LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN RESPONSIF GENDER TAHUN 2015
KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015
Kata Pengantar Pengarusutamaan gender telah menjadi satu strategi pemberdayaan masyarakat yang di dalamnya diharapkan adanya kesetaraan peran serta laki‐laki dan perempuan dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan, dalam konteks ini adalah usaha pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berkomitmen untuk selalu mendukung keberhasilan program‐program responsive gender yang berada dalam lingkup tugas pokok dan fungsinya secara berkesinambungan. Diantara usaha tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan responsive gender untuk memberikan nilai lebih pada pelaksanaan kegiatan tersebut dalam hal pemberdayaan dan penyeteraan gender, dengan tanpa mengabaikan kearifan lokal dan budaya setempat. Akhir kata, semoga pelaksanaan PUAP responsive gender dapat memberikan kontribusi lebih dalam usaha pengembangan pertanian di Indonesia dengan komitmen dan kerja keras bersama dari semua pihak terkait Jakarta, Desember 2015 Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Abdul Madjid
i
Daftar Isi Kata Pengantar .................................................................................................................... i Daftar Isi .............................................................................................................................. ii
Pendahuluan ............................................................................................................ 1 Dasar Hukum .................................................................................................................................. 3 Tujuan ............................................................................................................................................. 4 Ruang Lingkup ................................................................................................................................ 5
Kerangka Analisis Kegiatan Responsif Gender ......................................................... 6 Model Teknis Analisis Gender......................................................................................................... 6 Metode Analisis GAP (Gender Analysis Pathway) .......................................................................... 7
Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 2015 ............................. 14 Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis............................................................................................ 17 Pelaksanaan PUAP Tahun 2015................................................................................................... 24 Aspek Gender Pelaksanaan PUAP 2015 ...................................................................................... 26 Gapoktan Sadar, Kabupaten Malang ........................................................................................ 27 Gapoktan Sambirejo, Kabupaten Jombang ............................................................................... 32
Penutup ................................................................................................................. 38 Kesimpulan.................................................................................................................................... 38 Saran ............................................................................................................................................. 39
ii
Pendahuluan Kesulitan petani dalam mengakses modal masih diyakini sebagai salah satu faktor sulit berkembangnya usaha pertanian di kelas petani kecil. Di sisi lain, kurangnya modal memberikan ruang gerak yang sempit pada petani untuk mengusahakan transformasi usaha tani ke level yang lebih tinggi, yaitu pengolahan hasil pertanian, yang mampu memberikan nilai tambah pada usaha pertanian mereka. Kementerian Pertanian telah melaksanakan beberapa program terkait dengan peningkatan aksessibilitas petani terhadap modal, diantaranya adalah PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan), di bawah koordinasi
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
Mandiri
(PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat. Bantuan ini berbentuk uang tunai penyaluran dana PUAP 2015 kepada pelaku agribisnis melalui Gapoktan. Selain itu, PUAP memberikan pendampingan atas akses pasar dan teknologi, serta penguatan organisasi tani. Sebagai salah satu program strategis pemerintah yang diharapkan mampu
memberikan
solusi
permodalan
kepada
petani,
PUAP
selayaknya mampu menampung aspirasi laki-laki dan perempuan sepanjang proses pelaksanaannya, yaitu dari proses perencanaan, pelatihan, dan pengelolaan anggaran, hingga proses monitoring dan evaluasi.
1
Melalui kebijakan pemberdayaan petani tersebut, partisipasi dan peran serta petani (laki-laki dan perempuan) dalam pengembangan agribisnis perdesaan dapat semakin ditingkatkan dan dilakukan dalam setiap tahapan
kegiatan
sejak
perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan,
pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil, termasuk kelancaran pengembalian pinjaman,
sehingga petani (laki-laki dan perempuan)
mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan/pengembangan
agribisnis
perdesaan.
Atas
dasar
pengalaman dan informasi dari beberapa propinsi sebenarnya partisipasi petani yang sensitif gender dalam pengembangan agribisnis perdesaan cukup dapat diandalkan sepanjang petani (laki-laki dan perempuan) diberi kesempatan dan kepercayaan untuk ikut berperan serta
dalam
pembinaan serta bimbingan yang dilakukan secara terus menerus dari aparat pemerintah terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas UKM, Bappeda dan lembaga formal atau informal lain. Untuk melihat keikutsertaan masyarakat berdasarkan gender, perlu dilakukan pengumpulan data terkait kontribusi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan PUAP, baik itu di tingkat usaha tani, PMT, maupun badan/dinas pendamping pelaksanaan kegiatan. Pengumpulan Data Terpilah Pengarusutamaan Gender kegiatan PUAP ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi hal tersebut, sehingga sebisa mungkin dapat melihat
karakteristik
kontribusi
gender
dalam
lingkup
organisasi
maupun lingkup pelaksanaan kegiatan. Partisipasi dan aksesibilitas perempuan terhadap kegiatan pertanian di perdesaan dapat diukur dengan melakukan evaluasi dalam beberapa hal terakit dengan pemanfaatan dana PUAP tersebut. Dengan demikian,
2
perlu dilakukan evaluasi tentang pemanfaatan program PUAP apakah bias gender atau responsif gender. Jika perempuan ikut andil tidak hanya berpartisipasi dalam kegiatan agribisnis, tetapi dapat juga mengakses modal dan menggulirkannya dalam modal agribisnis serta turut
mengakses
memperoleh
teknologi,
manfaat
dari
pengambilan
kegiatan
PUAP
keputusan tersebut,
dan maka
juga dapat
digolongkan sebagai responsif gender. Tetapi jika perempuan hanya berpartisipasi dalam kegiatan agribisnis tetapi tidak ikut andil dalam mengakses modal PUAP, teknologi, pengambilan keputusan dan manfaat maka dapat digolongkan masih terjadi bias gender. Jika terjadi bias gender, maka perlu dicarikan solusi agar melalui sosialisasi, bagaimana suatu kegiatan menjadi responsif gender.
Dasar Hukum 1.
Undang-undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN).
2.
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
3.
Peraturan
Presiden
No.
5
Tahun
2010
Tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 4.
Peraturan Petunjuk
Menteri
Keuangan
Penyusunan
Dan
No.
93/PMK.02/2011
Penelaahan
Rencana
Tentang
Kerja
Dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
3
5.
Peraturan
Menteri
Negara
Pemberdayaan
Perempuan
Dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Strategi Nasional Sosial Budaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender 6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
7.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
Tujuan
Tujuan
kegiatan
Pengembangan
Usaha
Agribisnis
Perdesaan
yang
responsif gender adalah: 1. Meningkatkan pola pemberdayaan yang responsif gender dalam melaksanakan pengembangan usaha agribisnis perdesaan, mulai dari
perencanaan,
pelaksanaan
kegiatan,
serta
evaluasi
pelaksanaannya. 2. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran petani laki-laki dan perempuan dan Gapoktan penerima manfaat kegiatan tentang pentingnya penerapan kesetaraan gender dalam pelaksanaan PUAP. 3. Meningkatkan rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dari petani, baik laki-laki ataupun perempuan, dan Gapoktan dalam mengelola pembiayaan dari bantuan PUAP yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
4
Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang responsif gender yaitu: 1. Tahap Persiapan Sebelum
pelaksanaan
kegiatan
diterapkan
di
tingkat
petani,
dilaksanakan penentuan atau penetapan lokasi dan kelompok penerima manfaat
oleh
BPTP
dan
PMT
yang
membantu
mengidentifikasi
Gapoktan serta potensinya yang dinilai mampu dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan adalah: bantuan modal usaha Gabungan Kelompoktani dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran.
5
Kerangka Analisis Kegiatan Responsif Gender Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan,
akses
dan
kontrol
terhadap
sumber-sumber
daya
pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktorfaktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
Model Teknis Analisis Gender Ada beberapa model teknik analisis gender yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli, antara lain: 1. Model
Harvard,
dikembangkan
oleh
Harvard
Institute
for
International Development bekerjasama dengan Kantor Women in Development
(WID)-USAID.
Model
Harvard
didasarkan
pada
pendekatan efisiensi WID yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender paling awal. Model analisis Harvard lebih sesuai digunakan untuk perencanaan proyek, menyimpulkan data basis atau data dasar. 2. Model Moser, didasarkan pada pendapat bahwa perencanaan gender bersifat ‘teknis dan politis’, kerangka ini mengasumsikan adanya konflik dalam perencanaan dan proses transformasi serta mencirikan perencanaan sebagai suatu ‘debat’. Terdapat kelemahan dalam model ini yang tidak memperhitungkan kebutuhan strategis laki-laki.
6
3. Model SWOT, (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) dengan analisis manajemen dengan cara mengidentifikasi secara ‘internal’ mengenai kekuatan dan kelemahan dan secara ‘eksternal’ mengenai peluang dan ancaman. 4. Model PROBA (Problem Base Approach) yang dikembangkan atas kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, teknik ini sedikit berbeda dengan Gender Analysis Pathway. 5. Model GAP (Gender Analysis Pathway) atau Alur Kerja Analisis Gender (AKAG), adalah alat analisis gender yang dikembangkan oleh BAPPENAS yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek dan atau kegiatan pembangunan. Dari kelima model teknik analisis yang telah dikembangkan tersebut di atas disarankan untuk menggunakan teknik analisis gender dengan metode GenderAnalysis Pathway (GAP).
Metode Analisis GAP (Gender Analysis Pathway) Analisis GAP ini dimulai dengan menggunakan data pembuka wawasan yang dipilah menurut jenis kelamin (lelaki dan perempuan) dan data gender digunakan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan gender (gender issues). Dengan menggunakan GAP ini dapat diidentifikasi kesenjangan gender dan
permasalahan
gender
sekaligus
menyusun
rencana
kebijakan/program/kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.
7
Beberapa istilah yang harus dipahami dalam melakukan analisis, diantaranya: 1.
Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
2.
Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan
untuk
memperoleh
kesempatan
dan
hak-haknya
sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan
politik,
keamanan
ekonomi,
nasional,
dan
sosial
budaya,
kesamaan
dalam
pertahanan
dan
menikmati
hasil
pembangunan tersebut. 3.
Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
4.
Data Terpilah adalah nilai dari variabel-variabel yang sudah terpilah
antara
laki-laki
dan
perempuan
berdasarkan
topik
bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian. 5.
Data Kuantitatif adalah nilai variabel yang terukur.
6.
Data Kualitatif adalah nilai variabel yang tidak terukur dan sering disebut atribut.
7.
Responsif Gender adalah kebijakan/program/kegiatan yang sudah memperhitungkan laki-laki dan perempuan
8.
Perencanaan adalah suatu upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melalui pemilihan alternatif tindakan yang rasional.
8
9.
Perencanaan Kebijakan adalah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah,
dan
lembaga
negara
secara
menyeluruh
untuk
menyusun kebijakan jangka menengah (setiap lima tahun), atau jangka
pendek
(setiap
tahun)
yang
dibutuhkan
bagi
penyelenggaraan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah (provinsi,
kabupaten/kota)
berdasarkan
atau
mengacu
pada
Renstra. 10. Perencanaan Program adalah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah
dan
lembaga
negara
secara
menyeluruh
untuk
menyusun rencana kegiatan jangka menengah dan jangka pendek (setiap
tahun),
pemerintahan
yang
nasional
dibutuhkan dan
bagi
pemerintahan
penyelenggaraan daerah
(provinsi,
kabupaten/kota), berdasarkan atau mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan. 11. Perencanaan Kegiatan adalah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah
dan
lembaga
negara
secara
menyeluruh
untuk
menyusun rencana kegiatan jangka menengah dan jangka pendek (setiap
tahun),
pemerintahan
yang
nasional
dibutuhkan dan
bagi
pemerintahan
penyelenggaraan daerah
(provinsi,
kabupaten/kota), berdasarkan atau mengacu pada program yang telah ditetapkan. 12. Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. 13. Peran adalah keikutsertaan atau partisipasi seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan
9
14. Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. 15. Manfaat adalah kegunaan sumber yang dapat dinikmati secara optimal. 16. Netral Gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin. 17. Indikator adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan. GAP dibuat dengan menggunakan metodologi sederhana dengan delapan langkah yang harus dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: 1.
Tahap I: Analisis Kebijakan Responsif Gender; tahap ini diperlukan karena
secara
umum
kebijakan,
program
dan
kegiatan
pembangunan selama ini masih netral gender (didasarkan pada asumsi bahwa pembangunan memberikan manfaat dan berdampak sama kepada perempuan dan laki-laki) 2.
Tahap II: Formulasi Kebijakan yang responsif Gender;
3.
Tahap III: Rencana Aksi yang Responsif Gender
Langkah-langkah dalam Model GAP adalah sebagai berikut: 1.
Langkah-langkah pada tahap pertama Analisis Kebijakan Responsif Gender: a)
Mengidentifikasi
tujuan
kebijakan/program/kegiatan
dan
pembangunan
sasaran pertanian
yang
ada dari masing-masing unit sesuai tugas pokok dan fungsi. Apakah kebijakan/program/kegiatan telah dirumuskan dan ditetapkan untuk mewujudkan kesetaraan gender.
10
b)
Menyajikan data kuantitatif dan atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan. Apakah data yang ada mengungkapkan kesenjangan atau perbedaan yang cukup berarti antara perempuan dan laki-laki.
c)
Menganalisis
sumber
dan
atau
faktor-faktor
penyebab
terjadinya kesenjangan gender (gender gap); mencakup (a). akses
yang
sama
terhadap
sumber-sumber
daya
pembangunan sektor pertanian; (b). kontrol terhadap sumbersumber
daya
perempuan
pembangunan
dan
laki-laki
pertanian; dalam
(c).
partisipasi
berbagai
tahapan
pembangunan pertanian termasuk dalam proses pengambilan keputusan; (d). manfaat yang sama dari hasil pembangunan pertanian atau sumber daya pembangunan pertanian yang ada. d)
Mengidentifikasi
masalah-masalah
gender
(gender
issues)
berdasarkan keempat faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender dengan menjawab 5 W dan 1 H. Apa masalah-masalah gender yang diungkapkan oleh faktor-faktor kesenjangan gender; dimana terjadinya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki
dalam
kesenjangan
masyarakat
tersebut;
apakah
publik;
mengapa
terjadi
kebijakan/program/kegiatan
pembangunan sektor pertanian yang ada justru memperlebar kesenjangan, mempersempit kesenjangan atau tetap, dan apakah akar permasalahan. 2. Langkah-langkah pada tahap kedua Formulasi Kebijakan Yang Responsif Gender, yaitu:
11
a)
Merumuskan
kembali
pembangunan
pertanian
mempertimbangkan
kebijakan/program/kegiatan yang
hasil
reponsif
proses
gender.
analisis
Dengan
gender
yang
dilakukan pada langkah 1 sampai 4 tahap pertama, sehingga menghasilkan
kebijakan/program/kegiatan
pembangunan
yang responsif gender. b)
Mengidentifikasi indikator gender (gender indicator) dari setiap kebijakan/program/kegiatan
pembangunan
pertanian
dari
langkah e. 3. Langkah-langkah pada tahap ketiga Rencana Aksi Yang Responsif Gender: a)
Menyusun
Rencana
Aksi;
yang
didasarkan
pada
kebijakan/program/kegiatan pembangunan responsif gender dengan tujuan untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Seluruh rencana aksi yang disusun sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah responsif gender yang telah diidentifikasi dalam langkah 5. b)
Mengidentifikasi sasaran (secara kuantitatif dan atau kualitatif) bagi setiap rencana aksi butir 7. Hasil identifikasi memastikan bahwa dengan rencana aksi tersebut mengurangi dan atau menghapus kesenjangan gender.
c)
Pengukuran hasil dengan menggunakan data dasar dan indikator
yang
jelas.
Indikator
gender
diarahkan
untuk
meningkatkan peran pelaku usaha.
12
Secara ringkas dan skematis, alur kerja analisis gender secara umum dimulai dari identifikasi kebijakan responsif gender, formulasi, rencana aksi dan identifikasi sasaran serta pengukuran hasil disajikan pada Bagan-1 berikut.
13
Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 2015 Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program strategis Kementerian Pertanian untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. Dalam rangka mempercepat keberhasilan PUAP dilakukan berbagai upaya dan strategi pelaksanaan yang terpadu melalui pengembangan kegiatan ekonomi rakyat yang diprioritaskan pada penduduk miskin perdesaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan modal bagi petani, buruh tani dan rumah tangga tani, dan penguasaan teknologi produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan nilai tambah. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan atau lebih dikenal dengan PUAP adalah bantuan modal usaha Gabungan Kelompoktani dalam menumbuhkembangkan
usaha
agribisnis
sesuai
dengan
potensi
pertanian desa sasaran. Pola
dasar
penyaluran
PUAP dana
dirancang BLM
PUAP
untuk 2015
meningkatkan kepada
keberhasilan
Gapoktan
dalam
mengembangkan Usaha Produktif petani untuk mendukung swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk mencapai tujuan PUAP, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, PUAP difokuskan untuk mempercepat pengembangan usaha ekonomi produktif yang diusahakan petani di perdesaan. Pelaksanaan kegiatan PUAP Tahun 2015 diatur di dalam Peraturan Menteri
Pertanian
Republik
Indonesia
Nomor
14
06/Permentan/OT.140/2/2015
Tentang
Pedoman
Pengembangan
Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2015. Kriteria desa calon lokasi PUAP adalah: 1. Desa berbasis pertanian 2. Memiliki Gapoktan yang sudah aktif, dan 3. Desa belum pernah memperoleh dana BLM-PUAP Gapoktan calon penerima dana BLM PUAP 2015 harus berada pada desa calon lokasi PUAP yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola usaha agribisnis; 2. mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh petani; dan 3. pengurus Gapoktan adalah petani, bukan Kepala Desa/Lurah atau Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah. Gapoktan yang akan diusulkan sebagai calon penerima dana BLM PUAP 2015 diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala BPP/BP3K. Pada setiap desa calon lokasi PUAP, akan ditetapkan 1 (satu) Gapoktan penerima dana BLM PUAP 2015. Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) diarahkan pada peningkatan kemampuan Gapoktan dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan
agribisnis,
penguatan
kelompok
tani
menjadi
organisasi petani yang kuat dan mandiri Untuk pencapaian tujuan tersebut di atas, komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP, yaitu: 1) Keberadaan Gapoktan;
15
2) Keberadaan Penyuluh dan PMT sebagai pendamping; 3) Penyaluran
dana
BLM
kepada
petani
pemilik penggarap,
petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani; 4) Pembekalan pengetahuan tentang PUAP bagi pengurus Gapoktan dan lain-lain.
Indikator keberhasilan (Output) PUAP yaitu ditinjau dari: 1. htersalurkannya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP 2015 kepada miskin
petani,
buruh
tani
dan
rumah
tangga
tani
anggota Gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha
produktif pertanian; 2. terlaksananya
fasilitasi
penguatan
kapasitas
dan
kemampuan
sumber daya manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh dan PMT. Indikator keberhasilan (Outcome) PUAP yaitu: 1. meningkatnya dan mengelola baik
kemampuan bantuan
Gapoktan
modal
usaha
dalam untuk
memfasilitasi petani
anggota
petani pemilik penggarap, petani penggarap, buruh tani
maupun rumah tangga tani; 2. meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha; 3. meningkatnya aktivitas kegiatan usaha agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan. Indikator keberhasilan (Benefit) PUAP yaitu: 1. berkembangnya usaha agribisnis di perdesaan; 2. berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani di perdesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani;
16
3.
berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan.
Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan
sebagai
pelaksana
program
PUAP
diharapkan
dapat
menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi perdesaan dengan menumbuhkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai salah satu unit usaha yang dimiliki oleh Gapoktan. Sejalan dengan format penumbuhan Gapoktan menjadi kelembagaan tani di perdesaan, pada kelembagaan tersebut diharapkan agar mempunyai unit usaha otonom antara lain unit pengolahan dan pemasaran hasil, unit penyediaan saprodi, unit permodalan (rintisan simpan pinjam menjadi LKM-A) dan lainnya. Untuk itu Gapoktan PUAP harus dibina dan didorong dalam mengembangkan lembaga ekonomi yang difokuskan kepada kelembagaan keuangan mikro agribisnis sebagai salah satu unit usaha dalam Gapoktan untuk mengelola dan melayani pembiayaan usaha bagi petani sebagai anggota. Hal tersebut sejalan dengan mekanisme pelaksanaan program PUAP, yaitu pada Tahun pertama, dana PUAP dimanfaatkan oleh Gapoktan untuk membiayai usaha produktif sesuai dengan usulan anggota secara berjenjang melalui Rencana Usaha Anggota (RUA), Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Bersama (RUB). Dana penguatan modal usaha PUAP digulirkan Gapoktan kepada para anggota kelompok tani sebagai pinjaman sehingga pada Tahun kedua Gapoktan sudah dapat mengembangkan Usaha Simpan Pinjam (U-S/P). Gapoktan penerima dana BLM-PUAP diharapkan dapat menjaga perguliran/perputaran dana sampai
17
pada fase pembentukan Lembaga keuangan Mikro Agribinis (LKM-A) pada Tahun ketiga. LKM–A yang berhasil ditumbuh kembangkan oleh Gapoktan diharapkan
dapat
meningkatkan
akumulasi
modal
melalui
dana
keswadayaan yang dikumpulkan oleh anggota melalui tabungan maupun melalui saham anggota. Penumbuhan dan pengembangan LKM-A di dalam Gapoktan PUAP merupakan salah satu langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan
petani
mikro
dan
buruh
tani
yang
selama
ini
sulit
mendapatkan pelayanan keuangan melalui lembaga keuangan formal. Sebagai langkah pemberdayaan lebih lanjut dari Gapoktan PUAP menjadi LKM-A dimaksudkan untuk: (1) memberikan kepastian pelayanan serta kemudahan akses petani pada fasilitas pembiayaan; (2) prosedur yang sederhana dan cepat; (3) kedekatan lokasi pelayanan dengan tempat usaha petani; dan (4) Pengelola LKM-A sangat memahami karakterpetani sebagai nasabah. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Gapoktan PUAP untuk membentuk LKM-A yaitu : (1) Mempunyai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga LKM-A dan peraturan lainnya. (2) Pengelolaan LKM-A terpisah dari Gapoktan termasuk pembukuan dan laporannya (3) Mempunyai anggota yang terdaftar dan berusaha dibidang agribisnis (4) Memiliki kantor/tempat usahadan kelengkapan, antara lain papan nama LKM-A, stempel LKM-A.
18
(5) Mempunyai badan hukum koperasi simpan pinjam (paling lambat Januari 2015) dengan jenis kegiatan dibidang agribisnis. (6) Mempunyai Ijin Usaha simpan pinjam (paling lambat Januari 2015) dengan jenis kegiatan di bidang agribisnis Sesuai Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, khususnya pasal 4 maka pendirian Lembaga Keuangan Mikro paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Bentuk badan hukum, yang terdiri dari Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). b.
Permodalan 1. Koperasi Simpan Pinjam modal minimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). 2. Perseroan
Terbatas
(PT)
dalam
bentuk
perbankan
(Bank
Perkreditan Rakyat) modal minimal Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) jika kantor operasionalnya di ibukota kecamatan, sementara jika kantor operasionalnya di ibukota kabupaten/kota modal minimal Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). a. Perseroan Terbatas : Sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah kabupaten/kota atau Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan; b. Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh WNI dan/atau Koperasi; c. Kepemilikan setiap WNI atas saham Perseroan Terbatas paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).
19
c.
Mendapat Izin Usaha 1. Untuk LKM-A berbadan hukum koperasi simpan pinjam maka ijin usahanya dikeluarkan oleh menteri (dinas yang mengurusi koperasi). 2. Untuk
LKM-A
berbadan
hukum
PT
maka
ijin
usahanya
dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk memperoleh izin usaha LKM harus dipenuhi persyaratan paling sedikit mengenai: 1.
Susunan organisasi dan kepengurusan;
2.
Permodalan;
3.
Kepemilikan;
4.
Kelayakan rencana kerja.
Pemilihan badan hukum LKM-A disesuaikan hasil kesepakatan anggota Gapoktan. Sesuai karakteristik dari BUMP yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani melalui Gapoktan maka bentuk badan hukum yang sarankan untuk LKM-A yang melaksanakan prinsip simpan pinjam adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Diharapkan sebelum tanggal 8 Januari 2015 semua LKM maupun unit otonom simpan pinjam yang dimiliki Gapoktan PUAP harus sudah memiliki badan hukum dan memiliki ijin usaha. Dalam rangka mempercepat proses pengurusan badan hukum KSP, pengurus LKM-A Gapoktan PUAP dapat berkoordinasi dengan PMT, Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota dan Tim Pembina PUAP Provinsi serta instansi yang mengurusi perkoperasian. Dari tahun 2008 hingga 2015 telah disalurkan sebanyak 52.186 paket bantuan PUAP kepada Gapoktan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
20
Jumlah penerima manfaat variatif tiap tahunnya, dengan tren menurun pada selang waktu tersebut.
Gambar 1. Kegiatan PUAP Tahun 2008 – 2015
Dari sejumlah tersebut, sebanyak 3.898 Gapoktan telah membentuk LKMA pada tahun ketiga setelah menerima dana PUAP, atau sebesar 7,47%. LKMA ini dikategorikan menjadi lima, yaitu kriteria sangat baik (A), baik (B), sedang (C), cukup (D), dan kurang (E). Kategorisasi tersebut ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut (kriteria ditetapkan oleh Direktorat Pembiayaan dalam evaluasi PUAP-LKMA): Gapoktan Penerima PUAP Tahun 2008: 1. Sangat Baik (A)
: > Rp 190.000.000,-
2. Baik (B)
: Rp 181.000.000,- s.d. Rp 190.000.000,-
3. Sedang (C)
: Rp 171.000.000,- s.d. Rp 180.999.999,-
4. Cukup (D)
: Rp 161.000.000,- s.d. Rp 170.999.999,-
5. Kurang (E)
: ≤ Rp 160.000.000
Gapoktan Penerima PUAP Tahun 2009: 1. Sangat Baik (A)
: > Rp 172.000.000,-
2. Baik (B)
: Rp 165.000.000,- s.d. Rp 172.000.000,-
21
3. Sedang (C)
: Rp 157.000.000,- s.d. Rp 164.999.999,-
4. Cukup (D)
: Rp 149.000.000,- s.d. Rp 156.999.999,-
5. Kurang (E)
: ≤ Rp 148.000.000,-
Gapoktan Penerima PUAP Tahun 2010: 1. Sangat Baik (A)
: > Rp 154.000.000,-
2. Baik (B)
: Rp 149.000.000,- s.d. Rp 154.000.000,-
3. Sedang (C)
: Rp 143.000.000,- s.d. Rp 148.999.999,-
4. Cukup (D)
: Rp 137.000.000,- s.d. Rp 142.999.999,-
5. Kurang (E)
: ≤ Rp 136.000.000,-
Gapoktan Penerima PUAP Tahun 2011: 1. Sangat Baik (A)
: > Rp 136.000.000,-
2. Baik (B)
: Rp 133.000.000,- s.d. Rp 136.000.000,-
3. Sedang (C)
: Rp 129.000.000,- s.d. Rp 132.999.999,-
4. Cukup (D)
: Rp 125.000.000,- s.d. Rp 128.999.999,-
5. Kurang (E)
: ≤ Rp 124.000.000,-
Gapoktan Penerima PUAP Tahun 2012: 1. Sangat Baik (A)
: > Rp 118.000.000,-
2. Baik (B)
: Rp 117.000.000,- s.d. Rp 118.000.000,-
3. Sedang (C)
: Rp 115.000.000,- s.d. Rp 116.999.999,-
4. Cukup (D)
: Rp 113.000.000,- s.d. Rp 114.999.999,-
5. Kurang (E)
: ≤ Rp 112.000.000,-
Gapoktan Penerima PUAP Tahun 2013: 1. Sangat Baik (A)
: > Rp 103.000.000,-
2. Baik (B)
: Rp 102.000.000,- s.d. Rp 103.000.000,-
3. Sedang (C)
: Rp 101.000.000,- s.d. Rp 101.999.999,-
22
4. Cukup (D)
: Rp 100.000.000,- s.d. Rp 100.999.999,-
5. Kurang (E)
: ≤ Rp 100.000.000,-
Hingga awal tahun 2015, terdapat sebanyak 3.898 LKMA (data perJanuari 2015) yang terbentuk di dalam Gapoktan yang mendapatkan bantuan PUAP pada tahun ketiga setelah 2008 hingga 2013. Berikut grafiknya:
Gambar 2. LKMA terbentuk dari Bantuan PUAP Tahun 2008 – 2013 di Indonesia
Perbandingan antara LKMA dengan PUAP cukup kecil, dimana tiap tahun bantuan PUAP, hanya sebanyak 7,47% -nya terbentuk LKMA. Persentase tertinggi pembentukan LKMA adalah pada tahun 2009, dimana dari 9.884 Gapoktan yang mendapatkan bantuan pada tahun tersebut, 1.081 (10,94%)
diantaranya mampu membentuk LKMA.
23
Gambar 3. Perbandingan LKMA dan PUAP Tahun 2008 – 2013
Pelaksanaan PUAP Tahun 2015 Di tahun 2015, dilaksanakan Kegiatan PUAP dengan disalurkan kepada Gapoktan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke sebanyak 3.000 paket. Ini berarti ada sebanyak 3000 Gapoktan yang mendapatkan bantuan PUAP di tahun 2015. Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi penerima bantuan PUAP Tahun 2015 berdasarkan provinsi.
Gambar 4. Grafik Penerima Bantuan PUAP Tahun 2015 Berdasarkan Provinsi
24
Tabel 1. Tabel Penerima Bantuan PUAP Tahun 2015 Berdasarkan Provinsi
Target No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Propinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I.Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
Realisasi
Pagu (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp)
Fisik
5,200,000,000 13,800,000,000 1,800,000,000 3,600,000,000 4,500,000,000 13,300,000,000 4,900,000,000 20,200,000,000 100,000,000 ‐ ‐ 21,100,000,000 45,900,000,000 ‐ 58,100,000,000 1,800,000,000 ‐ 8,500,000,000 18,100,000,000 1,300,000,000 5,600,000,000 8,000,000,000 400,000,000 600,000,000 ‐ 9,400,000,000 12,300,000,000 14,700,000,000 8,600,000,000 3,200,000,000 2,200,000,000 3,400,000,000 4,100,000,000 5,300,000,000 300,000,000,000
52 138 18 36 45 133 49 202 1 0 0 211 459 0 581 18 0 85 181 13 56 80 4 6 0 94 123 147 86 32 22 34 41 53 3,000
5,200,000,000 13,800,000,000 1,800,000,000 3,600,000,000 4,500,000,000 13,300,000,000 4,900,000,000 20,200,000,000 100,000,000 ‐ ‐ 21,100,000,000 45,900,000,000 ‐ 58,100,000,000 1,800,000,000 ‐ 8,500,000,000 18,100,000,000 1,300,000,000 5,600,000,000 8,000,000,000 400,000,000 600,000,000 ‐ 9,400,000,000 12,300,000,000 14,700,000,000 8,600,000,000 3,200,000,000 2,200,000,000 3,400,000,000 4,100,000,000 5,300,000,000 300,000,000,000
52 138 18 36 45 133 49 202 1 0 0 211 459 0 581 18 0 85 181 13 56 80 4 6 0 94 123 147 86 32 22 34 41 53 3,000
Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang menerima Bantuan PUAP terbanyak di tahun 2015 dengan banyaknya Gapoktan penerima manfaat sebanyak 581 Gapoktan. Provinsi kedua terbesar adalah
25
Provinsi Jawa Tengah, dengan 459. Sementara ada beberapa Provinnsi yang pada tahun 2015 tidak ada Gapoktan yang menerima bantuan PUAP, yaitu Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Barat.
Aspek Gender Pelaksanaan PUAP 2015 Sampel Gapoktan penerima manfaat kegiatan PUAP Tahun 2015 yang diambil sebagai representasi pelaksanaan PUAP responsive gender tahun 2015 adalah dua Gapoktan di Provinsi Jawa Timur, yaitu Gapoktan Sadar di Kabupaten Malang dan Gapoktan Sambirejo di Jombang. Dalam mengamati peranserta gender dalam kegiatan PUAP, beberapa indicator
sederhana
bisa
diamati
dengan
mengumpulkan
data
terpilahnya. Diantaranya adalah, komposisi gender anggota, pengurus, peminjam, besarnya pinjaman, serta segregasi gender dari Gapoktan yang diamati. Selain itu, untuk memberikan insight yang lebih dalam, dapat dilihat komposisi kepengurusan atau keanggotaan berdasarkan usia serta tingkat pendidikannya. Informasi-informasi tersebut tentunya menjadi penting karena pada tahap awal pendeteksian bias gender dalam suatu kegiatan, variabelvariabel tersebut dapat digunakan sebagai parameter karakteristik gender pada sampel yang diamati. Berikutgambaran data terpilah pada kegiatan PUAP di dua Gapoktan yang diamati:
26
Gapoktan Sadar, Kabupaten Malang Gapoktan Sadar terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Gapoktan ini berdiri tahun 2006 dan mendapatkan bantuan PUAP di tahun 2015. Bidang usaha yang digeluti oleh petani dalam Gapoktan Sadar adalah: 1. Aspek Pertanian. Bidang usaha pertanian di Gapoktan ini dikembangkan untuk komoditas padi dan jagung. Dalam RUA yang diajukan, bantuan dana PUAP
digunakan
untuk
biaya
produksi,
yaitu
dalam
proses
pengolahan tanah, pembelian pupuk, dan biaya perawatan. 2. Aspek Perkebunan Bidang usaha perkebunan di Gapoktan Sadar dikembangkan untuk komoditas tebu, papaya, dan kayu sengon. Dalam RUA yang diajukan, bantuan dana PUAP digunakan untuk biaya produksi, yaitu pada proses pengolahan tanah, pembelian pupuk, dan biaya perawatan. 3. Aspek Perdagangan Bidang usaha perdagangan di Gapoktan Sadar dikembangkan untuk pedagang sayur, pedagang buah, dan pedagang pasar kecil. Dalam RUA yang diajukan, bantuan dana PUAP digunakan untuk tambahan modal dalam usaha perdagangan tersebut. 4. Aspek Peternakan Bidang usaha peternakan di Gapoktan Sadar dikembangkan untuk peternakan ayam, bebek, dan sapi. Pemanfaat dana PUAP di Gapoktan Sadar memiliki komposisi yang sama dengan anggota Gapoktan, yaitu sebanyak 29 orang laki-laki dan
27
9 orang perempuan, dengan besarnya perbandingan pennggunaan anggaran yang sama dengan angka tersebut. Jika dinyatakan dalam bentuk
persen,
proporsi
keanggotaan,
peminjam,
dan
besarnya
pinjaman adalah 23,68% perempuan dan 76,32% laki-laki. Gambaran ketiganya disajikan dalam grafik sebagai berikut:
Gambar 5. Profil Keanggotaan, Peminjam, dan Pinjaman di Gapoktan Sadar pada PUAP 2015
Dari segi kepengurusan, kesenjangan gender nampak sangat nyata, dimana dalam Gapoktan Sadar, 100% pengurusnya adalah laki-laki. Ini berarti tidak ada perempuan yang disertakan dalam kepengurusan di Gapoktan ini.
Gambaran proporsi gender kepengurusan di Gapoktan
Sadar ini dinyatakan pada grafik berikut:
28
Gambar 6. Profil Kepengurusan Berdasarkan Jenis Kelamin di Gapoktan Sadar, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Jika dilihat dari segi usia pengurusnya, pengurus Gapoktan Sadar cukup bervariasi. Menariknya, di Gapoktan ini terdapat 25% pengurus yang berusia di bawah 30 tahun. Ini menunjukkan mulai adanya kontribusi usia muda dalam Gapoktan, sehingga memberikan peluang kaderisasi dan meningkatkan peluang perbaikan output pelatihan. Selain itu, usia tertua pengurus Gapoktan ini adalah 57 tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa pengurus Gapoktan Sadar masih berada pada usia produktif.
Gambar 7. Profil Kepengurusan Berdasarkan Usia di Gapoktan Sadar, Kabupaten Malang, Jawa Timur
29
Diamati dari tingkat pendidikan pengurus Gapoktan yang disajikan dalam Gambar 8, dapat dilihat bahwa semua pengurus Gapoktan Sadar memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, yaitu SMA atau sederajat.
Gambar 8. Profil Kepengurusan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Gapoktan Sadar, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Lebih jauh, untuk melihat segregasi gender di Gapoktan Sadar, dilakukan analisis AKPM. Namun karena kegiatan PUAP di Gapoktan ini belum berjalan lama, maka aspek manfaat belum bisa diukur. Oleh karena itu beberapa aspek yang diukur adalah aspek akses, partisipasi, dan manfaat. Hingga saat ini, aktiva yang dimiliki oleh Gapoktan Sambirejo adalah sebesar Rp 100.966.618,- dengan besarnya uang administrasi Rp 304.155,-.
30
Tabel 2. Analisis Gender Kegiatan PUAP Tahun 2015 pada Gapoktan Sadar, Kabupaten Malang, Jawa Timur ASPEK DAN ATRIBUT
Laki‐laki Perempuan (%) (%)
Keterangan
Akses 1
Informasi adanya bantuan
80
20
2
Informasi adanya sosialisasi
80
20
3
Informasi pelatihan/training
80
20
4
Menjadi panitia dalam sosialisasi
40
60
5
Mengikuti rapat penyusunan skema pinjaman
80
20
6
Informasi adanya bantuan pada anggota Gapoktan
80
20
7
Informasi adanya sosialisasi pada anggota Gapoktan
80
20
8
Informasi pelatihan/training pada Anggota Gapoktan
80
20
9
Mengakses Kredit
70
30
Partisipasi 10
Mengikuti Sosialisasi
80
20
11
Membuat Undangan
50
50
12
Menyebarkan undangan
80
20
13
Berpartisipasi dalam Mengikuti Sosialisasi sebagai peserta
80
20
14
Mengikuti Pelatihan Kepengurusan
100
0
15
Fasilitasi lokasi dan kebutuhan sosialisasi
80
20
16
Menyusun Laporan dan administrasi
100
0
17
Membayarkan cicilan
80
20
18
Mengambil uang kredit
80
20
19
Mendaftar menjadi debitur
100
0
Kontrol 20
Menyusun Skema pinjaman
80
20
21
Penentuan penggunaan uang administrasi
80
20
22
Terlibat dalam penentuan pengurus PUAP
80
20
23
Menentukan debitur yg bisa mengambil kredit
100
0
24
Menentukan waktu dan tempat sosialisasi
50
50
25 Menentukan posko PUAP
80
20
26
Menentukan sanksi keterlambatan
80
20
27
Melakukan kontrol dalam kelancaran penyaluran dan pengembalian dana PUAP yang dimanfaatkan oleh petani
100
0
28
Berhubungan dg Bank (tempat menyimpan uang PUAP) dan PMT atau stakeholder lain
100
0
29
Menentukan kebutuhan ATK dan kebutuhan lain
100
0
30
Belanja ATK dan kebutuhan lain
100
0
31
Menentukan anggaran untuk kebutuhan ATK dan kebutuhan lain
100
0
32
Kontrol pemanfaatan kredit
70
30
33
Budgeting dalam pembayaran kredit
70
30
31
Pada sebagian besar proses pelaksanaan kegiatan PUAP yang terkait dengan aspek akses, didapati bahwa akses laki-laki lebih besar daripada perempuan dengan rata-rata perbandingan segregasi gender sebesar 80:20. Begitu pula pada aspek partisipasi, sebagian besar proses kegiatan melibatkan partisipasi laki-laki yang lebih besar daripada perempuan, dengan rata-rata perbandingan segregasi gender yang sama dengan aspek akses. Namun di beberapa atribut nampak dominasi laki-laki sangat tinggi, yaitu sebesar 100%, yaitu pada atribut Mengikuti Pelatihan Kepengurusan, Menyusun Laporan dan Administrasi, dan Mendaftar jadi debitur. Meskipun dalam pertanyaan yang lebih lanjut, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan namanya sebagai debitur. Pada Aspek Kontrol, rata-rata nampak lebih besar segregasi gender antara laki-laki dan perempuan.
Gapoktan Sambirejo, Kabupaten Jombang Gapoktan Sambirejo terletak di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Gapoktan ini berdiri tahun 2007 dan mendapatkan bantuan PUAP di tahun 2015. Pemanfaat dana PUAP di Gapoktan Sambirejo memiliki komposisi yang sama dengan anggota Gapoktan, yaitu sebanyak 55 orang laki-laki dan 45 orang perempuan, dengan besarnya perbandingan penggunaan anggaran yang sama dengan angka tersebut. Jika dinyatakan dalam bentuk persen, proporsi keanggotaan, peminjam, dan besarnya pinjaman adalah 45% perempuan dan 55% laki-laki. Gambaran ketiganya disajikan dalam grafik sebagai berikut:
32
Gambar 9. Profil Keanggotaan, Peminjam, dan Pinjaman di Gapoktan Sambirejo pada PUAP 2015
Dari segi kepengurusan, kesenjangan gender nampak sangat nyata, dimana dalam Gapoktan Sambirejo, 100% pengurusnya adalah laki-laki. Ini berarti tidak ada perempuan yang disertakan dalam kepengurusan di Gapoktan ini. Gambaran proporsi gender kepengurusan di Gapoktan Sadar ini dinyatakan pada grafik berikut:
Gambar 10. Profil Kepengurusan Berdasarkan Jenis Kelamin di Gapoktan Sambirejo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
33
Jika dilihat dari segi usia pengurusnya, pengurus Gapoktan Sambirejo cukup bervariasi. Pengurus yang berada pada rentang usia 31 – 40 tahun adalah sebesar 42,86%, selanjutnya pengurus yang berada pada usia 41 – 50 dan 51 – 60 tahun memiliki persentase sama, yaitu sebesar 28,57%. Selain itu, usia tertua pengurus Gapoktan ini adalah 56 tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa pengurus Gapoktan Sadar masih berada pada usia produktif.
Gambar 11. Profil Kepengurusan Berdasarkan Jenis Kelamin di Gapoktan Sambirejo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
Diamati dari tingkat pendidikan pengurus Gapoktan yang disajikan dalam Gambar xxx, dapat dilihat bahwa semua pengurus Gapoktan Sambirejo memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, yaitu SMP dan SMA atau sederajat. Yang berpendidikan SMP atau sederajat adalah pengurus yang berusia di atas 51 tahun. Sehingga Nampak bahwa pengurus-pengurus
muda
Gapoktan
ini
berpendidikan
SMA
atau
sederajat.
34
Gambar 12. Profil Kepengurusan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Gapoktan Sambirejo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
Lebih jauh, untuk melihat segregasi gender di Gapoktan Sambirejo, dilakukan analisis AKPM. Namun karena kegiatan PUAP di Gapoktan ini belum berjalan lama, maka aspek manfaat belum bisa diukur. Oleh karena itu beberapa aspek yang diukur adalah aspek akses, partisipasi, dan manfaat. Hingga saat ini, aktiva yang dimiliki oleh Gapoktan Sambirejo adalah sebesar Rp 103.000.000,- dengan besarnya uang administrasi Rp 1.800.0000,Pada proses pelaksanaan kegiatan PUAP yang terkait dengan aspek akses, segregasi gender pada Gapoktan Sambirejo sangat bervariasi, dalam rentang akses laki-laki berada pada persentase 55% hingga 90%. Begitu pula pada aspek partisipasi, sebagian besar proses kegiatan melibatkan partisipasi laki-laki yang lebih besar daripada perempuan.
Pada
Aspek
Kontrol,
terdapat
tiga
atribut
dimana
perempuan memiliki control yang sangat besar, mencapai 100%, yaitu pada atribut menentukan sanksi keterlambatan, melakukan control dalam kelancaran penyaluran dan pengembalian dana PUAP yang
35
dimanfaatkan oleh petani, serta ketika berhubungan dengan bank, PMT, atau
stakeholder
lain.
Sementara
pada
atribut
penentuan
uang
administrasi, tidak ada perempuan yang dilibatkan pada proses ini, dengan kata lain, proses ini semuanya dikontrol oleh laki-laki.
36
Tabel 3. Analisis Gender Kegiatan PUAP Tahun 2015 pada Gapoktan Sadar, Kabupaten Malang, Jawa TImur ASPEK DAN ATRIBUT
Laki‐laki Perempuan (%) (%)
Keterangan
Akses 1
Informasi adanya bantuan
85
15
2
Informasi adanya sosialisasi
70
30
3
Informasi pelatihan/training
90
10
4
Menjadi panitia dalam sosialisasi
75
25
5
Mengikuti rapat penyusunan skema pinjaman
90
10
6
Informasi adanya bantuan pada anggota Gapoktan
85
15
7
Informasi adanya sosialisasi pada anggota Gapoktan
75
25
8
Informasi pelatihan/training pada Anggota Gapoktan
90
10
9
Mengakses Kredit
55
45
Partisipasi 10
Mengikuti Sosialisasi
85
15
11
Membuat Undangan
85
15
12
Menyebarkan undangan
90
10
13
Berpartisipasi dalam Mengikuti Sosialisasi sebagai peserta
90
10
14
Mengikuti Pelatihan Kepengurusan
90
10
15
Fasilitasi lokasi dan kebutuhan sosialisasi
90
10
16
Menyusun Laporan dan administrasi
90
10
17
Membayarkan cicilan
55
45
18
Mengambil uang kredit
55
45
19
Mendaftar menjadi debitur
70
30
Kontrol 20
Menyusun Skema pinjaman
85
15
21
Penentuan penggunaan uang administrasi
100
0
22
Terlibat dalam penentuan pengurus PUAP
85
15
23
Menentukan debitur yg bisa mengambil kredit
90
10
24
Menentukan waktu dan tempat sosialisasi
90
10
25 Menentukan posko PUAP
90
10
26
Menentukan sanksi keterlambatan
0
100
27
Melakukan kontrol dalam kelancaran penyaluran dan pengembalian dana PUAP yang dimanfaatkan oleh petani
0
100
28
Berhubungan dg Bank (tempat menyimpan uang PUAP) dan PMT atau stakeholder lain
0
100
29
Menentukan kebutuhan ATK dan kebutuhan lain
90
10
30
Belanja ATK dan kebutuhan lain
85
15
31
Menentukan anggaran untuk kebutuhan ATK dan kebutuhan lain
90
10
32
Kontrol pemanfaatan kredit
80
20
33
Budgeting dalam pembayaran kredit
85
15
37
Penutup Kesimpulan Dari pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan responsif gender, program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.
Kegiatan
Pengembangan
Usaha
Agribisnis
Perdesaan
responsif
gender di tingkat pemanfaat kegiatan dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan dengan perbandingan rata-rata 80:20 dan 90:10. 2.
Terberdayakannya
perempuan
dalam
pembangunan
pertanian
khususnya dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan, baik melalui aspek Akses, Partisipasi dan Kontrol dari kegiatan PUAP. 3.
PUAP yang telah dilaksanakan sejak 2008 telah memberikan bantuan kepada petani melalui Gapoktan sebanyak 52.186 paket. Dari sejumlah tersebut, hingga awal Januari 2015 hanya sebanyak 3.898 Gapoktan (7,47%) yang sudah membentuk LKMA.
4.
Dengan adanya kegiatan PUAP responsif gender yang dilaksanakan dengan pola swakelola masyarakat: a.
Dapat meningkatkan dinamika, rasa memiliki dan swadaya petani (laki-laki dan perempuan) dalam kegiatan PUAP, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga implementasi kesetaraan gender dalam mengakses permodalan.
b.
Telah meningkatkan penerapan pola partisipatif petani (laki-laki dan perempuan) dalam pelaksanaan PUAP di tingkat usahatani, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi pelaksanaan termasuk aspek pembiayaan terhadap operasional
38
dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi di tingkat usahatani. c.
Dapat mengembangkan dan meningkatkan kesadaran petani (laki-laki dan perempuan) dan Gapoktan tentang pentingnya penerapan
kesetaraan
gender
(responsive
gender)
dalam
pelaksanaan pengelolaan permodalan di tingkat usahatani. d.
Dapat meningkatkan rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dari petani (laki-laki dan perempuan) dan Gapoktan
dalam pengelolaan permodalan yang lebih efisien,
efektif, dan berkelanjutan.
Saran 1.
Dengan rendahnya persentase LKMA menunjukkan bahwa ada halhal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan PUAP, sehingga ke depannya kegiatan PUAP ini benar-benar dapat memberikan solusi terhadap permasalahan permodalan petani di Indonesia.
2.
Perlunya pelatihan bagi petugas dan petani dalam perspektif gender (laki-laki dan perempuan) tentang pengembangan usaha agribisnis perdesaan dalam menunjang peningkatan pendapatan keluarga (perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemasaran, dll).
3.
Sosialisasi
dan
diskusi
yang
lebih
aktif
kepada
petugas
Kabupaten/kota oleh petugas Propinsi dan Pusat antara lain dari Ditjen PSP. Petugas lapangan sebagai ujung tombak pelaksana kegiatan, agar lebih mengetahui dan menerapkan hal-hal yang menyangkut kegiatan pengembangan usaha agribisnis perdesaan yang produktif dan responsif gender.
39
