PROFIL KEBERHASIL KEGIATAN DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM) NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016
I.
PENDAHULUAN Ketahanan pangan merupakan program prioritas pembangunan nasional untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dicirikan dengan adanya ketersediaan pangan yang cukup secara makro. Namun kenyataan di lapangan sebagian masyarakat tak dapat mengakses cukup pangan, disebabkan kondisi wilayahnya tergolong miskin atau pendapatannya tidak mencukupi. Di tingkat kabupaten, khususnya yang merupakan daerah sentra produksi pertanian petani kerap terjadi pada masalah menyangkut jatuhnya harga saat panen raya. Untuk itu pemerintah mendorong dan memfasilitasi petani untuk dapat membangun kebersamaan dengan membentuk gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang dapat mendistribusikan dan memasarkan hasil panen anggotanya dengan harga yang menguntungkan dan stabil. Selain itu Gapoktan juga diharapkan dapat mengelola cadangan pangan sebagai solusi mengatasi masalah pada saat paceklik. Sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Timur adalah Petani yang bekerja pada usaha Tanaman Pangan khususnya padi dan jagung dengan skala usaha kecil. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh mereka diantaranya : a) Rendahnya posisi tawar terutama pada saat panen raya sehingga terpaksa menjual produknya dengan harga rendah; b) Rendahnya nilai tambah produk pertanian karena Terbatasnya kemampuan untuk mengolah hasil pertanian; c ) Keterbatasan Modal Untuk Melaksanakan kegiatan usaha; d) Keterbatasan akses pangan ( Beras ) saat paceklik karena tidak mempunyai pangan yang cukup. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya petani. Kondisi ini apabila dibiarkan berlanjut akan semakin memperlemah ketahanan pangan rumah tangga petani dan pada skala yang lebih besar dapat mempengaruhi ketahanan pangan daerah maupun nasional. Guna mengatasi masalah tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan sejak Tahun 2009 mengalokasikan Dana Bantuan Sosial ( Bansos ) dari APBN untuk kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan - LDPM). Dana tersebut, digunakan untuk meningkatkan kapasitas Gabungan Kelompok Tani ( GAPOKTAN ) dalam mengelola kegiatan distribusi dengan harga layak, menghasilkan nilai tambah serta memupuk cadangan pangan.
Provinsi NTT pada tahun 2009 mendapat alokasi dana Bansos tersebut untuk 14 (empat belas) Gapoktan di 4 (empat) kabupaten. Pada tahun 2010 NTT kembali mendapatkan tambahan dana tahap penumbuhan untuk 5 (lima) gapoktan di 3 (tiga) kabupaten. Tahun 2011 terdapat 7 (tujuh) gapoktan di 3 (tiga) Kabupaten. Di tahun 2012 terdapat 5 (lima) Gapoktan di 3 (tiga) kabupaten. Provins NTT kembali mendapatkan dana bansos pada tahun 2015 untuk 4 (empat) gapoktan di 2 (dua) kabupaten. Dari kegiatan LDPM tersebut dapat dilihat Keberhasilan yang dapat diukur melalui tercapainya tingkat kesejahteraan petani para anggota Gapoktan LDPM, kestabilan harga gabah/beras sesuai HPP di daerah masing-masing Gapoktan. Dan menurutnya tingkat para mafia pemain beras (tengkulak/ijon) di wilayah sentra padi yang terdapat gapoktan LDPM. Untuk itu Profil Keberhasilan Gapoktan LDPM ini dibuat agar dapat menggambarkan Proses Kegiatan tersebut.
II.
PERSIAPAN DAN PELAKSAAN A. Persiapan Dukungan yang diberikan oleh pemerintah merupakan modal awal bagi Gapoktan Tahap Penumbuhan dan modal tambahan bagi Gapoktan Tahap Pengembangan dan unitunit usaha yang dikelolanya sehingga mampu meningkatkan usahanya, mampu memupuk dan mengembangkan modal yang telah diberikan dan sekaligus mampu mendekatkan akses pangan bagi anggotanya melalui cadangan pangan. Dengan semakin meningkatnya posisi tawar petani, nilai tambah produk pertanian dan akses pangan petani terhadap pangan maka diharapkan pendapatan dan kesejahteraan petani juga akan semakin meningkat. Dampak akhir dari seluruh dukungan pemerintah tersebut melalui kegiatan Penguatan-LDPM adalah mampu meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani sehingga petani mempunyai semangat untuk melakukan kegiatan produksi secara berkelanjutan dan dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan wilayah. 1. Tahap Penumbuhan Pada Tahap Penumbuhan, hal-hal yang perlu dipersiapkan dan dilakukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, antara lain: (a) membentuk Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota; (b) Penetapan KPA/PPK dan Bendahara; (c) menyusun dan memperbanyak Juklak dan Juknis; (d) melakukan identifikasi, verifikasi, dan penetapan Gapoktan dan pendamping; dan (e) menghimpun basis data Gapoktan dan pendamping.
2. Sedangkan pada Tahap Pengembangan, hal-hal yang perlu dipersiapkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain: (a) melakukan evaluasi secara berjenjang terhadap kinerja Gapoktan yang telah ditumbuhkan tahun tersebut mencakup: pembangunan/renovasi gudang, pemanfaatan dana Bansos untuk pengadaan cadangan pangan dan pembelian, perputaran dari kegiatan pembelian – penjualan, pengelolaan cadangan pangan; dan (b) evaluasi terhadap kinerja pendamping dalam melakukan pendampingan terhadap pemberdayaan Gapoktan.
B. Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM merupakan kegiatan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dengan semangat untuk memperkuat kemampuan Gapoktan dalam membantu petani anggotanya khususnya dalam menjaga stabilitas harga gabah/beras dan jagung dan memperkuat aset untuk penyimpanan dan cadangan pangan yang dimiliki oleh Gapoktan maka peran dan partisipasi dari pengurus dan anggota Gapoktan menjadi prioritas utama sebagai pelaku untuk mencapai keberhasilan dari kegiatan ini. Peran Pemerintah dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terbatas pada fungsi pelayanan, penunjang, fasilitasi dan motivasi. Partisipasi dari pengurus dan anggota Gapoktan, masyarakat, organisasi non pemerintah/LSM, swasta, organisasi profesi sangat dibutuhkan untuk membina dan mendukung keberlanjutan dari Gapoktan dalam menjaga stabilitas harga gabah/beras dan jagung di tingkat petani anggotanya serta ketersediaan cadangan pangan sepanjang waktu.
Gambar 2. Diagram Organisasi Pelaksanaan
BKP Pusat
Tim Pembina Pusat
Tim Pembina Provinsi
Tim Teknis Kab/kota
DKP Pusat (Menteri Pertanian)
Badan/Dinas/Kantor/ Unit Kerja Ketahanan Pangan di tingkat provinsi
DKP Provinsi (Gubernur)
Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan di tingkat kab/kota
DKP Kab/kota (Bupati/Walikota)
Pendamping Penerima Manfaat (GAPOKTAN)
Unit Pengelola Cadangan Pangan
Keterangan: : Hubungan Komando : Hubungan Koordinasi Program : Hubungan Dukungan Program : Hubungan Fungsional
Unit Usaha Distribusi/Pemasaran
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi, dan pada tingkat Kabupaten/ Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota. Organisasi kegiatan secara rinci sebagai berikut: A. Tingkat Provinsi 1. Gubernur bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM yang didukung dengan Dana Dekonsentrasi Provinsi. 2. Gubernur menetapkan Tim Pembina Provinsi yang beranggotakan pejabat/staf dari Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan dan lingkup pertanian, instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya, dan/atau organisasi petani dan masyarakat lainnya. 3. Kepala Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan provinsi selaku penanggungjawab kegiatan Penguatan-LDPM melaksanakan: a. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan Penguatan-LDPM untuk Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian dan/atau Tahap Pasca Kemandirian guna disebarluaskan ke Tim Pembina dan anggotanya di provinsi dan kabupaten/kota sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM. b. Koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PenguatanLDPM dengan berbagai program/kegiatan lintas sektor baik lingkup pertanian maupun sektor pendukung lainnya di tingkat provinsi guna memadukan berbagai kegiatan dan pembinaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. c. Koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lingkup pertanian dan lintas sektor di provinsi maupun di kabupaten/kota dalam hal: (i) memadukan kegiatan lingkup pertanian dan sektor pendukung lainnya baik di provinsi dan kabupaten/kota yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, (ii) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta (iii) membantu mengatasi dan memecahkan permasalahan teknis maupun non teknis. d. Pertemuan dengan Tim Pembina secara rutin untuk membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam hal: (i) pencairan dan pemanfaatan dana bansos, (ii) pembangunan/renovasi/pengelolaan cadangan pangan, (iii) pendistribusian/ pemasaran/pengolahan, (iv) peningkatan kemampuan dan keterampilan pendamping dalam melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap Gapoktan. e. Penetapan Gapoktan dan pendamping untuk Tahap Pengembangan yang akan menerima dana bansos tahun 2016 sesuai rekomendasi Tim Pembina Provinsi. f. Penetapan pendamping yang akan melakukan pendampingan terhadap Gapoktan Tahap Kemandirian. g. Pembinaan berkelanjutan (teknis dan administrasi) terhadap Gapoktan yang sudah masuk pada Tahap Kemandirian. h. Pelaporan kepada Gubernur terhadap pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM.
4. Tim Pembina Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam: a. Sosialisasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi ke kabupaten/kota terhadap pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian (Tim Teknis, Pendamping, Gapoktan). b. Verifikasi calon Gapoktan dan pendamping dan/atau evaluasi Gapoktan dan pendamping yang akan masuk Tahap Pengembangan; c. Evaluasi pendamping yang akan melanjutkan pendampingan terhadap Gapoktan Tahap Kemandirian. d. Pemberian rekomendasi untuk penetapan: 1) Gapoktan Tahap Pengembangan yang sudah dievaluasi yang akan menerima dana bansos tahun berjalan. 2) Pendamping yang akan mendampingi Gapoktan Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian, untuk disampaikan kepada Kepala Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan provinsi; e. Evaluasi usulan Rencana Usaha Gapoktan (RUG) dan rencana pelaksanaannya pengadaan gabah, beras dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya untuk cadangan pangan, pembelian-penjualan gabah, beras dan pemanfaatan dana bansos. f. Penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahap Pengembangan, dalam hal: (i) pencairan dan pemanfaatan dana bansos, (ii) pelaksanaan teknis dan non teknis yang dihadapi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Pendamping, dan Gapoktan, (iii) perencanaan dan penyusunan desain bangunan/renovasi gudang, (iv) pengelolaan/pemeliharaan gudang, (v) pengadaan dan penyaluran cadangan pangan, (vi) pendistribusian/ pemasaran/pengolahan, dan (vii) pengembangan unit-unit usaha yang dikelola oleh Gapoktan. g. Penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahap Kemandirian, dalam hal: (i) pengembangan mitra untuk pendistribusian/pemasaran, (ii) pengembangan kegiatan pembelian-penjualan gabah dan/atau beras (iii) peningkatan akumulasi modal usaha, (iv) pembinaan teknis dan non teknis yang dihadapi oleh Pendamping, dan Gapoktan. h. Memfasilitasi Gapoktan untuk melakukan Rapat Tahunan Gapoktan dan penutupan pembukuan setiap akhir tahun. i. Penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM sebagai bahan kepada Gubernur.
B. Tingkat Kabupaten/Kota 1. Bupati/Walikota menetapkan: a. Kepala Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM.
kabupaten/kota
sebagai
b. Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan pejabat/staf dari Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan dan lingkup pertanian, instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya, organisasi petani dan masyarakat lainnya. Ketua dari Tim Teknis adalah Kepala Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota. 2. Kepala Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM melaksanakan: a. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan Penguatan-LDPM untuk Tahap Pengembangan, , guna disebarluaskan kepada Tim Teknis dan pendamping yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM. b. Koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan pelaksanaan kegiatan PenguatanLDPM dengan berbagai program/kegiatan lintas sektor baik lingkup pertanian maupun sektor pendukung lainnya dari tingkat kabupaten/kota guna memadukan berbagai kegiatan dan pembinaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. c. Koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lingkup pertanian maupun lintas sektor terkait lainnya di kabupaten/kota dalam hal: (i) memadukan kegiatan lingkup pertanian dan sektor pendukung lainnya baik dari provinsi maupun di kabupaten/kota yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, (ii) melakukan pemantauan dan evaluasi, serta (iii) membantu mengatasi dan memecahkan permasalahan yang terkait dengan teknis maupun non teknis. d. Pertemuan dengan Tim Teknis secara rutin untuk membahas kendala-kendala yang dihadapi pendamping dalam hal: (i) membimbing/membina Gapoktan Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian, (ii) pemanfaatan dana bansos, (iii) membimbing dalam perencanaan dan penyusunan desain bangunan/renovasi gudang, (iv) membimbing dalam pengelolaan gudang dan cadangan pangan yang baik, (v) membimbing dalam pengadaan dan penyaluran cadangan pangan, (vi) membimbing dalam pendistribusian/pemasaran/ pengolahan, (vii) membimbing dalam pengembangan unit-unit usaha yang dikelola oleh Gapoktan dan membimbing Gapoktan dalam pelaksanaan Rapat Tahunan Gapoktan dan penutupan pembukuan setiap akhir tahun. e. Pengusulan kepada Kepala Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan di provinsi yaitu: 1) Gapoktan dan pendamping yang sudah dievaluasi dari Tahap Penumbuhan untuk masuk ke Tahap Pengembangan, dan/atau 2) Pendamping yang akan melanjutkan pendampingan terhadap Gapoktan Tahap Kemandirian. f. Pelaporan kepada Bupati/Walikota terhadap pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM. 3. Tim Teknis Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan: a. Sosialisasi, pemantauan, pembinaan (teknis dan non teknis), evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian terhadap Pendamping dan Gapoktan.
b. Identifikasi dan/atau evaluasi Gapoktan yang akan masuk ke Tahap Pengembangan. c. Evaluasi pendamping yang akan mendampingi Gapoktan Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian. d. Rekomendasi pencairan dan penggunaan dana bansos oleh unit-unit usaha Gapoktan yang disesuaikan dengan RUG. e. Penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahap Pengembangan dalam hal: (i) pemanfaatan dana bansos, (ii) pelaksanaan teknis dan non teknis yang dihadapi oleh pendamping dan Gapoktan. f. Penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahap Kemandiriaan dalam hal: (i) pengembangan jejaring mitra usaha untuk melakukan kegiatan pendistribusian/pemasaran, (ii) pengembangan kegiatan pembelian-penjualan gabah atau beras atau jagung, (iii) peningkatan akumulasi modal usaha, (iv) pembinaan teknis dan non teknis yang dihadapi oleh pendamping, dan Gapoktan. g. Fasilitasi Gapoktan untuk melakukan Rapat Tahunan Gapoktan dan penutupan pembukuan setiap akhir tahun. h. Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap Gapoktan yang tidak terseleksi agar dapat masuk ke Tahap Pengembangan. i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM sebagai bahan kepada Bupati/Walikota. C. Tingkat Pendamping Pendamping yang sudah ditetapkan oleh provinsi untuk mendampingi Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM baik untuk Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain: 1. Merencanakan, membuat materi pendampingan, mencatat dan melaporkan seluruh aktivitas kegiatan dalam rangka melakukan pendampingan ke Gapoktan dan unit-unit usahanya secara rutin. 2. Membimbing kelembagaan Gapoktan untuk dapat: (i) mengambil suatu keputusan yang dilakukan secara partisipatif, (ii) memahami tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus dan anggota, (iii) memahami mekanisme musyawarah dalam membahas rencana kegiatan, masalah yang dihadapi dan merumuskan keputusan dan langkah-langkah pelaksanaan, (iv) memahami dan menerapkan aturan dan sanksi yang disepakati dan dimusyawarahkan bersama baik untuk pengurus, anggota maupun pengurus unit-unit usahanya. 3. Memfasilitasi dan memotivasi Gapoktan dan unit-unit usahanya agar mampu mengambil keputusannya sendiri, dengan jalan: (i) membantu menemukenali masalah dalam pendistribusian hasil produk anggotanya, (ii) membantu menganalisis situasi yang sedang dihadapi anggotanya dan melakukan rencana antisipasi terhadap jatuhnya harga di saat panen raya dan kekurangan pangan disaat musim paceklik serta langkah-langkah perbaikannya (pengolahan/penyimpanan/distribusi/pemasaran), (iii) membantu memperoleh pengetahuan/informasi (pembangunan/renovasi gudang, teknologi pengolahan, penyimpanan), pasar, permodalan dan kemudahan–kemudahan lain guna memecahkan masalah yang dihadapi di lapangan, (iv) membantu mengambil keputusan berdasarkan analisis terhadap situasi dan masalah.
4. Mendampingi dan memfasilitasi Gapoktan dalam (i) menyusun Rencana Usaha Gapoktan (RUG) dan (ii) melaksanakan kegiatan secara partisipatif (perumusan rencana, indikator keberhasilan, tahapan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan). 5. Memfasilitasi Gapoktan dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang pemasaran, dan permodalan. 6. Memfasilitasi dan memotivasi anggota Gapoktan untuk dapat melakukan pemupukan dana/modal sehingga dapat mengembangkan unit distribusi atau pemasaran atau pengolahan dan unit pengelola cadangan pangan yang dikelola secara transparan sesuai aturan dan sanksi yang disepakati. 7. Memfasilitasi Gapoktan dan unit-unit usahanya dalam membuat administrasi dan pembukuan secara baik dan teratur (kegiatan pembelian dan penjualan, pengadaan dan penyaluran cadangan pangan, keuangan), mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, mengembangkan usaha sehingga memperoleh nilai tambah yang menguntungkan. 8. Memfasilitasi ketua/pengurus Gapoktan dan unit-unit usahanya dalam menyusun laporan bulanan secara tertulis ke kabupaten/kota dan pengiriman laporan mingguan dengan menggunakan SMS ke Pusat. 9. Memfasilitasi Gapoktan untuk melakukan Rapat Tahunan Gapoktan dan penutupan pembukuan setiap akhir tahun, dan mengarahkan unit usaha Gapoktan untuk memasukan seluruh dana bansos dan hasil usahanya yang telah diterimanya ke dalam rekening Gapoktan. D. Tingkat Gapoktan (Pengembangan, dan Kemandirian) Tugas dan tanggung jawab Pengurus Gapoktan antara lain : 1. Membuat aturan dan sanksi tertulis yang disepakati dan mengikat seluruh anggota Gapoktan sebagai organisasi kelembagaan petani (AD/ART). 2. Membangun kerja sama yang transparan dan akuntabel antara pengurus dan anggotanya. 3. Menyusun RUG dan rencana pelaksanaan kegiatan secara musyawarah mufakat (Tahap Penumbuhan, Pengembangan, dan Kemandirian). 4. Melaksanakan seluruh kegiatan secara swakelola dan swadaya masyarakat baik untuk kegiatan yang bersumber dari dana bansos (Tahap Penumbuhan, Pengembangan, dan Kemandirian), dan/atau APBD, dan/atau swadaya masyarakat serta mengacu pada petunjuk pelaksanaan (Juklak), petunjuk teknis (Juknis), aturan/sanksi setempat yang berlaku, dengan bimbingan dari Tim Pembina Provinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota, dan pendamping. 5. Memanfaatkan dana bansos sesuai dengan RUG dan dana bansos tersebut tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya, yang tidak sesuai dengan Pedum dan tidak boleh dilakukan pemotongan-pemotongan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi. 6. Mengarahkan dan menganjurkan kepada pengurus dari masing-masing unit usaha dan anggota kelompoknya untuk melakukan pembukuan, pencatatan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan. Pelaporan dilakukan baik ke kabupaten/kota maupun ke pusat secara rutin.
7. Mendorong dan menggerakkan aktivitas, kreativitas dan inisiatif dari masing-masing unit usahanya dan anggota kelompok untuk mengembangkan usahanya. 8. Mengadakan pertemuan/musyawarah/rapat anggota dengan penanggung jawab masingmasing unit usahanya dan para anggota kelompok yang dihadiri oleh pendamping secara berkala dan terjadwal, minimal satu bulan sekali untuk dapat memperkuat dan mengetahui pengelolaan Gapoktan sebagai organisasi ekonomi. 9. Melaksanakan Rapat Tahunan Gapoktan, stock opname, dan penutupan buku kas untuk mengetahui perkembangan dana bansos setiap akhir tahun. Uang tunai yang masih berada di masing-masing unit harus masuk ke rekening Gapoktan setiap akhir tahun. 10. Menyusun rencana penggunaan dana bansos setiap awal tahun untuk Tahap Pengembangan, dan Tahap Kemandirian terhadap dana yang akan dan sudah diterima. 11. Mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh unit usahanya, untuk selanjutnya membuat rencana dan langkah perbaikan. E. Tingkat Unit Usaha Gapoktan Tugas dan tanggung jawab dari unit usaha distribusi dan/atau pemasaran dan/atau pengolahan dan unit pengelola cadangan pangan yang memperoleh dana bansos kegiatan Penguatan-LDPM adalah: (i) melakukan kegiatan secara swakelola dan swadaya; (ii) membuat pembukuan (administrasi dan keuangan) secara teratur untuk seluruh kegiatan yang dilakukan (kegiatan pembelian-penjualan gabah, beras, dan/atau jagung, pengadaanpenyimpanan-penyaluran-pengembalian cadangan pangan dan pembangunan gudang); dan (iii) membuat laporan secara berkala kepada ketua Gapoktan; (iv) melakukan pembaharuan gabah dan/atau beras cadangan apabila dalam batas tertentu belum dimanfaatkan; (v) membuat aturan dan sanksi dalam penyaluran cadangan pangan. F. Tingkat Petani Petani dan Poktan yang berada dalam wadah Gapoktan merupakan produsen dari gabah, beras, dan jagung, dimana pada saat tertentu mereka juga sebagai konsumen. Pada saat sebagai produsen mereka mempunyai masalah dalam pendistribusian pemasaran hasil panennya, maka Gapoktan melalui unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan yang mendapatkan dukungan dana bansos dari pemerintah, wajib melakukan pembelian gabah dan beras serendah-rendahnya sesuai HPP. Di sisi lain pada saat musim paceklik apabila ada anggota Gapoktan tidak menghasilkan produk pangan sehingga berdampak tidak mempunyai akses terhadap pangan, maka Gapoktan melalui unit pengelola cadangan pangan dapat menyalurkan cadangan pangan dengan memprioritaskan kepada anggota Gapoktan yang sudah memenuhi kewajiban sebagai anggota Gapoktan sesuai dengan aturan dan sanksi yang telah disepakati bersama.
III.
PRESTASI/KEBERHASILAN Dari kegiatan LDPM tersebut dapat dilihat Keberhasilan yang dapat diukur melalui tercapainya tingkat kesejahteraan petani para anggota Gapoktan LDPM, kestabilan harga gabah/beras sesuai HPP di daerah masing-masing Gapoktan. Dan menurutnya tingkat para mafia pemain beras (tengkulak/ijon) di wilayah sentra padi yang terdapat gapoktan LDPM. Beberapa Gapoktan LDPM yang telah berhasil diantaranya sesuai Database Klasifikasi Database Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI antara lain: 1. Gapoktan Watu Paka Lendo wilayah Manggarai Barat Kecamatan Lembor Desa Siru Gapoktan ini mendapatkan Predikat keberhasil dengan “Sangat Berhasil”. Aktifitas Gapoktan yang telah mampu memainkan peran dengan menurunkan Harga sesuai HPP sehingga mengacaukan para mafia beras (tengkulak/ijon) untuk ikut menaikan Harga gabah/beras petani. Dampak ini berkelanjutan dengan terciptanya kestabilan harga gabah/beras di wilayah Manggarai Barat secara keseluruhan. Cadangan pangan di Gapoktan ini juga telah mampu melayani sebagian besar masyarakat di daerah Lembor. Dan telah menciptakan beras organic sendiri untuk di pasarkan Gudang LDPM, Aktifitas dan Produk Yang dihasilkan Gapoktan Watu Paka Lendo
2. Gapoktan Bersatu Maju di Kabupaten Manggarai Kecamatan Satar Mese Desa Paka. Gapoktan yang telah masuk pasca mandiri sejak tahun 2012 ini juga mendapatkan Predikat keberhasil dengan “Sangat Berhasil”. Selama menjalankan aktifitanya sejak berdiri tahun 2009 ini telah mencapai keberhasilannya yaitu menciptakan ketahanan pangan yang sangat kuat untuk wilayah Manggarai, dan harga gabah/beras dari para petani telah di stabilkan sesuai HPP, dan juga mendistribusikan beras ke berbagai wilayah lain di pulau Flores.
Gudang Gapoktan Bersatu Maju
3. Gapoktan Roda Mandiri di wilayah Timur Tengah Utara (TTU) Kecamatan Biboki Moenleu tepatnya di desa Oepuah Selatan ( Klasifikasi sangat Berhasil) Gapoktan ini telah mampu memberikan beras pada daerah sekitarnya juga telah bermitra dengan pihak eksportir untuk memasok beras ke Negara Timor Leste (Distrik Oecuse). Sebagai produsen pangan gapoktan ini telah menstabilkan harga yang sangat murah menjadi HPP. Dan meminimalkan pergerakan para mafia beras (tengkulak/ijon). Gudang LDPM Gapoktan Roda Mandiri
Database Kegiatan Klasifikasi Gapoktan Penguatan-LDPM Provinsi NTT oleh Badan Ketahanan Pangan Pusat Kementerian Pertanian RI Periode 2015 No
Kabupaten
Kecamatan
Desa
Tahun
Nama Gapoktan
Klasifikasi
1
Manggarai Barat
Lembor
Siru
2010
Watu Paka Lendo
Sangat Berhasil
2
Manggarai
Satar Mese
Paka
2009
Bersatu Maju
Sangat Berhasil
3
TTU
Bikomi Moenleu
Oepuah Selatan
2011
Roda Mandiri
Sangat Berhasil
4
Ende
Maurole
Keliwumbu
2010
Keliwumbu
Berhasil
5
Manggarai
Wae Rii
Bangka Kenda
2009
Bantang Cama
Berhasil
6
Mnaggarai Barat
Lembor
Pong Majok
2011
Sinar Usaha
Berhasil
7
Sumba Barat Daya
Wewewa Timur
Rodana Dikira
2009
Cahaya Bapa
Berhasil
8
Manggarai
Satar Mese
Papang
2009
Papang
Berhasil
9
Manggarai
Satar Mese
Golo Muntas
2009
Keka Jaya
Berhasil
10
Ende
Wewaria
Tanali
2010
Dole Telu
Berhasil
11
Ngada
Golewa
Were III
2009
Maju Bersama
Berhasl
12
Sumba Barat daya
Wewewa Timur
Pada Eweta
2009
Dian Tani
Berhasil
13
Sumba Timur
Lewa
Lewa Paku
2009
Sumber Hidup
Berhasil
14
Sumba Barat
Lamboya
Lamboya Bawa
2011
Pajo Mila Meha
Berhasil
15
Sumba Timur
Kambera
Malumbi
2009
Harapan Baru
Berhasil
16
Malaka
Malaka Tengah
Kamanasa
2011
Kamanasa Mandiri
Berhasil
17
Manggarai
Satar Mese
Umung
2009
Reje Lele
Berhasil
18
Sumba Timur
Pahunga Lodu
kaliuda
2009
Mitra Karya
Berhasil
19
Sumba Timur
Kambera
Mauliru
2009
Lima Ndapahalang
Berhasil
20
Sumba Barat Daya
Kodi Utara
Kori
2009
Anak Tani
Berhasil
21
Rote Ndao
Rote Barat
Temas
2012
Amansa
Berhasil
22
Rote Ndao
Rote Tengah
Termanu
2012
Pinga Peto
Berhasil
23
Ende
Sipijena
Detusoko
2012
Sijel
Berhasil
24
Ende
Ende
Ja mokeasa
2012
Setia Kawan
Berhasil
25
TTU
Biboki Moeleu
Maukabatan
2012
Benar
Berhasil
26
Sikka
Paga
Mase Bewa
2012
Bogo Sama
Kurang Berhasil
27
Ngada
Sowa
Piga
2009
Citra Tani
Kurang Berhasil
28
Sumba Barat
Wanokaka
Hupu Mada
2011
Embun Pagi
Kurang Berhasil
29
Belu
Kobalima
Lakekun
2011
Lakekun
Kurang Berhasil
30
Manggarai Timur
Samba Rampas
Nanga Baras
2010
Nanga Baras
Kurang Berhasil
31
Rote Ndao
Rote Tengah
Termanu
2012
Pinga Peto
Kurang Berhasil
32
Sikka
Magepanda
Magepanda
2012
Detu Done
Tidak Berhasil
33
TTU
Noemuti
Fatumuti
2011
Bon-Bon
Tidak Berhasil
IV.
MANFAAT BAGI KELOMPOK TANI a. Manfaat kegiatan Penguatan-Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) bagi Gapoktan di NTT yaitu telah menjadikan Gapoktan LDPM menjadi Gudang Cadangan Pangan dan sebagai mitra petani untuk memasarkan hasil produksi padi mereka sesuai Harga pembelian pemerintah (HPP). Manfaat LDPM secara Keseluruhan di wilayah NTT b. LDPM Sebagai Upaya Pengendalian Harga dan Pemantapan Ketahanan Pangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang merupakan bagian dari upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat, telah mampu membantu petani dalam menjaga stabilitas harga padi maupun hasil panen lainnya. Dengan adanya LDPM di NTT. masyarakat petani sudah tidak lagi terjebak kepada tengkulak yang membeli gabah dengan harga dibawah harga pemerintah. Petani menjual gabahnya ke
Gapoktan, dan dijual lagi dengan jaminan harga yang stabil. Meskipun harga gabah anjlok, Gapoktan tetap membeli gabah petani dengan harga normal. c. Manfaat LDPM di NTT juga bertujuan untuk mengantisipasi kerawanan pangan dan pasca panen mengingat saat pasca panen harga-harga beras mengalami peningkatkan. Hasil panen bukan saja bisa dijual di dalam daerah, tapi juga di luar daerah saat ada kerawanan pangan namun yang menjadi prioritas tentunya dalam daerah.
Saran Pembentukan Asosiasi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Keberhasilan dalam mengembangkan LDPM tidak lepas dari kemampuan pengurus dalam mengelola kelembagaan gapoktannya dan mampu mengelola dana bantuan yang sudah diberikan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Di samping itu peranan pendamping, tim teknis kabupaten/kota dan tim pembina provinsi sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program penguatan LDPM yang dikelola oleh gapoktan. Oleh karena itu, sinergitas antara gapoktan, pendamping, tim teknis kabupaten/kota dan tim pembina provinsi serta pusat sangat diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut maka dibentuklah Asosiasi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Dengan demikian harapannya setelah beberapa tahun masa pembinaan dan pendampingan, gapoktan akan mampu mengelola LDPM secara mandiri. Dalam rangka untuk mendorong stabilisasi harga pangan, peningkatan cadangan pangan serta peningkatan nilai tambah bagi petani maka perlu adanya kegiatan yang bertujuan untuk meningkatan kemampuan kelembagaan Gapoktan untuk mengembangkan unit usaha distribusi hasil pertanian yang mencakup pembelian, penyimpanan, pengolahan, dan penjualan hasil pertanian khususnya gabah, beras dan jagung. Untuk mendukung tujuan tersebut, Asosiasi LDPM akan melakukan kegiatan yang diharapkan bisa menjembatani adanya sinergi antara Gapoktan/pelaku usaha dengan para pihak yang terkait. Asosiasi LDPM akan melakukan kegiatan sebagai berikut, antara lain;
a.
Memperluas Pemasaran Dalam upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan, maka perlu adanya jaminan pemasaran hasil produksi dari petani. Untuk memberikan jaminan pemasaran tersebut, Gapoktan/pelaku usaha harus mampu memperluas pemasaran hasil produksi dari petani khususnya gabah, beras dan jagung. Kegiatan Asosiasi LDPM yang bertujuan untuk memperluas pasar adalah sebagai berikut; 1. Temu usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan antara pembeli dan penjual yang difasilitasi oleh dinas. 2. Lelang forward. Lelang forward yaitu lelang suatu komoditas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. 3. Pengadaan outlet. Outlet ini berfungsi seperti toko yang memajang hasil produksi dari Gapoktan. 4. Pengadaan website. Website LDPM yang bertujuan untuk membuat pasar secara online melalui internet yang didalamnya memuat penawaran dan pembelian secara umum. 5. Akses ke BULOG. Menjembatani bagi Gapoktan/pelaku usaha yang ingin menjadi mitra BULOG.
b.
Memperbanyak stok gabah
c.
d.
Untuk memperkuat cadangan pangan, hal yang perlu dilakukan adalah memperbanyak stok pangan, khususnya gabah dan beras. Kegiatan ini untuk mencukupi kebutuhan pangan ketika terjadi masa paceklik. Idealnya masing-masing Gapoktan mempunyai stok pangan yang bisa mencukupi kebutuhan anggotanya pada saat packlik. Kegiatan Asosiasi LDPM adalah mendorong Gapoktan untuk pengadaan stok cadangan pangan dengan berbagai metode, antara lain; 1. Sistem stok gabah di Gapoktan. Bagi Gapoktan yang sudah menerima fasilitas dari LDPM, sebagian dana dibelikan gabah untuk distok. 2. Tabungan gabah kelompok tani. Petani menabung di Gapoktan berupa gabah atau uang senilai gabah yang oleh Gapoktan dibelikan gabah untuk distok. 3. Sistem resi gudang. 4. Gapoktan menyimpan gabah di gudang, seperti yang saat ini sudah tersedia di Bantul. Sistem resi gudang ini memungkinkan bagi Gapoktan untuk mendapatkan pinjaman senilai gabah yang di simpan di gudang resi gudang. Meningkatkan nilai tambah produk hasil tani Produk hasil dari tani diupayakan mendapatkan nilai tambah agar bisa mendapatkan harga yang tinggi, sehingga kesejahteraan petani bisa lebih meningkat. Kegiatan yang dilakukan Asosiasi LDPM adalah memberikan wawasan bagi Gapoktan; 1. Memproduksi jenis tanaman pangan yang khusus. Petani memproduksi produk pangan khusus, yang memiliki pangsa pasar dengan harga yang lebih tinggi, misalnya produk beras organik, mentik wangi, ketan hitam dan lain-lain.Memberikan 2. Jaminan pasar bagi produk-produk khusus. Gapoktan memberikan jaminan pasar terhadap produk pangan khusus , yang dihasilkan oleh para petani. Melakukan Study banding Study banding antara Gapoktan sangat penting untuk dilakukan guna memberikan pandangan baru bagi Gapoktan tentang pencapaian yang sudah dilakukan oleh Gapoktan yang lainnya. Kegiatan ini diharapkan bisa terus dilakukan mengingat besarnya manfaat yang bisa diambil
