PROFIL DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014

PROFIL DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014

Kata Pengantar Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Esa karena atas berkat dan rahmatNya buku Profil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 dapat disusun. Penyusunan buku profil daerah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang Daerah Nusa Tenggara Timur antara lain meliputi kondisi wilayah, potensi sumberdaya maupun hasil-hasil pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Buku profil ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah di Nusa Tenggara Timur. Di samping itu buku ini juga diharapkan dapat mendukung permusuan kebijakan pembangunan dan dapat memberikan informasi keberhasilan pembangunan serta pencapaian program pembangunan sesuai dengan visi dan misi pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut bersumbangsih bagi suksesnya penyusunan buku ini. Akhirnya kami mengharapkan masukan, usul dan saran bagi penyempurnaan buku ini dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Kupang, November 2014 Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ir.Wayan Darmawa,MT Pembina Utama Madya NIP.19620505 198603 1 041

PROFIL DAERAH NTT 2014

Page i

SEJARAH SINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1.

Zaman Kebangkitan Nasional (±1900–1942) Pada masa sesudah tahun 1900, kerajaan–kerajaan yang ada di Nusa Tenggara Timur pada umumnya telah ber ubah status menjadi Swapraja. Swapraja– swapraja tersebut, 10 berada di pulau Timor (Kupang, Amarasi, Fatuleu, Am foan, Molo, Amanuban, Amanatun, Mio Maffo, Biboki, Insana) satu di pulau Rote (Rote), satu di pulau Sabu (Sabu), 15 di pulau Sumba (Kanatang,Lewa–Kanbera, Tabundung, Melolo, Rendi Mangili, Wei jelu, Masukaren, Laura, Waijewa, Kodi– Lauli, Membora, Umbu Ratunggay, Ana kalang, Wanokaka, Lambaja), sembilan di pulau Flores(Ende, Lio, Larantuka, Ado nara, Sikka, Ngada, Riung, Nage Keo, Manggarai), tujuh di pulau Alor–Pantar (Alor, Baranusa, Pantar, Matahari Naik, Kolana, Batu Lolang, Purema).Swapraja–swapraja tersebut terbagi lagi menjadi bagian–bagian yang wilayah nya lebih kecil.Wilayah–wilayah kecil itu disebut kafetoran–kafetoran.

2.

Zaman Pemerintahan Hindia Belanda Wilayah Nusa Tenggara Timur pada waktu itu merupakan wilayah hukum dari keresidenan Timor dan daerah takluknya (Residentie Timor en Onder Hoorig Heden). Keresidenan Timor dan daerah bagian barat (Timor Indonesia pada waktu itu, Flores, Sumba, Sumbawa serta pulau–pulau kecil sekitarnya seperti Rote, Sabu, Alor, Pantar, Lomblen, Adonara, Solor). Keresidenan Timor dan daerah takluknya berpusat di Kupang, yang me miliki wilayah terdiri dari tiga afdeeling (Timor, Flores, Sumbawa dan Sumba), 15 onderafdeeling dan 48 Swapraja.Afde eling Timor dan pulau–pulau terdiri dari 6 onder afdeeling dengan ibukotanya di Kupang. Afdeeling Flores terdiri dari 5 onder afde eling dengan ibukotanya di PROFIL DAERAH NTT 2014

Page ii

Ende. Yang ketiga adalah Afdeeling Sumbawa dan Sumba dengan ibukota di Raba (Bima). Afdeeling Sumbawa dan Sumba ini terdiri dari 4 onder afdeeling. Keresidenan Timor dan daerah takluknya dipimpin oleh seorang residen, sedangkan afdeeling dipimpin oleh seorang asisten residen. Asisten residen ini membawahi kontrolir/ Controleur dan Geraghebber sebagai pemimpin Onder afdeeling. Residen, asisten residen, kon troliir dan gezaghebber adalah pamong praja Kolonial Belanda. Para kepala onder afdeeling yakni kontrolirdibantu oleh pamong praja bumi putra berpangkat Bestuurs assistant. (Ch. Kana, 1969, hal . 49–51).

3.

Zaman Pendudukan Jepang (1942–1945) Pada tanggal 8 Maret 1942 komando angkatan perang Belanda di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dengan demikian secara resmi Jepang menggantikan Belanda sebagai pemegang kekuasaan di Indonesia. Untuk Indonesia bagian timur termasuk wilayah Indonesia Bagian Timur wilayah NTT berada di bawah kekuasaan angkatan laut Jepang (Kaigun) yang berkedudukan di Makasar. Adapun da lam rangka menjalankan pemerintahan di daerah yang diduduki Kaigun menyusun pemerintahannya. Untuk wilayah Indonesia bagian timur dikepalai oleh Minseifu yang berkedudukan di Maka sar. Di bawah Minseifu adalah Minseibu yang untuk daerah Nusa Tenggara Timur termasuk ke dalam Sjoo Sunda Shu (Sunda Kecil) yang berada dibawah pimpinan Minseifu Cokan yang berkedudukan di Singaraja. Disamping Minseibu Cokan terdapat dewan perwakilan rakat yang disebut Syoo Sunda Sukai Yin. Dewan ini juga berpusat di Singaraja. Diantaranya anggota dewan ini yang berasal dari Nusa Tenggara Timur adalah raja Amarasi H. A. Koroh dan I. H. Doko. Untuk pemerintahan di daerah– daerah nampaknya tidak banyak mengalami perubahan, hanya istilah–istilahnya saja yang dirubah. Bekas wilayah afdeeling dirubah menjadi Ken dan di Nusa PROFIL DAERAH NTT 2014

Page iii

Tenggara Timur ada tiga Ken yakni Timor Ken, Flores Ken dan Sumba Ken. Ken ini masing–masing dikepalai oleh Ken Kan rikan. Sedangkan tiap Ken terdiri dari beberapa Bunken (sama dengan wilayah onder afdeeling) yang dikepalai Bunken Karikan. Di bawah wilayah Bunken adalah swapraja–swapraja yang dikepalai oleh raja–raja dan pemerintahan swapraja ke bawah sampai ke rakyat tidak mengalami perubahan. 4.

Zaman Kemerdekaan (1945–1975) Setelah Jepang menyerah, Kepala Pemerintahan Jepang (Ken Kanrikan) di Kupang memutuskan untuk menyerahkan pemerintahan atas kota Kupang kepada tiga orang yakni Dr.A.Gakeler sebagai walikota, Tom Pello dan I.H.Doko. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena pasu kan NICA segera mengambil alih seluruh pemerintahan sipil di NTT, di mana susunan pemerintahan dan pejabat– pejabatnya sebagian besar adalah pejabat Belanda sebelum perang dunia II. Dengan demikian NTT menjadi daerah kekuasaan Belanda lagi, sistem pemerintahan sebelum masa perang ditegakkan kembali. Pada tahun 1945 kaum pergerakan secara sembunyi–sembunyi telah mengetahui perjuangan Republik Indonesia melalui radio. Oleh karena itu kaumpergerakan menghidupkan kembali Partai perseri katan Kebangsaan Timor yang berdiri sejaktahun 1937 dan kemudian berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Perjuangan politik terus berlanjut, sampai pada tahun 1950 dimulai pase baru dengan dihapusnya dewan raja–raja. Pada bulan Mei 1951 Menteri Dalam Negeri NIT mengangkat Y.S.Amalo menjadi Kepala Daerah Timor dan kepulauannya menggantikan H.A. Koroh yang wafat pada tanggal 30 Maret 1951. Pada waktu itu daerah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam wilayah Propinsi Sunda Kecil. Berdasarkan atas keinginan serta hasrat dari rakyat Daerah Nusa Tenggara, dalam bentuk resolusi, mosi, pernyataan dan delegasi– delegasi kepada Pemerintah Pusat dan Panitia Pembagian Daerah yang dibentuk PROFIL DAERAH NTT 2014

Page iv

dengan Keputusan Presiden No.202/1956 perihal Nusa Tenggara, pemerintah berpendapat sudah tiba saatnya untuk membagi daerah Propinsi Nusa Tenggara termaksud da lam Peraturan Pemerintah RIS no.21 tahun 1950. (Lembaran Negara RIS tahun 1950 No.59) menjadi tiga daerah tingkat 1 dimaksud oleh undang– undang No.1 tahun 1957. Akhirnya berdasarkan undang–undang No.64 tahun 1958 propinsi Nusa Tenggara dipecah menjadi Daerah Swa tantra Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (inventarisasi Land Use, 1967, hal. 2). Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur meliputi daerah Flores, Sumba dan Timor. Berdasarkan undang–undang No.69/ 1958 tentang pembentukan daerah– daerah tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, maka daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi 12 Daerah Swatantra Tingkat II (Monografi NTT, 1975, hal. 297). Adapun daerah swatantra tingkat II yang ada tersebut adalah : Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur, Alor, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu. Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daswati I Nusa Tenggara Timur tertanggal 28 Pebruari 1962 No.Pem.66/1/2 yo tanggal 2 Juli 1962 tentang pembentukan kecamatan di Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur, maka secara de facto mulai tanggal 1 Juli 1962 swapraja–swapraja dihapuskan (Monografi NTT, Ibid, hal. 306). Sedangkan secara de jure baru mulai tanggal 1 September 1965 dengan berlakunya

undang–undang

no.18

tahun

1965

tentang

pokok–pokok

pemerintahan daerah. Pada saat itu juga sebutan Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur dirubah menjadi Propinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Daerah Swatantra Tingkat II dirubah menjadi Kabupaten. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang, tanggal 20 Juli 1963 No.66/1/32 mengenai pembentukan kecamatan, maka Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan 12 daerah tingkat II dibagi menjadi 90 PROFIL DAERAH NTT 2014

Page v

kecamatan dan 4.555 desa tradisionil, yakni desa yang bersifat kesatuan genealogis yang kemudian dirubah menjadi desa gaya baru. Pada tahun 2003 wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 16 kabupaten dan satu Kota. Kabupaten–kabupaten dan Kota tersebut adalah: Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat dan Kota Kupang. Dari 16 kabupaten dan satu kota tersebut terbagi dalam 197 kecamatan dan 2 585 desa/kelurahan. (Disarikan dari buku “Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur” Proyek Penelitian dan Pencetakan Kebudayaan Daerah 1977/1978).


Page vi

DAFTAR ISI Kata Pengantar ..................................................................................... Sejarah Singkat ..................................................................................... Daftar Isi................................................................................................ Daftar Tabel .......................................................................................... Daftar Gambar ...................................................................................... Daftar Grafik ......................................................................................... BAB I Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan 2013-2018............................................................................. 1.1. Visi ............................................................................ 1.2. Misi ........................................................................... 1.3. Tujuan dan sasaran ................................................... 1.4. Strategi dan kebijakan ..............................................

i ii vii ix xiv xv 1 1 2 3 9

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah ...................................... 2.1. Posisi Astronomis ...................................................... 2.2. Kondisi Geografis ...................................................... 2.3. Kondisi Klimatologi.................................................... 2.4. Kondisi Hidrologi ....................................................... 2.5. Kondisi Topografi ...................................................... 2.6. Kondisi Demografi .....................................................

1 1 1 2 4 5 6

BAB III

Kondisi Umum Pemerintahan ............................................. 3.1. Administrasi Pemerintahan ...................................... 3.2. Organisasi Daerah ..................................................... 3.3. Aparatur Daerah/PNS ...............................................

1 1 2 15

BAB IV

Kondisi Perekonomian ........................................................ 4.1. Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1

4.2. 4.3.

(APBD) 2013 – 2014 .......................................................... Kondisi EKonomi Makro Daerah 2013-2014 ..................... Kondisi Investasi dari PMDN dan PMA .............................


Page vii

1 7 21

4.4.

BAB V

Kondisi Bank (Lembaga Keuangan)...................................

22

4.5. Ketenagakerjaan ...............................................................

24

Kinerja 8 Agenda Pembangunan Daerah ............................

1

5.1. 5.2. 5.3.

Peningkatan kualitas Pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan ............................................................. Pembangunan Kesehatan ................................................. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengembangan pariwisata ........................................................................

5.4. Pembenahan system hukum dan Birokrasi daerah .......... 5.5. 5.6. 5.7.

Percepatan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang dan lingkungan hidup ....................................................... Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ........ Pembangunan Perikanan dan Kelautan ...........................

1 11 17 27 31 72 73

5.8. Penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan

BAB VI

kawasan perbatasan .........................................................

73

Enam Tekad Pembangunan ............................................... 6.1. Pertanian dan Perkebunan ....................................... 6.2. Peternakan ................................................................ 6.3. Koperasi .................................................................... 6.4. Kehutanan ................................................................. 6.5. Pariwisata ................................................................. 6.6. Kelautan dan Perikanan ............................................

1 2 4 6 9 17 25


Page viii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3

Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5

Tabel 4.6 Tabel 4.7 Tabel 4.8 Tabel 4.9

Keputusan Presiden 12 tahun 2012 tentang penetapan wilayah sungai (WS) .................................................................... Rasio Ketergantungan Penduduk NTT 2011 – 2012 .................... Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2012.................................................................................. Jumlah Wilayah Administrasi dan Penduduk Tahun 2014 .......... Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 ................................. Jumlah PNS Provinsi NTT Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2013.................................................................................. Jumlah PNS Provinsi NTT Berdasarkan umur Tahun 2013 .......... Jumlah PNS Provinsi NTT Berdasarkan Agama Tahun 2013 ........ Jumlah PNS Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Jabatan Staf Tahun 2013 ......................................................................... Jumlah PNS Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Golongan Tahun 2013.................................................................................. Jumlah PNS yang menduduki Jabatan di Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 ................................. Anggaran Pendapat Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2014 ...... Anggaran Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2014 .......... Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2014 .. Laju Petumbuhan Ekonomi per tahun di NTT dan Indonesia 2010-2013 ................................................................................... Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2010-2013 ....................................................... Inflasi Bulanan Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2013 (2007 = 100,00) ....................................................... Inflasi Nusa Tenggara Timur dan Nasional, 2012-2013 (2007 = 100,00) ......................................................... Pendapatan perkapita penduduk NTT dan Indonesia 2010-2013 ................................................................................... Pendapatan per Kapita Nusa Tenggara Timur menurut Kabupaten/Kota 2011-2013 ........................................................ PROFIL DAERAH NTT 2014

Page ix

5 7

8 1 10 15 16 16 17 17 17 2 4 6 8

9 11 12 13 13

Tabel 4.10 Distribusi Pendapatan dan Indeks Gini Nusa Tenggara Timur 2011-2013 ................................................................................... Tabel 4.11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan per Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.................................................................................. Tabel 4.12 Kondisi Kemiskinan NTT 2008 – 2014......................................... Tabel 4.13 IPM menurut kabupaten/kota Tahun 2012-2013 ....................... Tabel 4.14 Perbandingan IPM Provinsi NTT dengan IPM Nasional Tahun 2008-2013 ........................................................................ Tabel 4.15 Realisaasi Proyek Dan Investasi Penanaman Modal Menurut Kab/Kota 1013 ............................................................. Tabel 4.16 Jumlah Kantor Bank Di Nusa Tenggara Timur Menurut Kab/Kota Dan Jenis Bank, 2013.................................... Tabel 4.17 Jumlah Status Bank Di Nusa Tenggara Timur 2008-2013 ............ Tabel 4.18 Jumlah Penyimpanan Dana Pada Bank-Bank Penyelenggara Menurut Kab/Kota Dan Jenis Simpanan Tahun 2013.................. Tabel 4.19 Penduduk NTT Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kab/Kota dan Jenis Kegiatan Agustus 2014 (jiwa) ............................................. Tabel 5.1 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2005-2013 ................................. Tabel 5.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin, Tahun 2012-2013 ................................................. Tabel 5.3 Perkembangan APS dan APM Kabupaten/kota berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2013 ........................................ Tabel 5.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin, Tahun 2012-2013 ................................................. Tabel 5.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin, Tahun 2012-2013 ................................................. Tabel 5.6 Rasio Siswa/Guru Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 .......... Tabel 5.7 Perkembangan Jumlah Guru menurut Kualifikasi Pendidikan Tahun 2013 di Provinsi NTT ......................................................... Tabel 5.8 Perkembangan Jumlah Guru berdasarkan jenjang pendidikan di Provinsi NTT Tahun 2013 ......................................................... Tabel 5.9 Prestasi Atlet Provinsi NTT dicabang Olahraga Atletik Tahun 2013.................................................................................. PROFIL DAERAH NTT 2014

Page x

15

17 18 19 20 21 22 23 24 26 1 2 3 3 4 4 5 6 7

Tabel 5.10 Prestasi Atlet Tinju provinsi NTT Pada Berbagai Kejuaraan Tahun 2013.................................................................................. Tabel 5.11 Rincian Prestasi Untuk Cabang Olah Raga Taekwodo Tahun 2013.................................................................................. Tabel 5.12 Rincian Prestasi Cabang Olahraga Pencak Silat Tahun 2013 ...... Tabel 5.13 Rincian Prestasi Cabang Olahraga Kempo Tahun 2013 ............... Tabel 5.14 Rincian Prestasi Cabang Olah raga POPCANAS Tahun 2013 ....... Tabel 5.15 Jumlah lahir hidup, kematian Ibu, kematian Bayi di Nusa Tenggara Timur Tahun 2008-Mei 2014 .......................... Tabel 5.16 Jumlah Kasus Kematian Bayi dari 2008—Mei 2014 Menurut Kabupaten/Kota ........................................................... Tabel 5.17 Rincian Kasus Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008 – Mei 2014............................................................... Tabel 5.18 Persentase Balita Menurut Status Gizi Tahun 2010-2013 ........... Tabel 5.19 Ketersediaan SDM Kesehatan NTT Tahun 2014 .......................... Tabel 5.20 Perkembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di NTT Tahun 2009-2013 ........................................................................ Tabel 5.21 Jumlah Rumah Sakit menurut jenis Rumah Sakit di NTT Tahun 2014.................................................................................. Tabel 5.22 Jumlah Desa/Kelurahan Lokasi Program 2011-2013 ................... Tabel 5.23 Alokasi Program per Kabupaten/Kota tahun 2011-2013 ............ Tabel 5.24 Kelompok dan Anggota Kelompok program 2011-2013 ............. Tabel 5.25 Pengembangan Desa Wisata di NTT Tahun 2013 .......................... Tabel 5.26 Indeks Aspek Indeks Demokrasi Indonesia ................................. Tabel 5.27 Panjang Jalan Nasional dan Provinsi menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.................................................................................. Tabel 5.28 Panjang Jalan Nasional dan Provinsi menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Tabel 5.29 Sumber Air Minum Per Desa/Kelurahan di NTT .......................... Tabel 5.30 Jumlah dan Tipe Terminal di Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 ................................................................................. Tabel 5.31 Arus Kunjungan Kapal Laut pada setiap Pelabuhan Laut Tahun 2012 - 2013 ...................................................................... Tabel 5.32 Arus Penumpang Kapal Laut pada setiap Pelabuhan Laut PROFIL DAERAH NTT 2014

Page xi

8 9 10 10 11 11 12 13 15 16 16 17 18 20 21 23 30

32 33 35 36 42

Tabel 5.33 Tabel 5.34

Tabel 5.35 Tabel 5.36 Tabel 5.37 Tabel 5.38 Tabel 5.39 Tabel 5.40 Tabel 5.41 Tabel 5.42

Tabel 5.43 Tabel 5.44 Tabel 5.45 Tabel 5.46 Tabel 5.47 Tabel 5.48

Tahun 2012 - 2013 ...................................................................... Volume Bongkar Muat Barang dan Hewan pada Setiap Pelabuhan Laut Tahun 2013 ........................................................ Banyaknya Perjalanan, Arus Penumpang, Kendaraan dan Barang melalui ASDP (Ferry) pada setiap Pelabuhan Penyebrangan Tahun 2013.................................................................................. Perkembangan Arus Pesawat dan Penumpang di Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013 ............................... Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di NTT Tahun 2011 – 2013 ...................................................................... Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan per Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2013 ..................................... Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di NTT Tahun 2011 – 2013 ...................................................................... Jenis Potensi Bencana dan Wilayah Rawan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur ..................................................... Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur ..................................................... Perkembangan Jumlah Dan Jenis Bencana Tahun 2012-2013 Provinsi Nusa Tenggara Timur ..................................................... Banyaknya Perjalanan, Arus Penumpang, Kendaraan dan Barang melalui ASDP (Ferry) pada setiap Pelabuhan Penyebrangan Tahun 2013.................................................................................. Perkembangan Arus Pesawat dan Penumpang di Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013 ............................... Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di NTT Tahun 2011 – 2013 ...................................................................... Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan per Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2013 ..................................... Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di NTT Tahun 2011 – 2013 ...................................................................... Jenis Potensi Bencana dan Wilayah Rawan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur ..................................................... Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur ..................................................... PROFIL DAERAH NTT 2014

Page xii

43 44

61 63 64 66 67 68 69 70

71 72 74 75 77 84 85

Tabel 5.49 Perkembangan Jumlah dan Jenis Bencana Tahun 2012-2013 Provinsi Nusa Tenggara Timur ..................................................... Tabel 5.50 Perbatasan Nusa Tenggara Timur denganRepublik Demokratik Timor Leste dan Australia............................................................ Tabel 6.1 Luas Tanam, Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Jagung Di Provinsi NTT Tahun 2013 ........................................................ Tabel 6.2 Luas Panen menurut Jenis Tanaman di Provinsi NTT Tahun 2009-2013 ........................................................................ Tabel 6.3 Perkembangan Produksi menurut Jenis Tanaman Tahun 2009-2013 ........................................................................ Tabel 6.4 Jumlah Ternak Besar menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2013 ......................................................... Tabel 6.5 Jumlah Ternak Besar menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2013 ......................................................... Tabel 6.6 Banyaknya Koperasi KUD dan Koperasi Lainnya Tahun 2013 ..... Tabel 6.7 Jumlah Koperasi di Provinsi NTT menurut Jenis Koperasi ........... Tabel 6.8 Luas Wilayah dan Luas Kawasan Hutan menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur ................................................ Tabel 6.9 Potensi Kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ................. Tabel 6.10 Data Pengembangan Cendana Tahun 2009-2013 ....................... Tabel 6.11 Persebaran Jenis Komoditi Perikanan di Provinsi NTT ................ Tabel 6.12 Lokasi Budidaya Mutiara di Provinsi NTT ....................................


Page xiii

86 87 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 27 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perkiraan perubahan pola hujan dan cura hujan di NTT ............. Gambar 4.1 Perkiraan perubahan pola hujan dan curah hujan di NTT........... Gambar 5.1 Persentase masing-masing variable Indeks Demokrasi Indonesia 2010-2013 ................................................................................... Gambar 6.1 Pengembangan Perikanan Tangkap di NTT ................................. Gambar 6.2 Pengembangan sentra kebun bibit rumput laut .........................


Page xiv

3 7 30 26 29

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1 Grafik 5.2

Tren Jumlah Kematian Bayi di Provinsi NTT Tahun 2008-Mei 2014 ................................................................. Perkembangan Total Kasus Kematian Ibu 2008-Mei 2014 .........


Page xv

13 15

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 2013-2018 1.1

B A B 1

VISI Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018 adalah : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERKUALITAS, SEJAHTERA DAN DEMOKRATIS DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” Penjabaran makna dari Visi Provinsi NTT tersebut sebagai berikut: 1. Kualitas mencerminkan keterwakilan sumber daya manusia (agenda pendidikan, kesehatan, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator-indikator kualitas IPM dan dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya-saing; 2. Sejahtera mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikatorindikator kualitas IPM; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, dan tata ruang dan lingkungan hidup, Kelautan dan Perikanan dengan indikator-indikator ekonomi, infrastruktur dan tata ruang dan lingkungan hidup yang terukur;


Bab 1- 1

3.

4.

Demokratis mencerminkan keterwakilan proses dan substansi agenda-agenda pembangunan yang dilakukan secara rasional dan objektif dengan mempertimbangkan aspek keterbukaan, partisipasi publik, kesamaan dan keadilan; Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Provinsi tedepan di Selatan Indonesia maka seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur dengan tekad yang bulat dan komitmen yang tinggi untuk tetap menjaga keutuhan, kedaulatan, kehormatan dan martabat bangsa Indonesia.

1.2 MISI Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 8 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka keja agenda pembangunan yaitu; 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing, Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat, Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal, Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah, Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup, Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak, Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan, Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan.


Bab 1- 2

1.3 TUJUAN DAN SASARAN Misi 1 Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan Tujuan: Meningkatkan mutu dan akses Pendidikan pada semua jenjang Sasaran:  Meningkatnya rata-rata lama sekolah  Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat  Meningkatnya kualitas dan prosentase kelulusan semua jenjang pendidikan  Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan  Meningkatnya manajemen pengelolaan pendidikan  Meningkatnya pendataan, pengkajian, pelestarian, pembinaan, pemanfaatan, pengembangan, pendokumentasian dan penyebarluasan kebudayaan  Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan Perpustakaan 2. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah Raga Sasaran:  Mewujudkan generasi pemuda yang cerdas dan kreatif  Menumbuhkankembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirasahaan bagi pemuda  Meningkatnya pembinaan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi  Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh masyarakat olah raga Misi 2 Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat jangkau seluruh masyarakat Tujuan: 1. Meningkatkan umur harapan hidup Sasaran:  Meningkatnya Kualitas pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Posyandu


Bab 1- 3

Penurunan kematian ibu baru melahirkan dan dan anak baru lahir Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular 2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan keluarga Sasaran:  Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan KB 3. Optimalnya perlindungan kesehatan masyarakat Sasaran:  Meningkatnya Askes pembiayaan kesehatan masyarakat  

Misi 3 Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal Tujuan: 1. Peningkatan kapasitas ekonomi unggulan berbasis pertanian Sasaran:  Meningkatnya pendapatan petani Meningkatkan potensi hasil hutan Mewujudkan NTT sebagai Provinsi jagung, ternak, cendana, Destinasi Utama pariwisata Dunia dan NTT sebagai provinsi koperasi Sasaran: Terwujudnya komoditas jagung sebagai pendukung ketahahan pangan nasional Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan cadangan pangan provinsi, penanganan daerah rawan pangan, penyediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan serta pengawasan dan pembinaan keamanan pangan  Meningkatnya pendampingan penyelenggaraan penyuluhan melalui penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, kompetensi tenaga penyuluh serta peran dan fungsi BP3K, Posluhdes dan kelompok tani sebagai basis kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan  Meningkatnya pendapatan peternak  Meningkatnya kunjungan wisata dan rata-rata lama tinggal wisatawan


Bab 1- 4

 Meningkatnya aktifitas Perdagangan Dalam Negeri dan ekspor  Meningkatnya Jumlah, jenis dan sebaran Koperasi dan UMKM Meningaktnya perbaikan lingkungan dan potensi ekonomi masyarakat berbasis cendana Peningkatan nilai tambah dan jangkauan pasar produk unggulan Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan jumlah industri Meningkatkan pembangunan pusat ekonomi baru ekonomi kerakyatan Sasaran :  Meningakatnya jumlah dan volume kegiatan investasi  Meningkatnya pelayanan perizinan sesuai SPM  Meningatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja  Meningkatnya perlindungan tenaga kerja Meningkatnya jumlah peserta transmigrasi dalam wilayah NTT dan keluar wilayah NTT Misi 4 Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah Tujuan : 1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sesuai prinsip-prinsip good governance Sasaran: Terwujudnya penataan kelembagaan dan sumber daya pada Pemprov NTT Terwujudnya kebijakan ekonomi NTT yang kompetitif Terwujudnya aparatur yang professional Mewujudkan kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat Sasaran:  Terbentuknya sistem hukum daerah yang terarah untuk menyelesaiakan berbagai masalah sosial di NTT dan terciptanya sinkronisasi hukum dan HAM yang berpihak pada kepentingan rakyat. 3. Mewujudkan P-5 HAM Sasaran : o Terwujudnya komitmen dan koordinasi hukum dalam pemberantasan KKN dan pelanggaran HAM dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum serta terwujudnya P5 HAM.


Bab 1- 5

4.

5.

6.

Mewujudkan ketertiban keteraturan dan keamanan dalam masyarakat Sasaran : o Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum Memperkokoh kesatuan dan persatuan serta politik didaerah yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui sistem pengembangan politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat Sasaran : o Terwujudnya ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta peningkatan koordinasi fasilitasi kewaspadaan nasional o Meningkatnya penghayatan, pengamalan, pelestarian dan pengamanan idiologi pancasila serta meningkatkan rasa kebangsaan, cinta tanah air dan patriotisme untuk kejayaan bangsa dan negara serta meningkatkan kesadaran politik dan partsispasi dalam berdemokrasi o Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi o Terwujudnya pelayanan publik yang memenuhi SPM dan SPD o Kajian Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah Sasaran : o Meningkatnya pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah o Terbangunnya sistem pengawasan internal pada setiap SKPD Pemprov o Meningkatnya sumber daya pendidikan kejuruan yang berbasis inovasi daerah untuk menciptakan lapangan kerja sendiri o Menciptakan korporasi kegiatan ekonomi produktif dan inovatif antar Desa Mandiri Anggur Merah menuju kemandirian ekonomi local o Efektivitas dan dampaknya dalam pelaksanaan Pemilu Kada Langsung o Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga peneliti

Misi 5 Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup Tujuan : 1. Peningkatan kualitas dan persebaran aksesibilitas wilayah berbasis tata ruang Sasaran : o Tersusunnya Rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan berwawasan lingkungan


Bab 1- 6

o o o o o o 2.

Terciptanya konekktivitas antar pusat produksi dan pusat koleksi/distribusi barang dan jasa Meningkatnya kapasitas, partisipasi masyatakat dan produktifitas layanan jaringan irigasi teknis Meningkatnya profesionlisme masyarakat jasa konstruksi dalampembangunan infrastrukstur Meningkatnya jumlah rumah layak huni dalam lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat Meningkatnya Ketersediaan Air Baku Bersih untuk Masyarakat Perdesaan

Peningkatan kualitas lingkungan untuk mendukung daya saing wilayah Sasaran : o Review Kawasan Hutan o Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan hutan 50% o Rehabilitasi dan Lahan seluas 3.500 Ha o Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan o Meningkatnya Pelayanan Transportasi Publik o Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim o Men Kelestarian Lingkungan hidup o Perlindungan dan pengawasan ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil o Penggunaan Energi Baru Terbarukan o Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pertambangan dan Peningkatan Kelestarian Lingkungan akibat Pertambangan

Misi 6 Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak Tujuan : 1. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan Sasaran : o Meningkatnya kapasistas perempuan untuk mengkakses sumber daya pembangunan o Meningkatnya Kelompok usaha perempuan


Bab 1- 7

2.

o Tercapainya 30% keterwakilan jabatan perempuan sebagai tindakan afirmatif dalam jabatan legislatif, judikatif dan eksekutif Peningkatan Kesejahteraan Anak Sasaran : o Terbentuknya Desa Layak Anak

Misi-7: Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan Tujuan : Peningkatan kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha kelautan dan perikanan Sasaran : o Meningkatnya produksi dan produktivitas berkualitas perikanan dan kelautan dan PAD Meningkatnya SDM kelautan dan Perikanan o Meningkatnya Ketahanan Pangan dan gizi masyarakat dan Promosi o Jumlah investor dan industriperikanan mendukung peningkatan PDRB Misi 8 Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Tujuan : 1. Percepatan penurunan Kemiskinan masyarakat Sasaran : o Menurunnya Angka Kemiskinan penduduk dari 20,03 % menjadi 15,0 % o Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin 2. Meningkatkan Ketahanan masyarakat terhadap bencana Sasaran : o Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana 3. Percepatan pembangunan wilayah perbatasan Sasaran : o Meningkatnya situasi keamanan yang kondusif di kawasan perbatasan antar Negara dan antar daerah.


Bab 1- 8

1.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Misi Pertama Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing. Arah kebijakan dari misi pertama adalah meningkatkan mutu dan akses pendidikan pada semua jenjang serta meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga melalui : 1. Bidang Pendidikan : a. Penyiapan pendidikan murah b. Kebijakan GONG BELAJAR c. Perluasan akses pendidikan bagi masyarakat d. Pelaksanaan PLS Kejar (Paket B, C) e. Meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan f. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar g. Meningkatnya rasio guru murid h. Peningkatan kompetensi guru (sertifikasi) i. Peningkatan jumlah guru berijasah S1 j. Penyebaran guru berdasarkan kebutuhan k. Penguatan Kualitas Pengelolaan pendidikan l. Peningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan Perpustakaan 2. Bidang Kepemudaan dan Olahraga : a. Memperluas kesempatan pemuda berorganisasi b. Meningkatkan Kepekaan sosial dan kompetensi pemuda c. Memperluas cakupan olah raga usia dini di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi d. Peningkatan pembinaan olahragwan berbakat dan pemberian reward insan olahraga yang berdesikasi dan berprestasi e. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga


Bab 1- 9

Misi Kedua Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat jangkau seluruh masyarakat Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah meningkatkan umur harapan hidup, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, serta mengoptimalkan perlindungan kesehatan masyarakat melalui : 1. Bidang Kesehatan: a. Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan yang berkelanjutan b. Revolusi KAI c. Meningkatkan mutu pelayanan RSUD W.Z. Johanes sebagai rumah sakit rujukan daerah dan rumah sakit pendidikan d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen kesehatan e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan f. Meningkatkan upaya pemenuhan Jumlah, Mutu dan distribusi secara berkeadilan SDM kesehatan g. Meningkatkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang bermutu masyarakat h. Kerjasama terpadu Lintas pelaku peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanaan KB i. Sinergi pembiayaan kesehatan masyarakat dengan JKN dan mitra potensial Misi Ketiga Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal. Arah kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Timur mewujudkan NTT sebagai provinsi jagung, ternak , cendana, destinasi utama pariwisata dunia dan NTT sebagai provinsi koperasi, meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pasar produk unggulan, meningkatkan pembangunan pusat ekonomi baru ekonomi kerakyatan. 1. Bidang Ketahanan Pangan : Meningkatkan Diversifikasi pangan 2. Bidang Kehutanan : a. Meningkatkan pengelolaan potensi hasil hutan kayu dan non kayu


Bab 1- 10

3.

4.

5.

6.

7.

b. Pengembangan cendana berbasis masyarakat Bidang Pertanian : a. Meningkatkan produksi dan Produktivitas Komoditas jagung b. Meningkatkan jenis dan Populasi ternak Bidang Pariwisata : a. Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan akses seluruh destinasi wisata b. Meningkatkan kualitas pelayanan wisata Bidang Koperasi : a. Meningkatnya daya tarik masyarakat b. Meningkatkan daya dukung koperasi dalam pembangunan ekonomi daerah Bidang Penanaman Modal : a. Peningkatan partisipasi masyarakat dan investasi swasta pengembangan industri b. Meningkatkan kecintaan masyarakat menggunakan produksi dalam daerah c. Penciptaan iklim investasi yang kondusif Bidang Tenaga Kerja : a. Pelatihan ketrampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi di perdesaan melalui pelatihan institusional dan institusional b. Peningkatan kapasitas pengetahuan atas hak dan kewajiban tenaga kerja c. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial d. Pembangunan kawasan transmigrasi baru yang potensial secara ekonomi serta penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui pemberian jaminan hidup, pelatihan, sarana produksi dan sarana ekonomi lainnya menuju kemandirian

Misi Keempat Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah Meningkatkan penegakan supremasi hukum dalam rangka mementuk pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum.


Bab 1- 11

Mewujudkan kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat, Mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keamanan dalam masyarakat, Mewujudkan P-5, Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan sesui prinsip-prinsip good governance, Peningkatan kondisi pembangunan yang kondusif, Peningkatan pelaksanaan reformasi biroktrasi, Peningkatan kapasitas pembiayaan pembangun daerah, Memperkokoh Kesatuan dan persatuan serta politik di daerah yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui sistem pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat Arah kebijakannya melalui : 1. Bidang Otonomi Daerah : a. Peningkatan kapasitas aparatur b. Peningkatan penyuluhan hukum c. Peningkatan pelaksanaan RAHHAM di daerah d. Peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan e. Peningkatan partisipasi masyarakat f. Penerapan Assement Centre g. Penerapan Sistem Manajemen Pemerintah Daerah yang berbasis E Planing, E Organazing, E Actuating, dan E. Controling (E. POAC) h. Penerapan E. Tata Naskah Dinas i. Pengendalian dan pembinaan produk hukum daerah j. Menerapkan Sistem pengawasan internal pada setiap SKPD k. Meningkatkan profesionalisme aparat / SDM pengawas l. Komitmen untuk menindaklanjuti LHP dengan menyelesaikan temuantemuan yang ada m. Peningkatan dan percepatan penyediaan sarana prasarana aparatur/perkantoran n. Intensifikasi dan extensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah. o. Optimalisasi pendayagunaan aset bagi peningkatan PAD p. Peningkatan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi aparatur q. Peningkatan koordinasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi r. Melakukan operasi Penegakan PERDA


Bab 1- 12

2. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Penguatan koordinasi dan kerjasam pemeliharaan keamanan dan pemberdayaan masyarakat b. Peningkatan partisipasi politik dan demokrasi melalui penguaatan dan permberdayaan masyarakat, institusi, kelompok (perempuan) dan Partai Politik c. Peningkatan integrasi nasional (Persatuan dan Kesatuan Bangsa) dan peningkatan partisipasi politik serta demokrasi melalui penguatan dan pemberdayaan masyarakat, institusi, kelompok (perempuan) dan Partai Politik d. Melakukan Operasi penertiban gangguan trantibum dan operasi penegakan perda serta mendukung upaya perlindungan masyarakat e. Melakukan Bimbingan Teknis/ pelatihan-pelatihan fungsional bagi aparat sat. Pol PP Kabupaten/Kota f. Mendukung upaya-upaya dalm perlindungan masyarakat (kegiatan penanggulangan bencana dan kegiatan kemasyarakatan lainnya) 3. Bidang Umum : a. memastikan tersedianya indikator kinerja utama yang cukup solid untuk mengukur kinerja SKPD b. meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundangan c. Memberikan perhatian serius terhadap aspek pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Misi Kelima Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup Arah kebijakan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur pada misi ini adalah peningkatan kualitas dan persebaran aksesibilitas wilayah berbasis tata ruang, peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat yang lestari dan berskesinambungan, peningkatan kualitas lingkungan untuk mendukung daya saing wilayah melalui : 1. Bidang Perencanaan Pemberian bantuan teknis bagi upaya penyusunan rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh kabupaten/kota


Bab 1- 13

2. Bidang Perhubungan a. Mengembangan sistem jaringan prasarana perhubungan terpadu antar moda (darat, laut dan udara) yang menjangkau pusat-pusat produksi di perdesaan dengan pusat koleksi-distribusi di perkotaan b. Menjaga iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha jasa transportasi serta mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif berkaitan dengan sertifikat layak jalan bagi kendaraan angkutan publik 3. Bidang Pekerjaan Umum a. Meningkatkan kinerja pengelolaan sistem jaringan irigasi teknis demi meningkatkan produktifitas b. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha jasa konstruksi serta meningkatkan sistem baku mutu pelayanan jasa konstruksi c. Pemeliharaan peralatan Laboratorium Pengujian d. Pemeliharaan Peralatan berat Kebinamargaan e. Bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan dalam kerangka memampukan masyarakat miskin untuk memnuhi kebutuhan akan perumahan yang layak f. Mengembangkan sistem produksi transmisi dan distribusi air secara merata bagi masyarakat perdesaan maupun perkotaan g. Mendayagunakan potensi air permukaan maupun air tanah yang ada secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan air baku h. Mengembangkan sistem pengelolaan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan oleh masyarakat miskin 4. Bidang Kehutanan a. Percepatan review Kawasan, pemantapan dan percepatan pembangunan kawasan hutan b. Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk mencegah kerusakan hutan yang semakin meluas c. Rehabilitasi Hutan dan Lahan d. Peningkatan perlindungan dan pengamanan hutan 5. Bidang Lingkungan Hidup a. Mengembangkan sistem Mitigasi dan Adaptasi terhadap dampak Perubahan Iklim serta dampak Emisi Gas Rumah Kaca


Bab 1- 14

b. Mewujudkan penggunnaan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan mengembangkan sisitem pembinaan dan pengendalian untk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan. c. Terjaganya kelestarian alam akibat pertambangan Misi Keenam Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Meningkatkan Perlindungan anak melalui : a. Adanya kebijakan, pemerintah (regulasi) yang menjamin pelaksanaan PUG, pemberdayaan perempuan dan peran serta perempuan b. Adanya koordinasi hingga monev, guna menjamin sinergitas dan pencapaian target kinerja sebagaimana yang direncanakan c. Adanya regulasi) yang menjamin peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak d. Adanya Peningkatan Pemahaman dan komitmen segenap aparatur pemerintah untu mendukung peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak e. Menerapkan pola pendampingan secara berkelanjutan dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak f. Melibatkan lembaga masyarakat, dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak g. Meningkatkan Pemahaman dan komitmen unsur toga, tomas, toda dan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak Misi Ketujuh Mempercepat Pembangunan Kelautan dan Perikanan Arah kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha kelautan dan perikanan, melalui : a. Meningkatkan fasilitas sarana prasarana perikanan yang ramah lingkungan(Tangkap, Budidaya dan Pengolahan) b. Meningkatkan kualitas Ekosistem pesisir dan Pulau-pulau kecil yang lestari dan berkelanjutan c. Meningkatan jumlah sarana pendidikan kejuruan kelautan dan perikanan d. Meningkatkan Jumlah kebutuhan Konsumsi ikan masyarakat


Bab 1- 15

Misi Kedelapan Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Arah kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah percepatan penurunan kemiskinan masyarakat, meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana, percepatan pembangunan wilayah perbatasan, melalui : a. Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin melalui pola pemberdayaan Masyarakat b. Peningkan kemitraan penanganan masyarakat penyandang masalah sosial c. Meningkatkan Mitigasi dan Adaptasi terhadap Bencana d. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Perbatasan agar Tidak Terjadi Kesenjangan Ekonomi e. Persehatian masyarakat perbatasan melalui pendekatan adat, agama dan hukum


Bab 1- 16

B A B 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Posisi Astronomis Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di sebelah selatan 0 0 0 0 katulistiwa pada posisi 8 – 12 Lintang Selatan dan 118 – 125 Bujur Timur. 2.2 Kondisi Geografis Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi kepulauan secara administratif terbagi dalam 1 kota, 21 Kabupaten, 306 Kecamatan, 316 Kelurahan dan 2.954 Desa. Berdasarkan geografis maka sesuai karakteristik wilayah dibagi dalam tiga satuan wilayah Pembangunan (WP) yaitu; (i) WP Timor-Alor-Rote Ndao-Sabu Raijua meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua; (ii) WP FloresLembata meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur dan kabupaten Lembata dan (iii) WP Sumba meliputi Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Luas wilayah daratan 4.734.990 Ha dan luas wilayah lautan 15.141.773, 10Ha yang tersebar pada 1.192 pulau. 44 pulau yang dihuni, 1.148 pulau belum dihuni, 246 pulau sudah bernama dan 946 lainnya belum bernama. Memiliki sungai besar sebanyak 40 sungai dengan panjang antara 25-118 Kilometer. Wilayahnya membentang sepanjang 160 Km dari Utara di Pulau Palue sampai Selatan di Pulau Ndana dan sepanjang 400 Km dari bagian barat di Pulau Komodo sampai Alor di bagian Timur.


Bab 2-1

Batas-batas wilayah yaitu: a. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat b. Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Republic Democratic Timor Leste c. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia/Lautan Indonesia dan Australia 2.3 Kondisi Klimatologi Iklim dipengaruhi geografis wilayah yang letaknya di antara benua Asia dan Australia serta antara samudra Hindia dan Pasifik. Secara umum beriklim tropis, dengan variasi suhu dan penyinaran matahari efektif rata-rata 8 jam per hari. Musim hujan berlangsung antara bulan November hingga Maret dan musim kemarau antara bulan April hingga Oktober. Rata-rata curah hujan tahunan berkisar 850 mm terjadi di Sabu, Maumere, dan Waingapu, sementara curah hujan tahunan kisaran 2500 mm terjadi di Ruteng, Kuwus, Mano, Pagal dan Lelogama. Fenomena iklim global (El Nino dan La Nina) juga mempengaruhi kondisi iklim secara umum wilayah. Pada saat terjadinya fenomena El Nino (1997/1998;2002/2003;2009/2010), awal musim hujan umumnya mundur 1-3 dasarian, periode musim hujan semakin pendek dan sifat hujan umumnya dibawah normal sehingga berdampak pada kekeringan. Sebaliknya saat La Nina (1998/1999;2010/2012), awal musim hujan umumnya maju 1-3 dasarian, periode musim hujan semakin panjang dan sifat hujan diatas normal dan berpotensi menyebabkan banjir. Berdasarkan analisis data series iklim (suhu udara dan curah hujan) selama 30 tahun (1983-2012), suhu udara rata-rata bulanan mengalami kecenderungan 0 0 peningkatan 0.2 C–0.4 C dan curah hujan bulanan mengalami peningkatan sebesar 25-100 mm. Sementara itu awal terjadinya musim hujan cenderung mundur 1 s/d 3 dasarian dari normalnya. Periode musim hujan semakin pendek sebaliknya periode musim kemarau semakin panjang. Perkiraan awal musim hujan (AMH) dan musim hujan (MH) hasil kajian iklim NTT dan pemodelan iklim, SPARC project UNDP sebagaimana gambar 2.1.


Bab 2-2

Gambar 2.1 Perkiraan perubahan pola hujan dan curah hujan di NTT

Kondisi iklim demikian mendeterminasi pola pertanian tradisional yang hanya mengusahakan tanaman semusim yang ditanam dalam periode musim hujan. Persoalan curah hujan dan pengaruh iklim global, terutama fenomena El Nino dan La Nina serta fenomena perubahan iklim global yang kurang menguntungkan berakibat pada kekeringan, gagal tanam, gagal panen, banjir dan gangguan hama dan penyakit tanaman yang serius. 2.3.1 Tipe Konfigurasi Geografis NTT sebagai provinsi Kepulauan dan letaknya posisi silang di antara dua benua Asia dan Australia dan diantara dua samudera yaitu Hindia dan Pasifik, menetukan karakteristik iklim di wilayah ini. Wilayah provinsi NTT secara umum termasuk ke dalam tipe iklim tropis dengan variasi Suhu dan Penyinaran Matahari yang rendah rata-rata suhu 0 0 minimum dan maksimum masing-masing 24 C dan 32 C dengan panjang hari ±12 jam. Pola umum iklim wilayah ini adalah pola musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung antara bulan November sampai Maret dan musim kemarau antara bulan April dan Oktober. Pola iklim demikian dikendalikan oleh pola angin Moonsoon dari Tenggara yang relatif kering dan dari arah Barat Laut yang membawa banyak uap air. Konfigurasi kepulauan dan topografi wilayah juga merupakan pengendali iklim lokal yang berpengaruh terhadap karakteristik iklim lokal. Akibatnya PROFIL DAERAH NTT 2014

Bab 2-3

keragaman iklim antar wilayah didaerah ini juga sangat besar. Dari aspek curah hujan rata-rata curah hujan tahunan bervariasi antara 850 mm di daerah-daerah seperti Sabu, Maumere dan Waingapu sehingga lebih dari 2500 mm di Ruteng, Kuwus dan Lelogama. 2.3.2 Kelembaban Secara umum, iklim wilayah NTT termasuk ke dalam kategori iklim semi-arid, dengan periode hujan yang hanya berlangsung 3-4 bulan dan periode kering 8-9 bulan. Kondisi iklim demikian mendeterminasi pola pertanian tradisional NTT yang hanya mengusahakan tanaman semusim , yang ditanam dalam periode musim hujan. Keadaan demikian juga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pertanian yang tergolong sangat rendah (jumlah jam kerja <5 jam/minggu), akibat dari waktu kerja bertani yang hanya berlangsung 3-4 bulan dalam setahun. Persoalan curah hujan di NTT juga diperparah oleh pengaruh iklim global, terutama fenomena El Nino dan La Nina serta fenomena perubahan iklim global yang kurang menguntungkan. Dampak dari pengaruh iklim global dimaksud antara lain adalah waktu on set dan off set musim hujan yang suliy diprediksi dan fenomena kondisi musim kemarau dan musim hujan yang ekstrim. Akibatnya adalah antara lain: kekeringan, gagal tanam, gagal panen, banjir dan gangguan hama dan penyakit tanaman yang serius. Kelembaban nisbi terendah terjadi pada Musim Timur Tenggara (6376%) yaitu bulan Juni sampai November dan kelembaban tertinggi pada Musim Barat Daya (82-88%) yaitu bulan Desember sampai bulan Mei. Curah hujan tertinggi di wilayah Flores bagian barat, Sumba bagian barat dan Timor bagian tengah (2000-3000mm/thn). Kecepatan angin rata-rata pada Bulan November sampai April 03-05 Knot dan angin Musim Timur Tenggara terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober dengan kecepatan dapat mencapai 06-10 Knot (apabila ditunjang angin permukaan). 2.4 Kondisi Hidrologi 2.4.1

Daerah Aliran Sungai Gambaran kondisi Hidrologi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari potensi air permukaan dan air tanah. Secara umum, potensi hidrologi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terutama air permukaan tergolong kecil.


Bab 2-4

Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksploitasi sumber air permukaan untuk kepentingan pembangunan. Daerah Aliran Sungai (DAS) dibentuk dari beberapa sungai dan Danau. Diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 27 DAS dengan luas keseluruhan 1.527.900 Ha. Sungai yang terpanjang di wilyah Nusa Tenggara Timur adalah Sungai Benenai (100 Km) yang mencakup Kabupaten TTS, TTU dan Belu dengan DAS seluas: 4500 Km di Kabupaten Belu. DAS terluas adalah DAS Benenai yaitu 329.841 Ha. Tabel 2.1 Keputusan Presiden 12 tahun 2012 tentang penetapan wilayah sungai (WS) NO.

WS NTT

DAS

1.

WS Flores

472

2.

WS Flotim Kepulauan-Lembata-Alor

439

3.

WS Benanain

45

4.

WS Noelmina

186

5.

WS Sumba

130

Total

1272

Sumber : Keppres 12 Tahun 2012

2.4.2 Debit Curah hujan rata-rata di NTT adalah 1.200 mm, dengan baseflow andalan dari 194 sungai 122,50 m3/det setara dengan 3,863 Milyar m3/tahun. Dengan demikian kebutuhan air di NTT: penduduk=4,6 Juta x 1200= 5,520 Milyar setara dengan 175,038 m3/det dan itu berarti NTT mengalami devisit air= 175,038 – 122,5 = 52,538 m3/det setara dengan 1,657 Milyar m3/tahun. 2.5 Kondisi Topografi Ketinggian wilayah 0- 1.000 Mdpl seluas 86,35% dan ketinggian >1.000 Mdpl seluas 3,65%. Topografi dominan berbukit hingga bergunung-gunung dengan kemiringan >40%. Wilayah dengan kemiringan <8% terbatas dan sebagian besar kemiringan lahan 8-40% sehingga tingkat erosi tinggi. Topografi Desa/Kelurahan yaitu 5,46 % berada di wilayah puncak, 41,23 % di wilayah lereng, 10,69 % di wilayah lembah dan 42,62 % berada pada wilayah datar. Sebagian besar tanah di wilayah ini memiliki solum yang sangat dangkal (<30 Cm). Geologi wilayah termasuk dalam kawasan circum-pasific dengan dua karakteristik yaitu; Pulau-pulau seperti Pulau Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata PROFIL DAERAH NTT 2014

Bab 2-5

dan pulau sekitarnya terbentuk secara vulkanik dan sering terjadi patahan dan pulau Sumba, Sabu, Rote, Semau, Timor dan pulau sekitarnya terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. Memiliki 11 gunung berapi aktif (vulkanik) dengan ketinggian antara 600–2.200 Mdpl, tersebar dari pulau Flores hingga Lembata. Semuanya pernah terjadi erupsi tahun 1881–2012 dan saat ini sedang aktif Gunung Egon di Kabupaten Sikka. Pulau pada jalur vulkanik tanahnya subur dan kaya potensi tambang namun labil. Deposit tambang yang menonjol yaitu Pasir, Besi(Fe), Mangan(Mn), Emas(AU), Flourspor(Fs), Bari(Ba), Belerang(S), posfat(Po), Zeolit(Z), Batu Permata(Gs), Pasir Kwarsa (Ps), Pasir(Ps), Gipsum(Ch), Batu Marmer(Mr), Batu Gamping, Granit (Gr), Andesit (An), Balsistis, Pasir Batu(Pa), Batu Apung (Pu), Tanah Diatomea (Td) Lempung/clay (Td). Untuk keseimbangan lingkungan terdapat Kawasan Lindung seluas 652.916 Ha yang terbagi dalam beberapa jenis kawasan yaitu Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya 170.461 Ha, Kawasan Taman Buru seluas 4.498 Ha, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah, Kawasan Pengungsian Satwa dan Kawasan Koridor Jenis Satwa/Biota Laut yang dilindungi. Kawasan perlindungan terdiri atas Kawasan sempadan pantai seluas 56.274 Ha, kawasan sempadan sungai seluas 181.837 Ha dan kawasan sekitar danau seluas 28.944 Ha. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri atas: Kawasan suaka alam laut; Laut Sawu dan Laut Flores; Kawasan suaka margasatwa seluas 12.322 Ha, Kawasan cagar alam seluas 47.253 Ha, Kawasan pantai berhutan bakau seluas 10.073 Ha, Kawasan taman nasional seluas 151.483 Ha; Kawasan taman nasional laut Komodo dan Kawasan Taman Nasional Laut Selat Pantar, Kawasan taman hutan raya Prof Ir. Herman Yohannes, Kawasan taman wisata alam seluas 55.537 Ha, Kawasan taman wisata alam laut dan Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan budi daya terdiri atas: kawasan hutan produksil, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata dan kawasan peruntukan permukiman. Kawasan peruntukan hutan seluas 258.845 Ha, Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas seluas 206.747 Ha dan Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 103.889 Ha. 2.6 Kondisi Demografi Secara umum, tren yang terbaca pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan hampir sama yakni 2,4 juta jiwa pada 2 tahun berturut-turut yakni tahun 2012 dan 2013. Sedangkan khusus pada tahun 2014, terjadi perbedaan tren bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dimana jumlah penduduk perempuan lebih besar atau 2.540.980 jiwa dari jumlah penduduk laki-laki atau 2.495.917 jiwa. PROFIL DAERAH NTT 2014

Bab 2-6

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur dari tahun 2012 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan yaitu 4.871.227 jiwa tahun 2012, 4.953.967 jiwa tahun 2013, dan tahun 2014 meningkat menjadi 5.036.897 jiwa, dengan kontribusi terbesar adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan yang terendah adalah Kabupaten Sumba Tengah diikuti oleh Kabupaten Belu. Tabel 2.2 Jumlah penduduk per Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 2012

KAB/KOTA L

P

2013 TOTAL

L

P

2014 TOTAL

L

P

TOTAL

Kab. Kupang

163,76 4

156,131

319,895

168,316

160,372

3 28,688

173,5 96

164,819

338,415

Timor Te ngah Selatan

220,78 9

227,904

448,693

222,490

229,432

4 51,922

225,0 95

231,057

456,152

Timor Te ngah Utara

117,16 4

119,539

236,703

118,596

120,907

2 39,503

119,8 14

122,268

242,082

Belu

98,30 5

98,025

196,330

100,095

99,895

1 99,990

101,7 12

101,572

203,284

Rote Ndao

67,16 3

64,304

131,467

70,080

67,102

1 37,182

72,4 11

69,695

142,106

Sabu Raijua

40,20 2

38,390

78,592

41,407

39,490

80,897

42,7 01

40,800

83,501

Kota Kupang

183,37 4

175,008

358,382

187,869

180,330

3 68,199

194,6 06

185,478

380,084

Sumba Timur

122,22 0

114,274

236,494

124,115

116,075

2 40,190

124,8 83

118,126

243,009

Sumba Barat

59,69 5

55,977

115,672

60,816

56,971

1 17,787

62,0 34

57,873

119,907

153,91 8

145,616

299,534

157,306

148,889

3 06,195

160,5 20

151,990

312,510

33,47 8

31,592

65,070

34,210

32,104

66,314

34,8 06

32,587

67,393

Manggarai

149,22 0

155,221

304,441

151,711

157,903

3 09,614

154,0 95

160,396

314,491

Manggarai Timur

129,52 2

132,255

261,777

130,807

134,172

2 64,979

132,1 86

136,232

268,418

Manggarai Barat

116,51 0

118,301

234,811

119,678

121,227

2 40,905

121,5 96

124,221

245,817

Flores Timur

114,41 7

124,897

239,314

115,503

126,087

2 41,590

116,7 75

127,710

244,485

58,12 6

65,851

123,977

59,405

67,299

1 26,704

60,6 79

68,803

129,482

144,72 3

161,708

306,431

145,997

163,011

3 09,008

147,0 89

164,322

311,411

Nagekeo

65,40 1

69,026

134,427

66,170

70,031

1 36,201

67,0 04

70,915

137,919

Ngada

72,38 3

75,508

147,891

73,517

76,669

1 50,186

74,6 18

77,901

152,519

Ende

125,83 1

139,473

265,304

126,502

140,407

2 66,909

127,0 76

141,238

268,314

Alor

95,12 9

99,590

194,719

96,007

100,606

1 96,613

96,7 28

101,472

198,200

2,414,29 5

2,456,932

4,871,227

2,455,068

2,498,899

4,9 53,967

2,495,9 17

2,540,980

5,036,897

Sumba Barat Daya Sumba Tengah

Lembata Sikka

NUSA TENG GARA TIMUR

Sumber: Hasil survey BPS, 2014


Bab 2-7

Tabel 2.3 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2012 Tidak Tamat Tamat Tamat Tamat SMU No Kabupaten/Kota Punya Sekolah SMPT SMU Kejuruan Ijasah Dasar (SD) 1. Sumba Barat 49,84 23,46 12,91 8,13 3,48 2. Sumba Timur 49,47 23,72 10,94 8,61 3,64 3. Kupang 34.51 27,01 16,37 15,54 3,22 4. Timor Tengah Selatan 38,42 28,82 15,35 12,19 2,48 5. Timor Tengah Utara 38,84 34,50 11,65 8,91 1,87 6. Belu 43,76 25,03 11,56 11,47 4,25 7. Alor 26,23 36,62 13,50 13,75 2,78 8. Lembata 27,52 36,62 13,50 13,75 2,78 9. Flores Timur 32,13 33,73 14,86 12,02 3,16 10. Sikka 48,93 21,53 11,26 9,72 3,99 11. Ende 31,32 27,36 16,62 14,75 5,65 12. Ngada 30,04 40,82 11,94 9,22 3,54 13. Manggarai 42,17 30,73 12,31 9,29 1,78 14. Rote Ndao 39,07 29,07 11,96 15,92 0,52 15. Manggarai Barat 31,99 42,80 10,89 7,23 3,06 16. Sumba Tengah 54,27 24,95 9,53 7,25 0,94 17. Sumba Barat Daya 53,97 24,00 11,84 6,60 2,02 18. Nagekeo 32,29 34,49 14,82 11,33 3,79 19. Manggarai Timur 29,63 48,36 11,98 7,18 0,98 20. Sabu Raijua 42,07 32,75 13,45 8,84 1,88 21. Malaka 22. Kota Kupang 10,58 16,80 14,40 35,19 9,03 Nusa Tenggara Timur 36,49 29,46 13,32 12,69 3,50 Sumber : BPS, NTT Dalam Angka, 2014


Bab 2-8

B A B 3 KONDISI UMUM PEMERINTAHAN 3.1 Administrasi Pemerintahan Tabel dibawah menunjukkan secara detail presentasi jumlah penduduk per Kabupaten/Kota pada masing-masing cakupan wilayahnya dari Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota, kondisi Tahun 2014. Tabel 3.1 Jumlah Wilayah Administrasi dan Penduduk Tahun 2014 Kab/Kota Sumba Barat Sumba Timur Kupang TTS TTU Belu Alor Lembata Flores Timur Sikka Ende Ngada Manggarai Rote Ndao Manggarai Barat Sumba Tengah SBD Nagekeo Maggarai Timur

Kec 6 22 24 32 24 12 17 9 19 21 21 12 11 10 10 5 11 7 9

Desa/Kel 74 156 177 278 193 81 175 151 250 160 278 151 162 89 169 65 131 113 176

Penduduk 119,907 243,009 338,415 456,152 242,082 203,284 198,200 129,482 244,485 311,411 268,314 152,519 314,491 142,106 245,817 67,393 312,510 137,919 268,418


% Penduduk 2.38 4.28 6.72 9.06 4.81 4.04 3.93 2.57 4.85 6.18 5.33 3.03 6.24 2.82 4.88 1.34 6.20 2.74 5.33

Bab 3-1

Kab/Kota Sabu Raijua Malaka Kota Kupang NTT

Kec 6 12 6 306

Desa/Kel 63

Penduduk 83,501 177,398 380,084 5,036,897

51 3270

% Penduduk 1.66 3.52 7.55 100

Sumber: Hasil Survey BPS, 2014

3.2 Organisasi Daerah 1.

Sekretariat Daerah; Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 Asisten yang masing-masing membawahi dan mengkoordinasikan Bagian-Bagian sesuai bidang tugasnya, yaitu: 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi dan mengkoordinasikan: a.

Biro Pemerintahan;

b.

Biro Hukum;

c.

Biro Kesejahteraan Rakyat.

2) Asisten

Perekonomian

dan

Pembangunan,

membawahi

mengkoordinasikan: a.

Biro Perekonomian;

b.

Biro Administrasi Pembangunan.

3) Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan: PROFIL DAERAH NTT 2014

Bab 3-2

dan

2.

a.

Biro Umum;

b.

Biro Keuangan;

c.

Biro Organisasi;

d.

Biro Hubungan Masyarakat.

Sekretariat DPRD Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setwan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab pada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD terdiri dari 4 bagian dan 12 sub bagian, yaitu : 1)

Bagian Umum, terdiri dari beberapa sub bagian : a. Sub Bagian Tata Usaha ; b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keanggotaan DPRD; c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perjalanan.

2)

Bagian Persidangan dan Alat Kelengkapan Dewan, terdiri dari beberapa sub bagian : a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; b. Sub Bagian Perundang-undangan; c. Sub Bagian Komisi.

3)

Bagian Keuangan, terdiri dari beberapa sub bagian : a. Sub Bagian Anggaran; b. Sub Bagian Tata Usaha Keuangan; c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan. PROFIL DAERAH NTT 2014

Bab 3-3

4)

Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari beberapa sub bagian : a. Sub Bagian Humas; b. Sub Bagian Protokol; c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

3.

Dinas Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pembangunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tata kerja dinas-dinas daerah terdiri dari 17 Dinas, sebagai berikut : 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Dinas Kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum; 4) Dinas Koperasi dan UMKM; 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6) Dinas Perhubungan; 7) Dinas Komunikasi dan Informatika; 8) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah; 9) Dinas Sosial; 10) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 11) Dinas Kelautan dan Perikanan; 12) Dinas Pertanian dan Perkebunan; 13) Dinas Peternakan; 14) Dinas Kehutanan; PROFIL DAERAH NTT 2014

Bab 3-4

15) Dinas Pertambangan dan Energi; 16) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 17) Dinas Pemuda dan Olahraga

4.

Lembaga Teknis Daerah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lembaga teknis daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Inspektorat

adalah

merupakan

unsure

pengawas

penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksananaan urusan Pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Bappeda

adalah

merupakan

unsure

perencana

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang perencana pembangunan. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 15, yaitu : 1) Inspektorat; 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3) Badan Lingkungan Hidup Daerah; 4) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 6) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; PROFIL DAERAH NTT 2014

Bab 3-5

7) Badan Arsip Daerah; 8) Badan Perpustakaan Daerah; 9) Badan Pendidikan dan Pelatihan; 10) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang; 11) Kantor Pengolahan Data Elektronik; 12) Kantor Penghubung; 13) Badan Kepegawaian Daerah; 14) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 15) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. 5.

Lembaga Lain Lembaga lain akan dibahas dalam beberapa Peraturan Daerah, yang terdiri dari 9 yaitu : 1)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Unsur Pelaksana BPBD Provinsi sebagaimana dimaksud

dalam

Pasal

6

mempunyai

tugas

melaksanakan

penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. 2)

BADAN NARKOTIKA Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Bab 3-6

Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi merupakan unsur pendukung tugas BNP yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP. Pelaksana Harian BNP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNP di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN). 3)

KANTOR PELYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur. KPPTSP merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dari KPPTSP yaitu melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi,

simpilfikasi,

keamanan

dan

kepastian. 4)

BADAN PENGELOLA PERBATASAN Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Pengelola Perbatasan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

5)

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)


Bab 3-7

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur. BKPM dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BKPM mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal daerah yang meliputi pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama serta pengendalian penanaman modal. 6)

SEKRETARIAT DEWAN KORPRI Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republic Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekretariat KORPRI merupakan bagian dari perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat KORPRI.

7)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Bab 3-8

Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, Peraturan Gubernur, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kasat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda, Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 8)

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL MUTIS TIMAU UNIT XIX Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Mutis Timau Unit Xix Provinsi Nusa Tenggara Timur. KPHL berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. KPHL mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi terbatas pada hutan Mutis Timau sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9)

KOMISI PENYIARAN INDONESIA Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekretariat KPID sebagai bagian dari perangkat daerah merupakan unsur pemberian pelayanan administratif KPID. KPID secara fungsional bertanggungjawab

kepada

KPID

dan secara administrasi kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah.


Bab 3-9

Sekretariat

KPID

mempunyai

tugas

memberikan

pelayanan

administrative kepada KPID. 6.

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) Unit Pelaksana Teknis merupakan pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas dan badan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan kepala badan. Ada 62 UPT, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 NO

PERANGKAT DAERAH

DASAR HUKUM

1

UPT Pengembangan Pendidikan Non Formal dan In Formal serta Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

*) Pergub 02 / 2014

2

UPT Teknologi, Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Arkeologi, Sejarah dan Nilai Tradisional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

*) Pergub 02 / 2014

UPT Taman Budaya Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur UPT Museum Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

*) Pergub 02 / 2014

7

UPT Sarana Prasarana Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

*) Pergub 02 / 2014

8

UPT Pelatihan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

3

4 5 6


*) Pergub 02 / 2014

*) Pergub 02 / 2014 *) Pergub 02 / 2014

Bab 3-10

NO

PERANGKAT DAERAH

DASAR HUKUM

9

UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Pengelolaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

11

UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Flores di Ruteng pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

12

UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sumba di Waingapu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Timor di Atambua pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Pelatihan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Pengembangan Produktivitas dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Rote Ndao dan Timor Tengah Selatan di Kupang pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, Belu, Alor dan Lembata di Atambua pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Kabupaten Flores Timur, Sikka, Ende, dan Nagekeo di Maumere pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat di Ruteng pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

10

13 14 15

16

17

18

19


Pergub 38 / 2011

Pergub 38 / 2011 Pergub 38 / 2011 Pergub 38 / 2011

Pergub 38 / 2011

Pergub 38 / 2011

Pergub 38 / 2011

Bab 3-11

NO

PERANGKAT DAERAH

DASAR HUKUM

20

UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya di Waingapu pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang di Kupang pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang di Babau pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Rote Ndao di Ba’a pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

24

UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan di So’e pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

25

UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

26

UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Belu di Atambua pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

*) Pergub 02 / 2014

27

UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Lembata di Lewoleba pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

29

UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Flores Timur di Larantuka pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

30

UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Sikka di Maumere pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pergub 38 / 2011

21

22

23

28


Pergub 38 / 2011

Pergub 38 / 2011

Pergub 38 / 2011

Pergub 38 / 2011

Bab 3-12

NO

PERANGKAT DAERAH

DASAR HUKUM

31

UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Ende di Ende pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Ngada di Bajawa pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

33

UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Nagekeo di Mbay pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

34

UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai Timur di Borong pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai di Ruteng pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

37

UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

38

UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

39

UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya di Waitabula pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Sabu Raijua di Seba pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

32

35

36

40

41


Pergub 38 / 2011

Pergub 38 / 2011

Pergub 38 / 2011

Pergub 38 / 2011

Pergub 38 / 2011

Bab 3-13

NO

PERANGKAT DAERAH

DASAR HUKUM

42

UPT Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Malaka di Betun pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

*) Pergub 02 / 2014

43

UPT Panti Sosial Pelayanan Anak Riang Naibonat pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Panti Sosial Pelayanan Anak Taruna Harapan Lembata pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

45

UPT Panti Sosial Pelayanan Anak Ora Et Labora Waikabubak pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

46

UPT Panti Sosial Penyantunan Lanjut Usia Budi Agung Kupang pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

47

UPT Panti Sosial Penyantunan Lanjut Usia Padu Wau Maumere pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Netra Hitbia Kupang pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

UPT Panti Sosial Rehabilitasi Karya Wanita Naibonat pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Bina Profesionalitas Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

UPT Perbenihan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pergub 38 / 2011

44

48 49 50 51

52 53 54

55 56


Pergub 38 / 2011

Pergub 38 / 2011

Pergub 38 / 2011 Pergub 38 / 2011

Pergub 38 / 2011

Pergub 38 / 2011

Pergub 38 / 2011 Pergub 38 / 2011

Bab 3-14

NO

PERANGKAT DAERAH

57

UPT Pengelolaan Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 58 UPT Veteriner pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 59 UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 60 UPT Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 61 UPT Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 62 UPT Diklat Koperasi dan UMKM Sumber: Biro Organisasi, Setda Prov NTT, 2014

DASAR HUKUM Pergub 38 / 2011

Pergub 38 / 2011 Pergub 38 / 2011 Pergub 38 / 2011 *) Pergub 02 / 2014 Pergub 34 / 2008

3.3. Aparatur Daerah/ PNS Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 mencapai 6.460 orang. Rincian jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan di seluruh SKPD, disajikan dalam Tabel berikut ini : Tabel 3.3 Jumlah PNS Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenjang Pendidikan SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3 Jumlah

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 133 7 152 16 1.593 771 10 28 17 8 319 517 1.449 1.024 276 129 9 2 3.958 2.502

Jumlah 140 168 2.364 38 25 836 2.473 405 11 6.460

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Tahun 2013


Bab 3-15

Tabel 3.4 Jumlah PNS Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Umur Tahun 2013 No

Umur

Jenis Kelamin Laki-laki

1 2 3 4 5 6 7 8

<=20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50> Jumlah

Jumlah

Perempuan

0 30 245 512 610 713 852 996 3.958

1 45 302 435 378 396 510 435 2.502

1 75 547 947 988 1.109 1.362 1.431 6.460


Tabel 3.5 Jumlah PNS Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Agama Tahun 2013 No

Agama


1

Islam

2

Jumlah

Perempuan

316

245

561

Protestan

2.273

1.353

3.626

3

Katolik

1.338

879

2.217

4

Hindu

31

25

56

5

Budha

0

0

0

3.958

2.502

6.460

Jumlah

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, tahun 2013


Bab 3-16

Tabel 3.6 Jumlah PNS Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Jabatan Staf Tahun 2013 No

Jabatan

1 2

Staff Non-Struktural Staff Fungsional Jumlah

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 2.984 351

1.718 518

3.335

2.236

Jumlah

4.702 869 5.571


Tabel 3.7 Jumlah PNS Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Golongan Tahun 2013 No

Golongan

1

I

2 3 4

II III IV Jumlah

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 201 12

Jumlah 213

1.280 2.144 333

618 1.729 143

1.898 3.873 476

3.958

2.502

6.460


Tabel 3.8 Jumlah PNS yang menduduki Jabatan di Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 No

Eselon

Jumlah


Perempuan

1

I

1

0

1

2

II

35

3

38

3

II

177

46

223

4

IV

410

217

627

5

V

0

0

0

266

889

Jumlah 623 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Tahun 2013 PROFIL DAERAH NTT 2014

Bab 3-17

B A B 4 KONDISI PEREKONOMIAN 4.1.

Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 – 2014 Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money follow function). Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan Provinsi Nusa Tenggara Timur terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur APBD yaitu dengan meneliti data-data perkembangan anggaran selama 2 (dua) tahun terakhir yang meliputi jumlah dan pertumbuhan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

4.1.1.

Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.


Bab 4- 1

Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Komponen Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah 2) Dana Perimbangan 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tabel 4.1. Anggaran Pendapat Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2014 Tahun 2013

Tahun 2014

Pertumbuhan

Nomor Uraian Urut

Setelah Sebelum Perubahan

(%)


Perubahan

Perubahan

4.

PENDAPATAN DAERAH

2.748.366.237.168,00

15.77

4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

433.414.404.000,00

476.687.746.171,00

695.415.928.000,00

734.805.391.648,00

54.15

4.1.1.

Hasil Pajak Daerah1)

295.487.939.200,00

322.652.941.000,00

528.047.773.000,00

548.875.119.224,00

70.11

4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah 1)

11.269.063.800,00

11.609.614.000,00

29.711.663.000,00

26.410.373.000,00

127.49

4.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

45.050.160.000,00

53.316.821.798,00

55.816.821.000,00

63.445.962.924,00

19.00

4.1.4.

Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

81.607.241.000,00

89.108.369.373,00

81.839.671.000,00

96.073.936.500,00

7.82

4.2.

DANA PERIMBANGAN

1.172.962.967.029,00 1.290.418.374.000,00

1.279.158.719.520,00

4.2.1.

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

4.2.2.

Dana Alokasi Umum

1.003.991.703.000,00

4.2.3.

Dana Alokasi Khusus

77.822.660.000,00

77.822.660.000,00

74.235.910.000,00

4.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

721.517.095.000,00

724.266.315.000,00

4.3.1.

YANG SAHHibah Pendapatan

4.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

4.3.6.

Penerimaan Dari Pihak Ketiga Jumlah

2.342.342.049.000,00

1.187.410.550.000,00 105.596.187.000,00

2.373.917.028.200,00 2.720.973.577.000,00

91.148.604.029,00

73.235.219.520,00

1.003.991.703.000,00 1.131.687.590.000,00

1.131.687.590.000,00

12.72

74.235.910.000,00

(4.61)

735.139.275.000,00

734.402.126.000,00

1.40

11.872.960.000,00

11.927.960.000,00

(0.17)

714.538.400.000,00

717.287.620.000,00

717.287.620.000,00

716.042.300.000,00

6.978.695.000,00

6.978.695.000,00

5.978.695.000,00

6.431.866.000,00

2.342.342.049.000,00

9.05 (19.65)

84.494.874.000,00

2.373.917.028.200,00 2.720.973.577.000,00

2.748.366.237.168,00

(7.84) 15.77

Sumber: Biro Keuangan, Setda Prov.NTT, 2014


Bab 4- 2

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perkembangan APBD yang digambarkan oleh kemampuan pendapatan, belanja dan pembiayaan periode 2013-2014 menunjukkan perkembangan yang baik dengan indikasi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan yaitu sebesar 54,14%. Peningkatan PAD yang dapat meningkatkan perimbangan belanja dengan sumber pendapatan dari dana perimbangan menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah makin sehat dan berkualitas. PAD mengalami peningkatan sebagai dampak dari pertumbuhan Pajak Daerah yang mencapai 70,11% dan retribusi daerah sebesar 127,49% walaupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan hanya mencapai 7,82%, sedangkan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami pertumbuhan sebesar 19% dari tahun 2013 ke tahun 2014. b) Dana Perimbangan Pertumbuhan Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya mengalami peningkatan sebesar 9,05%. Proporsi Dana Perimbangan terbesar bersumber dari DAU dimana mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mencapai 12,72%. Konstribusi DAU mempengaruhi besaran proporsi Dana Perimbangan dalam struktur pendapatan daerah. Untuk 2 tahun terakhit ini, DAU mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kontribusi Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur prosentasenya semakin menurun dari tahun-ketahun, sedangkan DAK dan Bagi Hasil Pajak/Bagi Bukan Hasil Pajak mengalami penurunan sebesar 4,61% dan 19, 65%. c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah Sumber pendapatan potensial lainnya yang dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada periode 2013-2014 hanya mengalami pertumbuhan yang sangat kecil yaitu sebesar 1,40%. Namun apabila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelum, terjadi peningkatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah karena adanya kebijakan mengalihkan pengelolaan dana BOS untuk mendukung pembangunan pendidikan melalui APBD Provinsi.


Bab 4- 3

4.1.2.

Belanja Daerah Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan.Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauhmana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada 2 (tahun) tahun terakhir yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Tabel 4.2. Anggaran Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2014 Tahun 2013

Tahun 2014

Pertumbuhan

Nomor Uraian Urut


Setelah

(%)

Sebelum Perubahan Perubahan

Perubahan

5.

BELANJA DAERAH

2.400.818.255.950,00

2.558.600.227.797,00 2.738.060.879.000,00

2.903.027.400.928,00

13.46

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.641.480.848.050,00

1.669.548.938.797,00 1.756.409.172.000,00

1.809.053.974.572,00

8.36

5.1.1.

Belanja Pegawai

476.232.546.450,00

454.502.772.650,00

485.428.565.000,00

487.828.828.000,00

7.33

5.1.4.

Belanja Hibah

973.099.124.800,00

988.630.344.800,00

923.507.620.000,00

929.466.892.000,00

(5.98)

5.1.5.

Belanja Bantuan Sosial

42.801.000.000,00

43.701.000.000,00

40.940.000.000,00

35.427.393.464,00

(18.93)

5.1.6.

Belanja Bagi Hasil Kepada

118.915.926.800,00

149.128.821.347,00

254.525.387.000,00

298.571.116.108,00

100.21

12.302.250.000,00

15.456.000.000,00

34.507.600.000,00

34.176.400.000,00

121.12

17.500.000.000,00

23.583.345.000,00

30.08

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 5.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

5.1.8.

Belanja Tidak Terduga

18.130.000.000,00

18.130.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

759.337.407.900,00

889.051.289.000,00

5.2.1.

Belanja Pegawai

105.114.160.056,00

112.830.051.536,00

78.682.504.600,00

80.205.691.920,00

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

421.322.268.850,00

510.583.342.564,00

490.392.272.050,00

538.071.950.479,00

5.38

5.2.3.

Belanja Modal

232.900.978.994,00

265.637.894.900,00

412.576.930.350,00

475.695.783.957,00

79.08

2.400.818.255.95,000

2.558.600.227.

2.738.060.879.000,00 2.903.027.400.928,00

13.46

5.2.

JUMLAH BELANJA

981.651.707.000,00 1.093.973.426.356,00

23.05 (28.91)

797,00 SURPLUS/(DEFISIT)

(58.476.206.950,00) (184.683.199. 597,00)

(17.087.302.000,00)

(154.661.163.760,00)



Bab 4- 4

(16.26)

a) Belanja Tidak Langsung Komponen Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, dan Belanja Tidak Terduga. Dari beberapa komponen diatas, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial mengalami penurunan pertumbuhan ditahun 2014 sebesar 5,38% dan 18,93% apabila dibanding pada tahun 2013. Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu sebesar 100,21% dan 121,12%. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen Pemerintah Provinsi untuk terus meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan Rakyat yang berbasis Desa/Kelurahan. Sedangkan Belanja Pegawai mengalami pertumbuhan sebesar 7,33% dan Belanja Tak Terduga sebesar 30,08%. b) Belanja Lansung Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Dimana pada tahun 2014 ini jumlah Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar 28,91% sebagai wujud peningkatan anggaran yang berkenaan langsung dengan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah Belanja Modal sebesar 79,08% dari tahun 2013. Total Belanja mengalami defisit untuk tahun 2013 dan 2014 apabila dibandingkan dengan Pendapat, dimana pada tahun 2013 mengalami defisit sebesar Rp. 184.683.199.597,- dan ditahun 2014 mengalami defisit sebesar Rp. 154.661.163.760,-. Namun secara prosentase, defisit pada tahun 2014 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 16,26%. 4.1.3.

Pembiayaan Daerah Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.


Bab 4- 5

Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui Analisis sumber penutup defisit riil, untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Tabel 4.3. Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2014 Tahun 2013

Tahun 2014

Pertumbuhan

Nomor Uraian Urut 6

PEMBIAYAAN DAERAH

6.1.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1.1.

Sebelum

Setelah

Sebelum

Setelah

Perubahan

Perubahan

Perubahan

Perubahan

(%)

58.476.206.950,00 184.683.199.597,00 17.087.302.000,00

154.661.163.760,00

(16.26)

118.346.206.950,00 244.553.199.597,00 97.957.302.000,00

236.731.163.760,00

(3.20)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun

53.108.126.000,00 179.315.118.647,00 90.189.953.200,00

227.763.814.960,00

27.02

6.1.2.

Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan

57.470.732.150,00

57.470.732.150,00

6.1.5.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

7.767.348.800,00

7.767.348.800,00

7.767.348.800,00

8.967.348.800,00

15,45

118.346.206.950,00 244.553.199.597,00 97.957.302.000,00

236.731.163.760,00

(3,20)

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

-

6.2.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

59.870.000.000,00

59.870.000.000,00 80.870.000.000,00

82.070.000.000,00

37,08

6.2.2.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

54.870.000.000,00

54.870.000.000,00

75.870.000.000,00

75.870.000.000,00

38,27

6.2.4.

Pemberian Pinjaman Daerah

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

6.200.000.000,00

24,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

59.870.000.000,00

59.870.000.000,00 80.870.000.000,00

82.070.000.000,00

37,08

PEMBIAYAAN NETO

58.476.206.950,00 184.683.199.597,00 17.087.302.000,00

154.661.163.760,00

(16.26)


a) Penerimaan Pembiayaan Daerah Komponen Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari SILPA, Pencairan Dana Cadangan, dan Penerimaam Kembali Penerimaan Pinjaman. Dari data diatas terlihat bahwa SILPA tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 27,02% apabila dibandingkan dengan tahun 2013. Kenaikan SILPA bukanlah suatu hal yang menggembirakan karena menunjukkan belum efektifnya perencanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran daerah yang dijalankan oleh seluruh komponen Pemerintahan. Secara keseluruhan, total Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2014 turun sebesar 3,20% apabila dibandingkan dengan tahun 2013 sebagai akibat tidak adanya Pencairan Dana Cadangan pada tahun 2014 walaupun Penerimaan Kembali Pinjaman naik sebesar 15,45 % namun hal ini belum dapat mendongkrak Penerimaan Pembiayaan Daerah secara berarti.


Bab 4- 6

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Untuk keseluruhan komponen Pengeluaran Pembiayaan Daerah yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pemberian Pinjaman Daerah mengalami kenaikan sebesar 38,27% dan 24, 00% apabila dibandingkan dengan tahun 2013. Total Pembiayaan Daerah (Pembiayaan Neto) untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp. 154.661.163.760,- atau turun sebesar 16,26% dari tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 184.683.199.597,-. Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2013-2014 dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini: Gambar 4.1 Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2013-2014 3,500,000,000,000 3,000,000,000,000 2,500,000,000,000 2,000,000,000,000

2013

1,500,000,000,000

2014

1,000,000,000,000 500,000,000,000 0 Pendapatan

Belanja

Pembiayaan


4.2 Kondisi Ekonomi Makro Daerah sampai dengan Tahun 2014 4.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah antara lain adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sesuai dengan definisi, PDRB adalah jumlah seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Ada dua sistem penilaian yang lazim digunakan dalam menghitung PDRB, yaitu atas dasar harga yang berlaku pada setiap tahun penghitungan dan atas dasar harga konstan pada tahun tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku pada umumnya digunakan untuk mengamati struktur ekonomi di wilayah yang PROFIL DAERAH NTT 2014

Bab 4- 7

bersangkutan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengamati pertumbuhan ekonominya. 4.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Secara umum, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terlalu buruk dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional. Hal ini digambarkan pada Tabel 4.4 tentang perbandingan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur dengan Indonesia periode 2010-2013. Tabel 4.4 Laju Petumbuhan Ekonomi per tahun di NTT dan Indonesia 2010-2013 Periode (1) 2010 2011 2012 2013

NusaTenggaraTimur (2) 5,25 5,62

Indonesia (3) 6,22 6,49

5,41

6,26

5,56

5,78

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS 2013

Pada tahun 2010, Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT sebesar 5,25 persen sedangkan di tingkat nasional sebesar 6,22 persen. Selanjutnya pada tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT maupun nasional mengalami pertumbuhan menjadi 5,62 persen sedang nasional 6,49 persen. Pada tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi Provinsi dan nasional kembali melambat, namun pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Provinsi tumbuh 5,56 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan menjadi 5,78 persen. Struktur Ekonomi Sebagaimana perekonomian wilayah lain di Indonesia, perekonomian Nusa Tenggara Timur pada dasarnya merupakan perekonomian agraris yang dicirikan dengan besarnya peranan sektor pertanian. Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa perekonomian Nusa Tenggara Timur memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor Pertanian.


Bab 4- 8

Tabel 4.5 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2010-2013 Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pengolahan

38,41

36,97

35,95

35,15

1,38

1,36

1,37

1,34

1,54

1,51

1,50

1,46

0,42

0,44

0,43

0,45

6,96

6,99

7,20

7,15

16,77

17,26

17,70

18,33

5,77

5,67

5,68

5,68

4,09

4,24

4,28

4,37

24,66

25,55

25,89

26,07

PDRB

100,00

100,00

100,00

100,00

(milyar rupiah)

(27 746)

(31 219)

(35 248)

(40 465)

4. Listrik, Gas & Air Minum 5.Bangunan/Konstruksi 6. Perdagangan, Restoran, Hotel 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan, & Jasa Prshn 9. Jasa – Jasa

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS 2013

Pada tahun 2010 sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur mencapai 38,41 persen. Peranan sektor ini cenderung semakin menurun ketika perekonomian Nusa Tenggara Timur menjadi semakin baik. Peranan sektor pertanian pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 35,95 persen dan menurun kembali menjadi 35,15 persen pada tahun 2013. Walaupun banyak ekonom yang berpendapat bahwa sektor pertanian kurang dapat diandalkan sebagai pendorong perekonomian wilayah, namun bagi Nusa Tenggara Timur sektor ini justru dapat dikatakan sebagai penyelamat. Sektor ini paling tidak telah membantu Nusa Tenggara Timur untuk tidak mengalami kebangkrutan yang lebih parah.


Bab 4- 9

Sektor lain yang peranannya cukup besar dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur adalah sektor jasa-jasa, perdagangan, bangunan, dan pengangkutan. Peranan sektor jasa- jasa pada tahun 2012 mencapai 25,89 persen dan pada tahun 2013 menjadi 26,07. Sementara peranan sektor perdagangan, hotel, dan restoran mencapai 17,70 persen tahun 2012 meningkat hingga menjadi 18,33 persen tahun 2013. Peranan sektor bangunan sedikit berkurang, yaitu sekitar 7,20 persen menjadi 7,15 persen selama periode 2012 – 2013. Demikian juga peranan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 4,28 persen tahun 2012 menjadi 4,37 persen tahun 2013. Sektor-sektor selain yang telah dibahas memiliki peranan yang relatif kecil terhadap pembentukan PDRB Nusa Tenggara Timur, yaitu masing-masing kurang dari 1,51 persen. Berdasarkan ulasan tersebut jelas bahwa dalam kurun 2010 – 2013 belum terjadi pergeseran struktur ekonomi yang cukup signifikan di Nusa Tenggara Timur. Sektor primer yang dimotori oleh sektor pertanian masih mendominasi perekonomian Nusa Tenggara Timur. Sektor tersier yang dimotori oleh sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan peranannya relatif stabil. Sedangkan sektor sekunder dengan motor utama sektor industri pengolahan relatif belum mampu bergerak untuk memperbesar peranannya dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur. 4.2.3 Inflasi Laju inflasi pada dasarnya dapat dihitung untuk setiap jenis barang. Namun demikian dalam pengertian yang umum digunakan, laju inflasi hanyalah mengukur perubahan harga konsumen, yaitu harga yang harus dibayar oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Untuk keperluan penghitungan harga konsumen ini BPS menggunakan sekitar 280 komoditi yang terbagi ke dalam 7 kelompok pengeluaran. Berdasarkan data IHK memang dapat diketahui perkembangan perubahan harga dari waktu ke waktu. Namun demikian ukuran ini tidak mampu secara langsung menunjukkan berapa besar perubahan yang terjadi pada selang waktu tertentu. Untuk keperluan yang terakhir ini pada umumnya digunakan laju inflasi, yaitu suatu besaran yang menunjukkan persentase perubahan harga pada suatu waktu tertentu dibandingkan dengan harga pada waktu sebelumnya. Laju inflasi sering juga digunakan sebagai indikator untuk mengamati stabilitas ekonomi, khususnya dari sisi harga. Semakin tinggi tingkat inflasi suatu barang menunjukkan semakin besar perubahan harga yang terjadi untuk barang tersebut.


Bab 4- 10

Data laju inflasi suatu daerah pada umumnya disajikan dalam dua bentuk, yaitu bulanan dan tahunan. Laju inflasi bulanan menunjukkan persentase perubahan harga pada suatu bulan terhadap bulan sebelumnya, sedangkan laju inflasi tahunan menunjukkan persentase perubahan harga pada bulan Desember suatu tahun dibandingkan dengan harga pada bulan Desember tahun sebelumnya (pendekatan ini dikenal dengan metode point to point dalam menghitung inflasi). Laju inflasi bulanan di Nusa Tenggara Timur dan Nasional sepanjang tahun 2013 adalah seperti yang disajikan pada Tabel 6.3. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa laju inflasi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2013 adalah sebesar 8,41 persen, sedikit lebih tinggi dari laju inflasi nasional yang mencapai 8,38 persen. Untuk Nusa Tenggara Timur, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli dan yang terendah terjadi pada bulan April. Tingginya laju inflasi pada bulan Juli tersebut utamanya bersumber dari melonjaknya harga-harga pada kelompok Transportasi dan Komunikasi, yang mengalami inflasi sebesar 11,52 persen. Sementara deflasi yang terjadi pada bulan April 2013 sepertinya merupakan akibat dari penurunan harga yang cukup tajam pada kelompok bahan makanan (-2,98 persen). Laju inflasi Nusa Tenggara Timur untuk kelompok sandang mengalami penurunan dari tahun 2012 ke tahun 2013, yaitu sebesar 3,56 persen. Sementara itu kelompok pengeluaran lainnya mengalami kenaikan laju inflasi. Tabel 4.6 Inflasi Bulanan Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2013 (2007 = 100,00)

Bulan

Bahn Makanan

Maknan Minumn Rokok dan Tembakau

Perumahan

Sandang

Kesehatan

Rekreasi dan Olahraga

Transportasi dan Komunikasi

Nusa Tenggara Timur

Nasional

Jan

2,78

0,51

0,26

0,27

0,51

0,09

1,97

1,38

1,03

Feb

0,44

0,18

0,56

0,21

-0,01

0,56

0,01

0,31

0,75

Maret

2,75

0,59

0,26

0,68

0,13

-0,12

0,01

1,03

0,63

April

-2,98

1,02

0,12

0,21

0,02

0,29

-0,58

-0,87

-0,1

Mei

-2,81

0,28

0,31

-0,05

0,39

0,16

0,65

-0,59

-0,03

Juni

0,43

0,04

1,98

1,06

-0,01

0,40

5,86

1,37

1,03

Juli

5,41

4,93

163

100

0,35

1,38

11,52

4,63

3,29

Agustus

0,57

0,34

0,37

0,03

1,48

0,73

0,18

0,48

1,12


Bab 4- 11

Bulan

Bahn Makanan

Maknan Minumn Rokok dan Tembakau

Perumahan

Sandang

Kesehatan

Rekreasi dan Olahraga

Transportasi dan Komunikasi

Nusa Tenggara Timur

Nasional

Sept

-2,81

-015

0,13

0,86

0,76

1,58

-1,76

-1,03

-0,35

Okt

-1,30

-0,16

0,14

0,35

0,00

0,19

-1,54

-0,59

0,09

Nov

-0,31

1,44

2,15

0,32

0,54

0,39

-0,29

0,75

0,12

Des

3,58

0,63

0,67

0,73

0,09

1,27

-0,17

1,36

0,55

2013

4,57

9,97

8,89

5,71

4,33

7,12

16,22

8,41

8,38

2012

3,43

9,14

8,42

9,27

2,07

6,62

-0,07

5,33

4,30

Sumber : Statistik Harga Konsumen Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2013

Tabel 4.7 Inflasi Nusa Tenggara Timur dan Nasional, 2012-2013 (2007 = 100,00) Kelompok (1)

Nusa Tenggara Timur 2 01 2 2 01 3 (2) (3)

Nasional 2 01 2 (4)

2 01 3 (5)

01. Bahan Makanan

3,43

4,57

5,68

11,35

02.Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

9,14

9,97

6,11

7,45

03.Perumahan

8,42

8,89

3,35

6,22

04. Sandang

9,27

5,71

4,67

0,52

05. Kesehatan

2,07

4,33

2,91

3,70

06.Pendidikan Rekreasi dan Olahraga

6,62

7,12

4,21

3,91

-0,07

16,22

2,20

15,36

4,30

8,38

07.Transportasi danKomunilkasi

Umum 5,33 8,41 Sumber : Statistik Harga Konsumen Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2013

4.2.4 Pendapatan Perkapita Penduduk PDRB suatu wilayah sebenarnya hanya menunjukkan ukuran ekonomi dari wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian PDRB kurang dapat dipergunakan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Salah satu ukuran yang umum digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk adalah pendapatan perkapita, yaitu rata-rata pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk. Secara umum pendapatan per kapita penduduk Nusa Tenggara Timur terus meningkat, meskipun nilainya masih jauh jika dibandingkan pendapatan perkapita nasional. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.3. Pada tahun 2013 pendapatan per kapita ini mencapai 7.569.168 rupiah, meningkat sekitar PROFIL DAERAH NTT 2014

Bab 4- 12

12,71 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2013 pendapatan per kapita nasional sudah mencapai 32.463.736 rupiah, atau meningkat sekitar 5,83 persen dari tahun sebelumnya. Tabel 4.8 Pendapatan perkapita penduduk NTT dan Indonesia 2010-2013 Tahun 2010

Nusa Tenggara Timur

Indonesia

5 496 671

23 974 407

2011

6 073 871

27 487 047

2012

6 715 574

30 674 674

2013

7 569 168

32 463 736

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS, 2013

Pendapatan per kapita antar Kab/Kota Pendapatan per kapita penduduk Nusa Tenggara Timur antar Kabupaten/Kota ternyata cukup bervariasi (lihat tabel 3.4). Pendapatan per kapita tertinggi pada tahun 2013 adalah di Kota Kupang, yaitu sekitar 16,64 juta rupiah, sementara yang terendah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu hanya sebesar 4,36 juta rupiah. Gambaran tentang lebarnya rentang pendapatan per kapita antar Kabupaten/Kota tersebut semakin diperjelas dengan relatif sedikitnya Kabupaten/Kota yang memiliki pendapatan per kapita lebih besar dari ratarata pendapatan per kapita tingkat provinsi. Seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2013 hanya ada tujuh wilayah yang pendapatan per kapitanya melebihi pendapatan per kapita propinsi, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Flores Timur. Tabel 4.9 Pendapatan per Kapita Nusa Tenggara Timur menurut Kabupaten/Kota 2011-2013 Kabupaten Sumba Barat Sumba Timur Kupang Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara Belu

2011 6 741 141,26 6 756 898,43 7 342 166,02 5 311 032,72 4 260 613,62 5 599 844,66

2 012

2 013

7 532 861,25 7 484 678,57 7 995 625,05 5 969 397,34 4 701 140,38 6 114 142,42

8 399 515,05 8 236 126,88 8 663 196,23 6 665 500,83 5 102 200,25 6 743 646,58


Bab 4- 13

Kabupaten Alor Lembata Flores Timur Sikka Ende Ngada Manggarai Rote Ndao Manggarai Barat Sumba Tengah Sumba Barat Daya Nagekeo Manggarai Timur Sabu Raijua Malaka Kota Kupang NTT

2011 4 547 857,13 3 671 132,12 6 279 282,03 5 896 649,28 6 856 365,14 6 915 992,91 4 395 042,59 4 978 213,36 4 673 685,80 5 033 201,15 3 439 852,33 5 545 411,87 3 629 457,96 4 913 741,79 4 873 528,02 13 058 381,21 6 073 870,64

2 012 5 040 933,97 4 094 300,72 6 901 833,16 6 493 202,48 7 762 651,41 7 595 463,79 4 856 939,81 5 218 186,52 5 037 643,69 5 621 070,99 3 848 549,21 6 140 844,29 4 112 709,47 5 670 986,43 5 284 278,96 14 529799,95 6 715 573,74

2 013 5 570 295,51 4 613 736,25 7 621 785,98 7 176 036,07 8 781 524,83 8 413 590,95 5 396 607,93 5 578 235,88 5 451 042,62 6 230 283,13 4 356 311,02 6 818 731,67 4 676 438,21 6 142 258,01 5 770 083,19 16 641731,58 7 569 168,12

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS, 2013

4.2.5 Penduduk miskin a. Distribusi Pendapatan (Indeks Gini dan Ketimpangan dari Bank Dunia) Pola distribusi pendapatan regional suatu wilayah secara umum mampu memberikan gambaran tentang pemerataan pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di wilayah tersebut. Untuk mengetahui tingkat pemerataan ini ada dua cara yang lazim digunakan, yaitu dengan menggunakan indeks gini dan dengan menggunakan kriteria ketimpangan dari Bank Dunia. Indeks gini merupakan suatu besaran yang menunjukkan perbandingan antara luas wilayah kondisi ideal (pemerataan pendapatan sempurna) dengan kondisi real di masyarakat. Jika indeksnya semakin tinggi (lebih besar atau sama dengan 0,5) maka ketidakmerataannya serius dan sebaliknya jika indeksnya rendah menunjukkan pemerataan yang cukup baik. Distribusi pendapatan dan indeks gini untuk Nusa Tenggara Timur disajikan pada tael 4.10. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan kriteria yang digunakan Bank Dunia, ketimpangan pembagian pendapatan di Nusa Tenggara Timur tergolong rendah dengan indeks gini sebesar 0,35. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa penduduk yang tergolong dalam kelompok pendapatan 40 persen rendah telah menikmati 20,31 persen dari seluruh pendapatan regional Nusa Tenggara Timur pada tahun 2013. Walaupun PROFIL DAERAH NTT 2014

Bab 4- 14

proporsi pendapatan yang diterima oleh penduduk pada golongan pendapatan ini relatif berfluktuasi namun semuanya lebih besar dari kriteria Bank Dunia, yaitu 17 persen. Tabel 4.10 Distribusi Pendapatan dan Indeks Gini Nusa Tenggara Timur 2011-2013 Jenis Ukuran 40 % rendah 40 % sedang 20 % tinggi Jumlah Indeks Gini

2011

2012

2 0 13

18,96

19,86

20,31

36,28

35,55

35,19

44,76

44,59

44,50

100,00 0,36

100,00 0,36

100,00 0,35

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2013

b. Jumlah Penduduk Miskin Sesuai dengan cukup banyaknya dimensi dari masalah kemiskinan, metodologi penghitungan penduduk miskin pun cukup bervariasi. Banyaknya penduduk miskin yang disajikan pada ulasan berikut adalah yang diperoleh dengan metode BPS, yaitu dengan menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu sendiri adalah sejumlah nilai uang tertentu yang diperlukan agar seseorang mampu memenuhi kebutuhan minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan non makanan. Kebutuhan minimum makanan dihitung berdasarkan harga berbagai bahan makanan (sekitar 52 komoditi) yang biasa dikonsumsi oleh penduduk marjinal untuk memenuhi 2100 kkal (sesuai dengan rekomendasi hasil Widyakarya pangan dan gizi tahun 1978). Sedangkan untuk non pangan dihitung berdasarkan harga sekitar 25-27 komoditi non makanan yang biasa dikonsumsi oleh penduduk marjinal. Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pun berubah dari tahun ke tahun, sesuai dengan perkembangan harga. Pada tahun 2012 garis kemiskinan untuk penduduk di Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 222.507 rupiah dengan jumlah penduduk miskin 998,4 ribu orang. Pada tahun 2013 garis kemiskinan tersebut meningkat menjadi 251.080 rupiah dengan jumlah penduduk


Bab 4- 15

miskin di Nusa Tenggara Timur tahun 2013 yang relatif naik menjadi 1.006,9 ribu orang Berdasarkan garis kemiskinan tersebut maka diperoleh jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur seperti yang disajikan pada Tabel 4.2. Dari tabel tersebut tampak bahwa jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada periode 2012–2013 naik. Pada tahun 2013, garis kemiskinan tertinggi terdapat pada Kota Kupang yaitu 443.022 rupiah dengan jumlah penduduk miskin sekitar 33,8 ribu orang, Kabupaten Sabu Raijua garis kemiskinan mencapai 277.403 rupiah dengan jumlah penduduk miskin sekitar 25,3 ribu orang, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan garis kemiskinan mencapai 272.036 rupiah dengan jumlah penduduk miskin sekitar 82,7 ribu orang. Garis kemiskinan paling rendah yaitu 214.010 rupiah terdapat di Kabupaten Flores Timur, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 19,6 ribu orang. Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Timor Tengah Selatan yaitu 126,0 ribu jiwa dengan garis kemiskinannya 235.956 rupiah dan persentase penduduk miskin mencapai 27,81 persen. Dalam dua tahun terakhir penduduk miskin di NTT persentasenya turun namun jumlahnya naik. Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di NTT 998,4 ribu orang (20,41 persen), lalu pada tahun 2013 menjadi 1.006,9 ribu orang (20,24 persen). Perkembangan angka-angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur tersebut mencerminkan betapa beratnya beban pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan penduduk di wilayah ini. Pemerintah memang telah berusaha dengan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan.


Bab 4- 16

Tabel 4.11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan per Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Kabupaten

Penduduk Miskin (000 orang)

% Penduduk Miskinan

Garis Kemiskinan (Rp)

Sumba Barat Sumba Timur Kupang Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara Belu Alor Lembata Flores Timur Sikka Ende Ngada Manggarai Rote Ndao Manggarai Barat Sumba Tengah Sumba Barat Daya Nagekeo Manggarai Timur Sabu Raijua Malaka

34 ,2 68 ,8 101 ,5 126 ,0

28 ,92 28 ,58 20 ,06 27 ,81

257,372 260,247 252,934 235,956

51 ,8

21 ,59

261,995

29 ,3 39 ,6 29 ,6 19 ,6 39 ,2 56 ,2 16 ,9 65 ,2 39 ,1 44 ,1 21 ,3 82 ,7

14 ,58 20 ,11 23 ,25 8 ,10 12 ,66 21 ,03 11 ,19 20 ,96 28 ,25 18 ,21 31 ,93 26 ,87

252,005 232,406 267,510 214,010 231,250 271,888 248,760 246,366 235,613 245,425 216,218 272,036

16 ,5 66 ,1 25 ,3 33 ,8

12 ,08 24 ,85 31 ,02 9 ,12

252,083 245,077 277,403 443,022

Kota Kupang NTT 2013

34 ,2 1 006,9 998,4

28 ,92 20,24 20,41

257,372 251 080 222 507

Sumber : Susenas 2013, BPS


Bab 4- 17

c. Tabel kemiskinan Angka kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren yang cukup baik karena dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 angka kemiskinan 25,65% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.098.400 orang, sedangkan kondisi terakhir tahun 2014 menurun menjadi 19,82% atau 994.680 orang (bulan Maret 2014) dan kembali mengalami penurunan menjadi 19.60% dengan jumlah penduduk miskin 991.880 orang. Kondisi ini tentu saja merupakan hal yang menggembirakan karena secara eksplisit, kinerja pembangunan daerah semakin cukup baik dengan penurunan persentasi kemiskinan ini, karena apabila dilihat secara nasional, tren kemiskinan mengalami peningkatan. Tabel 4.12 Kondisi Kemiskinan NTT 2008 – 2014 Tahun

Jumlah Penduduk

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (Maret) 2014 (September)

4.534.319 4.619.655 4.683.827 4.776.485 4.900.652 5 juta 5,03 juta 5,03 juta

Penduduk Miskin Jumlah % 1.098.400 25,65 1.013.100 23,31 1.014.100 23,03 986.500 20,48 1.000.300 20,41 1.006.880 20,03 994.680 19,82 991.880

19,60

Sumber : Susenas 2014, BPS

4.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1. Kondisi IPM Provinsi NTT Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata PROFIL DAERAH NTT 2014

Bab 4- 18

lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTT menurut kabupaten/kota tahun 2012-2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 4.13 IPM menurut kabupaten/kota Tahun 2012-2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

IPM Sumba Barat Sumba Timur Kupang TTS TTU Belu Alor Lembata Flotim Sikka Ende Ngada Manggarai Rote Ndao Manggarai Barat Sumba Tengah Sumba Barat Daya Nagekeo Manggarai Timur Sabu Raijua Malaka Kota Kupang NTT

Tahun 2012 64,88 63,33 67,21 66,61 68,57 65,52 68,35 68,69 68,19 68,74 68,08 70,63 68,30 67,10 66,84 61,70 62,48 76,23 67,07 57,12 78,37

2013 65,49 63,8 67,74 66,83 68,94 66,24 69,67 69,17 70,03 69,18 68,67 70,89 68,69 67,7 67,38 63,05 62,29 67,93 67,62 57,74 57,01 78,62

68,28

68,77

Sumber: NTT Dalam Angka 2014, BPS Prov. NTT


Bab 4- 19

Data tersebut menunujukkan bahwa kondisi IPM provinsi NTT mengalami peningkatan sebesar 1.01%. Hal ini berarti faktor kondisi kesehatan, akses terhadap pendidikan serta daya masyarakat juga mengalami peningkatan walaupun tidak siginfikan. 2. Perbandingan IPM Provinsi dengan IPM Nasional Kondisi IPM provinsi NTT jika dibandingkan dengan kondisi IPM Nasional, maka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT masih di bawah rata-rata Nasional. Perbandingan IPM Provinsi NTT dengan IPM Nasional sejak tahun 2008-2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 4.14 Perbandingan IPM Provinsi NTT dengan IPM Nasional Tahun 2008-2013 2008

Kondisi IPM Nasional 71,17

Kondisi IPM Provinsi NTT 66,15

2009

71,76

66,60

2010

72,76

67,26

2011

72,77

67,75

2012

73,29

68,28

2013

73,80

68,77

Tahun


Data perbandingan IPM Provinsi NTT dengan IPM Nasional tersebut menunjukkan bahwa kondisi IPM Provinsi NTT masih terjadi gap yang cukup tinggi yakni sebesar 5,10%.


Bab 4- 20

4.3. Kondisi Investasi dari PMDN dan PMA Tabel 4.15 Realisasi Proyek dan Investasi Penanaman Modal Menurut Kab/Kota 1013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

KAB/KOTA Suma Barat Sumba Timur Kupang Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara Belu Alor Lembata Flores Timur Sikka Ende Ngada Manggarai Rote Ndao Manggarai Barat Sumba Tengah Sumba Barat Daya Nagekeo Manggarai Timur Sabu Raijua Malaka Kota Kupang Jumlah

PROYEK 1

1

PMDN INVESTASI 19,267,375,000

PROYEK -

18,629,931,000

PMA INVESTASI -

TENAGA KERJA 400

2

US$ 26.000.000

392

1 2 2 4 4 1

Rp. 24.000.000.000 Rp. 22.235.910.709 US$ 3.617.781 Rp. 1.756.498.000 US$ 2.005.110.500 US$ 250.000.000

412 189 204 462 87 8

1 4

357,500,000 856,975,327

2

8,000,000,000

3 18

US$ 232.000.000 Rp. 107.471.716.396

59 749

9

47,111,781,327

37

Rp. 155.464.125.105 dan US$ 2.516.728.281

2,962



Bab 4- 21

4.4. Kondisi Bank (Lembaga Keuangan) Tabel 4.16 Jumlah Kantor Bank di Nusa Tenggara Timur Menurut Kab/Kota dan Jenis Bank, 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


BANK BRI BPD LAIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5

JMH 2 3 2 2 5 2 1 3 4 3 2 3 1 5

2

1 2 1 1

BRI 5 7 1 8 8 6 5 3 9 8 9 10 9 2 2

KANTOR BANK BPD LAIN 3 1 6 6 5 7 6 5 3 9 9 5 1 4 1 5 4 6 6 6 7 4 2 5 5 3 14 2

1

1 12

2 21

22 30

25 63

JMH 9 19 6 21 16 24 11 8 18 20 22 16 19 5 18 1

1

2

14 108

3 92

3 34 87

51 287

Sumber: NTT Dalam Angka 2014, BPS


Bab 4- 22

Tabel 4.17 Jumlah Status Bank Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2008-2013 NO

STATUS

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

Kantor Wilayah

2 3

Kantor Pusat

1

1

1

1

1

1

Kantor Cabang

40

43

46

49

51

51

1. Bank Pemerintah

19

19

20

20

20

20

2. Bank Pembangunan daerah

16

17

19

20

22

22

3. Bank Swasta

5

7

7

9

9

9

Kantor Cabang Pembantu

115

125

134

154

172

174

Kantor Kas

40

62

76

98

114

169

1. Bank Pemerintah

31

49

54

70

81

90

2. Bank Pembangunan Daerah

9

13

22

27

31

75

1

2

4

302

338

395

4 5

3. Bank Swasta JUMLAH

196

231

257



Bab 4- 23

Tabel 4.18 Jumlah Penyimpanan Dana Pada Bank-Bank Penyelenggara Menurut Kab/Kota dan Jenis Simpanan Tahun 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


GIRO

JUMLAH

156,617 114,537 168,264 206,118

SIMPANAN BERJANGKA 507 644 1,158 1,076

2,115 1,332 684 1,466

159,239 116,513 170,106 208,660

171,134 153,598

783 704

1,198 1,198

173,115 155,500

120,896 115,551 117,268 130,748 236,180

1,087 686 1,242 478 1,239

954 825 926 1,501 2,217

122,937 117,062 119,436 132,725 239,636

17,825

24

326

18,175

38,254

63

603

38,920

472,731 2,219,721

7,299 16,988

8,350 23,695

488,380 2,260,404

TABUNGAN

Sumber: NTT Dalam Angka, 2014

4.5. Ketenagakerjaan 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT Agustus 2014 mencapai 3,26 persen, naik 0,01 poin dari Agustus 2013 sebesar 3,25 persen. Secara nasional TPT Indonesia pada Agustus 2014 mencapai 5,94 persen, lebih tinggi daripada TPT NTT. Pada tingkat Kabupaten/Kota, TPT terendah yaitu Sumba Tengah 0,25 persen, diikuti Manggarai Timur 0,37 persen dan Ngada 0,83 persen. Sebaliknya TPT tertinggi yaitu Kota Kupang 11,38 persen, diikuti Lembata 6,73 persen dan Sikka 5,24 persen. 2. Penganggur di NTT pada Agustus 2014 sebesar 73,2 ribu orang, bertambah 2,5 ribu orang dibanding penganggur Agustus 2013 sebesar 70,7 ribu orang. PROFIL DAERAH NTT 2014

Bab 4- 24

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) NTT Agustus 2014 sebesar 68,91 persen, naik 0,76 poin dibandingkan TPAK NTT Agustus 2013 yang sebesar 68,15 persen. Secara nasional TPAK Indonesia pada Agustus 2014 mencapai 66,60 persen, lebih rendah dibanding TPAK NTT. 4. Angkatan kerja NTT pada Agustus 2014 sebesar 2,25 juta orang, bertambah 72,3 ribu orang dibanding angkatan kerja Agustus 2013 sebesar 2,18 juta orang. 5. Penduduk yang bekerja di NTT pada Agustus 2014 mencapai 2,17 juta orang, bertambah 69,7 ribu orang dibanding keadaan pada Agustus 2013 yang sebesar 2,10 juta orang. 6. Distribusi penduduk yang bekerja pada Agustus 2014 relatif sama dengan Agustus 2013 dimana sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian sebesar 1,32 juta orang (60,77 persen), diikuti Jasa Kemasyarakatan (13,40 persen), Perdagangan (8,17 persen) dan sektor industri (7,64 persen). 7. Demikian pula berdasarkan status penduduk dalam bekerja pada Agustus 2014 relatif sama dengan Agustus 2013 dimana yang berstatus formal di NTT hanya sebesar 21,09 persen lebih rendah dibanding nasional yang sudah sebesar 40,62 persen, sebaliknya pekerja informal NTT sebesar 78,91 persen jauh lebih tinggi dibanding nasional yang hanya sebesar 59,38 persen. Pekerja informal disebabkan tingginya pekerja Keluarga/Tak Dibayar yang menempati proporsi terbesar yaitu sebesar 28,94 persen, diikuti status Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar sebesar 28,22 persen. Rendahnya pekerja formal disebabkan Pekerja dengan status Berusaha Dibantu Buruh Tetap yang merupakan porsi terendah yaitu 1,50 persen dan Buruh/Karyawan/Pegawai yang sebesar 19,59 persen. TPT terendah yaitu Sumba Tengah 0,25 persen, diikuti Manggarai Timur 0,37 persen dan Ngada 0,83 persen. Sebaliknya TPT tertinggi yaitu Kota Kupang 11,38 persen, diikuti Lembata 6,73 persen dan Sikka 5,24 persen. TPAK tertinggi di Timor Tengah Selatan sebesar 77,37 persen sedangkan terendah di Kota Kupang sebesar 55,83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di TTS lebih tinggi partisipasinya dalam kegiatan ekonomi dibandingkan penduduk di Kota Kupang. Rendahnya TPAK di Kota Kupang disebabkan tingginya penduduk usia kerja yang keluar dari angkatan kerja untuk bersekolah. Jumlah penduduk NTT Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kab/Kota dan Jenis Kegiatan Agustus 2014 (jiwa) sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:


Bab 4- 25

Tabel 4.19 Penduduk NTT Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kab/Kota dan Jenis Kegiatan Agustus 2014 (jiwa) Kab/Kota Sumba Barat Sumba Timur Kupang

Pengang Guran

Sekolah

Jenis Kegiatan Mengurus Rumah Tangga

Lain Nya

TPT

TPAK

Penduduk Usia 15+

49.343

1.306

11.509

8.911

2.241

2,58

69,09

73.310

102.612

1.763

18.212

30.414

4.856

1,69

66,12

157.857

Bekerja

151.979

2.868

26.053

32.286

7.989

1,85

70,01

221.175

TTS

223.194

3.846

21.736

40.303

4.374

1,69

77,37

293.453

TTU

103.554

2.334

23.740

23.259

4.759

2,20

67,17

157.646

Belu

168.883

5.144

27.393

32.993

6.666

2,96

72,19

241.079

Alor

91.927

3.285

16.432

9.856

7.662

3,45

73,72

129.162

Lembata

51.924

3.746

8.594

16.440

4.660

6,73

65,21

85.364

Flores Timur

111.195

2.749

12.454

26.280

9.713

2,41

70,17

162.391

Sikka

117.753

6.511

30.470

40.883

16.769

5,24

58,51

212.386

Ende

127.265

2.596

23.880

23.745

6.476

2,00

70,59

183.962

Ngada

74.287

621

10.676

8.745

4.592

0,83

75,73

98.921

Manggarai

127.899

5.260

27.233

26.164

8.774

3,95

68,17

195.330

Rote Ndao

67.378

3.461

10.394

8.456

4.072

4,89

75,55

93.761

105.141

3.039

11.386

22.134

7.465

2,81

72,52

149.165

Mabar Sumba Tengah SBD

28.419

70

4.832

5.756

1.780

0,25

69,73

40.857

119.168

3.774

25.626

23.699

6.390

3,07

68,81

178.657

Nagekeo

63.670

1.630

8.489

10.480

6.612

2,50

71,85

90.881

122.798

455

17.784

18.856

6.250

0,37

74,18

166.143

Matim Sabu Raijua

28.472

1.108

8.191

11.144

3.264

3,75

56,69

52.179

Kota Kupang

137.367

17.644

67.683

47.043

7.923

11,38

55,83

277.660

2.174.228

73.210

412.767

467.847

133.287

3,26

68,91

3.261.339

NTT

Sumber: NTT Dalam Angka, 2014


Bab 4- 26

PROFIL DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014

Recommend Documents