PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN UNGGAS LOKAL DI PEDESAAN

KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN UNGGAS LOKAL DI PEDESAAN

DIREKTORAT BUDIDAYA TERNAK 2013

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Unggas Lokal Di Pedesaan

i

KATA PENGANTAR

Industri Perunggasan merupakan tulang punggung pembangunan peternakan. Kontribusi daging unggas terhadap produksi daging nasional semakin meningkat dari 20% pada tahun 70-an menjadi 65,27% (1.533 ribu ton) pada tahun 2010 dan di antaranya 13% (287,8 ribu ton) berasal dari unggas lokal. Pengembangan budidaya unggas di pedesaan (Village Poultry Farming) merupakan salah satu upaya yang dijalankan oleh Pemerintah dalam mengembangkan usaha peternakan unggas lokal, khususnya di pedesaan. Program ini di samping dapat mendukung peningkatan produksi juga diharapkan dapat mengatasi keadaan rawan gizi pada masyarakat pedesaan, membantu membangun kembali industri unggas lokal milik rakyat, mempercepat pengembangan plasma nutfah Indonesia serta membantu masyarakat untuk menjadi mandiri dan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Pedoman Pelaksanaan ini merupakan acuan kegiatan guna mendukung kelancaran operasionalisasi di daerah. Hal ini penting dicermati agar tujuan dan sasaran pengembangan VPF dapat tercapai. Oleh karenanya diperlukan optimalisasi peran pendampingan dari Daerah termasuk kompetensi dan dedikasi para pendamping agar masyarakat di lokasi VPF dapat menerima manfaat dari adanya fasilitasi Pemerintah.

Jakarta,

Januari 2013

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Ir. Syukur Iwantoro MS, MBA NIP. 19590530 198403 1 001


ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................. ii DAFTAR ISI.............................................................................................. iii DAFTAR TABEL ...................................................................................... iv DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... v I.

PENDAHULUAN............................................................................ A. Latar Belakang ......................................................................... B. Tujuan dan Sasaran ................................................................ C. Ruang Lingkup......................................................................... D. Dasar Pelaksanaan Kegiatan .................................................. E. Jadwal Pelaksanaan ................................................................ F. Pengertian ...............................................................................

1 1 3 4 4 4 5

II.

ORGANISASI PELAKSANA ......................................................... A. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.......... B. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi ................ C. Dinas Peternakan dan Kesehatan Kab./Kota .......................... D. Kelompok .................................................................................

7 7 7 8 9

III.

PELAKSANAAN ............................................................................ 10 A. Sosialisasi ............................................................................... 10 B Seleksi ..................................................................................... 10 1. Kriteria Lokasi ...................................................................... 10 2. Kriteria Kelompok ................................................................ 11 ...................... 12 C. Pengembangan Kawasan Agribisnis Unggas Lokal ................ 13

IV.

PENGADAAN SARANA PRODUKSI ............................................ 15 A. Sarana Produksi Pengembangan Unggas Lokal ..................... 15 B. Proses Pengadaan .................................................................. 16 C. Serah Terima/Distribusi Sapronak ........................................... 18

V.

PEMBINAAN.................................................................................. 19

VI.

INDIKATOR KEBERHASILAN ...................................................... 20

VII.

MONITORING DAN EVALUASI .................................................... 22 A. Monitoring dan Evaluasi .......................................................... 22 B. Pelaporan ................................................................................ 23

VIII.

PENUTUP ...................................................................................... 24

IX.

LAMPIRAN .................................................................................... 25


iii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1

Jadwal pelaksanaan kegiatan..............................................

9

Tabel 2

Proporsi penggunaan dana Pengembangan Budidaya Unggas Lokal di Pedesaan ..................................................

9


iv

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1

Surat Perjanjian Kerjasama .........................................

24

Lampiran 2

Berita Acara Penitipan Barang .....................................

29

Lampiran 3

Berita Acara Serah Terima Barang ...............................

30

Lampiran 4

Laporan Perkembangan Kegiatan Budidaya unggas di Pedesaan (Village Poultry Farming / VPF) 2013..........


31

v

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Unggas lokal (ayam lokal dan itik) merupakan salah satu komoditas yang berperan cukup besar dalam penyediaan protein hewani, serta mendukung perekonomian masyarakat di pedesaan. Dilihat dari data total rumah tangga pertanian sebesar 52,9 juta RTP, sebesar 60,9% merupakan rumah tangga peternakan, dimana 65,7% merupakan rumah tangga yang melakukan kegiatan budidaya unggas (1,5% ayam ras, 98,5% ayam buras dan itik). Budidaya unggas lokal yang dilakukan para peternak di pedesaan belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan konsep Good Farming Practice

(GFP).

Tingkat konsumsi protein masyarakat Indonesia tahun 2011 mencapai 56,25 gram/kapita/hari yang terdiri dari protein nabati sebesar 40,04 gram dan protein hewani sebesar 16,21 gram. Konsumsi protein hewani dari pangan asal ternak sebesar 7,17 gram/kapita/hari yang meliputi daging 3.92 gram, telur 2,15 gram, susu 1,10 gram. Kontribusi daging unggas terhadap daging nasional terus meningkat dari 20% pada tahun 70-an menjadi 67,1% pada tahun 2010 dan di antaranya 13% berasal dari unggas lokal. Tingkat konsumsi ini diproyeksikan akan semakin meningkat dengan meningkatnya populasi penduduk Indonesia, peningkatan pendapatan, urbanisasi, perubahan gaya hidup serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya protein hewani dalam meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Unggas merupakan salah satu sumber protein hewani yang mudah dan murah didapat. Kendala utama yang sering di hadapi peternak dalam meningkatkan


1

terutama penyakit

(AI) dan ND. Ketersediaan pakan baik

secara kuantitas dan kualitas yang baik dan dengan harga yang murah akan sangat dominan dalam mendorong perkembangan usaha unggas lokal. Sementara ketersedian bibit unggas lokal yang berkualitas dengan jumlah yang cukup juga merupakan kendala utama bagi pengembangan tersebut pemerintah telah mencanangkan Program Restrukturisasi produktivitas ternak unggas lokal melalui penataan kembali sistem usaha pada semua aspek baik aspek hulu (pembibitan, pakan), aspek on farm (budidaya) dan aspek hilir terkait dengan aktivitas pasca panen termasuk masalah transportasi dan pengolahan. Melihat potensi dan peran unggas lokal (ayam lokal dan itik) yang cukup mudah didapat dengan harga yang terjangkau di samping sebagai penyedia lapangan pekerjaan di pedesaan, maka pengembangan unggas lokal sudah selayaknya menjadi perhatian pemerintah. Pengembangan unggas lokal yang dilakukan secara terintegrasi/terpadu dalam suatu wilayah/kawasan merupakan salah satu pilihan agar usaha dibidang dilakukan secara tersistem sehingga dalam satu kawasan terdapat kegiatan pada aspek hulu, on farm dan hilir yang merupakan sub sistem dari sistem usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan skala usaha kelompok menjadi skala usaha yang ekonomis. Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2010 mengamatkan bahwa usaha budidaya dan pembibitan ayam lokal hanya diperuntukan bagi golongan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Oleh karena itu Pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan pembina masih akan berperan terhadap pengembangan usaha budidaya unggas lokal melalui pemberdayaan kelompok-kelompok peternak di pedesaan. Peran


2

Pemerintah lebih diarahkan kepada penciptaan situasi yang kondusif bagi pengembangan usaha budidaya unggas lokal di pedesaan. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, menggali dan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya lokal yang tersedia serta menghargai kebijakan lokal yang beragam pada masyarakat pedesaan di Indonesia. B.

Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Kegiatan

(VPF) bertujuan :

a. Mengembangkan usaha budidaya unggas lokal di pedesaan, pada wilayah yang berpotensi; b. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas unggas lokal; c. Memperkuat kelembagaan kelompok-kelompok unggas lokal di pedesaan; d. Mengoptimalkan penerapan GFP, sebagai upaya meningkatnya

2.Sasaran Sasaran yang ingin dicapai yaitu : a. Berkembangnya usaha budidaya unggas lokal di pedesaan; b. Meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas unggas lokal; c. Menguatnya kelembagaan kelompok-kelompok unggas lokal di pedesaan. C.

Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk pelaksanaan pengembangan budidaya unggas di pedesaan ini meliputi ; Pengorganisaan, Pelaksanaan kegiatan, Pengadaan sarana produksi, Pembinaan, Indikator keberhasilan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.


3

D.

Dasar Pelaksanaan Kegiatan a. Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2011 – 2014. b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tahun 2013.

E.

Jadwal Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya Unggas Lokal di Pedesaan Tahun 2013, sebagai berikut: Tabel -1: Jadwal pelaksanaan kegiatan

NO 1 2 3 4 5 6 7 F.

KEGIATAN

J

BULAN F M A M J J A S O N D

Persiapan Koordinasi dan Sosialisai Pelaksanaan CP/CL Penetapan Kelompok Terpilih Pengadaan Barang Monitoring dan Pembinaan Pelaporan Pengertian a. Village Poultry Farming (VPF) : Budidaya Unggas Pedesaan adalah usaha budidaya unggas lokal (ayam lokal dan itik) yang dilakukan secara berkelompok dengan mengaplikasikan Good Farming Practice (GFP) pada satu wilayah pengembangan unggas di pedesaan.


4

b. Good Farming Practice (GFP) : Budidaya Ternak yang Baik, dalam pedoman ini dimaksudkan sebagai cara budidaya ternak ayam buras atau itik yang baik berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. c. Budidaya Unggas : Adalah semua kegiatan /proses produksi yang dilakukan untuk memproduksi hasil-hasil ternak unggas sesuai dengan tujuannya. d. Unggas Lokal : Adalah ayam bukan ras/ ayam kampung/ayam lokal maupun itik lokal yang berasal dari ayam/itik asli Indonesia yang telah didomestikasi untuk tujuan produksi telur dan daging. e. Unggas Lokal Unggul Berkualitas: Adalah unggas lokal ayam atau itik yang memiliki keunggulan baik berasal dari ternak asli maupun dari hasil persilangan dan telah dilepas baik secara ekonomis maupun teknis sebagai Galur atau Rumpun yang dihasilkan oleh pembibit (breeder) yang telah terdaftar dan dibina oleh Dinas Peternakan. f. Pakan : Adalah campuran dari beberapa bahan pakan, baik yang sudah maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis dan umur ternak. g. Vaksin : Adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan prosedur tertentu, digunakan untuk merangsang pembentukan zat kekebalan tubuh, sehingga tubuh dapat menahan serangan penyakit.


5

h. Vaksinasi : Adalah memberikan vaksin atau bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan prosedur tertentu kepada ternak, untuk merangsang pembentukan zat kekebalan tubuh, sehingga tubuh dapat menahan serangan penyakit i. Kelompok Usaha : Adalah kumpulan beberapa orang yang mempunyai usaha sejenis untuk mencapai tujuan yang sama j. Pemberdayaan : Adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan, didorong untuk menjadi mandiri melalui usaha-usaha yang dilakukan sendiri dengan potensi dan kemampuan sendiri dan difasilitasi pihak luar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. k. Pendampingan : Adalah salah satu bentuk fasilitasi Pemerintah atau pihak lain kepada masyarakat dalam menjalankan usaha budidaya yang lebih baik (better farming) untuk meningkatkan taraf kehidupannya (better living).


6

BAB II ORGANISASI PELAKSANA

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kelompok dengan komoditi yang dikembangkan ternak unggas lokal, dibentuk Tim Pelaksana baik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian maupun di masing-masing Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi dan Kabupaten/Kota, dengan tugas dan peran masing-masing sebagai berikut: A.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tugas dan Peran sebagai berikut: 1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan pengembangan budidaya unggas lokal di pedesaan; 2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan; 3. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi; 4. Melaporkan kinerja pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B.

Dinas Membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Tugas dan peran sebagai berikut: 1. Pedoman Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya Unggas Lokal di Pedesaan (VPF) diharapkan selanjutnya dijabarkan kedalam Petunjuk Pelaksanaan untuk mengakomodir

aspek-aspek yang

spesifik di daerah; 2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Kabupaten/Kota dalam


7

rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Melaksanakan verifikasi kelompok sasaran; 4. Menetapkan kelompok pelaksana kegiatan melalui SK Kepala Dinas; 5. Menetapkan kriteria/persyaratan teknis ; 6. Membentuk tim pembina kegiatan, tim pegadaan dan tim penerima barang; 7. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota; 8. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. C.

Dinas Membidangi Peternakan Kabupaten/Kota Tugas dan peran sebagai berikut : 1. Memberikan rekomendasi terhadap usulan kelompok ternak calon pelaksana pengembangan budidaya unggas lokal di pedesaan ; 2. Melakukan seleksi kelompok sasaran (CP/CL) ; 3. Mengusulkan calon kelompok ternak pelaksana budidaya unggas lokal di pedesaan kepada Dinas Provinsi; 4. Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada kelompok agar dapat menjalankan usaha agribisnis peternakan dengan mengacu pada Good Farming Practices (GFP); 5. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di lapangan; 6. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Budidaya Ternak.


8

D.

Kelompok Tugas dan peran sebagai berikut: 1. Mengajukan proposal permohonan kegiatan pengembangan budidaya unggas lokal kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi melalui Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota; 2. Melaksanakan kegiatan pengembagan budidaya unggas lokal sesuai dengan pedoman; 3. Mengelola dan memanfaatkan sarana produksi untuk pengembangan budidaya unggas lokal di pedesaan; 4. Melaksanakan usaha budidaya ternak unggas lokal di pedesaan dengan mengacu pada good farming practices (GFP); 5. Meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan kelompok melalui peningkatan populasi ternak unggas lokal; 6. Menerima saran/rekomendasi teknis, kewirausahaan dan manajemen usaha dari petugas pendamping, Penyuluh Pertanian, Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Kabupaten Kota, BPTP, Perguruan Tinggi dan pihak yang berkompeten lainnya; 7. Melakukan pencatatan perkembangan usaha budidaya unggas lokal di pedesaan; 8. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan budidaya unggas lokal dipedesaan secara berkala kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota.


9

BAB III PELAKSANAAN Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya Unggas Lokal di Pedesaan sebagai berikut : A.

Sosialisasi Sosialisasi kegiatan pengembangan budidaya unggas lokal di pedesaan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan populasi, produksi dan motivasi kelompok dalam pengembangan usaha termasuk sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Tim pembina di tingkat Pusat dan Provinsi serta Tim Teknis Kabupaten/Kota.

B.

Seleksi Kelompok Tani Ternak yang mengajukan proposal dan mendapat rekomendasi dari kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota dan memenuhi persyaratan lokasi dan kelompok dapat diproses untuk mengikuti seleksi. 1. Kriteria Lokasi a. Kondisi agroekosistem, sesuai untuk pengembangan ternak unggas lokal; b. Daerah/lokasi pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal berada pada kawasan produksi atau yang diarahkan untuk pengembangan kawasan produksi ternak unggas lokal c. Mempunyai potensi untuk dikembangkan, dilihat dari aspek teknis, sosial dan ekonomi masyarakat setempat d. Lokasi dan sekitarnya bukan daerah endemis. 2. Kriteria Kelompok a. Kelompok merupakan kelompok peternak unggas lokal yang sudah menjalankan usaha budidaya unggas lokal atau kelompok baru yang


10

memiliki sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) untuk pengembangan usaha budidaya ternak unggas lokal serta terdaftar pada dinas yang membidangi peternakan setempat. Khusus untuk kelompok baru harus sudah menyiapkan kandang secara swadaya; a. Kelompok diprioritaskan pada kelompok peternak unggas lokal yang sudah menyampaikan proposal yang sesuai dengan tujuan kegiatan dan direkomendasikan oleh dinas setempat; b. Kelompok harus melakukan kerjasama antar kelompok dalam suatu kawasan sehingga terjalin kerja sama antar subsistem secara terintegrasi; c. Mempunyai lahan/sarana untuk pengembangan usaha budidaya ternak unggas lokal; d. Mempunyai struktur organisasi yang jelas (Identitas kelompok, pengurus dan anggota); e. Pengurus dan anggota kelompok profesinya adalah petani peternak; f. Bersedia mengikuti aturan dan bimbingan yang ditetapkan oleh Tim Teknis/Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/Kota. 3. Seleksi, Verifikasi dan Penetapan Kelompok a. Berdasarkan proposal yang masuk dari kelompok selanjutnya dilakukan seleksi melalui CP/CL oleh tim teknis Kabupaten/Kota. Hasil seleksi CP/CL direkomendasikan oleh kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/ Kota ke Provinsi sebagai usulan calon kelompok pelaksana kegiatan pengembangan unggas lokal di pedesaan; b. Berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota selanjutnya dinas provinsi

Dinas Provinsi untuk ditetapkan sebagai kelompok pelaksana kegiatan;


11

d. Penetapan kelompok dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi sebagai kelompok pelaksana kegiatan pengembangan budidaya unggas lokal tahun 2013. C.

Pengembangan Budidaya Unggas Lokal di Pedesaan Pengembangan budidaya unggas lokal di pedesaan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok peternak diarahkan untuk menjadi unit usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak, disamping menumbuhkan dan memperkuat sentra-sentra unggas lokal. Sejalan dengan tujuan kegiatan pengembangan budidaya unggas lokal dilakukan dalam bentuk usaha budidaya yang produktif seperti pembesaran untuk menghasilkan produksi daging atau pemeliharaan untuk produksi telur. Disamping itu kelompok juga harus mulai mempersiapkan sumber input khususnya ternak yaitu dengan melakukan pengembangbiakan unggas lokal unggul yang berkualitas. Untuk

mengembangkan

usaha

budidaya

produktif

baik

untuk

menghasilkan telur dan daging fasilitasi yang di berikan dapat berupa pengadaan ternak siap telur untuk pullet atau pengadaan anak ayam untuk pembesaran, pakan ternak, vaksin dan obat-obatan, bahan dan peralatan biosekuriti. Usaha pengembangbiakan dalam rangka meningkatkan populasi ternak milik kelompok dan menjadikan kelompok mandiri dari ketergantungan kepada pihak lain dalam pengadaan ternak disamping itu kegiatan ini nantinya akan menghasilkan replacement stock ternak unggas lokal unggul berkualitas. Untuk itu fasilitasi ternak harus benar-benar ternak unggas lokal unggul yang berkualitas dalam bentuk DOC atau DOD, disamping pakan ternak, vaksin dan obat-obatan, bahan dan peralatan biosekuriti.


12

Agar usaha budidaya unggas lokal di pedesaan yang dilaksanakan oleh kelompok dapat berjalan dengan lancar serta di dalam membangun dinamika kelompok perlu diatur proporsi usaha budidaya produktif dan usaha pengembangbiakan. Fasilitasi sarana produksi untuk usaha budidaya produktif sebesar 58% dari alokasi anggaran yang disediakan yang digunakan untuk pembelian unggas lokal (pullet atau DOC/DOD) dan pakan konsentrat. Untuk usaha pengembangbiakan sebesar 21% dari alokasi anggaran yang disediakan untuk pengadaan DOC/DOD unggas lokal unggul yang berkualitas dan pakan konsentrat. Disamping itu untuk kelancaran usaha perlu ditunjang dengan sarana agroinput penunjang sebesar 21% dari alokasi anggaran disediakan untuk pengadaan obat dan vaksin, bahan dan alat biosekuriti, peralatan kandang, serta mesin tetas. Rincian alokasi penggunaan dana dapat dilihat pada Tabel 2.


13

BAB IV PENGADAAN SARANA PRODUKSI Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalokasikan kegiatan melalui

APBN untuk pengembangan budidaya

unggas lokal di pedesaan yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi di dinas yang melaksanakan fungsi peternakan di tingkat Provinsi. A.

Sarana Produksi Pengembangan Unggas Lokal Dalam rangka memperkuat pengembangan usaha budidaya unggas lokal dipedesaan dilakukan melalui penguatan sarana usaha yang meliputi pengadaan ternak unggas, peralatan kandang, pengadaan pakan, vaksin dan obat-obatan serta bahan dan alat biosekuriti. Tabel – 2:

Proporsi Penggunaan Dana Pengembangan Budidaya Unggas Lokal di Pedesaan Tahun 2013

NO A.

B.

C.

JENIS KEGIATAN USAHA PRODUKTIF*) 1. - Pembelian Pullet

VOLUME 600 - 750 ekor

- Pembelian DOC/DOD

6.500 - 7.500 ekor

2. Pakan Konsentrat PENGEMBANGBIAKAN 1. Pembelian DOC/DOD unggas lokal unggul berkualitas

4.000 – 5.000 Kg

2. Pakan Konsentrat AGROINPUT PENUNJANG 1. Obat dan vaksin

PROPORSI % 58 % 66 % 34 % 21%

1.250 – 2.000 ekor

50%

2.000 - 3.500 Kg

50% 21%

1 paket

17%

1 paket

33%

3. Peralatan Kandang

1 paket

17%

4. Mesin Tetas

1 unit

33%

2. Bahan dan Alat Biosekuriti

Keterangan : *) Untuk usaha produktif pembelian ternak disesuaikan


14

dengan jenis usaha yang akan dikembangkan, dapat untuk pembelian Pullet untuk usaha produksi telur atau DOC/DOD untuk usaha penggemukan

B.

Proses Pengadaan Proses pengadaan sarana produksi tersebut dilakukan melalui proses lelang yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor. 70 tahun 2012. Tahapan proses pengadaan meliputi : 1. Persiapan Agar proses kegiatan berjalan dengan lancar, efektif dan efisien pengadaan harus direncanakan dengan matang. Rencana pengadaan sarana produksi ini dituangkan dalam kerangka acuan kegiatan (KAK) yang di susun oleh tim teknis. Di dalam KAK di jelaskan tentang tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, waktu pelaksanaan, jenis dan jumlah barang, sfesifikasi teknis barang, besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dan waktu pelaksanaan. 2. Pembentukan Tim Pengadaan Mengacu kepada Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 bahwa pengadaan barang dilaksanakan oleh tim yang di bentuk oleh pimpinan unit organisasi (KPA). Dalam proses pengadaan barang yang harus dibentuk meliputi : tim pengadaan dan tim penerima hasil pekerjaan/ barang. a. Tim pengadaan. Pembentukkan tim pengadaan barang terdiri dari 3-5 orang yang barang dan jasa. Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang; 2) Menetapkan Dokumen pengadaan; 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;


15

4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah/Institusi

masing-

masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk. b. Tim Penerima Hasil Pekerjaan Pembentukkan tim disesuaikan dengan kebutuhan dan volume pekerjaan dengan diutamakan petugas yang menangani penata usaha barang disamping unsur teknis. Tugas tim penerima barang 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak 2) Menerima hasil pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan/ pengujian 3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 3. Proses Pengadaan Proses pangadaan barang dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik (LPSE) ataui

.

Tahapan pengadaan barang berdasarkan sistem LPSE sebagai berikut: a. Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS); b. Pengumuman lelang; c. Pemasukkan dokumen penawaran; d. Evaluasi dan penilaian dokumen; e. Penetapan dan pengumuman pemenang;


16

Dalam proses pengadaan, khsususnya untuk pengadaan pakan konsentrat yang relatif mudah berubah kualitasnya jika disimpan terlalu lama, maka perlu direncanakan dengan baik jadwal waktu pengadaannya disesuaikan dengan kebutuhan agar tetap diperoleh kualitas pakan konsentrat yang tetap terjaga kualitasnya. C.

Serah Terima/Distribusi Sapronak Pemberdayaan terhadap kelompok peternak terpilih dilakukan melalui fasilitasi dalam bentuk natura (sarana produksi peternakan) yang diserahkan

kepada

kelompok

untuk

selanjutnya

dikembangkan.

Penyerahan sarana produksi yang dilakukan oleh pihak Rekanan atas nama Pemerintah kepada kelompok dibuktikan dengan Berita Acara Penitipan Barang (BAPB) dari Kelompok. Selanjutnya pihak rekanan mengajukan penyelesaian pekerjaan kepada Pemerintah yang dilampiri dengan Berita Acara Penitipan Barang dari kelompok. Sebelum menerbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Tim Penerima wajib melakukan pengecekan terhadap kebenaran dan kesesuaian dari BAPB

Apabila dari hasil pengecekan barang sesuai dengan BAPB, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PPK atas nama pemerintah kepada Kelompok Peternak Terpilih sebagai pelaksana kegiatan pengembangan budidaya unggas lokal di pedesaan. Di dalam SPK di jelaskan tentang : para pihak yang melakukan perjanjian, waktu dan tempat, dasar pelaksanaan, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan, jumlah dan jenis barang, pengembangan usaha, sanksi, perselisihan, force major, dan lain-lain. Setelah penyerahan barang/sarana produksi peternakan kepada kelompok terpilih yang dituangkan dalam BAST, maka dalam waktu sesegera mungkin atau selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak BAST harus dilakukan penghibahan dari Dinas Provinsi kepada kelompok penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Unggas Lokal Di Pedesaan

17

BAB V PEMBINAAN Pembinaan bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya unggas lokal di pedesaan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pembinaan teknis yang meliputi aspek pengembangan usaha diarahkan dalam bentuk usaha pembesaran, pengembangbiakan, penetasan, atau kombinasi diantaranya, dan dapat dikembangkan sebagai usaha khusus maupun terintegrasi dengan usaha subsektor/ sektor lain. Untuk meningkatkan maju, baik dalam hal pengadaan, tatalaksana, maupun pemasaran. Pengembangan usaha budidaya ternak unggas lokal di daerah akan berhasil secara optimal apabila pemerintah daerah, swasta dan masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya. Pemerintah daerah harus mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat peternakan melalui peraturan dan kebijakan daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan, saluran irigasi, pasar, listrik, serta alokasi dana yang memadai bagi kegiatan pendampingan kelompok. Kegiatan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan oleh petugas teknis di kabupaten/kota. Disamping itu pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam pembinaan lanjutan bagi kelompok peternak sasaran dalam bentuk supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.


18

BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN

Evaluasi keberhasilan terhadap implementasi kegiatan perlu dilakukan sebagai umpan balik penyempurnaan kegiatan dan akuntabilitas publik. Penilaian kegiatan ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain : 1. Aspek teknis a. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam sekitar lokasi kelompok, seperti: bibit ternak, limbah tanaman untuk pakan ternak, bahan pakan lokal; b. Rekayasa teknologi produksi yang diaplikasikan secara efektif dan efisien seperti: mesin tetas, obat-obatan, alat dan mesin dsb; c. Perkembangan jumlah populasi dan kepemilikan ternak; d. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak melalui peningkatan populasi dan berkurangnya resiko kematian terhadap populasi ternak di kelompok tersebut. 2. Aspek Kelembagaan a. Perkembangan jumlah anggota atau kelompok yang menerima manfaat; b. Perkembangan partisipasi kelompok/anggota dalam pengambilan keputusan; c. Mengakomodasi

aspirasi

anggota

kelompok

serta

masyarakat

sekitarnya; d. Meningkatnya kerjasama dengan stakeholder, seperti dalam pengadaan pakan dan lain-lain; e. Meningkatnya keterlibatan kelompok/anggota dalam menanggulangi resiko usaha; f. Kelompok mampu melakukan analisa, merencanakan dan memonitor sendiri kegiatan-kegiatan yang dilakukannya; g. Tidak ada lagi pendampingan secara rutin dari pemeritah (kelompok mandiri); h. Mengukuhkan dan memperkuat sistem dan usaha kelompok.


19

3. Aspek Usaha a.

Perkembangan permodalan kelompok, baik interal (dari usaha yang dilakukan oleh kelompok itu sendiri);

b.

Kemampuan kelompok untuk mengakses sumber pembiayaan modal usaha dari sumber eksternal (perbankan, investasi masyarakat dan kemitraan, dll);

c.

Meningkatnya kapasitas usaha dan peran masyarakat di sekitar kelompok dalam mengembangkan usaha, memanfaatkan peluang usaha, seperti usaha jasa, usaha pupuk kandang, usaha pembesaran karkas unggas, usaha simpan pinjam, dsb;

d.

Perkembangan peningkatan pendapatan anggota kelompok;

e.

Perkembangan usaha dan peningkatan skala usaha kepemilikan ternak;

f.

Perkembangan usaha agribisnis masyarakat di sekitar kelompok tersebut.


20

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A.

Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya unggas di pedesaan melalui penguatan sarana usaha, dimaksudkan untuk kemajuan usaha dan kelembagaannya, serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penguatan sarana usaha, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kelompok. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan tujuan

untuk

dihadapi pada masing-masing jenjang (pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kelompok) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terkoordinasi oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan. Sasaran pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang tersebut untuk mengetahui : 1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja 2. Permasalahan/potensi masalah yang dihadapi di tingkat kelompok, kabupaten/kota dan provinsi. 3. Memberikan solusi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya unggas lokal di pedesaan. Hasil monitoring dan evaluasi diformulasikan dalam bentuk laporan, merupakan data dan informasi untuk bahan koreksi pelaksanaan kegiatan, dan untuk perbaikan sistem pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan kelompok di masa yang akan datang.


21

B.

Pelaporan Pelaporan sangat diperlukan untuk mengetahui kemajuan pengembangan kinerja usaha kelompok di lapangan. Untuk itu perlu ditetapkan mekanisme sistem pelaporan sebagai berikut : 1. Kelompok wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi 2. Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari kelompok pelaksana kegiatan untuk disampaikan ke Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi setiap bulan dengan ditembuskan ke Direktur

Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Budidaya Ternak. 3. Dinas yang membidangi fungsi peternakan Propinsi melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari Kabupaten/Kota dan selanjutnya setiap triwulan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Budidaya Ternak.


22

BAB VIII PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Unggas Lokal Di Pedesaan ini disusun untuk dipedomani oleh pelaksana baik ditingkat pusat maupun daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan di lapangan. Petunjuk pelaksanaan ini bilamana dipandang perlu dapat dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan oleh dinas provinsi. Diharapkan dengan adanya Pedoman pelaksanaan ini, semua pelaksana kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kelompok pelaksana serta stakeholder terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


23

Lampiran - 1 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : .................................... ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS........ PROVINSI/KAB/KOTA DENGAN KELOMPOK TANI TERNAK ............................ DESA ....................., KECAMATAN ..................., KABUPATEN .................. PROVINSI ....................................................................... TENTANG PENGEMBANGAN BUDIDAYA UNGGAS LOKAL DI PEDESAAN TAHUN 2013 Pada hari ini ............... tanggal ................. bulan ..................... tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kantor Dinas....Prov/Kab/Kota, Jalan ..........No. Prov...Kab/Kota...... kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

......................

: Pejabat Pembuat Komitmen Dinas ......Prov/ Kab/kota berdasarkan Keputusan No................. yang berkedudukan di Jalan ........... yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2.

………………

: Ketua Kelompok Tani Ternak…..dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Ternak……. yang berkedudukan di Desa/Kel………………… Kecamatan……………Kabupaten/ Kota… Provinsi……..….yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


24

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan Pengembangan Budidaya Unggas Lokal di Pedesaan Tahun 2013 kepada Kelompok, dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN 1. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 018-06.1.238776 tanggal 5 Desember 2012 3. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Unggas Lokal di Pedesaan Tahun 2013 4. Keputusan

Kepala

Dinas….Prov/Kab/Kota

Nomor…….tanggal…….

2013 tentang Penetapan Nama Kelompok dan lokasi Penerima Dana Pengembangan Budidaya Unggas Lokal di Pedesaan Tahun 2013. Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN PIHAK PERTAMAmenyerahkan kepada PIHAK KEDUAdan PIHAK KEDUAtelah setuju untuk menerima dan memanfaatkan sarana produksi Pengembangan Budidaya Unggas Lokal di Pedesaan Tahun 2013 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.


25

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN 1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dengan mengerahkan segala kemampuan, pengetahuan dan pengalamannya; 2. PIHAK PERTAMA berwenang mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; 3. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya unggas lokal di pedesaan kepada PIHAK PERTAMA, setiap bulan; 4. Dalam

melaksanakan

kegiatannya

PIHAK

KEDUA

berkewajiban

mengembangkan usahanya sesuai petunjuk pelaksanaan dan peraturan yang berlaku. Pasal 4 SANKSI Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan dan pemanfaatan sarana produksi Pengembangan Unggas Lokal di Pedesaan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak menarik dan mengalihkan sarana produksi yang diterima PIHAK KEDUA kepada pihak lain dan mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal. Pasal 5 PERSELISIHAN 1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat; 2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya Kepada

Pengadilan

Negeri

setempat,

sesuai

dengan

peraturan

perundangan yang berlaku;


26

3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak. Pasal 6 FORCE MAJEURE 1. Jika timbul keadaan memaksa ( kekuasaan

PIHAK

KEDUA

) yaitu hal-hal yang diluar

sehingga

mengakibatkan

tertundanya

pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas……Kab/Kota……Provinsi…….dalam waktu 4 X 24 jam; 2. Keadaan memaksa (

) yang dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah :

a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA; b. Peperangan; c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 7 LAIN-LAIN 1. Bea materai yang timbul akibat pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA; 2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; 3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Pasal 8 PENUTUP Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun


27

dan dibuat rangkap 2 (dua) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA Ketua Kelompok

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Dinas.......Prop/Kab/Kota......

.....................................

......................................... NIP..................................


28

Lampiran -2 BERITA ACARA PENITIPAN BARANG Pada hari ini ………..tanggal ………..bulan ……… tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat ………………….. telah dilakukan penitipan barang ………………….. antara : 1. N a m a Jabatan Alamat

: : :

………………(Pimpinan Perusahaan Penyedia Barang) ........................ ………………………………………………………

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. N a m a : ………………………. Jabatan : Ketua Kelompok…………………. Alamat : …………………………………………………… Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan sarana produksi .........................................(rincian terlampir) sesuai dengan SPK No. …………. tanggal ………………………….. kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA sarana produksi dimaksud dengan baik. Demikian berita acara penitipan barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA

………………………………(nama) Jabatan………………………….

PIHAK KEDUA

………………………………(nama) .......................................(ketua klp)


29

Lampiran -3 BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : ……………………………………….. Pekerjaan : Pengadaan Sarana Produksi.................................... Pada hari ini ………..tanggal ………..bulan ……… tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat ………………….. telah dilakukan serah terima ………………….. antara : 1. N a m a Jabatan Alamat

: : :

…………………… (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) ............................. ………………………………………………………

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. N a m a : …………………(Pimpinan Perusahaan Penyedia Barang ) Jabatan : ………………… Alamat : …………………………………………………… Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan sarana produksi .........................................(rincian terlampir) sesuai dengan SPK No. …………. tanggal ………………………….. kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA sarana produksi dimaksud dengan baik. Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

………………………………(nama) NIP………………………….

………………………………(nama) .......................................(Jabatan)


30

Lampiran - 4 Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Unggas Lokal Di Pedesaan

31

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN UNGGAS LOKAL DI PEDESAAN

Recommend Documents