LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP

LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB I. SIMPULAN DAN REKOMENDASI A. SIMPULAN Berdasarkan

Surat

Tugas

Inspektur

Nomor

:

ST-207

/INS.M.EKON/07/2016 Tanggal 20 Juli 2016, Tim Evaluasi LAKIP telah melakukan

evaluasi

atas

Pemerintah

(LAKIP)

Deputi

Laporan Bidang

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Koordinasi

Ekonomi

Kreatif,

Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil

dan

Menengah (Deputi IV) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara

Nomor.B/1301/M.PAN/04/2009

perihal

Kebijakan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan direvisi dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan lampiran peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Evaluasi

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Evaluasi LAKIP di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hasil evaluasi terhadap LAKIP tahun anggaran 2015 yang disajikan oleh (unit organisasi yang dievaluasi) dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari

0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Deputi IV

dengan nilai sebesar 84,20% (hasil dari LKE-Lembar Kinerja Evaluasi). -1-

Nilai

sebagaimana

tersebut,

merupakan

akumulasi

penilaian

terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Deputi IV, yang meliputi 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu: a. Perencanaan Kinerja:  Dokumen Renstra belum direviu secara berkala.  Penetapan kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala.  Penetapan kinerja sebaiknya rutin dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan. b. Pengukuran Kinerja:  Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja berupa pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja. Hal ini menyebabkan pengumpulan data kinerja belum terstruktur dan belum menjabarkan mekanisme yang memadai.  IKU telah direviu namun belum ada perbaikan yang cukup signifikan dari hasil reviu yang telah dilakukan sehingga tidak terdapat informasi hambatan dan peluang dalam mencapai target IKU yang telah ditentukan. c. Pelaporan Kinerja:  Informasi keuangan masih belum menjelaskan dan memerinci anggaran tiap indikator kinerja.  LAKIP belum menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan atas permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan. d. Evaluasi Kinerja:  Belum

terdapat

supervisi

dalam

penyusunan

LAKIP

serta

pemantauan mengenai kemajuan kinerja beserta hambatannya melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan.

-2-

 LAKIP belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan

kinerja

dan

peningkatan

kinerja

yang

dapat

dilaksanakan.  Belum terdapat bukti yang cukup apakah rekomendasi dari hasil evaluasi mengenai keberhasilan atau kegagalan program/kegiatan dalam LAKIP akan/telah ditindaklanjuti. e. Capaian Kinerja:  Capaian kinerja telah sesuai dengan kriteria

B. REKOMENDASI Terhadap permasalahan

yang telah dikemukakan

di atas, kami

merekomendasikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja:  Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap dokumen Renstra agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini.  Dokumen perencanaan kinerja sebaiknya dapat dengan maksimal dimanfaatkan untuk memonitor pencapaian, pengarahan, dan pengorganisasian. b. Pengukuran Kinerja:  Perlu adanya pedoman atau SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP.  Reviu IKU yang telah dilakukan sebaiknya digunakan untuk memperbaiki

strategi

yang

dilakukan

untuk

menganggulangi

hambatan yang timbul ketika dilakukan reviu. c. Pelaporan Kinerja:  LAKIP harus mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasikan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome).  LAKIP harus menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan atas permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

-3-

d. Evaluasi Kinerja :  Perlu adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja LAKIP beserta hambatannya.  Supervisi perlu dilakukan secara insentif terhadap LAKIP melalui pembahasan-pembahasan

yang

reguler

dan

bertahap

serta

didokumentasikan.  LAKIP

harus

dapat

memberikan

rekomendasi-rekomendasi

perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya. e. Capaian Kinerja:  Tidak terdapat rekomendasi karena poin capaian kinerja telah sesuai dengan kriteria.

-4-

BAB II URAIAN HASIL EVALUASI

A. DATA UMUM 1. Dasar Pelaksanaan Evaluasi. a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER11/M.EKON/08/2012 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015

tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah f. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. g. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. h. Surat

Tugas

Inspektur

Nomor

ST-207/INS.M.EKON/07/2016,

tanggal 20 Juli 2016.

2. Waktu pelaksanaan Evaluasi. Evaluasi dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan

27 Juli

2016.

3. Tujuan Evaluasi Tujuan Evaluasi adalah untuk memberikan penilaian dan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi -5-

Pemerintah (Sistem AKIP) guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparatur

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian

yang

disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. 4. Sasaran Evaluasi Sasaran Evaluasi adalah memperoleh keyakinan bahwa LAKIP telah disusun, disajikan dan diterapkan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Ruang Lingkup Evaluasi Ruang

lingkup

evaluasi

adalah

kegiatan

evaluasi

terhadap

perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja serta pelaporan kinerja yang digunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan komponen Eselon I lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

B. HASIL EVALUASI 1. Aspek yang dievaluasi. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya. 2. Penilaian Hasil Evaluasi. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh (unit organisasi yang dievaluasi) dengan nilai sebesar 84.20% (dilihat dari LKE-Lembar Kriteria Evaluasi). Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Deputi IV untuk Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari:

-6-

No.

Komponen yang dinilai

Bobot

Hasil Evaluasi

1

Perencanaan Kinerja

30

25,76%

2

Pengukuran Kinerja

25

19,74%

3

Pelaporan Kinerja

15

12,54%

4

Evaluasi Kinerja

10

7,67%

5

Pencapaian Kinerja Jumlah

20 100

18,50% 84,20

(Poin 1 s/d 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi). Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu: a. Perencanaan Kinerja:  Dokumen Renstra belum direviu secara berkala.  Penetapan kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala.  Penetapan kinerja sebaiknya rutin dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan. b. Pengukuran Kinerja:  Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja berupa pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja. Hal ini menyebabkan pengumpulan data kinerja belum terstruktur dan belum menjabarkan mekanisme yang memadai.  IKU telah direviu namun belum ada perbaikan yang cukup signifikan dari hasil reviu yang telah dilakukan sehingga tidak terdapat informasi hambatan dan peluang dalam mencapai target IKU yang telah ditentukan. c. Pelaporan Kinerja:  Informasi keuangan masih belum menjelaskan dan memerinci anggaran tiap indikator kinerja.  LAKIP belum menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan atas permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

-7-

d. Evaluasi Kinerja:  Belum

terdapat

supervisi

dalam

penyusunan

LAKIP

serta

pemantauan mengenai kemajuan kinerja beserta hambatannya melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan.  LAKIP belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan

kinerja

dan

peningkatan

kinerja

yang

dapat

dilaksanakan.  Belum terdapat bukti yang cukup apakah rekomendasi dari hasil evaluasi mengenai keberhasilan atau kegagalan program/kegiatan dalam LAKIP akan/telah ditindaklanjuti. e. Capaian Kinerja:  Capaian kinerja telah sesuai dengan kriteria 3. Rekomendasi Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Deputi IV, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja:  Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap dokumen Renstra agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini.  Dokumen perencanaan kinerja sebaiknya dapat dengan maksimal dimanfaatkan untuk memonitor pencapaian, pengarahan, dan pengorganisasian. b. Pengukuran Kinerja:  Perlu adanya pedoman atau SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP.  Reviu IKU yang telah dilakukan sebaiknya digunakan untuk memperbaiki

strategi

yang

dilakukan

untuk

menganggulangi

hambatan yang timbul ketika dilakukan reviu. c. Pelaporan Kinerja:  LAKIP harus mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasikan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome).

-8-

 LAKIP harus menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan atas permasalahan dan hambatan yang dihadapi. d. Evaluasi Kinerja :  Perlu adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja LAKIP beserta hambatannya.  Supervisi perlu dilakukan secara insentif terhadap LAKIP melalui pembahasan-pembahasan

yang

reguler

dan

bertahap

serta

didokumentasikan.  LAKIP

harus

dapat

memberikan

rekomendasi-rekomendasi

perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya. e. Capaian Kinerja:  Tidak terdapat rekomendasi karena poin capaian kinerja telah sesuai dengan kriteria.

-9-

BAB III PENUTUP

Inspektorat kerjasama

dari

menyampaikan seluruh

terima

kasih

pejabat/pegawai

atas

pada

bantuan

Deputi

IV

dan atas

kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Evaluasi LAKIP Tahun 2015. Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015.

-10-