LAKIP 2012 DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ALAM

LAKIP 2012 DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ALAM

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI JAKARTA, 2013

KATA PENGANTAR Bab 4. Penutup dan Lampiran

Halaman 4-1

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas rahmatNya, TPSA dapat menyelesaikan penyusunan salah satu kewajibannya yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja tingkat unit kerja periode tahun 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu dari lima komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang berlaku dan diwajibkan kepada seluruh instansi pemerintah secara nasional baik untuk pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga) maupun Daerah. Kewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan amanat pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peraturan kementerian PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan peraturan pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu TPSA menyusun Laporan Kinerja tahun 2012 ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Deputi TPSA atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja BPPT Tahun 2012. Laporan Kinerja TPSA Tahun 2012 ini merupakan laporan kinerja TPSA yang ketiga dalam periode 2010-2014, berisi mengenai pencapaian tujuh tujuan dan sasaran kinerja di tingkat Unit Kerja.

Secara umum, realisasi/ capaian atas sasaran kinerja

PTSDM pada akhir Tahun 2012 terpenuhi dengan baik baik dari segi capaian kinerja tujuan/sasaran strategis maupun dari aspek penggunaan anggaran. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian laporan ini. Untuk penyempurnanaan penulisan LAKIP di masa datang, koreksi dan masukan sangat kami harapkan.

Jakarta, April 2013 DEPUTI TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ALAM

DR. RIDWAN DJAMALUDDIN, MSc NIP. 1963032411990011001

BAB 1 Bab 4. Penutup dan Lampiran

Halaman 4-2

PENDAHULUAN

1.1. Pengantar Pembangunan

Iptek

merupakan

sumber

terbentuknya

iklim inovasi

yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia (SDM), yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu Iptek menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumberdaya baru yang lebih bernilai. Teknologi merupakan faktor yang memberikan kontribusi yang penting dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Fenomena ini tercermin pada terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber

daya (Resource-Based Economy)

menjadi

perekonomian yang

berbasiskan pengetahuan (Knowledge-Based Economy - KBE). Pada KBE, kekuatan bangsa diukur dari kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Badan lembaga

Pengkajian

pemerintah

yang

dan

Penerapan

memiliki

fungsi

Teknologi (BPPT) yang

sangat

merupakan

penting

dalam

pembangunan Iptek di Indonesia. Fungsi penting tersebut tercermin dalam peran BPPT sebagai lembaga intermediasi, technology clearing house (TCH), pengkaji teknologi, pengaudit teknologi, dan memberikan solusi

dalam meningkatkan

kemampuan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari BPPT, Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam, membuat suatu rencana strategis untuk menjamin bahwa tugas pokok dan fungsi serta peran deputi bidang TPSA dilaksanakan dengan baik, serta mendukung kebijakan BPPT serta Kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan. Rencana Strategis tahun 2010 2014 ini, juga merupakan turunan dari Rencana Strategis BPPT tahun 2010 2014. Rencana strategis ini juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Pusat dan Balai yang ada di Deputi Bidang TPSA.

1.2. Kondisi Umum Bab 4. Penutup dan Lampiran

Halaman 4-3

Kesadaran

global

akan

peran

strategis

sumberdaya

alam

dalam

pembangunan global, serta kesadaran bahwa sumberdaya alam merupakan sumberdaya yang tidak terbarukan, mendorong terjadinya perubahan dalam pola pikir masyarakat. Kesadaran tersebut telah melahirkan paradigma serta konsep pengelolaan sumberdaya alam serta pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPPT telah berperan dalam 6+3 bidang fokus bidang iptek dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan kerekayasaan.

Dalam 6+3 bidang tersebut, BPPT memiliki peran yang sentral

dalam pengembangan iptek yang disamping memiliki manfaat ekonomi yang tinggi, serta dapat mendorong penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan, dengan mengembangkan teknologi yang juga bersifat berkelanjutan.

Secara spesifik,

Deputi Bidang TPSA memiliki kontribusi positif dalam bidang fokus Lingkungan dan Ilmu Kebumian. Dalam bidang teknologi inventarisasi sumberdaya alam, DB TPSA memperoleh

tugas

melakukan

pengkajian

Teknologi

Hyperspectral

untuk

Pemetaan Sentra Produksi Pertanian. Dalam hal ini keunggulan teknologi hyperspectral yang mampu merekam hingga 200 kanal dengan rentang panjang gelombang yang rapat akan dimanfaatkan untuk membuat yield map, yang merupakan

indikator terandalkan

untuk menetapkan

potensi

panen

dan

produktivitas padi pada suatu wilayah. Program tematik yang akan dilaksanakan adalah Pengkajian dan Penerapan Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam, dimana fokus kajiannya adalah: (i) implementasi SIKBES-Ikan (Sistem Informasi Knowledge-Based untuk Perikanan Tangkap) dan BELFOS (BPPT’s Electronic Logbook for Fishery Observation System), dan (ii) pengembangan radar cuaca dan pantai untuk EWS (Early Warning System) untuk deteksi cuaca dan iklim ekstrim.

Bab 4. Penutup dan Lampiran

Halaman 4-4

Dalam bidang teknologi mineral, DB TPSA telah mengembangkan berbagai teknologi yang mendorong proses eksplorasi serta pengelolaan sumberdaya lingkungan yang lebih baik.

Hal ini ditunjukkan dengan dikembangkannya

teknologi eksplorasi yang bersifat non-destruktif, dengan memanfaatkan sifat-sifat mineral tersebut. Teknologi ini telah terbukti unggul dalam eksplorasi batubara, bijih besi serta mineral lain. Pengembangan teknik-teknik baru dalam pengolahan dan pemurnian mineral menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi juga telah berhasil dilakukan dalam bidang ini, yang secara langsung mendukung pelaksanaan Undang Undang No. 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pengembangan teknologi untuk mengurangi dampak kegiatan

penambangan tercermin dalam pengembangan teknologi pengelolaan dampak pertambangan dari sisi hidrogeologi, pengelolaan bahan bahan berbahaya di tambang dan pengelolaan tambang emas rakyat berskala kecil. Dalam Bidang pengelolaan sumberdaya lahan dan bencana, DB TPSA telah melakukan pengkajian dan pengembangan teknologi dibidang rekayasa bentang lahan, pengelolaan sumberdaya air, pengembangan wilayah dan teknologi mitigasi bencana atau pengurangan risiko bencana.

Beberapa produk unggulan yang

dihasilkan dan telah dimanfaatkan pada berbagai stakeholder antara lain: Teknologi PRB Banjir Jakarta 

Model Tata Ruang Coridor PRB Banjir Jakarta



Pilot Plan Teknologi Zero Delta Q



Pusat Kendali PRB Banjir Jakarta

Disain Konsep Bencana Kegagalan Teknologi 

Disain Konsep Bencana Kegagalan Teknologi



Konsep Bencana KegagalanTeknologi Infrastruktur di Selat Sunda

Disain Konsep PRB Kegagalan Teknologi di Kawasan Industri 

Analisis Risiko Bencana Kegagalan Teknologi di Kawasan Industri



Model Teknologi PRB Kegagalan Teknologi di Kawasan Industri



Model Sistem Monitoring dan Deteksi Dini Bencana Kegagalan Teknologi di Kawasan Industri.

Dalam

Bidang


teknologi

lingkungan,

DB

TPSA

telah

berhasil Halaman 4-5

mengembangkan program prioritas nasional yang mengacu pada; (a) Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, (b) Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar Pasca Konflik, dengan kegiatankegiatan yang terdiri atas; a. Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air b. Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global c. Teknologi Pengelolaan Persistent Organic Pollutants (POPs) Untuk tahun 2012 sebagian besar masih melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya (kegiatan mulai 2009) yakni Teknologi Pengolahan Sampah Akhir (TPA Sanitary Landfill) karena terkait kerjasama dengan Kementerian PU. Kegiatan air akan dilanjutkan dengan pembuatan pilot plant daur ulang air limbah 2013 dan pilot project aplikasi teknologi efisiensi pemanfaatan sumber daya air.

Kegiatan Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global, PTL memfokuskan pada kegiatan Pengkajian Teknologi Penyerapan CO2 dengan Mikroalga (Fotobioreaktor), Pemanfaatan Hasil Mikroalga, Kajian media tumbuh mikroalga, pembuatan model geobiokimia perairan Indonesia, kajian teknologi mendukung program pengurangan emisi Measurable, Reportable dan Verifiable (MRV) yang akan berakhir di tahun 2014.

Kegiatan kajian substitusi maupun teknologi POPs, dimulai tahun 2010 dengan fokus pada mencari substitusi POPs yang banyak di pestisida dengan mengkaji dan mengembangkan biopestisida dan pestisida hayati. Adapun ke depan kajian ini juga akan diarahkan pada pengembangan teknologi penanganan PCB Industri dan Kajian dampak lingkungan dari bahan bahan pengganti pestisida.

UPT Hujan Buatan telah melaksanakan penelitian dan pengembangan Iptek yang terkait dengan Teknologi Modifikasi Cuaca serta melakukan aplikasi teknologi itu sendiri dalam mengatasi permasalahan sumberdaya air di berbagai daerah di Indonesia. TMC yang dilakukan oleh UPT Hujan Buatan di Indonesia secara operasional telah dilakukan sejak tahun 1979 dengan berbagai tujuan, diantaranya Bab 4. Penutup dan Lampiran

Halaman 4-6

untuk menambah curah hujan bagi sektor pertanian, untuk pengisian air waduk dalam mendukung pengelolaan PLTA, mengurangi curah hujan untuk mengatasi banjir/longsor, dan untuk mengurangi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, dengan program yang mengacu kepada keluaran sebagai berikut 

Terlaksananya pelayanan jasa TMC selama 90 hari operasi



Terlaksananya

rekomendasi

Penyempurnaan

strategi semai untuk

pengurangan CH (80 %) 

Penyempurnaan strategi semai untuk mengatasi kebakaran hutan (80%)



Mekanisasi peralatan semai (70%)



Menjaga konsistensi pemahaman kompetensi SDM unit kerja (80%)

Selain melakukan kegiatan operasional TMC, UPT Hujan Buatan juga terus melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja TMC dalam rangka mengoptimalkan hasil untuk kepuasan pihak pengguna. Penelitian dan pengembangan pada periode tahun 1977 – 1985 bertujuan untuk melihat prospek pemanfaatan sumber daya air atmosfer dan percobaan beberapa bahan dan metode penyemaian awan. Kegiatan penelitian dan pengembangan pada periode 1986 hingga 1999 diarahkan untuk mengetahui sifat karakteristik lapisan dan sifat fisis atmosfer di wilayah ekuator Indonesia pada umumnya. Program penelitian dan pengembangan pada 1999 sampai dengan 2009 lebih difokuskan untuk pengembangan strategi/teknik penyemaian, dan pengembangan bahan semai baru, meningkatkan kemampuan membuat model prakiraan iklim dan cuaca, pengembangan teknik penyemaian awan dengan menara statis (Ground Based Generator/GBG), otomatisasi sistem penyemaian, antisipasi banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Outcomes dari pelaksanaan program penelitian dan pengembangan merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan mutu dan optimalisasi pelayanan operasional TMC kepada pengguna.

Dengan Wahana Survei yang ada saat ini Balai Teknologi Survei Kelautan bertekad menjadi pusat unggulan dalam mewujudkan pelayanan jasa survey, riset dan observasi kelautan melalui pendekatan teknologi yang handal dan tangguh dengan mengutamakan kualitas, harga yang kompetitif, dan penyerahan hasil Bab 4. Penutup dan Lampiran

Halaman 4-7

kerja yang tepat waktu. Armada Kapal Riset Baruna Jaya yang dikelola oleh Balai TEKSURLA terdiri dari 4 kapal dengan spesifikasi khusus. Pada saat ini peruntukan dan peralatan yang terpasang pada wahana Kapal Riset Baruna Jaya tersebut adalah: 1. Kapal Riset Baruna Jaya I, di bareboat charter untuk site survey 2. Kapal Riset Baruna Jaya II, terpasang peralatan seismik eksplorasi minyak dan gas lepas pantai. 3. Kapal Riset Baruna Jaya III, terpasang peralatan multi beam laut dalam untuk survey hidro-ocenografi 4. Kapal Riset Baruna Jaya IV, terpasang peralatan multi beam Berbagai kegiatan dan program diantaranya : 

Pembangunan dan pemasangan Buoy Tsunami Indonesia



Pemiharaan dan pengoperasian 4 Kapal Riset Baruna Jaya dengan baik,



Penyediaan sarana dermaga pangkalan 4 KR Baruna Jaya,



Penyediaan Awak kapal yang cekatan dan handal



Peningkatan dan pengembangan teknologi eksplorasi migas lepas pantai



Pelayanan jasa Teknologi Survei Kelautan baik pemerintah maupun swasta



Kajian Pengembangan Pusat Riset dan Inovasi Teknologi Kelautan Nasional Disamping itu hasil dari layanan jasa ini juga dipergunakan untuk

mendukung kegiatan pemeliharaan dan perawatan seluruh armada Kapal Riset Baruna Jaya siap layar dengan menerapkan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan), atau dikenal juga dengan istilah HSE (Health, Safety and Environment) Dalam rangka meningkatkan daya saing dalam pelayanan teknologi akusisi seismik laut demi terwujudnya kemandirian nasional dalam bidang eksplorasi migas

lepas

pantai

Balai

Teknologi

Survei

Kelautan

telah

melakukan

Pengembangan Teknologi Eksplorasi Migas Lepas pantai, dengan tujuan utama adalah mewujudkan kemandirian nasional dalam bidang survey seismik lepas pantai untuk eksplorasi minyak dan gas. Selain itu juga tujuannya adalah


Halaman 4-8

membangun dan mengembangkan kemampuan sumberdaya nasional (SDM dan Peralatan) dalam bidang eksplorasi seismik lepas pantai. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan adalah kajian survei seimik 2D untuk pengolahan data pseudo 3D. Melakukan survey seismik 2D untuk kajian teknologi seismik pseudo 3D dalam rangka meningkatkan akurasi eksplorasi seismik migas lepas pantai.

1.3. Potensi dan Permasalahan Potensi dan permasalahan di lingkungan DB TPSA dilakukan dengan melakukan identifikasi dan analisis lingkungan berpengaruh berupa analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (Kekepan) serta dilengkapi dengan kondisi lingkungan berpengaruh tingkat Nasional dan Internasional. Analisis Kekepan dan lingkungan berpengaruh tersebut seperti dirinci dibawah ini :

1.3.1 Analisis Kekepan TPSA Kekuatan 1)

DB TPSA memiliki SDM unggul dengan tingkat pendidikan yang tinggi dari berbagai disiplin ilmu dan bidang keahlian.

2)

Kewenangan

BPPT

yang

unik

dalam

Audit

Teknologi

dan

Technology Clearing House (TCH). 3)

DB TPSA memiliki

infrastruktur

(laboratorium, workshop, pilot plant,

pesawat terbang dan kapal riset) yang lengkap, maju, unik. 4)

BPPT menggunakan sistem dan tata kerja kerekayasaan yang bercirikan team work, well structured and well documented.

5)

BPPT memilik tupoksi dan mandat khusus di bidang perekayasaan teknologi,

audit

teknologi,

technology

clearing

house

dan

intermediasi teknologi. 6)

DB TPSA memiliki tingkat kepercayaan dari pengguna (daerah, instansi pemerintah dan swasta) yang tinggi terhadap produk dan layanan jasa TPSA.

7)

Hubungan yang tidak birokratif antara pimpinan dan staf yang mendorong adanya keterbukaan informasi serta peningkatan kinerja unit dan personal.


Halaman 4-9

8)

BPPT

merupakan

organisasi

pembelajar (learning organization)

sehingga bersifat dinamis dan adaptable.

Kelemahan 1)

Rendahnya

komitmen

kerja

dan

kurangnya

motivasi

SDM

pada

beberapa unit kerja. 2)

Pendekatan pelaksanaan kerja di BPPT masih individual yang belum sesuai dengan Sistem Tata Kerja Kerekayasaan.

3)

Rendahnya

technopreneurship

SDM

BPPT

sehingga

kurang

memperhatikan aspek keekonomian dan komersialisasi produk. 4)

Tingginya kesenjangan komposisi usia pegawai TPSA.

5)

Reward dan punishment belum diterapkan secara memadai.

6)

Program dan kegiatan TPSA dan BPPT sebagian masih bersifat inward looking dan belum berorientasi

pada

kebutuhan

dan

permintaan

pengguna/market (dunia usaha & masyarakat). 7)

Koordinasi, komunikasi dan kerjasama internal TPSA masih lemah.

8)

Kepemilikan HKI TPSA masih relatif rendah.

9)

Hasil-hasil litbangyasa TPSA masih kurang dikelola dengan baik.

Peluang 1)

Adanya Program Prioritas Nasional dalam Buku I dan Program Prioritas Bidang dalam Buku II RPJMN 2010-2014 yang dikoordinir Menko, Departemen Teknis, Kementerian, LPNK dan BUMN memerlukan

keterlibatan

BPPT

sesuai

yang

dengan kompetensi dan

tupoksinya. 2)

Adanya

kebijakan

pada

industri

untuk

meningkatkan

kandungan

teknologi dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian. 3)

Meningkatnya

permintaan

terhadap

produk

dan

jasa

layanan

teknologi BPPT oleh pihak pengguna (dunia usaha, masyarakat dan pemerintah/pemda). 4)

Perubahan

ekonomi

internasional

menuju

era

ekonomi

berbasis

pengetahuan (knowledge-based economy) yang menuntut penguatan Bab 4. Penutup dan Lampiran

Halaman 4-10

pengetahuan

dan

kemampuan

inovasi

sebagai

elemen

kunci

keberhasilan. 5)

Adanya kebutuhan untuk peningkatan kapasitas iptek nasional, dan kemandirian serta daya saing bangsa pada 6 + 3 bidang teknologi.

6)

Adanya otonomi daerah yang mendorong permintaan teknologi untuk UMKM dan daya saing daerah

7)

Tuntutan peran BPPT pada pola kerja jejaring

(networking) dalam

beragam aktivitas produktif, baik di sektor publik dan bisnis, maupun dalam masyarakat secara umum.

Ancaman 1) Terjadinya brain drain yang dapat mengurangi keunggulan BPPT 2) Anggaran

yang

tersedia

terbatas,

tidak

fleksibel, tidak

dapat

dilaksanakan secara multi years sehingga membatasi pengembangan program di TPSA. 3) Industri belum menggunakan jasa layanan teknologi TPSA karena ketergantungan mereka terhadap principal nya. 4) Globalisasi menuntut agar BPPT mampu berhadapan dengan pesaing dari LN dan DN. 5) Kontribusi teknologi terhadap perekonomian nasional belum diukur dengan jelas sehingga terkesan BPPT belum banyak berperan dalam kancah pembangunan nasional. 6) Koordinasi

dan

harmonisasi

pada

tataran

regulasi/kebijakan,

antar

institusi, program sangat lemah. 7) Meningkatnya

kompetitor

asing

pada

bidang

litbangyasa

sehingga

memperlemah peran dan fungsi BPPT. 8) Peraturan perundangan yang turut menghambat, seperti kelemahan sistem keuangan PNBP sangat berpotensi menurunkan daya saing DB TPSA dalam memberikan pelayanan teknologi.

1.3.2 Kondisi Perekonomian Nasional 1) Harga dimana

migas

sangat

fluktuasi


berpengaruh

kenaikan

harga

besar

terhadap

minyak

struktur APBN,

membuat

kegiatan Halaman 4-11

pembangunan

yang

didanai

dari APBN

harus

terus menyesuaikan

dengan perubahan harga migas. 2) Tingkat Kandungan Teknologi Dalam Negeri (TKDN) pada struktur industri dalam negeri masih rendah. 3) Kontribusi sektor industri yang besar

(lebih dari

27%) terhadap PDB.

4) Kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi masih belum ada sehingga perlu dilakukan justifikasi dan pengukurannya. 5) Pangan, Energi dan Air (FEW : Food, Energy, Water) masih menjadi permasalahan

utama

sehingga

perlu adanya kebijakan

infrastrukturnya. 6) Penduduk miskin yang besar (masih diatas 10%) disertai dengan distribusi pendapatan yang tidak merata. 7) Dominasi

modal

asing

semakin

besar

dalam

pengelolaan

SDA

sehingga keuangan negara sangat tergantung terhadap modal dari luar negeri. 8) Indonesia pemasaran

hanya

menjadi

bagi

bagian

perusahaan

dari

asing,

kegiatan

tetapi

produksi

kegiatan

riset

dan dan

pengembangan teknologi hanya dilakukan di perusahaan induk nya. 9) Arus modal selalu minus untuk jasa, hal tersebut karena infrastruktur keuangan penguatan

dan

transportasi

teknologi

informasi

masih jasa

lemah

sehingga diperlukan

keuangan

serta teknologi

transportasi nasional.

1.3.3 Kebijakan Teknologi Nasional 1) LPNK dan KNRT mengacu pada RPJMN tahun 2010-2014 dan RPJPN tahun 2005-2025

dengan

arah

pembangunan

untuk mewujudkan

Bangsa yang berdaya saing, dengan 7 bidang teknologi prioritas (Pangan, Informasi dan Komunikasi, Energi, Kesehatan dan Obat2an, Hankam, Transportasi, dan Material Maju). Kementerian dan Departemen lain arah pembangunannya sesuai dengan prioritas mereka masing-masing, dengan demikian kebijakan pengembangan teknologi perlu dilakukan koordinasi, penyelarasan dan penyamaan. 2) Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonmi Bab 4. Penutup dan Lampiran

Halaman 4-12

Indonesia 2010 -2025 yang merupakan pendukung RPJMN dalam mengakselerasi pembangunan perekonomian Indonesia. 3) UU No. 18/2002 tentang Sisnas P3 Iptek sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Nasional (SIN). 4) Undang Undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5) Undang Undang no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 3) Adanya kebijakan Riset dan Teknologi yang tidak terkait langsung dengan kebijakan

industri,

pertanian,

energi,

kehutanan,

sehingga tidak ada

kesinambungan kebijakan ristek dengan sektor lain. 4) Kebijakan ristek tidak didukung kebijakan fasilitas pengembangan iptek oleh

instansi

lain,

termasuk

misalnya

Depkeu

dapat memberikan

insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan kegiatan pengembangan teknologi. 5) Teknologi dalam Pembangunan Nasional belum diukur dengan jelas kontribusinya

terhadap

pengembangan diabaikan

perekonomian

teknologi

sehingga

dalam

diperlukan

nasional,

sehingga

pembangunan

justifikasi

peran

kegiatan

masih

sering

teknologi

dalam

pembangunan nasional. 6) Anggaran Riset dan Teknologi dalam PDB 2007 hanya 0,09% dan UNESCO merekomendasikan rasio anggaran iptek sebesar 2% PDB. 7) Minat generasi muda untuk mendalami Iptek cenderung menurun, karena profesi yang terkait dengan Iptek tidak menjanjikan secara material.

1.3.4 Perkembangan Lingkup Internasional 1) Kesepakatan Asean mempererat integrasi ekonomi (AFTA) yang semula direncanakan pada tahun 2020 menjadi 2015. 2)

Indonesia juga terikat dengan perjanjian perdagangan di Asia Pasifik (APEC) dan Dunia (WTO).


Halaman 4-13

3) Negara-negara

maju

sebagai mitra

dagang utama

Indonesia

yang

terkena resesi global yang telah dimulai di AS pada akhir tahun 2008 perlu dilakukan antisipasi dampaknya. 4) Kesepakatan

Internasional

untuk

Kesejahteraan

pada

Millenium

Development Goals (MDG’s) dengan 8 goals, yaitu : menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong

kesetaraan

gender

dan

menurunkan

angka

kematian

anak,

memerangi

HIV/AIDS-malaria

dan

pemberdayaan meningkatkan penyakit

perempuan,

kesehatan

menular

ibu,

lainnya,

memastikan kelestarian lingkungan hidup, membangun kerjasama global. Yang

belum

dilaksanakan diantaranya

diindikasikan dengan masih

banyaknya penduduk Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan dengan tingkat kebutuhan kalori yang rendah. 5) Isu perubahan cuaca (climate change) akibat pemanasan global sebagai salah satu agenda dalam Kyoto Protocol yang berakhir tahun 2012, pertemuan

UNFCCC

di

Bali,

dan

dilanjutkan

dengan Pertemuan

Kopenhagen.

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Pengantar Renstra Deputi Bidang TPSA disusun dengan memperhatikan Renstra BPPT tahun 2010-2014 yang mengacu pada dokumen RENCANA Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20025-2025, khususnya Rencana Pembangunan Bidang Iptek. Penyusunan visi dan misi DB TPSA mengacu pada dokumen Rencana Strategis BPPT 2010-2014 yang mengakomodasikan perkembangan terakhir dan tuntutan terhadap BPPT yang akan menjadi ‘Pusat Unggulan Teknologi Bab 4. Penutup dan Lampiran

Halaman 4-14

yang mengutamakan kemitraan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi secara maksimum’ (100, 50, 2025).

2.2. Visi Deputi Bidang TPSA Mengacu kepada visi BPPT, tugas pokok dan fungsi DB TPSA maka Visi DB TPSA ditetapkan sebagai berikut : “Menjadi Pusat Unggulan Tekologi yang mengutamakan kemitraan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi secara maksimum di bidang Teknologi Sumberdaya Alam”

2.3. Misi Deputi Bidang TPSA Dalam mencapai visi tersebut, maka misi DB TPSA ditetapkan sebagai berikut : 1. Memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk industri sumberdaya alam. 2. Memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik instansi pemerintah pada bidang sumberdaya alam. 3. Memacu perekayasaan teknologi untuk kemandirian bangsa pada bidang sumberdaya alam.

2.4. Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang TPSA Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DB TPSA kedalam programprogram yang akan dilaksanakan maka tujuan strategis DB TPSA adalah sebagai berikut : 1. Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi pada 9 bidang teknologi 2. Terlaksananya audit teknologi untuk meningkatkan daya saing industri dan untuk pelayanan publik instansi pemerintah 3. Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah 4. Terlaksananya Pelayanan inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas


Halaman 4-15

serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah 5. Tersusunnya kebijakan dan rencana makro nasional di bidang teknologi untuk kebutuhan dasar manusia, dan keamanan 6. Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi umum dan layanan teknologi yang akuntabel

2.5. Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang TPSA Sesuai dengan tujuan strategis dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) DB TPSA adalah sebagai berikut : 1.

Jumlah Rekomendasi teknologi pada fokus teknologi yang diterapkan oleh mitra

2.

Jumlah Rekomendasi audit teknologi pada fokus teknologi yang diterapkan oleh industri

3.

Rekomendasi audit teknologi pada fokus teknologi yang diterapkan oleh instansi pemerintah

4.

Jumlah Intermediasi pada 9 bidang teknologi yang diterapkan oleh instansi pemerintah

5.

Jumlah Intermediasi bidang teknologi yang diterapkan olehindustri

6.

Jumlah layanan teknologi yang dimanfaatkan (PKS, MOU)

7.

Jumlah Alih Teknologi

8.

Jumlah Survei

9.

Jumlah Advokasi

10. Jumlah Pengujian 11. Jumlah Konsultasi 12. Jumlah Jasa Operasi


Halaman 4-16

13. Jumlah Pilot Project 14. Jumlah Pilot Plant 15. Jumlah Prototipe 16. Juah Referensi Teknis 17. Jumlah Technopreneur 18. Prosentase peningkatan jumlah HKI yang diterbitkan oleh DitJen HKI 19. Rasio resource sharing kemitraan penyelenggaraan pelayanan teknologi 20. Jumlah Rekomendasi kebijakan 9 bidang teknologi kepada stakeholder yang diaplikasikan 21. Prosentase peningkatan jumlah SOP yang mendukung pelayanan administrasi umum dan layanan teknologi BPPT 22. Indeks Persepsi transparansi lembaga (Integritas Sektor Publik dari KPK dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Menpan, Kinerja Instansi Pemerintah dari UKP4, Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA dari Kemenkeu).

BAB 3 KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

3.1

Kebijakan Strategis dan Program Pada pembangunan Iptek, sangat dituntut untuk mendukung dan

mensukseskan implementasi prioritas nasional. Pembangunan Iptek diharapkan berada dalam track yang benar sesuai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya percepatan pencapaian tujuan negara sesuai dengan pembukaan UUD 45 yang salah satunya adalah meningkatkan daya saing serta kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Dalam RPJMN 2010-2014 ada dua hal pokok terkait dengan pembangunan Iptek yaitu mengenai penguatan SIN (Sistem Inovasi Nasional) dan peningkatan Bab 4. Penutup dan Lampiran

Halaman 4-17

P3 Iptek. Unsur SIN terdiri atas 3 fokus pembangunan sebagai berikut : 1.

Kelembagaan Iptek (menguatnya kelembagaan Iptek) : Perguruan Tinggi, Lembaga litbang dan Badan usaha

2.

Sumberdaya Iptek (menguatnya Sumberdaya Iptek) : terdiri atas keahlian, kompetensi dan pengoperasiannya, kekayaan intelektual dan sarpras Iptek, dimana masing-masing bertanggung jawab meningkatkan terus menerus daya guna dan nilai guna sumberdaya.

3.

Jaringan Iptek (menguatnya Jaringan Iptek) : membentuk jalinan hubungan interaktif

yang

memadukan

unsur-unsur

kelembagaan

Iptek

untuk

menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPPT Langkah kebijakan bagi terlaksananya program yang mampu mewujudkan visi dan misi BPPT adalah : 1)

BPPT mengarahkan program dan kegiatan untuk memenuhi kriteria : a. Adanya permintaan dan kebutuhan industri, masyarakat, instansi pemerintah, dan dunia usaha. b. Berskala nasional dan dapat memecahkan isu nasional serta sinkron dengan 6+3 fokus bidang teknologi. c. Mampu berperan sebagai lembaga intermediasi, technology clearing house, pengkajian teknologi, audit teknologi dan solusi teknologi; d. Adanya pelayanan teknologi BPPT dalam bentuk rekomendasi, alih teknologi, survei, advokasi, pengujian, konsultasi, jasa operasi, pilot project, pilot plant, prototype. e. Adanya value propositon kepada customer dan stakeholder berupa State of the Art Technology, Daya Saing Industri, dan Kemandirian Bangsa.

2)

BPPT menyusun program dan kegiatan secara partisipatif dengan format lintas unit kerja internal dan eksternal BPPT) dan lintas bidang teknologi dengan menerapkan Sistem Tatakerja Kerekayasaan.

3)

Peningkatan

kualitas


sumberdaya (SDM,

paket

teknologi, Halaman 4-18

kelembagaan,

sarana-prasarana)

dan

budaya

kerja

(yang

bermoral,

profesional, integritas, produktif dan bertanggungjawab). 4)

Segala aktivitas pengkajian dan penerapan dalam tahapan dalam tahapan Research, Development, Engineering, and Operation (R,D,E,O).

5)

Program BPPT dilaksanakan dalam kerangka Sistem Inovasi Nasional (SIN) dengan Diagram 1 seperti dibawah ini.

3.2.1 Prioritas Nasional BPPT Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II telah menetapkan 11 (sebelas) Prioritas Nasional dalam program pembangunannya dan telah tertuang dalam Buku I RPJMN 2010-2014 yang telah disahkan melalui peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Dari Prioritas Nasional tersebut, program dan kegiatan BPPT yang dilakukan oleh Unit Kerja di lingkungan BPPT adalah sebagai berikut :

Bidang Prioritas Ketahanan Pangan Energi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal Inovasi Teknologi

Lainnya ; Polhukam

Nama Kegiatan Prioritas 1. Rancang Bangun Pabrik/Industri Pupuk Berimbang 2. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Skala Kecil 3. Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global 4. Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air 5. Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi 6. Pengkajian dan Penerapan Audit Teknologi 7. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PC USG, Perisalah, U-GOS) 8. Rancang Bangun Pesawat Udara Nir Awak (PUNA)

3.2.2 Prioritas Bidang IPTEK BPPT Sesuai dengan Buku II Bab 4 RPJMN 2010-2014, Kegiatan Prioritas Bidang Iptek BPPT adalah sebagai berikut :


Halaman 4-19

Bidang Pembangunan Penguatan SIN : Sumberdaya Iptek

Nama Kegiatan Bidang 1. Peningkatan dan Pembangunan Laboratorium BPPT Terpadu. 2. Peningkatan Kemandirian Daya Saing Industri dan UMKM Berbasis Teknologi. 3. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi.

Jaringan Iptek

Peningkatan P3IPTEK : Biologi Molekuler, Bioteknologi dan Kesehatan

4. Pengembangan Teknologi Pembenihan Ikan Nila Unggul. 5. Pengembangan teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Peternakan. 6. Bioremediasi Lahan Pertanian di Pulau Jawa. 7. Teknologi Hyperspectral untuk Pemetaan Sentra Produksi Pertanian. 8. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi Obat Generik dan Obat Herbal. Ilmu Pengetahuan Alam 9. Pengembangan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Tsunami Bouy dalam Program Ina-TEWS. Energi, Energi Baru dan 10. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Terbarukan Energi Bersih. 11. Pemanfaatan Dimethyl Ether (DME) sebagai bahan bakar rumah tangga. 12. Pengembangan Industri energi Listrik Tenaga Surya (solar cell) Industri Rancang Bangun dan 13. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Perekayasaan. Informasi untuk Pemerintahan dan Industri. 14. Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk Transportasi Massal. 15. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Manufaktur untuk Energi dan Pangan. Informatika 16. Teknologi Komunikasi dan Sistem Informasi Pertanian.

3.2.3 Strategi Pelaksanaan BPPT Strategi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1)

Terus

menerus

meningkatkan

kompetensi

dalam pengkajian

dan

penerapan teknologi yang unggul (state-of-the-art) pada 6+3 bidang teknologi. Bab 4. Penutup dan Lampiran

Halaman 4-20

2)

Menerapkan sistem tata kerja kerekayasaan di dalam perencanaan dan pelaksanaan program BPPT.

3)

Memposisikan

BPPT

sebagai

penggerak

utama

dalam

penguatan

Sistem Inovasi Nasional (SIN). 4)

Membangun

kemitraan

dan

pemanfaatan

jejaring

dengan

industri,

instansi pemerintah, masyarakat dalam rangka penguasaan teknologi, promosi dan difusi teknologi, pemanfaatan teknologi, kerjasama dalam dan luar negeri. 5)

Pemutakhiran

kemampuan

infrastruktur

dan

SDM

secara

berkesinambungan. 6)

Melakukan peningkatan kesejahteraan dan penghargaan bagi Pegawai.

7)

Melaksanakan program Reformasi Birokrasi BPPT.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi DB TPSA 3.3.1 Arah Kebijakan Program dan Kegiatan DB TPSA difokuskan pada 2 bidang yaitu Bidang Teknologi Kebumian dan Kebencanaan serta Bidang Teknologi Lingkungandengan cakupan

program

pengkaijan

dan

penerapan

teknologi,

pengembangan

sumberdaya Kelembagaan dan Sarana & Prasarana. Kebijakan Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi diarahkan pada : 1. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam 2. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lahan, Wilayah dan Kebencanaan 3. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Sumber Daya Mineral 4. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan 5. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Survei Kelautan 6. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca 7. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengelolaan Lingkungan 8. untuk Ketahanan Pangan Nasional.


Halaman 4-21

Langkah-langkah

untuk

mewujudkan

arah

kebijakan

tersebut

dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang mampu mewujudkan visi dan misi DB TPSA sebagai berikut : 1. Kedeputian TPSA mengarahkan program dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan stake holder, pemecahan isu nasional, pelayanan teknologi, dan berperan

sebagai

lembaga

intermediasi,

technologi

clearing

house,

pengkajian, audit dan solusi teknologi 2. Kedeputian TPSA menyusun program dan kegiatan secara partisipatif dengan format lintas unit kerja (internal dan eksternal BPPT) dan lintas bidang teknologi dengan menerapkan Sistem Tata Kerja Kerekayasaan 3. Peningkatan kualitas sumberdaya (SDM, paket teknologi, kelembagaan, sarana-prasarana) dan budaya kerja (yang bermoral, profesional, integritas, produktif dan bertanggungjawab) 4. Segala aktifitas pengkajian dan penerapan dalam tahapan Research, Development, Engineering and Operation (R,D,E,O) 5. Program Kedeputian TPSA dilaksanakan dalam kerangka Sistem Inovasi Nasional (SIN) Penyusunan program dan kegiatan DB TPSA masing-masing secara lebih rinci dibuat dalam dokumen perencanaan berupa program atau Technology Road Map dengan time frame jangka pendek (3-5 tahun) dan terukur, Program Manual, Rencana Tindak pertahun, mempunyai exit policy, berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kedeputian dan memperlihatkan adanya rencana peningkatan jenjang jabatan fungsional Perekayasa. 3.3.2 Strategi Pelaksanaan Strategi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Menetapkan fokus strategis untuk peningkatan kompetensi dalam pengkajian dan penerapan teknologi yang unggul (state of the art). 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana laboratorium untuk perekayasaan teknologi. 3. Menerapkan sistem tata kerja kerekayasaan didalam perencanaan dan Bab 4. Penutup dan Lampiran

Halaman 4-22

pelaksanaan program DB TPSA. 4. Menetapkan posisi strategis DB TPSA dalam pembangunan nasional dan daerah dalam penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN). 5. Mengembangkan kolaborasi sinergis dengan mitra-mitra strategis industri, instansi pemerintah, dalam rangka penguasan teknologi, promosi dan difusi teknologi, pemanfaatan teknologi, kerjasama Nasional dan Internasional. 6. Melakukan

perbaikan

internal

secara

terus

menerus

dalam

hal

pengembangan kapabilitas teknis, manajerial, interpersonal, penguatan kompetensi, peningkatan sumberdaya organisasi dengan program reformasi Birokrasi.

3.3.3 Program Deputi Bidang TPSA Penyusunan kegiatan dalam program DB TPSA berdasarkan tugas pokok dan fungsi DB TPSA untuk menindaklanjuti visi dan misi DB TPSA dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis program, yaitu Program Teknis dan Program Generik. 1).

Program Teknis Berisi kegiatan-kegiatan untuk melakukan pelayanan eksternal BPPT dan bersifat teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPT yang diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas Nasional pada Bidang Prioritas Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan dalam Buku I RPJMN 2010-2014 yaitu Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk Ketahanan Pangan Nasional. Disamping itu DB TPSA juga melaksanakan program tematik BPPT bidang Lingkungan dan Kebumian yaitu Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan dan Kebumian untuk mendukung Energi, Pangan dan Penganggulangan Bencana.

2).

Program Generik Berisi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pelayanan internal dalam rangka peningkatan pelayanan eksternal. Program Generik ini terdapat 2 (dua) program, yaitu :


Halaman 4-23

a.

Program Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya : yaitu Program Peningkatan Perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, Pengawasan Sumberdaya dan Kelembagaan.

b.

Program

Peningkatan


Sarana

Prasarana

aparatur

BPPT.

Halaman 4-24

3.3.4 Kegiatan Deputi Bidang TPSA

Nama Kegiatan

Bidang Teknologi

Tujuan Kegiatan

Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global

Prioritas Nasional BPPT, Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Menguasai teknologi mitigasi dan pengendalian dampak akibat pemanasan global yang dibutuhkan bagi Indonesia dalam mendukung pembangunan yang low carbon growth

Teknologi Effisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air Teknologi Hyperspectral untuk Pemetaan Sentra Produksi Pertanian

Prioritas Nasional BPPT, Bidang Daerah Tertinggal Prioritas Bidang Iptek BPPT, Bidang Pembangunan Peningkatan P3IPTEK.

Pengembangan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Tsunami Buoy dalam Program Nasional InaTEWS (TEWS) Pengkajian dan Penerapan Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam

Prioritas Bidang Iptek BPPT, Bidang Pembangunan Peningkatan P3IPTEK.

Pengembangan Teknologi Sumberdaya Mineral

Bidang Teknologi Lingkungan dan Kebumian (6+3 Bidang Teknologi BPPT)

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Sumberdaya Lahan Wilayah dan Mitigasi Bencana


Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan

Bidang Teknologi Lingkungan dan Kebumian (6+3 Bidang Teknologi BPPT Lingkungan dan Kebumian (6+3 Bidang Teknologi BPPT Lingkungan dan Kebumian (6+3 Bidang Teknologi BPPT Lingkungan dan Kebumian (6+3 Bidang Teknologi BPPT

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Remediasi Pengkajian dan Penerapan Teknologi Survei Kelautan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca


Menguasai teknologi hyperspectral remote sensing yang dibutuhkan bagi Indonesia dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional

Menguasai teknologi inventarisasi sumberdaya perikanan dan pesisir yang dibutuhkan Indonesia guna mengoptimalkan pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Mendukung implementasi UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, terutama dalam peningkatan nilai tambah mineral. Pengembangan dan perekayasaan sistem pengurangan risiko bencana banjir

BAB 4 PENUTUP DAN LAMPIRAN Bab 4. Penutup dan Lampiran

Halaman 4-25

4.1. Pengantar Pedoman penyusunan Renstra DB TPSA adalah penetapan ukuran atau indikator keberhasilan sasaran yang menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan (program dan kebijakan) dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Kedeputian TPSA. Renstra DB TPSA 2010-2014 merupakan acuan dalam menyusun program, kegiatan dan anggaran serta indikator kinerja dan target di lingkungan Kedeputian TPSA. Renstra ini akan menjadi bahan untuk laporan akuntabilitas lembaga kepada stakeholders dan customers dalam perencanaan program, perencanaan sumberdaya, perencanaan kelembagaan dan pengendalian pelaksanaan program serta pengawasan agar lebih berhasil dan berdaya guna dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenang DB TPSA. Pelaksanaan pengukuran kinerja akan dilakukan dengan mengacu pada sistem dan prosedur pengukuran kinerja yang telah ditetapkan oleh BPPT dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

4.2.

Akuntabilitas Kinerja Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik diperlukan suatu ukuran yang menggambarkan keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis.


Halaman 4-26

Tabel 4.1. PENGUKURAN KINERJA TPSA KEDEPUTIAN TENOLOGI PENGEMBAGAN SUMBERDAYA ALAM NO. 1

2

3

4

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi pada 9 bidang teknologi Terlaksananya audit teknologi untuk meningkatkan daya saing industry dan untuk pelayanan public instansi pemerintah


14

Jumlah rekomendasi audit teknologi pada fokus teknologi yang diterapkan oleh industry

X


X

Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industry, pelayanan public instansi pemerintah

Jumlah Intermediasi pada 9 bidang teknologi yang diterapkan oleh instansi pemerintah

2

Jumlah Intermediasi pada 9 bidang teknologi yang diterapkan oleh industry

1

Terlaksananya pelayanan inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industry dan pelayanan public instansi pemerintah

Jumlah layanan teknologi yang dimanfaatkan (PKS, MOU) Jumlah Alih Teknologi Jumlah Survei Jumlah Advokasi Jumlah Pengujian Jumlah Konsultasi Jumlah Jasa Operasi Jumlah Pilot Project Jumlah Pilot Plant Jumlah Prototype Jumlah Referensi Teknis Jumlah Technoprenuer Presentasi Peningkatan Jumlah HKI yang diterbitkan oleh Ditjen HKI Rasio resource sharing kemitraan penyelenggaraan pelayanan teknologi Jumlah rekomendasi kebijakan 9 bidang teknologi kepada stakeholder yang diaplikasikan.

-

5

Tersusunnya kebijkan dan rencana makro nasional di bidang teknologi untuk kebutuhan dasar manusia dan keamanan

6

Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi umum dan layanan teknologi yang akuntabel

Prosentase peningkatan jumlah SOP yang mendukung pelayanan administrasi umum dan layanan teknologi BPPT Indeks Persepsi transparansi lembaga (Integritas Sektor Publik dari KPK dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Menpan, Kinerja Instansi Pemerintah UKP4, Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA dari Kemenkeu


CAPAIAN

%

100

12 11 2 23 6 90 4 6 9 5 3

100 100 100 100 100 100

80 %

100

PROGRAM (BIDANG TEKNOLOGI) Teknologi Lingkungan dan Kebumian Teknologi Lingkungan dan Kebumian Teknologi Lingkungan dan Kebumian Teknologi Lingkungan dan Kebumian Teknologi Lingkungan dan Kebumian Teknologi Lingkungan dan Kebumian

ANGGARAN (RP. 1000,-)

KEGIATAN PPT Inventarisasi Sumberdaya Alam

1.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam

1.500.000

50

-

Teknologi Lingkungan dan Kebumian

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Halaman 4-27

Unit Kerja : Pusat Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam Tahun Anggaran : 2012 NO. 1

2

3

4

SASARAN STRATEGIS


TARGET

CAPAIAN

%

Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi pada 9 bidang teknologi


2

2

100

Terlaksananya audit teknologi untuk meningkatkan daya saing industry dan untuk pelayanan public instansi pemerintah Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industry, pelayanan public instansi pemerintah Terlaksananya pelayanan inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industry dan pelayanan public instansi pemerintah

Jumlah rekomendasi audit teknologi pada fokus teknologi yang diterapkan oleh industry Rekomendasi audit teknologi pada fokus teknologi yang diterapkan oleh instansi pemerintah Jumlah Intermediasi pada 9 bidang teknologi yang diterapkan oleh instansi pemerintah Jumlah Intermediasi pada 9 bidang teknologi yang diterapkan oleh industry Jumlah layanan teknologi yang dimanfaatkan (PKS, MOU) Jumlah Alih Teknologi Jumlah Survei Jumlah Advokasi Jumlah Pengujian Jumlah Konsultasi Jumlah Jasa Operasi Jumlah Pilot Project Jumlah Pilot Plant Jumlah Prototype Jumlah Referensi Teknis Jumlah Technoprenuer Presentasi Peningkatan Jumlah HKI yang diterbitkan oleh Ditjen HKI Rasio resource sharing kemitraan penyelenggaraan pelayanan teknologi Jumlah rekomendasi kebijakan 9 bidang teknologi kepada stakeholder yang diaplikasikan.

5


6


Prosentase peningkatan jumlah SOP yang mendukung pelayanan administrasi umum dan layanan teknologi BPPT Indeks Persepsi transparansi lembaga (Integritas Sektor Publik dari KPK dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Menpan, Kinerja Instansi Pemerintah UKP4, Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA dari Kemenkeu


PROGRAM (BIDANG TEKNOLOGI) Teknologi Lingkungan dan Kebumian


KEGIATAN Pengkajian dan Penerapan Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam -

1.500.000

Rekomendasi

-

Rekomendasi

-

-

-

Rekomendasi

-

-

-

Advokasi

-

-

-

3 3 3 2 1 2 2

3 3 3 2 1 2 1

100 100 100 100 100 100

50 %

50 %

100


Pengkajian dan Penerapan Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam

-

1.500.000

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Halaman 4-28

Unit Kerja

: Pusat Teknologi Sumberdaya Lahan Wilayah dan Mitigasi Bencana

Tahun Anggaran : 2012 NO. 1

2

3

4

SASARAN STRATEGIS




Terlaksananya audit teknologi untuk meningkatkan daya saing industry dan untuk pelayanan public instansi pemerintah Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industry, pelayanan public instansi pemerintah Terlaksananya pelayanan inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industry dan pelayanan public instansi pemerintah

Jumlah rekomendasi audit teknologi pada fokus teknologi yang diterapkan oleh industry Rekomendasi audit teknologi pada fokus teknologi yang diterapkan oleh instansi pemerintah Jumlah Intermediasi pada 9 bidang teknologi yang diterapkan oleh instansi pemerintah Jumlah Intermediasi pada 9 bidang teknologi yang diterapkan oleh industry Jumlah layanan teknologi yang dimanfaatkan (PKS, MOU) Jumlah Alih Teknologi Jumlah Survei Jumlah Advokasi Jumlah Pengujian Jumlah Konsultasi Jumlah Jasa Operasi Jumlah Pilot Project Jumlah Pilot Plant Jumlah Prototype Jumlah Referensi Teknis Jumlah Technoprenuer Presentasi Peningkatan Jumlah HKI yang diterbitkan oleh Ditjen HKI Rasio resource sharing kemitraan penyelenggaraan pelayanan teknologi Jumlah rekomendasi kebijakan 9 bidang teknologi kepada stakeholder yang diaplikasikan.

5


6



TARGET

CAPAIAN

3

3

%

100

PROGRAM (BIDANG TEKNOLOGI) Teknologi Lingkungan dan Kebumian


KEGIATAN Pengkajian dan Penerapan Teknologi Reduksi Risiko Bencana -

1.550.000

Rekomendasi

-

Rekomendasi

-

-

-

Rekomendasi

-

-

-

Advokasi

-

-

-

2 2 3 26%

Teknologi Lingkungan dan Kebumian 2

100

2

100

3

100

15%

57%

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Reduksi Risiko Bencana

-

1.550.000

-

-

-

-

Prosentase peningkatan jumlah SOP yang mendukung pelayanan administrasi umum dan layanan teknologi BPPT

-

-

-

-

Indeks Persepsi transparansi lembaga (Integritas Sektor Publik dari KPK dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Menpan, Kinerja Instansi Pemerintah UKP4, Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA dari Kemenkeu

-

-

-

-

Halaman 4-29

Unit Kerja

: Pusat Teknologi Sumberdaya Mineral

Tahun Anggaran : 2012 NO.

PROGRAM (BIDANG TEKNOLOGI) Bidang teknologi sumber daya alam

PPT Sumber Daya Mineral

2.000.000,-

X

-

-

-


X

-

-

-

Jumlah Intermediasi pada 9 bidang teknologi yang diterapkan oleh instansi pemerintah Pengembangan potensi bijih besi kepada Pemda Tanah Laut - Kalsel) Jumlah Intermediasi bidang teknologi yang diterapkan olehindustri Jumlah layanan teknologi yang dimanfaatkan (PKS, MOU)

1 Rekomendasi

Bidang teknologi sumber daya alam


2.000.000,-

X

-

-

-


1 Alih Tekonologi Pengelolaan sedimen dan kromium


Kajian Teknis Lingkungan PT. Vale Indonesia

1.000.000,-

Jumlah Survei



2.000.000,-

Jumlah Advokasi

1 Survey Dukungan industri pengolahan bijih besi X

-

-

-

Jumlah Pengujian

X

-

-

-

Jumlah Konsultasi

2 Konsultasi tentang potensi bijih besi dan proses pengolahan bijih besi



2.000.000,-

-

-

-

SASARAN STRATEGIS


1


Jumlah Rekomendasi teknologi pada fokus teknologi yang diterapkan oleh mitra (Rekomendasi proses pengolahan bijih besi;Rekomendasi survey dukungan industri pengolahan bijih besi)

2 Rekomendasi

2

Terlaksananya audit teknologi untuk meningkatkan daya saing industri dan untuk pelayanan publik instansi pemerintah

Jumlah Rekomendasi audit teknologi pada fokus teknologi yang diterapkan oleh industri

3

4

Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah

Terlaksananya Pelayanan inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah

Jumlah Jasa Operasi


TARGET

X

CAPAIAN 2

1

1

1

2

% 100

100

100

KEGIATAN


100

100

Halaman 4-30

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah Pilot Project

TARGET 1 Pilot Project (Pengelolaan sedimen dan kromium)

Jumlah Pilot Plant Jumlah Prototype Jumlah Referensi Teknis Jumlah Technopreneur Prosentase peningkatan Jumlah HKI yang diterbitkan Ditjen HKI

X X X X X

Rasio resource sharing kemitraan penyelenggaraan pelayanan teknologi

50% PNBP+BLU=1 Milyar DIPA=2 Milyar X

CAPAIAN

1

75%

%

100

150

PROGRAM (BIDANG TEKNOLOGI) Bidang teknologi sumber daya alam

KEGIATAN


Kajian Teknis Lingkungan PT. Vale Indonesia

1.000.000,-

-

-

-



2.000.000,-

-

-

-

5

Tersusunnya kebijakan dan rencana makro nasional di bidang teknologi untuk kebutuhan dasar manusia, dan keamanan

Jumlah Rekomendasi kebijakan 9 bidang teknologi kepada stakeholder yang diaplikasikan

6



X

-

-

-

Indeks Persepsi transparansi lembaga (Integritas Sektor Publik dari KPK dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Menpan, Kinerja Instansi Pemerintah dari UKP4, Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA dari Kemenkeu)

X

-

-

-


Halaman 4-31

Unit Kerja

: Pusat Teknologi Lingkungan

Tahun Anggaran : 2012 NO.

SASARAN STRATEGIS

1

Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi pada 9 bidang teknologi Terlaksananya audit teknologi untuk meningkatkan daya saing industry dan untuk pelayanan public instansi pemerintah Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industry, pelayanan public instansi pemerintah Terlaksananya pelayanan inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industry dan pelayanan public instansi pemerintah

2

3

4

5


6


Unit Kerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah Rekomendasi teknologi pada fokus teknologi yang diterapkan oleh mitra

TARGET

CAPAIAN

5

5

%

100

PROGRAM (BIDANG TEKNOLOGI) Teknologi Lingkungan dan Kebumian -

KEGIATAN Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Air -

ANGGARAN (RP. 1000,-) 1.048.504

Jumlah rekomendasi audit teknologi pada fokus teknologi yang diterapkan oleh industry Rekomendasi audit teknologi pada fokus teknologi yang diterapkan oleh instansi pemerintah Jumlah Intermediasi pada 9 bidang teknologi yang diterapkan oleh instansi pemerintah Jumlah Intermediasi pada 9 bidang teknologi yang diterapkan oleh industry Jumlah layanan teknologi yang dimanfaatkan (PKS, MOU) Jumlah Alih Teknologi Jumlah Survei Jumlah Advokasi Jumlah Pengujian Jumlah Konsultasi Jumlah Jasa Operasi Jumlah Pilot Project Jumlah Pilot Plant

Rekomendasi

-

6 1 4

6 1 4

100

Jumlah Prototype Jumlah Referensi Teknis Jumlah Technoprenuer Presentasi Peningkatan Jumlah HKI yang diterbitkan oleh Ditjen HKI Rasio resource sharing kemitraan penyelenggaraan pelayanan teknologi Jumlah rekomendasi kebijakan 9 bidang teknologi kepada stakeholder yang diaplikasikan.

3 100%

3 100%

100

21%

21%

100

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-

-

Rekomendasi

-

-

-

Rekomendasi

-

-

-

Advokasi

-

-

-

-


Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan

1.971.075

100 100

100

-

: UPT HUJAN BUATAN


Halaman 4-32

Tahun Anggaran : 2012

NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Capaian

%

(1) 1

(2)

(3) Jumlah Rekomendasi pengembangan metode/teknik pendukung modifikasi cuaca kepada mitra

(4)

(5)

(6)

2

2

100

Jumlah hari operasi TMC

90

162

Jumlah referensi teknis

2

2

2

Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi

Terlaksananya pelayanan inovasi difusi dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah


72,5 %

88,5%

Program (BIDANG TEKNOLOGI) (7) Teknologi Sumberdaya Alam / Kebencanaan

KEGIATAN

ANGGARAN

(8)

(9) 1.877.000.000

PPT Modifikasi Cuaca

180

Teknologi Sumberdaya Alam / Kebencanaan 100 Teknologi Sumberdaya Alam / Kebencanaan 120,5 Teknologi Sumberdaya Alam / Kebencanaan

PPT Modifikasi Cuaca

14.403.000.000

Anggaran Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Satuan

Realisasi

% Pagu

(1)

(2)


(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Realisa si (9)

Halaman 4-33

%

(10)

Anggaran Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Satuan

Realisasi

% Pagu

(1) 1

2

3

Realisa si (9) 1.786

%

(2) Terlaksananya rekomendasi pengembangan metode/teknik pendukung TMC

(3) Jumlah Rekomendasi pengembangan metode/teknik pendukung modifikasi cuaca kepada mitra

(4) 2

(5) Rekomendasi

(6) 2

(7) 100

(8) 1.877

Terlaksananya pelayanan TMC sebagai bagian pelayanan publik instansi pemerintah

Jumlah jasa operasi TMC yang diterapkan kepada masyarakat Rasio resource sharing kemitraan penyelenggaraan pelayanan teknologi

90

Hari operasi

162

180

14.403

12.579

87

87,2 (12.800.000)/ (12.800.000+ 1.100.000+ 777.000) * 100

%

88,5

101

14.403

12.579

87


Indeks Persepsi transparansi lembaga (Integritas Sektor Publik dari KPK dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Menpan, Kinerja Instansi Pemerintah dari UKP4, Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA dari Kemenkeu)

Baik

Indeks Persepsi

Baik

100

Terjadi penambahan pagu dari Rp. 14.351.737.000 menjadi Rp. 16.280.000


Halaman 4-34

(10) 95

Unit Kerja

: Balai Teknologi Survei Kelautan (BTeksurla)

Tahun Anggaran

: 2012

SASARAN STRATEGIS

1

Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industry, dan pelayanan public instansi pemerintah

Jumlah intermediasi pada instansi pemerintah

Terlaksananya pelayanan inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah


2

Kebumian

Jumlah Prototype

1

Kebumian

Jumlah Pilot Plant Jumlah referensi Teknis

1 1

Kebumian Kebumian

Jumlah HKI yang diterbitkan Ditjen HKI

1

Kebumian

Jumlah Survei

7

Kebumian

54%

Kebumian

2


PROGRAM (BIDANG TEKNOLOGI) Kebumian

No.

TARGET

PP Teksurla

1 Rekomendasi Lokasi PUSPITEKLA


UNIT KERJA TAHUN ANGGARAN

ANGGARAN (RP. 1000,-) 350.000

KEGIATAN

Pengembangan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Tsunami Buoy dalam Program Nasional InaTEWS & SATREPS; PP Teksurla InaBuoy TEWS

-

900.000

Operasi Ina buoy TEWS Pengkajian dan Penerapan Teknologi Survei Kelautan (PPTeksurla) InaBuoy TEWS dan/atau PP Teksurla

6.500.000 500.000

- InaBuoy TEWS; - Layanan Teknologi Survei Kelautan (PNBP); - Sail Morotai; - Sarpras Teksurla PNBP ; Sail Morotai

16.927.000

-

(PNBP+Sail Morotai)/DIPA = Rp. 15.331.140 + Rp. 2.000.000) / Rp. 31.956.140 x 100% = 54%

: BALAI TEKNOLOGI LINGKUNGAN : 2012

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target

Capaian

%

Program (Bidang Teknologi)

Kegiatan

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


Halaman 4-35

No

Sasaran Strategis

1


2

Terlaksananya audit teknologi untuk meningkatkan daya saing industry dan untuk pelayanan public instansi pemerintah

3 4

Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industry, pelayanan public instansi pemerintah Terlaksananya pelayanan inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah

Jumlah Rekomendasi teknologi pada fokus teknologi yang diterapkan oleh mitra Jumlah rekomendasi audit teknologi pada fokus teknologi yang diterapkan oleh industry Rekomendasi audit teknologi pada fokus teknologi yang diterapkan oleh instansi pemerintah Jumlah Intermediasi pada 9 bidang teknologi yang diterapkan oleh instansi pemerintah

5

Capaian

%


Kegiatan

Anggaran

Rekomendasi

-

-

-

-

-

Rekomendasi

-

-

-

-

-

Rekomendasi

-

-

-

-

-

Rekomendasi

-

-

-

-

-

Advokasi

-

-

-

-

-

Lingkungan dan Kebumian: Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Remediasi Lingkungan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Remediasi Lingkungan

-

-

Jumlah Intermediasi pada 9 bidang teknologi yang diterapkan oleh industry Jumlah Pengujian

20

46

230

Jumlah Pilot Project 1. Sistem Biopile pengolah tanah tercemar minyak 2. Sistem fitoremediasi tanah tercemar minyak

2

2

100

Jumlah Prototype: Konsorsium mikroba pendegradasi minyak dalam kemasan

1

1

100

22%

22,7

103

-

-

-

Rasio resource sharing kemitraan penyelenggaraan pelayanan teknologi Tersusunnya kebijkan dan rencana makro nasional di bidang teknologi untuk kebutuhan dasar manusia dan keamanan

Target


Jumlah rekomendasi kebijakan 9 bidang teknologi kepada stakeholder yang diaplikasikan.


1.169.278.000

-

Halaman 4-36

No

6

Target

Capaian

%


Kegiatan

Anggaran


-

-

-

-

-

-


Baik

-

-

-

-

-

Sasaran Strategis Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi umum dan layanan teknologi yang akuntabel



Halaman 4-37

LAKIP 2012 DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ALAM

Recommend Documents