KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016
OLEH : DRS. HADJI HUSEN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI NTT
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN / SEKRETARIAT BAKORLUH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Sukseskan Sehari Makan Tanpa Beras dan Terigu
Sukseskan Sehari Makan Tanpa Beras dan Terigu
DASAR PEMIKIRAN 1. UNDANG-UNDANG PANGAN NOMOR 18 TAHUN 2012 Pasal
1
:
PERSEORANGAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AGAMA, KEYAKINAN, DAN BUDAYA MASYARAKAT
TERCAPAI MELALUI PROSES PENYELENGGARAAN PANGAN : Pasal 1 : Dijelaskan bahwa :
masyarakat Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal
dengan melibatkan peran serta yang terkoordinasi dan terpadu Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal
2. UNDANG-UNDANG SP3K NOMOR 16 TAHUN 2006 Pasal 1 : kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap Pasal 6 : pemerintah
ditetapkan oleh Pemerintah dan daerah
Pasal 7 : melibatkan pemangku
Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal
kepentingan
Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal
KONDISI KETAHANAN PANGAN
Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal
Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal
KONDISI PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PETA GEOSPASIAL SEBARAN PENYULUH PERIKANAN DAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN Sumber : SIMLUHDAYA KP Provinsi NTT 31 Maret 2016
504 PENYULUH PERIKANAN, 1651 KELOMPOK
P = Penyuluh Perikanan K = Kelompok
REKAPITULASI PENYULUH PERIKANAN BERDASARKAN JENIS PENYULUH TANGGAL : 31-03-2016 Lingkup : Per Propinsi Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR NO
KABUPATEN/KOTA
1
2
TOTAL PENYULUH
PNS CPNS PPB SWADAYA
PPB DAERAH
SWASTA HONORER
3
4
5
6
7
8
9
10
1
SUMBA BARAT
5
0
0
1
4
0
0
0
2
SUMBA TIMUR
40
2
1
3
27
7
0
0
3
KUPANG
34
4
0
5
25
0
0
0
4
TIMOR TENGAH SELATAN
51
8
0
0
43
0
0
0
5
TIMOR TENGAH UTARA
33
2
1
4
26
0
0
0
6
BELU
26
7
0
5
14
0
0
0
7
ALOR
9
0
2
7
0
0
0
0
8
LEMBATA
12
3
0
4
5
0
0
0
9
FLORES TIMUR
10
6
0
4
0
0
0
0
10
SIKKA
23
13
0
6
4
0
0
0
11
ENDE
12
0
0
8
4
0
0
0
12
NGADA
4
0
0
4
0
0
0
0
13
MANGGARAI
6
0
0
2
4
0
0
0
14
ROTE NDAO
36
3
0
1
32
0
0
0
15
MANGGARAI BARAT
30
5
0
5
20
0
0
0
16
SUMBA TENGAH
20
9
0
0
11
0
0
0
17
SUMBA BARAT DAYA
10
0
0
0
10
0
0
0
18
NAGEKEO
13
4
0
4
5
0
0
0
19
MANGGARAI TIMUR
2
0
0
2
0
0
0
0
20
SABU RAIJUA
65
5
6
2
52
0
0
0
21
KOTA KUPANG
49
1
0
2
46
0
0
0
22
MALAKA
14
0
0
3
11
0
0
0
TOTAL
504
72
10
72
343
7
0
0
Sumber : SIMLUHDAYA KP Provinsi NTT 31 Maret 2016
504 PENYULUH PERIKANAN
REKAPITULASI KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN BIDANG USAHA PERIKANAN TANGGAL : 31-03-2016
NO
KABUPATEN/KOTA
1
2
PEMBUDIDAYA IKAN
PENANGKAPAN PENGOLAH DAN IKAN PEMASAR IKAN
GARAM RAKYAT
POKMASWAS
LAIN-LAIN
JUMLAH
KEL.
ORANG
KEL.
ORANG
KEL.
ORANG
KEL.
ORANG
KEL.
ORANG
KEL.
ORANG
KEL.
ORANG
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 SUMBA BARAT
24
288
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
288
2 SUMBA TIMUR
82
1.032
23
426
9
90
38
332
0
0
1
10
153
1.890
3 KUPANG
39
472
16
95
3
30
39
365
0
0
0
0
97
962
4 TIMOR TENGAH SELATAN
37
471
20
225
7
40
0
0
0
0
0
0
64
736
5 TIMOR TENGAH UTARA
68
769
17
182
8
68
15
122
0
0
0
0
108
1.141
6 BELU
32
356
14
152
14
136
0
0
0
0
0
0
60
644
7 ALOR
33
342
30
300
15
137
17
174
1
0
0
0
96
953
8 LEMBATA
78
785
23
233
16
131
1
10
0
0
0
0
118
1.159
9 FLORES TIMUR
16
172
21
209
2
35
0
0
1
16
2
101
42
533
10 SIKKA
30
295
92
857
5
35
0
0
0
0
7
61
134
1.248
11 ENDE
34
379
22
239
35
338
1
0
2
25
0
0
94
981
12 NGADA
11
128
21
219
6
30
0
0
0
0
0
0
38
377
13 MANGGARAI
23
255
0
0
8
80
0
0
0
0
0
0
31
335
14 ROTE NDAO
23
190
19
150
0
0
0
0
0
0
0
0
42
340
15 MANGGARAI BARAT
21
317
70
880
40
416
0
0
0
0
1
9
132
1.622
16 SUMBA TENGAH
42
472
12
120
0
0
0
0
0
0
0
0
54
592
17 SUMBA BARAT DAYA
13
142
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
142
18 NAGEKEO
35
275
56
459
7
74
34
296
0
0
0
0
132
1.104
19 MANGGARAI TIMUR
16
193
17
170
0
0
0
0
0
0
0
0
33
363
20 SABU RAIJUA
40
1.282
4
40
6
80
0
0
0
0
0
0
50
1.402
21 KOTA KUPANG
22
215
17
166
10
52
2
12
0
0
0
0
51
445
85
637
22 MALAKA TOTAL
40
319
45
318
0
0
0
0
0
0
0
0
759
9.149
539
5.440
191
1.772
147
1.311
4
41
11
181
Sumber : SIMLUHDAYA KP Provinsi NTT 31 Maret 2016
1.651 17.894
1651 KELOMPOK
REKAPITULASI KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN KELAS KELOMPOK TANGGAL : 31-03-2016 KELAS KELOMPOK NO 1
2
MADYA
UTAMA
JUMLAH
3
4
5
1
MANGGARAI BARAT
34
0
34
2
TIMOR TENGAH SELATAN
17
0
17
3
KUPANG
11
0
11
4
KOTA KUPANG
5
0
5
5
SIKKA
2
0
2
6
SUMBA TENGAH
0
0
0
7
SUMBA BARAT DAYA
0
0
0
8
SABU RAIJUA
0
0
0
9
MALAKA
0
0
0
10
ROTE NDAO
0
0
0
11
MANGGARAI TIMUR
0
0
0
12
NAGEKEO
0
0
0
13
ENDE
0
0
0
14
BELU
0
0
0
15
TIMOR TENGAH UTARA
0
0
0
16
SUMBA TIMUR
0
0
0
17
ALOR
0
0
0
18
LEMBATA
0
0
0
19
NGADA
0
0
0
20
SUMBA BARAT
0
0
0
21
FLORES TIMUR
0
0
0
22
MANGGARAI
0
0
0
69
0
69
TOTAL
Sumber : SIMLUHDAYA KP Provinsi NTT 31 Maret 2016
MADYA = 69 PEMULA = 1582
PERMASALAHAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 1. Permasalahan Produksi Pertanian : Kondisi fisik dan klimatis Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan Kurangnya modal 2. Permasalahan Produksi Perikanan Rendahnya budaya laut Kurangnya modal Illegal fishing 3. Permasalahan Penyuluhan : Jumlah tenaga dan kemampuan teknis penyuluh masih terbatas Sebagian Penyuluh Perikanan tidak ditempatkan pada wilayah kerja potensi perikanan Ketidaktaatan Pemda dalam pengendalian alih tugas Penyuluh Perikanan PNS kedalam jabatan lain CPNS formasi penyuluh belum difungsikan sebagai tenaga penyuluh. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan belum Berjalan Optimal Kurangnya sinergi antara lembaga yang menangani Penyuluh dengan instansi teknis terkait (antara Bappeluh dengan Dinas) Masih terbatasnya sarana – parasarana Penyuluh Perikanan
ARAH KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN KEBIJAKAN PENYEDIAAN PANGAN BERAGAM BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR
KEBIJAKAN PENGURANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN KELAPARAN
PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAM AN KONSUMSI PANGAN BEBASIS SUMBER DAYA LOKAL
KEBIJAKAN STABILISASI HARGA DAN PASOKAN PANGAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN Pendekatan kawasan dan industrialisasi
Kebijakan Penyuluhan mendukung program prioritas kementerian dalam rangka pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan dan kewirausahaan
Partisipatif dan mandiri
Sinergitas Penyuluhan dan perluasan jejaring kerja
Teknologi Kelautan dan Perikanan dan Informasi Komunikasi
STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 1.
Peningkatan Ketersediaan & Penangan Daerah Rawan Pangan : Pemanfaatan potensi sumberdaya lokal seperti pengembangan pangan lokal dan Pengembangan Lumbung Pangan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Berbasis potensi Lahan Kering : optimalisasi sumberdaya lahan kering dan Pengadaan alat mesin pertanian Peningkatan efektivitas sistem antisipasi dan deteksi dini kerawanan pangan : melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi serta peningkatan peran dan fungsi tenaga penyuluh. Peningkatan Kapasitas Cadangan Pangan Provinsi / Kab/Kota: melalui penyediaan alokasi anggaran baik melalui APBD Provinsi maupun Kabupaten / Kota. Penanganan Daerah Rawan Pangan : Bantuan pangan berpola padat karya
2. Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan : Stabilisasi Harga Pangan : Pemberdayaan kelompok usaha distribusi dan pemasaran pangan melalui LUEP/LDPM/LUPM/TTI. Pengembangan Peran dan fungsi kelembagaan Distribusi : Kelompok Lumbung Pangan dalam distribusi dan pemasaran pangan Peningkatan keterjangkauan pangan masyarakat Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal
Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal
3. Peningkatan Diversifikasi Konsumsi & Keamanan Pangan : Pengembangan dan pemanfaatan potensi pekarangan : pemberdayaan kelompok wanita dalam pengembangan pangan lokal sebagai sember pangan dan obat-obatan. Sosialisasi dan pengenalan keberagaman pangan SECARA DINI & GENCAR: Siswa SD dan TK melalui pameran pangan dan lomba pangan, termasuk masalah keamanan pangan, Gerakan NONA SARI. Pengembangan kelompok usaha pangan lokal rumah tangga : pembinaan, penyediaan modal usaha bagi kelompok wanita Percepatan diversifikasi produksi & konsumsi pangan : melalui Sosialisasi dan promosi pada berbagai kegiatan baik di provnsi maupun kab/kota (poster, baliho, lomba cipta menu, gerakan makan pangan non beras / non terigu) Peningkatan partisipasi dunia usaha : dalam upaya pengembangan pangan lokal berupa penyediaan skim kredit maupun bantuan permodalan Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal
Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal
STRATEGI PENYULUHAN PERIKANAN 1. metode pendidikan orang dewasa 2. penyuluhan sebagai gerakan masyarakat 3. penumbuhan dan pengembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan 4. keadilan dan kesetaraan gender 5. peningkatan kapasitas Pelaku Utama yang profesional
PELAKSANAAN STRATEGI PENYULUHAN 1. peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Perikanan 2. peningkatan kuantitas dan kompetensi ketenagaan penyuluh perikanan 3. penguatan dan penataan sistem penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan 4. peningkatan kapasitas dan kelembagaan Pelaku Utama serta Pelaku Usaha 5. peningkatan dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan Penyuluhan Perikanan 6. peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penyuluhan Perikanan 7. pengutamaan prinsip kemitraan dalam pengembangan kelembagaan Penyuluhan Perikanan, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha
FOKUS KEGIATAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016 No.
Kegiatan
Output
1
Pengembangan a. Model Kawasan Mandiri Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan
2
Pengembangan Sistem a. Model Lembaga Distribusi Distribusi dan Pangan Masyarakat Stabilitas Harga Pangan b. Model Lumbung Pangan Masyarakat Pengembangan a. Model Pekarangan Pangan Penganekaragaman b. Model Pangan Pokok Lokal Konsumsi dan Keamanan Pangan
3
Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal
Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal
FOKUS KEGIATAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (PROVINSI NTT) TAHUN 2016 No.
Output
Komponen Kegiatan
1
Kelompok Yang Disuluh a. Operasional penumbuhan kelompok (135 kelompok) dan calon kelompok mandiri (164 kelompok) b. Penilaian Kelompok Perikanan Teladan Provinsi c. Pertemuan kelompok mendukung peningkatan produksi perikanan (65 kelompok) d. Sinkronisasi kelembagaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP e. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) (81 orang) f. Pengukuhan Penyuluh Perikanan Swadaya (415 orang) g. Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Provinsi h. Percontohan Penyuluhan Perikanan (2 Unit) i. Materi Penyuluhan dan Pemberdayaan KP Spesifik Lokasi
2
Dokumen Kesekretariatan Kegiatan Penyuluhan KP
3
Layanan Perkantoran
a. Operasional Database Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (SIMLUHDAYA KP) b. Penyusunan Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Kegiatan c. Penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIP d. Monitoring dan Evaluasi a. Administrasi Kegiatan dan Operasional Kantor
Terima kasih
Sukseskan Sehari Makan Tanpa Beras dan Terigu
Terima kasih
Sukseskan Sehari Makan Tanpa Beras dan Terigu
