GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 34 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURE PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan
dalam
perizinan dan non perizinan
secara terpadu diperlukan tolok ukur pelayanan perizinan sebagai upaya
tertib administrasi dan tertip penyelenggaraan
pelayanan perizinan terpadu; b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pegawai dalam memberikan pelayanan
dalam penyelenggaraan pelayanan
perzinan terpadu diperlukan kejelasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada perlu diadakan penyesuaian, maka perlu disusun prosedur pelayanan yang diberikan
sesuai dengan
peraturan yang berlaku; c. bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubenur tentang
Standard
Operating
Procedure
(SOP)
pelayanan
perizinan dan non perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Mengingat
:
1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
(Lembaran
Daerah
Negara
Menjadi
Undang-Undang
Republik Indonesia Tahun
Nomor 24 , Tambahan Lembaran Negara Republik
2015
Indonesia
Nomor 5657; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
39
Tahun
2001
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 409) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2008
tentang
Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20,
(Lembaran
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
tentang
Pedoman
Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun
2009
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 005 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0031); 12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0048); 13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Pelayanan Perijinan Tenggara
Terpadu
Timur
(Berita
Satu Pintu
Provinsi
Nusa
Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2009 Nomor 033 Seri D Nomor 006); MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN
GUBERNUR
NOMOR
17
TAHUN 2014 TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR
PELAYANAN
PERIZINAN
TERPADU
(KPPTSP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
SATU
PINTU
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan : 1.
Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3.
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu
adalah Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur . 4.
Standard Operating Procedure yang selanjutnya disingkat SOP adalah Prosedur Pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pelayanan prima.
5.
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.
Tim Kerja Teknis adalah tim teknis yang melibatkan SKPD terkait dengan perizinan dan non perizinan
7.
Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8.
Perizinan
adalah
usaha/kegiatan
pemberian
legalitas
kepada
seseorang
atau
pelaku
tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar
usaha. 9.
Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, pemberian rekomendasi, fasilitas dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
10. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan. 11. Pelayanan Perizinan adalah pemberian satu atau lebih izin kepada orang atau badan hukum untuk melakukan aktifitas usaha dan /atau kegiatan bukan usaha. 12. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaanya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan di KPPTSP. 13. Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah
mekanisme
pelayanan perizinan yang proses pengelolaanya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan di KPPTSP. 14. Customer service adalah pegawai Kantor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan informasi tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan.
15. Standar Operasional Prosedur adalah prosedur pelaksanaan
yang standard
atas pelayanan perizinan yang berisikan jenis izin, landasan hukum, prosedur, persyaratan, biaya dan jangka waktu penyelesaian. 16. Sumbangan
adalah
pemberian
pihak
ketiga
kepada
daerah
secara
ikhlas/sukarela, yang tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 17. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan yang berdomisili dimana saja tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud ditetapkan Standar Operasional Pelayanan Perizinan Terpadu adalah : a. Sebagai pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan pelayanan perizinan. b. Sebagai pedoman
bagi masyarakat dalam
melaksanakan
hak
dan
kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. (2) Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Pelayanan Perizinan Terpadu adalah a. Memberikan fasilitas deskripsi pekerjaan secara efektif dan efisien; b. Memberikan jaminan kualitas pelaksanaan pelayanan perizinan; c. Memberikan fasilitas konsistensi terhadap berbagai persyaratan teknis dan mendukung hasil pekerjaan; d. Memberikan jaminan terhadap ketepatan waktu pelayanan perizinan. BAB III SUBYEK DAN OBYEK Pasal 3 (1) Subyek yang dilayani adalah badan usaha atau perorangan (2) Obyek pelayanan adalah 97 jenis perizinan dan non perizinan yang sudah didelegasikan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
BAB IV PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN Pasal 4 Prosedur
Pelayanan
Perizinan baru, perubahan, perpanjangan pada KPPTSP
adalah sebagai berikut : a. Pemohon
menyerahkan
formulir
permohonan
yang
telah
diisi
dan
kelengkapan persayaratan sesuai izin dan non perizinan yang dibutuhkan kepada Petugas Seksi Informasi Perizinan/Customer Service. b. Petugas Seksi Informasi melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan; c. Jika tidak lengkap maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; d. Jika lengkap maka : 1.
Petugas melakukan pendataan berdasarkan cek list
2. Petugas menyerahkan lembaran chek list pada pemohon; 3. Petugas meneruskan berkas kepada petugas seksi analisis perizinan. e. Petugas pada seksi analisis perizinan menyeleksi apakah berkas permohonan dapat diproses atau harus melalui pemeriksaan teknis terlebih dahulu; f. Jika dapat diproses, maka berkas permohonan
diteruskan kepada Seksi
Pelayanan Perizinan; g. Jika ditetapkan bahwa berkas permohonan harus melalui pemeriksaan Tim Kerja Teknis, maka : 1.
Petugas Seksi Analisis Perizinan melakukan Koordinasi dengan Tim Kerja Teknis untuk melakukan pemeriksaan teknis lapangan.
2. Petugas Seksi Analisis Perizinan bersama Tim Kerja Teknis melakukan penjadwalan
dan
perencanaan
untuk
melakukan
pemeriksaan
lapangan, termasuk menyampaikan jadwal pemeriksaan teknis kepada Pemohon baik lisan atau tertulis; 3. Tim Kerja Teknis
bersama
staf KPPTSP melakukan pemeriksaan
lapangan; 4. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Kerja Teknis dibuat dalam Berita Acara; 5. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dikeluarkan Rekomendasi apakah perizinan dapat diproses atau tidak;
h. Jika Hasil rekomendasi Tim Kerja Teknis di tolak maka : 1. Petugas Seksi Analisis Perizinan membuat surat penolakan disertai alasan penolakan yang ditandatangani oleh Kepala KPPTSP; 2. Petugas
seksi
Informasi
Perizinan
menyampaikan
surat
tersebut
sekaligus mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon. i. Jika
hasil
Rekomendasi
dapat
diproses,
maka
berkas
permohonan
diteruskan kepada Seksi Pelayanan Perizinan; j. Petugas Seksi Pelayanan Perizinan memproses dan menerbitkan Surat Izin; k. Surat Izin yang diterbitkan diparaf oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Kasubag Tata Usaha dan diteruskan kepada Kepala KPPTSP
Provinsi
NTT untuk
ditandatangani. l. Surat Izin diregistrasi melakukan
transaksi
dan Pemohon pembayaran
menunjukan lembaran chek list,
kepada
Bendahara
Penerima
serta
menerima surat izin. m. Bendahara penerima mengeluarkan Tanda Bukti Pembayaran
sebanyak 2
(dua) rangkap yaitu satu untuk Pemohon dan satu untuk Bendahara Penerima. n. Bendahara penerima membukukan transaksi pembayaran tersebut dan pada hari itu juga menyetor ke Kas Daerah dan menerima Bukti Penyetoran dari Kas Daerah;
BAB V SOP Pasal 5 (1) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan meliputi jenis izin, landasan hukum, prosedur, persyaratan, biaya dan jangka waktu penyelesaian. (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I. (3) Bagan alur prosedur pelayanan perizinan
sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II. (4) Semua unit maupun
masyarakat perorangan atau badan hukum yang
berkaitan dengan bidang tugas, wajib melaksanakan SOP ini dengan sebaikbaiknya.
Pasal 6 Apabila Surat Izin hilang atau rusak, pemohon dapat mendatangi KPPTSP dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut : a. Menyerahkan foto copy KTP pemegang Izin; b. Menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (untuk dokumen yang hilang); c. Menyerahkan dokumen yang rusak (untuk dokumen yang rusak)
BAB VI PENGADUAN Pasal 7 (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya atas pelayanan KPPTSP baik secara langsung maupun melalui surat, kotak pengaduan dan telpon; (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1), dicatat oleh Seksi Informasi Perizinan; (3) Pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang bisa diselesaikan
langsung ditanggapi oleh seksi Informasi Perizinan; (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memerlukan kajian perlu disampaikan ke Kepala KPPTSP untuk didisposisi ke Tim Pengaduan. (5) Jawaban atas semua jenis pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memerlukan kajian haris ditandatangani oleh Kepala KPPTSP dan diteruskan kepada Pemohon melalui Seksi Informasi Perizinan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 (1) Dengan
berlakunya
Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perizina dan Non Perizinan
Standard Operasional Prosedur
Pelayanan
pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu (KPPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (3) Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Penerbitan Surat Izin pada ke 97 (sembilan puluh tujuh) jenis perizinan
dan non perizinan yang karena sifat
kekhususannya tidak diatur dalam Peraturan ini, tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ditetapkan di Kupang pada tanggal 09 Agustus 2016 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
FRANS LEBU RAYA Diundangkan di Kupang pada tanggal 09 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
FRANSISKUS SALEM
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR ...................