LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015
BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB I. SIMPULAN DAN REKOMENDASI A. SIMPULAN Berdasarkan
Surat
Tugas
Inspektur
Nomor:
ST-
207/INS.M.EKON/07/2016 tanggal 20 Juli 2016, Tim Evaluasi LAKIP telah melakukan
evaluasi
atas
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006
tentang
Pelaporan
Keuangan
dan
Kinerja
Instansi
Pemerintah, Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.B/1301/M.PAN/ 04/2009 perihal Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah direvisi dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan lampiran peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Pedoman Evaluasi LAKIP di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hasil evaluasi terhadap LAKIP tahun anggaran 2016 yang disajikan oleh (unit organisasi yang dievaluasi) dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian dengan nilai sebesar 86,53% (hasil dari LKE). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian
-1-
terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Sekretariat, yang meliputi 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu: a. Perencanaan Kinerja Dokumen Renstra belum dilakukan reviu secara berkala. Dokumen Penetapan Kinerja belum dimonitor secara berkala dan belum dijadikan dasar pemberian reward and punishment. b. Pengukuran Kinerja Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan
LAKIP
berupa
pedoman
atau
SOP
tentang
pengumpulan data kinerja. Hal ini menyebabkan pengumpulan data kinerja belum terstruktur dan belum menjabarkan mekanisme yang memadai. IKU telah direviu namun belum ada perbaikan yang cukup signifikan dari hasil reviu yang telah dilakukan sehingga tidak terdapat informasi hambatan dan peluang dalam mencapai target IKU yang telah ditentukan. c. Pelaporan Kinerja Pelaporan kinerja telah sesuai dengan kriteria. d. Evaluasi Kinerja LAKIP belum terdapat pemantauan mengenai mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya Belum
terdapat
supervisi
dalam
penyusunan
LAKIP
serta
pemantauan mengenai kemajuan kinerja beserta hambatannya melalui pembahasan - pembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan. e. Capaian Kinerja Belum ada penjelasan yang memadai mengenai IKU yang baru dibandingkan dengan tahun lalu.
B. REKOMENDASI
-2-
Terhadap permasalahan
yang telah dikemukakan
di atas, kami
merekomendasikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap dokumen Renstra agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini. Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap dokumen Penetapan Kinerja agar dapat dijadikan dasar pemberian reward and punishment. b. Pengukuran Kinerja Perlu adanya Pedoman atau SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP. Kegiatan monitoring dan evaluasi diharapkan dapat memberikan informasi hambatan dan peluang dalam implementasi IKU sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan koordinasi. Pelaksanaan survei dalam sosialisasi cukup diapresiasi, disarankan pelaksanaan survei juga dilaksanakan pascasosialisasi untuk melihat efektivitas implementasi kebijakan. c. Pelaporan Kinerja Tidak terdapat rekomendasi perbaikan pelaporan kinerja. d. Evaluasi Kinerja Perlu adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja LAKIP beserta hambatannya. Supervisi perlu dilakukan terhadap LAKIP melalui pembahasan – pembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan. e. Capaian Kinerja Capaian kinerja saat ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya seharusnya dapat dijelaskan sehingga dapa dilakukan penilaian secara menyeluruh.
-3-
BAB II URAIAN HASIL EVALUASI
A. DATA UMUM 1. Dasar Pelaksanaan Evaluasi. a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER11/M.EKON/08/2012 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah f. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. g. Peraturan Menteri PAN dan RB Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah h. Surat
Tugas
Inspektur
Nomor
ST-207/INS.M.EKON/07/2016,
tanggal 20 Juli 2016.
2. Waktu pelaksanaan Evaluasi. Evaluasi dilaksanakan dari tanggal 20 sampai dengan 27 Juli 2016.
3. Tujuan Evaluasi Tujuan Evaluasi adalah untuk memberikan penilaian dan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
-4-
Pemerintah (Sistem AKIP) guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparatur
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian
yang
disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
4. Sasaran Evaluasi Sasaran Evaluasi adalah memperoleh keyakinan bahwa LAKIP telah disusun, disajikan dan diterapkan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Ruang Lingkup Evaluasi Ruang
lingkup
evaluasi
adalah
kegiatan
evaluasi
terhadap
perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja serta pelaporan kinerja yang digunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan komponen Eselon I lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
B. HASIL EVALUASI 1. Aspek yang dievaluasi. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
2. Penilaian Hasil Evaluasi. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh (unit organisasi yang dievaluasi) dengan nilai sebesar 86,53% (dilihat dari LKE-Lembar Kriteria Evaluasi).
-5-
Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian untuk Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari: No.
Komponen yang dinilai
Bobot
Hasil Evaluasi
1
Perencanaan Kinerja
30
94,17 %
2
Pengukuran Kinerja
25
84,33 %
3
Pelaporan Kinerja
15
81,90 %
4
Evaluasi Kinerja
10
59,17 %
5
Pencapaian Kinerja
20
95,00 %
100
86,53 %
Jumlah
(Poin 1 s/d 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi). Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu: a. Perencanaan Kinerja Dokumen Renstra belum dilakukan reviu secara berkala. Dokumen Penetapan Kinerja belum dimonitor secara berkala dan belum dijadikan dasar pemberian reward and punishment. b. Pengukuran Kinerja Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP berupa pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja. Hal ini menyebabkan pengumpulan data
kinerja
belum
terstruktur
dan
belum
menjabarkan
mekanisme yang memadai. IKU telah direviu namun belum ada perbaikan yang cukup signifikan dari hasil reviu yang telah dilakukan sehingga tidak terdapat informasi hambatan dan peluang dalam mencapai target IKU yang telah ditentukan. c. Pelaporan Kinerja Pelaporan kinerja telah sesuai dengan kriteria.
-6-
d. Evaluasi Kinerja LAKIP
belum
terdapat
pemantauan
mengenai mengenai
kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya Belum terdapat supervisi dalam penyusunan LAKIP serta pemantauan mengenai kemajuan kinerja beserta hambatannya melalui pembahasan - pembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan. e. Capaian Kinerja Belum ada penjelasan yang memadai mengenai IKU yang baru dibandingkan dengan tahun lalu.
3. Rekomendasi Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap dokumen Renstra agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini. Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap dokumen Penetapan Kinerja agar dapat dijadikan dasar pemberian reward and punishment. b. Pengukuran Kinerja Perlu
adanya
Pedoman
atau
SOP
tentang
mekanisme
pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP. Kegiatan monitoring dan evaluasi diharapkan dapat memberikan informasi hambatan dan peluang dalam implementasi IKU sehingga
dapat
digunakan
sebagai
referensi
dalam
merumuskan kebijakan koordinasi. Pelaksanaan disarankan
survei
dalam
pelaksanaan
pascasosialisasi
untuk
sosialisasi survei
melihat
cukup juga
efektivitas
diapresiasi, dilaksanakan implementasi
kebijakan.
-7-
c. Pelaporan Kinerja Tidak terdapat rekomendasi perbaikan pelaporan kinerja. d. Evaluasi Kinerja Perlu adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja LAKIP beserta hambatannya. Supervisi perlu dilakukan terhadap LAKIP melalui pembahasan –
pembahasan
yang
reguler
dan
bertahap
serta
didokumentasikan. e. Capaian Kinerja Capaian kinerja saat ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya seharusnya dapat dijelaskan sehingga dapat dilakukan penilaian secara menyeluruh.
-8-
BAB III PENUTUP
Inspektorat
menyampaikan
terima
kasih
atas
bantuan
dan
kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Evaluasi LAKIP Tahun 2015. Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Tahun 2015.
-9-
