boneka peraga ukuran kecil) Baby Box Isolatte Sterilizer Blender Slow cooker (panci tim) Stroller (kereta bayi infant) Stroller (kereta bayi) Pengering Alat Makan Thermometer Baby chair Kompor
19
KEJURUAN l. Sablon
NAMA DAN JENIS ALAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Local Heat Transfer Machine For T-Shirt Heat Transfer Machine For Mug Printer Tinta Sublin CMYK Mesin Cetak PIN + Moulding Mesin Cetak PIN + Moulding Mesin Cutting Stiker ID Card Laminator ID Card Cutter
20
G.
Tata Cara Hibah Hibah peralatan dilakukan agar status kepemilikan peralatan yang diberikan, menjadi milik lembaga penerima bantuan peralatan pelatihan menurut pembukuan negara. Proses hibah dilaksanakan setelah serah terima bantuan peralatan dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, pengadaan bantuan yang dari awal perencanaannya untuk dihibahkan untuk lembaga pelatihan, berkewajiban untuk menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk proses hibah BMN (Barang Milik Negara) antara lain: a.
Surat permohonan hibah disusun dengan mengacu pada format 10 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
b.
Surat kesediaan menerima hibah.
c.
Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tak bersyarat disusun dengan mengacu pada format 11 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
d.
Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara disusun dengan mengacu pada format 12 sebagaimana tercantum dalam lampiran. Bila mana lembaga pemohon mendapatkan bantuan peralatan
pelatihan maka, dokumen pendukung untuk proses Hibah BMN tersebut diatas (point a, b, c dan d) disampaikan oleh Pimpinan Lembaga penerima kepada
Direktur
selambat-lambatnya
1
(satu)
bulan
setelah
penandatanganan Berita Acara Serah Terima barang.
21
BAB IV SOSIALISASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan bantuan peralatan pelatihan perlu dilakukan kegiatan sosialisasi, monitoring evaluasi dan pelaporan. Tim sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibentuk oleh Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan selaku KPA. Tim ini bertugas untuk memberikan informasi serta mengetahui efektivitas pelaksanaan program, sejak tahap persiapan sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan. A.
Sosialisasi Sosialisasi bantuan peralatan pelatihan bertujuan untuk memberikan dan menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang maksud, tujuan, dan sasaran serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga penerima bantuan dari kegiatan pemberian bantuan peralatan pelatihan. Buku petunjuk pelaksanaan bantuan peralatan pelatihan TA. 2016 akan diberikan kepada: 1.
Dinas Provinsi yang membidangi ketenagakerjaan untuk disebarkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sebagai bahan sosialisasi kepada lembaga pemohon.
2.
Komite
Akreditasi
untuk
menyebarluaskan
informasi
bantuan
peralatan pelatihan kepada lembaga pemohon. 3.
Asosiasi
Lembaga
Pelatihan
untuk
menyebarluaskan
informasi
bantuan peralatan pelatihan kepada anggotanya. Sosialisasi dapat dilakukan oleh Tim sosialisasi pusat atau personil Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota
yang
membidangi
ketenagakerjaan
kepada Lembaga pemohon/Asosiasi Lembaga Pelatihan. Lembaga pemohon dapat mengunduh petunjuk pelaksanaan bantuan peralatan pelatihan TA. 2016 dengan terlebih dahulu melakukan registrasi untuk
mendapatkan
username,
password
dan
kode
Vocational
Identification Number (VIN) lembaga disusun mengacu pada format 12 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
22
B.
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dilakukan seperti pola verifikasi oleh TIM Pusat atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan untuk melihat peralatan pelatihan yang diterima oleh lembaga penerima serta keberlangsungan manfaat/penggunaan antara bantuan yang diberikan dengan program yang akan dilaksanakan oleh lembaga penerima. Evaluasi dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dan berhasil dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan masukan kepada penyelenggara kegiatan agar program pemberian bantuan peralatan pelatihan ditahun mendatang lebih baik sehingga meminimalisasi adanya kesalahan, baik administrasi maupun teknis.
C.
Pelaporan Pelaporan
merupakan
penyajian
data
dan
informasi
yang
menggambarkan proses kegiatan Pemberian Bantuan Peralatan Pelatihan Tahun 2016 dari awal hingga akhir. Laporan yang relevan dapat memberikan informasi dan petunjuk yang akurat agar dapat dilakukan tindakan
koreksi
dan
merumuskan
perencanaan
kegiatan
periode
berikutnya. Dinas kab/kota yang membidangi Ketenagakerjaan menyampaikan laporan surat rekomendasi bantuan peralatan pelatihan yang dikeluarkan untuk
lembaga
pemohon
ke
Dinas
Provinsi
yang
membidangi
Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan akan mengirimkan informasi tentang Lembaga Penerima bantuan peralatan pelatihan tahun 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas ke Dinas Provinsi yang membidangi Ketenagakerjaan untuk diteruskan ke Dinas Kab/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan.
23
BAB V PENUTUP
Demikian petunjuk pelaksanaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai acuan
bagi
petugas
pusat/daerah
dan
Lembaga
Pemohon,
sehingga
pelaksanaan bantuan peralatan pelatihan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, ttd Ir. KHAIRUL ANWAR, M.M NIP 19600521 198703 1 003
24
ALUR PROSES PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN PELATIHAN
SOSIALISASI JUKLAK
PENGAJUAN PROPOSAL BANTUAN KE DIREKTUR JENDERAL BINALATTAS
PROSES PENGISIAN DATA PROPOSAL (Entry ke Database)
Penilaian Administrasi
Tidak
Penyimpanan Proposal Yang Tidak Memenuhi Syarat
Tidak
Penyimpanan Proposal Yang Tidak Memenuhi Syarat
Tidak
Penyimpanan Proposal Yang Tidak Lulus Verifikasi
Ya
TIM PENILAI PROPOSAL Ya
Penilaian Teknis Proposal
Verifikasi Lembaga
TIM VERIFIKASI LAPANGAN Ya
PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA DENGAN SK DIREKTUR JENDERAL BINALATTAS
PROSES PENGADAAN BARANG
PENGIRIMAN BARANG
MONITORING DAN EVALUASI
PELAPORAN
25
FORMAT 1
--CONTOH-KOP SURAT (Lembaga Pemohon) …………………….. 2016 Nomor Lampiran Perihal
: .................... 2016 : 1 (satu) berkas : Proposal Bantuan Peralatan Pelatihan Kejuruan ………….
Yth. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I. di Jakarta Dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pembangunan, kami salah satu lembaga yang bergerak di bidang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang telah berdiri sejak tahun ............. ingin berpartisipasi aktif dalam meningkatkan SDM tenaga kerja yang siap untuk bekerja atau berwirausaha secara mandiri. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan peralatan pelatihan untuk kejuruan ............................................. Peralatan pelatihan tersebut kami butuhkan karena potensi pasar kerja/wirausaha di bidang tersebut sangat tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah perusahaan yang ada di wilayah kami sebanyak .............. perusahaan. Demikian proposal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.
(Pimpinan Lembaga) --ttd-stempel (Nama Lengkap dan Jelas)
26
FORMAT 2
--CONTOH-Kop Lembaga …………………….. 2016 Nomor Lampiran Perihal
: .................... 2016 : 1 (satu) berkas : Surat Usulan Calon Pemeriksa dan Panitia Penerima Bantuan Peralatan Pelatihan Lembaga ……………, Kejuruan……………
Yth, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I. di - Jakarta Memperhatikan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Peralatan Pelatihan tahun 2016, bila lembaga kami nantinya ditetapkan mendapat bantuan Peralatan Pelatihan, bersama ini kami mengusulkan calon Panitia Pemeriksa dan Penerima Bantuan Peralatan Pelatihan sebagai berikut: 1.
Ketua Panitia
: ……………… (Ketua Lembaga)
(No. Handphone)
2.
Sekretaris Panitia
: ……………… (Pengurus Lembaga)
(No. Handphone)
3.
Anggota Panitia
: ……………… (Pengurus Lembaga)
(No. Handphone)
Demikian surat usulan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
Pimpinan Lembaga --ttd-stempel (Nama Lengkap dan Jelas)
27
FORMAT 3
--CONTOH-Kop Lembaga SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .............................................. Jabatan
: ..............................................
Bertindak atas nama
: (nama lembaga)
Alamat Lembaga
: ..............................................
Telp/Fax/e-mail
: ..............................................
Dengan ini menyatakan bahwa bila kami mendapat Bantuan Peralatan Pelatihan dari Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2016 : 1. Kami sanggup mengoptimalkan, memelihara, memperjualbelikan bantuan peralatan pelatihan;
menjaga
dan
tidak
2. Kami bersedia untuk di relokasi atau pengambilalihan peralatan pelatihan yang telah diterima lembaga kami kepada lembaga lainnya, apabila ditemukan penyalahgunaan bantuan peralatan selain untuk pelatihan; 3. Kami bersedia menerima Hibah Barang Milik Negara; 4. Kesanggupan untuk melatih ………… orang/tahun dan melaporkan hasil pelatihan melalui email
[email protected] (mengacu pada format 14 sebagaimana tercantum dalam lampiran). Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
Pimpinan Lembaga Materai 6000 --ttd-Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)
28
FORMAT 4
--CONTOH-STRUKTUR ORGANISASI
29
FORMAT 5
--CONTOH-DAFTAR INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN LEMBAGA .........................................................
NO.
NAMA
PENDIDIKAN
IJAZAH/ SERTFIKAT PELATIHAN
JABATAN
1.
Instruktur ……………
Terlampir
2.
Instruktur ……………
Terlampir
3.
Instruktur ……………
Terlampir
4.
Instruktur ……………
Terlampir
5.
Staf pendukung …………
Terlampir
6.
Staf pendukung …………… Terlampir
7.
Dst.
Dst.
Dst.
…....................., ………………. 2016 Pimpinan Lembaga --ttd-Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)
30
FORMAT 6
--CONTOH-DAFTAR PRASARANA PELATIHAN LEMBAGA .........................................................
NO. 1
GEDUNG
JUMLAH (UNIT)
LUAS (m2)
4
Ruang kantor a. …………………….. b. …………………….. Ruang praktek/workshop a. …………………….. b. …………………….. Ruang Kelas a. …………………….. b. …………………….. dst ....
5
Kapasitas Daya Listrik: .................... Watt
2
3
KET.
…....................., ………………. 2016 Pimpinan Lembaga --ttd-Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)
31
FORMAT 7
--CONTOH-DAFTAR SARANA/ PERALATAN PELATIHAN LEMBAGA .........................................................
NO. NAMA RUANGAN 1 Ruang kantor a. …………………….. b. …………………….. 2 Ruang praktek/workshop a. …………………….. b. …………………….. 3 Ruang Kelas a. …………………….. b. …………………….. 4 dst ....
JUMLAH (UNIT)
KET.
........................, ………………. 2016 Pimpinan Lembaga --ttd— Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)
32
FORMAT 8
SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL BANTUAN PERALATAN PELATIHAN TAHUN 2016 COVER PROPOSAL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI SURAT PERMOHONAN BANTUAN PERALATAN PELATIHAN SURAT REKOMENDASI DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN/KOTA
YANG
MEMBIDANGI
A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD DAN TUJUAN C. SASARAN D. PROFIL LEMBAGA E. VISI DAN MISI LEMBAGA F. PROGRAM PELATIHAN G. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI TAHUN 2015 H. USULAN KEBUTUHAN PERALATAN I.
PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13.
Struktur organisasi lembaga Daftar Instruktur dan Tenaga Pelatihan Daftar Sarana Pelatihan Daftar Prasarana Pelatihan Fotokopi akte pendirian lembaga yang diterbitkan oleh Notaris Fotokopi surat keterangan domisili Lembaga Pemohon dari kelurahan/ desa setempat yang masih berlaku atau yang telah dilegalisir tahun 2016 oleh kepala kelurahan/ desa Fotokopi KTP pimpinan Lembaga Pemohon disertai nomor telepon dan HP pimpinan Surat usulan calon panitia pemeriksa dan penerima barang/ peralatan pelatihan Surat Pernyataan Fotokopi ijazah dan atau sertifikat pelatihan instruktur dan tenaga pelatihan Fotokopi izin penyelenggaraan pelatihan dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota (khusus LPKS)/Surat izin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (khusus Organisasi yang bergerak di bidang pengembangan SDM) Foto Sarana minimum (ruang kantor, ruang belajar (workshop) peralatan yang dimiliki. Fotokopi sertifikat akreditasi dari LA-LPK (bila ada).
33
FORMAT 9
--CONTOH-HALAMAN MUKA (COVER ) PROPOSAL
LOGO LEMBAGA PEMOHON
PROPOSAL BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA TAHUN 2016
a. Nama Lembaga
: ...............................
b. Nomor VIN*
: ...............................
c. Alamat Lembaga
: ...............................
Kabupaten/ Kota, Propinsi
: ...............................
Contact Person (Telp/ Hp)
: ...............................
d. Usulan Kebutuhan Peralatan Untuk Kejuruan
: ...............................
*VIN : Vocational Training Identification Number
---Nama Lembaga------- Alamat Lembaga ----
34
FORMAT 10
--CONTOH-Kop Lembaga SURAT PERMOHONAN HIBAH Nomor Lampiran Hal
: : : Permohonan Hibah BMN
Yth, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I. di - Jakarta Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan optimalisasi barang milik negara yang pengadaannya bersumber dana DIPA Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan tahun anggaran 2016 melalui program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, dengan ini kami mohon kiranya Barang Milik Negara dimaksud dapat dihibahkan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Yayasan/Organisasi yang bergerak di bidang pengembangan SDM ............................... sebagaimana daftar barang terlampir. Untuk selanjutnya kewenangan pengelolaan aset yang dihibahkan tersebut akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut: 1. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah 2. Daftar BMN yang akan dihibahkan 3. Berita Acara Serah Terima Peralatan Pelatihan 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tak Bersyarat Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih
…....................., ………………. 2016 Pimpinan Lembaga --ttd-Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)
35
FORMAT 11
--CONTOH-Kop Lembaga
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK TAK BERSYARAT Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
:
Jabatan
:
Alamat
:
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami bertanggung jawab mutlak tak bersyarat atas kebenaran administrasi dan fisik Barang Milik Negara yang berasal dari dana DIPA Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker tahun anggaran 2016, yang akan dihibahkan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Yayasan/Organisasi yang bergerak di bidang pengembangan SDM (daftar BMN terlampir) Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tak Bersyarat ini kami buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya
…....................., ………………. 2016 Pimpinan Lembaga Materei 6000 --ttd-Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)
36
FORMAT 12
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) 52961311, Faks. (021) 52960456 Website: http://www.naker.go.id
BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 Nomor: BA. /KP/ /2016 Pada hari ini ................... tanggal ........... bulan ............................... tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1.
Nama NIP Jabatan
: Drs. Dudung Heryadi, MM : 19610224 198303 1 013 : Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan R.I Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Lantai VI Blok A, Jakarta Selatan Selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut PIHAK PERTAMA.
2.
Nama : Jabatan : Alamat : Selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan Bantuan Peralatan Pelatihan kejuruan ......................... kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hibah ini. PIHAK KEDUA bertangung jawab dan wajib: 1. Memelihara dan merawat Peralatan Pelatihan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat; 2. Tidak mengalih fungsikan Peralatan Pelatihan kepada pihak manapun; 3. Memanfaatkan dan mengoptimalkan Peralatan Pelatihan tersebut semaksimal mungkin untuk kegiatan pelatihan sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat; 4. Menggunakan peralatan pelatihan tersebut hanya untuk kegiatan pelatihan. Demikian Berita Acara Serah Terima Peralatan Pelatihan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA YANG MENERIMA PIMPINAN LEMBAGA
PIHAK PERTAMA YANG MENYERAHKAN DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN,
--ttd-Stempel
--ttd-Stempel
(Nama Lengkap dan Jelas)
Drs. DUDUNG HERYADI, MM NIP 19610224 198303 1 013 37
Lampiran :
Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2016 Nomor
: BA.
/KP/
/2016
Kejuruan : ............................
NO
Nama dan Jenis Peralatan
Spesifikasi
Merk
Type
Kondisi Baik
Rusak
Keterangan
1. 2. 3. 4. 5. Dst.
Pimpinan Lembaga --ttd-Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)
38
FORMAT 13
CARA MENDAPATKAN PETUNJUK PELAKSANAAN MELALUI WEBSITE/ SITUS DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN A. Alur Proses Regristrasi Mendapatkan VIN
39
B. Contoh Profil Lembaga Yang Sudah Teregistrasi VIN PROFIL LEMBAGA PELATIHAN KERJA A. IDENTITAS LEMBAGA A1. VIN
337220312
A2. NAMA LEMBAGA
LPK Bina Insani
A3. JENIS LEMBAGA
LPK SWASTA
A4. TAHUN BERDIRI
2008
A5. NAMA KEPALA
M. Zam Zami Ali, S.E., M.M.
A6. NO. HANDPHONE
Xxxxxxxxxxxxxxxx
A7. NO. KTP KEPALA
3313111204670005
A8. ALAMAT LEMBAGA
Jl. Sri Narendro No.2 Baron Gede, Panularan, Laweyan, Solo
A9. PROVINSI
JAWA TENGAH
A10. KABUPATEN / KOTA
KOTA SURAKARTA
A11. TELEPON
0271-716588
A12. EMAIL
[email protected]
A13. WEBSITE
www.solo.binainsani.com
B. IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA B1. NOMOR IJIN
SER.563.23/8.868/2014
B2. MASA BERLAKU IJIN S/D
05-12-2017
B3. INSTANSI PEMBERI IJIN
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
B4. NPWP LEMBAGA
211099973526000
C. AKREDITASI C1. STATUS C2. MASA BERLAKU
-
C3. TGL. SERTIFIKAT
30-11-1999
D. INSTRUKTUR DAN TENAGA KEPELATIHAN D1. JUMLAH TENAGA KEPELATIHAN
4 Orang.
D2. JUMLAH INSTRUKTUR
2 Orang.
E. KEJURUAN & PROGRAM PELATIHAN NO. E.1 E.2 E.3 E.4 E.5
SEKTOR BAHASA BAHASA BAHASA BAHASA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEJURUAN BAHASA KOREA BAHASA JEPANG BAHASA MANDARIN BAHASA INGGRIS JARINGAN KOMPUTER
STANDAR KAPASITAS SKKNI 120 SKKNI 48 STANDAR LAIN 9 STANDAR LAIN 15 STANDAR LAIN 20
TUK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK
F. SARANA & PRASARANA F1. STATUS GEDUNG
SEWA
F2. LUAS AREA
500 M2
F3. DAYA LISTRIK PLN
3500 Watt.
F4. JUMLAH RUANG TEORI
4 Ruangan.
F5. JUMLAH RUANG PRAKTEK
1 Ruangan.
G. PESERTA PELATIHAN G1. PESERTA PELATIHAN TAHUN 2016
Orang.
G2. JUMLAH LULUSAN SEJAK LEMBAGA BERDIRI
1059 Orang.
40
FORMAT 14
ALUR PENGIRIMAN DOKUMEN PROPOSAL BANTUAN PERALATAN PELATIHAN MELALUI e-PROPOSAL (PROPOSAL ELEKTRONIK ) WEBSITE : www.binalembaga.kemnaker.go.id
41
FORMAT 15
--CONTOH-DATA PESERTA PELATIHAN BANTUAN PERALATAN PELATIHAN TAHUN ANGGARAN 2016 NAMA LEMBAGA : ALAMAT
:
VIN
:
NO
NAMA PESERTA
PELATIHAN KEJURUAN
ALAMAT/ TELPON
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. dst.
Note:
Dikirim pada bulan akhir Juni dan Desember 2017. Email :
[email protected] Fax : 021-52900925 …....................., ………………. 2016 Pimpinan Lembaga --ttd-Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)
42
