LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2015
BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB I. SIMPULAN DAN REKOMENDASI A. SIMPULAN Berdasarkan
Surat
Tugas
Inspektur
Nomor:
ST-
207/INS.M.EKON/07/2016 tanggal 20 Juli 2016, Tim Evaluasi LAKIP telah melakukan
evaluasi
atas
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri (Deputi V) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.B/1301/M.PAN/ 04/2009 perihal Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan direvisi dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan lampiran peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Evaluasi
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Pedoman Evaluasi LAKIP di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hasil evaluasi terhadap LAKIP tahun anggaran 2015 yang disajikan oleh (unit organisasi yang dievaluasi) dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari
0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Deputi V
dengan nilai sebesar 87,84 % (hasil dari LKE-Lembar Kinerja Evaluasi). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan -1-
Deputi V, yang meliputi 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu: a. Perencanaan Kinerja: Dokumen Renstra belum direviu secara berkala. Dokumen Penetapan Kinerja belum dimonitor secara berkala. b. Pengukuran Kinerja: Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja berupa pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja. Hal ini menyebabkan pengumpulan data kinerja belum terstruktur dan belum menjabarkan mekanisme yang memadai. IKU belum direviu secara berkala c. Pelaporan Kinerja: LAKIP belum menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan atas kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan. d. Evaluasi Kinerja: Belum
terdapat
supervisi
dalam
penyusunan
LAKIP
serta
pemantauan mengenai kemajuan kinerja beserta kendalannya melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan. LAKIP belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. e. Capaian Kinerja: Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun sebelumnya
belum
dijelaskan
analisisnya
sehingga
terjadi
penurunan capaian kinerja dengan penjelasan bahwa target kinerja tahun 2015 juga turun dibandingkan tahun sebelumnya.
B. REKOMENDASI Terhadap permasalahan
yang telah dikemukakan
di atas, kami
merekomendasikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan
-2-
Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja: Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap dokumen Renstra agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini. Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap dokumen Penetapan Kinerja agar dapat dijadikan dasar pemberian reward and punishment. b. Pengukuran Kinerja: Perlu adanya pedoman atau SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP. Sesuai dengan Stuktur Organisasi
yang
membidangi
baru
Tata
bahwa
Kelola,
telah
maka
dibentuknya
SOP
tentang
Unit
yang
mekanisme
pengumpulan data kinerja seharusnya dapat dilakukan lebih intens dan detail. Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap IKU agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini. Hal ini dibutuhkan agar IKU yang digunakan lebih up to date terhadap sasaran strategis yang harus dicapai. c. Pelaporan Kinerja: LAKIP harus menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan atas kendala yang dihadapi. Tidak hanya terbatas pada poin-poin yang dianggap menjadi hambatan dalam membuat LAKIP sehingga perbaikan dapat segera dilaksanakan. d. Evaluasi Kinerja: Supervisi perlu dilakukan terhadap LAKIP melalui pembahasanpembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan baik melalui notulen atau risalah rapat, sehingga SDM yang bertugas juga dapat semakin mampu memberikan evaluasi yang akuntabel dan objektif. LAKIP
harus
dapat
memberikan
rekomendasi-rekomendasi
perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya.
-3-
BAB II URAIAN HASIL EVALUASI
A. DATA UMUM 1. Dasar Pelaksanaan Evaluasi. a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER11/M.EKON/08/2012 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah f. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. g. Peraturan Menteri PAN dan RB Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah h. Surat
Tugas
Inspektur
Nomor
ST-207/INS.M.EKON/07/2016,
tanggal 20 Juli 2016.
2. Waktu pelaksanaan Evaluasi. Evaluasi dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 27 Juli 2016.
3. Tujuan Evaluasi Tujuan Evaluasi adalah untuk memberikan penilaian dan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi -4-
Pemerintah (Sistem AKIP) guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparatur
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian
yang
disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
4. Sasaran Evaluasi Sasaran Evaluasi adalah memperoleh keyakinan bahwa LAKIP telah disusun, disajikan dan diterapkan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Ruang Lingkup Evaluasi Ruang
lingkup
evaluasi
adalah
kegiatan
evaluasi
terhadap
perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja serta pelaporan kinerja yang digunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan komponen Eselon I lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
B. HASIL EVALUASI 1. Aspek yang dievaluasi. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
2. Penilaian Hasil Evaluasi. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh (unit organisasi yang dievaluasi) dengan nilai sebesar 87,84% (dilihat dari LKE-Lembar Kriteria Evaluasi). Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap
-5-
seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Deputi V untuk Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari:
No.
Komponen yang dinilai
Bobot
Hasil Evaluasi
1
Perencanaan Kinerja
30
27,33
2
Pengukuran Kinerja
25
22,00
3
Pelaporan Kinerja
15
13,34
4
Evaluasi Kinerja
10
8,50
5
Pencapaian Kinerja Jumlah
20 100
16,67 87,84
(Poin 1 s/d 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi). Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu: f. Perencanaan Kinerja: Dokumen Renstra belum direviu secara berkala. Dokumen Penetapan Kinerja belum dimonitor secara berkala dan belum dijadikan dasar pemberian reward and punishment. g. Pengukuran Kinerja: Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja berupa pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja. Hal ini menyebabkan pengumpulan data kinerja belum terstruktur dan belum menjabarkan mekanisme yang memadai. h. Pelaporan Kinerja: LAKIP belum menyajikan perbandingan realisasi anggaran tahun ini dengan tahun sebelumnya per sasaran strategis. LAKIP belum menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan atas kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan. i. Evaluasi Kinerja: Belum
terdapat
supervisi
dalam
penyusunan
LAKIP
serta
pemantauan mengenai kemajuan kinerja beserta kendalannya
-6-
melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan. LAKIP belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan
kinerja
dan
peningkatan
kinerja
yang
dapat
dilaksanakan. j. Capaian Kinerja: Informasi capaian kinerja harus dapat diandalkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.
C. REKOMENDASI Terhadap permasalahan
yang telah dikemukakan
di atas, kami
merekomendasikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja: Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap dokumen Renstra agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini. Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap dokumen Penetapan Kinerja agar dapat dijadikan dasar pemberian reward and punishment. b. Pengukuran Kinerja: Perlu adanya pedoman atau SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP. Sesuai dengan Stuktur Organisasi membidangi
yang Tata
baru
bahwa
Kelola,
telah
maka
dibentuknya
SOP
tentang
Unit
yang
mekanisme
pengumpulan data kinerja seharusnya dapat dilakukan lebih intens dan detail. Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap IKU agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini. Hal ini dibutuhkan agar IKU yang digunakan lebih up to date terhadap sasaran strategis yang harus dicapai.
-7-
c. Pelaporan Kinerja: LAKIP harus menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan atas kendala yang dihadapi. Tidak hanya terbatas pada poin-poin yang dianggap menjadi hambatan dalam membuat LAKIP sehingga perbaikan dapat segera dilaksanakan. d. Evaluasi Kinerja: Supervisi perlu dilakukan terhadap LAKIP melalui pembahasanpembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan baik melalui notulen atau risalah rapat, sehingga SDM yang bertugas juga dapat semakin mampu memberikan evaluasi yang akuntabel dan objektif. LAKIP
harus
dapat
memberikan
rekomendasi-rekomendasi
perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya.
-8-
BAB III PENUTUP
Inspektorat kerjasama
dari
menyampaikan seluruh
terima
kasih
pejabat/pegawai
atas
pada
bantuan
Deputi
V
dan atas
kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Evaluasi LAKIP Tahun 2015. Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2015.
-9-
