LAPORAN AKHIR PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) TAHUN 2011 I. PENDAHULUAN

Laporan Akhir PUAP Tahun 2011

LAPORAN AKHIR PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) TAHUN 2011 I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian sejak tahun 2008 sampai sekarang 2011 telah mengembangkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), program ini dititik beratkan pada penanganan masalah kemiskinan di pedesaan dan penciptaan lapangan kerja di bidang pertanian sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah

serta

antar

sub

sektor

melalui

penumbuhan

dan

pengembangan usaha agribisnis di perdesaan sesuai potensi wilayah serta pemberdayaan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Salah satu sumber penghasilan terpenting bagi penduduk miskin di perdesaan adalah wiraswasta dan usaha pendukung pertanian, mengingat

hampir setengah atau lebih penghasilan masyarakat

petani miskin dipedesaan berasall dari usaha di sektor pertanian. Untuk meningkatkan usaha atau penghasilan tersebut terutama yang berasal dari usaha kecil dan menengah di bidang pertanian perlu dibangun sistem usaha yang kondusif. Namun akhir-akhir ini sejak proses desentralisasi dijalankan pemerintah daerah berlomba-lomba meningkatkan

Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

dengan

cara

mengenakan pajak dan pungutan daerah yang lebih tinggi. Cara ini tentu saja dapat menghambat pertumbuhan usaha di bidang pertanian dan menurunkan harga jual yang diperoleh penduduk miskin atas barang yang mereka produksi.

Untuk mengatasi ini

semua

Pertanian

Pemerintah

melalui

BPTP Sulawesi Selatan www.sulsel.litbang.deptan.go.id

Kementerian

berusaha

1


menurunkan beban yang ditanggung oleh penduduk miskin di perdesaan melalui program PUAP. Pada dasarnya program Pelaksanaan PUAP mengacu kepada pola dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2009,

tentang

Pedoman

Umum

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yaitu pendidikan dan

latihan

untuk

pengembangan

usaha,

pendampingan

dan

pemberian fasilitas bantuan modal usaha kepada petani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Untuk

mengoptimalkan pemanfaatan dana sesuai dengan tujuan PUAP serta membangun kemandirian Gapoktan maka dalam pelaksanaan PUAP didampingi oleh Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Sampai tahun 2009 atau tahun kedua Program PUAP oleh Kementerian Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan telah mendapat alokasi dana PUAP sebanyak 950 desa/gapoktan yang tersebar pada 20 kabupaten dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 95 Milyar atau Rp. 100 juta/gapoktan dipandu oleh 27 Penyelia Mitra Tani (PMT). Pada tahun 2010 jumlah gapoktan yang diusulkan untuk mendapat dana PUAP sebanyak 670 desa/gapoktan, namun yang memenuhi syarat hanya 584 gapoktan, sehingga total gapoktan penerima BLM PUAP selama tiga tahun berjumlah 1.534 gapoktan/desa yang tersebar di 20 Kabupaten di Sulawesi Selatan termasuk penambahan 2 kota dan 1 kabupaten baru yaitu kota Parepare, Palopo dan Kabupaten Toraja Utara, dalam Tahun 2011 alokasi dana PUAP 514 desa/gapoktan. Disamping itu pada tahun 2010 Sulawesi Selatan mendapat tambahan PMT baru sebanyak 28 orang namun 1 orang mengundurkan diri sehingga jumlah PMT tinggal 27 orang. Sampai saat ini jumlah PMT yang bertugas di Sulawesi Selatan sebanyak 67 orang yang tersebar di 23 kabupaten/kota.


2


B. Tujuan a.

Memfasilitasi administrasi BOP PMT,

b.

Melakukan koordinasi,

konsinyasi dan peningkatan kapasitas SDM

serta keikut sertaan dalam workshop dan pelatihan terkait PUAP, c.

Melakukan pendampingan pengembangan dan pembentukan LKM-A PUAP 2008, 2009, 2010 serta 2011 pada gapoktan di Sulawesi Selatan,

d.

Melakukan apresiasi dan pendampingan teknologi PUAP 2008, 2009, 2010 dan 2011 gapoktan terintegrasi dengan program FEATI, Primatani dan SL PTT padi, jagung dan kedelai di 23 Kabupaten,

e.

Memfasilitasi penyediaan dan pendistribusian materi diseminasi elektronik dan non elektronik,

f.

Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan PUAP.

C. Keluaran 1.

Terlaksananya administrasi BOP PMT tahun 2011 di 23 kabupaten Propinsi Sulawesi Selatan;

2.

Terlaksananya paket kegiatan peningkatan kapasitas SDM pelaksana PUAP melaluii koordinasi, konsinyasi, dan keikutsertaan dalam workshop maupun pelatihan;

3.

Terlaksananya pendampingan pengembangan LKM-A PUAP 2008, 2009, 2010 serta 2011 di 23 Kabupaten Sulawesi Selatan;

4.

Terlaksananya apresiasi pendampingan teknologi PUAP 2008, 2009, 2010 serta 2011 terintegrasi dengan program FEATI, Primatani dan SL PTT padi, jagung, kedelai di 23 kabupaten Sulawesi Selatan;


3


5.

Tersalurnya materi diseminasi elektronik dan non elektronik ke gapoktan di 23 kabupaten Sulawesi Selatan;

6.

Terlaksananya

paket

supervisi,

monitoring

dan

evaluasi

serta

pelaporan kegiatan PUAP.


4


II. DINAMIKA PENYEBARAN DAN PEMANFAATAN BLM PUAP PER SUB SEKTOR A.

Persiapan

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan tahun 2008, 2009, 2010 serta 2011 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka kegiatan ini membutuhkan dukungan dan pelaksanakan secara terpadu mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai ke Perdesaan. Sedangkan operasionalnya tetap berpegang pada pedoman Peraturan Menteri Pertanian 2011 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2011. Sampai saat ini Provinsi Sulawesi Selatan mendapat alokasi 2.048 desa/gapoktan yang tersebar pada 23 Kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut pada tahun 2008 Tim Sekretariat PUAP Provinsi bersama Tim Teknis dan PMT kabupaten melakukan verifikasi terhadap 538 desa, ditemukan 27 desa yang merupakan alokasi PUAP tahun 2008, 23 (dua puluh tiga) desa yang tidak terdapat dikecamatan maupun kabupaten, bahkan hanya merupakan nama dusun atau nama desa di kabupaten lain dan 7 (tujuh) desa yang berulang atau tertulis dua kali pada tahun 2009. Selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Bupati untuk menetapkan gapoktan calon penerima dana PUAP. Berdasarkan SK Bupati dari 20 kabupaten ke Tim PUAP Pusat, jumlah yang diusulkan sebanyak 500 desa/gapoktan untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian.Selanjutnya pada tahun 2009 ditetapkan Gapoktan Penerima Dana BLM PUAP terdapat 353 gapoktan meliputi 14 (empat belas) Kabupaten masing-masing Bantaeng, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Kepulauan Selayar, Luwu


5


Utara, Maros, Pangkajene Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Soppeng, Takalar, Tana Toraja dan Wajo. Kemudian pada tahap ke II 2009, terdapat 70 gapoktan meliputi 3 (tiga) kabupaten yaitu Bone, Jeneponto, sehingga dalam tahun 2008 sampai tahun 2009 jumlah gapoktan yang lolos verifikasi dan mendapat dana bantuan PUAP sebanyak 950 desa/gapoktan. Selanjutnya pada tahun 2010 Jumlah desa/gapoktan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian sebanyak 670 gapoktan untuk selanjutnya diverifikasi di Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Sekretariat PUAP. Hasil verifikasi Tim PUAP Provinsi yang memenuhi syarat administrasi sebanyak 600 gapoktan, dari jumlah gapoktan ini sampai akhir Desember 2010 gapoktan yang menerima dana BLM PUAP sebanyak 584 gapoktan. Sehingga dalam tahun 2008, 2009 dan tahun 2010 yang menerima dana BLM PUAP sampai saat ini di Sulawesi Selatan sebanyak 1.534 gapoktan yang tersebar di 23 kabupaten/kota, dan pada tahun 2011 melalui hasil verifikasi Bakorluh Propinsi adalah 514 desa/gapoktan. B.

SDM Pelaksana PUAP dan Dukungan Anggaran 1. SDM Pelaksana PUAP

a. Penyelia Mitra Tani PMT merupakan tenaga profesional

yang direkrut

oleh

Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas utama: (1) Melakukan

supervisi

dan

advokasi

proses

penumbuhan

kelembagaan kepada gapoktan melalui Penyuluh Pendamping, (2) Melakukan pertemuan regular dengan penyuluh pendamping dan gapoktan, (3) Melakukan verivikasi awal terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) dan dokumen administrasi lainnya, (4) Melaksanakan pengawalan pemanfaatan dana BLM PUAP yang


6


dikelola

gapoktan,

(5)

bersama

dengan

penyuluh

TOT,

melakukan pelatihan gapoktan dan penyuluh pendamping, (6) Bersama dengan tim teknis kabupaten/kota melaksanakan evaluasi pelaksanaan PUAP tahun sebelumnya dan membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP kepada tim PUAP pusat melalului BPTP sebagai sekretariat dan (7) Melaksanakan fungsi pendampingan bagi gapoktan. Sampai saat ini jumlah PMT di Sulawesi Selatan sebanyak 67 orang yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Nama dan jumlah PMT per kabupaten dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Daftar Nama Penyelia Mitra Tani PUAP dan Jumlah Desa Penerima Dana BLM PUAP Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2008, 2009, 2010 dan 2011. No.

Kabupaten

Nama PMT 2008

1.

Bantaeng

H.M. Dachlan Lolo

2. 3.

Barru Bone

Sahrir Leying Muh Ramli Drs. Muhlis Tang

4.

Bulukumba

5. 6.

Enrekang Gowa

7. 8.

Jeneponto Luwu

Dra. Suraedah Arfah Muh. Azhar, SE (PAW) Drs. Yunus Busa Drs. Muh. Hatta Syahruddin, S.Ag Jamaluddin, SE Anwar

9.

Luwu Timur

10. 11.

Luwu Utara Maros

12.

Pangkep

13. 14.

Pinrang Selayar

Munaedah Munassar.S.Ag Masnah Mas’ud, SE Ir. Abd. Rahman Arsyad Nurlaela Muin, SH Nasaruddin Jamal Muh. Ihsan Maro, (PAW)

Jumlah Desa 2008

Jumlah Desa 2009

Jumlah Desa 2010

Jumlah Desa 2011

31

29

5

2

AndiHirmayanti, A.Md Andi Burchanuddin, S.Sos Ahcmad Masnawi, S.Pt

10

23

10

11

35

35

34

36

28

18

21

Suriana, SP Kadaruddin, SE

Tamar Jaya, S.Sen Abdul Hamid, SS

14

36

32

25

27

35

34

Alaudin, S.Pd Abdul Khaliq, SE

36

22

28

35

12

62

Rusdi, ST

Sahabuddin, SE Sabri, SP Syamsul, S.Pt Burhanuddin Rading, S.Kel Jisman Masnur, SE

30

19

28

Sumantri, SP Emmi Suadi, SE

Rismala, SE Jamaluddin, S.Pi

24

23

29

20

27

22

Nama PMT 2009*) Syafruddin Dewa Amin Jaya, S.Tp

Muh. Syahrir, SE

Meothia Setiawati,S.Kom Amri Abu -


Nama PMT 2010**) Ramli Sija, S.Sos

Ramli Renreng, SS Ir. Alimuddin Rudi, S.Pt

14

40

33

33 18 30

21 25 26

19

20 21 18

10

15

17

10

12

21

7


15. 16.

Sidrap Sinjai

Abu Aziz Harming, SE

17.

Soppeng

Nasaruddin, SE (PAW)

Ahmad Tanwir, SPd.I Ninik Sulistiyawati, SP

18.

Takalar

Muh.Yusrin Razak, SE

19.

Tana Toraja

20.

Wajo

Muh Parinding, SE Syamsul Manti, S.Ag Cakra Aman, SE Drs. Andi Jollo Hafid

21.

Pare-Pare

-

22.

Palopo

-

-

23.

Toraja Utara JUMLAH

25 Orang

15 Orang

Subhan Badawi, S.Pt Nursaifullah, ST

9

17

33

15

23

22

Andi Nurdiana, SE

Muh. Fahruddin, SE Samdy, SE Jamaluddin, SP Umar Lewa, S.Pt

A. Salahuddin, S.Ag -

Amirullah, S.Pt Ismayasari Marwan, SE Ayu Suci Ristiana, A.Md. Kom Susyanti Mansyur, SE 27 Orang

27

14 1

15

27

13

13

42

9

39

33

25

32

34

24

37

-

-

7

-

-

13

457

493

19 584

*) Berdasarkan SK Mentan No. 2968.1/Kpts/OT.160/8/2009. **) Berdasarkan b. Penyuluh Pendamping Penyuluh pendamping setelah melakukan pelatihan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku segera mengisi formulir 4 sebagai data dasar penempatan dan penugasan.

Adapun

tugas utama penyuluh pendamping adalah : (1) Melakukan Identifikasi

potensi

ekonomi

desa

yang

berbasis

usaha

pertanian, (2) Memberi bimbingan teknis usaha agribisnis pedesaan termasuk pemasaran hasil usaha,(3) Membantu memecahkan permasalahan usaha petani/kelompok tani serta mendampingi gapoktan selama penyusunan dokumen PUAP, (4) Melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha produktif

ekonomi

sesuai potensi desa, (5) Membantu memfasilitasi

kemudahan akses terhadap sarana produksi,teknologi dan pasar, (6) Bersama PMT memberi bimbingan teknis dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana BLM


30

PUAP dan (7)

8

46 4 12 62 514


Membantu gapoktan dalam membuat laporan perkembangan PUAP. Berdasarkan

Surat

Keputusan

Bupati,

jumlah

penyuluh

pendamping sesuai dengan jumlah desa lokasi PUAP di setiap kabupaten tahun 2008 dan 2009 jumlah penyuluh pendamping se Sulawesi Selatan sebanyak 494 orang, namun sesuai desa yang lolos verifikasi menjadi 493, kemudian pada tahun 2010 penyuluh pendamping yang lolos verifikasi dan sudah dilatih di BBPP Batangkaluku sebanyak 644 penyuluh sehingga total penyuluh pendamping di Sulawesi sebanyak 1.137 orang. 2. Dukungan Anggaran

Ketersediaan anggaran dalam mensukseskan program PUAP sangat dibutuhkan khususnya untuk biaya operasioal yang meliputi biaya supervisi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Pada tahun 2010 anggaran operasional di tingkat Provinsi bersumber dari APBN sebanyak Rp. 100 juta dan yang dibiayai melalui APBD sebanyak Rp. 700 juta. Alokasi anggaran yang bersumber

dari

APBN

untuk

sekretariat,

tim

verifikasi

dan

pembayaran penyusunan

honor laporan

petugas akhir.

Sedangkan sumber dana APBD diperuntukkan bagi kegiatan monitoring dan evaluasi, pelatihan dan pembayaran honor Tim Pengarah/Pelaksana PUAP Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data kabupaten per 31 Desember 2009 Kabupaten yang telah mengalokasikan dana pendampingan PUAP Tahun 2009, 2010 dan Tahun 2011 sebagai berikut :


9


Tabel 2. Dana Pendampingan PUAP di Kabupaten Tahun 2009, 2010, dan Tahun 2011.

No.

Kabupaten

Dana Pendampingan (Rp) Tahun 2009

Tahun 2010

49.000.000

65.000.000

Tahun 2011

1.

Bone

2.

Enrekang

-

48.260.000

3.

Gowa

-

20.000.000

4.

Luwu Timur

51.454.000

5.

Selayar

69.800.000

6.

Soppeng

7.

Wajo

8.

Jeneponto

-

-

150.000.000

9.

Luwu

-

-

59.555.000

10.

Luwu Utara

-

-

145.000.000

11.

Pangkep

-

-

10.000.000

12.

Palopo

-

-

58.520.000

Jumlah

283.000.000 -

55.000.000 380.000.000 215.000.000

112.000.000

55.000.000

35.000.000

50.000.000

30.000.000

73.000.000

332.254.000 501.260.000

1.181.075.000

Sumber : Tim Teknis PUAP Kabupaten Tahun 2011 Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya 5 kabupaten yang menyediakan biaya pendampingan melalui APBD 2008 dan 5 kabupaten telah merencanakan dana pendampingan PUAP untuk tahun 2009. Sedangkan kabupaten lainnya belum mengalokasikan dana pendampingan Tahun 2009 sedangkan Tahun 2010, baru 6 kabupaten yang menyediakan dana APBD sedangkan beberapa kabupaten masih dalam pembahasan anggaran dengan DPRD serta pada Tahun 2011, 10 Kabupaten telah menganggarkan dalam APBD Kabupaten.


10


C. Sosialisasi dan Koordinasi Untuk

menyamakan

persepsi

dan

keterpaduan

kegiatan

Pengembangan usaha agribisnis perdesaan serta pola pemanfaatan dana bantuan modal, maka dilakukan sosialisasi dan koordinasi di tingkat Provinsi dan kabupaten antara lain : a) Pertemuan koordinasi Penyuluh Pendamping PUAP Tahun 2008 dari 20 kabupaten dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 7 Mei 2009 di Hotel Clarion Makassar dengan rumusan antara lain (1) PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha dalam rangka mengurangi kemiskinan

dan

pengangguran;

(2) Pembinaan

program PUAP tahun 2008 dilakukan secara berkelanjutan dan mengoptimalkan peran penyuluh pendamping pada gapoktan di wilayah kerjanya serta menyediakan dana pendamping. ; (3) Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten menyediakan dana pendamping untuk pembinaan PUAP berkelanjutan; (4) Penyuluh pendamping agar mendampingi dan menfasilitasi gapoktan/poktan dalam menyusun RUB dan RUK sesuai potensi wilayah dan membimbing dalam pelaksanaan kegiatan PUAP. b) Pertemuan Tim Pembina/Tim Pengarah PUAP tingkat provinsi yang menegaskan agar SDM yang menangani BLM PUAP dapat bekerja secara optimal antara lain dalam (1) mempersiapkan dokumen gapoktan sehingga proses pencairan maupun PUAP berjalan lancar; (2)

penyaluran BLM

senantiasa berkoordinasi dengan tim

teknis PUAP kabupaten dalam pengendalian dan pengawasan (3) memperhatikan

sistem

pelaporan

PUAP

untuk

mengetahui

ditingkat

Kabupaten

perkembangan pelaksanaan PUAP. c) Sedangkan

sosialisasi

dan

koordinasi

dilaksanakan pada masing-masing daerah bekerjasama tim teknis


11


kabupaten,

PMT,

Penyuluh

Pendamping

yang

menjelaskan

sasaran/tujuan dari program PUAP, pembentukan/pembinaan gapoktan calon penerima bantuan BLM-PUAP intinya untuk membangun komitmen, transparansi pelaksanaan kegiatan serta menjelaskan hak, kewajiban bagi kelompok sasaran. Selanjutnya secara berkala PMT bersama penyuluh pendamping melakukan pelatihan dan pembinaan ke seluruh gapoktan penerima BLM PUAP khususnya dalam penataan administrasi pembukuan dan pengelolaan keuangan gapoktan. D. Penyusunan dan Verifikasi Rencana Usaha Bersama (RUB) Berdasarkan Pedoman umum PUAP, Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh Gapoktan berdasarkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA), dengan memperhatikan kelayakan usaha produktif petani, yaitu 1) budidaya di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, 2) Usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan dan usaha lain berbasis pertanian. Berbeda dengan Tahun 2008 dimana verifikasi dilaksanakan oleh Tim PUAP Pusat di Kantor Pusat Pembiayaan BPSDMP maupun menghadirkan Tim Verifikasi dari Pusat di Provinsi yang dilakukan sebanyak dua kali, maka Tahun 2009 dan 2010 verifikasi dilaksanakan oleh Tim PUAP Provinsi di Sekretariat PUAP Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai

tindak

lanjut

Keputusan

Menteri

Pertanian

Nomor

:

3221/Kpts/OT.140/9/2009 tanggal 4 September 2009, Tim PUAP Provinsi

dengan

melakukan pertemuan dengan PMT dari 20

kabupaten pada Hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 di Hotel Kenari Tower

Makassar untuk

Verifikasi Rencana Usaha Bersama (RUB)

Gapoktan pada tahap awal. Pada saat pertemuan dijelaskan kembali


12


hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pengisian

dokumen

gapoktan yang terdiri dari RUB, Perjanjian Kerjasama, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Serah Terima Uang dan kuitansi/Bukti Pembayaran serta dokumen penunjang lainnya seperti SK Bupati, fotocopy KTP pengurus dan fotocopy rekening gapoktan. Berdasarkan

pengamatan

selama

pelaksanaan

verifikasi,

penyelesaian RUB/dokumen gapoktan PUAP terlambat diverifikasi dan masih ditemukan beberapa permasalahan karena : 1. Penyusunan RUA, RUK dan RUB lebih banyak melibatkan Penyelia Mitra Tani (PMT) dibanding dengan penyuluh pendamping dengan alasan biaya operasional untuk penyuluh pendamping tidak dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten. 2. SK

Penetapan

Gapoktan

oleh

Bupati

terlambat

sehingga

penyusunan RUB juga mengalami keterlambatan. 3. Lokasi gapoktan sangat jauh dan terpencil bahkan ada yang terletak di daerah kepulauan sehingga akses ke lokasi sangat sulit. 4. Beberapa gapoktan yang telah dikukuhkan melalui SK Bupati mengalami

pergantian

pengurus

karena

pengurus

lama

mengundurkan diri dengan alasan tertentu sehingga dibutuhkan proses penggantian pengurus melalui rapat anggota sebelum penyusunan RUB, 5. PMT 2008 kurang aktif dibanding PMT 2009 karena alasan sakit (Takalar), mengundurkan diri (Selayar) dan berada di luar Sulawesi Selatan (Soppeng), 6. Penyusunan RUB dilakukan tanpa melakukan RUA dan RUK, tetapi RUB dijabarkan kedalam RUK dan RUA dengan alasan RUB harus segera diverifikasi di tingkat Provinsi untuk selanjutnya dokumen disampaikan ke Tim PUAP Pusat, akibatnya banyak rencana tidak sesuai dengan kesepakatan anggota.


13


RUB yang telah disusun harus ditandatangani oleh Ketua Gapoktan dan Ketua Tim Teknis PUAP Kabupaten, selanjutnya oleh PMT kabupaten kemudian diverifikasi oleh Tim PUAP Provinsi. Hasil verifikasi dokumen gapoktan dibuatkan Formulir 7 yang berisi data rekapitulasi RUB gapoktan, ditandangani oleh Ketua Tim Pembina PUAP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bukti bahwa dokumen gapoktan yang diserahkan kepada Tim PUAP Pusat telah diverifikasi di Provinsi. E.

Apresiasi dan Pelatihan Gapoktan

Pelaksanaan

apresiasi

dan

pelatihan

dimaksudkan

untuk

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penyuluh pendamping, pengurus gapoktan dan Penyelia Mitra Tani dalam melaksanakan Program PUAP. Beberapa kegiatan pelatihan dan apresiasi yang telah dilaksanakan pada Tahun 2009 antara lain : a. Penyuluh Pendamping  Pelatihan Agribisnis bagi pengelola PUAP dilaksanakan oleh BKPD Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 7 s.d 9 Mei 2009 di Hotel Quality, Makassar dengan peserta 75 orang penyuluh pendamping dari Kabupaten Gowa, Takalar, Maros dan Pangkep. Rumusan dari

pelaksanaan

pelatihan

antara

lain

(1)

Penyuluhan

pendamping harus rutin melaporkan perkembangan gapoktan ke PMT dan Tim Teknis Kabupaten; (2) Pelatihan diharapkan berjalan secara berkesinambungan; (3) Lembaga penjamin untuk kebutuhan pertanian baru berkisar 3 s.d 6 % sehingga Program Agribisnis belum optimal ; (4) Prospek sektor Agribisnis diwilayah kita mempunyai

potensi yang sangat besar, namun dianggap

beresiko tinggi bagi pihak investor sehingga dibutuhkan lembaga khusus yang menangani dan mengayomi petani, termasuk dalam pengembangan agribisnis untuk mengatasi kendala seperti sistem


14


dan prosedur penyaluran kredit yang birokratis bahkan kurang berpihak pada sektor ini dan kurang memperhatikan kondisi sosial budaya perdesaan serta karakteristik komoditas agribisnis,  Pelatihan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku pada Tahun 2009 terhadap 495 penyuluh pendamping gapotan penerima PUAP, termasuk diantaranya 2 penyuluh pendamping gapoktan dari desa pengganti di Kabupaten Pinrang,  Apresiasi Gapoktan Calon Penerima Dana BLM PUAP Tahun 2009 dilaksanakan oleh Badan Pengkajian Teknologi Pertanian dengan peserta penyuluh pendamping gapoktan PUAP dari kabupaten yang menjadi lokasi pelaksanaan. Apresiasi ini dilaksanakan sejak Bulan Juli s.d Desember 2009 pada 20 kabupaten dengan keseluruhan jumlah peserta 542 orang. b. Pengurus Gapoktan  Pelatihan

pengurus

gapoktan

sebanyak

988

orang

yang

dilaksanakan angkatan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku,  Apresiasi Gapoktan Calon Penerima Dana BLM PUAP Tahun 2009 dilaksanakan

Balai

Pengkajian

Teknologi

Pertanian

dengan

peserta pengurus gapoktan PUAP dari kabupaten yang menjadi lokasi pelaksanaan. Apresiasi ini telah dilaksanakan sejak bulan Juli s.d Desember 2009 pada 20 kabupaten dengan keseluruhan jumlah peserta 913 orang. F. Ruang Lingkup Fokus monev diarahkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program PUAP tahun 2008, 2009, 2010 serta 2011 dengan pendekatan membandingkan hasil dengan perencanaan yang tertuang di dalam Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan, penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)


15


PUAP dalam kinerja kelembagaan Gapoktan PUAP, perkembangan usaha agribisnis gapoktan, serta kinerja penyelia mitra tani (PMT) PUAP. Kegiatan monev meliputi Monev pelaksanaan kegiatan (On

going evaluation) yang terdapat di 457 desa PUAP 2008, 493 desa PUAP 2009 di 2010 584 desa PUAP serta di Tahun 2011 sebanyak 514 desa PUAP di 23 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Monev dilakukan kepada tim teknis kabupaten/kota terkait dengan fungsi pendampingan lokasi PUAP di desa yang terdapat dalam wilayah kabupaten/kota bersangkutan. Kemudian akan diambil sampel desa PUAP berdasarkan jangkauan lokasi PUAP dari yang terdekat dari ibukota kabupaten hingga lokasi yang jauh dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Monev di desa melibatkan PMT PUAP dan penyuluh pendamping desa PUAP. G. Hasil Pelaksanaan Monev dilaksanakan pada tanggal 12-25 November 2009 di 20 kabupaten. Agenda kegiatannya adalah:  Melakukan desk work berupa penelusuran dokumen pendukung yang meliputi data dasar gapoktan, RUB, realisasi penyaluran dana BLM PUAP, laporan perkembangan usaha agribisnis gapoktan PUAP dan atau laporan tim teknis kabupaten/kota,  Melakukan pendalaman monev,  Klarifikasi data/informasi ke lapangan dan melakukan pertemuan dengan penanggungjawab kegiatan di Kabupaten/Kota serta PMT PUAP. H. Sosialisasi dan Narasumber yang telah dilakukan BPTP dan PMT

-

Apresiasi dan Sosialisasi PUAP pada 23 Kabupaten,

-

Dilanjutkan ke Kecamatan dan Desa oleh PMT dan Tim Teknis Kabupaten,


16


-

Kerjasama dengan Pemda Luwu Timur sebanyak 3 kali,

-

Pelatihan pengelolaan dana BLM PUAP dengan LKM,

-

Workshop dan seminar di Kabupaten Tana Toraja atas kerjasama dengan Pemda,

-

Pembinaan

dan

Pendampingan

teknologi

di

beberapa

Desa/Kecamatan di Kab. Takalar, Maros, Pangkep, Luwu, Bone, Wajo, Jeneponto, Barru, Pinrang, Sidrap, Luwu Utara pada lokasi Primatani dan kegiatan Feati, I.

Open house dan Workshop di BPTP Sulsel.

Laporan Kegiatan Monev

-

Penyaluran dana pada beberapa daerah umumnya terkesan masih berorientasi pada produksi dan pemerataan, belum mengarah ke agribisnis,

-

Belum semua Gapoktan membentuk LKM dalam pengelolaan keuangan, tetapi sudah dilakukan inisiasi untuk membentuk LKM, yang sudah bentuk LKM juga belum berjalan sesuai yang siharapkan,

-

Masih adanya tarik menarik kepentingan antara Ketua Gapoktan dengan Pengelola LKM (Manajer) mengenai pengelolaan dana BLM PUAP,

-

Diantara aparat ada yang belum sepaham dengan program PUAP, masih ada yang mengangggap dana BLT,

-

Masih ditemukan di beberapa tempat pengelolaan dana sangat hati-hati sehingga perputarannya sangat lambat, bahkan ada yang hanya menyalurkan pada orang-orang yang diyakini tidak akan bermasalah,

-

Pemda Kabupaten belum semua menyiapkan dana pendamping, terutama insentif kepada Penyuluh Pendamping, sehingga mereka kurang memberikan peranan seperti yang diharapkan, dengan


17


demikian laporan PMT sering terlambat bahkan tidak ada kalau PMT tidak berinisiatif untuk langsung ke gapoktan, -

Masih ada Kepala Desa merangkap sebagai Ketua Gapoktan yang dapat mempengaruhi penyaluran dan pengelolaan dana BLM PUAP,

-

Kelengkapan

Gapoktan

seperti

Papan

Nama,

Kantor,

dan

Pembukuan masih kurang. J.

Pelaporan PUAP Tahun 2011

Kinerja PMT dapat dinilai dari ketekunan dalam melaksanakan tugas antara lain menyampaikan laporan kegiatan dan aktif mengikuti pertemuan baik ditingkat kabupaten maupun tingkat Provinsi serta bertanggung jawab dalam mendampingi gapoktan. Tabel 3. Lokasi PUAP 2008, 2009, 2010 dan 2011 di Propinsi Sulawesi Selatan. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Kab/Kota Bantaeng Barru Bone Bulukumba Enrekang Gowa Jeneponto Luwu Luwu Timur Luwu Utara Maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Takalar Tana Toraja Wajo

2008

2009

2010

2011

Jumlah

Total BLM (Rp)

31 10 35 36 14 27 36 35 30 24 20 14 10 10 9 15 15 13 39 34

29 23 35 28 36 35 22 12 19 23 27 40 15 12 17 23 27 13 33 24

5 10 34 18 32 34 28 62 28 29 22 19 17 21 33 22 27 42 25 37

2 11 33 21 25 33 18 30 21 25 26 20 21 18 30 14 1 9 32 46

67 54 137 103 107 129 104 139 98 101 95 93 63 61 89 74 70 77 129 141

6.700.000.000 5.400.000.000 13.700.000.000 10.300.000.000 10.700.000.000 12.900.000.000 10.400.000.000 13.900.000.000 9.800.000.000 10.100.000.000 9.500.000.000 9.300.000.000 6.300.000.000 6.100.000.000 8.900.000.000 7.400.000.000 7.000.000.000 7.700.000.000 12.900.000.000 14.100.000.000


18


21. 22. 23.

Toraja Utara Palopo Pare-Pare JUMLAH PERSENTASE

0 0 0 457

0 0 0 493 7,88 %

19 13 7 584 15,58 %

62 12 4 514

81 25 11 2.048

8.100.000.000 2.500.000.000 1.100.000.000 204,8 Milyar

Penyaluran dan Perkembangan Dana BLM PUAP Tahun 2011

Tahun 2008 :  Total BLM PUAP : Rp. 45,7 Milyar.  Penyaluran : Rp. 41,044 Milyar (Data 20 Kabupaten*).  Perkembangan Kegiatan Agribisnis : Rp. 8,070 Milyar. *) Lap. belum lengkap : Kab. Barru, Kab. Bulukumba, Kab. Jeneponto, Kab. Luwu dan Kab. Pinrang. *) Dana dlm Tahap Perkembangan : Kab. Soppeng. Tahun 2009 :  Total BLM PUAP : Rp. 49,3 Milyar.  Penyaluran : Rp. 52,789 Milyar (Data 20 Kabupaten*).  Perkembangan Kegiatan Agribisnis : Rp. 8,260 Milyar. *) Lap. belum lengkap : Kab. Barru dan Kab. Pinrang. Tahun 2010 :  Total BLM PUAP : Rp. 58,4 Milyar.  Penyaluran : Rp. 48,704 Milyar (Data 23 Kabupaten*).  Perkembangan Kegiatan Agribisnis : Rp. 4,655 Milyar. *) Lap. belum lengkap : Kab. Pinrang. *) Laporan belum diterima : Kab. Barru. Tahun 2011 : 514 Desa/Gapoktan. Keterangan : Posisi Triwulan IV (Data BPTP Sulsel)


19


a. Peningkatan Kemampuan Agribisnis Gapoktan Monitoring terhadap peningkatan kemampuan agribisnis gapoktan dengan menilai tingkat perkembangan agribisnisnya. Sampai dengan akhir Tahun 2010 peningkatan agribisnis setiap gapoktan penerima BLM PUAP belum dapat dihitung, karena pada umumnya dana BLM PUAP masuk ke rekening gapoktan mulai tanggal 30 Nopember s/d 17 Desember 2010. Pemanfaatan

dana gapoktan

pada budidaya tanaman

pangan pada umumnya digunakan untuk membeli saprodi (pupuk), sedangkan untuk peternakan digunakan untuk membiayai usaha ternak itik, ayam,

penggemukan sapi dan babi

masa

peminjaman selama 4-6 bulan dengan sistem bagi hasil atau bunga 0,5-2,0% atau tergantung kesepakatan anggota kelompok. 

Pelaporan Pelaporan kegiatan PUAP dilakukan oleh masing-masing

pelaksana PUAP secara berjenjang mulai tingkat Gapoktan sampai dengan tingkat Pusat. Pelaporan

dapat dilaksanakan secara

manual maupun menggunakan fasilitas formulir elektronik ( e-

form). Pelaporan secara manual dilakukan oleh semua jenjang, sedangkan pelaporan melalui fasilitas formulir elektronik yang berbasis website

dilakukan oleh PMT, yang dapat diakses oleh

seluruh pengguna. Kendala dalam penyusunan laporan oleh gapoktan dan penyuluh pendamping karena belum memahami cara pengisian formulir-formulir PUAP yang telah disediakan. Sedangkan di tingkat kabupaten, pada beberapa kabupaten belum ada petugas yang ditunjuk secara resmi

untuk mengkompilasi data dari PMT,

Gapoktan maupun dari Penyuluh Pendamping.


20


Sedangkan kendala pelaporan pada PMT adalah formulir elektronik yang disediakan sering error, selain itu fasilitas komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet masih kurang di kabupaten, sehingga untuk mengakses laporan dari PMT di tingkat provinsi juga terhambat dan data yang tersedia pada eform jarang di perbaharui oleh PMT. b. Pengukuran Indikator Keberhasilan Berdasarkan

indikator

keberhasilan

PUAP

yang

telah

ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor /Permentan/ / /2011, telah dicapai sebagai berikut : 1. Indikator keberhasilan output antara lain : a. Tersalurkannya BLM-PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani dalam melakukan usaha produktif pertanian. Hasil yang dicapai, pada tahun 2008 tersalur ke gapoktan

Rp. 41,044 Milyar dan perkembangannya Rp. 8,070 Milyar dari total Rp. 45,7 M (data 20 Kabupaten), pada tahun 2009 tersalur ke gapoktan Rp. 52,789 Milyar serta perkembangannya Rp. 8,260 Milyar dari total Rp. 49,3 Milyar (data 20 Kabupaten) dan tahun 2010 tersalur

ke

gapoktan

perkembangannya

Rp.

Rp. 4,655

48,704

Milyar

Milyar

(data

dan 23

Kabupaten) dari total Rp. 58,4 Milyar. b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya

manusia

pengelola

gapoktan,

penyuluh

pendamping dan penyelia mitra tani.

Hasilnya seluruh pengurus gapoktan, penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani telah mengikuti pelatihan tentang pengelolaan BLM-PUAP (100%). 2. Indikator keberhasilan outcome antara lain : BPTP Sulawesi Selatan www.sulsel.litbang.deptan.go.id

21


a. Meningkatnya kemampuan gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

Hasilnya

belum

dapat

diukur

karena

penyaluran

pada

umumnya dilaksanakan pada Bulan Desember 2010. b. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha.

Hasilnya belum dapat diukur karena masih ada dana yang belum tersalurkan ke anggota kelompok.

Gambar 1. Histogram Pemanfaatan Dana BLM PUAP di Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011.


22


Persentase terbesar dari pemanfaatan kegiatan usaha produktif dialokasikan untuk budidaya tanaman pangan sebesar 44,57 %, yang berarti mengalami peningkatan dibanding tahun 2008 yang sebesar 42,69 % serta di 2010 mengalami penurunan dari tahun 2009 sebesar 42,97 % dan yang terendah pada usaha industri rumah tangga pertanian sebesar 3,94 % pada tahun 2009 dan pada tahun 2008 budidaya hortikultura paling terendah sebanyak 3,94 %. Jika digambarkan dalam bentuk histogram seperti terlihat pada gambar diatas serta pada 2011 sebanyak 514 desa/gapoktan yang paling tinggi pemanfaatan kegiatan usahanya adalah budidaya tanaman pangan sebesar 39,77 % serta yang terendah adalah usaha industri rumah tangga sebesar 4,39 %. Dari 23 kabupaten penerima BLM PUAP, urutan dari persentase tertinggi

masih didominasi usaha budidaya tanaman

pangan, sedang usaha peternakan hanya pada 5 kabupaten (Tator, Selayar, Bone, Bantaeng dan Barru) serta usaha lain berbasis pertanian terbesar di Kabupaten Jeneponto.


23


III.

PERSPEKTIF PEMANFAATAN BLM PUAP

A. Penyaluran BLM pada Anggota Gapoktan BLM bisa disalurkan bila sudah dipenuhi persyaratan : 1. Terbentuknya

Gapoktan/embrio

gapoktan/kelembagaan/embrio

kelembagaan ekonomi pedesaan yang telah memiliki pengurus yang dikukuhkan oleh Pemda Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai penerima BLM PUAP, 2. Adanya tenaga pendamping, penyelia mitra tani dan komite pengarah, 3. Gapoktan memiliki rekening di Bank terdekat. Seluruh petani anggota gapoktan berhak memperoleh bantuan PUAP. Mereka diwajibkan memiliki rekam jejak yang baik dalam pengelolaan usaha agribisnis. Petani wajib mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan gapoktan. Penyaluran bantuan modal usaha kepada petani ditetapkan oleh pengurus gapoktan setelah dievaluasi oleh Komite Pengarah. Kewajiban dan hak petani 1. Menjadi anggota aktif gapoktan, 2. Menggunakan modal untuk usaha produktif, 3. Menabung sesuai kemampuan untuk memupuk modal tambahan gapoktan, 4. Menghadiri pertemuan reguler gapoktan, 5. Mentaati

ketentuan-ketentuan

yang

telah

ditetapkan

oleh

gapoktan.


24


Hak petani dalam PUAP : 1. Memperoleh modal usaha, 2. Memperoleh bimbingan usaha dan teknis produksi, 3. Memperoleh informasi pasar dan teknologi, 4. Memperoleh pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usaha agribisnis yang sedang dijalankan. B. Pemanfaatan

BLM

oleh

Petani

Anggota

Poktan

dalam

Menerapkan Teknologi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program terobosan Kementerian Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja diperdesaan dengan sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan

daerah

serta

antar

subsektor

melalui

penumbuhan

dan

pengembangan usaha agribisnis di perdesaan sesuai potensi wilayah serta pemberdayaan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk

pengembangan

kegiatan

usaha

agribisnis,

serta

juga

tumbuhnya dan terbentuk gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dikelola oleh petani, berkembangnya kinerja usaha yang dijalankan petani baik di usaha agribisnis sistem hulu, budidaya dan sub sistem hilir dan meningkatkan kemandirian petani skala kecil dalam melakukan usahatani. Dan dari hasil evaluasi Rencana Usaha Bersama (RUB) yang disusun dapat dilihat klasifikasi jenis usaha agribisnis yang dikembangkan meliputi :

Pada Tahun 2008 : Usaha Budidaya Tanaman Pangan

: 42,69%

Usaha Budidaya Hortikultura

: 3,94%

Usaha Budidaya Peternakan

: 16,56%

Usaha Budidaya Perkebunan

: 8,73%

Industri Rumah Tangga

: 5,02%


25


Pemasaran Hasil

: 9,21%

Usaha Lain Berbasis Pertanian

: 13,87%


: 44,57%


: 4,30%


: 16,95%


: 8,95%


: 3,94%

Pemasaran Hasil

: 9,95%


: 11,34%


: 42,97%


: 5,70%


: 16,37%


: 9,48%


: 4,73%

Pemasaran Hasil

: 11,51%


: 9,23%


: 39,77%


: 5,30%


: 21,09%


: 8,92%


: 4,39%

Pemasaran Hasil

: 9,23%


: 11,30%

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :


26


Tabel 4. Rekapitulasi Awal Pemanfaatan Dana BLM PUAP di Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2008 – 2011. No

I

II

Usaha Produktif

Budi daya (on-farm) 1.1. Tanaman Pangan 1.2. Hortikultura 1.3. Peternakan 1.4. Perkebunan Non Budidaya (of-farm) 1.1. Industri rumah tangga pertanian 1.2. Pemasaran hasil pertanian skala mikro (bakulan) 1.3. Usaha lain berbasis pert. JUMLAH

2008 Rp. 000

19.508.628 1.802.518 7.566.403 3.990.328

2009 %

42,69 3,94 16,56 8,73

Rp. 000

2010 %

Rp 000

2011 %

Rp 000

%

21.974.142 2.120.042 8.355.496 4.412.082

44,57 4,30 16,95 8,95

25.093.944 3.329.610 9.562.300 5.538.468

42,97 5,70 16,37 9,48

20.440.871 2.724.070 10.838.325 4.583.345

39,77 5,30 21,09 8,92

2.288.025

5,02

1.940.049

3,94

2.765.188

4,73

2.258.310

4,39

4.207.328

9,21

4.907.401

9,95

6.719.742

11,51

4,743.939

9,23

6.336.770

13,87

5.590.788

11,34

5.390.748

9,23

5.811.140

11,30

45.700.000

100,00

49.300.000

100,00

58.400.000

100,00

51.400.000

Sumber : RUB Gapoktan PUAP Tahun 2008 – 2011. Rekapitulasi RUB gapoktan PUAP tahun 2008 - 2011, dengan alokasi permodalan yang terbesar masih dominan pada budidaya tanaman pangan untuk usaha budidaya (on farm).

Usaha non

budidaya (of farm) pada tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2011 didominasi pada usaha berbasis pertanian. Tahun 2010 sebanyak 11,51 % dialokasikan pada pemasaran hasil pertanian skala mikro (bakulan). C. Peranan BLM Terhadap Penguatan Modal Pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan usaha agribisnis perdesaan dapat mendorong terbentuknya usaha agribisnis baru di perdesaan dengan meningkatnya kinerja dan fungsi gapoktan sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola masyarakat petani.


27

100,00


Keberhasilan gapoktan dalam memanfaatkan dan mengelola dana BLM-PUAP untuk mengembangkan usaha agribisnis dalam rangka mengurangi kemiskinan sangat tergantung dari bimbingan dan pengawasan mulai dari Penyuluh Pendamping, Penyelia Mitra Tani (PMT), Tim Teknis Kabupaten/Kota, Propinsi sampai ke Pusat. D. Pembentukan dan Perkembangan LKM-A Mekanisme Pengusulan dan Penentuan Desa dimulai dengan melakukan identifikasi calon desa PUAP, Gapoktan. Yang melakukan adalah Pokja Identifikasi. Hasilnya disampaikan kepada Pemda Kabupaten/ Kota melalui Pemda Propinsi. Selanjutnya, Pemda Kabupaten/Kota

memilih

dan

mengusulkan

calon

desa

PUAP

gapoktan, lembaga ekonomi dan embrio lembaga ekonomi sesuai kuota kepada Kemtan melalui Pemda Propinsi. Pemda Propinsi melakukan verifikasi desa lokasi PUAP yang diusulkan Pemda Kabupaten/Kota.

Berikutnya

Kemtan

menetapkan

Desa

PUAP,

Gapoktan, Lembaga ekonomi dan embrio lembaga ekonomi. Dalam perjalanan PUAP dari tahun 2008 sampai dengan 2011 telah terbentuk beberapa LKM-A di 20 Kabupaten dengan jumlah sebesar 252 desa/gapoktan belum termasuk desa/gapoktan 2010 dan 2011 karena masih baru.


28


IV.

KESIMPULAN

1) Program PUAP di Sulawesi Selatan telah dilaksanakan sejak Tahun 2008 sebanyak 457 Gapoktan, Tahun 2009 sebanyak 493 Gapoktan, Tahun 2010 sebanyak 584 gapoktan dengan tambahan 2 Kota yaitu Kota Palopo dan Parepare serta 1 Kabupaten yaitu Toraja Utara serta pada Tahun 2011 sebanyak 514 gapoktan yang total gapoktan 2.048 di lokasi PUAP di 23 Kabupaten/Kota, 2) Jumlah dana yang telah masuk ke rekening gapoktan masing-masing Rp. 100 juta dan berdasarkan Hasil yang dicapai, pada tahun 2008 tersalur ke gapoktan Rp. 41,044 Milyar dan perkembangannya Rp. 8,070 Milyar dari total Rp. 45,7 M (data 20 Kabupaten), pada tahun 2009 tersalur ke gapoktan Rp. 52,789 Milyar serta perkembangannya Rp. 8,260 Milyar dari total Rp. 49,3 Milyar (data 20 Kabupaten) dan tahun

2010

tersalur

ke

gapoktan

Rp.

48,704

Milyar

dan

perkembangannya Rp. 4,655 Milyar (data 23 Kabupaten) dari total Rp. 58,4 Milyar, 3) Jumlah Penyelia Mitra Tani Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 67 Orang, 4) Hasil Sampel Audit Irjen Kementerian Pertanian masih ada beberapa gapoktan yang menyalurkan dana tanpa RUB, 5) Terdapat beberapa penyimpangan penggunaan dana PUAP oleh Ketua Gapoktan.


29


V.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, dalam program pengembangan usaha agribisnis perdesaan maka

pemberdayaan masyarakat melalui upaya

menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan persoalan seperti peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi agribisnis di desa miskin/tertinggal, penguatan modal petani kecil, buruh tani dan rumah tangga miskin serta pendampingan bagi gapoktan. Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi petani masih lemah. Untuk menanggulangi persoalah tersebut pemerintah menetapkan program yang fokus pada pembangunan pertanian perdesaan melalui pendekatan pengembangan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan petani di perdesaan.


30



31


Lampiran 1. Jumlah Desa PUAP 2008, 2009, 2010 dan 2011. Daftar Desa PUAP Propinsi Sulawesi Selatan 2008, 2009, 2010 dan 2011 2008 NO

Realisasi 2009

Total (2008 + 2009)

PMT

DESA

Desa

PMT

DESA

PMT

DESA

1

2

Target 2009

KABUPATEN DESA

PMT

DESA

Tmbh DESA

PMT

2010

2011

1

Bantaeng

31

2

32

0

29

60

2

5

2

Barru

10

1

24

0

23

33

1

10

3

Bone

35

2

35

1

35

70

3

34

2

33

4

Bulukumba

36

2

35

1

28

64

3

18

1

21 25

11

5

Enrekang

14

1

37

3

1

36

50

2

32

1

6

Gowa

27

2

37

1

1

35

62

3

34

1

33

7

Jeneponto

36

1

24

1

22

58

2

28

1

18

8

Luwu

35

2

15

0

12

47

2

62

3

30

9

Luwu Timur

30

1

19

1

19

49

2

28

1

21

10

Luwu Utara

24

1

28

0 **

23

47

2

29

1

25

11

Maros

20

1

30

1

27

47

2

22

1

26

12

Pangkep

14

1

44

2

40

54

3

19

6

1

1

20

13

Pinrang

10

1

15

2*

0

15

25

1

17

1

14

Selayar

10

1

13

1*

0

12

22

1

21

2

18

15

Sidrap

9

1

17

0

17

26

1

33

1

30

16

Sinjai

15

1

23

0

23

38

2

22

1

14

17

Soppeng

15

1

28

1

27

42

2

27

1

1

18

Takalar

13

1

18

0

13

26

1

42

3

9

19

Tator

39

3

34

0

33

72

3

25

1

32

20

Wajo

34

2

30

0

24

58

3

37

1

46

21

Parepare

7

1

4

22

Palopo

13

1

12

23

Toraja Utara

19

1

62

584

27

514

Jumlah

457

28

538

1

15 *


10

493

1

1

3

950

41

32

21


Lampiran 2. Jadwal Pelaksanaan Apresiasi Gapoktan Pelaksanaan Apresiasi Pengurus dan Penyuluh Pendamping PUAP 2010 Jumlah Penyuluh

Jumlah Gapoktan

Jumlah Peserta (orang)

No

Kabupaten

1

2

3

4

5

1.

Bantaeng, Bulukumba

20

30

50

20

30

50

dan Jeneponto 2.

Barru,

Pinrang

dan

Sidrap 3.

Bone dan Sinjai

20

30

50

4.

Enrekang dan Tator

20

30

50

5.

Gowa dan Takalar

20

30

50

6.

Luwu

20

30

50

7.

Luwu Utara dan Luwu

20

30

50

Timur 8.

Maros dan Pangkep

20

30

50

9.

Selayar

20

30

50

10.

Soppeng dan Wajo

20

30

50

TOTAL

200

300

500


33


Lampiran 3. Kinerja Penyelia Mitra Tani (PMT) 2008, 2009 dan 2010. Laporan Kinerja Penyelia Mitra Tani (PMT) 1. Provinsi 2. Triwulan

: Sulawesi Selatan : IV Tahun 2010

No

Nama PMT

Lokasi PMT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Syafruddin Dewa H.M. Dachlan Lolo Sahrir Leying Muh. Ramli Drs. Muchlis Tang Muh. Amin Jaya, STP Muh. Syahrir, SE Drs. Yunus Busa, MSi Suriana, SP Drs. Muh. Hatta Syahruddin, S.Ag Kadaruddin, SE Jamaluddin, SE Aluddin, S.Pd Drs. Anwar Abd. Waliq, SE Rusdi, ST Masnah Mas’ud, SE Sumantri, SP Ir. Abd. Rahman A Emmi Suaedi, SP Nasaruddin Jamal, A.Md Nurlela Muin, SH Amri Abu, SE Meothia Setiowati, S.Kom Abu Azis Harming, SE Ahmad Tanwir Qulub, S.Pd Muh. Ihsan Maro, S.Ag, M.Si Ir. Ninik Sulistyawati Muh. Yusrin Razak, SE Muh. Parinding, SE Samsul Manti, S.Ag

Bantaeng Bantaeng Barru Bone Bone Bone Bulukumba Enrekang Enrekang Gowa Gowa Gowa Jeneponto Jeneponto Luwu Luwu Luwu Timur Luwu Utara Luwu Utara Maros Maros Pinrang Pangkep Pangkep Pangkep Sidrap Sinjai Sinjai Kep. Selayar Soppeng Takalar Tana Toraja Tana Toraja


Kinerja Baik Sedang Kurang √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Mengundurkan Diri √ √ √ √ -

34


35. 36. 37. 38.

A. Cakra Aman, SE Drs. Andi Jollo Hafid A. Salahuddin, S.Ag Sriyanti, SE

Tana Toraja Wajo Wajo Wajo

√ √ √

√ -

-

PMT PUAP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Kinerja No

Lokasi Kabupaten

Nama PMT

1

2

3

Baik

Sedang

Kurang

4

5

6

1.

Abdul Hamid B, SS

Gowa

√

-

-

2.

Muh Fahruddin, SP

Takalar

-

√

-

3.

Samdy, SE

Takalar

√

-

-

4.

Aida Wahyuni, S.Tp Takalar

-

√

-

(PAW) 5.

Sahabuddin, SE

Jeneponto

√

-

-

6.

Ramli Sija, S.Sos

Bantaeng

√

-

-

7.

Andi Dala Uleng, S.Pt Bulukumba

-

√

-

-

√

-

(PAW) 8.

Muh.

Azhar,

SE Bulukumba

(PAW) 9.

Ahmad Masnawi, S.Pt

Bulukumba

CPNS

10. Arwin Makka (PAW)

Barru

-

√

11. Nursaifullah, ST

Sinjai

√

-

12. Ir. Alimuddin

Kep. Selayar

√

-

13. Rudi, S.Pt

Kep. Selayar

√

-

-

14. Jamaluddin, S.Pi

Maros

√

-

-

√

-

-

√

-

-

15. Riad

Arismunandar, Parepare

-

S.Pt (PAW) 16. Ramli Renreng, SS

Pinrang


35


17. Subhan Badawi, S.Pt

Sidrap

√

-

-

18. Tamar Jaya, S.Sen

Enrekang

-

√

-

19. Umar Lewa, S.Pt

Tana Toraja

-

√

-

20. Susyanti Mansur, SE

Toraja Utara

√

-

-

21. Amirullah, S.Pt

Wajo

√

-

-

22. A. Nurdiana, SE

Soppeng

-

√

-

23. A. Hirmayanti, SE

Bone

√

-

-

24. A. Burhanuddin, Bone S.Sos 25. Sabri, SP Luwu

-

√

-

√

-

-

26. Syamsul, S.Pt

Luwu

√

-

-

27. Burhanuddin Rading, Luwu

√

-

-

-

√

-

S.Kel Palopo

√

-

-

S.Hut Luwu Utara

-

√

-

√

-

-

S. Kel (PAW) 28. Komang

Gede Luwu Timur

Mangenan, ST (PAW) 29. Budiman, (PAW) 30. Dian

Pertiwi,

(PAW) 31. Jisman Masnur, SE

Luwu Timur


36


UNIT USAHA GAPOKTAN

Usaha Pembibitan Kakao


37


Pengolahan dan Pemasaran Ayam Potong


38

LAPORAN AKHIR PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) TAHUN 2011 I. PENDAHULUAN

Recommend Documents