KEBIJAKAN TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN

KEBIJAKAN TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN Disampaikan Pada Rakornas Gubernur Dan Bupati/Walikota

DEPARTEMEN PERTANIAN Jakarta, 31 Januari 2008

1

LATAR BELAKANG  Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program terobosan Departemen Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja diperdesaan, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar subsektor.  PUAP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dikordinasikan oleh kantor Menko KESRA.  Lokasi PUAP difokuskan di 10.000 desa miskin/ tertinggal/ yang memiliki potensi pertanian dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan PUAP. 2

TUJUAN 1

Menumbuhkembangkan usaha agribisnis untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan

2

Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis perdesaan utamanya pengurus Gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani

3

Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis

4

Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan

SASARAN 1) 10.000 Desa miskin/tertinggal yang mempunyai potensi pertanian. 2) 10.000 Gapoktan/ Poktan yang dimiliki dan dikelola petani. 3) Rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil dan buruh tani. 4) Pelaku usaha agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan maupun musiman.

4

INDIKATOR KEBERHASILAN PUAP 1. Indikator Output antara lain: • Tersalurkannya BLM kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani dalam melakukan usaha produktif pertanian. • Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani.

5

Lanjutan Indikator Keberhasilan…

2. Indikator Outcome PUAP antara lain: • Meningkatnya kemampuan GAPOKTAN dalam memfasilitasi penyaluran dana BLM untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani; • Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha; • Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (budidaya dan hilir) di perdesaan; dan • Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah; 6

Lanjutan Indikator Keberhasilan…

3. Indikator Benefit dan Impact antara lain : • Berfungsinya GAPOKTAN sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani; • Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani dilokasi desa PUAP; dan • Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan.

7

SEBARAN LOKASI PUAP A. MENURUT LOKASI 33 379 1.834 10.000

PROPINSI KABUPATEN/ KOTA KECAMATAN MISKIN DESA MISKIN

B. MENURUT WILAYAH

KBI : KTI :

5.640 desa 4.360 desa 8

SUMATERA Jumlah No

Propinsi

Kabupaten/ Kota

Kuota

1

NAD

19

600

2

Sumatera Utara

19

475

3

Sumatera Barat

12

208

4

Riau

10

182

5

Jambi

9

208

6

Bengkulu

9

292

7

Sumatera Selatan

12

369

8

Lampung

9

269

9

Bangka Belitung

6

63

10

Kepulauan Riau

4

54

9

JAWA - BALI - NUSA TENGGARA Jumlah No

Propinsi

Kabupaten/ Kota

Kuota

11

DKI Jakarta

4

15

12

Jawa Barat

19

529

13

Jawa Tengah

30

987

14

D.I. Yogyakarta

4

127

15

Jawa Timur

30

987

16

Banten

5

138

17

Bali

9

137

18

NTB

8

220

19

NTT

18

522

KALIMANTAN-MALUKU-PAPUA Jumlah No

Propinsi Kabupaten/ Kota

Kuota

20

Kalimantan Barat

11

244

21

Kalimantan Tengah

13

225

22

Kalimantan Timur

10

239

23

Kalimantan Selatan

11

355

24

Sulawesi Utara

9

214

25

Sulawesi Tengah

9

290

26

Sulawesi Selatan

20

417

27

Sulawesi Tenggara

10

315

28

Sulawesi Barat

4

110

29

Gorontalo

5

134

30

Maluku

7

195

31

Maluku Utara

6

145

32

Papua Barat

8

230

33

Papua

20

505

11

POLA DASAR PUAP DIKLAT 1. KEPEMIMPINAN 2. KEWIRAUSAHAAN 3. MANAJEMEN

KOMITE PENGARAH

BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)

Penyelia Mitra Tani

GAPOKTAN

PENDAMPING

POKTAN

USAHA PRODUKTIF P E T A N I

12

Usaha Produktif Petani 1. On farm (Budidaya) : 1.1. Tanaman Pangan: 1.2. Hortikultura 1.3. Peternakan 1.4. Perkebunan

2. Off farm (Non budidaya) : 2.1.Industri rumah tangga pertanian 2.2. Pemasaran hasil pertanian (bakulan, dll) 2.3. Usaha lain berbasis pertanian.

STRATEGI DASAR PUAP 1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP; 2. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal; 3. Penguatan modal petani kecil, buruh tani dan rumahtangga miskin kepada sumber permodalan; dan 4. Pendampingan bagi GAPOKTAN /POKTAN. 14

STRATEGI OPERASIONAL 1.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui: a. b. c. d.

2.

Pelatihan bagi petugas pembina dan pendamping PUAP; Rekruitmen dan pelatihan bagi PMT; Pelatihan bagi pengurus GAPOKTAN; dan Pelatihan bagi petani sebagai pelaku PUAP oleh penyuluh pendamping.

Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal dilaksanakan melalui: a. Identifikasi potensi desa; b. Penentuan usaha agribisnis (budidaya dan hilir) unggulan; dan c. Penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan.

15

Lanjutan Strategi Operasional…

3.

Penguatan modal bagi petani kecil, buruh tani dan rumahtangga miskin kepada sumber permodalan dilaksanakan melalui: a. Penyaluran BLM-PUAP kepada pelaku agribisnis melalui GAPOKTAN; b. Penyaluran sumber pendanaan lainnya dari provinsi dan kabupaten/kota kepada pelaku agribisnis melalui GAPOKTAN; dan c. Pengembangan kemitraan dengan lembaga keuangan formal.

4.

Pandampingan GAPOKTAN/POKTAN dilaksanakan melalui: a. Penempatan dan penugasan Penyuluh Pendamping di setiap GAPOKTAN; b. Penempatan dan penugasan PMT di setiap kabupaten/kota; dan c. Pembentukan Komite Pengarah di setiap GAPOKTAN. 16

KRITERIA SELEKSI DESA PUAP 1. Penetapan Kuota Desa dilakukan dengan mempertimbangkan : a. b. c. d. e. f.

Data lokasi PNPM-Mandiri; Data Potensi Desa (Podes); Data desa miskin dari BPS; Data desa tertinggal dari Kementerian PDT, dan Data desa lokasi program lanjutan DEPTAN antara lain : P4K, Prima Tani, P4MI, Pidra, LKM-A serta desa rawan pangan. Data Desa dari Aspirasi Masyarakat.

17

Lanjutan Kriteria Seleksi Desa PUAP…

2. Seleksi Desa PUAP a. Daftar calon desa PUAP dikirim oleh Tim PUAP Pusat ke Gubernur dan Bupati/ Walikota. b. Berdasarkan daftar tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan calon desa PUAP kepada Departemen Pertanian melalui Gubernur. c. Tim PUAP Pusat melakukan verifikasi atas usulan desa PUAP yang diajukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan aspirasi masyarakat. d. Hasil verifikasi desa PUAP oleh Tim PUAP Pusat, selanjutnya ditetapkan oleh MENTERI PERTANIAN sebagai desa PUAP. 18

KRITERIA GAPOKTAN PENERIMA BLM PUAP 1. 2. 3. 4.

5. 6.

Memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis. Mempunyai struktur kepengurusan yang aktif. Dimiliki dan dikelola oleh petani. Dilengkapi dengan Komite Pengarah yang terdiri dari: Wakil Pemuka Masyarakat Desa, wakil dari POKTAN dan Penyuluh Pendamping. Dikukuhkan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila di desa tersebut tidak terdapat GAPOKTAN dan baru ada POKTAN, maka POKTAN dapat ditunjuk menjadi pengelola BLM PUAP dan untuk selanjutnya ditumbuhkan menjadi GAPOKTAN. 19

ORGANISASI PELAKSANAAN PUAP A. Tingkat Pusat Tim Pengarah • Ketua • Sekretaris • Anggota

: Menteri Pertanian RI : Sekjen Deptan : Seluruh Eselon I Lingkup Deptan

20

Lanjutan Organisasi Pelaksanaan PUAP…

Tim Pelaksana PUAP Ketua Wakil Ketua

Kepala Badan PSDMP : Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Peningkatan Efisiensi Pembangunan Pertanian. : Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian, Sekretaris Wakil Sekretaris : Sekretaris Badan PSDMP : Seluruh Sekretaris Eselon I lingkup Anggota Deptan, Kepala Pusat Data dan Informasi, Staf Khusus Mentan Bidang Ekonomi Pertanian, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kepala BB2TP, Kepala Pusat PSEKP, Kapusbangluh BPSDMP, Kapus Banglatan BPSDMP. :

21


B. Tingkat Propinsi Tim Pembina PUAP Propinsi dibentuk oleh Gubernur dengan susunan sebagai berikut : B.1. Tim Pengarah : Tim Pengarah PNPM-M Provinsi B.2. Tim Pelaksana •

Ketua

• •

Sekretaris Anggota

: Salah satu Kepala Dinas Lingkup Pertanian : Kepala BPTP : Instansi terkait lainnya

22


C. Tingkat Kabupaten/Kota Bupati/ walikota membentuk Tim Teknis PUAP tingkat Kabupaten/ kota dengan susunan sebagai berikut : C.1.Tim Pengarah

C.2. Tim Pelaksana

: Tim Pengarah PNPM-M Kabupaten/Kota :

• Ketua

:

• Sekretaris

:

• Anggota

:

Salah satu Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kepala Kelembagaan yang menangani Penyuluhan Pertanian Instansi terkait lainnya dan Penyelia Mitra Tani (PMT).

23


D. Tingkat Kecamatan Bupati/ walikota membentuk Tim Teknis Kecamatan dengan susunan sebagai berikut : • Ketua : Camat. • Sekretaris : Kepala BPP • Anggota : KCD dan Kepala Desa lingkup kecamatan

24

ORGANISASI GAPOKTAN 1. Organisasi GAPOKTAN dikukuhkan oleh Bupati/ Walikota dengan susunan : Ketua, Sekretaris, Bendahara, Unit Usaha Otonom. 2. Komite Pengarah dengan susunan Ketua, dan anggota, yang terdiri dari Pemuka Masyarakat, wakil Poktan dan Penyuluh Pendamping, ditetapkan oleh Kepala Desa.

25

TUGAS PENGURUS GAPOKTAN 1. Menyusun RUB ; 2. Melaksanakan pertemuan rutin; 3. Menyalurkan dan memantau penggunaan dana BLM-PUAP kepada anggota; 4. Menyusun laporan pelaksanaan PUAP.

26

TUGAS KOMITE PENGARAH 1. Mengarahkan dan mengesahkan RUB; dan 2. Mengawasi penggunaan dana BLM-PUAP.

27

TUGAS PENYULUH PENDAMPING 1. Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian; 2. Memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran hasil usaha; 3. Membantu memecahkan permasalahan usaha petani /kelompok tani, serta mendampingi Gapokan selama proses penumbuhan kelembagaan; 28

Lanjutan Tugas Penyuluh Pendamping…

4. Melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa. 5. Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar. 6. Memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dana BLM-PUAP; dan 7. Membantu GAPOKTAN dalam membuat laporan perkembangan PUAP.

29

TUGAS PMT 1. Melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh Pendamping dan GAPOKTAN; 2. Melaksanakan pertemuan reguler dengan Penyuluh Pendamping dan GAPOKTAN; 3. Menyusun sistem pemanfaatan dana BLMPUAP; 4. Melakukan verifikasi awal terhadap RUB dan dokumen administrasi lainnya; dan 5. Membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP. 30

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

A. Pembinaan Tim Pusat 1. 2. 3.

Pelatihan Petugas bagi Tim Pembina Propinsi dan Tim Teknis kabupaten/ kota Koordinasi dengan Tim PNPM Mandiri dalam Sosialisasi Program PUAP Supervisi pelaksanaan PUAP di Propinsi dan kabupaten/ Kota.

31

Lanjutan Pembinaan dan Pengendalian…

B. Pembinaan Tim Propinsi 1. Peningkatan kualitas SDM yang menangani PUAP di tingkat Kabupaten/ Kota. 2. Koordinasi dan Pengendalian PUAP. 3. Mengembangkan sistem pelaporan PUAP.

32


C. Pembinaan Tim Kabupaten/ Kota 1. Peningkatan kualitas SDM yang menangani PUAP di tingkat kecamatan. 2. Pelatihan/ Apresiasi peningkatan pemahaman pelaksanaan PUAP di tingkat kecamatan

33


Pengendalian Tim Pusat 1. Mengembangkan operation room sebagai pusat pengendali PUAP. 2. Mengembangkan data base PUAP (GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping, PMT dan Usaha Agribisnis GAPOKTAN) 3. Melakukan pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke propinsi dan kabupaten/ kota untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

34


Pengendalian Tim Propinsi 1. Gubernur diharapkan dapat membentuk operation room 2. Tim Pembina PUAP dapat memanfaatkan data base yang dikembangkan Tim Pusat sebagai bahan penyusunan laporan. 3. Melakukan pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kabupaten/ kota dan kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. 35


Pengendalian Tim Kabupaten/Kota 1. Bupati/ Walikota diharapkan dapat membentuk operation room 2. Tim Teknis Kabupaten/ Kota dapat memanfaatkan data base, serta perangkat keras dan lunak komputer. 3. Melakukan pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kecamatan dan desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

36

EVALUASI DAN PELAPORAN A. Tim Pusat Ketua Tim Pelaksana PUAP membentuk Tim Pokja Monev untuk melaksanakan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

B. Tim Propinsi Ketua Tim Pembina dapat membentuk Pokja Monev tingkat propinsi untuk melaksanakan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir. 37

Lanjutan Evaluasi dan Pelaporan…

C. Tim Kabupaten/ Kota Ketua Tim Teknis PUAP kabupaten/ kota dapat membentuk Pokja Monev tingkat kabupaten/ kota untuk melaksanakan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

38

BAGAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PUAP

TIM PUAP PUSAT

PROPINSI

BPTP Form E2

KABUPATEN/ KOTA

Form C

Form E1 (e-form)

Form F

Tim Pembina Propinsi Form B

Tim Teknis Kabupaten/Kota

Penyelia Mitra Tani Form D1 Form D2

Form B

Form A3

Penyuluh Pendamping

Form A1

GAPOKTAN Form A3

(10.000 orang)

KECAMATAN/ DESA

Pembinaan

PUSAT

Pembinaan

MENTERI PERTANIAN

Form A2

POKTAN

USAHA PRODUKTIF PETANI

Form A1

Tim Teknis Kecamatan

PELAPORAN Dalam pelaksanaan PUAP terdapat 7 (tujuh) jenis laporan, yaitu : 1. Laporan GAPOKTAN (Formulir A3) adalah laporan bulanan yang disiapkan oleh Pengurus GAPOKTAN dibantu oleh Penyuluh Pendamping. 2. Laporan Tim Teknis Kabupaten/Kota (Formulir B) adalah laporan triwulan dari Tim Teknis Kabupaten/Kota ke Tim Pembina Provinsi. 3. Laporan Tim Pembina Provinsi (Formulir C) adalah laporan triwulan dari Tim Pembina Provinsi ke Tim Pusat. 4. Laporan Penyuluh Pendamping (Formulir D1 dan D2) adalah laporan bulanan yang disiapkan oleh Penyuluh Pendamping disampaikan kepada PMT. 5. Laporan PMT (Formulir E1 dan E2) dalam bentuk e-form adalah laporan bulanan yang disiapkan oleh PMT langsung disampaikan ke Pusat Pengendali PUAP. 6. Laporan BPTP (Formulir F ) adalah laporan triwulan perihal kinerja PMT kepada Tim Pusat. 7. Laporan akhir tahun anggaran dari Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Tim Pusat. 40

PENUTUP • PUAP merupakan langkah terobosan Departemen Pertanian untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. • PUAP merupakan entry point dan perekat bagi seluruh program Departemen Pertanian dan sektor lain yang terkait dalam program PNPM-Mandiri. • Dalam rangka mempercepat keberhasilan Program PUAP diperlukan strategi pelaksanaan yang terpadu melalui: 1. pengembangan kegiatan ekonomi rakyat yang diprioritaskan pada penduduk miskin perdesaan melalui peningkatan kualitas SDM; 2. Penguatan modal bagi petani, buruh tani dan rumah tangga tani; dan 3. penguasaan teknologi produksi, pemasaran hasil dan peningkatan nilai tambah.

• Keberhasilan PUAP sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dari tingkat pusat sampai daerah. 41

Terima Kasih WASSALAMU’ALAIKUM WR.WB. 42

LAMPIRAN

43

FORMULIR 1

DATA DASAR GAPOKTAN PUAP 1. Nama Gapoktan 2. Alamat Gapoktan Nomor Telepon/HP 3. Tanggal Pengukuhan/pendirian Gapoktan 4. Pengurus Gapoktan Ketua Sekretaris Bendahara 5. Nomor Rekening Gapoktan 6. Nama Cabang Bank 7. Alamat Cabang Bank

Pas Foto (Ketua) 4x6

: : : : : : : : : : Ketua Gapoktan ttd (…………………..) 44

FORMULIR 2

DATA DASAR PENYULUH PENDAMPING PUAP

Pas Foto (Penyuluh) 4x6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Penyuluh Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Agama Status Perkawinan Status Penyuluh Alamat

: : : L/P : : Belum Nikah/Nikah/Duda/Janda : PNS/Honorer/THL-PP :

8. 9. 10. 11.

Nomor Telepon/HP Wilayah Kerja Pendidikan Terakhir Gapoktan yang dibina Alamat Gapoktan

: : : SMK/SPP/Dipl 3/Dipl 4/S1/S2 : : Penyuluh Pendamping ttd (…………………..)

45

FORMULIR 3

DATA DASAR PENYELIA MITRA TANI (PMT) PUAP

Pas Foto (PMT) 4x6

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama PMT Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Agama Status Perkawinan Alamat

: : : L/P : : Belum Nikah/Nikah/Duda/Janda :

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Nomor Telepon/HP Wilayah Kerja Pendidikan Terakhir Nomor Rekening Nama Cabang Bank Alamat Cabang Bank

: : : Dipl 3/Dipl 4/S1/S2 : : : Penyelia Mitra Tani ttd (…………………..) 46

FORMULIR A1

Rencana Usaha Bersama (RUB) PUAP 1. 2. 3. 4.

Nama Gapoktan Alamat Gapoktan Tanggal Pengukuhan/pendirian Gapoktan Pengurus Gapoktan Ketua Sekretaris Bendahara Nomor Rekening Gapoktan Nama Cabang Bank Alamat Cabang Bank

5. 6. 7. No

Nama Kelompok Sasaran

: : : : : : : : : Nilai (Rp.)

Keterangan

1. 2. 3. 4. 5. TOTAL Disetujui,

Disahkan,

Ketua Gapoktan,

ttd

ttd

ttd

(Ketua Tim Teknis Kabupaten/kota)

(Komite Pengarah)

(…………………..)

47

FORMULIR A2

RINCIAN RUB UNTUK PENYALURAN BLM-PUAP 1. 2. 3. No.

Nama Gapoktan Nama Kelompok Sasaran Ketua Kelompok Sasaran Nama Penerima

Kode Usaha Produktif

: : : Volume (Luas, ekor)

Nilai (Rp.)

Pelaku

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. dst M TOTAL

Ketua GAPOKTAN ttd (……………………..)

Ketua Kelompok ttd 48 (…………………..)

FORMULIR A3

LAPORAN GAPOKTAN REALISASI PENYALURAN & PERKEMBANGAN BLM 1. Nama GAPOKTAN 2. Alamat GAPOKTAN 3. Bulan No


: : :


Nilai (Rp.)

Realisasi Penyaluran (Rp.)

Perkembangan Asset

1. 2. 3. 4. 5. TOTAL

Mengetahui ttd (Penyuluh Pendamping)

Ketua Gapoktan ttd (…………………..)

49

FORMULIR B

LAPORAN TRIWULAN Tim Teknis Kabupaten/Kota

1. Provinsi 2. Kabupaten/Kota 3. Triwulan No

Nama GAPOKTAN


: : :

I

Nilai (Rp.)

II

III IV Realisasi Penyaluran (Rp.)

Kinerja GAPOKTAN

Kode Permasalahan

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. dst M

Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota ttd 50 (……………………………....)

FORMULIR C

LAPORAN TRIWULAN Tim Pembina Provinsi

1. Provinsi 2. Triwulan No

Nama Kabupaten/Kota

: : Kode Usaha Produktif

I

Nilai (Rp.)

II

III IV Realisasi Penyaluran (Rp.)

Perkembangan GAPOKTAN

Kode Permasalahan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. dst M

Ketua Tim Pembina Provinsi ttd (……………………………....) 51

FORMULIR D1

LAPORAN PENYULUH PENDAMPING SEBELUM BLM DITERIMA GAPOKTAN 1. 2. 3. 4. 5. No

Kabupaten/Kota Kecamatan Desa Nama GAPOKTAN Bulan Uraian

1.

Kelengkapan Kelembagaan

2.

Proses Transformasi SOP

3.

Verifikasi RUB

4.

Verifikasi Penyaluran BLM

: : : : : Siap

Belum Siap

Keterangan

Penyuluh Pendamping ttd (………………………)

52

FORMULIR D2

LAPORAN PENYULUH PENDAMPING SETELAH BLM-PUAP DITERIMA GAPOKTAN

1. Nama GAPOKTAN 2. Alamat GAPOKTAN 3. Bulan No


: : :


Nilai (Rp.)


Perkembangan Asset

1. 2. 3. 4. 5. TOTAL

Penyuluh Pendamping ttd (…………………..) 53

FORMULIR E1

LAPORAN PENYELIA MITRA TANI SEBELUM BLM DITERIMA GAPOKTAN 1. Provinsi 2. Kabupaten/Kota 3. Bulan No

Nama GAPOKTAN

Kelengkapan Kelembagaan

: : :

(e-form)

Penyuluh Pendamping

Proses Transformasi SOP

Verifikasi RUB

Verifikasi Penyaluran BLM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. dst M TOTAL Penyelia Mitra Tani ttd (………………………)

54

FORMULIR E2

LAPORAN PENYELIA MITRA TANI SETELAH BLM DITERIMA GAPOKTAN 1. Provinsi 2. Kabupaten/Kota 3. Bulan No

Nama GAPOKTAN

: : :


(e-form)

Nilai (Rp.)


Perkembangan Asset

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. dst M TOTAL Penyelia Mitra Tani ttd (………………………)

55

FORMULIR F

LAPORAN KINERJA PENYELIA MITRA TANI (PMT) 1. Provinsi 2. Triwulan No

Nama PMT

: : I

II

III IV

Lokasi PMT (Kab/Kota)

Kinerja Baik

Sedang

Kurang

1. 2.

3. dst M TOTAL

Kepala BPTP Provinsi …………………... ttd (……….……………………) 56

KEBIJAKAN TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN

Recommend Documents