PETUNJUK TEKNIS Verifikasi Dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

DEPARTEMEN PERTANIAN

PETUNJUK TEKNIS

Verifikasi Dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

DEPARTEMEN PERTANIAN 2009

KATA PENGANTAR

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program Departemen Pertanian yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar wilayah dan sektor. Keberhasilan pelaksanaan PUAP sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan PUAP dari tingkat pusat sampai daerah.

Salah satu tahapan proses pelaksanaan PUAP adalah verifikasi kelengkapan dokumen yang telah disiapkan oleh Gapoktan. Dokumen yang dibutuhkan tersebut antara lain adalah Rencana Usaha Bersama (RUB), perjanjian kerjasama, surat perintah kerja serta dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan.

Petunjuk Teknis Verifikasi Dokumen PUAP yang

telah disiapkan oleh

Sekretariat PUAP ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Tim Pembina Propinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Penyelia Mitra Tani dalam membantu Gapoktan menyiapkan data dan dokumen PUAP.

Jakarta,

Mei 2009

Kepala Badan PSDM Pertanian/ Ketua Tim PUAP Pusat,

Dr. Ato Suprapto

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Lampiran

i ii iii

I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Sasaran

1 1 1 2

II.

MAKANISME PENARIKAN DANA BLM-PUAP 2.1 Tahapan Penyusunan Rencan Usaha Bersama (RUB) 2.2 Pengesahan Rencana Usaha Bersama (RUB) 2.3 Verifikasi Dokumen dan Pengajuan RUB 2.4 Prosedur Penyaluran BLM-PUAP 2.5 Penyaluran Dana BLM PUAP ke Poktan 2.6 Prosedur Penarikan Dana

3 3 3 4 4 4 4

III. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PUAP 3.1 SK Bupati/Walikota 3.2 Rencana Usaha Bersama (RUB) 3.3 Perjanjian Kerjasama 3.4 Surat Perintah Kerja 3.5 Berita Acara (BA) 3.6 Pakta Integritas (PI) 3.7 Kuitansi Pembayaran 3.8 Lain-lain

6 6 6 7 8 8 8 8 8

IV. PENUTUP

10

ii

PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS VERIFIKASI DOKUMEN PUAP TAHUN 2009 BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya usaha agribisnis sekaligus mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPMMandiri). Salah satu kegiatan dari PNPM-M di Departemen Pertanian dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Program PUAP ini tidak sama dengan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagai ilustrasi kalau BLT dengan memberikan ikannya, PUAP atau BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) memberikan kailnya sekaligus memberitahukan bagaimana caranya memancing. Tujuan digulirkannya Program PUAP ini adalah untuk menumbuh kembangkan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah, melalui koordinasi Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) sebagai organisasi petani. Meningkatkan fungsi Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dan akses pasar. Meningkatkan kinerja program-program Departemen Pertanian yang telah ada sebelumnya utamanya dalam memfasilitasi akses permodalan petani untuk mendukung usaha agribisnis perdesaan dan serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. Program PUAP telah direncanakan mulai TA. 2007 dan dilaksanakan mulai pada tahun anggaran 2008 dengan sasaran 11.000 desa/Gapoktan penerima BLM–PUAP namun dalam pelaksanaannya yang dapat selesaikan sebesar 10.542 Gapoktan. Program PUAP tepat sasaran maka diharapkan program ini bisa membantu pengembangan usaha agribisnis pada desa miskin/tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa serta berkembangnya PUAP sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani. PUAP juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani miskin, petani/peternak (pemilik tanah atau penggarap) skala kecil, buruh tani dan berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan, maupun musiman. Dalam penyelenggaraan Program PUAP, Departemen Pertanian telah mengalokasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebagai dana stimulan untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan produktif Budidaya (On farm) seperti tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan Petunjuk Verifikasi Dokumen PUAP Tahun 2009

1

perkebunan, serta kegiatan Off farm (non budidaya) yang terkait dengan komoditas pertanian yaitu industri rumah tangga pertanian, pemasaran hasil pertanian (bakulan, dll) dan usaha lain berbasis pertanian. Gabungan kelompok tani (Gapoktan) merupakan sasaran kelembagaan tani pelaksana PUAP sebagai penyalur modal usaha agribisnis bagi petani atau peternakan. Tidak maksimalnya penyaluran dana BLM-PUAP diakibatkan oleh lemahnya persiapan dokumen di tingkat Gapoktan dan belum optimalnya pelaksanaan verifikasi di tingkat Tim Teknis PUAP di Kabupaten/Kota. 1.2. Tujuan Tujuan kegiatan Verifikasi Dokumen PUAP adalah memberikan pemahaman mengenai tata cara dan kelengkapan administrasi dalam penyampaian dokumen PUAP yang akan menjadi acuan pelaksanaan penyaluran dana PUAP. 1.3. Sasaran Sasaran dari kegiatan Verifikasi Dokumen PUAP adalah Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Penyelia Mitra Tani. Hal ini diharapkan supaya meminimalisasi kesalahan dalam kelengkapan dokumen persyaratan PUAP.

Petunjuk Verifikasi Dokumen PUAP Tahun 2009

2

BAB II MEKANISME PENARIKAN DANA BLM – PUAP Berdasarkan Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh Gapoktan berdasarkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA). Penyusunan RUB oleh Gapoktan harus memperhatikan kelayakan usaha produktif petani, yaitu: 1. Budidaya di sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan; 2. Usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga Pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian. Tahap penyusunan RUB adalah sebagai berikut: 2.1 Tahapan Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB) a. RUB disusun oleh Gapoktan berdasarkan hasil identifikasi potensi usaha agribisnis di desa PUAP yang dilakukan oleh Penyuluh Pendamping; b. Gapoktan menyusun RUB melalui Rapat anggota. RUB disusun berdasarkan kebutuhan petani anggota yang tergambar dalam RUK. c. RUK disusun berdasarkan RUA oleh petani anggota yang didasarkan pada informasi hasil identifikasi potensi ekonomi desa yang dilakukan oleh Penyuluh Pendamping mencakup: (a) usaha budidaya di sub sektor tanaman pangan/hortikultura/peternakan/perkebunan; dan (b) usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian (tanaman pangan/hortikultura/peternakan/perkebunan). d. Rincian RUK diajukan oleh kelompok tani kepada pengurus Gapoktan meliputi : a) rincian nama petani anggota, b) usaha produktif sesuai dengan Pedum PUAP, c) volume usaha dan biaya, d) nilai usaha dan ditandatangani petani anggota. 2.2 Pengesahan Rencana Usaha Bersama ( RUB ) a. RUB Gapoktan sebagai dokumen PUAP disetujui dan disahkan melalui Rapat Anggota. b. RUB yang telah disahkan oleh Rapat Anggota selanjutnya ditandatangani oleh ketua Gapoktan. c. RUB yang sudah ditandatangani selanjutnya dikirim ke ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk memperoleh persetujuan, serta dilampirkan dokumen administrasi lainnya, yaitu: (1) Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang Pengukuhan GAPOKTAN. (2) Nomor Rekening bank aktif GAPOKTAN (atas nama Gapoktan yang ditandatangani ketua dan bendahara). Rekening bank Gapoktan dibuka pada bank yang terdekat.


3

(3) Perjanjian Kerjasama antara Gapoktan dengan PPK Satker Pusat Pembiayaan Pertanian (ditandatangani oleh ketua Gapoktan bermaterai Rp.6000). (4) Berita Acara Serah Terima Uang bermeterai Rp. 6.000,(ditandatangani oleh ketua Gapoktan dan Pejabat Pembuat Komitmen). (5) Kuitansi yang ditandatangani Ketua Gapoktan dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis kabupaten/Kota dengan meterai Rp. 6000,2.3 Verifikasi Dokumen dan Pengajuan RUB a. Verifikasi awal terhadap RUB dan dokumen administrasi lainnya dilakukan oleh PMT pada tingkat Kabupaten/Kota; b. RUB dan dokumen administrasi lainnya yang telah dinyatakan lengkap oleh PMT selanjutnya diajukan kepada Tim Teknis/Kota untuk dikirimkan ke Tim Pembina Tingkat Provinsi; c. RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya diteliti dan diverifikasi oleh Tim Pembina PUAP Propinsi c.q. Sekretariat PUAP Propinsi; d. RUB dan dokumen administrasi pendukung yang belum memenuhi syarat, dikembalikan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk diperbaiki dan dilengkapi; e. RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya yang sudah dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya dibuat rekapitulasi dokumen kemudian dikirimkan kepada Tim PUAP Pusat c.q Pusat Pembiayaan Pertanian, Sekretariat Jenderal; f. Berdasarkan usulan dari Tim Pembina PUAP Tingkat Provinsi, Pusat Pembiayaan Pertanian memproses pencairan dan BLM-PUAP melalui KPPN Jakarta V kepada rekening Gapoktan melalui bank penyalur; g. Rekap hasil verifikasi dokumen Gapoktan PUAP oleh sekretariat Tim Pembina di rangkum dalam data Rekap Gapoktan (formulir 7) dalam format Excel. Penulisan nama Gapoktan HARUS urut dengan nama Gapoktan sesuai SK Menteri Pertanian tentang Gapoktan dan apabila terdapat Gapoktan yang belum melengkapi diisi dengan (-) pada nomor urut Gapoktan yang bersangkutan. Catatan: KPA Pusat Pembiayaan c.q Sekretariat mempunyai kewenangan untuk tidak menyalurkan dana BLM – PUAP apabila dokumen tertulis dan rekapnya tidak sama. 2.4 Prosedur Penyaluran BLM PUAP 1. Penyaluran dana BLM – PUAP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Gapoktan. 3. Satker Pusat Pembiayaan Pertanian memproses penyaluran dana BLMPUAP untuk mengajukan SPP - LS dengan lampiran: 1) Data yang telah diinput dibuatkan Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama.


4

2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) STPJB. 3) Rekapitulasi Pembayaran Gapoktan Dana BLM-PUAP. 4. Pejabat Pembuat SPM Pusat Pembiayaan Pertanian mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM – LS) kepada KPPN Jakarta dengan lampiran: 1) Keputusan Menteri Pertanian tentang penetapan Gapoktan; 2) Berita Acara Pengukuhan Gapoktan oleh Bupati/Walikota; 3) Rekapitulasi RUB berupa rincian pengunaan BLM– PUAP menurut usaha produktif. 2.5 Penyaluran Dana BLM PUAP ke Poktan a. Dana BLM PUAP disalurkan ke rekening Gapoktan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam RUB; b. Dana BLM PUAP dari Gapoktan disalurkan kepada kelompok tani sesuai RUK; c. Dana BLM PUAP yang diterima oleh kelompok tani disalurkan kepada petani anggota sesuai RUA. 2.6 Prosedur Penarikan Dana a. Pengurus Gapoktan PUAP menginformasikan kepada seluruh petani anggota Poktan bahwa dana PUAP telah masuk ke rekening Gapoktan. b. Pengurus Gapoktan meminta kepada seluruh anggota Poktan untuk menentukan jadwal penarikan sesuai dengan RUK dan siklus besarnya usaha anggota. c. Pengurus Poktan meminta kepada seluruh petani anggota untuk menentukan jadwal penarikan dana sesuai dengan RUA. d. Penarikan dana BLM-PUAP dari Kantor Bank Cabang/Unit, Bank Penyalur dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jadwal pemanfaatan yang disepakati pada Rapat Anggota. e. Formulir penarikan dana PUAP dari bank penyalur harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Gapoktan (joint account). f. Untuk mendorong timbulnya Gapoktan PUAP sebagai Lembaga Usaha serta dapat mengembangkan kapasitas kelembagaan maka disarankan anggota Gapoktan PUAP harus menabung di Gapoktan.


5

BAB III DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PUAP Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2009 tanggal 20 Maret 2009 maka untuk proses pelaksanaan PUAP dokumen yang WAJIB harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 3.1. SK BUPATI/WALIKOTA 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3.

3.1.4. 3.1.5.

Gapoktan harus diusulkan oleh Bupati/Walikota melalui Surat Keputusan. Gapoktan yang diusulkan HARUS berada/berlokasi pada Desa yang sudah dalam SK. Menteri Pertanian Nomor. 1192/Kpts/OT.160/3/2009 tanggal 20 Maret 2009 SK Penetapan Gapoktan sesuai PEDUM harus di tandatangani oleh Bupati/Walikota, namun apabila Bupati/Walikota atau Wakilnya berhalangan maka SK ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Apabila SK Gapoktan ditandatangani oleh Kepala Dinas maka DIKEMBALIKAN untuk dimintakan tanda tangan Bupati/Walikota. Gapoktan yang sudah ditetapkan oleh Bupati dan selanjutnya di SK kan oleh Menteri Pertanian harus membuat RUB (Rencana Usaha Bersama) sesuai dengan kebutuhan pembiayaan dari Gapoktan dan melengkapi dokumen lainnya.

3.2. RUB 3.2.1.

3.2.2.

3.2.3. 3.2.4. 3.2.5.

Sesuai dengan petunjuk pengisian dokumen persyaratan administrasi pengajuan dana BLM PUAP, Data Pengurus Gapoktan harus sama dan sesuai dengan SK Bupati yang menjadi dasar penetapan Gapoktan oleh Menteri Pertanian. RUB, dibubuhi stempel Gapoktan, selanjutnya 4 (empat) dokumen lain yang juga ditandatangani oleh ketua Gapoktan HARUS dibubuhi stempel. Namun apabila Gapoktan tidak mempunyai stempel maka dokumen RUB tidak perlu dibubuhi stempel dan selanjutnya seluruh dokumen tidak harus distempel. Nilai RUB yang dikirim/ditransfer oleh Satker Pusat Pembiayaan Pertanian adalah penjumlahan dari nilai kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan Gapoktan dengan nilai maksimal Rp. 100 Juta. RUB tidak boleh dirubah atau di Tip-Ex. Kalau ditulis dan ternyata salah sebaiknya DIGANTI dengan dokumen baru. Apabila nilai dana BLM PUAP terdapat penjumlahan KURANG dari nilai maksimal Rp. 100 Juta maka Petugas Verifikator membuat penjumlahan baru. Selanjutnya Satker mengirim dana BLM PUAP sebesar penjumlahan kurang tersebut.


6

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

Apabila Gapoktan ingin memperbaiki nilai total RUB sehingga menjadi total Maksimal Rp. 100 Juta, Gapoktan HARUS MENGGANTI dokumen RUB Baru, dan tidak boleh diganti dengan mencoret atau Tip-ex . Nama pengurus dalam RUB TIDAK BOLEH SALAH. Apabila nama pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) salah penulisan dalam SK Bupati, dan berbeda “huruf/karakter“ karena pengurus menggunakan KTP pada waktu membuka rekening. Untuk koreksi nama pengurus, Ketua Tim Teknis harus membuat surat BERITA ACARA dengan menyebutkan SK Bupati sebelumnya dan ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten. Penulisan di dalam RUB untuk: a. Nama Gapoktan : Harus sesuai dengan Penetapan SK. Mentan. b. Alamat Gapoktan : Di isi lengkap dengan nama desa, kecamatan dan kabupaten sesuai dengan penetapan SK. Mentan. c. Tgl. Pengukuhan : Tgl. Pada saat Gapoktan di Kukuhkan melalui SK Bupati. d. Tgl. Pendirian : Tgl. Pada saat pendirian Gapoktan. e. Nomor Rekening : Pembukaan Rekening HARUS atas nama Gapoktan dan nama harus sama dengan KTP Pengurus. f. Nama Cabang Bank : Di isi sesuai dengan Cabang dimana Gapoktan membuka Rekenig Bank. g. Alamat Cabang Bank: Alamat Gapoktan membuka Rekenig Bank. Apabila salah penulisan di RUB Gapoktan HARUS MENGGANTI dokumen RUB Baru, dan tidak boleh diganti dengan mencoret atau Tip-ex .

3.2.9.

RUB disetujui oleh Ketua Tim Teknis atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati apabila Ketua Tim Teknis berhalangan. 3.2.10. RUB ditandatangani oleh Ketua Gapoktan dan Ketua Tim Teknis Kabupaten dengan dibubuhi stempel masing-masing instansi. 3.3. PERJANJIAN KERJASAMA. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6.

Nomor PK harus diisi oleh verifikator dengan menggunakan standar penomoran dokumen PUAP yang disiapkan Sekretariat PUAP. Dokumen yang belum diisi oleh Gapoktan seharusnya dilengkapi oleh verifikator. Dokumen PK tidak boleh ditulis dengan pensil. Dokumen ditanda tangani oleh Ketua Gapoktan HARUS diberi Materai Rp. 6000,-, ditanda tangan dan di stempel basah. Dokumen rangkap 2. Untuk tanggal, bulan dan tahun perjanjian diisi setelah Gapoktan ditetapkan melalui SK Mentan kemudian tanggal, bulan dan tahun diisi mengikuti waktu Satker bisa menandatangani dokumen Petunjuk Verifikasi Dokumen PUAP Tahun 2009

7

tersebut (Penetapan tanggal harus di konfirmasi langsung ke PPK PUAP di Pusat). 3.4. SURAT PERINTAH KERJASAMA 3.4.1 3.4.2 3.4.3

SPK merupakan bagian dokumen yang harus dilengkapi oleh Gapoktan. Pengisian tanggal dan penomoran dokumen SPK oleh Sekretariat Tim Pembina PUAP Propinsi diisi sesuai dengan mekanisme penomoran dari Sekretariat PUAP (terlampir). SPK ditanda tangani oleh Ketua Gapoktan dengan materai Rp. 6000 dan di stempel basah, rangkap 2 dengan menggunakan materai di tanda tangan asli dan stempel basah.

3.5. BERITA ACARA (BA) SERAH TERIMA UANG. 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5

Nomor BA diisi oleh Sekretariat Tim Pembina PUAP Propinsi sebagai Verifikator, harus menggunakan standar penomoran dokumen PUAP yang disiapkan sekretariat. Dokumen yang belum diisi oleh Gapoktan dilengkapi dan diisi oleh Verifikator. Dokumen BA tidak boleh ditulis dengan pensil. Pengisian tanggal dan penomoran dokumen BA diisi sesuai dengan mekanisme penomoran dari Sekretariat PUAP. Dokumen BA Ditanda tangani oleh ketua Gapoktan dan di stempel basah Gapoktan dalam rangkap 2 stempel asli dan tanda tangan asli.

3.6. PAKTA INTEGRITAS. 3.6.1 3.6.1. 3.6.2

Pakta integritas harus ditandatangi oleh ketua Gapoktan dan Stempel basah. Pengisian tanggal Pakta Integritas diisi mengikuti waktu Satker bisa menandatangani dokumen tersebut (penentuan tanggal harus di konfirmasi langsung ke PPK PUAP di Pusat). Dokumen rangkap 2 di stempel basah dan tanda tangan asli

3.7. KUITANSI PEMBAYARAN. 3.7.1. 3.7.2. 3.1.1.

Kuitansi harus diisi sesuai dengan besaran dana yang terdapat (tercantum) dalam RUB. Dokumen rangkap 2 di tanda tangan ketua Gapoktan harus asli dengan stempel basah di beri materai Rp. 6.000,Pengisian tanggal Kuitansi diisi mengikuti waktu Satker bisa menandatangani dokumen tersebut (tanggal dapat konfirmasi langsung ke Sekretariat PUAP di Pusat).


8

3.8. LAIN-LAIN 3.8.1 3.8.2. 3.8.3. 3.8.4. 3.8.5. 3.8.6.

3.8.7.

Nama Pengurus yang menanda tangani atau tertera dalam (Dokumen 3.2 – 3.7) harus sama disetiap dokumen dengan di stempel yang sama dan konsisten di setiap dokumen. Dokumen HARUS rangkap 2 dengan tanda tangan asli (semua dokumen). Dokumen-dokumen tersebut diharapkan tidak dikirim melalui POS, untuk meminimalisasi kesalahan dokumen serta keterlambatan datangnya dokumen dan lain-lain. Setiap Dokumen diharapkan sudah di File dengan menggunakan ORDNER PLASTIK (seperti Bindex, Bambi, dll) warna sesuai dengan petunjuk penomoran nomenklatur PUAP dari Sekretriat PUAP. Setiap 1 berkas dokumen Gapoktan dilampirkan Fotocopy Rekening Bank Setiap 1 berkas dokumen Gapoktan dilampirkan Fotocopy KTP Pengurus Gapoktan (Ketua, Bendahara dan Sekretaris) sesuai dengan SK Bupati dan SK. Menteri Pertanian tentang Penetapan Gapoktan. Penulisan dokumen PUAP harus ditulis menggunakan huruf KAPITAL warna Hitam.


9

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan PUAP sangat di tentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh Pelaksana PUAP baik Tim Pembina PUAP Propinsi maupun Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan Pemerintah Daerah dalam mendorong pelaksanaan PUAP. Dalam upaya meningkatkan keberhasilan PUAP maka proses penyelesaian dokumen diharapkan dapat dipahami oleh Pelaksana di tingkat Propinsi dan Kabupeten/K maupun Gapoktan. Untuk itu diharapkan Buku Petunjuk Pelaksana Teknis Verifikasi Dokumen PUAP ini dapat menjadi acuan dalam pengisian kelengkapan administrasi dan dokumen pelaksanaan PUAP tahun 2009.


10

LAMPIRAN DOKUMEN ADMINISTRASI GAPOKTAN PUAP 1. 2.

8. 9.

Nama Gapoktan Alamat Gapoktan Telp/Fax/HP Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Pengurus Gapoktan a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara Tanggal Penetapan Gapoktan Jumlah Modal Awal Gapoktan

: : : : : : : : : : : : :

10. 11. 12.

Total Jumlah Anggota Gapoktan Jumlah Kelompok Tani Anggota Gapoktan Nama Kelompok Tani Anggota Gapoktan

: : :

3. 4. 5. 6. 7.

13.

Total Luas Lahan yang digarap anggota Gapoktan

:

14.

Jumlah Ternak yang dimiliki anggota Gapoktan

:

15.

Status Kepemilikan Lahan

:

16.

Jumlah Petani/Rumahtangga Tani yang mendapatkan dana BLM-PUAP sesuai RUB Keterangan: *) coret yang tidak perlu

:

a. Simpanan Pokok b. Simpanan Wajib c. Simpanan Sukarela d. Lainnya Total

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

......... Orang ......... Kelompok Tani Rincian Nama Kelompok Tani 1. 2. 3. 4. dst

Nama Ketua Kelompok Tani

Jumlah Anggota

Kategori Kelompok Tani *) (maju/pemula) (maju/pemula) (maju/pemula) (maju/pemula) (maju/pemula)

......... Ha Status Kepemilikan Lahan : Milik Sendiri : ...... Ha Sewa : ...... Ha Bagi Hasil : ...... Ha Lainnya : ...... Ha ......... Ekor Rincian : Sapi/Kerbau : .... ekor Kambing : ..... ekor Ayam : .... ekor Itik : ..... ekor ....... Ha Milik Sendiri ....... Ha Sewa ....... Ha Lainnya sebutkan ........... ......... Orang

Mengetahui, Penyuluh Pendamping, (Ttd/Nama Jelas)

Ketua Gapoktan ............................... (Ttd/Nama Jelas/Stempel)

(....................................)

(..............................................)

Tembusan Yth, 1. Kepala Desa/Lurah ............... 2. PMT Kabupaten ...................

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN PERTANIAN DAN GAPOKTAN ............................................ TENTANG BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (BLM-PUAP) Nomor : …………………….……… …………………….……… Nomor : ........................................

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama untuk memberdayakan dan meningkatkan akses petani terhadap sumber daya produktif dan permodalan melalui BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (BLM-PUAP) untuk pengembangan usaha di sektor pertanian melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009, maka pada hari ini ………........... Tanggal .................................. Bulan ......................... Tahun dua ribu sembilan diadakan Perjanjian Kerjasama antara : 1. Ir. Titi Suparti. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Pertanian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Pertanian dengan demikian sah mewakili DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 2. .......................(Diisi Nama Ketua Gapoktan) selaku Ketua Gapoktan berkedudukan di Desa ..............Kecamatan .................Kabupaten .............Propinsi ..............dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili ...............(diisi nama Gapoktan) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah wakil Pemerintah Pusat sebagai pengelola dana BLM-PUAP Departemen Pertanian Republik Indonesia yang diangkat berdasarlan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Pertanian Nomor 245/SK/PPP/KPA/8/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Pertanian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian yaitu Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan atau tindakan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor: 0010.0/018-01.1/1/2009 TA. 2009, tanggal 31 Desember 2008.

b.

............(Diisi Nama Ketua Gapoktan) selaku ...........ketua Gapoktan yang berkedudukan di Desa..., Kecamatan............ Propinsi..................dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Gapoktan................ yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan: 1. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang selanjutnya disebut PUAP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha untuk menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran; 2. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) PUAP adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 3. Kelompok tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 4. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang. 5. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah bantuan dana kepada petani/kelompok tani untuk pengembangan usaha agribisnis di perdesaan yang disalurkan melalui GAPOKTAN dalam bentuk bantuan modal usaha. 6. Usaha produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani di perdesaan dalam bidang agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan. 7. Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh GAPOKTAN berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa yang telah disepakati oleh seluruh anggota. 8. Rekening Gabungan Kelompok Tani adalah nomor rekening Gabungan Kelompok Tani yang ada di Bank………………… (9) Cabang……………… (alamat)…………………(10) atas nama………………… (11) sebagai Rekening Penerimaan dan Rekening Penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat oleh GAPOKTAN kepada Anggota. 9. Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tentang pengembangan sistem pelayanan keuangan petani melalui BLM PUAP untuk membiayai usaha produktif sektor pertanian dalam rangka Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan.

2

Pasal 2 Ruang lingkup perjanjian yang disepakati meliputi Perjanjian BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (BLM-PUAP) untuk pengembangan usaha di sektor pertanian melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Maksud dan tujuan Perjanjian kerjasama ini adalah: a. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengikat PARA PIHAK dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat dalam rangka menumbuh kembangkan usaha agribisnis di perdesaan. b. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK atas pengembangan usaha agribisnis melalui Bantuan Langsung Masyarakat. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 4 (1) Dalam perjanjian ini yang menjadi hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah: a. PIHAK PERTAMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Pertanian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian menyalurkan dana Bantuan langsung Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan sejumlah Rp.......................... (12) (.............................) yang bersumber dari DIPA Pusat Pembiayaan Pertanian TA 2009. b. PIHAK PERTAMA menyerahkan dana BLM-PUAP kepada Gapoktan............... (13) sebagai bantuan usaha kepada petani anggota sebesar Rp.............. (14) (.................) kepada PIHAK KEDUA. c. PIHAK PERTAMA bersama Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat melakukan pemeriksaan keabsahan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian di lingkup Gapoktan yang mendapatkan dana bantuan langsung masyarakat dan menindaklanjuti kepada pihak berwajib/berwenang apabila terdapat kondisi menurut PIHAK PERTAMA tidak sesuai dengan RUB PUAP. (2) Dalam perjanjian ini yang menjadi hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah: a. PIHAK KEDUA mengkoordinir kegiatan yang berkaitan BLM-PUAP. b. Menyalurkan dana bantuan modal usaha sesuai dengan usulan anggota yang dikompilasi melalui Rencana Usaha Bersama (RUB). c. Melaporkan perkembangan usaha anggota setelah memanfaatkan dana BLM-PUAP sesuai ketentuan yang berlaku.

3

d. e. f.

Melakukan pencairan dana dan mempertanggungjawabkan secara penuh atas keuangan yang diterima, dan penyalurannya kepada anggota. Melaporkan setiap perkembangan dari dana bantuan langsung masyarakat yang telah dicairkan ke Gapoktan kepada petani anggota sesuai ketentuan yang berlaku. berkewajiban melakukan penyaluran dana bantuan modal usaha yang dicairkan melalui Bank .................... (15) Cabang ................. (Alamat)....................(dengan nomor rekening .................. (16) TATA CARA PENYALURAN BLM-PUAP Pasal 5

Penyaluran dana BLM-PUAP dilaksanakan dengan cara PIHAK KEDUA membuka Rekening Penampungan di Bank ................................ (17) Cabang.................. (Alamat) ........................ dengan Nomor Rekening...................... (18), atas nama Gapoktan .................. (19) PELAPORAN Pasal 6 a. Dana Bantuan Langsung disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA menjadi bantuan modal usaha kepada Gabungan Kelompok Tani dalam rangka pengembangan usaha agribisnis perdesaan. b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyalurkan dana kepada anggota sesuai Rencana Usaha Bersama (RUB), melaporkan penyaluran, penggunaan serta perkembangan pelaksanaan PUAP kepada PIHAK PERTAMA, sesuai pedoman atau petunjuk teknis yang ada. PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 7 (1) Apabila terjadi sengketa antara PARA PIHAK mengenai perjanjian ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat. (2) Apabila tidak dicapai kata sepakat dalam musyawarah sengketa akan diselesaikan melalui Arbitrase. (3) Arbitrase yang akan dibentuk terdiri atas 3 (tiga) orang arbiter yang seorang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan seorang lagi ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, dan kedua arbiter yang telah ditunjuk Para Pihak akan memilih arbiter yang ketiga yang akan menjadi Ketua Majelis Arbitrase tersebut. (4) Tiap Pihak akan membayar arbiter sendiri. (5) Jika dengan cara musyawarah dan arbitrase tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

4

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) Pasal 8 (1) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan memaksa (force majeure) berupa bencana alam, kebakaraan, kekacauan wilayah, perubahan Keputusan dan Peraturan Pemerintah yang secara fundamental mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), timbul peperangan, pemberontakan di wilayah Republik Indonesia, keributan, kekacauan, dan huru-hara, Pihak Kedua menolak dan mengembalikan dana BLM-PUAP pada Pihak Pertama, salah satu pihak tidak bertanggung jawab kepada pihak lain atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya pada perjanjian ini. (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) pihak yang terkena musibah harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang tanggal dan terjadinya keadaan memaksa (force majeure). (3) Keadaan memaksa (force majeure) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan memaksa (force majeure). JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN Pasal 9 Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir sampai 31 Desember 2009. PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur di dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan pelaksanaan. Perjanjian Kerjasama ini ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK di atas materai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA Gabungan Kelompok Tani .............................

Materai 6000

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Pertanian,

TTD + DI STEMPEL .......................... Ketua Gapoktan

Ir. Titi Suparti NIP. 195901021986032002

5

SURAT PERINTAH KERJA Nomor : ............................... (1) Tanggal : ............................... (2) Yang bertanda Nama NIP Jabatan Alamat

tangan di bawah ini : : Ir. Titi Suparti : 195901021986032002 : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Pertanian : Jl. Harsono RM No. 3 Gedung D Lt. 8 Pasar MingguJakarta Selatan 12550

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA Berdasarkan :  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor 0010.0/018-01.1/2009 TA. 2009, tanggal 31 Desember 2008  Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Pertanian Nomor: 245/SK/PPP/KPA/8/2009 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Pertanian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian;  Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 16/Permentan/OT.140/3/2009 Tanggal 20 Maret 2009 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).  Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1192/Kpts/OT.160/3/2009 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).  Keputusan Menteri Pertanian Nomor .................... tentang penetapan Gapoktan Penerima BLM-PUAP, dengan ini memberikan perintah kerja kepada: Nama Jabatan Nama Gapoktan Alamat Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Nomor Rekening

: :

.................................................................. (3) ........................ sesuai pengukuhan Bupati/Walikota Nomor ................... tanggal ........................ tentang .................................. : .................................................................. (1) : ........................................................................ : ........................................................................ : ....................................................................... : ....................................................................... : ...................................................................... : ...................................................................(4) pada Bank ....................................................... Cabang ............................................................ Alamat .............................................................

6

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Dengan ini PIHAK KESATU memberikan perintah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan Penguatan modal untuk Gabungan Kelompok Tani sebagai berikut: PELAKSANAAN PEKERJAAN PASAL 1 1. PIHAK KEDUA diberi mandat oleh PIHAK PERTAMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Pertanian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan sejumlah Rp. ...................... (..............................) yang bersumber dari DIPA Pusat Pembiayaan Pertanian TA 2009; 2. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan penyaluran dana bantuan modal usaha yang dicairkan melalui Bank ......................... cabang ………………………(alamat)………………, dengan nomor rekening: ................. MEKANISME PELAKSANAAN PASAL 2 1. PIHAK KEDUA diberi mandat oleh PIHAK PERTAMA untuk mengkoordinir kegiatan yang berkaitan BLM-PUAP antara lain: a. Menyalurkan dana bantuan modal usaha kepada anggota sesuai dengan usulan anggota yang dikompilasi melalui Rencana Usaha Bersama (RUB); b. Melaporkan perkembangan usaha anggota setelah memanfaatkan dana BLM-PUAP sesuai ketentuan yang berlaku. 2. PIHAK KEDUA melakukan pencairan dana dan mempertanggungjawabkan secara penuh atas keuangan yang diterima, dan penyalurannya kepada anggota, pertanggungjawaban keuangan, atas kegiatan yang dilakukan sesuai dengan butir (1) pada huruf (a) dan (b) pada pasal 2 (dua) ini; 3. PIHAK PERTAMA bersama Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat melakukan pemeriksaan keabsahan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian di lingkup Gapoktan yang mendapatkan dana bantuan langsung masyarakat dan menindaklanjuti kepada pihak berwajib/berwenang apabila terdapat kondisi menurut PIHAK PERTAMA tidak sesuai RUB PUAP; 4. PIHAK KEDUA melaporkan setiap perkembangan dari dana bantuan langsung masyarakat yang telah dicairkan ke Gapoktan kepada petani anggota, sesuai ketentuan yang berlaku.

7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) PASAL 3 (1) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan memaksa (force majeure) berupa bencana alam, kebakaran, kekacauan wilayah, Perubahan Keputusan dan peraturaan pemerintah yang secara fundamental mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), timbul peperangan, pemberontakan di wilayah Republik Indonesia, keributan, kekacauan, dan huru-hara, salah satu pihak tidak bertanggung jawab kepada pihak lain atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya pada perjanjian ini. (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) pihak yang terkena musibah harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang tanggal dan terjadinya keadaan memaksa (force majeure). (3) Keadaan memaksa (force majeure) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan memaksa (force majeure). PEMBEBANAN ANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN DANA PASAL 4 a. Biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Pertanian Tahun Anggaran 2009 Nomor: 0010.0/018-01.1/2009 TA. 2009, tanggal 31 Desember 2008. b. Mekanisme pencairan dana dilaksanakan sekaligus secara langsung (LS) oleh KPPN Jakarta V (139), melalui Bank .................. (12), Cabang.................. (13) (Alamat)....................... dengan nomor rekening : ..........................(14) sejumlah Rp ........................ (15) (……...................) atas nama Gabungan Kelompok Tani ....................... (16) c. Segala biaya yang timbul atas transaksi perbankan serta biaya yang terkait dengan administrasi penarikan dana oleh Gapoktan ditanggung oleh PIHAK KEDUA. SANKSI Pasal 5 Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi kondisi yang tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka: (1) PIHAK PERTAMA dapat menunda pencairan dana BLM-PUAP dan menghentikan sementara proses pencairan sampai permasalahan selesai. (2) PIHAK PERTAMA dapat meminta laporan dan pertanggungjawaban kepada PIHAK KEDUA dan apabila terdapat indikasi yang merugikan keuangan negara akan dilaporkan kepada yang berwajib dan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

8

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. PIHAK KEDUA Yang Menerima Perintah,

PIHAK PERTAMA Yang Memberi Perintah,

TTD + Stempel Materai 6000

(Nama Gapoktan) Ketua Gapoktan


9

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (BLM-PUAP) Nomor : ................................ Tanggal : ................................. Pada hari ini ................ tanggal ................ bulan .................. tahun dua ribu sembilan kami yang bertandatangan di bawah ini : Yang bertanda 1. Nama NIP Jabatan

tangan dibawah ini: : Ir. Titi Suparti : 195901021986032002 : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Pertanian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pusat Pembiayaan Pertanian dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama Jabatan

: .................... : Ketua Gabungan Kelompok Tani ......... berkedudukan di Jl.........,Desa..........Kecamatan........... Kabupaten........ Propinsi........... selanjutnya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan uang sejumlah Rp......... (Terbilang: ..........) kepada PIHAK KEDUA yang ditransfer langsung melalui Bank......... cabang.……… (alamat)…….…… dengan nomor rekening Gapoktan : .............. (dan PIHAK KEDUA telah menerima dana tersebut sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : .........., tanggal .......... 2009. Dengan telah diterimanya uang sejumlah Rp.............,- (Terbilang : ...........) oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Pertanian dengan Gapoktan .......... dengan nomor....... tanggal .......... 2009. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani kedua belah PIHAK dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA Yang Menerima,

PIHAK PERTAMA Yang Menyerahkan,

TTD + Stempel Nama Ketua Gapoktan


PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka penyaluran Bantuan Masyarakat Langsung Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (BLM-PUAP) pada Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Pertanian dengan ini menyatakan bahwa saya : 1. Tidak akan melakukan praktek KKN; 2. Akan melaporkan kepada PIHAK yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penyaluran dana BLMPUAP ini; 3. Dalam proses bantuan pembiayaan langsung ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dalam proses penyelenggaraan untuk kegiatan ini; 4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta,

2009

1. Pengguna Barang/jasa

: ...................., Ir. Titi Suparti

2. Ketua Gapoktan

: ...................., ..............................

Bukti Kas No. Dibukukan Tgl M.A.K T.A.

: : : : 2009

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Sudah terima dari

:

Kuasa pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Pertanian

Jumlah uang

: Rp. .....................................

Terbilang

: ...........................................

Untuk pembayaran

: Dana Bantuan Langsung Masyarakat dalam rangka Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sesuai Rencana Usaha Bersama yang telah disyahkan dari Gapoktan...........di Desa......... Kecamatan..........Kabupaten.........Propinsi ........

………………………,…………………2009 Mengetahui/Menyetujui, Ketua Tim teknis Kabupaten/kota

Yang menerima, Ketua gapoktan …………………………...…

Materai 6000

TTD + Stempel

(...................................) NIP.

TTD + Stempel

(……………………………………………... Nama jelas Ketua Gapoktan

Setuju dibayar, a.n Kuasa Pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Petani,

(Ir.Titi Suparti) NIP. 195901021986032002


PUSAT PEMBIAYAAN PERTANIAN Jalan Harsono RM. No. 3 Ragunan Gedung D Lantai VIII Jakarta Selatan 12550

Telepon Facsimile

: 781 6085 : 781 6085

RINGKASAN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor dan Tanggal DIPA

:

001.0/018-01.0/-/2009, Tanggal 31 Desember 2008

Kode Kegiatan / Sub Kegiatan / Mata Anggaran

:

1574.0149.573119

Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian

:

Daftar Terlampir

Nama Gapoktan

:

Daftar Terlampir

Alamat Gapoktan

:

Daftar Terlampir

Bank yang ditunjuk / Rekening Gapoktan

:

Daftar Terlampir

Nilai Total Surat Perjanjian

:

Rp. ............................ Terbilang : ....................................................................

Uraian dan volume pekerjaan

:

Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) untuk ...... Gapoktan di Kabupaten : ..........................

Cara Pembayaran

:

Sekaligus secara Langsung (LS) melalui KPPN V

(bulan) 2009 Jakarta, a.n. Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen,


Lampiran Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama Daftar Gapoktan Penerima BLM-PUAP TA. 2009 Kabupaten : NO

NOMOR SURAT PERJANJIAN

JUMLAH

TANGGAL SURAT PERJANJIAN

NAMA GAPOKTAN

DESA

ALAMAT KECAMATAN

BANK

CABANG / UNIT

NOMOR REKENING

Terbilang : ...................................................................

Jakarta, (bulan) 2009 a.n. Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen,


JUMLAH (Rp.)

0

Daftar Gapoktan Penerima BLM-PUAP TA. 2009 Kabupaten : .......................... NO

NOMOR REKENING

JUMLAH

JUMLAH (Rp.)

NAMA GAPOKTAN

CABANG / UNIT

Lampiran

SPP-LS

Daftar Gapoktan Kabupaten : NO

Nomor Penerima

: BLM-PUAP

NOMOR SURAT PERJANJIAN

TA.

2009

TANGGAL SURAT PERJANJIAN

Sesuai

SK

Mentan

NAMA GAPOKTAN

Nomor

:

Tanggal

ALAMAT DESA

KECAMATAN

BANK

CABANG / UNIT

NOMOR REKENING

JUMLAH (Rp.)

JUMLAH

Jakarta, (bulan) 2009 a.n. Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen,




Telepon : 781 6085 Facsimile : 781 6085

REKAPITULASI PEMBAYARAN KEPADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP

Sehubungan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : Tanggal : , dengan ini disampaikan nama Gapoktan penerima nomor rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang sebagai berikut :

GAPOKTAN

NO NAMA

ALAMAT

Dana

BLM-PUAP

NOMOR REKENING NOMOR SK

TANGGAL SK

JUMLAH BANTUAN (Rp.)

JUMLAH

Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas isi Rekapitulasi Pembayaran ini. Demikian Rekapitulasi Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Pejabat Penanda Tangan SPM,

Jakarta, (bulan) 2009 Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. Joniwardi NIP. 196201231986031001

Dr. Ir. Mat Syukur, MS NIP. 195812281983031001

Rekapitulasi Pembayaran ini sebagai lampiran SP2D Nomor : Tanggal : KPPN Kepala Seksi Perbendaharaan

: :

beserta



Telepon : 781 6085 Facsimile : 781 6085

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Nomor : 1 2 3 4 5 6

Nama Satuan Kerja Kode Satuan Kerja Nomor/Tanggal DIPA Kegiatan Sub kegiatan Klasifikasi Belanja

: : : : : :

Pusat Pembiayaan Pertanian 451918 001.0/018-01.0/-/2009, Tanggal 31 Desember 2008 (01.03.08.1545) Pelayanan Pembiayaan Pertanian (1574.0149) Pengembangan Kelembagaan (573119) Belanja Lembaga Sosial Lainnya

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Pertanian menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor : #N/A Tanggal, #N/A tentang penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Penerima Dana BLM-PUAP dengan perincian sebagai berikut : BUKTI

PENERIMA NO

MA

URAIAN (GAPOKTAN)

JUMLAH (Rp.) Tanggal

Nomor

JUMLAH

Bukti-bukti belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Pertanian untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Kerja

Pusat Pembiayaan

Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dari penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan ini, saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. (bulan) 2009 Jakarta, a.n. Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen,


2

4

3

5

6

7

8

NO

PROPINSI

KABUPATEN

KECAMATAN

DESA

NAMA GAPOKTAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

-

-

-

-

-

KET: Nomor BA/PK diisi sesuai dengan nomor yang terdapat pa SK Gapoktan diisi sesuai dengan SK penetapan Gapoktan

9

10

KETUA -

SEKRETARIS -

11

12 NOMOR

PENGURUS BENDAHARA -

SK GAPOKTAN (MENTERI) -

TANGGAL SK -

13

14

15

16

NO. REKENING

JMLH BANTUAN

BANK

CABANG BANK

-

-

-

-

17 MA

18

19 20

URAIAN KOD

-

1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119 1574.0149.573119

DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009 DANA BLM-PUAP TA.2009

21

22

NOMOR & TANGGAL PK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

NOMOR ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 , ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09 ....,..../PPP/PK-PUAP/..../09

TANGGAL

23

24

NOMOR & TANGGAL BA KOD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

NOMOR .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 , .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09 .....,..../PPP/BA-PUAP/..../09

TANGGAL

25

26

27

SPP-LS

NOMOR SPTJB NOMOR /SPTJB/....,....L/K/PPP/..../2009

/SPP-LS/....,.....L/K/PPP/..../2009

TANGGAL (Bulan & Tahun)

28

MAX GAPOKTAN (Jmlh Gapoktan)

DATA REKAPITULASI RUB GAPOKTAN Formulir 7 Propinsi : Kabupaten : NO

NAMA GAPOKTAN

ALAMAT GAPOKTAN DESA KECAMATAN

BANK NAMA BANK

CABANG/UNIT

NOMOR REKENING

JUMLAH (Rp)

TOTAL RUPIAH

Menyetujui, Tim Pembina Propinsi *) ttd

(..................................) *Ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris Tim Pembina PUAP Propinsi

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI NAD

NOMOR 01

KABUPATEN Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tamiang Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bener Meriah Kab. Bireuen Kab. Gayo Lues Kota Subussalam Kab. Nagan Raya Kab. Pidie Kab. Pidie Jaya Kab. Simeulue

Ket : 1. X ( Bulan yang akan ditanda tangani oleh PPK) 2. ..../ diisi sesuai dengan nomor urut desa di SK Penetapan Gapoktan oleh Mentan

NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PENOMORAN ..../01.01/PPP/PK-PUAP/ ..../01.02/PPP/PK-PUAP/ ..../01.03/PPP/PK-PUAP/ ..../01.04/PPP/PK-PUAP/ ..../01.05/PPP/PK-PUAP/ ..../01.06/PPP/PK-PUAP/ ..../01.07/PPP/PK-PUAP/ ..../01.08/PPP/PK-PUAP/ ..../01.09/PPP/PK-PUAP/ ..../01.10/PPP/PK-PUAP/ ..../01.11/PPP/PK-PUAP/ ..../01.12/PPP/PK-PUAP/ ..../01.13/PPP/PK-PUAP/ ..../01.14/PPP/PK-PUAP/ ..../01.15/PPP/PK-PUAP/ ..../01.16/PPP/PK-PUAP/ ..../01.17/PPP/PK-PUAP/ ..../01.18/PPP/PK-PUAP/ ..../01.19/PPP/PK-PUAP/

X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 02

KABUPATEN Kab. Asahan Kab. Batubara Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Humbang Hasundutan Kab. Karo Kota Binjai Kota Pematang Siantar Kab. Labuhanbatu Induk Kab. Labuhanbatu Selatan Kab. Labuhanbatu Utara Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Kab. Nias Kab. Nias Selatan Kab. Padang Lawas Kab. Padang Lawas Utara Kab. Pakpak Barat Kab. Samosir Kab. Serdang Bedagai Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

PENOMORAN ..../02.01/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../02.02/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.03/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.04/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.05/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.06/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.07/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.08/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../02.09/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.10/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.11/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.12/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.13/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.14/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.15/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.16/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.17/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.18/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.19/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.20/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.21/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.22/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.23/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.24/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../02.25/PPP/PK-PUAP/X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 03

KABUPATEN Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Kepulauan Mentawai Kota Padang Kota Pariaman Kota Payukumbuh Kab. Lima Puluh Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Solok Selatan Kab. Tanah Datar


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

PENOMORAN ..../03.01/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../03.02/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../03.03/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../03.04/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../03.05/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../03.06/PPP/PK-PUAP/ X /09 ..../03.07/PPP/PK-PUAP/ X /09 ..../03.08/PPP/PK-PUAP/ X /09 ..../03.09/PPP/PK-PUAP/ X /09 ..../03.10/PPP/PK-PUAP/ X /09 ..../03.11/PPP/PK-PUAP/ X /09 .../03.12/PPP/PK-PUAP/ X/09 .../03.13/PPP/PK-PUAP/ X/09 .../03.14/PPP/PK-PUAP/ X/09 .../03.15/PPP/PK-PUAP/ X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI RIAU

NOMOR 04

KABUPATEN Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kota Pekanbaru Kab. Kuantan Sengingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

PENOMORAN ..../04.01/PPP/PK-PUAP/ X /09 .../.04.02/PPP/PK-PUAP/ X /09 ..../04.03/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../04.04/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../04.05/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../04.06/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../04.07/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../04.08/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../04.09/PPP/PK-PUAP/ X/09 .../03.10/PPP/PK-PUAP/ X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI KEP. R I A U

NOMOR 05

KABUPATEN Kab. Kab. Kab. Kab.

Bintan Karimun Lingga Natuna


NO 01 02 03 04

PENOMORAN ..../05.01/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../05.02/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../05.03/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../05.04/PPP/PK-PUAP/X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI BANGKA BELITUNG

NOMOR 06

KABUPATEN Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Bangka Bangka Barat Bangka Selatan Bangka Tengah Belitung Belitung Timur


NO 01 02 03 04 05 06

PENOMORAN ..../06.01/PPP/PK-PUAP/ ..../06.02/PPP/PK-PUAP/ ..../06.03/PPP/PK-PUAP/ ..../06.04/PPP/PK-PUAP/ ..../06.05/PPP/PK-PUAP/ ..../06.06/PPP/PK-PUAP/

X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI JAMBI

NOMOR 07

KABUPATEN Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kota Jambi Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

PENOMORAN ...../07.01/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../07.02/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../07.03/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../07.04/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../07.05/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../07.06/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../07.07/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../07.08/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../07.09/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../07.10/PPP/PK-PUAP/X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI BENGKULU

NOMOR 08

KABUPATEN Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Tengah Kab. Bengkulu Utara Kab. Kaur Kab. Kepahiang Kota Bengkulu Kab. Lebong Kab. Muko-muko Kab. Rejang Lebong Kab. Seluma


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

PENOMORAN ..../08.01/PPP/PK-PUAP/ ..../08.02/PPP/PK-PUAP/ ..../08.03/PPP/PK-PUAP/ ..../08.04/PPP/PK-PUAP/ ..../08.05/PPP/PK-PUAP/ ..../08.06/PPP/PK-PUAP/ ..../08.07/PPP/PK-PUAP/ ..../08.08/PPP/PK-PUAP/ ..../08.09/PPP/PK-PUAP/ ..../08.10/PPP/PK-PUAP/

X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 09

KABUPATEN Kab. Banyuasin Kab. Empat lawang Kota Palembang Kota Prabumulih Kab. Lahat Kab. Muara Enim Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Ilir Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kab. Ogan Komering Ulu Timur


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

PENOMORAN ..../09.01/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../09.02/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../09.03/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../09.04/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../09.05/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../09.06/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../09.07/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../09.08/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../09.09/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../09.10/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../09.11/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../09.12/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../09.13/PPP/PK-PUAP/X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI LAMPUNG

NOMOR 10

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

KABUPATEN Lampung Barat Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Utara Pesawaran Tanggamus Tulangbawang Way Kanan


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09

PENOMORAN .../10.01/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../10.02/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../10.03/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../10.04/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../10.05/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../10.06/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../10.07/PPP/PK-PUAP/ X/09 .../10.08/PPP/PK-PUAP/ X/09 .../10.09/PPP/PK-PUAP/ X /09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI BANTEN

NOMOR 11

KABUPATEN Kota. Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang


NO 01 02 03 04 05 06 07

PENOMORAN ..../11.01/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../11.02/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../11.03/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../11.04/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../11.05/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../11.06/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../11.07/PPP/PK-PUAP/X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR 12

KABUPATEN Kab. Bandung Kab. Bandung Barat Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang WaliKota Banjar Walikota Bogor Kota.Cimahi WaliKota Depok Kota. Sukabumi Walikota Tasikmalaya Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

PENOMORAN ..../12.01/PPP/PK-PUAP/ ..../12.02/PPP/PK-PUAP/ ..../12.03/PPP/PK-PUAP/ ..../12.04/PPP/PK-PUAP/ ..../12.05/PPP/PK-PUAP/ ..../12.06/PPP/PK-PUAP/ ..../12.07/PPP/PK-PUAP/ ..../12.08/PPP/PK-PUAP/ ..../12.09/PPP/PK-PUAP/ ..../12.10/PPP/PK-PUAP/ ..../12.11/PPP/PK-PUAP/ .../12.12/PPP/PK-PUAP/ ..../12.13/PPP/PK-PUAP/ ..../12.14/PPP/PK-PUAP/ ..../12.15/PPP/PK-PUAP/ ..../12.16/PPP/PK-PUAP/ ..../12.17/PPP/PK-PUAP/ ..../12.18/PPP/PK-PUAP/ ..../12.19/PPP/PK-PUAP/ ..../12.20/PPP/PK-PUAP/ ..../12.21/PPP/PK-PUAP/ ..../12.22/PPP/PK-PUAP/ ..../12.23/PPP/PK-PUAP/

X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 13

KABUPATEN Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kota Salatiga WaliKota Semarang Kota Tegal Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo

NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

PENOMORAN ..../13.01/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.02/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.03/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.04/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.05/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.06/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.07/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.08/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../13.09/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.10/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.11/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.12/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.13/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.14/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.15/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.16/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.17/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.18/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../13.19/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../13.20/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.21/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.22/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.23/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.24/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.25/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.26/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.27/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.28/PPP/PK-PUAP/X/09

Kab. Tegal Kab.Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Ket : 1. X ( Bulan yang akan ditanda tangani oleh PPK) 2. ..../ diisi sesuai dengan nomor urut desa di SK Penetapan Gapoktan oleh Mentan

29 30 31 32

..../13.29/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.30/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.31/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../13.32/PPP/PK-PUAP/ X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR 14

KABUPATEN Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri WaliKota Batu Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek

NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

PENOMORAN ..../14.01/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.02/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.03/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.04/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.05/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.06/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.07/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.08/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.09/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.10/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.11/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.12/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.13/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.14/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.15/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.16/PPP/PK-PUAP/X /09 ..../14.17/PPP/PK-PUAP/X /09 ..../14.18/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.19/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.20/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.21/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.22/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.23/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.24/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.25/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.26/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../ 14.27/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../14.28/PPP/PK-PUAP/X/09

Kab. Tuban Kab. Tulungagung Ket : 1. X ( Bulan yang akan ditanda tangani oleh PPK) 2. ..../ diisi sesuai dengan nomor urut desa di SK Penetapan Gapoktan oleh Mentan

29 30

..../14.29/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../14.30/PPP/PK-PUAP/X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI D.I. YOGYAKARTA

NOMOR 15

KABUPATEN Kab. Kab. Kab. Kab.

Bantul Gunung Kidul Kulon Progo Sleman


NO 01 02 03 04

PENOMORAN ..../15.01/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../15.02/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../15.03/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../15.04/PPP/PK-PUAP/X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI D.K.I JAKARTA

NOMOR 16

KABUPATEN Walikota Jakarta Barat Walikota Jakarta Pusat Walikota Jakarta Selatan Walikota Jakarta Timur WaliKota Jakarta Utara Kab. Kepulauan Seribu


NO 01 02 03 04 05 06

PENOMORAN ..../16.01/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../16.02/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../16.03/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../16.04/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../16.05/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../16.06/PPP/PK-PUAP/X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 17

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

KABUPATEN Bengkayang Kapuas Hulu Kayong Utara Ketapang Kubu Raya Landak Melawi Pontianak Sambas Sanggau Sekadau Sintang


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PENOMORAN ..../17.01/PPP/PK-PUAP/ ..../17.02/PPP/PK-PUAP/ ..../17.03/PPP/PK-PUAP/ ..../17.04/PPP/PK-PUAP/ ..../17.05/PPP/PK-PUAP/ ..../17.06/PPP/PK-PUAP/ ..../17.07/PPP/PK-PUAP/ ..../17.08/PPP/PK-PUAP/ ..../17.09/PPP/PK-PUAP/ ..../17.10/PPP/PK-PUAP/ ..../17.11/PPP/PK-PUAP/ ..../17.12/PPP/PK-PUAP/

X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09 X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 18

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

KABUPATEN Barito Selatan Barito Timur Barito Utara Gunung Mas Kapuas Katingan Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Lamandau Murung Raya Pulang Pisau Seruyan Sukamara


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

PENOMORAN ..../18.01/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../18.02/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../18.03/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../18.04/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../18.05/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../18.06/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../18.07/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../18.08/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../18.09/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../18.10/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../18.11/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../18.12/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../18.13/PPP/PK-PUAP/X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 19

KABUPATEN Kab. Balangan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Laut Kab Tapin


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

PENOMORAN ..../19.01/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../19.02/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../19.03/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../19.04/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../19.05/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../19.06/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../19.07/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../19.08/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../19.09/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../19.10/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../19.11/PPP/PK-PUAP/X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 20

KABUPATEN Kab. Berau Kab. Bulungan Kota Samarinda Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Timur Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Pasir Kab. Penajam Paser Utara Kab. Tana Tidung


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

PENOMORAN ..../20.01/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../20.02/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../20.03/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../20.04/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../20.05/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../20.06/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../20.07/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../20.08/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../20.09/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../20.10/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../20.11/PPP/PK-PUAP/X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 21

KABUPATEN Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Majene Mamasa Mamuju Mamuju Utara Polewali Mandar


NO 01 02 03 04 05

PENOMORAN ..../21.01/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../21.02/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../21.03/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../21.04/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../21.05/PPP/PK-PUAP/X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI GORONTALO

NOMOR 22

KABUPATEN Kab. Boalemo Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Kota.Gorontalo Kab. Pahuwato


NO 01 02 03 04 05 06

PENOMORAN ..../22.01/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../22.02/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../22.03/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../22.04/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../22.05/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../22.06/PPP/PK-PUAP/ X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 23

KABUPATEN Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Banggai Banggai Kep. Buol Donggala Morowali Parigi Moutong Poso Tojo Una-Una Toli -Toli


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09

PENOMORAN ..../23.01/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../23.02/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../23.03/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../23.04/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../23.05/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../23.06/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../23.07/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../23.08/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../23.09/PPP/PK-PUAP/ X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 24

KABUPATEN Kab. Bombana Kab. Buton Kab. Buton Utara Kab. Kolaka Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Kab. Konawe Selatan Kab. Konawe Utara Kota. Bau-Bau Kota. Kendari Kab. Muna Kab. Wakatobi


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PENOMORAN ..../24.01/PPP/PK-PUAP/ X 09 ..../24.02/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../24.03/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../24.04/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../24.05/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../24.06/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../24.07/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../24.08/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../24.09/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../24.10/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../24.11/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../24.12/PPP/PK-PUAP/ X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 25

KABUPATEN Kab. Bolaang Mongondow Kab. Bolaang Mongondow Selatan Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Sangihe Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kab. Kep. Talaud Walikota Tomohon Kab. Minahasa Kab. Minahasa Selatan Kab. Minahasa Tenggara Kab. Minahasa Utara


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PENOMORAN ..../25.01/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../25.02/PPP/PK-PUAP/ X/09 ...../25.03/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../25.04/PPP/PK-PUAP/ X /09 ..../25.05/PPP/PK-PUAP/ X /09 ..../25.06/PPP/PK-PUAP/ X /09 ..../25.07/PPP/PK-PUAP/ X /09 ..../25.08/PPP/PK-PUAP/ X /09 ..../25.09/PPP/PK-PUAP/ X /09 ..../25.10/PPP/PK-PUAP/ X /09 ..../25.11/PPP/PK-PUAP/ X /09 ..../25.12/PPP/PK-PUAP/ X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 26

KABUPATEN Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Timur Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pangkajene Kep. Kab. Pinrang Kab. Selayar Kab. Sidenreng Rapang Kab. Sinjai Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PENOMORAN ..../26.01/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../26.02/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../26.03/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../26.04/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../26.05/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../26.06/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../26.07/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../26.08/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../26.09/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../26.10/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../26.11/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../26.12/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../26.13/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../26.14/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../26.15/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../26.16/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../26.17/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../26.18/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../26.19/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../26.20/PPP/PK-PUAP/ X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI BALI

NOMOR 27

KABUPATEN Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung WaliKota Denpasar Kab. Tabanan


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09

PENOMORAN ..../27.01/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../27.02/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../27.03/PPP/PK-PUAP/ X/09 .../27.04/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../27.05/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../27.06/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../27.07/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../27.08/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../27.09/PPP/PK-PUAP/ X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI NTB

NOMOR 28

KABUPATEN Kab. Bima Kab. Dompu Walikota Bima Walikota Kota Mataram Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Lombok. Utara Kab. Sumbawa Kab. Sumbawa Barat


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

PENOMORAN ..../28.01/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../28.02/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../28.03/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../28.04/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../28.05/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../28.06/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../28.07/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../28.08/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../28.09/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../28.10/PPP/PK-PUAP/ X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI NTT

NOMOR 29

KABUPATEN Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Nagekeo Kab. Ngada Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PENOMORAN ..../29.01/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../29.02/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../29.03/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../29.04/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../29.05/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../29.06/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../29.07/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../29.08/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../29.09/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../29.10/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../29.11/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../ 29.12/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../29.13/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../ 29.14/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../29.15/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../29.16/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../29.17/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../29.18/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../29.19/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../29.20/PPP/PK-PUAP/X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI MALUKU

NOMOR 30

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

KABUPATEN Kepulauan Aru Maluku Barat Daya Maluku Tengah Maluku Tenggara Maluku Tenggara Barat Pulau Buru Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur


NO 01 02 03 04 05 06 07 08

PENOMORAN ..../30.01/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../30.02/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../30.03/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../30.04/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../30.05/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../30.06/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../30.07/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../30.08/PPP/PK-PUAP/X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI MALUKU UTARA

NOMOR 31

KABUPATEN Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Utara Kab. Kepulauan Sula Kota. Tidore Kepulauan


NO 01 02 03 04 05 06 07

PENOMORAN ..../31.01/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../31.02/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../31.03/PPP/PK-PUAP/ X/09 ..../31.04/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../31.05/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../31.06/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../31.07/PPP/PK-PUAP/X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI PAPUA BARAT

NOMOR 32

KABUPATEN Kab. Fak-fak Kab. Kaimena Kota. Sorong Kab. Manokwari Kab. Raja Ampat Kab. Sorong Kab. Sorong Selatan Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09

PENOMORAN ..../32.01/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../32.02/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../32.03/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../32.04/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../32.05/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../32.06/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../32.07/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../32.08/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../32.09/PPP/PK-PUAP/X/09

NOMENKLATUR DOKUMEN PK (PERJANJIAN KERJASAMA) DAN BA (BERITA ACARA) PUAP TA. 2009 PROPINSI PAPUA

NOMOR 33

KABUPATEN Kab. Asmat Kab. Biak Numfor Kab. Boven Digoel Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Keerom Kota.Jayapura Kab. Lani Jaya (Jayawijaya) Kab. Mappi Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Pegunungan Bintang Kab. Puncak Jaya Kab. Supiori Kab. Tolikara Kab. Waropen Kab. Yokuhimo Kab. Yapen Waropen


NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PENOMORAN ..../33.01/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../33.02/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../33.03/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../33.04/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../33.05/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../33.06/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../33.07/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../33.08/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../33.09/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../33.10/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../33.11/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../33.12/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../33.13/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../33.14/PPP/PK-PUAP/X /09 ..../33.15/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../33.16/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../33.17/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../33.18/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../33.19/PPP/PK-PUAP/X/09 ..../33.20/PPP/PK-PUAP/X/09

PETUNJUK TEKNIS Verifikasi Dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Recommend Documents