LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015
BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB I. SIMPULAN DAN REKOMENDASI A. SIMPULAN Berdasarkan
Surat
Tugas
Inspektur
Nomor:
ST-
207/INS.M.EKON/07/2016 tanggal 20 Juli 2016, Tim Evaluasi LAKIP telah melakukan
evaluasi
atas
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional (Deputi VII) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.B/1301/M.PAN/ 04/2009 perihal Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan direvisi dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan lampiran peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Evaluasi
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Pedoman Evaluasi LAKIP di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hasil evaluasi terhadap LAKIP tahun anggaran 2015 yang disajikan oleh (unit organisasi yang dievaluasi) dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari
0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Deputi VII
dengan nilai sebesar 86,02% (hasil dari LKE-Lembar Kinerja Evaluasi). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan -1-
Deputi VII, yang meliputi 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu: a. Perencanaan Kinerja: Dokumen Renstra belum direviu secara berkala. Dokumen Penetapan Kinerja belum dimonitor secara berkala dan belum dijadikan dasar pemberian reward and punishment. b. Pengukuran Kinerja: Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja berupa pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja. Hal ini menyebabkan pengumpulan data kinerja belum terstruktur dan belum menjabarkan mekanisme yang memadai. c. Pelaporan Kinerja: LAKIP belum menyajikan perbandingan realisasi anggaran tahun ini dengan tahun sebelumnya per sasaran strategis. LAKIP belum menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan atas kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan. d. Evaluasi Kinerja: Belum
terdapat
supervisi
dalam
penyusunan
LAKIP
serta
pemantauan mengenai kemajuan kinerja beserta kendalannya melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan. LAKIP belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan
kinerja
dan
peningkatan
kinerja
yang
dapat
dilaksanakan. e. Capaian Kinerja: Informasi capaian kinerja harus dapat diandalkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.
-2-
B. REKOMENDASI Terhadap permasalahan merekomendasikan
yang telah dikemukakan
kepada
Deputi
Bidang
di atas, kami
Koordinasi
Kerjasama
Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja: Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap dokumen Renstra agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini. Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap dokumen Penetapan Kinerja agar dapat dijadikan dasar pemberian reward and punishment. b. Pengukuran Kinerja: Perlu adanya pedoman atau SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP. Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap IKU agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini. Kegiatan monitoring & evaluasi diharapkan dapat memberikan informasi hambatan dan peluang dalam implementasi sehingga dapat
digunakan
sebagai
referensi
dalam
memformulasikan
kebijakan koordinasi. Penyusunan kinerja secara terstruktur dan periodik diharapkan dapat menjelaskan peran masing asisten deputi, penajaman output, serta menentukan outcome. Pelaksanaan survei dalam sosialisasi cukup diapresiasi, disarankan pelaksanaan survei juga dilaksanakan pasca sosialisasi untuk melihat efektivitas implementasi kebijakan. c. Pelaporan Kinerja: LAKIP harus mampu menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara pembandingan lain yang diperlukan. LAKIP harus menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan atas kendala yang dihadapi.
-3-
d. Evaluasi Kinerja: Perlu adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja LAKIP beserta hambatanya. Supervisi perlu dilakukan terhadap LAKIP melalui pembahasanpembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan. LAKIP
harus
dapat
memberikan
rekomendasi-rekomendasi
perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya. e. Capaian Kinerja: Informasi capaian kinerja harus harus memenuhi kriteria sebagai berikut: diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.
-4-
BAB II URAIAN HASIL EVALUASI
A. DATA UMUM 1. Dasar Pelaksanaan Evaluasi. a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER11/M.EKON/08/2012 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah f. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. g. Peraturan Menteri PAN dan RB Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah h. Surat
Tugas
Inspektur
Nomor
ST-207/INS.M.EKON/07/2016,
tanggal 20 Juli 2016.
2. Waktu pelaksanaan Evaluasi. Evaluasi dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 27 Juli 2016.
3. Tujuan Evaluasi Tujuan Evaluasi adalah untuk memberikan penilaian dan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi -5-
Pemerintah (Sistem AKIP) guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparatur
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian
yang
disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
4. Sasaran Evaluasi Sasaran Evaluasi adalah memperoleh keyakinan bahwa LAKIP telah disusun, disajikan dan diterapkan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Ruang Lingkup Evaluasi Ruang
lingkup
evaluasi
adalah
kegiatan
evaluasi
terhadap
perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja serta pelaporan kinerja yang digunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan komponen Eselon I lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
B. HASIL EVALUASI 1. Aspek yang dievaluasi. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
2. Penilaian Hasil Evaluasi. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh (unit organisasi yang dievaluasi) dengan nilai sebesar 88,25% (dilihat dari LKE-Lembar Kriteria Evaluasi). Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap
-6-
seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Deputi VII untuk Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari: No.
Komponen yang dinilai
Bobot
Hasil Evaluasi
1
Perencanaan Kinerja
30
28,50
2
Pengukuran Kinerja
25
21,78
3
Pelaporan Kinerja
15
13,07
4
Evaluasi Kinerja
10
7,67
5
Pencapaian Kinerja Jumlah
20 100
15 86,02
(Poin 1 s/d 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi). Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu: a. Perencanaan Kinerja: Dokumen Renstra belum direviu secara berkala. Dokumen Penetapan Kinerja belum dimonitor secara berkala dan belum dijadikan dasar pemberian reward and punishment. b. Pengukuran Kinerja: Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja berupa pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja. Hal ini menyebabkan pengumpulan data kinerja belum terstruktur dan belum menjabarkan mekanisme yang memadai. c. Pelaporan Kinerja: LAKIP belum menyajikan perbandingan realisasi anggaran tahun ini dengan tahun sebelumnya per sasaran strategis. LAKIP belum menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan atas kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan. d. Evaluasi Kinerja: Belum
terdapat
supervisi
dalam
penyusunan
LAKIP
serta
pemantauan mengenai kemajuan kinerja beserta kendalannya melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan. -7-
LAKIP belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan
kinerja
dan
peningkatan
kinerja
yang
dapat
dilaksanakan. e. Capaian Kinerja: Informasi capaian kinerja harus dapat diandalkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.
C. REKOMENDASI Terhadap permasalahan merekomendasikan
yang
kepada
telah dikemukakan
Deputi
Bidang
di atas, kami
Koordinasi
Kerjasama
Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja: Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap dokumen Renstra agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini. Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap dokumen Penetapan Kinerja agar dapat dijadikan dasar pemberian reward and punishment. b. Pengukuran Kinerja: Perlu adanya pedoman atau SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP. Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap IKU agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini. Kegiatan monitoring & evaluasi diharapkan dapat memberikan informasi hambatan dan peluang dalam implementasi sehingga dapat
digunakan
sebagai
referensi
dalam
memformulasikan
kebijakan koordinasi. Penyusunan kinerja secara terstruktur dan periodik diharapkan dapat menjelaskan peran masing asisten deputi, penajaman output, serta menentukan outcome. Pelaksanaan survei dalam sosialisasi cukup diapresiasi, disarankan pelaksanaan survei juga dilaksanakan pasca sosialisasi untuk melihat efektivitas implementasi kebijakan. -8-
c. Pelaporan Kinerja: LAKIP harus mampu menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara pembandingan lain yang diperlukan. LAKIP harus menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan atas kendala yang dihadapi. d. Evaluasi Kinerja: Perlu adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja LAKIP beserta hambatanya. Supervisi perlu dilakukan terhadap LAKIP melalui pembahasanpembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan. LAKIP
harus
dapat
memberikan
rekomendasi-rekomendasi
perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya. e. Capaian Kinerja: Informasi capaian kinerja harus harus memenuhi kriteria sebagai berikut: diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.
-9-
BAB III PENUTUP
Inspektorat kerjasama
dari
menyampaikan seluruh
terima
kasih
pejabat/pegawai
pada
atas
bantuan
Deputi
VII
dan atas
kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Evaluasi LAKIP Tahun 2015. Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Tahun 2015.
-10-
