KATA PENGANTAR. Jakarta, 13 Februari Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas,

KATA PENGANTAR Dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar dapat bersaing di pasar kerja global maka diperlukan kebijakan percepatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan di semua lembaga pelatihan kerja. Percepatan peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan di dunia industri. Untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri maka dibutuhkan lembaga pelatihan kerja yang kredibel. Lembaga pelatihan kerja yang kredibel harus memiliki program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, instruktur yang kompeten serta sarana dan prasarana pelatihan yang memadai sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk itu maka diperlukan intervensi dari Pemerintah dalam rangka mendorong lembaga pelatihan menjadi lembaga pelatihan yang kredibel. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Ditjen Binalattas adalah memberikan bantuan untuk meningkatkan sarana pelatihan. Bantuan peningkatan sarana pelatihan ini diberikan kepada LPKS/LSM/Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia dengan harapan agar lulusan pelatihan dari lembaga tersebut sesuai dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat bersaing di pasar kerja global. Dengan diterbitkannya petunjuk pelaksanaan bantuan peralatan pelatihan kerja, maka diharapkan Juklak tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan proposal, sosialisasi, verifikasi dan pelaksanaan pemberian bantuan. Jakarta, 13 Februari 2017 Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas,

Drs. Bambang Satrio Lelono, MA NIP 19620705 198803 1 002

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Peralatan Pela han Tahun 2017 Direktorat Jenderal Pembinaan Pela han dan Produk vitas

i

ii


DAFTAR ISI Kata Pengantar ........................................................................ i Daftar Isi ................................................................................. ii Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas ........................................................................... 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................... B. Tujuan dan Sasaran ........................................................... C. Pemberi Bantuan ................................................................ D. Ruang Lingkup ................................................................... E. Pengertian ...........................................................................

8 10 10 11 11

BAB II PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA A. Persyaratan Administrasi .................................................... 15 B. Persyaratan Teknis ............................................................. 17 BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA A. Pengajuan Proposal ............................................................. 19 B. Batas Akhir Pengajuan Proposal ......................................... 19 C. Sistematika Penulisan Proposal .......................................... 20 D. Penilaian Kelayakan Proposal ............................................. 20 E. Penetapan Lembaga Penerimaan Bantuan .......................... 21 F. Pelaksanaan Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja ................. 22 G. Jenis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja ............................ 23 H. Tata Cara Hibah ................................................................. 30 I . Ketentuan Perpajakan ......................................................... 31 J. Sanksi ................................................................................. 31 BAB IV SOSIALISASI, MONITORING (PEMANTAUAN), EVALUASI DAN PELAPORAN A. Sosialisasi ........................................................................... 33 B. Monitoring (Pemantauan) dan Evaluasi ................................ 34 C. Pelaporan ............................................................................ 35 Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Peralatan Pela han Tahun 2017 Direktorat Jenderal Pembinaan Pela han dan Produk vitas

iii

BAB V PENUTUP .......................................................................... .36 Alur Proses Penerimaan Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja .... 37 Format-format Format 1 Surat Permohonan Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja .................................................................. 38 Format 2 Surat Usulan Panitia Penerima Peralatan ........... 39 Format 3 Format Surat Pernyataan ................................... 40 Format 4 Struktur Organisasi Lembaga ............................. 41 Format 5 Daftar Instruktur dan Tenaga Pelatihan ............. 42 Format 6 Daftar Sarana/Peralatan Pelatihan Lembaga ...... 43 Format 7 Daftar Prasarana Pelatihan Lembaga .................. 44 Format 8 Alur Pengiriman Dokumen Proposal Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Melalui website .......... 45 Format 9 Sistematika Penulisan Proposal Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2017 ............................... 46 Format 10 Halaman Muka (Cover) Proposal ......................... 48 Format 11 Surat Permohonan Hibah ................................... 49 Format 11.a Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah ..... 50 Format 11.b Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bersyarat ........................................................................... 51 Format 11.c Naskah Hibah ...................................................... 52 Format 11.d Berita Acara Serah Terima Hibah BMN ................ 56 Format 12 Alur Proses Regristrasi Mendapatkan VIN dan Contohnya .......................................................... 59 Format 13 Data Peserta Pelatihan Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja 2018 .......................................... 62

iv


KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) 52961311, Faks. (021) 52960456 Website: http://www.naker.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS NOMOR 55/LATTAS/II/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 324 Tahun 2016 tentang pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat, perlu disusun petunjuk pelaksanaan

bantuan

peralatan

pelatihan

kerja; b. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

keputusan

Direktur


Jenderal

v

tentang

petunjuk

pelaksanaan

bantuan

peralatan pelatihan kerja Tahun 2017. Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4279); 2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik


Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4355); 4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia

Nomor

5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, Undang-Undang

Nomor

9

Tahun

2015

tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

vi


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik


Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006

tentang

Nasional

Sistem

Pelatihan

(Lembaran

Negara

Indonesia

Tahun

2006

Tambahan

Lembaran

Kerja

Republik

Nomor

Negara

67,

Republik


Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013

tentang

Tata

cara

Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Tahun

Negara

2013

Lembaran

Republik

Nomor

Negara

103,

Indonesia Tambahan

Republik

Indonesia

Nomor 5423); 8.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan

Pemerintah

sebagaimana

Barang/Jasa telah

diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang


vii

Perubahan

Keempat

atas

Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa

(Lembaran

Negara

Pemerintah

Republik

Indonesia

Tahun 2015 Nomor 5); 9.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Kementerian

(Lembaran

Negara

Ketenagakerjaan

Republik

Indonesia

Tahun 2015 Nomor 19); 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 662); 11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34

Tahun

2015

tentang

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik

Negara

(Lembaran

Bidang

Negara

Ketenagakerjaan

Republik

Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1600); 12. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);

viii


13. Peraturan

Menteri

168/PMK.05/2015

Keuangan tentang

Nomor

Mekanisme

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri

168/PMK.05/2015

Keuangan tentang

Nomor

Mekanisme

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); 14. Peraturan

Menteri

190/PMK.05/2012 Pembayaran

dalam

Keuangan tentang

Tata

rangka

Nomor Cara

Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191); 15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Noor 1799); 16. Peraturan

Menteri

111/PMK.06/2016 Pelaksanaan

Keuangan tentang

Pemindahan

Nomor

Tata

Cara

Barang

Milik


ix

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018); 17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat

Bina

Kelembagaan

Pelatihan

Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA026.13.1451057/2017 tanggal 07 Desember 2016; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KESATU

:

Petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan peralatan

pelatihan

kerja

tahun

2017

sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Direktur Jenderal ini. KEDUA

:

Petunjuk

pelaksanaan

dimaksud

dalam

merupakan

acuan

sebagaimana

Diktum dalam

KESATU pelaksanaan

pemberian bantuan peralatan pelatihan kerja tahun 2017. KETIGA

:

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku maka Keputusan Direktur Jenderal

Pembinaan

Pelatihan

Produktivitas

dan Nomor

KEP.192/LATTAS/V/2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan peralatan

x


pelatihan kerja Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KEEMPAT

:

Keputusan

Direktur

Jenderal

ini

mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 13 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, ttd Drs. BAMBANG SATRIO LELONO, MA. NIP. 19620705 198803 1 002


xi

xii


LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS NOMOR 55 /LATTAS/II/2017 TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN

PEMBERIAN

BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang. Masalah utama di bidang ketenagakerjaan yang harus dihadapi yaitu menurunkan jumlah pengangguran dan meningkatkan kompetensi kerja tenaga kerja Indonesia agar dapat

bersaing

di

era

pasar

kerja

global

dengan

diterapkannya pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) sejak bulan Januari 2016. Tantangan ini sangat berat mengingat kompetensi kerja tenaga kerja Indonesia masih jauh dibanding dengan negara-negara di kawasan ASEAN, yang dibuktikan melalui peringkat daya saing Indonesia yang berada pada urutan ke-37 (ketiga puluh tujuh) untuk daya saing tingkat dunia. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya mismatch antara dunia pendidikan


1

dan dunia industri sehingga kompetensi kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu cara untuk mengatasi mismatch adalah dengan memberikan pelatihan kerja agar tenaga kerja yang akan masuk ke dunia industri memiliki kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Terkait dengan hal tersebut

Kementerian

Ketenagakerjaan

mengambil

kebijakan untuk melaksanakan pelatihan kerja di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja tenaga kerja Indonesia. Untuk

melaksanakan

pelatihan

kerja

maka

dibutuhkan LPKS yang kredibel yang dapat menjamin mutu lulusan pelatihan kerja. Untuk menjamin mutu lulusan pelatihan kerja, maka LPKS harus memiliki sarana dan prasarana

pelatihan

kerja

yang

memadai,

program

pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, Instruktur, dan tenaga pengelola pelatihan kerja yang berkompeten serta jejaring dengan dunia industri. Dalam rangka meningkatkan mutu lulusan pelatihan kerja maka Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas berupaya

untuk

memberdayakan

LPKS/LSM/Yayasan/Organisasi kemasyarakatan di bidang pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

untuk

meningkatkan kompetensi kerja tenaga kerja Indonesia. Salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yaitu dengan memberikan bantuan untuk meningkatkan sarana pelatihan kerja bagi

2


LPKS/LSM/yayasan/organisasi

kemasyarakatan

yang

bergerak di bidang pengembangan SDM sehingga lulusan peserta

pelatihan

bidangnya

dan

Pemberian

kerja dapat

bantuan

memberikan

tersebut diserap

ini

berkompeten oleh

dunia

dilakukan

kesempatan

bagi

dalam

industri.

dalam

LPKS

rangka

untuk

ikut

meningkatkan kompetensi kerja tenaga kerja sehingga lulusan pelatihan kerja dapat bersaing di pasar kerja global sekaligus

mampu

untuk

mengurangi

pengangguran.

Pemberian bantuan ini dilakukan dengan berbagai tahapan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan peralatan pelatihan kerja. B.

Tujuan. 1.

Bantuan

peralatan

pelatihan

kerja

merupakan

bantuan stimulan untuk memacu partisipasi lembaga pemohon

dalam

rangka

meningkatkan

kualitas

sumber daya manusia dan berdaya saing; 2.

Memberikan maupun

petunjuk

lembaga

bagi

pemohon

pelaksana dalam

kegiatan

mengajukan

proposal bantuan peralatan pelatihan kerja, serta petunjuk dalam penilaian dan penetapan lembaga penerima bantuan peralatan pelatihan kerja. C.

Pemberi Bantuan Pemberi Kelembagaan

bantuan Pelatihan

adalah yang

Direktorat

dibiayai


dengan

Bina DIPA

3

Direktorat

Jenderal

Produktivitas,

Pembinaan

Kementerian

Pelatihan

dan

Ketenagakerjaan,

Jalan

Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, Telp. 021 52901142,

Fax

021

52900925,

email

:

[email protected] D.

Ruang Lingkup Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi persyaratan lembaga pemohon administratif dan teknis, tata

cara

pemberian

bantuan,

sosialisasi,

verifikasi,

monitoring (pemantauan), dan evaluasi serta pelaporan. E.

Pengertian 1.

Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi,

memperoleh,

meningkatkan,

mengembangkan

kompetensi

disiplin,

dan

sikap

etos

kerja, kerja

serta

produktivitas, pada

tingkat

keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 2.

Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan kerja yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan kerja secara teori dan praktik, jangka waktu pelatihan kerja, metode dan sarana pelatihan, persyaratan

peserta

dan

tenaga

pelatihan

serta

evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.

4


3.

Instruktur atau sebutan lainnya adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis, dan

diberikan

tugas

serta

wewenang

untuk

melaksanakan kegiatan pelatihan kerja. 4.

Tenaga pelatihan adalah seseorang yang memiliki kompetensi kerja dan diberikan tugas serta wewenang untuk

mendukung

penyelenggaraan

kegiatan

pelatihan kerja. 5.

Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu

yang

mencakup

aspek

pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 6.

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPKS adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

7.

Lembaga

Pemohon

adalah

LPKS/LSM/yayasan/organisasi kemasyarakatan yang bergerak

di

bidang

pengembangan

SDM

yang

mengajukan proposal bantuan peralatan pelatihan kerja kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. 8.

Bantuan peralatan pelatihan kerja adalah bantuan barang berupa paket peralatan pelatihan kerja.

9.

Lembaga Penerima Bantuan adalah lembaga pemohon yang dinyatakan lulus seleksi baik administratif maupun

teknis

setelah

dilakukan

verifikasi


dan

5

ditetapkan

dengan

keputusan

Pejabat

Pembuat

Komitmen yang disahkan oleh KPA. 10. Proposal adalah dokumen usulan yang diajukan oleh lembaga

pemohon

Pembinaan berisikan

kepada

Pelatihan tentang

Direktur

dan

usulan

Jenderal

Produktivitas kebutuhan

yang

peralatan

pelatihan kerja di lembaga tersebut. 11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk

melaksanakan

tanggung

jawab

sebagian

pengguna

kewenangan anggaran

dan pada

Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 13. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK adalah

pejabat

yang

diberi

kewenangan

oleh

PA/kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 14. Sarana

adalah

peralatan

pelatihan

kerja

yang

merupakan fasilitas utama terselenggaranya pelatihan kerja

secara

langsung

yang

digunakan

untuk

mencapai tujuan program pelatihan kerja. 15. Prasarana

adalah

fasilitas

pendukung

penyelenggaraan pelatihan kerja yaitu antara lain

6


gedung kantor, gedung asrama peserta pelatihan kerja,

ruang

teori/kelas,

ruang

praktek,

ruang

perpustakaan, dan halaman parkir. 16. Vocational Training Identification Number (VIN) adalah Nomor

untuk

mengidentifikasi

sebuah

lembaga

pelatihan kerja yang terdaftar di Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan 17. Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara

(BMN)

dari

Kementerian

Ketenagakerjaan

kepada lembaga penerima bantuan tanpa memperoleh penggantian. 18. Dinas

Kabupaten/Kota

adalah

instansi

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. 19. Dinas

Provinsi

adalah

instansi

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Provinsi. 20. Direktur

adalah

Direktur

Bina

Kelembagaan

Pelatihan. 21. Direktur

Jenderal

adalah

Direktur

Jenderal

Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. 22. Menteri adalah Menteri Ketenagakerjaan.


7

BAB II PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA Bantuan peralatan pelatihan kerja merupakan bantuan yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk

meningkatkan

kualitas

dan

kapasitas

pelatihan

di

LPKS/LSM/Yayasan/Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang SDM, dalam rangka penyediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Lembaga Pemohon hanya dapat mengusulkan satu paket peralatan pelatihan dari jenis

kejuruan yang telah ditetapkan

dalam petunjuk teknis ini. Prioritas bantuan peralatan pelatihan kerja tahun 2017 ditujukan kepada Lembaga Pemohon yang belum pernah mendapatkan bantuan peralatan pelatihan kerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun periode 2014 – 2016. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga pemohon dalam mengajukan permohonan bantuan peralatan pelatihan kerja meliputi: A.

Persyaratan administrasi. 1.

Surat permohonan bantuan peralatan pelatihan kerja dari

lembaga

pemohon

yang

ditujukan

kepada

Direktur Jenderal disusun dengan mengacu pada Format 1;

8


2.

Fotokopi terbaru akta pendirian lembaga pemohon sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang;

3.

Fotokopi izin penyelenggaraan pelatihan kerja yang masih

berlaku

dari

Dinas

Kabupaten/Kota

atau

Instansi pelayanan terpadu satu atap bagi LPKS; 4.

Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) yang masih berlaku bagi LSM yang bergerak dibidang pengembangan SDM;

5.

Fotokopi surat keterangan domisili lembaga pemohon dari kelurahan/desa setempat yang masih berlaku dan dilegalisir terbaru oleh kepala kelurahan/desa;

6.

Usulan pilihan kebutuhan peralatan pelatihan kerja sesuai dengan program pelatihan kerja yang diajukan dan jenis kejuruan/peralatan yang telah ditentukan;

7.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab lembaga pemohon disertai nomor telepon dan handphone penanggung jawab;

8.

Surat usulan calon panitia pemeriksa dan penerima barang/peralatan pelatihan kerja sejumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang penanggung jawab dan 2 (dua) orang pengurus lembaga pemohon dicetak dengan mengacu pada Format 2 atau bisa dilihat pada website binalembaga.kemnaker.go.id pada menu bantuan peralatan;


9

9.

Surat pernyataan lembaga pemohon disusun dengan mengacu pada Format 3.

B.

Persyaratan teknis. 1.

Visi dan Misi Pernyataan dan penjelasan visi dan misi lembaga pemohon terkait dengan pengembangan SDM yang mencerminkan pentingnya program pelatihan kerja yang akan dikembangkan oleh lembaga tersebut.

2.

Struktur Organisasi Lembaga pemohon mempunyai struktur organisasi kepengurusan

yang

ditunjukkan

dalam

bagan

struktur organisasi disusun dengan mengacu pada Format 4 . 3.

Instruktur dan Tenaga Pelatihan Lembaga pemohon mendeskripsikan instruktur dan tenaga pelatihan yang meliputi Instruktur dan tenaga pelatihan

dengan

mencantumkan

tersebut.

Ketersediaan

instruktur,

daftar

personil

dan

tenaga

pelatihan harus sesuai dengan program pelatihan kerja

dan

melampirkan

ijazah

pendidikan

atau

sertifikat pelatihan kerja disusun dengan mengacu pada Format 5. 4.

Program Pelatihan Kerja Lembaga

pemohon

menjelaskan

tentang

rencana

program pelatihan Kerja yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun ke depan terkait dengan

10


penggunaan peralatan pelatihan kerja yang diajukan. Program pelatihan kerja yang dikembangkan didasari oleh

kebutuhan

pasar

kerja

dan

pengembangan

ekonomi masyarakat dengan melampirkan kurikulum dan silabus. 5.

Sarana dan Prasarana Lembaga pemohon menjelaskan sarana dan prasarana pelatihan

kerja

yang

dimiliki

dengan

bukti

melampirkan foto disusun dengan mengacu pada Format 6 dan Format 7. Sarana dan prasarana minimum yang sudah dimiliki antara lain: 1) ruang kantor beserta perlengkapannya; 2) ruang belajar/workshop yang akan digunakan untuk menempatkan peralatan pelatihan kerja dan pelaksanaan pelatihan kerja; 3) peralatan pelatihan kerja yang telah dimiliki. 6.

Sertifikat Akreditasi Melampirkan diterbitkan

sertifikat oleh

akreditasi

Lembaga

LPKS

Akreditasi

yang

Lembaga

Pelatihan Kerja (LA-LPK) yang masih berlaku.


11

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA A.

Pengajuan Proposal Lembaga pemohon mengajukan proposal permohonan bantuan

peralatan

Jenderal

Pembinaan

pelatihan

kerja

Pelatihan

kepada

dan

Direktur

Produktivitas,

Kementerian Ketenagakerjaan dengan cara: 1.

Mengirimkan dokumen proposal bantuan peralatan pelatihan kerja secara langsung atau melalui pos dengan alamat : Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan

dan

Ketenagakerjaan,

Produktivitas, Jalan

Jenderal

Kementerian Gatot

Subroto

Kaveling 51, Lantai VI Blok A, Jakarta Selatan 12950, atau 2.

Mengirimkan dokumen proposal bantuan peralatan pelatihan kerja melalui sistem e-proposal (proposal elektronik)

dalam

bentuk

file

PDF

di

website:

binalembaga.kemnaker.go.id., informasi dapat dilihat pada Format 8. B.

Batas Akhir Pengiriman Proposal Proposal yang dikirim oleh lembaga pemohon sudah di terima Kementerian Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 5 Mei 2017

12


C.

Sistematika Penulisan Proposal Sistematika

penulisan

proposal

memuat

latar

belakang, maksud, tujuan, sasaran, profil lembaga, visi, dan misi, serta rencana program pemanfaatan bantuan peralatan

pelatihan

kerja

dalam

pengembangan

SDM

disusun dengan mengacu pada Format 9, sedangkan halaman muka proposal disusun dengan mengacu pada Format 10. D.

Penilaian Kelayakan Proposal Penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.

Penilaian proposal. Lembaga

pemohon

harus

memenuhi

persyaratan

administrasi dan persyaratan teknis dengan nilai kelulusan minimal 75, sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan peralatan pelatihan kerja Tahun 2017. 2.

Verifikasi. Verifikasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan kondisi calon lembaga penerima bantuan. Teknik verifikasi lembaga

dapat

dilakukan

pemohon

atau

secara

secara

langsung

tidak

ke

langsung

berkoordinasi dengan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota

melalui

penugasan

personil/telpon/e-mail atau melihat data melalui VIN.


13

Dalam melaksanakan verifikasi proposal, PPK dapat meminta bantuan pendampingan dari PNS yang membidangi ketenagakerjaan baik di pusat maupun provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK). Dalam hal petugas verifikasi dan monitoring tidak menemukan

lokasi

lembaga

penerima

peralatan,

maka akan direlokasi ke lembaga lain yang memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku E.

Penetapan Lembaga Penerima Bantuan. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.

PPK melakukan seleksi penerima bantuan pemerintah berdasarkan

kriteria/persyaratan

yang

telah

ditetapkan didalam petunjuk pelaksanaan 2.

Berdasarkan hasil seleksi, PPK menetapkan surat keputusan penerima bantuan pemerintah yang di sahkan oleh KPA

3.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 2, ditindaklanjuti untuk dilakukan pengadaan peralatan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

pengadaan

barang/jasa

sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

14


dengan

F.

Pelaksanaan Bantuan peralatan pelatihan kerja 1.

ULP Ditjen Binalattas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

pengadaan

Kelembagaan

barang/jasa

Pelatihan

Direktorat

melakukan

Bina

penyusunan

perencanaan, penjadwalan, dan dokumen pelelangan. 2.

PPK Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap barang yang dibutuhkan oleh lembaga penerima bantuan sesuai proposal

dengan

memperhatikan

jenis

kejuruan/peralatan yang telah ditentukan. 3.

Proses pelelangan umum/e purchasing oleh ULP Kemnaker.

4.

Penyaluran pengadaan bantuan peralatan pelatihan kerja kepada lembaga penerima bantuan berdasarkan surat keputusan PPK yang di sahkan oleh KPA.

5.

Panitia penerima hasil pekerjaan Pusat 3 (tiga) orang dan panitia penerima hasil pekerjaan 3 (tiga) orang di lembaga penerima ditetapkan oleh Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan.

6.

Panitia penerima hasil pekerjaan barang/jasa pusat wajib

memeriksa

barang

di

gudang

perusahaan

sebelum didistribusikan ke lokasi lembaga penerima bantuan. 7.

Panitia penerima hasil pekerjaan di lembaga penerima bantuan

wajib

memeriksa

barang

pada

saat

diterimanya barang oleh penyedia barang/jasa.


15

8.

Penyedia

barang

bertanggung

jawab

terhadap

pendistribusian barang sampai ke tempat lembaga penerima bantuan sesuai dengan kontrak. 9.

Berita acara serah terima bantuan peralatan pelatihan kerja ditandatangani oleh penyedia barang dan panitia penerima dari lembaga penerima bantuan. Kemudian berita acara hasil

direkapitulasi oleh panitia penerima

pekerjaan

Direktorat

Bina

Kelembagaan

Pelatihan dan diserahkan kepada PPK Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan. 10. Monitoring (pemantauan) dan evaluasi pasca alokasi penerimaan peralatan pelatihan di lembaga penerima bantuan. 11. PPK

Direktorat

Bina

Kelembagaan

Pelatihan

melaporkan realisasi Bantuan peralatan pelatihan kerja kepada Direktur selaku KPA. G.

Jenis Bantuan peralatan pelatihan kerja Direktorat

Bina

Kelembagaan

Pelatihan

akan

memberikan dalam bentuk barang/peralatan pelatihan (paket/kejuruan) melalui proses pelelangan umum dan e purchasing, barang /peralatan pelatihan akan diantar hingga ke lokasi lembaga penerima bantuan oleh pihak ke III. Rencana jenis peralatan yang akan diberikan kepada lembaga penerimaan bantuan meliputi kejuruan:

16


1.

Komputer;

2.

Tata Kecantikan Rambut;

3.

Tata Kecantikan Tata Rias;

4.

Tata Kecantikan Kombinasi (Rambut dan Rias);

5.

Tata Kecantikan Kombinasi (Kulit dan Badan);

6.

Tata Kecantikan Kulit;

7.

Tata Boga;

8.

Menjahit Tata Busana;

9.

Menjahit Garmen;

10. Teknik Sepeda Motor; 11. Tata Laksana Rumah Tangga (Baby Sitter); dan 12. Sablon. Jenis peralatan pelatihan kerja pada setiap paket usulan program pelatihan kerja sesuai dengan kejuruan yang meliputi: KEJURUAN a.

b.

Komputer

NAMA DAN JENIS ALAT 1)

Komputer Personal;

2)

Printer;

3)

LCD Proyektor.

Kecantikan

1)

Kursi Keramas;

Rambut

2)

Kursi Pangkas Rambut;

3)

Hair Steamer;

4)

Kursi Styling dengan Hidrolik;

5)

Trolley Rambut;

6)

Hair Dryer;


17

KEJURUAN

c.

d.

7)

Gunting Rambut;

8)

Gunting Penipis;

9)

Razor;

10)

Catok Rambut;

11)

Curling Iron; dan

12)

Clipper.

Kecantikan

1)

Manicure Set;

Tata Rias

2)

Kursi Make Up;

3)

Beauty Case dengan lampu;

4)

Beauty Case tanpa lampu;

5)

Catok Rambut;

6)

Curling Iron;

7)

Hair Dryer; dan

8)

Make Up Brush.

Kecantikan

1)

Kursi Keramas;

Kombinasi

2)

Kursi Make Up;

3)

Kursi Pangkas Rambut;

4)

Hair Steamer;

5)

Kursi Styling dengan Hidrolik;

6)

Hair Dryer;

7)

Catok Rambut;

8)

Gunting Rambut;

9)

Hair Clipper;

10)

Gunting penipis;

11)

Beauty Case tanpa lampu;

(Rambut, Rias)

18

NAMA DAN JENIS ALAT

dan


KEJURUAN

NAMA DAN JENIS ALAT dan

e.

12)

Make up Brush.

Kecantikan

1)

Facial & Massage Bed;

Kombinasi

2)

Kereta Dorong;

3)

Kursi Tool;

4)

Facial Streamer;

5)

Mesin 4 (empat) fungsi

(Kulit Badan)

dan

kecantikan wajah:

f.

Kecantikan Kulit

a)

high frequency;

b)

vacuum;

c)

spray;

d)

galvanic;

6)

Lampu periksa kulit muka;

7)

Alat pendeteksi Kulit Muka;

8)

Alat Sauna; dan

9)

Alat Pemanas Batu Pijat.

1)

Mesin 8 (delapan) Fungsi: a) high frequency; b) vacuum; c)spray; d) galvanic; e)brush; f) magnifiying lamp; g) vapizone; h) lampu UV;


19

KEJURUAN

g.

Tata Boga


Facial Bed Hidrolik;

3)

Kereta dorong;

4)

Kursi Stool;

5)

Facial Steamer; dan

6)

Lampu Periksa Kulit Muka.

1)

Master Standing Mixer;

2)

Panci Kukus berbahan stainless;

3)

Oven Gas;

4)

Rice cooker;

5)

Classic cookware;

6)

Pressure cooker;

7)

Jumbo chopper yang menggunakan listrik;

8)

Noodle Machine;

9)

Wooden Knife;

10)

Kitchen Tool Set;

11)

Multi Pan;

12)

Barbeque Grill;

13)

Ceramic knife;

14)

Sweet scale;

15)

2 in 1 (two in one) LPG & Gas Butane;

20

16)

Kompor Gas;

17)

Kompor High Pressure;


KEJURUAN


Biscuit Maker;

19)

Quart Aquare;

20)

Freezer (lemari pendingin); dan

h.

Menjahit

Tata

21)

Frying Pan.

1)

Mesin Jahit Portable 14

Busana

(empat belas) Jahitan + Meja; 2)

Mesin Jahit Portable 27 (dua puluh tujuh) Jahitan + Meja;

i.

Menjahit

3)

Mesin Obras;

4)

Mesin Neci; dan

5)

Mesin Bordir.

1)

Mesin Jahit High Speed

Garmen

(jarum 1 otomatis); 2)

Mesin Jahit High Speed (jarum 2);

j.

3)

Mesin Obras; dan

4)

Mesin Kamput (overdeck).

Teknik Sepeda

1)

Engine Stand Sepeda Motor;

Motor

2)

Basic Mechanical Tool Kit;

3)

Motorcycle Engine Analyzer; dan

4)

Compressor.


21

KEJURUAN k.

Tata

NAMA DAN JENIS ALAT

Laksana

1)

Baby Toffel;

Rumah Tangga

2)

Phantom (boneka peraga

(Baby Sitter)

ukuran besar); 3)

Phantom (boneka peraga ukuran kecil);

l.

Sablon

4)

Baby Box;

5)

Isolatte;

6)

Sterilizer;

7)

Blender;

8)

Slow Cooker (panci tim);

9)

Stroller (kereta bayi infant);

10)

Stroller (kereta bayi);

11)

Pengering Alat Makan;

12)

Thermometer;

13)

Baby Chair; dan

14)

Kompor.

1)

Local Heat Transfer Machine For T-Shirt;

2)

Heat Transfer Machine For Mug;

22

3)

Printer;

4)

Tinta Sublim CMYK;

5)

Mesin Cetak PIN;

6)

Moulding;

7)

Mesin Cutting Stiker;


KEJURUAN


ID Card Laminator; dan

9)

ID Card Cutter.

Usulan kebutuhan di luar kejuruan tersebut di atas, dapat dipertimbangkan sesuai dengan prioritas fungsi terhadap kebutuhan peralatan pelatihan kerja, dengan melampirkan nama dan spesifikasi peralatan pelatihan kerja. H.

Tata Cara Hibah. Hibah peralatan dilakukan agar status kepemilikan peralatan pelatihan kerja yang diberikan, menjadi milik lembaga penerima bantuan menurut pembukuan negara. Proses hibah dilaksanakan setelah serah terima bantuan peralatan pelatihan kerja dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016

tentang

tata

cara

pelaksanaan

pemidahtanganan barang milik negara, pengadaan bantuan peralatan pelatihan kerja yang dari awal perencanaannya untuk dihibahkan untuk lembaga penerima bantuan, berkewajiban

untuk

menyiapkan

dokumen-dokumen

pendukung untuk proses hibah BMN antara lain: a.

Surat permohonan hibah disusun dengan mengacu pada Format 11;

b.

Surat kesediaan menerima hibah, Format 11.a;


23

c.

Surat

pernyataan

tanggung

jawab

mutlak

tak

bersyarat disusun dengan mengacu pada Format 11.b; d.

Naskah hibah disusun mengacu pada Format 11.c; dan

e.

Berita acara serah terima hibah BMN disusun dengan mengacu pada Format 11.d. Dalam hal lembaga pemohon mendapatkan bantuan

peralatan pelatihan kerja maka dokumen pendukung untuk proses hibah BMN tersebut diatas (huruf a, b, c, d dan e) disampaikan

oleh

pimpinan/ketua

lembaga

penerima

bantuan kepada Direktur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penandatanganan berita acara serah terima hibah BMN. I.

Ketentuan Perpajakan Sesuatu hal yang berkaitan dengan pajak dari pengadaan bantuan peralatan pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J.

Sanksi Lembaga penerima bantuan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat pernyataan pada Format 3 dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka : 1. Jika pelanggarannya bersifat pidana dan/atau perdata, maka lembaga penerima bantuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

24


2. Jika pelanggarannya bersifat administratif, lembaga penerima bantuan akan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sanksi tidak berlaku jika kondisi dalam keadaan force majeur .


25

BAB IV SOSIALISASI, MONITORING (PEMANTAUAN), EVALUASI, DAN PELAPORAN Dalam

rangka

mendukung

keberhasilan

pelaksanaan

bantuan peralatan pelatihan kerja perlu dilakukan kegiatan sosialisasi, monitoring (pemantauan), evaluasi, dan pelaporan. Tim sosialisasi, monitoring (pemantauan), evaluasi, dan pelaporan dibentuk oleh Direktur selaku KPA. Tim Sosialisasi bertugas

untuk

memberikan

informasi

serta

mengetahui

efektivitas pelaksanaan program sejak tahap persiapan sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan peralatan pelatihan kerja. A.

Sosialisasi. Sosialisasi

bantuan

peralatan

pelatihan

kerja

bertujuan untuk memberikan dan menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang maksud, tujuan,

dan

sasaran,

serta

persyaratan

yang

harus

dipenuhi oleh lembaga penerima bantuan dari kegiatan pemberian bantuan peralatan pelatihan kerja. Buku

petunjuk

pelaksanaan

bantuan

peralatan

pelatihan kerja Tahun 2017 akan di informasikan melalui: 1.

Dinas

Provinsi

untuk

disebarkan

kepada

Dinas

Kabupaten/Kota sebagai bahan sosialisasi kepada lembaga pemohon.

26


2.

KA-LPKS untuk menyebarluaskan informasi bantuan peralatan pelatihan kerja kepada lembaga pemohon.

3.

Asosiasi LPKS untuk menyebarluaskan informasi bantuan peralatan pelatihan kerja kepada lembaga pemohon.

4.

Website

binalembaga.kemnaker.go.id,

lembaga

pemohon dapat mengunduh petunjuk pelaksanaan bantuan

peralatan

pelatihan

kerja

Tahun

2017

dengan terlebih dahulu melakukan registrasi untuk mendapatkan Vocational

username,

Identification

password, Number

dan

(VIN)

kode

lembaga,

informasi dapat dilihat pada Format 12. B.

Monitoring (Pemantauan) dan Evaluasi. Monitoring

(pemantauan)

dilakukan

seperti

pola

verifikasi oleh Tim pusat atau Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota untuk melihat peralatan pelatihan kerja yang

diterima

oleh

keberlangsungan

lembaga

penerima

manfaat/penggunaan

bantuan antara

serta

bantuan

tersebut yang diberikan dengan program pelatihan kerja yang akan dilaksanakan oleh lembaga penerima bantuan. Evaluasi

dilakukan

agar

pelaksanaan

kegiatan

dapat

berjalan dan berhasil dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan masukan kepada penyelenggara kegiatan agar program pemberian bantuan peralatan pelatihan kerja pada tahun mendatang


27

lebih baik sehingga meminimalisasi adanya kesalahan, baik administrasi maupun teknis. C.

Pelaporan Pelaporan merupakan penyajian data dan informasi yang menggambarkan proses kegiatan pemberian bantuan peralatan pelatihan kerja Tahun 2017 dari awal hingga akhir. Laporan yang relevan dapat memberikan informasi dan petunjuk yang akurat agar dapat dilakukan tindakan koreksi dan merumuskan perencanaan kegiatan periode berikutnya. Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan surat rekomendasi

bantuan

peralatan

pelatihan

kerja

yang

dikeluarkan untuk Lembaga Pemohon ke Dinas Provinsi. Lembaga

penerima

bantuan

agar

menyampaikan

laporan pelatihan secara berkesinambungan (setiap tahun) seperti pada Format 13. Kementerian

Ketenagakerjaan

akan

mengirimkan

informasi tentang lembaga penerima bantuan Tahun 2017 sesuai dengan surat keputusan PPK yang telah disahkan oleh KPA ke Dinas Provinsi untuk diteruskan ke Dinas Kabupaten/Kota.

28


BAB V PENUTUP Demikian

petunjuk

pelaksanaan

pemberian

bantuan

peralatan pelatihan kerja Tahun 2017 ini dibuat agar dapat digunakan sebagai acuan bagi petugas pusat atau provinsi atau daerah

kabupaten/kota

dan

lembaga

pemohon,

sehingga

pelaksanaan bantuan peralatan pelatihan kerja dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 13 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, ttd Drs. BAMBANG SATRIO LELONO, MA NIP 19620705 198803 1 002


29

ALUR PROSES PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA

30


Format 1

--CONTOH-KOP SURAT (Lembaga Pemohon)

…………………….. 2017 Nomor : .................... 2017 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Proposal Bantuan peralatan pelatihan kerja Kejuruan …………. Yth. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I. di Jakarta

Dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pembangunan, kami salah satu lembaga yang bergerak di bidang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang telah berdiri sejak tahun ............. ingin berpartisipasi aktif dalam meningkatkan SDM tenaga kerja yang siap untuk bekerja atau berwirausaha secara mandiri. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan peralatan pelatihan kerja untuk kejuruan ............................................., Peralatan pelatihan kerja tersebut kami butuhkan karena potensi pasar kerja/wirausaha. Demikian proposal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

(Pimpinan Lembaga) --ttd-Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)


31

Format 2

--CONTOH-Kop Lembaga

………,…………….. 2017 Nomor : .................... 2017 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Surat Usulan Calon Panitia Penerima Bantuan peralatan pelatihan kerja Lembaga ……………, Kejuruan…………… Yth, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I. di - Jakarta Memperhatikan pelatihan kerja mendapat

Petunjuk

Pelaksanaan

Bantuan

peralatan

tahun 2017, bila lembaga kami nantinya ditetapkan

bantuan

peralatan

pelatihan

kerja,

bersama

ini

kami

mengusulkan calon panitia penerima bantuan peralatan pelatihan kerja sebagai berikut: 1.

Ketua Panitia

:

(Ketua Lembaga)

(No. Handphone)

2.

Sekretaris Panitia

:

(Pengurus Lembaga)

(No. Handphone)

3.

Anggota Panitia

:

(Pengurus Lembaga)

(No. Handphone)

Demikian surat usulan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pimpinan Lembaga --ttd-stempel (Nama Lengkap dan Jelas)

32


Format 3

--CONTOH-Kop Lembaga SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .............................................. Jabatan : .............................................. Bertindak atas nama

: (nama lembaga)

Alamat Lembaga

: ..............................................

Telp/Fax/e-mail

: ..............................................

Dengan ini menyatakan bahwa bila kami mendapat bantuan peralatan pelatihan kerja dari Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2017 : 1. Kami sanggup mengoptimalkan, memelihara, menjaga dan tidak memperjualbelikan bantuan peralatan pelatihan kerja; 2. Kami bersedia untuk di relokasi atau pengambilalihan peralatan pelatihan yang telah diterima lembaga kami kepada lembaga lainnya, apabila ditemukan penyalahgunaan bantuan peralatan pelatihan kerja selain untuk pelatihan; 3. Kesanggupan untuk melatih ………… orang/tahun dan melaporkan hasil pelatihan melalui email [email protected] (mengacu pada format 14 sebagaimana tercantum dalam lampiran). Demikian surat pernyataan kesadaran dan tanggung jawab.

ini

kami

buat

dengan

penuh

Pimpinan Lembaga Materai 6000 --ttd-Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)


33

--CONTOH--

Format 4

STRUKTUR ORGANISASI

34


Format 5

--CONTOH--

DAFTAR INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN LEMBAGA .........................................................

NO.

NAMA

PENDIDIKAN

IJAZAH/ SERTFIKAT PELATIHAN

JABATAN

1.

Instruktur ……………

Terlampir

2.


Terlampir

3.


Terlampir

4.


Terlampir

Tenaga pelatihan …………… Tenaga pelatihan ……………

5. 6. 7.

Dst.

Dst.

Terlampir Terlampir

Dst.

…....................., ………………. 2017 Pimpinan Lembaga

--ttd-Stempel

(Nama Lengkap dan Jelas)


35

Format 6

--CONTOH-DAFTAR SARANA PELATIHAN

LEMBAGA .........................................................

NO. 1

NAMA RUANGAN

JUMLAH (UNIT)

KET.

Ruang kantor a. Kursi b. Meja c. dst ……………………..

2

Ruang praktek/workshop a. Komputer b. dst……………………..

3

Ruang Kelas a. Papan bilboard b. dst ……………………..

4

dst ....

........................, ………………. 2017 Pimpinan Lembaga --ttd— Stempel


36


Format 7

--CONTOH-DAFTAR PRASARANA PELATIHAN

LEMBAGA .........................................................

NO.

GEDUNG

1

Ruang kantor

2

Ruang praktek/workshop

LUAS (m2)

JUMLAH (UNIT)

KET.

a. …………………….. b. …………………….. 3

Ruang Kelas a. …………………….. b. ……………………..

4

dst ....

5

Kapasitas Daya Listrik: .................... Watt


--ttd-Stempel



37

Format 8 ALUR PENGIRIMAN DOKUMEN PROPOSAL BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA MELALUI e-PROPOSAL (PROPOSAL ELEKTRONIK ) WEBSITE : binalembaga.kemnaker.go.id

3HQJDMXDQ%DQWXDQ 3HUDODWDQ

38


Format 9 SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA TAHUN 2017 COVER PROPOSAL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI SURAT PERMOHONAN BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA SURAT REKOMENDASI DINAS YANG MEMBIDANGI KETENAGAKERJAAN KABUPATEN/KOTA ATAU INSTANSI YANG BERWENANG A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD DAN TUJUAN C. SASARAN D. PROFIL LEMBAGA E. VISI DAN MISI LEMBAGA F.

PROGRAM PELATIHAN

G. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI TAHUN 2016 H. USULAN KEBUTUHAN PERALATAN I.

PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. 2.

Fotokopi Akte pendirian lembaga yang disahkan oleh Instansi yang berwenang; Fotokopi izin penyelenggaraan pelatihan dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota (khusus LPKS)/Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (khusus LSM yang bergerak di bidang pengembangan SDM);


39

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

40

Fotokopi Surat Keterangan Domisili LPKS/LSM/Yayasan/Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM dari kelurahan/desa setempat yang masih berlaku atau yang telah dilegalisir terbaru oleh kepala kelurahan/desa; Fotokopi KTP pimpinan lembaga pemohon disertai nomor telepon dan HP pimpinan; Surat usulan calon panitia pemeriksa dan penerima barang/ peralatan pelatihan; Surat Pernyataan LPK/LSM/Yayasan/Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM; Struktur Organisasi Lembaga ; Daftar Instruktur dan Tenaga Pelatihan; Daftar Sarana Pelatihan; Daftar Prasarana Pelatihan; Fotokopi ijazah dan atau sertifikat pelatihan instruktur dan tenaga pelatihan; Foto sarana dan prasarana minimum : nama lembaga, ruang kantor, ruang belajar (workshop) dan peralatan yang dimiliki; Fotokopi sertifikat akreditasi dari LA-LPK (bila ada).


Format 10

--CONTOH-HALAMAN MUKA (COVER ) PROPOSAL

Dicetak melalui website http://binalembaga.kemnaker.go.id

PROPOSAL BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA TAHUN 2017 NO. ID PROPOSAL : .........................(No. Otomatis dari website)

a. Nama Lembaga

: ...............................

b. Nama Pimpinan

: ...............................

c. Nomor VIN * d. Alamat Lembaga Kabupaten/Kota

: ............................... : ............................... : ............................... : ...............................

Propinsi Contact Person (Telp/Hp) e. Usulan Kebutuhan Peralatan

: ............................... : ............................... : ...............................

Untuk Kejuruan

*VIN : Vocational Training Identification Number * Profil lembaga yang dicetak melalui website agar dilampirkan


41

--CONTOH--

Format 11

Kop Lembaga SURAT PERMOHONAN HIBAH Nomor Lampiran Hal

: : : Permohonan Hibah BMN

Yth, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I. di - Jakarta Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan optimalisasi barang milik negara yang pengadaannya bersumber dana DIPA Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan tahun anggaran 2017 melalui program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, dengan ini kami mohon kiranya Barang Milik Negara dimaksud dapat dihibahkan kepada ....….(nama lembaga) sebagaimana daftar barang terlampir. Untuk selanjutnya kewenangan pengelolaan aset yang dihibahkan tersebut akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut: 1. Surat kesediaan menerima hibah; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tak bersyarat; 3. Naskah hibah; dan 4. Berita acara serah terima hibah BMN. Dalam hal Lembaga Pemohon mendapatkan Bantuan peralatan pelatihan kerja Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih …....................., ………………. 2017 Pimpinan Lembaga --ttd-Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)

42


--CONTOH--

Format 11.a

Kop Lembaga SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA HIBAH NOMOR : ....................................................................... Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

NIP

:

Pangkat/Gol

:

Jabatan

:

Unit Organisasi : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga ……. (nama lembaga) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami bersedia menerima hibah, mengelola dan memanfaatkan barang milik negara yang diperoleh dari DIPA Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tahun Anggaran 2017 pada Lembaga ……….. (nama lembaga) dengan sebaik -baiknya sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. …....................., ………………. 2017

Pimpinan Lembaga --ttd-Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)


43

Format 11.b

--CONTOH-Kop Lembaga

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK TAK BERSYARAT Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami bertanggung jawab mutlak tak bersyarat atas kebenaran administrasi dan fisik Barang Milik Negara yang berasal dari dana DIPA Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker tahun anggaran 2017, yang akan dihibahkan kepada Lembaga ……. (nama lembaga) (daftar BMN terlampir) Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tak Bersyarat ini kami buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya


Materei 6000 --ttd-Stempel


44


Format 11.c NASKAH PERJANJIAN HIBAH ANTARA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DENGAN LEMBAGA ……….. (NAMA LEMBAGA) Nomor BA. /LATTAS/ /2017 Nomor BA. (Nomor Lembaga) TENTANG HIBAH BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KEPADA LEMBAGA …………..(NAMA LEMBAGA) Pada hari ini……………… tanggal……………………. bulan………………………. tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini: 1.

Nama NIP Jabatan Produktivitas

: : :

Drs. Bambang Satrio Lelono, MA 19620705 198803 1 002 Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU selaku Pengguna Barang.

2.

Nama NIP Jabatan

: : :

Pimpinan lembaga ……….(nama lembaga)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga ……… (nama lembaga), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA selaku Pengguna Barang Baru. Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK Dengan berdasarkan dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:


45

1.

Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor ........................... tanggal ....................... hal Usul Hibah Barang Milik Negara;

2.

Surat Kepala Kantor Pelayanaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ........................... Nomor : .................................................... tanggal ........................... hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Bantuan peralatan pelatihan kerja pada Kementerian Ketenagakerjaan.

3.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor ................................ tentang Penetapan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Bantuan peralatan pelatihan kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas kepada Lembaga ………………….(nama lembaga)

PARA PIHAK sepakat menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 1 PIHAK KESATU menghibahkan kepada PIHAK KEDUA berupa Peralatan yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK HIBAH. Pasal 2 Hibah ini bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pelatihan di lembaga …………..(nama lembaga) Pasal 3 Jumlah barang yang dihibahkan sebagaimana lampiran naskah perjanjian hibah yang merupakan bagian yang tidak tak terpisahkan dari Naskah Pejanjian Hibah ini. Pasal 4 PIHAK KESATU menerangkan bahwa sumber hibah adalah barang milik negara yang berasal dari Bantuan peralatan pelatihan kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, dan saat ini telah dipergunakan oleh lembaga ……..(nama lembaga)

46


Pasal 5 Status kepemilikan aset berpindah dari semula barang milik negara pada Kementerian Ketenagakerjaan menjadi barang milik lembaga ……..(nama lembaga) Pasal 6 PIHAK KESATU dapat melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah oleh PIHAK KEDUA untuk menjamin difungsikannya aset sesuai dengan permohonan hibah, baik berkala maupun sewaktuwaktu. Pasal 7 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

Mencatat OBJEK HIBAH dalam Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik lembaga.

Mempergunakan dan memelihara OBJEK HIBAH dengan baik.

Melaporkan pencatatan OBJEK HIBAH kepada PIHAK KESATU.

Tidak memindahtangankan OBJEK HIBAH kepada pihak lain.

Tidak melakukan pemanfaatan OBJEK HIBAH selain sesuai peruntukan hibah.

Mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 8

Naskah Perjanjian Hibah ini ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima Barang.

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang, PIHAK KEDUA melakukan penatausahaan OBJEK HIBAH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam Naskah Perjanjian Hibah ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan


47

secara musyawarah. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK dapat memilih cara penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasal 10

Segala ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku dan mengikat PARA PlHAK yang menandatangani.

Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu dan rangkap kedua masing-masing bermeterai cukup, dan dipegang oleh PARA PIHAK.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA Pimpinan LPKS/Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan ……………….

PIHAK KESATU Direktur Jenderal,

ttd Materei 600 Stempel ( Nama Lengkap dan Jelas )

48



Format 11.d

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) 52961311, Faks. (021) 52960456 Website: http://www.naker.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KEPADA LEMBAGA …………(NAMA LEMAGA) Nomor BA.

/LATTAS/

/2017

Nomor BA.

(nomor lembaga)015

Pada hari ini.................. tanggal.............. bulan............. tahun............., bertempat di Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini: 1.

Nama : Drs. Bambang Satrio Lelono, MA NIP : 19600521 198703 1 003 Jabatan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU selaku Pengguna Barang Lama.

2. Nama NIP Jabatan

: : :

Pimpinan………… (nama lembaga)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga ……….(nama lembaga), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA selaku Pengguna Barang Baru.


49

dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK KESATU, atas Barang Milik Negara dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp. ................. (.....................), sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini. 2. Penyerahan ini dilakukan dalam rangka pemindahtanganan BMN melalui hibah dari Pemerintah Pusat kepada masyarakat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemidahtanganan Barang Milik Negara. 3. Terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini maka seluruh hak dan kewajiban, tanggungjawab, dan kepemilikan, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 beralih dari PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA. 4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Demikian Berita Acara Serah Terima dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Pimpinan Lembaga

ini

dibuat

untuk

PIHAK KESATU Direktur Jenderal,

--ttd-Stempel Materei 6000 (Nama Lengkap dan Jelas)

50



Lampiran

: Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2017 Nomor : BA. /LATTAS/ /2017 Kejuruan :

NO

Nama dan Jenis Peralatan

............................

Kondisi Jumlah

Spesifikasi

Merk

Type

Baik

Keterangan

Rusak

1. 2. 3. 4. 5. Dst.

Pimpinan Lembaga --ttd-Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)


51

Format 12 CARA MENDAPATKAN PETUNJUK PELAKSANAAN MELALUI WEBSITE/ SITUS DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN

A. Alur Proses Regristrasi Mendapatkan VIN

52


B. Contoh Profil Lembaga Yang Sudah Teregistrasi VIN PROFIL LEMBAGA PELATIHAN KERJA A. IDENTITAS LEMBAGA A1. VIN

337220312

A2. NAMA LEMBAGA

LPK Bina Insani

A3. JENIS LEMBAGA

LPK SWASTA

A4. TAHUN BERDIRI

2008

A5. NAMA KEPALA

M. Zam Zami Ali, S.E., M.M.

A6. NO. HANDPHONE

Xxxxxxxxxxxxxxxx

A7. NO. KTP KEPALA

3313111204670005

A8. ALAMAT LEMBAGA

Jl. Sri Narendro No.2 Baron Gede, Panularan, Laweyan, Solo

A9. PROVINSI

JAWA TENGAH

A10. KABUPATEN / KOTA

KOTA SURAKARTA

A11. TELEPON

0271-716588

A12. EMAIL

[email protected]

A13. WEBSITE

www.solo.binainsani.com

C. IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA B1. NOMOR IJIN

SER.563.23/8.868/2014

B2. MASA BERLAKU IJIN S/D

05-12-2017

B3. INSTANSI PEMBERI IJIN

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

B4. NPWP LEMBAGA

211099973526000

D. AKREDITASI C1. STATUS C2. MASA BERLAKU

-

C3. TGL. SERTIFIKAT

30-11-1999

D. INSTRUKTUR DAN TENAGA KEPELATIHAN D1. JUMLAH TENAGA KEPELATIHAN

4 Orang.

D2. JUMLAH INSTRUKTUR

2 Orang.


53

D. KEJURUAN & PROGRAM PELATIHAN NO. E.1 E.2 E.3 E.4 E.5

SEKTOR

KEJURUAN

STANDAR KAPAS ITAS BAHASA BAHASA KOREA SKKNI 120 BAHASA BAHASA SKKNI 48 JEPANG BAHASA BAHASA STANDAR 9 MANDARIN LAIN BAHASA BAHASA STANDAR 15 INGGRIS LAIN TEKNOLOGI INFORMASI JARINGAN STANDAR 20 DAN KOMUNIKASI KOMPUTER LAIN

F. SARANA & PRASARANA F1. STATUS GEDUNG

SEWA

F2. LUAS AREA

500 M2

F3. DAYA LISTRIK PLN

3500 Watt.

F4. JUMLAH RUANG TEORI

4 Ruangan.

F5. JUMLAH RUANG PRAKTEK

1 Ruangan.

G. PESERTA PELATIHAN G1. PESERTA PELATIHAN TAHUN 2016

Orang.

G2. JUMLAH LULUSAN SEJAK LEMBAGA 1059 Orang. BERDIRI

54


TUK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK

Format 13

--CONTOH--

DATA PESERTA PELATIHAN BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 NAMA LEMBAGA

:

ALAMAT

:

VIN

:

NO

NAMA PESERTA

ALAMAT/

PELATIHAN KEJURUAN

TELPON

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. dst. Note:

Dikirim pada bulan akhir Juni dan Desember 2018. Email : [email protected] Fax : 021-52900925

…....................., ………………. 2017 Pimpinan Lembaga --ttd-Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)


55

PETUNJUK PENGAJUAN PROPOSAL PERALATAN PELATIHAN TAHUN 2017 MELALUI WEBSITE (ONLINE) www.lemsar.net

56


1. LPK mengakses website Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan dengan alamat : www.lemsar.net. 2. Pilih menu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. 3. Pilih Sub Menu LOGIN, seperti tampilan berikut ini:

4. Kemudian akan tampil kotak LOGIN.


57

5. Setelah itu, LPK dapat mengisi data USERNAME pada bagian atas dan PASSWORD pada bagian bawah. (Sesuai data yang dimasukkan pada saat Registrasi). 6. Jika belum memiliki akun (Username dan Password) maka LPK harus melakukan REGISTRASI terlebih dahulu untuk mendapatkan Nomor VIN (Vocational Identification Number). 7. Setelah berhasil masuk, maka akan tampil menu LPK Swasta. 8. Untuk mengajukan Bantuan Peralatan, maka LPK memilih menu BANTUAN PERALATAN. Setelah itu akan tampil FORMULIR PENGAJUAN PROPOSAL BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA seperti gambar di bawah ini :

9. Setelah formulir berhasil dikirim, maka akan tampil arsip proposal yang pernah dikirim oleh Lembaga Pelatihan Kerja. 10. LPK harus mengirimkan Dokumen Proposal Bantuan Peralatan Pelatihan secara langsung atau melalui pos dengan alamat : Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lantai VI Blok A, Jakarta Selatan 12950.

58


11. Halaman Muka (Cover) Proposal (Format 9 : Buku Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Peralatan) dicetak melalui link "CETAK COVER PROPOSAL" seperti gambar di bawah ini berdasarkan Kejuruan/Program Pelatihan yang diajukan.

12. Setelah klik pada link CETAK COVER PROPOSAL maka Data Cetak Cover Proposal Ditampilkan sesuai Kejuruan yang diajukan.


59

13. Setelah itu pilih menu PRINT, untuk melanjutkan pada proses pencetakan Cover Proposal.

60


14. Berikut ini adalah contoh Hasil Cetak Cover Proposal Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2017.


61

DATE : /

/

NOTES

DATE : /

/

NOTES

DATE : /

/

NOTES

KATA PENGANTAR. Jakarta, 13 Februari Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas,

Recommend Documents