LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) HASIL REVIU

Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) HASIL REVIU

GEMAHRIPAHWIBAWAMUKTI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)2014 DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG JALAN SUKABUMI NO. 17 BANDUNG TLP 022 7207113

1


KATA PENGANTAR Puji

syukur

kehadirat

Tuhan

Yang

Maha

Esa,

yang

telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2014 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPPK Kota Bandung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan

laporan

ini

merupakan

upaya

kami

untuk

menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2014, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan

kebijakan

program

dan

kegiatan,

serta

pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah DPPK Kota Bandung yaitu : “MEWUJUDKAN DPPK SEBAGAI SKPD YANG RESPONSIF DAN ANTISIPATIF TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA” sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

2


Hasil pencapaian kinerja Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam

perumusan

kebijakan,

maupun

dalam

implementasi

serta

pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2014. Bandung,

Juli 2015

KEPALA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG

H. E. A. FERDI LIGASWARA, SH.,MH NIP. 19600223 198703 1 003

3


Daftar Isi Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………………….

i

IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………..

iii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………...

v

DAFTAR TABEL …………………………….....................................

vii

DAFTAR DIAGRAM …………………………………………….............

ix

BAB I PENDAHULUAN …………………………............................

1

A. Latar Belakang ……………………………..................................

1

B. Tugas Pokok dan Fungsi .......................................................

2

C. Isu Strategis ...…………….……………….……………………...…..

4

D. Landasan Hukum …………………………………………..………….

5

E. Sistematika .…………….……………………………………………….

6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............

7

A. Perencanaan strategis Sebeleum dan Setelah Reviu ...............

7

1. Visi ..…………………………………………………………..……….

8

2. Misi …………….................................................................

9

3. Tujuan dan sasaran .........................................................

9

B. Indikator Kinerja Utama ..…………………................................

13

C. Perjanjian Kinerja 2014 ………………………………………………

14

4


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................

16

A. Capaian Indikator Kinerja Utama ............................................

18

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis ...

20

C. Akuntabilitas Keuangan ...........................................................

34

D. Prestasi dan Penghargaaan ...…………………………………………

38

BAB IV PENUTUP .………………………………………………….……

40

5


Daftar Tabel Halaman Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Pencegahan dan

Penanggulangan

Tahun

2013-2018

Kebakaran

Kota

Bandung

Sebelum

dan

Setelah

Reviu………………...................................................... Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung ………….

Tabel 2.3

12 13

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2014 .........................................................................

Tabel 3.1

15

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pencegahan dan

Penanggulangan

Kebakaran

Kota

Bandung

Tahun 2014 dan Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 …………………………………....... Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pencegahan dan

Penanggulangan

Kebakaran

Kota

Bandung

Tahun 2013-2014 …………………………………………. Tabel 3.3

19

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pencegahan dan

21

Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2014 ….................................................................... Tabel 3.4

Pencapaian target Sasaran tahun 2014 ……………..

Tabel 3.5

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran ……….……..

Tabel 3.6

Analisis

Pencapaian

Sasaran

1

:

22 22 23

Meningkatnya

pencegahan bahaya kebakaran dan bencana pada masyarakat Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 .................................................. Tabel 3.7

Tabel

Pelaksanaaan

Kegiataan

Pembinaan

dan

Penyuluhan Kebakaran di Kewilayahan Tahun 2014.. Tabel 3.8

Hasil Evaluasi Kinerja Kelurahan Tahun 2014 ….......

24 26 26

6


Tabel 3.9

Analisis

Pencapaian

Sasaran

2

:

Mewujudkan

pengelolaan kebakaran dan bencana lainnya yang handal, dini, komprehensif Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 ……………………...

Tabel

Jumlah Kejadian Kebakaran di Kota Bandung

3.10

Tahun 2014 …………………………………………………………..

Tabel

Rata-rata response time kebakaran di Kota Bandung

3.11

Tahun 2014 ………………………………………………………..

Tabel

Analisis

3.12

peningkatan

Pencapaian kualitas

Sasaran

4

pelayanan

:

27

28 29

Terwujudnya publik

Dan

Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 .......................................................................... Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran 5 : Meningkatnya kapasitas

3.13

dan akuntabilitas kinerja birokrasi Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 ……………….

Tabel

Hasil Evaluasi AKIP DPPK Kota Bandung Tahun

3.14

2014 …….

Tabel

Temuan

3.15

Pemeriksaan Tahun 2014 ……………………………....

Tabel

Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pencegahan dan

3.16

Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2014 …

Tabel

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas

3.17

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota

Tim

Inspektorat

Kota

Bandung

atas

Bandung Tahun 2014 ……………………………………... Tabel

Penyerapan

Anggaran

3.18

Pencegahan

dan

pada

setiap

Penanggulangan

Sasaran Kebakaran

29

30 32 33 35

36

Dinas Kota

Bandung 2014-2018 …………………………………………….

37

7


Daftar Diagram Diagram

Uraian

Diagram 3.1 Capaian …………. Diagram 3.2

Indikator

Kinerja

Halaman Utama

(IKU)

Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung ………………

20 34

8


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka

meningkatkan pelaksanaan

pemerintah

yang

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(SAKIP)

menggantikan

Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung selaku

unsur

pembenahan

pembantu kinerja.

meningkatkan

peran

pimpinan,

dituntut

Pembenahan serta

kinerja

fungsi

selalu

melakukan

diharapkan

Dinas

mampu

Pencegahan

dan

Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung sebagai sub sistem dari sistem

Pemerintahan

Daerah

yang

berupaya

memenuhi

aspirasi

masyarakat. Dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

Kota

Bandung,

capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan

tujuan

dan

sasaran

yang

ingin

dicapai

pada

lingkup

pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. 9


Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan

harapan

semua

pihak.

Berkenan

harapan

tersebut

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat,

jelas,

terukur

legitimate

sehingga

penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undangundang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara

negara

harus

dipertanggung

jawabkan

kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan

dengan

hal

tersebut

Dinas

Pencegahan

dan

Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. B. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Dinas

Pencegahan

dan

Penanggulangan

Kebakaran

berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang 10


pencegahan dan penanggulangan kebakaran, secara struktural Dinas Pencegahan

dan

Penanggulangan

Kebakaran

Kota

Bandung

bertanggung jawab kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung mempunyai fungsi : a. Merumuskan

kebijaksanaan

teknis

bidang

Pencegahan

dan

Penanggulangan Kebakaran. b. Melaksanakan

tugas

teknis

operasional

bidang

pencegahan

dan

penanggulangan kebakaran yang meliputi pencegahan, pembinaan dan penyuluhan,

pengendalian

operasional

pemadaman

dan

rescue,

pengadaan sarana dan prasarana. c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum,

kepegawaian,

perencanaan

dan

pengembangan

serta

administrasi keuangan Dinas. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : 1. Sekretaris, membawahi : a. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Bidang Pencegahan, membawahi : a. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan b. Kepala Seksi Pendataan, Pemeriksaan dan Pengawasan 3. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran, membawahi : a. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman b. Kepala Seksi Pelatihan 4. Kepala Bidang Penyelamatan, membawahi : a. Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban b. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 5. Kepala Bidang Sarana Teknis, membawahi : a. Kepala SeksiPemeliharaan Sarana Teknis b. Kepala Seksi Pergudangan dan Distribusi Logistik 11


6. Unit Pelaksana Teknis Wilayah Bandung Timur a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 7. Kelompok Jabatan Fungsional C. Isu Strategis Berdasarkan pelaksanaan program setiap tahun serta persepsi masyarakat, tokoh dan pakar, maka dapat disusun kelompok masalah dan makna strategisnya seperti pada uraian berikut : a. Keterbatasan sarana prasarana, Pos Wilayah dan Kendaraan unit pemadam

Kebakaran

untuk

pencegahan

dan

penanggulangan

kebakaran serta bencana lainnya; b. Kondisi kemacetan lalu lintas; c. Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang; d. Kesadaran pemilik bangunan untuk melengkapi bangunan dengan sistem proteksi kebakaran masih kurang; e. Belum

optimalnya

koordinasi,

sinergitas,

sinkronisasi

dan

harmonisasi dalam kerjasama antara instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung, pembuatan IMB serta penyediaan dan pemeliharaan sumber air hydrant, sungai dll untuk pemadaman; f. Pentingnya Rencana Induk Penanggulangan Kebakaran dan Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran; g. Pentingnya penguatan kemampuan teknis dan kapasitas manajemen serta dukungan anggaran. h. Pentingnya Kompensasi bagi petugas lapangan untuk meningkatkan kesejahteraan petugas yaitu berupa jaminan asuransi kecelakaan dan advokasi hukum serta tunjangan resiko kerja. Permasalahan dalam jangka menengah diarahkan untuk dapat ditangani pada RPJMD Tahun 2013 – 2018, sedangkan permasalahan jangka panjang diarahkan dalam RPJPD. 12


Adapun isu strategis yang dapat diangkat dalam Rencana Strategis/RPJMD

ini

dan

perlu

disiapkan

landasannya

bagi

pembangunan kedepan, yaitu : 1.

Kurangnya sarana prasarana melalui pembangunan pos pemadam kebakaran serta pengadaan kendaraan unit tangki, pancar dan rescue;

2.

Lemahnya pengawasan dan pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegakan hukum;

3.

Belum optimalnya partisipasi masyarakat melalui penyuluhan dan pembentukan relawan kebakaran;

4.

Kurangnya

kerjasama

(stakeholder)

dalam

dengan

upaya

para

pemangku

pencegahan

dan

kebijakan

penanggulangan

kebakaran khususnya di wilayah Kota Bandung; 5.

Minimnya kompensasi bagi aparatur yang memiliki resiko kerja.

D. Landasan Hukum LAKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6.

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 13


tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013. E.

Sistematika Penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPK Kota Bandung Tahun 2014 adalah : BAB I PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. BAB II PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP

14


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. A. Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu Rencana Strategis Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui

proses

sistimatis

dan

berkelanjutan

serta

merupakan

penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Nomor 050/441-DPPK Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung dibuat pada

masa

jabatannya,

dengan

demikian

akuntabilitas

penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

7


Renstra Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penyusunan Renstra Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan

melibatkan

Musyawarah Forum

stakeholders

Perencanaan

SKPD,

Penanggulangan

pada

Pembangunan

sehingga

Renstra

Kebakaran

Kota

saat

dilaksanakannya

(Musrenbang)

RPJMD,

Dinas

Pencegahan

dan

Bandung

merupakan

hasil

kesepakatan bersama antara Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 1. Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pencegahan dan Penanggulangan mengandung

Kebakaran

makna

bahwa

Kota Kota

Bandung. Bandung

Visi

tersebut

dengan

potensi,

keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”. 8


Visi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : “MEWUJUDKAN DPPK SEBAGAI SKPD YANG RESPONSIF DAN ANTISIPATIF TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA” 2. Misi Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung merumuskan dari 3 (tiga) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu : a. Meningkatkan

peran

serta

kepedulian

masyarakat

terhadap

bahaya kebakaran b. Terwujudnya waktu tanggap darurat (Response Time) dalam wilayah manajemen kebakaran (WMK) c. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani 3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan

untuk

dapat

dicapai

dalam

kurun

waktu

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) Tujuan. Sasaran yang 9


ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi DPPK Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 7 (tujuh) menjadi 5 (lima) sasaran strategis setelah dilakukan Reviu. Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2013-2018. Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan

reviu

Rencana

strategis

Dinas/Badan/Lembaga

di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain : 1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung 

Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.



Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.



Melakukan perubahan redaksional dari beberapa indikator yang masih berorientasi output

2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas dan fungsi



Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan



Penambahan beberapa indikator



Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masingmasing pejabat struktural dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja. 10


Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung sebelum dan setelah reviu sebagai berikut :

11


Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2013-2018 Sebelum dan Setelah Reviu NO.

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA SEBELUM REVIU SETELAH REVIU (4) (6) (2) (3) (5) Terwujudnya partisipasi aktif Meningkatnya penyuluhan Meningkatnya pencegahan Cakupan pelayanan bencana Persentase kelurahan siaga masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran dan bencana bahaya kebakaran dan kebakaran kebakaran dan bencana dan menanggulangi kepada masyarakat bencana pada masyarakat lainnya kebakaran dan bencana lainnya pada tahap dini TUJUAN

SASARAN SEBELUM REVIU

2

Meningkatnya waktu tanggap darurat 15 menit serta penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya dalam WMK

Meningkatnya pemahaman kepada masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran dan bencana lainnya

3

Terlaksananya birokrasi

(1) 1

4 5

6

7

SASARAN SETELAH REVIU

Mewujudkan pengelolaan Tingkat waktu kebakaran dan bencana (response time rate) lainnya yang handal, dini, komprehensif

reformasi Meningkatnya kepedulian Mewujudkan respon waktu masyarakat / pengusaha tanggap darurat kebakaran terhadap proteksi kebakaran dan bencana lainnya kurang dari 15 menit Tercapainya waktu tanggap Terwujudnya peningkatan darurat (response time) 15 menit kualitas pelayanan publik Tersedianya Pos Wilayah Meningkatnya kapasitas dan Pemadam Kebakaran dan Mobil akuntabilitas kinerja birokrasi Unit Pemadam Kebakaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan Tertanggulanginya bencana secara dini komprehensif Terbentuknya petugas pemadam kebakaran yang terampil dan berkualitas

tanggap Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya

Presentase jumlah pemeriksaan dan pengawasan bangunan / gedung dalam hal alat proteksi kebakaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai evaluasi AKIP

Tingkat waktu (response time rate)

tanggap

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai evaluasi AKIP

Prosentase Temuan Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK / Pengelolaan Anggaran BPK / Inspektorat yang ditindaklajuti Inspektorat yang ditindaklajuti

12

LKIP Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung

B. Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Indikator

Kinerja

tentang

Utama

di

Pedoman

Umum

Lingkungan

Instansi

Penetapan Pemerintah,

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. DPPK Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Nomor : 800/211-DPPK/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

di

Lingkungan

Dinas

Pencegahan

dan

Penanggulangan

Kebakaran Kota Bandung Tahun 2013-2018, berdasarkan hasil Reviu IKU. Adapun Indikator Kinerja Utama

Dinas Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Hasil reviu sebanyak 6 (enam)

Indikator.

Perubahan

IKU

Dinas

Pencegahan

dan

Penanggulangan Kebakaran sebelum dan setelah reviu sebagai berikut : Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung No

Indikator Kinerja Utama Sebelum Reviu

No

Indikator Kinerja Utama Setelah Reviu

Formulasi

1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran

1 Persentase kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya

Jumlah Kelurahan Siaga Kebakaran dan Bencana dibandingkan dengan Jumlah Kelurahan dikali 100%

2 Tingkat waktu tanggap (response time rate)

2 Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya

Jangkauan Luas dibandingkan dengan Luas Wilayah Kota Bandung (WMK) dikali 100%

3 Presentase jumlah pemeriksaan dan pengawasan bangunan / gedung dalam hal alat proteksi kebakaran

3 Tingkat waktu tanggap (response time rate)

Menggunakan alat ukur waktu tempuh/stopwatch (waktu dihitung mulai dari terima berita, dalam perjaalaanan dan tiba di lokasi)

13


No

Indikator Kinerja Utama Sebelum Reviu

4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No

Indikator Kinerja Utama Setelah Reviu

4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Formulasi Survei dan Wawancara, Permenpan 16/2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

C. Perjanjian Kinerja 2014 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan

perspektif

mengenai

apa

yang

diinginkan

untuk

dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran

Kota

Bandung

Tahun

2013-2018,

dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014 dan Perubahannya serta hasil reviu. Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut :

14


Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2014 NO

SASARAN STRATEGIS

1 1

2 Meningkatnya pencegahan bahaya kebakaran dan bencana pada masyarakat Mewujudkan pengelolaan kebakaran dan bencana lainnya yang handal, dini, komprehensif Mewujudkan respon waktu tanggap darurat kebakaran dan bencana lainnya kurang dari 15 menit Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

2 3

4 5

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET

3 1. Persentase kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya

4 %

5 10.00

2. Cakupan pelayanan bencana kebakaran

%

45.98

3. Tingkat waktu tanggap (response time rate)

menit

20

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Angka

60

5. Nilai evaluasi AKIP

Angka

60

%

100

6. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

15


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi Penanggulangan amanah

amanah.

Kebakaran

masyarakat

Dinas

Kota

Pencegahan

Bandung

melaksanakan

selaku

kewajiban

dan

pengemban

berakuntabilitas

melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014.

Sesuai

dengan

ketentuan

tersebut,

pengukuran

kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. 16


Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya

masing-masing,

sedangkan

capaian

kinerja

sasaran

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut : No

Capaian Kinerja

Interpretasi

1.

> 100 %

2.

=100 %

Melebihi/Melampaui Target

3.

< 100 %

Sesuai Target Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 17


dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DPPK Kota Bandung Tahun 2014 dan Indikator Kinerja Utama DPPK Kota Bandung hasil reviu berdasarkan Keputusan

Kepala

Dinas

tentang IKU

Dinas Pencegahan

dan

Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung yang menetapkan 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :  Sasaran 1

terdiri dari

1 indikator

 Sasaran 2

terdiri dari

1 indikator

 Sasaran 3

terdiri dari

1 indikator

 Sasaran 4

terdiri dari

1 indikator

 Sasaran 5

terdiri dari

2 indikator

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan

apa

yang

menjadi

kinerja

utama

dari

instansi

pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Bandung

Pencegahan

telah

dan

menetapkan

Penanggulangan Indikator

Kinerja

Kebakaran Utama

Kota

melalui

Keputusan Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Nomor : 800/211-DPPK/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pencegahan dan 18


Penanggulangan berdasarkan

Kebakaran

hasil

Kota

Reviu

IKU.

Bandung Upaya

Tahun

untuk

2013-2018,

meningkatkan

akuntabilitas, Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,

permasalahan

dan

isu-isu

strategis

yang

sangat

utama

Dinas

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil

pengukuran

atas

indikator

kinerja

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung tahun 2014 sebagai tahun pertama renstra dan dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut : Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2014 dan Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 2014 No

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Reali sasi

Renstra (2018) Capaian (%)

Target

Capaian (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Persentase kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya

%

10.00

9,93

99,30

30,46

32,60

2

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

%

45.98

45,98

100

91,96

50

3

Tingkat waktu tanggap (response time rate)

menit

20

15,26

123,7

15

98,29

4

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Angka

60

n/a

n/a

81,26

n/a

Rata-Rata Capaian IKU

107,66

Ket.

9

belum dilakukan pengukuran

60,29

Keterangan : 1 (satu) sasaran tidak tersedia data

Rata-rata Capaian IKU DPPK pada tahun 2014 sebesar 107,66% atau Melampaui Target, terdapat 1 indikator yang tidak tersedia

data

(belum

dilakukan

pengukuran,

akan

dilakukan

pengukuran pada tahun 2015). Gambaran Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2014 dapat dilihat pada diagram berikut : 19


Diagram 3.1

0.0 99.3

123.7

Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target Tidak Ada Data (n/a)

100.0

Keberhasilan

tersebut

berdasarkan

capaian

kinerja

yang

melebihi target ditunjukan pada 1 (satu) indikator yaitu Tingkat waktu tanggap (response time rate) dengan capaian kinerja 123,7%. Pada

indikator

lain,

capaian kinerja

yang

sesuai

target

ditunjukkan pada 1 (satu) indikator yaitu Cakupan pelayanan bencana kebakaran dengan capaian kinerja 100% Untuk 1 (satu) indikator lainnya capaian kinerja yang diperoleh tidak mencapai target, yaitu pada indikator Persentase kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya dengan capain kinerja 99,30% Terdapat 1 (satu) indikator tidak tersedia data dan belum dilakukan pengukuran kinerja yaitu pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis Secara

umum

Dinas

Pencegahan

dan

Penanggulangan

Kebakaran Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 5 (lima) sasaran

strategis

dengan

6

(enam)

indikator

kinerja,

dalam 20


pengukuran indikator kinerja sasaran pada Rencana Strategis DPPK juga terdapat 5 (lima) Sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja sasaran terlampir. Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis

Dinas

Pencegahan

dan

Penanggulangan

Kebakaran,

pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2013-2014

No

1

Sasaran Strategis

No

2

Tahun 2013

Indikator Kinerja

Satuan

3

4

1

Tahun 2014

Target

Reali sasi

%

Target

Reali sasi

%

5

6

7

8

9

10

11

Persentase kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya

%

n/a

n/a

n/a

10

9,30

99,3

2

Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya

%

22,29

22,29

100

45,98

45,98

100

3


Menit

22

22

100

20

15,26

123,7

4


Angka

n/a

n/a

n/a

60

n/a

n/a

Misi Ke-1 1

Sasaran 1 : Meningkatnya pencegahan bahaya kebakaran dan bencana pada masyarakat

Misi Ke-2 2

3

Sasaran 2 : Mewujudkan pengelolaan kebakaran dan bencana lainnya yang handal, dini, komprehensif Sasaran 3 : Mewujudkan respon waktu tanggap darurat kebakaran dan bencana lainnya kurang dari 15 menit

Misi Ke-3 4

Sasaran 4 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

21


Indikator Kinerja

Tahun 2013

Tahun 2014

Sasaran Strategis

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

Sasaran 5 : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

5

Nilai evaluasi AKIP

%

55

47,21

85,83

60

59,10

98,5

6

Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK / Inspektorat yang ditindaklajuti

%

100

100

100

100

100

100

No

Berdasarkan diperoleh

data

Satuan Target

pengukuran

dan

informasi

Reali sasi

%

kinerja

tersebut

kinerja

Dinas

Reali sasi

Target

di

atas

Pencegahan

%

dapat dan

Penanggulangan Kebakaran pada beberapa tabel berikut : Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2014 NO.

SASARAN STRATEGIS

CAPAIAN

1

Melebihi/Melampaui Target

20%

2

Sesuai Target

40%

3

Tidak Mencapai Target

40%

Keterangan : 1 (satu) sasaran tidak tersedia data

Dari 5 (lima) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang diperjanjikan sebagai berikut :

22


Tabel 3.4 Pencapaian target Sasaran tahun 2014 Tingkat Pencapaian No.

Sasaran

Jumlah Indikator Sasaran

Melampaui target (>100%)

1

Sasaran 1

1

Jum Lah -

2

Sasaran 2

1

-

Sesuai Target (100%)

-

Jum lah -

-

1

%

% -

Belum Mencapai Target (<100%) Jum % lah 1 100

100

-

-

Tingkat Pencapaian No.

Sasaran

Jumlah Indikator Sasaran

Melampaui target (>100%)

Sesuai Target (100%)

100

Jum lah -

Belum Mencapai Target (<100%) Jum % lah -

3

Sasaran 3

1

Jum Lah 1

4

Sasaran 4

1

-

-

-

-

-

-

5

Sasaran 5

2

-

-

1

50

1

50

Jumlah

6

1

20

2

40

2

40

%

% -

Keterangan : 1 (satu) indikator sasaran tidak tersedia data

Dari 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja, pencapaian

kinerja

Dinas

Pencegahan

dan

Penanggulangan

Kebakaran Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut :

23


Tabel 3.5 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran No.

Jumlah Indikator

Kategori

Presentase

A. Sasaran 1 1 Melebihi/Melampaui Target 2 Sesuai Target 3 Tidak Mencapai Target 1 B. Sasaran 2 1 Melebihi/Melampaui Target 1 2 Sesuai Target 1 3 Tidak Mencapai Target C. Sasaran 3 1 Melebihi/Melampaui Target 2 Sesuai Target 3 Tidak Mencapai Target n/a D. Sasaran 4 1 Melebihi/Melampaui Target 2 Sesuai Target 3 Tidak Mencapai Target 1 E. Sasaran 5 1 Melebihi/Melampaui Target 2 Sesuai Target 1 3 Tidak Mencapai Target Keterangan : 1 (satu) indikator sasaran tidak tersedia data

Evaluasi

bertujuan

agar

diketahui

pencapaian

99,30 123,7% 100% -

n/a -

98,50 100 -

realisasi,

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran,

agar

dapat

dinilai

dan

dipelajari

guna

perbaikan

pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain : -

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

-

kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

-

Kinerjaa jangka panjang dengan kinerja jangka menengah. 24


kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di

-

bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. kinerja nyata dengan kinerja SKPD (Dinas Kebakaran) lain dengan

-

standar nasional. Selanjutnya pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator pada tahun 2014 serta sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung tahun 2013-2018, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana Pada Masyarakat dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No 1

Indikator Kinerja Persentase kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya

Kondisi Tahun Satuan 2013 %

n/a

Tahun 2014 Target

Reali sasi

10.00

9,93

%

Tahun 2018

%

Target 99,30 30,46 32,60

Sasaran meningkatnya pencegahan bahaya kebakaran dan bencana pada masyarakat diukur oleh 1 (satu) indikator yang diperjanjikan yaitu Persentase kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya. Dari hasil pengukuran diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 99,30% atau tidak mencapai target. Adapun realisasi tingkat capaian indikator kinerja belum tercapai sesuai target, karena terbatasnya kuantitas dari tenaga penyuluh kebakaran di lapangan serta masih terbatasnya pendanaan dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pada daerah/wilayah rawan kebakaran dan bencana

lainnya.

Adapun

sarana

dan

prasarana

pendukung

dimaksud diantaranya adalah penyediaan tandon air, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), pos pembantu serta sarana pendukung lain, dan yang paling utama adalah upaya meningkatkan pemahaman anggota Satuan Relawan Kebakaran (SATWANKAR) terhadap penanggulangan dini kebakaran dan bencana lainnya. 25


Faktor yang dapat mendorong tercapainya indikator tersebut diantaranya adalah meningkatkan intensitas kegiatan bimbingan teknis/bintek atau pembinaan dan penyuluhan kebakaran kepada warga masyarakat kususnya relawan kebakaran yang terdapat di Kelurahan, karena merekalah yang akan menjadi mitra terdepan dalam upaya penanggulangan dini ketika terjadi kebakaran dan melakukan kegiatan yang bersifat mitigasi kebakran dan bencana lainnya.

Foto : Kegiatan pembinaan dan penyuluhan kebakaran di wilayah kota Bandung Tabel 3.7 Tabel Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran di Kewilayahan Tahun 2014 No 1

Kelurahan

Jumlah Peserta

Kelurahan Maleer, Gegerkalong, 15 orang satwankar Arjuna dan Cicendo aktif beserta warga 2 Kelurahan Sekeloa, Sukaluyu, 12 orang satwankar Pamoyanan dan Ciumbuleuit aktif beserta warga 3 Kelrahan Cihapit, Sarijadi, Sukapada 19 orang satwankar dan Pasteur aktif beserta warga 4 Kelurahan Cihaurgeulis, Cigadung 6 orang satwankar dan Sukaraja aktif beserta warga Sumber : Bidang Pencegahan DPPK Kota Bandung

Ket Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan III

26


Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 2

Mewujudkan Pengelolaan Kebakaran dan Bencana Lainnya Yang Handal, Dini, Komprehensif dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No 1

Indikator Kinerja

Satuan

Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya

Kondisi Tahun 2013

Target

Realisasi

22,99

45.98

45,98

%

Tahun 2014

%

Tahun 2018

%

Target 100

91,96

50

Sasaran mewujudkan pengelolaan kebakaran dan bencana lainnya yang handal, dini, komprehensif diukur oleh 1 (satu) indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya. Jika melihat dari hasil capaian kinerja tahun 2014 untuk indikator kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran tercapai 100% (Sesuai Target), namun jika dibandingkan dengan rencana capaian indikator kinerja pada tahun 2018 (akhir RPJMD) masih terdapat kesenjangan/gap sebesar 45,98%. Adapun faktor pendorong atas ketercapaian indikator tersebut diantaranya adalah adanya penyerahan aset berupa tanah oleh DPKAD kepada DPPK sebesar 890 m2 yang berlokasi di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung sebagai calon lokasi pembangunan Pos Wilayah Kebakaran Bandung Selatan. Jika dibandingkan dengan target

yang ditetapkan

oleh pemerintah

pusat

dalam hal ini

Kementerian Dalam Negeri atas Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota dengan target sebesar 80% dan 75% harus dicapai pada tahun 2015. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal). Upaya yang dilakukan untuk

mengejar

target

yang

belum

tercapai

adalah

dengan

dimulainya rencana penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk

rencana

pembangunan

Pos

Wilayah

Kebakaran

untuk

Bandung Utara atau Bandung Barat. 27


Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran 3

Mewujudkan Respon Waktu Tanggap Darurat Kebakaran dan Bencana Lainnya Kurang Dari 15 Menit dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No

1

Indikator Kinerja


Kondisi Satuan Tahun 2013 Menit

Tahun 2018

Tahun 2014 % Reali Target sasi

22

20

% Target

15,26 123,7

15

98,29

Sasaran mewujudkan respon waktu tanggap darurat kebakaran dan bencana lainnya kurang dari 15 menit diukur oleh 1 (satu) indikator tingkat waktu tanggap (response time rate). Jika melihat dari hasil capaian kinerja tahun 2014 untuk indikator kinerja Tingkat waktu tanggap (response time rate) tercapai melebihi 123,7% (Sesuai Target), jika dibandingkan dengan terget akhir rencana strategis (Renstra) maka capaian sebesar 91,96%. Adapun rumus untuk mengetahui persentase rencana tingkat capaian adalah sebagai berikut :

Artinya semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik. Melihat semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta bangunan di kota Bandung yang kian hari kian meningkat, yang disertai dengan masih banyaknya permasalahan kota khususnya dalam hal urusan perumahan, maka upaya upaya dalam mencapai keberhasilan pada indikator kinerja dimaksud adalah dengan memperpendek daya jangkau/radius mobil pemadam kebakaran atau menambah jumlah pos pemadam kebakaran di wilayah

rawan

kebakaran.

Salah

satu

faktor

penghambat 28


keberhasilan pencapaian indikator yang dapat kami sampaikan diantaranya

adalah

masih

kurangnya

kesadaran

masyarakat/khususnya pengguna jalan dalam memberikan akses yang seluas-luasnya di ruas jalan tertentu ketika terjadi TK 65 (kejadian kebakaran) maupun ketika tiba di lokasi kebakaran. Tabel 3.10 Jumlah Kejadian Kebakaran di Kota Bandung Tahun 2014

1

JANUARI

7

Areal Terbakar (m2) 748

2

FEBRUARI

8

687

1,195,000,000

3

MARET

11

1,834

5,310,000,000

4

APRIL

10

1,324

2,029,000,000

5

MEI

11

3,152

3,463,000,000

6

JUNI

8

3,322

150,305,500,000

7

JULI

7

1,612

2,800,000,000

8

AGUSTUS

15

698

9

SEPTEMBER

34

7,966

5,654,000,000

10

OKTOBER

26

16,185

8,427,500,000

11

NOPEMBER

15

2,181

1,701,500,000

12

DESEMBER

10

367

JUMLAH

162

40,076

No

Bulan

Jumlah Kejadian

Taksiran Kerugian (Rp)

Ket

404,000,000

599,000,000

1 orang meninggal, 4 orang luka-luka

1 orang meninggal

493,000,000 182,381,500,000

2 orang meninggal, 4 orang luka-luka

Sumber : Bidang Pemadaman DPPK Kota Bandung

29

LKIP Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tabel 3.11 Rata-rata response time kebakaran di Kota Bandung Tahun 2014

I

Jumlah Kejadian 26

13,25”

2

II

29

15,54”

3

III

56

16,37”

4

IV

51

15,86”

162

15,26”

No

Triwulan

1

Rata-rata

Menit

Sumber : Bidang Pemadaman DPPK Kota Bandung (data diolah)

Foto : Kegiatan penanggulangan kebakaran di wilayah kota Bandung Tabel 3.12 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No

1

Indikator Kinerja

Kondisi Satuan Tahun 2013


Angka

n/a

Tahun 2018

Tahun 2014 % Reali Target sasi 60

n/a

% Target

n/a

81,26

n/a

Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terdapat data pendukung yang kuat (n/a), sehingga tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2014 dan baru pada tahun 2015 akan

dilakukan

pengukuran.

Metode

pengukuran

yang

akan

digunakan yaitu dengan menggunakan survei kepuasan masyarakat dan wawancara/interview, khususnya kepada masyarakat yang 30


berada di wilayah rawan kebakaran dan kepada warga masyarakat yang tidak terkena dampak dari penyebaran api akibat terjadinya insiden kebakaran. Tabel 3.13 Analisis Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No

Kondisi Satuan Tahun 2013

Indikator Kinerja

1

Nilai evaluasi AKIP

2

Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

Tahun 2018

Tahun 2014 % Reali Target sasi

Angka

n/a

60

%

n/a

100

Rata-Rata Capaian Kinerja

Target

59,10 98,50 100

80

%

100

79,55 99,25

77

76,75

100

100

88,5

88,37

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan

atau

kegagalan

misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

media

periodik.

pertanggungjawaban

Dalam

merupakan

dunia

perwujudan

yang

birokrasi, kewajiban

dilaksanakan

akuntabilitas instansi

secara

pemerintah

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan No. 20/2013 tentang Juklak Evaluasi AKIP. Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi diukur oleh 2 (dua) indikator yang diperjanjikan yaitu Nilai Evaluasi

AKIP

dan

Prosentase

temuan

BPK/Inspektorat

yang

ditindaklanjuti. Dari hasil pengukuran diperoleh capaian kinerja sasaran untuk indikator Nilai evaluasi AKIP sebesar 98,50% atau tidak mencapai target. Dari hasil pengukuran diperoleh capaian kinerja

sasaran

untuk

indikator

Prosentase

temuan

BPK

/

Inspektorat yang ditindaklanjuti, realisasi tingkat capaian indikator kinerja sebesar 100% atau tercapai sesuai target. Belum optimalnya 31


penerapan fungsi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada SKPD mengakibatkan terdapat sejumlah temuan dari hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kota Bandung. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2018 menunjukkan rata-rata capaian kinerja 88,37% yang berarti capaian tidak mencapai target akhir Renstra. - Program yang menunjang terhadap pencapaian / kegagalan tersebut

adalah

Pelaporan

Program

Capaian

Peningkatan

Kinerja

&

Pengembangan

Keuangan

dengan

Sistem Kegiatan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. - Faktor pendukung terhadap tercapainya indikator tersebut adalah memberikan sosialisasi jika terdapat perubahan serta peraturan perundang-undangan

yang

terbaru

mengenai

pengelolaan

keuangan, dll kepada pemegang kegiatan. Serta meningkatkan tertib administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan. - Rekomendasi peningkatan atau perbaikan yang diperlukan adalah menindaklanjuti

setiap

temuan

pengelolaan

anggaran

yang

dilakukan oleh Tim Pemeriksa baik dari Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP DPPK Kota Bandung tahun 2014 adalah 59,10 capaian sebesar 98,50%. Adapun capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Bandung sejak tahun pada tahun 2014 meliputi meliputi 5 komponen AKIP sebagaimana tabel berikut :

32


Tabel 3.14 Hasil Evaluasi AKIP DPPK Kota Bandung 2014 Komponen

Bobot 2013

Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Capaian Kinerja Total Kategori

35 20 15 20 100

20,87 3,46 11,55 11,33 47,21 C

2014 19,82 7,74 11,55 20 59,10 CC

Sumber : Bagian Orpad DPPK Kota Bandung 2014

Berdasarkan Surat Inspektur Kota Bandung dalam hal Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kota Bandung tanggal 29 April 2014 dikemukakan 9 rekomendasi perbaikan LKIP SKPD, yang selanjutnya dilakukan tindak lanjut perbaikan, adapun tindak lanjut perbaikan yang dilakukan setelah diketahui potensi ketidaksesuaian dengan kriteria evaluasi, sebagai berikut : a. Rekomendasi 1. Segera membuat draft usulan rancangan Peraturan Walikota Bandung kepada Walikota Bandung tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK). 2. Mengajukan permohonan

kepada

Walikota

pembangunaan

Bandung

UPTD

tentang

Pemadam

usulan

Kebakaran

Babakan Ciparay Wilayah Bandung Selatan. 3. Melakukan pemanggilan kepada sejumlah PNS yang melakukan kelalaian

dalam

hal

disiplin

pegawai,

untuk

dimintai

keterangan dan hasilnya disajikan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 4. Agar menerbitkan Surat Keputusan tentang besaran uang makan piket siaga dalam rangka kesiapsiagaan pemaddaman kebakaran. 33


5. Menetapkan belanja

status

modal

penggunaan

tahun

2013

barang

berupa

hasil

pengadaan

garasi/hanggar/pool

kendaraan pemadam kebakaran di UPTD Bandung Timur. b. Tindak lanjut Perbaikan 1. Penyusunan rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dalam proses penyelesaian. 2. Proyek pembangunaan UPTD Pemadam Kebakaran Babakan Ciparay Wilayah Bandung Selatan sudah memasuki tahap penandatanganan kontrak. 3. Pemanggilan kepada sejumlah PNS yang melakukan kelalaian dalam hal disiplin pegawai, untuk dimintai keterangan dan hasilnya disajikan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 4. Sudah terdapat Kepwal No. 027/Kep.887-DPKAD/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa

di

Lingkungan

Pemerintah

Kota

Bandung

(besaran uang makan piket siaga dalam rangka kesiapsiagaan pemadaman kebakaran). 5. Terdapat Berita Acara tentang status penggunaan barang hasil pengadaan

belanja

modal

tahun

2013

berupa

garasi/hanggar/pool kendaraan pemadam kebakaran di UPTD Bandung Timur oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung.

34

LKIP Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tabel 3.15 Temuan Tim Inspektorat Kota Bandung atas Pemeriksaan Tahun 2014

No

Jumlah Temuan

Unsur Pemeriksaan

1

Kebijakan Daerah

1

2

Kelembagaan

1

3

Pengelolaan Kepegawaian Daerah

1

4

Pengelolaan Keuangan Daerah

1

5

Pengelolaan Barang Daerah

1

Jumlah

5

Dari hasil pengukuran diperoleh capaian kinerja sasaran untuk indikator Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti sebesar 100% (sesuai target). Adapun realisasi tingkat capaian indikator kinerja dapat tercapai sesuai target dengan menindaklanjuti rekomendasi dari setiap jenis temuan yang tertuang di dalam Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP). Diagram 3.2

CC C

Sumber : Bagian Orpad DPPK Kota Bandung 2014

C. Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

menjalankan

tugas

pokok

dan

fungsi

serta

untuk

mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung dianggarkan melalui 35


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 32.726.548.300,sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 31.649.116.534,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,71%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung dengan kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.077.431.766,- Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.16 Pagu dan Realisasi Anggaran DPPK Kota Bandung Tahun 2014 No.

Sasaran

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

%

1

Meningkatnya pencegahan bahaya kebakaran dan bencana pada masyarakat

Rp. 695.897.750,-

Rp. 661.078.250,-

94,99

2

Mewujudkan pengelolaan kebakaran dan bencana lainnya yang handal, dini, komprehensif

Rp. 1.323.596.000,-

Rp. 1.295.281.370,-

97,86

3

Mewujudkan respon waktu tanggap darurat kebakaran dan bencana lainnya kurang dari 15 menit

Rp. 1.174.000.000,-

Rp. 1.155.728.600,-

98,44

Rp. 2.034.338.500,-

Rp. 1.949.846.750,-

95,84

Rp. 31.308.700,-

Rp. 21.692.413,-

69,28

Rp. 5.259.140.950,-

Rp. 5.083.627.383,-

96,66

4

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

5

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Jumlah

36


Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi

yang

telah

dilakukan

oleh

Dinas

Pencegahan

dan

Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung pada tahun 2014. Untuk

mengetahui

efektifitas

anggaran

terhadap

capaian

sasaran Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.17 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Renstra DPPK Kota Bandung Tahun 2014 (Tahun Pertama) No. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Jumlah Indikator

Presentase Capaian Kinerja

Target

1

99,30

Target

1 -

100 -

Target

1 -

123,7 -

Target

-

-

Target

1 1

100 98,50

Kategori Sasaran 1, Melebihi Target Sesuai target Tidak mencapai Sasaran 2, Melebihi Target Sesuai target Tidak mencapai Sasaran 3, Melebihi Target Sesuai target Tidak mencapai Sasaran 4, Melebihi Target Sesuai target Tidak mencapai Sasaran 5, Melebihi Target Sesuai target Tidak mencapai

Anggaran Realisasi (Rp.)

%

Rp. 661.078.250,-

94,99

Rp. 4.400.856.720,-

97,10

n/a

n/a

Rp. 21.692.413,-

69,28

Keterangan : 1 (satu) indikator sasaran tidak tersedia data

Dapat dilihat melalui tabel diatas bahwa tingkat efektifitas Penggunaan anggaran dalam upaya pencapaian Sasaran Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung dari pagu indikatif dalam rencana kerja sebesar Rp. 695.897.750,- terealisasi 37


sebesar Rp. 661.078.250,- atau 94,99% namun dapat memberikan kontribusi capaian kinerja untuk Sasaran ke-1 dengan tingkat capaian sebesar 99,30%. Hal ini ditandai dengan meningkatnya sistem

pencegahan

dan

penanggulangan

kebakaran

dini

di

masyarakat kota Bandung khususnya yang berada di wilayah rawan kebakaran dan bencana lainnya. Begitupun dengan pencapaian pada Sasaran ke-2 dan ke-3 yaitu dari pagu indikatif dalam rencana kerja sebesar Rp. 4.531.934.500,- terealisasi sebesar Rp. 4.400.856.720,atau 97,10% juga dapat memberikan kontribusi capaian kinerja untuk Sasaran ke-2 dan ke-3 dengan tingkat rata-rata capaian sebesar 111,85%. Pada

Sasaran

ke-4

dan

ke-5

Dinas

Pencegahan

dan

Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung dari pagu indikatif dalam rencana kerja sebesar Rp. 31.308.700,- terealisasi sebesar Rp. 21.692.413,- atau 69,28% namun dapat memberikan kontribusi capaian kinerja untuk Sasaran ke-4 dan ke-5 dengan tingkat capaian sebesar 69,28%. Terdapat 1 (satu) sasaran yaitu pada Sasaran ke-4 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) indikator tidak tersedia data (n/a). Belum optimalnya pencapaian 2 indikator pada Sasaran ke-1 diakibatkan

oleh

keterbatasan

anggaran

dalam

hal

karena

terbatasnya kuantitas dari tenaga penyuluh kebakaran di lapangan serta masih terbatasnya pendanaan dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pada daerah/wilayah rawan kebakaran dan bencana lainnya sedangkan pada Sasaran ke-5 perlunya sosialisasi jika terdapat perubahan serta peraturan perundang-undangan yang terbaru mengenai pengelolaan keuangan, dll kepada pemegang kegiatan. Serta meningkatkan tertib administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan sedangkan. Demikian dapat diuraikan pula capaian pada tiap Sasaran berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2014 sebagai berikut : 38


Tabel 3.18 Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran DPPK Kota Bandung 2013-2018 Realisasi Anggaran tahun kePagu Indikatif Renstra (Rp.)

Jumlah

% (dari Pagu Indikatif)

No.

Sasaran

1

Meningkatnya pencegahan bahaya kebakaran dan bencana pada masyarakat

580.000.000

1 661.078.250

2 -

3 -

4 -

5 -

661.078.250

113,98

2

Mewujudkan pengelolaan kebakaran dan bencana lainnya yang handal, dini, komprehensif

5.330.000.000

4.400.856.720

-

-

-

-

4.400.856.720

82,56

3

Mewujudkan respon waktu tanggap darurat kebakaran dan bencana lainnya kurang dari 15 menit

4

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

41.308.700

21.692.413

-

-

-

-

21.692.413

69,28

5

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi.

39


D. Prestasi dan Penghargaan Dalam Pencegahan

melaksanakan dan

Tugas

Penanggulangan

Pokok

dan

Kebakaran

Fungsi Kota

Dinas

Bandung

dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi

yang

dimiliki,

Penanggulangan

sehingga

Kebakaran

Kota

Dinas Bandung

Pencegahan telah

dan

memperoleh

penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut : 1. Prestasi lainnya No 1

Prestasi Penghargaan menunjukkan

yang

Penghargaan

Tahun

Piagam

2014

partisipasi

aktif dan sangat baik dalam aksi dan kampanye publik #Gerakan

Pungut

Sampah

(GPS), teladan dan semangat yang besar demi lingkungan yang lebih baik

40


BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2014 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2014. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

(SAKIP).

Sebagai

upaya

untuk

penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2014 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2014 Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2014 hasil reviu yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99,30% atau tidak mencapai target.

2.

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau sesuai target.

3.

Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 123,7% atau melampaui/melebihi target. 41


4.

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator, dikarenakan data tidak tersedia (n/a) maka tidak dilakukan pengukuran.

5.

Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 99,25% atau tidak mencapai target. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 (lima)

sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau lebih yang termasuk dalam Interpretasi sesuai target dan melampaui target. Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada DPPK Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Perubahan Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 20.000.000.000,-

sedangkan

realisasi anggaran

mencapai

Rp.

19.215.535.400,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,07%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung kondisi anggaran adalah SILPA Rp. 784.464.600,- atau 3,92%. Renstra Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung 2013-2018 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pertama pada tahun 2014 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2014, dengan rincian pencapaian sasaran terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2018 sebagai berikut : 1.

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 32,60% atau tidak mencapai target.

2.

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 50% atau tidak mencapai target.

3.

Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 98,29% atau tidak mencapai target. 42


4.

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator, dikarenakan data tidak tersedia (n/a) dan belum dilakukan pengukuran.

5.

Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 88,37% atau tidak mencapai target. Dalam

kurun

waktu

1

(satu)

tahun

tersebut

telah

menggunakan anggaran sebesar Rp. 19.215.535.400,- secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung adalah 91,24% dari anggaran indikatif yang direncanakan sebesar Rp. 21.060.000.000,- hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung. Bandung, Juli 2015 KEPALA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG

H. E. A. FERDI LIGASWARA, SH.,MH NIP. 19600223 198703 1 003 43


44

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) HASIL REVIU

Recommend Documents